Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 1 Pemerintah Kota Cirebon BAB I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan suatu entitas pelaporan merupakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Selanjutnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, pada periode Tahun 2007 merupakan transisi dari peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
72
Embed
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012€¦ · Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 4 Pemerintah Kota Cirebon 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
1 Pemerintah Kota Cirebon
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan suatu entitas pelaporan merupakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan
selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu
entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas
pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan
negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 32
Tahun 2011 dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya
untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah
menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar
pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas
dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan
pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu
diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek
Keuangan Daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan
penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
Selanjutnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, pada periode Tahun
2007 merupakan transisi dari peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah,
yaitu dengan terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
2 Pemerintah Kota Cirebon
sebagai implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya dalam aspek pengelolaan
keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD 2007 secara
teknis administrasi merupakan masa transisi, yaitu dari keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD ke
Permendagri No. 13 Tahun 2006 dimana SKPD sudah menyusun dan melaporkan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Pasal 295 yang berbunyi:
1) “Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.
3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Laporan realisasi anggaran b. Neraca dan c. Catatan atas laporan keuangan
4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelola APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran EXXIF peraturan menteri ini”.
Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:
a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon adalah untuk memenuhi
ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan
perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar
entitas.
c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan
kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi
sumber daya.
d. Laporan Keuangan Pemerintah kota Cirebon adalah laporan berupa
konsolidasian/penggabungan laporan keuangan seluruh SKPD dari laporan:
1) LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
2) Neraca
3) Arus Kas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
3 Pemerintah Kota Cirebon
4) CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas
dana pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan
ekuitas dana pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan
dalam mendanai aktivitasnya.
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya
yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi
yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga
menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;dan
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk
batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai
entitas pelaporan dalam hal:
a. Aset;
b. Kewajiban;
c. Ekuitas dana;
d. Pendapatan;
e. Belanja;
f. Transfer;
g. Pembiayaan; dan
h. Arus kas.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
4 Pemerintah Kota Cirebon
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Cirebon atas
pelaksanaan APBD Tahun 2012 adalah:
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab
Pengelolaan Keuangan Negara.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
g. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon.
h. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Stratejik
Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2008-2013.
i. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2012.
j. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2012.
1. 3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KE UANGAN
Bab I: Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab II: Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
29 Pemerintah Kota Cirebon
Tabel 5.1.1.2 Matriks Perbedaan
Perda Pendapatan Daerah No. 3 Tahun 2012 dengan Per da Sebelumnya
Dengan adanya Perda No. 3 Tahun 2012, terdapat penambahan Pendapatan Asli Daerah
yang secara langsung dapat ditelusuri dari rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2012, yaitu pendapatan dari pajak atas
penyediaan Rumah Kos sebesar Rp7.417.635,00 dan pendapatan pajak atas penyediaan jasa
Catering sebesar Rp822.592.497,00. Terlepas dari adanya perda tersebut, kenaikan
Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya
berasal dari Pajak Lingkungan (BPHTB) yang naik sebesar Rp5.670.063.844,00, Pajak
Restoran yang naik sebesar Rp3.637.668.691,00, dan Pajak Hotel yang naik sebesar
Rp1.403.216.195,00. Kenaikan Pajak Lingkungan (BPHTB) salah satunya akibat keberhasilan
upaya Pemerintah Kota Cirebon dari tahun 2011 sampai dengan sekarang untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap BPHTP. Upaya tersebut antara lain:
a. melakukan pertemuan dan rapat koordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan KKP
Pratama Cirebon dalam hal pembinaan dan pendampingan;
b. memberikan pelatihan yang berhubungan dengan BPHTB terhadap PNSD yang
bertanggung jawab terhadap hal tersebut;
c. memberikan sosialisasi secara intens kepada masyarakat agar masyarakat dapat
menghitung sendiri besarnya BPHTB yang harus dibayarnya.
Sedangkan untuk kenaikan pendapatan yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan
Pajak Hiburan lebih didasarkan pada naiknya rata-rata pengunjung dari tahun sebelumnya,
Perda Sebelumnya Perda No. 3 Tahun 2012
•Obyek pajak untuk penyediaan rumah kos
Belum dimasukkanDimasukkan sebagai obyek pajak dengan tarif sebesar 5%
•Obyek pajak untuk penyediaan jasa boga/katering
Belum dimasukkanDimasukkan sebagai obyek pajak dengan tarif sebesar 10%
• Tontonan film/bioskop Tarif pajak sebesar 10% s/d 30% Tarif pajak sebesar 10%• Panti pijat, mandi uap/spa Tarif pajak sebesar 35% Tarif pajak sebesar 40%• Pagelaran musik dan tari Tarif pajak sebesar 20% Tarif pajak sebesar 30%• Hiburan kesenian rakyat Tarif pajak sebesar 20% Tarif pajak sebesar 0%• Diskotik dan klab malam Tarif pajak sebesar 35% Tarif pajak sebesar 40%• Permainan ketangkasan Tarif pajak sebesar 15% s/d 35% Tarif pajak sebesar 20%
• Dari PLN, untuk bukan industri Tarif pajak paling tinggi 8% Tarif pajak sebesar 5%• Dari PLN, untuk industri Tarif pajak paling tinggi 7% Tarif pajak sebesar 3%• Dari bukan PLN, untuk industri Tarif pajak paling tinggi 9% Tarif pajak sebesar 3%
•Dari bukan PLN, untuk bukan industri
Tarif pajak paling tinggi 10% Tarif pajak sebesar 1,5%
• Tarif pajak Sebesar 20% Sebesar 30%
• Tarif pajakSebesar 20% untuk habitat alami, dan sebesar 15% untuk di luar habitat alami
Sebesar 10%
idem
PAJAK LINGKUNGAN (BPHTB)
PAJAK PARKIR
PAJAK SARANG BURUNG WALET
UraianPAJAK HOTEL
PAJAK RESTORAN
PAJAK HIBURAN
PAJAK PENERANGAN JALAN
PAJAK AIR BAWAH TANAH
idem
PAJAK REKLAME idem
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
Pemerintah Kota Cirebon
sehingga pada tahun 2012 terjadi kenaikan omzet dari usaha hotel, restoran, dan hiburan yang
cukup signifikan. Salah satu indikator yang mendorong kenaikan tersebut dapat terlihat dari
Grafik 5.1.1.1.
Grafik 5.1.1.1 Banyaknya Tamu Mancanegara dan Nusan tara pada
Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya di Kota Cire bon Tahun 2009
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
Pendapatan yang berasal dari Pajak Reklame pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan
sebesar Rp301.796.343,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Ha
penambahan jumlah reklame yang terpasang dan penambahan wajib pajak baru, disertai
dengan optimalisasi Pemerintah Kota Cirebon dalam hal pendataan di lapangan dan
pemberian Surat Pemberitahuan atau Teguran bagi wajib pajak yang mem
Walaupun dalam Perda No. 3 Tahun 2012 mengalami penurunan tarif pajak, pendapatan yang
berasal dari Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar
Rp351.490.306,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan m
industri properti di Kota Cirebon dan adanya kemudahan yang diberikan oleh PT. PLN
(Persero) dalam pemasangan sambungan listrik baru.
Pendapatan yang berasal dari Pajak Parkir pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan
sebesar Rp290.211.250
keberhasilan Pemerintah Kota Cirebon untuk menertibkan pengelolaan parkir dan melakukan
teguran terhadap wajib pajak secara efektif sehingga pembayaran pajaknya tepat dalam
perhitungan maupun wakt
Selain adanya kenaikan, terdapat juga penurunan penerimaan pendapatan yang berasal dari
dua sumber pajak daerah, yaitu Pajak Air Bawah Tanah yang pada tahun 2012 mengalami
penurunan sebesar Rp7.629.250,00 dibandingkan tahun sebelumnya dan
Burung Walet yang pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp7.080.000,00
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
pada tahun 2012 terjadi kenaikan omzet dari usaha hotel, restoran, dan hiburan yang
cukup signifikan. Salah satu indikator yang mendorong kenaikan tersebut dapat terlihat dari
Grafik 5.1.1.1 Banyaknya Tamu Mancanegara dan Nusan tara pada
Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya di Kota Cire bon Tahun 2009
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
Pendapatan yang berasal dari Pajak Reklame pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan
sebesar Rp301.796.343,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan adanya
penambahan jumlah reklame yang terpasang dan penambahan wajib pajak baru, disertai
dengan optimalisasi Pemerintah Kota Cirebon dalam hal pendataan di lapangan dan
pemberian Surat Pemberitahuan atau Teguran bagi wajib pajak yang mem
Walaupun dalam Perda No. 3 Tahun 2012 mengalami penurunan tarif pajak, pendapatan yang
berasal dari Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar
Rp351.490.306,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan m
industri properti di Kota Cirebon dan adanya kemudahan yang diberikan oleh PT. PLN
(Persero) dalam pemasangan sambungan listrik baru.
Pendapatan yang berasal dari Pajak Parkir pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan
sebesar Rp290.211.250,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh
keberhasilan Pemerintah Kota Cirebon untuk menertibkan pengelolaan parkir dan melakukan
teguran terhadap wajib pajak secara efektif sehingga pembayaran pajaknya tepat dalam
perhitungan maupun waktu pembayarannya.
Selain adanya kenaikan, terdapat juga penurunan penerimaan pendapatan yang berasal dari
dua sumber pajak daerah, yaitu Pajak Air Bawah Tanah yang pada tahun 2012 mengalami
penurunan sebesar Rp7.629.250,00 dibandingkan tahun sebelumnya dan
Burung Walet yang pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp7.080.000,00
2009 2010 2011 2012
Hotel Berbintang
Akomodasi Lainnya
30
pada tahun 2012 terjadi kenaikan omzet dari usaha hotel, restoran, dan hiburan yang
cukup signifikan. Salah satu indikator yang mendorong kenaikan tersebut dapat terlihat dari
Grafik 5.1.1.1 Banyaknya Tamu Mancanegara dan Nusan tara pada
Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya di Kota Cire bon Tahun 2009 -2012 (Orang)
Pendapatan yang berasal dari Pajak Reklame pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan
l ini diakibatkan adanya
penambahan jumlah reklame yang terpasang dan penambahan wajib pajak baru, disertai
dengan optimalisasi Pemerintah Kota Cirebon dalam hal pendataan di lapangan dan
pemberian Surat Pemberitahuan atau Teguran bagi wajib pajak yang memasuki jatuh tempo.
Walaupun dalam Perda No. 3 Tahun 2012 mengalami penurunan tarif pajak, pendapatan yang
berasal dari Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar
Rp351.490.306,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan masih berkembangnya
industri properti di Kota Cirebon dan adanya kemudahan yang diberikan oleh PT. PLN
Pendapatan yang berasal dari Pajak Parkir pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan
,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh
keberhasilan Pemerintah Kota Cirebon untuk menertibkan pengelolaan parkir dan melakukan
teguran terhadap wajib pajak secara efektif sehingga pembayaran pajaknya tepat dalam
Selain adanya kenaikan, terdapat juga penurunan penerimaan pendapatan yang berasal dari
dua sumber pajak daerah, yaitu Pajak Air Bawah Tanah yang pada tahun 2012 mengalami
penurunan sebesar Rp7.629.250,00 dibandingkan tahun sebelumnya dan Pajak Sarang
Burung Walet yang pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp7.080.000,00
Hotel Berbintang
Akomodasi Lainnya
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
31 Pemerintah Kota Cirebon
dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Pajak Air Bawah Tanah, penurunan tersebut akibat
adanya beberapa usaha jasa pencucian kendaraan bermotor yang berpindah menggunakan
air PDAM. Sedangkan untuk Pajak Sarang Burung Walet, penurunannya akibat adanya
penurunan tarif pajak (dari 15%-20% menjadi 10%) dan omzet para wajib pajak.
Realisasi Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012
adalah sebesar Rp9.805.820.896,00 atau 76,12% dari target sebesar Rp12.882.067.350,00.
Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.495.615.449,00 atau 13,23%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp11.301.436.345,00. Penurunan
pendapatan retribusi yang signifikan ini diakibatkan adanya Surat Edaran Walikota Cirebon
yang menghentikan sementara pemungutan atas retribusi per Januari 2012 s/d April 2012,
sehingga pendapatan retribusi yang diperoleh Pemerintah Kota Cirebon hanya berjalan efektif
selama 8 bulan yaitu dari bulan Mei 2012 s/d Desember 2012.
Tabel 5.1.2.1 Realisasi
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2012 dan Tahun 20 11
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk periode 1 Januari 2012
sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.601.714.882,00 atau 47,43% dari
target sebesar Rp3.376.795.598,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp584.901.897,00 atau 57,52% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar
Rp1.016.812.985,00.
5.1.2 : Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2012 Tahun 2011
Rp9.805.820.896,00 Rp11.301.436.345,00
5.1.3 : Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2012 Tahun 2011
Rp1.601.714.882,00 Rp1.016.812.985,00
Tahun 2012 Tahun 2011 Perubahan Nilai%
Perubahan
• Retribusi Jasa Umum 6.787.412.028,00Rp 7.850.803.055,00Rp (1.063.391.027,00)Rp -13,54%
• Retribusi Jasa Usaha 716.190.000,00Rp 1.341.325.550,00Rp (625.135.550,00)Rp -46,61%
• Retribusi Perizinan Tertentu 2.302.218.868,00Rp 2.109.307.740,00Rp 192.911.128,00Rp 9,15%
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
47 Pemerintah Kota Cirebon
PERHITUNGAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 20 12
Realisasi Pendapatan : a. PAD Rp. 149.489.858.160,00
b. Pendapatan Transfer Rp. 697.285.094.054,00 c. Lain-lain PAD yang Sah Rp. 25.350.347.960,00 Jumlah (I)
Rp. 872.125.300.174,00
Realisasi Belanja : a. Belanja Operasi (Rp. 719.698.354.700,00)
b. Belanja Modal (Rp. 93.925.244.322,00)
c. Belanja Tak Terduga (Rp.
47.940.763,00)
Jumlah (II)
(Rp.
813.671.539.785,00)
Realisasi Transfer : a. Transfer ke Desa Rp. -
b. Transfer ke Ormas Rp. - Jumlah (III)
Rp. -
Realisasi Pembiayaan : a. Penerimaan *) Rp. 32.578.400.345,00
b. Pengeluaran (Rp. 3.564.487.025,00) Jumlah (IV)
Rp. 29.013.913.320,00
SiLPA Tahun 2012
Rp. 87.467.673.709,00
Saldo Akhir Kas Daerah (BUD) *)
Rp. 56.439.577.527,00
Perbedaan
Rp.
(31.028.096.182,00)
Penjelasan Perbedaan: (1) Saldo Akhir Kas BLUD RSUD Sunan Gunung Jati
Tahun 2012 (Rp 675.800.239,00)
(2) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (Rp 352.295.943,00) (3) Saldo Deposito Tahun 2012 per 31 Desember
2012 (Rp 30.000.000.000,00)
Jumlah (Rp 31.028.096.182,00)
*) Dalam jumlah realisasi penerimaan pembiayaan (SiLPA tahun lalu)
termasuk Saldo awal kas di RSUD Gunungjati sedangkan pendapatan menjadi bagian dari Realisasi PAD dan belanja menjadi bagian dari Belanja Barang dan Jasa.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
48 Pemerintah Kota Cirebon
5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
Berikut ini disajikan uraian masing-masing rekening yang terdapat dalam Neraca Pemerintah
Kota Cirebon Per 31 Desember 2012.
1) Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2012 Per Desember 2011
86.439.577.527,00 32.220.714.711,00
Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp86.439.577.527,00 merupakan saldo Kas Pemerintah
Kota Cirebon yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2012. Saldo
tersebut diperoleh melalui perhitungan Kas Daerah dan hasil rekonsiliasi dengan Rekening
Koran Bank per 31 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut :
- Bank BJB Cabang Cirebon Rekening Kas Umum Daerah Nomor 0000290853001
Rp 56.439.577.527,00
- Deposito Jangka Pendek: - Pembukaan Deposito tahun 2010
pada Bank Mandiri Cabang Cirebon:
Rek. 134.02.04415153.3 Rp 1.000.000.000,00 Rek. 134.02.04415152.5 Rp 1.000.000.000,00 Rek. 134.02.04415154.1 Rp 1.000.000.000,00 Rek. 134.02.04415155.8 Rp 1.000.000.000,00 Rek. 134.02.04415156.6 Rp 1.000.000.000,00 Rp 5.000.000.000,00 Pembukaan Deposito tahun 2011
RRek. A 1354949 BTN
Rp
5.000.000.000,00
Rek. A 1354997 BTN Rp 5.000.000.000,00 Rek. PAA 0456914 BNI Rp 5.000.000.000,00 Rek. A 305174 Bank BJB Rp 5.000.000.000,00 Rek. A 305175 Bank BJB Rp 5.000.000.000,00 Rp 25.000.000.000,00 Jumlah Deposito Jangka Pendek: Rp 30.000.000.000,00 Jumlah Rp 86.439.577.527,00
Dari hasil rekonsiliasi dengan Rekening Koran Bank BJB Cabang Cirebon, terdapat selisih
Rp10.000.000,00 disebabkan adanya double pencairan SP2D Nomor 931/0674/LS/BNT/2012
tanggal 11 Desember 2012 dengan pencairan tanggal 20 Desember 2012 dan pencairan
tanggal 28 Desember 2012. Kelebihan pencairan tersebut telah disetor kembali pada tanggal
21 Januari 2013. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2011 sebesar
Rp32.220.714.711,00, terdapat kenaikan Saldo Kas di Kas Daerah sebesar
Rp54.218.862.816,00 atau 168,27%.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
49 Pemerintah Kota Cirebon
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp353.010.287,00 terdiri
dari Kas UYHD di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp352.295.943,00 per 31 Januari 2013
seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah. Sedangkan sebesar Rp714.344,00 berupa jasa giro
yang seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah per 28 Februari 2012, apabila dibandingkan
dengan Tahun 2011 sebesar Rp11.781.684.213,00 terdapat penurunan sebesar
Rp11.428.673.926,00 atau 97%.
Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:
Uraian Sisa UYHD Jasa Giro
a. DPPKD (PPKD) Rp 346.300.000,00 Rp 594.243
b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Rp 5.995.943,00 -
c. Dinas Perhubungan-Inkom Rp Rp 97.204
d. Kelurahan Pekalangan Rp - Rp 2.000
e. Kelurahan Argasunya Rp - Rp 15.991
f. RSUD Gunung Jati Rp - Rp 4.906
Jumlah Rp
352.295.943,00 Rp 714.344
3) Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
87.818.497,50 0,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp87.818.497,50 terdapat
pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.18.021.000,00 merupakan pendapatan retribusi daerah yang
belum disetor ke kas daerah dan terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
UKM sebesar Rp.69.797.497,50 merupakan sisa kas dana bergulir yang belum digulirkan
kembali, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp.0,00 terdapat kenaikan sebesar
Rp87.818.497,50 atau 100%.
4) Kas di BLUD RSUD Gunungjati Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
675.800.239 ,00 350.690.644,00
Saldo Kas BLUD RSUD Gunung Jati per 31 Desember 2012 sebesar Rp675.800.239,00 pada
Tahun 2012 diakui sebagai Kas di Bendahara Penerima BLUD. Kas tersebut merupakan sisa
kas pada Kas di BLUD RSUD Gunung Jati yang pengelolaan keuangannya terpisah dari Kas
Daerah dan termasuk dalam jumlah SiLPA, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar
Rp350.690.644,00 terdapat kenaikan sebesar Rp325.109.595,00 atau 92,70%.
2) Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
353.010.287,00 11.781.684.213,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
50 Pemerintah Kota Cirebon
Saldo per 31 Desember 2011 Rp 350.690.644,00
Penerimaan selama tahun 2012 Rp 70.159.335.621,00
Rp 70.501.026.265,00 Pengeluaran selama Tahun 2012 Rp 69.834.226.026,00
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 675.800.239,00
Rincian selengkapnya pada Lampiran 1a
Piutang Pajak Daerah sebesar Rp239.706.605,00 adalah kewajiban Wajib Pajak (WP) atas
penetapan pajak daerah dan denda pajak yang sampai dengan 31 Desember 2012 yang belum
dibayar. apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp233.450.331,00 terdapat
kenaikan sebesar Rp6.256.274,00 atau 2,68%. Piutang pajak tersebut terdapat di Dinas
Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah dengan mutasi sebagai berikut:
1. Saldo per 1 Januari 2012 Piutang Pajak :
Saldo awal Piutang Pajak: Rp 228.056.868,00
Jumlah SKPD terbit selama tahun 2012 Rp 46.742.055.659,00
Jumlah Rp 46.970.112.527,00
Realisasi pembayaran dalam tahun 2012 Rp 46.747.700.912,00
Saldo per 31 Des 2012
Rp 222.411.615,00
2. Saldo per 1 Januari 2012 Piutang denda Pajak: Rp 5.393.463,00
Realisasi pembayaran dalam tahun 2012 Rp 4.833.558,00
Jumlah Piutang Denda Pajak Rp 559.905,00
Penambahan denda pajak tahun 2012 Rp 16.735.085,00
Rp 17.294.990,00
Jumlah Piutang pajak dan denda pajak 2012
Rp 239.706.605,00
Rincian selengkapnya pada Lampiran 2
Piutang retribusi per 31 Desember 2012 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar
Rp9.305.681.797,00 terdiri dari tunggakan bagi hasil RPPPK Kabupaten Cirebon sebesar
Rp990.239.452,00 dan tunggakan RPPPKL PDAM Kota Cirebon sebesar Rp8.315.442.345,00.
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp70.970.250,00 terdapat kenaikan sebesar
5) Piutang Pajak Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
239.706.605,00 233.450.331,00
6) Piutang Retribusi Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
9.305.681.797,00 70.970.250,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
51 Pemerintah Kota Cirebon
Rp9.234.711.547,00 atau 13012,1%. Kenaikan ini disebabkan adanya koreksi atas akumulasi
tunggakan retribusi sampai dengan 31 Desember 2011 yang belum diakui sebagai piutang.
Rincian tunggakan tersebut diuraikan sebagai berikut:
No Rincian Tunggakan RPPK Kota Cirebon (Rp)
Kabupaten Cirebon (Rp)
Jumlah (Rp)
I Tahun 2012 279,609,748.00 210,744,861.00 490,354,609.00
II S.d 31 Desember 2011
1 Pelanggan lainnya 7,835,315,846.00 763,846,626.50 8,599,162,472.50
5 Rek Non Aktif 40,475,069.00 11,206,964.50 51,682,033.50
6 Koreksi karena kekurangan digit 142,917,670.00 - 142,917,670.00
7 Koreksi tahun 2010 5,898,310.00 2,339,500.00 8,237,810.00
8.Kelebihan setoran milik PDAM Kabupaten Cirebon (2,876,250.00)
Sub Jumlah II 8,035,832,597.00 779,494,591.00 8,815,327,188.00
Jumlah 8,315,442,345.00 990,239,452.00 9,305,681,797.00
Dari jumlah saldo Piutang Retribusi sebesar Rp9.305.681.797,00 tersebut, sudah dapat
diklasifikasikan berdasarkan umur piutang sebesar Rp8.175.031.041,00, sedangkan sisanya
masih dalam proses verifikasi rincian tunggakan dan penghitungan umur piutang oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan. Klasifikasi umur Piutang Retribusi sebesar Rp8.175.031.041,00
dapat diuraikan sebagai berikut:
No Tunggakan RPPK Umur Piutang Per 31 Desember 2012
0-12 Bulan 13-24 Bulan 25-36 Bulan >36 Bulan Jumlah
1 Kota Cirebon 279.609.748 1.410.874.481 1.284.129.708 4.989.672.243 7.964.286.180
2 Kabupaten Cirebon 210.744.861 210.744.861
Jumlah 490.354.609 1.410.874.481 1.284.129.708 4.98 9.672.243 8.175.031.041
Saldo piutang PAD lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp167.865.693,00 merupakan saldo
Piutang yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupa Piutang Tunggakan Mou
Pengangkutan Sampah di DKP, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar
Rp1.309.842.786,70 terdapat penurunan sebesar Rp1.141.977.094,00 atau 87,18%
Rincian selengkapnya pada Lampiran 3
7) Piutang PAD Lainnya Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
167.865.693,00 1.309.842.786,70
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
52 Pemerintah Kota Cirebon
8) Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Angsuran
Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
46.899.000,00 14.040.020,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesR Rp46.899.000,00 apabila dibandingkan
dengan Tahun 2011 sebesar Rp14.040.020,00 terdapat kenaikan sebesar Rp32.858.980,00
atau 234,04%. Piutang tersebut adalah piutang atas penjualan kendaraan roda dua dan roda
empat yang belum dilunasi selama tahun 2012 yang diuraikan sebagai berikut:
Selisih Rp. 300.100,00
Selisih tersebut terjadi dikarenakan kelebihan pembayaran Hasil Penjualan Kendaraan Dinas
Roda Dua sebesar Rp.100,00 an. Drs. FERRY RIYANTO Nopol E 2855 A dan sebesar
Rp.300.000,00 an. Shomad Nopol E 2393 A.
Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran 4
Saldo Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah per 31 Desember 2012 sebesar
Rp50.495.820,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp58.209.784,00 terdapat
penurunan sebesar Rp7.713.964,00 atau 13,25,18%. Piutang tersebut merupakan saldo Piutang
Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah yang akan jatuh tempo dalam tahun 2013 atas kasus
kerugian keuangan daerah karena kelalaian pegawai dan kehilangan aset dengan rincian
sebagai berikut:
Saldo awal Piutang 58.209.784,00
Saldo Awal Tagihan (TGR) 17.580.256,00
Penambahan TGR Tahun 2012 9.600.000,00
Jumlah 85.390.040,00
Pembayaran TGR Tahun 2012 (33.294.220,00)
Saldo Akhir TGR 52.095.820,00
Saldo per 1 Januari 2012: Rp 14.040.020,00
Penambahan Penjualan kendaraan Rp 294.004.300,00
Jumlah 308.044.320,00
Jumlah pembayaran dalam tahun 2012 Rp 261.445.420,00
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 46.598.900,00
Berdasarkan SK. Walikota Nomor 028/KEP.398-
PK/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (an. Dahrin
Syahrir) sebesar
Rp.
46.899.000,00
9) Bagian Lancar Tuntutan Ganti
Rugi
Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
50.495.820,00 58.209.784,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
53 Pemerintah Kota Cirebon
Saldo tersebut terdiri dari:
- Jatuh Tempo Tahun 2013 (sebagai Piutang) 50.495.820,00
- Jatuh Tempo diatas Thn. 2013 (sebagai tagihan) 1.600.000,00
Jumlah 52.095.820,00
Adapun Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah perorangannya dapat dirinci sebagai berikut:
Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 5
Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp7.770.772.643,00 apabila
dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp9.555.853.267,00 terdapat penurunan sebesar
Rp1.785.080.624,00 atau 18,68% merupakan saldo Piutang yang dimiliki oleh RSUD Gunungjati
yang terdiri dari:
Piutang Umum Rp 3.727.402.712,00
Piutang Askes Rp 898.918.000,00
Piutang Jamkesmas Rp 1.601.321.207,00
Piutang Jamkesda Rp 772.390.731,00
Piutang Kerjasama Rp 770.739.993,00
Jumlah Rp 7.770.772.643,00
Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran nomor 5
10) Piutang Lainnya (Pihak
Ketiga)
Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
7.770.772.643,00 Rp9.555.853.267,00
Nama
JT Th. 2013
(sebagai
piutang)
JT di atas Th.
2013 (sebagai
tagihan)
Jumlah
1. KASRI RUSMAN, Kasi Transtib, Rp
1.305.800,00 0,00 1.305.800,00
2. SUPARDI, Pelaksana Dinas
Kimpraswil, Rp
1.041.460,00 0,00 1.041.460,00
3. Drs. AHMAD KUSRIADI, Pengawas
Dinas Pendidkan, Rp
1.316.000,00 0,00 1.316.000,00
4. KARLIN, Pelaksana Dinas Pertanian, Rp 1.316.000,00 0,00 1.316.000,00
5. SAPRUDIN, Sekretaris Dinas KP, Rp 2.466.560,00 0,00 2.466.560,00
6. PIPIH PRIYATNA, SH, Kasubag di
Bappeda, Rp
15.470.000,00 0,00 15.470.000,00
7. Drs. IRIANTO LEGOWO, Kabag
Umum RSUD Gunung Jati, Rp 21.580.000,00 0,00 21.580.000,00
8. M.SOPIAN, S.ST/BPMPPKB, Rp 1.200.000,00 400.000,00 1.600.000,00
9. SYAHRONI Rp 4.800.000,00 1.200.000,00 6.000.000,00
Jumlah Rp 50.495.820,00 1.600.000,00 52.095.820,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
54 Pemerintah Kota Cirebon
11) Persediaan Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
11.043.402.736,00 9.081.247.553,34
Saldo Persediaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp11.043.402.736,00 apabila dibandingkan
dengan Tahun 2011 sebesar Rp9.081.247.553,34 terdapat kenaikan sebesar
Rp1.962.155.182,66 atau 21,61%, persediaan tersebut merupakan saldo persediaan habis
pakai yang berada di masing-masing SKPD dan sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock
opname yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:
a. Persediaan Alat tulis kantor Rp 155.759.838,00 b. Persediaan Brg Kuasi/Cetakan c. Benda Pos Rp
1.221.463.128,00 6.000,00
d. Persediaan alat listrik e. Persediaan alat kebersihan Rp
49.191.592,00 47.049.702,00
f. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman Rp 26.615.900,00 g. Persediaan Bibit Ternak Rp 632.176.250,00 h. Persediaan Alat Kesehatan/KB Rp 3.212.987.567,00 i. Persediaan Obat-obatan/bahan kimia j. Peralatan dapur/bahan pakai habis
Rp Rp
5.697.069.759,00 1.083.000,00
Jumlah Rp 11.043.402.736,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik persediaan obat-obatan pada Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Farmasi Tahun 2010 pada BPMPPKB masih terdapat obat kadaluarsa,
rusak dan tidak dapat dipakai (proses penghapusan) yang tidak dicantumkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:
No. Nama Barang Jumlah Kadaluarsa Keterangan
1 Insertion 324
Alat tidak dapat dipergunakan lagi karena
tidak efektif dan sudah ada metode baru
yaitu IUD Copper T
2 Intravag 80
Alat tidak dapat dipergunakan dan tidak
dipergunakan oleh akseptor dan jumlahnya
sudah dikeluarkan dari Neraca
3 Plester Susuk KB 25 Jul-10 barang tidak dapat dipakai lagi karena
tidak steril dan terlalu kecil
Catatan : Harga barang tidak dapat diketahui karena merupakan barang hibah dari provinsi dan
pusat
Rincian persediaan lebih lanjut disajikan pada lampiran nomor 6
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
55 Pemerintah Kota Cirebon
12) Beban Dibayar dimuka Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
245.833.333,33 0,00
Saldo Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp245.833.333,33
merupakan asuransi anggota DPRD yang telah dibayarkan pada Tahun 2012 sedangkan jatuh
tempo asuransi sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 (periode asuransi 14 Juni 2012 s.d. 13
Juni 2013) dengan nomor polis 0901.19.2012.06.0001.
13) Investasi Non Permanen –
Dana Bergulir
Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
1.528.022.789,50 1.594.199.489,50
Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.528.022.789,50.
apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp1.594.199.489,50 terdapat penurunan
sebesar Rp66.176.700,00 atau 4,15%. Investasi jangka panjang non permanen tahun 2012
adalah merupakan dana bergulir yang disalurkan pada pihak ketiga /masyarakat untuk
dipergulirkan dengan maksud sebagai stimulan atas ketahanan dan peningkatan kemampuan
perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran nomor 7
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp55.157.259.013,70, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp61.914.778.264,71
terdapat penurunan sebesar Rp6.757.519.251,01 atau 10,91%. Saldo Penyertaan Modal
tersebut merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan
Daerah/BUMD. Pengakuan, penilaian dan pencatatan Penyertaan Modal kepada Perusahaan
Daerah menggunakan Metode Ekuitas.
Penyajian nilai investasi pada Perusahaan Daerah / BUMD menggunakan data Laporan
Keuangan sebelum audit.
Rincian saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2012 disajikan dalam lampiran 8
Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2012 sebesar
Rp2.406.211.810.338,43 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar
Rp2.315.218.773.989,23 terdapat kenaikan sebesar Rp90.993.036.349,21 atau 3,93%.
14) Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah
Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
55.157.259.013,70 61.914.778.264,71
15) Aset Tetap Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
2.406.211.810.338,43 2.315.218.773.989,23
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
56 Pemerintah Kota Cirebon
Jumlah tersebut terdiri dari:
a. Tanah Rp 1.107.652.366.075,00
b. Peralatan dan Mesin Rp 288.313.611.167,00
c. Gedung dan Bangunan Rp 513.476.201.240,43
d. Jalan, Irigasi,Jaringan dan Instalasi Rp 483.708.172.281,00
e. Aset Tetap Lainnya Rp 13.061.459.575,00
Jumlah Rp 2.406.211.810.338,43
a. Nilai Tanah sebesar Rp1.107.652.366.075,00 adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah
Kota Cirebon yang terdiri dari tanah kosong, tanah atas bangunan, tanah di bawah
konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah darat sekitar daerah irigasi.
Mutasi Tanah selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal per 01 Januari 2012 Rp 1.107.652.366.075,00
Penambahan 2012
- Belanja modal Rp 0,00
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 1.107.652.366.075,00
b. Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp 288.313.611.167,00 adalah peralatan dan mesin
yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cirebon.
Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal per 01 Januari 2012 Rp
250.305.218.886,00
Belanja modal Rp 36.773.195.672,00
Rp 4.006.479.140,00
Hibah/Bantuan/Barang dan Jasa Rp 2.286.872.494,00
Jumlah Rp 293.371.766.192,00
Penghapusan Rp (3.627.040.935,00)
Reklas Rp (1.421.944.090,00)
Non Aset (Belanja Pakai Habis) Rp (9.170.000,00)
Rp
(5.058.155.025,00)
Saldo per 31 Desember 2012 Rp 288.313.611.167,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
57 Pemerintah Kota Cirebon
Nilai Peralatan dan Mesin tersebut terdapat pada :
NO NAMA SKPD JUMLAH
1 SEKRETARIAT DAERAH 18.086.797.991,00
2 SEKRETARIAT DPRD
7.415.686.773,00
3 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN. KEUANGAN.DAERAH ( SELAKU SKPD )
6.539.702.423,00
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.105.559.349,00
5 INSPEKTORAT
1.407.396.150,00
6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
2.081.834.000,00
7 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA
12.143.369.231,00
8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.400.668.773,00
9 KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
2.678.299.200,00
10 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.692.496.750,00
11 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.886.757.200,00
12 KECAMATAN KEJAKSAN
796.162.280,00
13 KECAMATAN KESAMBI
920.427.282,00
14 KECAMATAN PEKALIPAN
972.574.422,00
15 KECAMATAN HARJAMUKTI
819.141.192,00
16 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
694.706.027,00
17 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN
9.993.800.520,00
18 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
4.041.524.490,00
19 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.758.610.000,00
20 DINAS KESEHATAN 26.562.745.636,00
21 RSUD GUNUNG JATI
75.773.657.391,00
22 DINAS PENDIDIKAN
63.989.995.570,00
23 BADAN PEMBERDAYAAN MASY.PEMBERDY. PEREMPUAN DAN KB
4.491.528.832,00
24 DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.842.653.200,00
25 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 10.585.013.700,00
26 KANTOR KETAHANAN PANGAN
637.693.550,00
27 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
4.648.179.150,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
58 Pemerintah Kota Cirebon
39 KELURAHAN HARJAMUKTI
189.447.000,00
40 KELURAHAN KALIJAGA
179.401.200,00
41 KELURAHAN ARGASUNYA
203.493.410,00
42 KELURAHAN LARANGAN
194.534.950,00
43 KELURAHAN KECAPI
203.026.500,00
44 KELURAHAN PEKALIPAN
155.745.950,00
45 KELURAHAN JAGASATRU
188.220.250,00
46 KELURAHAN PULASAREN
191.805.100,00
47 KELURAHAN KESEPUHAN
153.927.700,00
48 KELURAHAN KESAMBI
194.474.730,00
49 KELURAHAN DRAJAT
147.677.250,00
50 KELURAHAN PEKIRINGAN
225.847.100,00
51 KELURAHAN SUNYARAGI
168.024.383,00
52 KELURAHAN KARYA MULYA
170.067.018,00
JUMLAH 288.313.611.167,00
c. Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp513.476.201.240,43 adalah gedung dan
bangunan milik Pemerintah Kota Cirebon berupa bangunan kantor, sekolah, dan bangunan
lainnya yang terdapat pada instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
NO NAMA SKPD JUMLAH
28 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.737.540.695,00
29 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DAMKAR
4.112.565.789,00
30 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDPAR
1.526.216.350,00
31 KELURAHAN LEMAHWUNGKUK
155.201.670,00
32 KELURAHAN PEGAMBIRAN
168.812.200,00
33 KELURAHAN PANJUNAN
165.736.700,00
34 KELURAHAN PEKALANGAN
188.252.040,00
35 KELURAHAN KEJAKSAN
164.999.050,00
36 KELURAHAN SUKAPURA
184.082.200,00
37 KELURAHAN KESENDEN
177.989.750,00
38 KELURAHAN KEBON BARU
199.541.100,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
59 Pemerintah Kota Cirebon
Saldo Awal per 01 Januari 2012 490.796.643.977,23
a. Belanja modal 33.957.342.125,00
b. BLUD RSUD 626.651.575,00
c. Hibah/Bantuan 6.000.000,00
Jumlah 525.386.637.677,23
d. Penghapusan (5.576.424.706,80)
e. Reklas (6.334.011.730,00)
Jumlah Pengurangan (11.910.436.436,80)
Saldo per 31 Desember 2012 513.476.201.240,43
Nilai gedung dan bangunan tersebut terdapat pada :
NO NAMA SKPD JUMLAH
1 SEKRETARIAT DAERAH 35.588.867.616,00
2 SEKRETARIAT DPRD 4.285.554.691,00
3 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN. KEUANGAN.DAERAH ( SELAKU SKPD )
1.119.415.000,00
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 80.900.000,00
5 INSPEKTORAT 22.680.000,00
6 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA
22.116.898.100,00
7 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 248.220.000,00
8 KANTOR POLISI PAMONG PRAJA 270.280.000,00
9 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
1.249.043.000,00
10
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.048.611.650,00
11 KECAMATAN KEJAKSAN 998.973.000,00
12 KECAMATAN KESAMBI 2.049.780.000,00
13 KECAMATAN PEKALIPAN 813.180.000,00
14 KECAMATAN HARJAMUKTI 1.096.630.000,00
15 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK 1.161.869.000,00
16
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN 13.719.778.350,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
60 Pemerintah Kota Cirebon
NO NAMA SKPD JUMLAH
17
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM 3.057.675.800,00
18
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 318.750.000,00
19 DINAS KESEHATAN 30.363.762.650,00
20 RSUD GUNUNG JATI 49.972.524.225,00
21 DINAS PENDIDIKAN 240.764.802.984,74
22 BADAN PEMBERDAYAAN MASY.PEMBERDY. PEREMPUAN DAN KB 1.373.944.000,00
23
DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 87.347.830.300,00
24 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 10.114.784.600,00
25 KANTOR KETAHANAN PANGAN 749.984.750,00
26 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 730.213.000,00
27 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 649.672.000,00
28
KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DAMKAR 758.889.023,69
29 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDPAR 291.200.000,00
30 KELURAHAN KEJAKSAN 32.700.000,00
31 KELURAHAN PULASAREN 39.604.500,00
32 KELURAHAN KESAMBI 39.183.000,00
JUMLAH 513.476.201.240,43
d. Nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp483.708.172.281,00 adalah nilai dari
konstruksi jalan, jembatan, gorong-gorong, trotoar, bangunan air dan saluran. Yang
dimaksud dengan jalan adalah jalan yang berstatus jalan kota.
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal per 01 Januari 2012 454.135.654.276,00
1. Belanja modal 21.865.985.775,00
2. BLUD RSUD 272.690.000,00
3. Reklas 7.433.842.230,00
Saldo per 31 Desember 2012 483.708.172.281,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
61 Pemerintah Kota Cirebon
Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut terdapat pada :
NO NAMA SKPD JUMLAH
1 SEKRETARIAT DAERAH 1.463.705.850,00
2 SEKRETARIAT DPRD 243.684.500,00
3 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN. KEUANGAN.DAERAH ( SELAKU SKPD )
98.840.000,00
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 47.555.000,00
5 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA 4.956.286.550,00
6 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.600.000,00
7 KANTOR POLISI PAMONG PRAJA 2.000.000,00
8 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 63.889.500,00
9 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 150.844.950,00
10 KECAMATAN PEKALIPAN 7.202.600,00
11 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN 4.356.526.100,00
12 DINAS KESEHATAN 1.227.448.550,00
13 RSUD GUNUNG JATI 10.034.064.520,00
14 DINAS PENDIDIKAN 26.704.000,00
15
DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 455.996.229.920,00
16 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 4.901.106.191,00
17 KANTOR KETAHANAN PANGAN 10.957.600,00
18 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 25.675.000,00
19 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DAMKAR
56.242.250,00
20 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDPAR 17.109.200,00
21 KELURAHAN SUKAPURA 12.728.000,00
22 KELURAHAN KESENDEN 1.839.000,00
23 KELURAHAN DRAJAT 933.000,00
JUMLAH 483.708.172.281,00
e. Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.061.459.575,00 adalah aset lainnya milik
Pemerintah Kota Cirebon berupa buku-buku perpustakaan Rp,9.410.092.025,00 Barang
bercorak kesenian, kebudayaan Rp1.799.769.550,00 dan hewan, ternak dan tanaman
Rp1.851.598.000,00.
Mutasi Asset Tetap Lainnya selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal per 01 Januari 2012 12.328.890.775,00
1. Belanja modal 1.328.720.750,00
2. Reklas 2.875.000,00
Jumlah 13.660.486.525,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
62 Pemerintah Kota Cirebon
3. Penghapusan (17.069.950,00)
4. Reklas (581.957.000,00)
Jumlah Pengurangan (599.026.950,00)
Saldo per 31 Desember 2012 13.061.459.575,00
Nilai Aset Tetap Lainnya terdapat pada :
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2010 tentang Dana Cadangan
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Dengan Bilyet Deposito A
305286 0002-DEP-A305286 Deposito berjangka umum 006Z3P, tanggal 21 Desember 2011.
NO NAMA SKPD JUMLAH
1 SEKRETARIAT DAERAH 631.706.400,00
2 SEKRETARIAT DPRD 242.851.500,00
3 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN. KEUANGAN.DAERAH ( SELAKU SKPD )
91.850.000,00
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 24.150.000,00
5 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DKLAT 2.000.000,00
6 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA 1.000.000,00
7 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 1.517.895.875,00
8 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 10.462.000,00
9 KECAMATAN KEJAKSAN 2.528.000,00
10 KECAMATAN KESAMBI 1.411.750,00
11 KECAMATAN PEKALIPAN 600.000,00
12 KECAMATAN HARJAMUKTI 629.000,00
13 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK 909.500,00
14 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN 871.486.800,00
15 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM 46.791.500,00
16 DINAS KESEHATAN 18.015.000,00
17 DINAS PENDIDIKAN 8.574.905.550,00
18 DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4.200.000,00
19 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 718.629.200,00
20 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 158.090.000,00
21 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDPAR 79.192.500,00
22 KELURAHAN PEKALANGAN 19.470.000,00
23 KELURAHAN KEJAKSAN 2.000.000,00
24 KELURAHAN SUKAPURA 5.600.000,00
25 KELURAHAN KALIJAGA 30.085.000,00
26 KELURAHAN KECAPI 5.000.000,00
JUMLAH 13.061.459.575
16) Dana Cadangan Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
63 Pemerintah Kota Cirebon
Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2012 sebesar
Rp1.600.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp 17.580.256,00 terdapat
penurunan sebesar Rp15.580.256,00 atau 90,90%. Saldo tersebut merupakan Bagian Jangka
Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi
[lihat lampiran 5a].
Aset Tidak berwujud tersebut terdapat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan
Perempuan dan KB sebesar Rp168.400.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011
sebesar Rp168.400.000,00 tidak terdapat kenaikan maupun penurunan. Saldo tersebut
merupakan aplikasi basis data adat dan budaya nusantara hibah dari Kementerian Dalam
Negeri.
Jumlah Utang Jangka Panjang (utang bank) per 31 Desember 2012 sebesar Rp230.810.100,00
saldo tersebut merupakan bagian lancar utang jangka panjang yang telah dan akan jatuh tempo
sampai dengan Tahun 2013.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
1. SLA-394/DDI/1988- Pokok pinjaman Rp 162.101.100,00
2. INPRES PASAR No.B 150/IP-VII/INV/86 Rp 68.709.000,00
Jumlah Rp 230.810.100,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Inpres Pasar sebesar Rp68.709.000,00 adalah
merupakan sisa utang Pemerintah Kota Cirebon kepada BRI sebagai akibat dari pembayaran
hutang PD Pasar kepada BRI melalui Kas Daerah, namun oleh Pemerintah Kota
pembayarannya belum diteruskan kepada BRI. Pelunasan oleh PD Pasar pada tanggal 21
Desember 2010 dengan STS nomor 13/keb/2010 sebesar Rp68.709.000,00, tetapi sampai saat
ini setoran tersebut belum disetorkan Pemerintah Kota ke BRI.
17) TagihanTuntutan Ganti
Kerugian Daerah
Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
1.600.000,00 17.580.256,00
18) Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
168.400.000,00 168.400.000,00
19) Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang
Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
230.810.100,00 230.810.100,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
64 Pemerintah Kota Cirebon
Saldo Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.695.726.890,00
apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp 29.229.922.641,31 terdapat penurunan
sebesar Rp24.534.195.751,31 atau 83,94%. Utang tersebut adalah kewajiban RSUD
Gunungjati atas transaksi pengadaan barang khususnya obat-obatan dan alat kesehatan yang
pembayarannya ditangguhkan atau tidak melalui pembayaran langsung.
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari:
Utang kepada rekanan (84 persh.) Rp 4.664.607.890,00
Biaya yg masih harus dibayar
Rp
31.119.000,00
Jumlah Rp 4.695.726.890,00
Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran nomor 10 dan 11
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan sebesar Rp2.786.117.273,93. Pada tahun 2012
terdapat pembayaran angsuran pokok sebesar Rp162.101.100,00 atas saldo awal kewajiban
jangka panjang dan pada TA 2012 tidak terdapat penerimaan utang. Jumlah tersebut
didapatkan dari rekonsiliasi atas nilai utang antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Bank
Mandiri sebagai bank pengelola pembayaran cicilan utang dan Departemen Keuangan selaku
penerus pinjaman.
Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-750/MK.05/2011
tanggal 23 Nopember 2011 tentang Persetujuan Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah,
dan Surat Walikokota Cirebon Nomor 581/1148-DPPKD tanggal 28 Juni 2010 tentang
Pelunasan Pinjaman Luar Negeri bahwa Utang No RDA 04/DDI/1988 sebesar
Rp787.989.861,94, No PRJ 054/MD.4/1987 sebesar Rp309.534.331,70 dan No SLA
781/DP.3/1995 sebesar Rp1.204.675.705,85 belum dapat dihapuskan dikarenakan belum
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Utang Pemerintah
Daerah.
20) Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
4.695.726.890,00 29.229.922.641,31
21) Utang Dalam Negeri Sektor
Perbankan
Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
2.786.117.273,93 3.112.705.399,49
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
65 Pemerintah Kota Cirebon
Secara garis besar, perhitungan utang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
NO KETERANGAN JUMLAH
1 SLA 394/DDI/1988
Utang Pokok dan Jasa bank
2. Pokok = 162.101.100,00
3. Non Pokok = 2.385.925,56
810.505.500,00
Pembayaran angsuran per 31 Desember 2012 (164.487.025,56)
Saldo Utang 646.018.474,44
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
(162.101.100,00)
Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012 483.917.374,44
2 RDA 04/DDI/1988
Utang pokok dan jasa bank
Pokok
787.989.861,94
Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012 787.989.861,94
3 PRJ 054/MD.4/1987
Utang Pokok dan Jasa Bank 309.534.331,70
Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012 309.534.331,70
4 SLA 781/DP.3/1995
Utang Pokok dan Jasa Bank 1.204.675.705,85
1. Pokok
2. Non Pokok
Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012 1.204.675.705,85
5 INPRES PASAR No.B 150/IP-VII/INV/86
Utang Pokok dan Jasa Bank 68.709.000,00
Pembayaran angsuran per 31 Desember 2011 -
Sisa Utang 68.709.000,00
Bagian lancar utang jangka panjang (68.709.000,00)
Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012
(Berdasarkan surat tanda setoran no. 13/Keb/2010 sebesar Rp68.709.000,00
yaitu pelunasan hutang Inpres PD. Pasar Kota
Cirebon)
-
TOTAL UTANG JANGKA PANJANG 2.786.117.273,93
Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp111.500.327,187,83
apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp35.215.970.818,73 terdapat kenaikan
sebesar Rp76.284.356.369,10 atau 216,62%. Jumlah tersebut merupakan selisih antara
Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek. Saldo per 31 Desember 2012 dirinci sebagai
berikut:
22) Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
111.500.327.187,83 35.215.970.818,73
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
66 Pemerintah Kota Cirebon
2012
2011
SILPA Rp 86.791.873.470,00 32.227.709.701,00
SiLPA di BLUD RSUD Gunung Jati Rp 675.800.239,00 350.690.644,00
Pendapatan yang Ditangguhkan Rp 88.352.841,50 304.909,00
Cadangan piutang Rp 17.581.421.558,00 11.242.366.438,70
Asuransi Dibayar dimuka Rp 245.833.333,33 0,00
Cadangan Persediaan Rp 11.043.402.736,00 9.081.247.553,34
Dana yg Harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp (4.926.536.990,00) (17.686.348.427,31)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar Rp 111.500.327.187,83 35.215.970.818,73
Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.460.280.974.867,71 .
Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset
Lainnya dengan jumlah Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp 56.685.281.803,20
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 2.406.211.810.338,44
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp 170.000.000,00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang Rp (2.786.117.273,93)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp 2.460.280.974.867,71
Diinvestasikan dalam dana cadangan sebesar Rp7.000.000.000,00 yang diperuntukkan untuk
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.
23) Ekuitas Dana Investasi Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
2.460.280.974.867,71 2.375.801.026.599,95
24) Ekuitas Dana Cadangan Per 31 Desember 2012 Per 31 Desember 2011
7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
67 Pemerintah Kota Cirebon
5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi positif sebesar Rp.152.028.509.291,00 yang
terdiri dari:
2012 2011
- Arus Masuk Kas 871.774.804.754,00 838.184.622.924,00
- Arus Keluar Kas 719.746.295.463,00 678.287.977.370,00
Arus Kas Bersih 152.028.509.291,00 159.896.645.554,00
Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2012 sebesar Rp.152.028.509.291,00
apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp.159.896.645.554,00 terdapat
penurunan sebesar Rp.7.868.136.263,00 atau 4,92%
5.3.1. Arus Masuk Kas
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp.871.774.804.754,00
dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah
1. Pendapatan Pajak Daerah Rp 58.294.336.963,00
2. Pendapatan Retribusi Daerah Rp 9.805.820.896,00
3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 1.601.714.882,00
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah Rp 79.437.489.999,00
5. Bagi Hasil Pajak Rp 53.629.417.857,00
6. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 27.900.924.635,00
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Rp -
8. Dana Alokasi Umum Rp 551.307.701.000,00
9. Dana Alokasi Khusus Rp 20.172.180.000,00
10. Dana Penyesuaian Rp -
11. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp 44.274.870.562,00
12.
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp 25.350.347.960,00
Jumlah Rp 871.774.804.754,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
68 Pemerintah Kota Cirebon
5.3.2. Arus Keluar Kas
Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi sebesar Rp.719.746.295.463,00
dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah
1. Belanja Pegawai Rp 488.122.941.867,00
2. Belanja Barang Rp 182.443.867.453,00
3. Belanja Hibah Rp 28.112.233.380,00
4. Belanja Bantuan Sosial Rp 13.800.300.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan Rp 7.219.012.000,00
6. Belanja Tak Terduga Rp 47.940.763,00
Jumlah Rp 719.746.295.463,00
Belanja Pegawai antara lain pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan
dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cirebon selama
periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
Belanja Barang antara lain pengeluaran Pemerintah Kota Cirebon untuk
membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya pemeliharaan aset -
aset Pemerintah Kota Cirebon selama periode 1 Januari 2012 sampai
dengan 31 Desember 2012.
Belanja Hibah antara lain pengeluaran Pemerintah Kota Cirebon untuk
belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta.
Belanja Bantuan Sosial antara lain pengeluaran Pemerintah Kota Cirebon
untuk belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan.
Belanja Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota
Cirebon kepada Pemerintahan Desa dan belanja Bantuan Partai Politik
selama periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
Belanja Tak Terduga merupakan setoran potongan pensiun PT. Taspen
Kabupaten Cirebon yang masuk ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota
Cirebon.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah negatif
sebesar Rp.93.574.748.902,00 terdiri dari:
Arus kas bersih dari aktivitas investasi asset non keuangan tahun 2012
sebesar Rp.-93.574.748.902,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2011
sebesar Rp.-139.577.990.154,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 46.003.241.253,00
atau 32,95%
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
69 Pemerintah Kota Cirebon
5.3.3. Arus Masuk Kas
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar
Rp.350.495.420,00. Arus Masuk Kas tersebut berasal dari penjualan
peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai dan lelang kendaraan dinas.
5.3.4. Arus Keluar Kas
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah
sebesar Rp.93.925.244.322,00 yang merupakan Belanja Modal dengan
rincian sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah
1. Belanja Tanah Rp 0,00
2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 36.773.195.672,00
3. Belanja Gedung dan Bangunan Rp 33.957.342.125,00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 21.865.985.775,00
5. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 1.328.720.750,00
Jumlah Rp 93.925.244.322,00 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan negatif sebesar Rp.3.564.487.025,00
terdiri dari:
2012 2011
- Arus Masuk Kas 0,00 476.105.600,00
- Arus Keluar Kas 3.564.487.025,00 8.164.891.153,00
Arus Kas Bersih (3.564.487.025,00) (7.688.785.553,00)
Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan tahun 2012 sebesar
Rp.-3.564.487.025,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar
Rp.-7.688.785.553,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 4.124.298.528,00 atau 53,64%.
5.3.5. Arus Masuk Kas
Tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
70 Pemerintah Kota Cirebon
5.3.6. Arus Keluar Kas
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan adalah sebesar
Rp.3.564.487.025,00 yang merupakan penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah dan pembayaran angsuran utang SLA 394.
No. Uraian Jumlah
1. Pembentukan Dana Cadangan Rp -
2. Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Rp 3.400.000.000,00
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri Rp 164.487.025,00
Jumlah Rp 3.564.487.025,00
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp.11.774.384.314,00 terdiri
dari:
Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran tahun 2012 sebesar
Rp.-11.774.384.314,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar
Rp.11.774.384.314,00 terdapat penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%.
2012 2011
- Arus Masuk Kas 58.236.751.088,00 69.434.616.716,00
- Arus Keluar Kas 70.011.135.402,00 57.660.232.402,00
Arus Kas Bersih (11.774.384.314,00) 11.774.384.314,00
5.3.7. Arus Masuk Kas
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran sebesar
Rp.58.236.751.088,00 yang merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), terdiri dari:
No. Uraian Jumlah
1. PPN dari Kegiatan Rp 11.356.740.140,00
2. PPh dari Kegiatan Rp 2.295.210.954,00
3. PPh Psl.21 dari Gaji dan Tunjangan Rp 19.760.845.707,00
4. Iuran Wajib Pegawai Rp 23.828.485.191,00
5. Tabungan Perumahan Rp 583.077.000,00
6. Askes PNS Rp -
7. Taspen Rp 328.047,00
8. PHR Rp 412.064.049,00
9. Tambahan Penghasilan Beban Kerja yang Masih Harus Dibayar Rp -
Jumlah Rp 58.236.751.088,00
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
71 Pemerintah Kota Cirebon
5.3.8. Arus Keluar Kas
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar
Rp.70.011.135.402,00 merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK), terdiri dari:
No. Uraian Jumlah
1. PPN dari Kegiatan Rp 11.356.740.140,00
2. PPh dari Kegiatan Rp 2.295.210.954,00
3. PPh Psl.21 dari Gaji dan Tunjangan Rp 19.760.845.707,00
4. Iuran Wajib Pegawai Rp 23.828.485.191,00
5. Tabungan Perumahan Rp 583.077.000,00
6. Askes PNS Rp -
7. Taspen Rp 328.047,00
8. PHR Rp 412.064.049,00
9. Tambahan Penghasilan Beban Kerja yang Masih Harus Dibayar Rp 11.774.384.314,00
Jumlah Rp 70.011.135.402,00
Jumlah Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan pungutan dan setoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang dilakukan DPPKD selaku Kuasa BUD berupa PPh Pasal 21, Iuran Wajib Pegawai,Taperum serta Taspen yang berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, Tambahan Penghasilan Beban Kerja yang sudah dibayarkan kepada pegawai, serta Pajak Kegiatan berupa PPN, PPh, dan PHR atas Pengadaan Barang dan Jasa yg disetor oleh fihak ketiga.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012
72 Pemerintah Kota Cirebon
BAB VI
PENUTUP
Di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat
penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan
negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan
keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku
kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan
daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan
daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah.
Penyusunan dan penyajian LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2012 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan
struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
perubahannya.
LKPD ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan
Atas Laporan Keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan mengungkapkan
beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat
dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan, baik internal maupun eksternal.
Semoga dengan tersusunnya LKPD ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna
sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan jinerja
keuangan Pemerintah Kota Cirebon.
Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun
anggaran 2012 ini, Pemerintah Kota Cirebon bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas
sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah.