www.dinkes.bantenprov.go.id LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2019
www.dinkes.bantenprov.go.id
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
2019
SAMBUTAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
i
LKPJ2018
uji syukur kehadirat Allah
SWT yang telah
melimpahkan berkah dan
rahmat-Nya kepada kita semua,
sehingga kami dapat menyusun
Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan
Provinsi Banten Tahun 2018.
Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) ini merupakan
salah satu media
pertanggungjawaban amanah yang
diemban oleh Dinas Kesehatan
Provinsi Banten. Dengan
berakhirnya tahun anggaran 2018
berarti Dinas Kesehatan Provinsi
Banten telah menyelesaikan
program dan kegiatan yang
direncanakan sebelumnya dalam
upaya memenuhi sasaran kinerja
Tahun 2018. Selama Tahun 2018
sejumlah capaian kinerja yang
ditargetkan telah berhasil dicapai.
Selanjutnya capaian kinerja tersebut
dituangkan dalam Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPj) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten Tahun 2018.
Kami menyadari bahwa untuk
melaksanakan tujuan dibidang
kesehatan yang diamanahkan oleh
pemerintah Provinsi Banten dan
menjadi harapan masyarakat
bukanlah hal yang mudah dan tidak
hanya menjadi kewajiban
pemerintah saja, akan tetapi juga
menjadi kewajiban seluruh
masyarakat Provinsi Banten dalam
bentuk peran serta aktif dan
konstruktif dalam pelaksanaan
pembangunan untuk mewujudkan
kondisi kesehatan yang lebih baik.
Atas tersusunnya Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPj) Tahun 2018 ini Kami
sampaikan terimakasih kepada
seluruh jajaran pegawai Dinas
Kesehatan Provinsi Banten.
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. M.Yusuf, S.Sos, M.Si NIP. 19650824 198712 1 002
P
ii
DAFTAR ISI
SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN ......................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Dasar Hukum ....................................................................................................................... 11
1.2. Gambaran Umum ............................................................................................................... 22
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2.1 Visi dan Misi............................................................................................................................ .1616
2.2 Strategi dan Kebijakan........................................................................................................1916
2.3 Program dan Indikasi Kegiatan.......................................................................................22
BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah .................................................................................. 26
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah ........................................................................................... 29
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
4.1. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan Dinas Kesehatan ........ 53
4.2. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan RSUD Malingping ....... 57
4.1. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan RSUD Banten ............... 58
BAB V PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) ..................................................... 60
BAB VI PENYELENGGARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .......................................... 61
BAB VII PENUTUP ................................................................................................................................... 62
LAMPIRAN
Dinas Kesehatan 1 | L K P J 2 0 1 8
BAB. I
PENDAHULUAN
1.1. Dasar Hukum
Diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan
otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi
masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberikan kewenangan yang utuh
dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan
dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.
Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan
pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan
aparatur Negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi Negara yang
mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good
governance (LAN dan BPKP, 2000:1). Perlunya sistem pertanggungjawaban
atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib
menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk
ditata, yang pada akhirnya menjadi instrument good governance.
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat
dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk
mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang
mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan
pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan
merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber
daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan
nasional. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih
baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kerja Tahunan Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018, yang berisi langkah-langkah atau
rencana kerja dalam mencapai visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan
yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah
ditetapkan.
Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten mempunyai tugas untuk
Dinas Kesehatan 2 | L K P J 2 0 1 8
mambantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kesehatan. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Banten selama tahun anggaran 2018, disusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKPJ) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten Tahun 2018 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal itersebut diatas semata-mata menunjukkan kepada masyarakat
bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil, baik berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain penyusunan
LKPJ Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga dijadikan sebagai cermin untuk
mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat
melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien,
baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan
maupun koordinasi pelaksanaannya.
1.2 Gambaran Umum
I.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
A. Tugas Pokok Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Banten menurut berdasarkan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang
kesehatan”, Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”. Dinas
Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
B. Fungsi Dinas Kesehatan
Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud,
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagaimana Undang -Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
Dinas Kesehatan 3 | L K P J 2 0 1 8
a) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah
kabupaten/kota;
b) Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah
provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
c) Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;
d) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan
UKP Daerah provinsi;
e) Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan
cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
f) Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT);
g) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh
masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya
masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi; dan
h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya.
I.2.2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)
Pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten berstatus Pegawai
Negeri Sipil (PNS), dan Non PNS. Jabatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi
Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II a,
Eselon III a, Eselon IV a, serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana).
Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker ,
dll.
Komposisi pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUd
Malingping dan RSUD Banten sampai dengan Tahun 2017 menurut status
kepegawaian, Jabatan, Strata dan tingkat pendidikan formal sebagaimana
tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :
Dinas Kesehatan 4 | L K P J 2 0 1 8
Tabel 1
Distribusi Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
s/d Tahun 2018
NO Jenis Tenaga Jumlah %
1. Status Pegawai 1. PNS 141
2. Non PNS 113 Jumlah 254 2. Jabatan 1. Eselon II 1
2. Eselon III 7 3. Eselon IV 21
4. Pelaksana PNS 112 Jumlah 141
3. Strata Pendidikan
1. Magister ( S2 ) 23 16.31
2. Strata 1 ( S1 ) & Diploma IV 90 63.83 3. Diploma III 20 14.18 4. SLTA / Umum 8 5.67
Jumlah 141 100 4. Jenis Pendidikan 1. Magister Kesehatan 19 13.48
2. Magister Non Kesehatan 4 2.84 3. Dokter Umum 7 4.96 4. Dokter Gigi 6 4.26
5. Sarjana Kesehatan
Masyarakat
40 28.37
6. Sarjana Kesehatan lainnya 18 12.77
7. Sarjana non kesehatan 17 12.06
8. D3 Kesehatan 15 10.64
7. D3 Non Kesehatan 7 4.96
8. SLTA / Umum 8 5.67 Jumlah 141 100
Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Prov Banten
Tabel 2
Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Banten
s/d Tahun 2018
No Jenis Tenaga Jumlah %
1 Status Pegawai
1. PNS 167
2. Non PNS 564
Jumlah 731
2 Jabatan
Dinas Kesehatan 5 | L K P J 2 0 1 8
No Jenis Tenaga Jumlah %
1. Esselon II 0
2. Esselon III 9
3. Esselon IV 12
4. Pelaksana PNS 145
Jumlah 167
3 Strata Pendidikan
1. Magister ( S2 ) 35 4.79
2. Profesi 89 12.18
3. Strata 1 (S1) & Diploma IV 175 23.94
4. Diploma III 274 37.48
5. Diploma I 1 0.14
6. SLTA / Umum 157 21.48
Jumlah 731 100.00
4 Jenis Pendidikan
A. Akademik
1. Magister Kesehatan 13 1.78
2. Magister Non Kesehatan 8 1.09
3. Sarjana Kesehatan Masyarakat 26 3.56
4. Sarjana Kesehatan Lainnya 24 3.28
5. Sarjana Non Kesehatan 96 13.13
6. D4 Kesehatan 27 3.69
7. D1 Kesehatan 1 0.14
8. D3 Kesehatan 259 35.43
9. D3 Non Kesehatan 17 2.33
10. SLTA / Umum 157 21.48
B. Profesi
1. Dokter Sub Spesialis 1 0.14
2. Dokter Spesialis 26 3.56
3. Dokter Umum 22 3.01
4. Dokter Gigi 5 0.68
5. Apoteker 14 1.92
6. Ners 35 4.79
Jumlah 731 100.00
Dinas Kesehatan 6 | L K P J 2 0 1 8
Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Banten
Tabel 3
Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Malingping
s/d Tahun 2018
No Jenis Tenaga Jumlah %
1 Status Pegawai
1. PNS 76
2. Non PNS 143
Jumlah 219
2 Jabatan
1. Esselon II 0
2. Esselon III 4
3. Esselon IV 9
4. Pelaksana PNS 63
Jumlah 76
3 Strata Pendidikan
Magister (S2) 22 10.05
Strata 1 (S1) & Diploma IV 74 33.79
Diploma III 76 34.70
SLTA/Umum 47 21.46
Jumlah 219 100.00
Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Malingping
Adapun dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bidang di lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki fungsi sebagai berikut :
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui
koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan,
penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta
program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pelayanan
Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
Dinas Kesehatan 7 | L K P J 2 0 1 8
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan berdasarkan
rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan
agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kesehatansesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;
5) Melaksanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, membina, dan
mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan
kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan
penyakit, dan sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
6) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit
kerja terkait;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganDinas Kesehatan
dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
kinerja Dinas Kesehatan; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Kepala Dinas Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,
membawahkan :
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
Dinas Kesehatan 8 | L K P J 2 0 1 8
d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
e. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Jabatan Fungsional.
Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Kesehatan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,
mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan
program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi,
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta
evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum
dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana Dinas Kesehatan;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
Dinas Kesehatan 9 | L K P J 2 0 1 8
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
Sekretaris Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana
dimaksud, membawahkan :
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan, sertaSeksi Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana
dimaksud, bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
Dinas Kesehatan 10 | L K P J 2 0 1 8
5) Merencanakan pembinaan kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan dan
kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan
jaminan kesehatan masyarakat;
6) Merencanakan pengendalian kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan
dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan
dan jaminan kesehatan masyarakat;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas
pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a. Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa serta Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis
Kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai
berikut:
Dinas Kesehatan 11 | L K P J 2 0 1 8
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Merencanakan penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap
penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan
Kejadian Luar Biasa/Wabah dan bencana;
f. Merencanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program
Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular,Penyakit Tidak Menular,
Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
g. Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, dan
lembaga lain dalam Pencegahan dan pengendalian Penyakit
Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi
dan Krisis Kesehatan;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Dinas Kesehatan 12 | L K P J 2 0 1 8
Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dalam
melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
b. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa;
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan, Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, serta
Seksi Kefarmasian dan Pangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala
bidang sumber daya kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Merencanakan pengendalian program pengembangan dan pemberdayaan
sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan kesehatan
serta pengawasan kefarmasian dan pangan;
Dinas Kesehatan 13 | L K P J 2 0 1 8
f. Menyusun bahankoordinasi dengan lintas program, lintas sektor,
organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat
dan pihak swasta program pengembangan dan pemberdayaan sumber
daya manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan kesehatan serta
pengawasan kefarmasian dan pangan;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
dan
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan
dan Kefarmasian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Dalam
melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
b. Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
c. Seksi Kefarmasian dan Pangan;
Bidang Kesehatan Masyarakat
Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Kesehatan Olahraga.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang
kesehatan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan
Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Dinas Kesehatan 14 | L K P J 2 0 1 8
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan
Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Merencanakan pembinaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi
dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan kesehatan olahraga;
f. Mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan
pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan kesehatan olahraga;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan
Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan:
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan
Olahraga
Dinas Kesehatan 15 | L K P J 2 0 1 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD). Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki UPTD sebagai berikut :
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM), Balai Laboratorium Kesehatan
Daerah (Balai Labkesda), RSUD Malingping dan RSUD Banten.
Dinas Kesehatan 16 | L K P J 2 0 1 8
BAB. II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2.1. Visi dan Misi
Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten
secara umum adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara
berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat
kesehatan masyarakat banten yang setinggi–tingginya. Tujuan dan
Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Banten 2017-2022 yang secara langsung berkaitan dengan
urusan kesehatan, yaitu : (1). Terwujudnya kelembagaan pemerintahan
daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan,
akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta
melayani masyarakat dan (2). Terwujudnya peningkatan kualitas akses
dan pemerataan pelayanan kesehatan. Adapun Sasarannya yaitu : (1).
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan
efisien; (2). Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses; (3).
Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan; (4). Pelayanan
kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Dalam upaya
mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Provinsi Banten 2017-2022, Dinas Kesehatan merumuskan tujuan dan
sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pernyataan
tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan beserta indikator
kinerja disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut :
Dinas Kesehatan 17 | L K P J 2 0 1 8
Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN / SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN /
SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang berakhlakul
karimah dengan
efektif, efisien,
transparan,
akuntabel, dan
sumber daya aparatur
berintegritas,
berkompensi serta
melayani masyarakat
1.0.
0
Capaian
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
1.1 Tercapainya
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
yang berkualitas
1.1.
1
Capian
Laporan
Kinerja
Pemerintah
Provinsi
Banten
B BB BB BB A
2 Terwujudnya kualitas
dan Akses pelayanan
kesehatan guna
mewujudkan
masyarakat Banten
sehat yang mandiri,
sejahtera dan berdaya
saing.
2.0.
0
Angka
Harapan
Hidup (AHH)
69.
76
70.0
6
70.3
6
70.
66
70.96
2.1 Meningkatnya
kesehatan ibu
dan anak serta
2.1.
1
Angka
Kematian Bayi
(Per 1000
31 30 29 28 26
Dinas Kesehatan 18 | L K P J 2 0 1 8
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN / SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN /
SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
kesadaran gizi
keluarga, dan
peran serta
masyarakat
untuk
melaksanakan
pola hidup sehat
dengan Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat
kelahiran
hidup)
2.1.
2
Angka
Kematian Ibu
(Per 100.000
kelahiran
hidup)
304 300 290 290 285
2.2 Meningkatnya
akses dan
kualitas
pelayanan
kesehatan,
menjamin
pembiayaan
kesehatan bagi
masyarakat
serta
Menurunnya
Jumlah
Kesakitan,
Kematian Akibat
Penyakit
Menular
Langsung,
Penyakit
Bersumber
Binatang,
Penyakit Tidak
Menular,
Penyakit Jiwa.
2.2.
1
Persentase
penduduk
yang memiliki
Jaminan
Kesehatan
90 100 100 100 100
Dinas Kesehatan 19 | L K P J 2 0 1 8
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN / SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN /
SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.3 Meningkatnya
akses dan
kualitas
pelayanan
kesehatan di
Rumah Sakit
serta
terjaminnya
pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat
2.3.
1
Angka
Harapan
Hidup
69.
76
70.0
6
70.3
6
70.
66
70.96
2.2. Strategi dan Kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten
tahun 2012-2017 tahap akselerasi I berakhir dan dilanjutkan dengan
RPJMD Provinsi Banten 2017-2022. Tahap akselerasi II. Dalam
menyelaraskan perencanaan daerah tersebut merujuk pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Banten tahun
2005-2025 yang setiap tahapannya memiliki strategi dengan prioritas
pembangunan.
Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan
strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5
tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu
strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan
strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah
sesuai dengan target indikator kinerja outcome yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 .
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang
telah ditetapkan pada Bab sebelumnya, maka pada bagian ini
dirumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan pada Tahun 2017-
2022 sebagaimana pada Tabel 5.1. Pada tabel tersebut disajikan relevansi
Dinas Kesehatan 20 | L K P J 2 0 1 8
dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran,
Strategi, dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah
MISI I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.1 Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
daerah yang
berakhlakul
karimah
dengan efektif,
efisien,
transparan,
akuntabel, dan
sumber daya
aparatur
berintegritas,
berkompetensi
serta melayani
masyarakat
1.
1.
1
Tercapainya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas
1.
1
Meningkatkan
Kualitas
kelembagaan
dan
ketatalaksaan
1
.
1
Melakukan
standarisasi bisnis
proses pada setiap
perangkat daerah
dan
mendetailkannya
pada standar
operasional dan
prosedur (SOP)
pelayanan, serta
meminta respon
angket langsung
untuk menuju
pelayanan prima
VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah
MISI IV : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
4.1 Terwujudnya
kualitas dan
Akses
pelayanan
kesehatan
guna
mewujudkan
masyarakat
4.1.1 Meningkatnya
kesehatan ibu dan
anak serta kesadaran
gizi keluarga, dan
peran serta masyarakat
untuk melaksanakan
pola hidup sehat
dengan Gerakan
4.1 Meningkatkan
perlindungan
kesehatan pada
setiap jenjang
kehidupan dari
mulai Janin
hingga pada usia
lanjut dan
4.1 Peningkatan
Penanganan
masalah gizi
kurang dan gizi
buruk pada bayi,
anak balita, ibu
hamil dan
menyusui,
Dinas Kesehatan 21 | L K P J 2 0 1 8
VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah
MISI IV : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Banten sehat
yang mandiri,
sejahtera dan
berdaya
saing.
Masyarakat Hidup
Sehat
intervensi berbasis
risiko kesehatan
(continuum of
care)
Meningkatkan
peran serta
masyarakat
untuk
melaksanakan
pola hidup sehat
dengan Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat,
kesehatan kerja
dan olahraga
4.1.2 Meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan
kesehatan, menjamin
pembiayaan kesehatan
bagi masyarakat serta
Menurunnya Jumlah
Kesakitan, Kematian
Akibat Penyakit
Menular Langsung,
Penyakit Bersumber
Binatang, Penyakit
Tidak Menular,
Penyakit Jiwa.
4.2 Meningkatkan
Pemenuhan
Pembiayaan
kesehatan bagi
masyarakat,
Peningkatan
pencegahan,
surveilans, deteksi
dini penyakit,
serta
Terpenuhinya
kebutuhan SDM
Kesehatan dan
Kefarmasian.
4.2 Peningkatan
Akses & Kualitas
pelayanan
kesehatan
melalui
Pembiayaan
kesehatan,
pelayanan
kesehatan dasar
dan rujukan,
Pengendalian
penyakit
menular & tidak
menular,
kesehatan jiwa,
surveilans,
Imunisasi &
krisis kesehatan,
SDM Kesehatan
& Kefarmasian
4.1.3 Meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan
kesehatan di Rumah
Sakit serta terjaminnya
4.3 Meningkatkan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kesehatan di
4.3 Peningkatan
pelayanan
kesehatan
melalui
peningkatan
Dinas Kesehatan 22 | L K P J 2 0 1 8
VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah
MISI IV : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
pelayanan kesehatan
bagi masyarakat
Rumah Sakit dan
menjamin
pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat
pelayanan dan
keperawatan
serta
peningkatan
penunjang medis
dan non medis
2.3. Program dan Indikasi Kegiatan
Program pembangunan kesehatan tahun 2017-2022 dirumuskan
berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategis pada RPJMD Provinsi Banten
2017-2022 dan evaluasi capaian pembangunan kesehatan sampai tahun 2017.
Program dan kegiatan Dinas Kesehatan juga memperhatikan komitmen
pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap RPJMN, maupun konvensi
internasional diantaranya Suistanable Development Goals (SDGs),
Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017-2022
disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara
pembangunan kesehatan di Provinsi Banten terkait dengan upaya-upaya yang
diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan
tujuan-tujuan strategis. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
1. Program Tata Kelola Pemerintahan
Pada program tata kelola pemerintahan terdiri dari kegiatan Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral,
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, kegiatan
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor, kegiatan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Perbendaharaan dan Verifikasi,
Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah. Kegiatan pada Program
Tata kelola Pemerintahan meliputi kegiatan pada Dinas Kesehatan sebagai unit
induk, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (UPT), Balai Laboratorium Kesehatan
Dinas Kesehatan 23 | L K P J 2 0 1 8
Daerah (UPT), RSUD Malingping dan RSUD Banten (UPT). Indikator kinerja yang
ingin dicapai adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).
2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pada program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdiri dari
kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja
dan Olahraga, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan. Indikator kinerja
yang ingin dicapai adalah Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani, Persentase
Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat.
3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pada program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri
dari kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pelayanan
Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan,
Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan. Indikator kinerja yang ingin
dicapai Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan,
Presentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL,
Laboratorium), Persentase Terbangunnya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi
ketergantungan obat Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah Sakit
Banten Selatan.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari
kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, kegiatan
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kegiatan Upaya Kesehatan
Jiwa, Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan. Indikator yang
ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program
pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan
5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
Pada program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
terdiri dari kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Dinas Kesehatan 24 | L K P J 2 0 1 8
Kesehatan, kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
kegiatan Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan
Pangan. Indikator yang ingin dicapai yaitu Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga
Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya, Presentase
Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Persentase Pembinaan
Sarana Kefarmasian.
6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Pada program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
terdiri dari kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat dan kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium
Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase Jenis
Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani.
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat terdiri
dari kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat
di Lingkungan Kerja dan Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans
Kesehatan Kerja. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase
Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja
BKKM.
8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan terdiri dari kegiatan
pada UPT Rumah Sakit Umum Malingping dan Rumah Sakit Umum Banten.
Terdiri dari Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap,
Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus,
Peningkatan Penunjang Medis RSUD Malingping, Peningkatan penunjang Non
medis RSUD Malingping, Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping, dan
Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping pada RSUD malingping
sedangkan pada RSUD Banten terdiri dari kegiatan Operasional pelayanan,
Pemantauan pelayanan, Asuhan dan Etika Keperawatan, Pembinaan dan
Pengembangan Keperawatan, Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten,
Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten, Rekam Medis, dan Sistem
Informasi Manajemen Rumah Sakit.
Dinas Kesehatan 25 | L K P J 2 0 1 8
Indikator yang ingin dicapai yaitu Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD
Banten, Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten, 'Capaian
pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten, Cakupan
kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping, Bed
Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping, Indeks kepuasan pelanggan RSUD
Malingping.
Dinas Kesehatan 26 | L K P J 2 0 1 8
BAB. III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Mewujudkan kemandirian daerah pemerintah harus
meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam sektor
bidang kesehatan, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan daerah, RSUD
Banten, RSUD Malingping diharapkan dapat meningkatkan PAD
dengan langkah yang dlakukan salah satunya penambahan
penyediaan sarana dan prasarana tenaga medis dan non medis
dengan meningkatkan pelayanan prima yang akan diterapkan pada
pelayanan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dan Balai
Laboratorium Kesehatan daerah, RSUD Banten, RSUD malingping
sebagai UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan meningkatkan
promosi pelayanan pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat pada
sektor terkait.
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan
Pada Tahun 2018, Pendapatan Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat (BKKM) bersumber dari penerimaan tarif pelayanan
kesehatan pada tahun 2018 mempunyai target sebesar Rp.
60.000.000,- (Enam Lima Puluh juta rupiah) dengan capaian
pendapatan sebesar 387.415.000,- (Tiga ratus celapan puluh tujuh
juta empat ratus lima belas ribu rupiah) atau 52%.
Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp.
60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), capaian pendapatan
sebesar 91.046.600,,- (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Enam
Ribu Enam Ratus Rupiah).
Pada Tahun 2018 melalui Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Rumah Sakit Umum Daerah Banten dengan target
pendapatan sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar
Rupiah) dengan realisasi pendapatan sampai Bulan Desember
Dinas Kesehatan 27 | L K P J 2 0 1 8
sebesar Rp.48.723.853.541,-( Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh
Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima
Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 97.45%.
Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping
merupakan pendapatan asli daerah dan jasa Retribusi. Adapun
capaian pendapatan UPT RSUD Malingping adalah sebesar Rp.
8.218.711.962,08,- (Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta
Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Koma
Kosong Delapan Rupiah) dengan target pendapatan yang di ajukan
oleh UPT RSUD Malingping sebesar Rp. 12.556.040.817,00,- (Dua
Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu
Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah).
III.1.3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan pada Pendapatan di BKKM sebagai berikut :
a) Terbitnya Peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2018 tanggal 25
April 2018 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja
cabang dinas dan UPT daerah di lingkungan pemerintah Provinsi
Banten, BKKM tidak tercatat lagi sebagai UPT Dinas Kesehatan
Provinsi Banten yang memberikan pelayanan kesehatan.
b) Mengacu Pergub no. 19 tahun 2018, maka dilakukan
pemutusan kontrak kerjasama antara BKKM dengan BPJS
bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan BPJS tentang tata
cara pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS dengan
FKTP.
c) Dengan berkurang jumlah sasaran pelayanan dan berkurangnya
petugas yang melayani pasien (karena banyaknya petugas
medis/dokter yang mengundurkan diri), maka dilakukan
penyesuaian jadwal pelayanan pasien, yang semula 2 (dua) shift
menjadi 1 (satu) shift sehingga terjadi penurunan jumlah pasien
yang berobat.
Dinas Kesehatan 28 | L K P J 2 0 1 8
Permasalahan pada Pendapatan di RSUD Banten sebagai
berikut :
Realisasi pendapatan tahun 2018 sampai dengan Bulan
Desember lebih kecil selisih 2,55% dari target realisasi
dikarenakan beberapa faktor yaitu :
a) Adanya sisa pembayaran klaim SKTM bulan Desember 2018,
menyebabkan masih adanya piutang yang belum terbayar
sekitar Rp. 2.000.000.000,- dan saat ini masih dalam tahap
verifikasi, Serta masih ada piutang yang belum tertagih atau
klaim BPJS belum terbayar di tahun 2018 untuk September –
Oktober sebesar Rp.2.902.870.099,- dan prediksi klaim bulan
November dan Desember sekitar Rp. 2.800.000.000,- total
piutang pendapatan tahun 2018 Rp. 7.702.870.099,-.
Permasalahan pada Pendapatan di RSUD Malingping sebagai
berikut :
Selisih dari target realisasi dikarenakan beberapa faktor yaitu :
a) Pelayanan Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) terdapat keterlambatan pembayaran oleh BPJS
Kesehatan. Pada Tahun 2018 BPJS baru bisa melunasi
tagihan/klaim atas pelayanan di RSUD Malingping sampai
dengan bulan Juni 2018, Periode Juli – Desember 2018 sudah
diajukan Klaim menunggu proses pembayaran oleh BPJS.
b) Klaim bulan Juli s/d Agustus 2018 dan klaim susulan bulan
Februari s.d Juni 2018 masih berupa piutang sebesar Rp.
1.298.816.300,- (menunggu proses pembayaran dari pihak
BPJS).
c) Klaim bulan September, Oktober dan November 2018 masih
dalam pemberkasan klaim di internal Rumah Sakit.
Dinas Kesehatan 29 | L K P J 2 0 1 8
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah
3.2.1. Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan
Pada Tahun 2018, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Dinas Kesehatan Provinsi mendapat alokasi dana Kegiatan
Pembangunan Kesehatan pada APBD-Murni sebesar Rp. 203.747.378.000,-
(Dua Ratus Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh
Puluh Delapan Ribu Rupiah) kemudian pada APBD-Perubahan menjadi Rp.
133.048.891.373,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Delapan Juta
Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.848.335.367,- (Seratus Empat Belas
Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima
Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sampai dengan bulan
Desember yang terbagi dalam 39 kegiatan (Belanja Langsung), 1 Kegiatan
(Belanja Tidak Langsung) dan 2 Kegiatan (Pendapatan).
Tabel 6
Dinas Kesehatan 30 | L K P J 2 0 1 8
Realisasi Belanja Dinas Kesehatan APBD Tahun 2018
NO PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU (Rp) Realisasi
Fisik (%)
Keuangan (Rp) Realisasi
Keu (%)
Dinas
Kesehatan
Belanja Tidak
langsung
24,751,000,000 100 22,418,372,787 90.58
1 Belanja Tidak
Langsung
24,751,000,000 100 22,418,372,787 90.58
Belanja
Langsung
108,297,891,373 92.27 92,429,962,580 85.35
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
16,975,515,632 13,326,014,781
1 Penyusunan
Laporan Kinerja
Keuangan dan
Neraca Aset
50,000,000 100 42,000,000 84
2 Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
63,490,000 97.96 61,745,000 97.25
3 Pengadaan
Sarana
Prasarana
Kantor
5,655,802,000 99.85 5,274,339,126 93.26
4 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor
1,439,424,650 83 1,182,939,270 82.18
5 Penyediaan
Barang dan
Jasa
Perkantoran
5,531,674,982 85 4,680,053,343 84.6
Dinas Kesehatan 31 | L K P J 2 0 1 8
NO PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU (Rp) Realisasi
Fisik (%)
Keuangan (Rp) Realisasi
Keu (%)
6 Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
150,000,000 41 52,251,000 34.83
7 Rapat
Koordinasi
Kedalam dan
Keluar Daerah
2,251,564,000 93.25 1,222,483,387
54.29
8 Penyediaan
Data
Pembangunan
Sektoral
78,870,000 100 33,980,000 43.08
9 Bantuan
Operasional
Kesehatan
(DAK)
1,754,690,000 82 776,223,655 44.24
Program Upaya
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
6,628,400,000 4,440,343,400
1 Peningkatan
Kesehatan
Keluarga dan
Gizi
542,250,000 100 538,349,900 99.28
2 Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
5,613,400,000 99.24 3,505,930,000 62.46
3 Peningkatan
Kesehatan
Lingkungan
324,000,000 92.43 263,826,000 81.43
4 Upaya
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
148,750,000 91 132,237,500 88.90
Dinas Kesehatan 32 | L K P J 2 0 1 8
NO PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU (Rp) Realisasi
Fisik (%)
Keuangan (Rp) Realisasi
Keu (%)
Program
Peningkatan
Akses dan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
65,562,430,841 60,999,645,482
1 Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Rujukan
800,000,000 100 749,845,500 93.73
2 Pembiayaan dan
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
63,312,430,841 94.98 58,953,630,682 93.12
3 Pelayanan
Kesehatan bagi
Masyarakat
Miskin
1,000,000,000 96.59 872,974,800 87.3
4 Kerjasama
Pelayanan
Kesehatan
450,000,000 100 423,194,500 94.04
Program
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit
2,457,310,000 2,138,706,000
1 Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Menular
320,280,000 100 295,263,000 92.19
2 Pencegahan,
Pengendalian
500,000,000 100 478,920,000 95.78
Dinas Kesehatan 33 | L K P J 2 0 1 8
NO PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU (Rp) Realisasi
Fisik (%)
Keuangan (Rp) Realisasi
Keu (%)
Penyakit Tidak
Menular
3 Surveilans,
Imunisasi dan
Krisis
Kesehatan
650,000,000 85 444,900,000 68.45
4 Upaya
Kesehatan Jiwa
700,000,000 100 673,140,000 96.16
5 Pencegahan,
Pengendalian
Penyakit
Menular
Bersumber
Binatang
287,030,000 94.83 246,483,000 85.87
Program
Pemberdayaan
Sumberdaya
Kesehatan dan
Kefarmasian
6,413,410,000 4,616,609,092
1 Perencanaan
dan
Pendayagunaan
Sumber Daya
2,900,000,000 100 1,610,576,500
55.54
2 Ketersediaan
Obat Publik dan
Perbekalan
Kesehatan
3,111,525,000 99 2,639,590,192 84.83
3 Pengendalian,
Pengawasan
Produk dan
Distribusi
198,491,000 89.08 187,200,000 94.31
Dinas Kesehatan 34 | L K P J 2 0 1 8
NO PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU (Rp) Realisasi
Fisik (%)
Keuangan (Rp) Realisasi
Keu (%)
4 Sarana dan
Prasarana
Kefarmasian
(DAK)
203,394,000 100 179,242,400 88.13
Balai
Kesehatan
Kerja
Masyarakat
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
3,480,980,000.00 1,949,270,746.00
1 Pengadaan
Sarana
Prasarana
Kantor pada
Balai Kesehatan
Kerja
Masyarakat
200,000.00 100 200,000 100
2 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor pada
Balai Kesehatan
Kerja
Masyarakat
551,100,000.00 88.84 424,591,300 77.04
3 Penyediaan
Barang dan
Jasa
Perkantoran
pada Balai
Kesehatan Kerja
Masyarakat
2,599,680,000.00 75.70 1,247,675,951
47.99
Dinas Kesehatan 35 | L K P J 2 0 1 8
NO PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU (Rp) Realisasi
Fisik (%)
Keuangan (Rp) Realisasi
Keu (%)
4 Rapat
Koordinasi
Kedalam dan
Keluar Daerah
pada Balai
Kesehatan Kerja
Masyarakat
330,000,000.00 92 276,803,495 83.88
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Kerja
Masyarakat
1,199,880,000.00 312,505,000.00
1 Pelayanan
Kesehatan bagi
Masyarakat
Pekerja dan
Masyarakat di
Lingkungan
Kerja
249,880,000.00 70 125,040,000 50.04
2 Peningkatan
Pembinaan
Promosi dan
Survailans
Kesehatan Kerja
200,000,000.00 100 187,465,000 93.73
3 Pelayanan
Kesehatan
(BLUD)
750,000,000.00 0 0 0
Balai Labkesda
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
4,899,262,035.00 3,983,348,033
Dinas Kesehatan 36 | L K P J 2 0 1 8
NO PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU (Rp) Realisasi
Fisik (%)
Keuangan (Rp) Realisasi
Keu (%)
1 Pengadaan
Sarana
Prasarana
Kantor pada
Balai
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
1,979,103,140.00 78.02 1,521,047,508 76.86
2 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor pada
Balai
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
659,777,300.00 90.98 599,575,750 90.88
3 Penyediaan
Barang dan
Jasa
Perkantoran
pada Balai
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
2,060,381,595.00 95.02 1,844,905,475 89.54
4 Rapat
Koordinasi
Kedalam dan
Keluar Daerah
pada Balai
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
200,000,000.00 9 17,819,300 8.91
Dinas Kesehatan 37 | L K P J 2 0 1 8
NO PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU (Rp) Realisasi
Fisik (%)
Keuangan (Rp) Realisasi
Keu (%)
Program
Peningkatan
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
680,702,865.00 663,520,046.00
1 Pelayanan
Laboratorium
Klinik dan
Laboratorium
Kesehatan
Masyarakat
198,722,865.00 100 183,322,106 92.25
2 Pengendalian
Mutu
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
481,980,000.00 99.91 480,197,940 99.63
JUMLAH 133,048,891,373 93.45 114,848,335,367 86.32
3.2.2. Permasalahan dan Solusi
Terdapat 24 Kegiatan dari 39 Kegiatan pada Belanja Langsung yang
penyerapan anggarannya dibawah 90%. Permasalahan pada penyerapan
belanja langsung Urusan Wajib Kesehatan tersebut secara umum
pekerjaan atau realisasi fisik telah dilaksanakan 100% adapun
permasalahan disebabkan karena adanya efisiensi pada anggaran.
Adapun kegiatan dengan penyerapan keuangan dibawah 90% adalah
sebagai berikut :
Dinas Kesehatan 38 | L K P J 2 0 1 8
a) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
84% : Pekerjaan telah dilaksanakan 100%, adapun permasalahan
diakibatkan adanya anggaran yang tidak terserap terkait belanja honor
narasumber dikarenakan narasumber tidak hadir.
b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 82.18% : Pekerjaan telah
dilaksanakan 83% adapun permasalahan secara umum dikarenakan
terdapat efisiensi anggaran pekerjaan. Terdapat efisiensi pada
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 Dinkes Prov
Banten disesuaikan dengan kebutuhan serta pada pekerjaan
Pemeliharaan Gedung Farmasi tidak dilaksanakan dikarenakan alokasi
anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan perbaikan gedung
farmasi.
c) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 84.6% : Pekerjaan
Telah dilaksanakan 85%, adapun permasalahan yaitu terdapat efisiensi
berdasarkan temuan BPKP pada belanja jasa outsourching tenaga
kebersihan, pada belanja cetak pada triwulan IV tidak dilaksanakan
dikarenakan stok barang masih tersedia.
d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur 34.83% : Pekerjaan Telah
dilaksanakan 41%, adapaun rendahnya penyerapan anggaran yaitu
belanja Pengiriman Kursus-kursus, Belanja kursus tidak bisa
dilaksanakan pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dikarenakan
perubahan SOTK Balai Balai Kesehatan Kerja Masyarakat menjadi UPTD
Pelatihan Kesehatan (Peraturan Gubernur Banten No 19 Tahun 2018).
e) Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
Penyerapan anggaran sebesar 54.29% : Pekerjaan Telah dilaksanakan
93,25% adapun rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan alokasi
anggaran melebihi yang direncanakan lebih besar dibandingkan dengan
undangan / perjalan dinas yang ada pada Tahun 2018.
Dinas Kesehatan 39 | L K P J 2 0 1 8
f) Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral sebesar 43,08 % :
Pekerjaan atau realisasi fisik sebesar 100%, rendahnya serapan anggaran
dikarenakan adanya efisiensi pada kode rekening uang saku peserta
pertemuan penyusunan profil dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta
yang hadir.
g) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) sebesar 44,24 % :
Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 82%, adapun
penyerapan yang rendah disebabkan oleh penyaluran anggaran DAK
melalui transfer daerah tahap satu dilaksanakan pada bulan Juni 2018,
Proses pengajuan LS dan TU baru dapat dilaksanakan pada akhir Juli.
Pada Tolok Ukur Rujukan Spesimen sebesar Rp. 344.470.000 tidak
dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus rujukan spesimen
kesehatan masyarakat.
h) Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar
62,46 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar
99.24%. Pada Tolok Ukur Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam
mendukung program Germas terdapat beberapa sub tolok ukur kegiatan
yang di efisiensi seperti pada kegiatan Roadshow Germas ke 8
Kabuapten/Kota Se Provinsi Banten. Adanya Efisiensi meliputi Belanja
Sewa Tempat, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Jasa Narasumber.
Belanja sewa Tempat tidak di serap dengan alasan memanfaatkan fasilitas
pemerintahan yang ada. Adanya efisiensi nilai kontrak berdasarkan Hasil
Pemeriksaan Dokumen Kontrak Oleh BPKP. (Rp.200.000.000 Sewa
Gedung dan Rp.800.000.000 Belanja Promosi dan Publikasi di media TV
lokal).
i) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan sebesar 81.43% :
Pekerjaan atau realisasi fisik dilaksanakan sebesar 92,43%, adapun
permasalahan yaitu pada kegiatan Village STBM Activities di kawasan
wisata Provinsi Banten, kawasan wisata Banten lama dan kampanye
CTPS belanja cetak tidak dilaksanakan dikarenakan media promosi yang
akan digunakan masih tersedia. Pada kegiatan dukungan Health City
Summit terdapat efisiensi pada belanja penginapan disesuaikan dengan
Dinas Kesehatan 40 | L K P J 2 0 1 8
jumlah peserta yang telah terkonfirmasi akan menginap pada kegiatan
dimaksud. Efiensi pada belanja narasumber disesuaikan dengan
kehadiran narasumber.
j) Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga anggaran sebesar
88,90 % : Pekerjaan atau realisasi fisik dilaksanakan sebesar 91%,
rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan tidak terlaksananya satu
kegiatan review implementasi yang dilaksanakan di Kota Tangerang
dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang tidak bisa mengundang
seluruh pengelola program kesehatan kerja dan olah raga pada
Puskesmas dalam satu waktu.
k) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin sebesar 87,3
% : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 96.59%,
adapun permasalahan yaitu karena adanya perubahan kode rekening dari
Honorarium Tim Medis menjadi Uang Saku Tim Medis yang berakibat
adanya sisa anggaran pada setiap tolok ukur.
l) Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan sebesar 68.45%
: Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 85%, adapun
permasalahan yaitu pada tolok ukur Penguatan imunisasi rutin, honor
KOMDA KIPI terdapat sisa anggaran dikarenakan untuk PNS tidak
diperbolehkan mendapatkan honor, ada satu sub tolok ukur yang tidak
dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus kejadian ikutan pasca
imunisasi. Pada tolok ukur Peningkatan kapasitas KAB/Kota dalam SKDR
(Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon adanya perlengkapan KLB yang
tidak diserap dikarenakan masih tersedianya stok perlengkapan KLB.
m) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular Bersumber
Binatang 85,87 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan
sebesar 94.83%, adapun permasalahan yaitu karena adanya Efisiensi
penyerapan perlengkapan peserta kegiatan, Kasus DBD di seluruh
Kab./Kota cenderung menurun dan kebutuhan pengendalian kasus
melalui pelaksanaan fogging masih dapat di tanggulangi oleh Kab./Kota.
Dinas Kesehatan 41 | L K P J 2 0 1 8
Sehingga permintaan Fogging menggunakan APBD Provinsi menurun,
Efisiensi harga penyediaan larvasida malaria.
n) Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya sebesar
55,54 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar
100%, adapun permasalahan yaitu pada pemilihan tenaga kesehatan
teladan Tk Provinsi Banten belanja hadiah tidak direalisasikan, Efisiensi
pada Rekrutmen dan pembekalan tenaga kesehatan penugasan khusus
dimana belanja psikotes lebih rendah dari alokasi pagu anggaran, Pada
pelatihan fungsional bidang kesehatan terdapat efisiesi belanja
pengiriman peserta pelatihan disesuaikan dengan PNBP.
o) Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebesar
84,83 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 99%,
adapun permasalahan yaitu karena pada pengadaan obat melalui
mekanisme E-Purchasing/E-Katalog terdapat penolakan dari pihak
penyedia dengan alasan tidak tersedia bahan baku obat / kuota sudah
habis.
p) Kegiatan Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) sebesar 88,13 % :
Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 100%, adapun
permasalahan yaitu karena adanya efisiensi nilai kontrak / pekerjaan.
1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 77,04 % : Pekerjaan atau realisasi
fisik sudah dilaksanakan sebesar 88.84%, adapun permasalahan yaitu
Hal ini dikarenakan turunnya kegiatan pelayanan di BKKM dikarenakan
teknis masa transisi perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan
Kesehatan (unit pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan)
mengakibatkan rendahnya limbah medis yang dihasilkan sehingga
anggaran tidak perlu digunakan dan efisensi pemeliharaan alat kantor
dikarenakan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan.
q) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 47.99 % : Pekerjaan atau realisasi
Dinas Kesehatan 42 | L K P J 2 0 1 8
fisik sudah dilaksanakan sebesar 75.70%, adapun permasalahan yaitu
adanya efisiensi anggaran dikarenakan teknis masa transisi perubahan
UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan kesehatan
menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami kendala tidak terserap
anggaran seperti yang telah direncanakan (Anggaran disesuaikan
kebutuhan operasional BKKM pada masa transisi) sehingga banyak
tenaga medis dan paramedis yang mengundurkan diri, pelaksanaan
pembelian ATK dilakukan se efisien mungkin mengingat kegiatan pada
BKKMwaktu operasionalnya belum diketahui secara pasti, belanja
promosi dan publikasi tidak dilaksanakan.
r) Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 83,88 % : Pekerjaan atau realisasi
fisik sudah dilaksanakan sebesar 92%, adapun permasalahan yaitu
adanya efisiensi anggaran dikarenakan teknis masa transisi perubahan
UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan kesehatan
menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami kendala tidak terserap
anggaran seperti yang telah direncanakan (Anggaran disesuaikan
kebutuhan operasional BKKM pada masa transisi).
s) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan
Masyarakat di Lingkungan Kerja sebesar 50,04 % : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 70%, adapun permasalahan
yaitu adanya efisiensi anggaran dikarenakan teknis masa transisi
perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan
kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami kendala
tidak terserap anggaran seperti yang telah direncanakan (Anggaran
disesuaikan kebutuhan operasional BKKM pada masa transisi).
t) Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) pada BKKM sebesar 0% : Fisik
0%, adapun permasalahan yaitu adanya efisiensi anggaran dikarenakan
teknis masa transisi perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan
Kesehatan (unit pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena
itu mengalami kendala tidak terserap anggaran seperti yang telah
direncanakan.
Dinas Kesehatan 43 | L K P J 2 0 1 8
u) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 76.86 % : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 78.02%, adapun permasalahan
yaitu pengadaan barang melalui e-catalog tidak dapat dilaksanakan
karena id paket pada e-catalog 2018 tidak ada sehingga metode
pengadaan dialihkan melalui pengadaan langsung.
v) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 89.54% : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 95.02%, adapun permasalahan
yaitu pengadaan barang melalui e-catalog tidak dapat dilaksanakan
karena id paket pada e-catalog 2018 tidak ada sehingga metode
pengadaan dialihkan melalui pengadaan langsung.
w) Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 8.91% : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 9%, adapun permasalahan
yaitu perjalanan luar daerah karena undangan dari Pusat terbatas
sehingga dana dana perjalanan Dinas yang direncanakan tidak dapat
direalisasikan, dana Perjalanan dinas untuk menunjang kapasitas
aparatur tidak dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan waktu
pelaksanaan kegiatan pelatihan lebih singkat dari yang direncanakan.
3.2.4. Alokasi dan Realisasi Belanja RSUD Malingping
Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten, RSUD Malingping mempunyai tugas memberikan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna. Pada tahun 2018 melalui
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Provinsi Banten UPT
RSUD Malingping mendapat alokasi dana kegiatan pembangunan
kesehatan sebesar pada APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp.
77.534.174.069,- (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat
Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah)
menjadi Rp. 73.233.367.984,00,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga
Dinas Kesehatan 44 | L K P J 2 0 1 8
Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus
Delapan Puluh Empat Rupiah) pada APBD Perubahan Tahun 2018.
Dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan termasuk dengan kegiatan
BTL ( Belanja Tidak Langsung ) dan kegiatan BLUD ( Badan Layanan
Umum Darah ). Belanja Langsung sebesar Rp. 42.873.367.984,00,-,
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.360.000.000,00,- dan BLUD
sebesar Rp. 12.000.000.000,00,-.
Tabel 7
Realisasi Belanja RSUD Malingping APBD Tahun 2018
NO KEGIATAN PAGU REALISASI
KEUANGAN (%)
FISIK
(%)
I BELANJA TIDAK
LANGSUNG 18.360.000.000,00 15.627.379.759,00 85,12
97,00
II BELANJA LANGSUNG 42.873.367.984,00 37.155.319.549,00 86,66 90,10
A Program Tata Kelola
Pemerintahan 33.405.981.555,00 28.850.539.347,00 86,36
97,50
1
Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan 50.240.000,00 46.880.000,00 93,31
100,00
2
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset pada
RSUD Malingping
28.140.000,00 23.900.000,00 84,93
100,00
3
Pengadaan Sarana
Dan Prasarana kantor 24.034.723.185,00 22.210.574.688,00 92,41
95,00
4
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor 1.396.140.000,00 615.146.377,00 44,06
51,67
5
Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran 6.861.088.370,00 5.215.499.944,00 76,02
77,22
6
Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam
dan Keluar Daerah
Pada RSUD Malingping
510.650.000,00 510.340.000,00 99,94
100,00
7
Peningkatan Kapasitas
Aparatur pada RSUD
Malingping
525.000.000,00 228.198.338,00 43,47
50,00
B
Peningkatan Mutu
Layanan Kesehatan
Masyarakat
9.467.386.429,00 8.304.780.202,00 87,72
95,54
Dinas Kesehatan 45 | L K P J 2 0 1 8
NO KEGIATAN PAGU REALISASI
KEUANGAN (%)
FISIK
(%)
8
Mutu Penunjang Medis
RSUD Malingping 4.385.980.138,00 3.983.718.814,00 90,83
100,00
9
Etika dan Mutu
Pelayanan RSUD
Malingping
33.780.000,00 31.070.000,00 91,98
100,00
10
Peningkatan Mutu
Pelayanan Rawat Inap
RSUD Malingping
61.170.000,00 53.170.000,00 86,92
100,00
11
Peningkatan Mutu
Pelayanan Rawat
Jalan dan Rawat
Khusus RSUD
Malingping
44.200.000,00 41.200.000,00 93,21
100,00
12
Mutu Penunjang Non
Medis RSUD
Malingping
2.192.719.800,00 1.456.084.897,00 66,41
87,50
13
Pengembangan Mutu
Pelayanan Kesehatan
dan Kerjasama RSUD
Malingping
98.490.000,00 88.490.000,00 89,85
100,00
14
Sarana Pendukung
Pelayanan Kesehatan
RSUD Malingping (
DAK )
2.651.046.491,00 2.651.046.491,00 100,0
0
100,00
III Pelayanan Kesehatan
(BLUD) 12.000.000.000,00 8.113.371.487,00 67,61
90,00
JUMLAH 73.233.367.984,00 60.896.070.795,00 83,15 90,52
Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara
signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Namun ada beberapa
hal terkait realisasi yang tidak mencapai target dibawah 80 % diantaranya :
a) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Pada RSUD
Malingping
Realisasi Rp. 615.146.377,- dari anggaran sebesar Rp. 1.396.140.000,-
atau 44,06 % dikarenakan Belanja pemeliharaan AC Central, AC Izone,
Pemeliharaan incinerator dan Pemeliharaan Generator Oksigen tidak
dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tidak cukup
Dinas Kesehatan 46 | L K P J 2 0 1 8
(dianggarkan pada APBD Perubahan). Solusinya adalah dalam
perencanaan anggaran akan lebih dimatangkan lagi untuk
menentukan pelaksanaan pekerjaan pada anggaran perubahan.
b) Kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran Pada RSUD
Malingping
Realisasi sebesar Rp.5.215.499.944,- dari anggaran sebesar Rp.
6.861.088.370,- atau 76,02 % dikarenakan :
1) Adanya hasil temuan BPKP pada belanja outsourching satpam
harus mengembalikan uang pembayaran BPJS satpam
outsourching, Tunjangan Hari Raya dan Uang Lembur
dikarenakan permasalahan oleh pihak penyedia tenaga
outsourching, sehingga kegiatan tersebut tidak bisa
direalisasikan sisa pembayarannya.
2) Belanja pengadaan non kapitalisasi yang tidak dilaksanakan
berupa pengadaan partisi poli rawat jalan.
3) Solusinya terhadap permasalahan adalah melakukan
pengawasan terhadap penyedia yang mengerjakan pekerjaan
tersebut untuk mengetahui kesesuaian antara penyerapan
belanja dengan yang dibelanjakan dilapangan.
c) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada RSUD Malingping
Realisasi sebesar Rp. 228.198.338,- dari anggaran sebesar Rp.
525.000.000,- atau 43,47 % dikarenakan :
1) Anggaran pelatihan pada kegiatan ini hanya diperuntukan untuk
tenaga PNS saja sedangkan untuk tenaga Non PNS di anggarkan
pada kegiatan BLUD.
2) Adanya perbedaan dari cara pembayaran pelatihan, dimana
anggaran pada kegiatan ini hanya membayar biaya
pelatihan/seminar/workshop saja tidak termasuk uang saku dan
transpot. Untuk biaya uang saku dan transpot dibayarkan pada
anggaran BLUD sehingga penyerapan pada anggaran ini rendah.
Solusinya adalah akan berkoordinasi dahulu dengan bagian
kepegawaian dan keperawatn untuk SDM orang-orang yang telah
dilatih dan belum terlatih sebelum menyusun anggaran tahun
Dinas Kesehatan 47 | L K P J 2 0 1 8
selanjutnya dan membagi anata pegawai non pns dan pegawai
PNS.
d) Kegiatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping
Realisasi sebesar Rp. 1.456.084.897,- dari anggaran sebesar Rp.
2.192.719.800,- atau 66,41 % dikarenakan :
1) Adanya sisa anggaran / sisa kontrak pada belanja makan dan
minum pasien. Solusinya adalah dalam perencanaan anggaran
akan lebih dimatangkan lagi dan sisa anggaran akan disesuaikan
pada anggaran perubahan.
e) Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)
Realisasi sebesar Rp. 8.113.371.487,- dari anggaran sebesar Rp.
12.000.000.000,- atau 67,61 % dikarenakan :
1) Pendapatan fungsional ada yang masih dalam bentuk piutang
sehingga realisasi mencapai Rp. 8.218.711.962,08,- atau 65,45 %.
Sedangkan belanja BLUD hanya boleh dari pendapatan
Fungsioanl BLUD dalam tahun berjalan sehingga realisasi belanja
disesuaikan dengan realisasi pendapatan.
2) Solusinya adalah Pemerintah pusat harus segera memberikan
luncuran dana kepada BPJS yang mengalami kesulitan keuangan
(Defisit) agar segera membayar tagihan Rumah Sakit sehingga
realisasi pendapatan tercapai.
3.2.5. Alokasi dan Realisasi Belanja RSUD Banten
Pada Tahun 2018, Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Murni Rumah Sakit Umum Daerah mendapat alokasi dana
kegiatan pembangunan kesehatan sebesar Rp. 263,581,241,931.- (Dua
Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua
Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Satu Ribu Rupiah)
kemudian berubah di APBD Perubahan menjadi Rp.244,005,630,643,-
(Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh
Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), dengan realisasi keuangan di
akhir masa program kegiatan sebesar Rp.182,432,393,335.-(Seratus
Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat
Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau
Dinas Kesehatan 48 | L K P J 2 0 1 8
sebesar 74.77 % dan realisasi Fisik sebesar 94.95 % terbagi dalam 17
(Tujuh Belas) kegiatan belanja langsung, 1(satu) kegiatan belanja tidak
langsung dan 1(satu) kegiatan BLUD. Untuk menerangkan capaian
realisasi keuangan dan fisik tersebut bisa di jelaskan pada tabel di bawah
ini.
Tabel 8
Realisasi Belanja RSUD Banten APBD Tahun 2018
NO PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU (Rp) Realisasi
Fisik (%)
Keuangan (Rp) Realisasi
Keuangan
(%)
UPT Rumah Sakit
Umum Daerah
Banten
244.005.630.643,- 94.95 182,432,393,335.00 74.77
Belanja Tidak
langsung
35,970,000,000 100 32,305,105,602 89,81
1 Belanja Tidak
Langsung
35,970,000,000 100 32,305,105,602 89,81
Belanja Langsung 208,035,630,643 94.08 150,127,287,733 72.16
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
119,171,424,799 92.13 80,263,361,455 67.35
1 Koordinasi dan
Konsultansi Ke
Dalam dan Keluar
Daerah
254,480,000.00 17.55 44,489,001.00 17.48
2 Penyusunan
Laporan Kinerja
Keuangan dan
Neraca Aset
12,000,000.00 100.00 12,000,000.00 100
3 Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
13,050,000.00 100
12,500,000.00
95.79
4 Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor
70,792,040,868.00 87.44 42,296,796,097.00 59.75
5 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Kantor
2,527,344,000.00 100 2,176,832,300.00 86.13
6 Penyediaan Barang
dan Jasa
Perkantoran
39,818,760,000.00 99.52 30,718,902,908 77.15
Dinas Kesehatan 49 | L K P J 2 0 1 8
NO PROGRAM /
KEGIATAN
PAGU (Rp) Realisasi
Fisik (%)
Keuangan (Rp) Realisasi
Keuangan
(%)
7 Peningkatan
Kapasitas Aparatur
112,600,700.00 100 90,250,953.00 80.15
8 Penyediaan Data
Pembangunan
Sektoral
20,000,000.00 100 19,600,000.00 98
9 Pengadaan Sarana
Prasarana
Kesehatan Dana
Alokasi
Khusus/DAK
5,621,149,231.00 100 4,891,990,196.00 87.03
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
88,864,205,844 96.69 69,863,926,278 78.62
1 Pemantauan
Pelayanan
100,300,000.00
100 97,141,000.00 96.85
2 Operasional
Pelayanan
13,100,000.00
100 12,099,000.00 92.36
3 Asuhan dan Etika
Perawatan
22,140,000.00
100 22,140,000.00 100
4
Pembinaan dan
Pengembangan
Keperawatan
12,360,000.00
100 12,360,000.00 100
5 Pengelolaan Barang
Medis RSUD Banten 35,129,501,844.00
91.62 28,152,402,065.00 80.14
6
Pengelolaan Barang
Non Medis RSUD
Banten
3,458,384,000.00
100 2,804,019,880.00 81.08
7 Sistem Informasi
Manajemen RS
120,000,000.00
100 119,658,200.00 99.72
8 Rekam Medis
8,420,000.00
100 8,420,000.00 100
9 Pelayanan
Kesehatan BLUD 50,000,000,000.00
100 38,635,686,133.00 77.27
JUMLAH 244,005,630,643 94.95 182,432,393,335 74.77
Dari 18 (Delapan Belas) Kegiatan terdapat 9 (Sembilan) Kegiatan yang realisasi
keuangannya dibawah 90%. Secara umum, realisasi fisik semua kegiatan
Dinas Kesehatan 50 | L K P J 2 0 1 8
(delapan belas kegiatan) mencapai 94.95%. Dengan kata lain, hampir semua
pekerjaan atau realisasi fisik telah dilaksanakan. Adapun permasalahan dalam
penyerapan anggaran secara umum disebabkan karena adanya efisiensi
anggaran, sisa kontrak dan penyerapan anggaran yang menyesuaikan dengan
kebutuhan. Adapun kegiatan dengan penyerapan keuangan dibawah 90%
adalah sebagai berikut :
a) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, realisasi
keuangan sebesar 17.48% realisasi fisik 17.55% adapun
permasalahan penyerapan dikarenakan oleh biaya perjalan dinas
ini menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanannya serta
perjalanan dinas yang di biayai oleh anggaran BLUD. Pada tahun
anggaran 2018, belanja perjalanan dinas dibuat terlalu rinci, kaku
dan mengunci pada 8 (delapan) kab/kota. Sementara perjalanan
dinas tidak harus dilakukan ke 8 kab/kota tersebut tetapi
menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit.
b) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
Realisasi keuangan sebesar 59.75% realisasi fisik 87.44% adapun
permasalahan penyerapan dan tidak tercapainya fisik kegiatan ini
disebabkan adanya:
- Penyediaan pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel/Genset
serta pengadaan instalasi gardu listrik tidak terealisasikan
dikarenakan pada pengadaan genset dan instalasinya sebesar
Rp. 4.500.000.000,- sudah di lelangkan dan sudah ada
pemenangnya akan tetapi setelah di telaah oleh RS dokumen
tender / lelang dari penyedia ada kelebihan penawaran yang
lebih besar dari HPS sehingga hasil lelang tersebut di batalkan
oleh pihak RSUD Banten
- Rehabilitasi Gedung CSSD baru 36% dikarenakan tidak cukup
waktu dalam pelaksanaannya. (dilakukan pergeseran anggaran
pada pertengahan tahun).
- Pada pengadaan lahan sebesar 2 Hektar; hasil penentuan harga
tanah oleh jasa JKPP/Apraisal lebih rendah dibandingkan
dengan rencana harga pembelian, sehingga harga awal di DPA
Dinas Kesehatan 51 | L K P J 2 0 1 8
dapat di efisiensikan, semula Rp. 40.000.000.000,- terserap
22,200,000,000,- (efisiensi sebesar Rp. 17.000.000.000).
c) Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
Realisasi keuangan sebesar 86.13% realisasi fisik 96.64% adapun
permasalahan penyerapan dan tidak tercapainya fisik kegiatan ini
disebabkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan
pemeliharaan bangunan gedung dan tempat kerja.
d) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Realisasi keuangan sebesar 77.15% realisasi fisik 99.52% adapun
permasalahan penyerapan dan tidak tercapainya fisik kegiatan ini
disebabkan karena penyesuaian kebutuhan penganggaran pada
kegiatan penyediaan jasa perkantoran Non PNS (Honor Pegawai)
yang diserap sesuai dengan jumlah tenaga yang ada pada tahun
2018 serta efisiensi anggaran belanja bahan pakai habis
perkantoran dan efisiensi kontrak tenaga outsourching satpam.
e) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Realisasi keuangan sebesar 80.15% realisasi fisik 100% adapun
permasalahan penyerapan disebabkan karena efisiensi anggaran
belanja peningkatan kapasitas aparatur. Realisasi keuangan
menyesuaikan dengan biaya diklat yang besarannya berbeda-beda.
f) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD
Banten (DAK)
Realisasi keuangan sebesar 87.03% realisasi fisik 100% adapun
permasalahan penyerapan disebabkan karena efisiensi kontrak
pengadaan alat kesehatan.
g) Peningkatan sarana dan prasarana Barang Medis
Realisasi keuangan sebesar 80.14% realisasi fisik 91.62% adapun
permasalahan penyerapan dan tidak tercapainya fisik kegiatan ini
Dinas Kesehatan 52 | L K P J 2 0 1 8
karena pengadaan alat CSSD tidak direalisasikan disebabkan
rehabilitasi gedung CSSD hanya terealisasi 36%.
h) Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis
Realisasi keuangan sebesar 81.08% realisasi fisik 100% adapun
permasalahan penyerapan disebabkan karena efisiensi kontrak
pengadaaan makan dan minum pasien.
i) Pelayanan Kesehatan BLUD
Realisasi keuangan sebesar 77.27% realisasi fisik 100% adapun
permasalahan penyerapan disebabkan karena belanja kegiatan
bersumber dana anggaran BLUD disesuaikan dengan kebutuhan
rumah sakit.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.1 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
4.1.1 Urusan Wajib Kesehatan
Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 7 Program yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, meliputi :
1. Program Tata Kelola Pemerintahan
Dinas Kesehatan 53 | L K P J 2 0 1 8
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset ; Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan ; Pengadaan Sarana Prasarana Kantor ; Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor ; Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran ; Peningkatan Kapasitas Aparatur; Rapat Koordinasi
Kedalam dan Keluar Daerah ; Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral ; Bantuan Operasional Kesehatan (DAK). Indikator Kinerja
Program Yaitu : Nilai IKM Target 2,80 (skala 1-4) Realisasi 2,80
Capaian 100%.
2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan
Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kesehatan
Lingkungan, Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga.
1) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi
a) Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
Target : 65%, Realisasi : 84.3%, Capaian 129.69%.
Sasaran Ibu hamil pada Tahun 2018 sebanyak 254,428
Ibu hamil dengan capaian Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan sebesar 214,602 Ibu hamil.
b) Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani
Target : 100%, Realisasi 100%, Capaian 100%. Jumlah
kasus gizi buruk pada Tahun 2018 sebanyak 1.658
kasus. Gizi buruk yang ditangani/dirawat sebanyak
1.658 kasus.
2) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
Peningkatan Kesehatan Lingkungan ; Upaya Kesehatan
Kerja dan Olahraga
Untuk indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang telah
mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat
Target 55%, Realisasi 55%. , Capaian 100%.
Dinas Kesehatan 54 | L K P J 2 0 1 8
3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan, Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin,
Kerjasama Pelayanan Kesehatan
1) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan dan Kerjasama
Pelayanan Kesehatan
a) Pada Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi
(FKTP, FKRTL, Laboratorium) Target 65%, Realisasi
75.21%. , Capaian 115.71% Adapun Jumlah Puskesmas
berdasarkan data pada tahun 2018 sebanyak 242
Puskesmas yang sudah survei akreditasi sebanyak 205
Puskesmas. Jumlah Rumah Sakit sebanyak 112 Rumah
Sakit dengan Rumah Sakit terakreditasi sebanyak 63
Rumah Sakit. Jumlah Laboratorium Kesehatan Daerah
sebanyak 9 Laboratorium dengan 5 Laboratorium telah
terakreditasi.
b) Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat
Rehabilitasi Ketergantungan Obat Target 20% Realisasi
20% Capaian 100% pada tahun 2018 telah dilaksanakan
pengamanan lahan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat
Rehabilitasi Ketergantungan Obat.
c) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan
Target 20% Realisasi 20% Capaian 100% pada Tahun
2018 telah dilaksanakan penysuunan dokumen Feasibility
Study (FS) Rumah Sakit Banten Selatan.
2) Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
a) Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan
Target 90%, Realisasi 91.5%. , Capaian 101.67%. Jumlah
penduduk Banten yang telah memiliki Jaminan Kesehatan
(JKN) sebanyak 9,508,833 jiwa dari jumlah penduduk
Banten sebanyak 10,391,840 jiwa. Provinsi Banten telah
Dinas Kesehatan 55 | L K P J 2 0 1 8
melalui Belanja Langsung pada APBD Dinas Kesehatan
membiayai sebanyak 154,107 jiwa.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Surveilans,
Imunisasi dan Krisis Kesehatan, Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa,
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan
Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber
Binatang, Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(PPTM). Indikator kinerja program P2P yaitu Persentase
Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program
pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan target
75% Realisasi 75% Capaian 100%.
5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan
Kefarmasian
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 4 Kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan
dan Pendayagunaan Sumber Daya ; Ketersediaan Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan ; Pengendalian, Pengawasan Produk
dan Distribusi ; Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK).
1) Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang direkrut
dan ditingkatkan Kompetensinya Target 70 orang Realisasi 70
orang Capaian 100% . telah direkrut sebanyak 37 dokter
umum dan 33 dokter gigi yang disebar di Puskesmas di
Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten
Lebak.
2) Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ;
Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK)
Persentase Presentase Pemenuhan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan Target 70% Realisasi 70% Capaian
100% .
Dinas Kesehatan 56 | L K P J 2 0 1 8
3) Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi
Kefarmasian
Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian Target 50%
Realisasi 50% Capaian 100% .
6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh UPTD BKKM yang
terbagi atas 3 kegiatan, antara lain Kegiatan Pelayanan
Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di
Lingkungan Kerja, Peningkatan Pembinaan Promosi dan
Survailans Kesehatan Kerja, Pelayanan Kesehatan (BLUD).
Indikator Kinerja program yaitu : Persentase Perusahaaan yang
mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM
Target 6,40% Realisasi 6,40% Capaian 100%.
7. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Daerah
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh UPTD Balai
Labkesda yang terbagi atas 2 kegiatan, antara lain Kegiatan
Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan
Masyarakat, Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan
Daerah.
Indikator Kinerja program yaitu : Persentase Jenis Pemeriksaan
Laboratorium kesehatan yang di layani Target 32% Realisasi 32%
Capaian 100%.
4.2 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan RSUD Malingping
Program yang dilaksanakan oleh RSUD Malingping, meliputi :
1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Malingping
dengan melaksanakan 8 kegiatan sebagai berikut, yaitu : Kegiatan
Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping, Etika dan Mutu
Pelayanan RSUD Malingping, Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat
Inap RSUD Malingping, Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan
Dinas Kesehatan 57 | L K P J 2 0 1 8
dan Rawat Khusus RSUD Malingping, Mutu Penunjang Non Medis
RSUD Malingping, Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan
Kerjasama RSUD Malingping, Sarana Pendukung Pelayanan
Kesehatan RSUD Malingping (DAK), Pelayanan Kesehatan (BLUD).
Indikator Kinerja Program yaitu :
a) Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum
Malingping Target 60% Realisasi 44.81% : Capaian 74,68% %.
Hal ini disebabkan oleh adanya kekurangan SPM Rumah Sakit
yang belum disusun sesuai target SPM yang ada pada Peraturan
Gubernur Banten Terkait SPM pada Rumah Sakit Malingping.
b) Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping Target 40%
Realisasi 44,98 % : Capaian 112.45%.
Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat
pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit. Standar nilai BOR
menurut Depkes idealnya 60-85 %, dilihat dari bahwa BOR
RSUD Malingping belum mencapai angka Ideal, tetapi dalam hal
ini sudah melebihi target capaian tahun 2018 yaitu 44,98 dari
target 40. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang
sudah mulai lengkap.
c) Indeks kepuasan pelanggan Target 60% Realisasi 74.16%
Capaian 123.60%.
Dengan hasil tersebut maka masuk dalam kategori B (Baik).
Berdasarakan distribusi unsur penyusunnya, skor tertinggi
terdapat pada unsur penanganan pengaduan saran dan
masukan, sebesar 3,18 (B). sedangkan skor terendah berkaitan
dengan unsur maklumat pelayanan, yakni sebesar 2.74 (B).
2. Program Tata Kelola Pemerintahan
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Malingping
dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan, Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
pada RSUD Malingping, Pengadaan Sarana Dan Prasarana kantor,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran, Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan
Dinas Kesehatan 58 | L K P J 2 0 1 8
Keluar Daerah Pada RSUD Malingping, Peningkatan Kapasitas
Aparatur pada RSUD Malingping.
Indikator Kinerja Program Yaitu : Nilai IKM Target 2,80 (skala 1-4)
Realisasi 2,80 Capaian 100%.
4.3 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan RSUD Banten
Program yang dilaksanakan oleh RSUD Banten, meliputi :
1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Banten dengan
melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Peningkatan Operasional
Pelayanan, Pemantauan Pelayanan, Peningkatan Asuhan Etika dan
Mutu Keperawatan, Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan,
Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan , Penyediaan SIM RS ,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD
Banten
Indikator Kinerja program meliputi :
a. Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten Target 70%
Realisasi 70% Capaian 100%.
b. Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten Target 88%
Realisasi 88% : Capaian 100%.
c. Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit Banten Target 70% Realisasi 69% : Capaian 98.57%.
2. Progam Tata kelola Pemerintah Daerah
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Banten dengan
melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah , Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset pada RSUD Banten, Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor, Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran, Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten,
Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK).
Dinas Kesehatan 59 | L K P J 2 0 1 8
Indikator Kinerja Program Yaitu : Nilai IKM Target 2,80 (skala 1-4_
Realisasi 2,80 Capaian 100%.
.
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN (TP)
(Tidak Ada Kegiatan)
Dinas Kesehatan 60 | L K P J 2 0 1 8
BAB VI
PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Tidak Ada Kegiatan)
Dinas Kesehatan 61 | L K P J 2 0 1 8
BAB VII
PENUTUP
Keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dalam bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2018 patut disyukuri,
mengingat capaian program yang telah diraih, merupakan hasil kerjasama dan
Dinas Kesehatan 62 | L K P J 2 0 1 8
partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif
(Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat secara luas. Hasil-
hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya
komitmen moral yang kuat dari seluruh elemen yang dapat dijadikan tonggak
yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, dalam
rangka mempersiapkan Provinsi Banten untuk dapat berkembang secara
berkelanjutan.
Disadari bahwa dalam capaian keberhasilan masih terdapat celah
kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini
diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif dari semua pihak
dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan
datang. Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ini kami
susun sebagaimana mestinya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua,
sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan LKPJ tahunan pemerintah Provinsi
Banten.
Akhirnya, marilah kita tingkatkan sinergitas yang telah terjalin selama
ini untuk mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu membangun Provinsi Banten
menjadi Provinsi yang Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Taqwa. Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa
senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.
Serang, Januari 2019
Tim Penyusun
DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN