Laporan Kegiatan
Laporan KegiatanLAPORAN KEGIATAN DAN MATERI KEPANITERAAN KLINIK
BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT & KEDOKTERAN KOMUNITAS DI RSUD
KARANGANYAR
Disusun Oleh:Kelompok 476Periode 17 Mei 2014 22 Juni 2014
Arti Tyagita KG99122019
Priyanka Ganesa UtamiG99122094
Martinus Nuherwan DG99122115G99122115
Aldila Desy KusumawatyG99122012
Atika Zahro NirmalaG99122021
Handayani PutriG99122055
Calista GiovaniG99122027
Devina Noviani PramonoG99122031
Ichsanul Amy HimawanG99122059
Della Kusumaning PutriG99122030
Eko Dewi Ratna UtamiG99141022
Wida Pratiwi OktariaG99141023
Pristiawan Navy EndraputraG99141024
Nurul Wahda AuliaG99141025
Shinta Andi SarasatiG99141026
KEPANITERAAN KLINIK BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT &
KEDOKTERAN KOMUNITASFAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
/
RSUD KARANGANYAR2014LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN DAN MATERI KEPANITERAAN KLINIK BAGIAN ILMU
KESEHATAN MASYARAKAT & KEDOKTERAN KOMUNITAS DI RSUD
KARANGANYAR
Telah diteliti, disetujui dan disahkan pada:
Hari
:
Tanggal
:
Mengetahui,
Pembimbing Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dr.
Iryani R. Ambarwati dr. G. MariyadiNIP. 19711006 200312 2
03NIP.19610914 199003 1 006KATA PENGANTARBerkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa penyusun dapat menyelesaikan Tugas Materi
Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum
Daerah Karanganyar.
Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besanya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara
langsung maupun tidak langsung terutama kepada:
1. dr. G Mariyadi, selaku direkturRumah Sakit Umum Daerah
Karanganyar.2. dr. Iryani R. Ambarwati, yang telah memberikan
bimbingan materi selama di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar.
3. Seluruh staf dan paramedis yang bertugas di Rumah Sakit Umum
Daerah Karanganyar beserta jajarannya.
Atas segala bantuan yang diberikan hingga penyusun dapat
menyelesaikan tugas materi ini. Penyusun berharap semoga tugas
materi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang
berkepentingan, kritik maupun saran sangat penyusun harapkan agar
tugas materi ini dapat mendekati kesempurnaan.
Surakarta, Juni 2014 Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga
tercipta derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya menyelenggarakan upaya
kegiatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat
bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kehidupan yang
optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan
pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang harus terus
diupayakan oleh pemerintah (Depkes RI, 2009).
Salah satu wujud pembangunan kesehatan adalah rumah sakit. Rumah
sakit adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
jalan, dan gawat darurat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Rumah sakit sendiri terbagi
menjadi beberapa yaitu yang dimiliki oleh pemerintah maupun
swasta.
RSUD Karanganyar merupakan rumah sakit pemerintah yang bersifat
BLUD sehingga memiliki otoritas dalam mengelola dan mengembangkan
manajemen rumah sakitnya sendiri. Selain itu dalam menjalankan
tugasnya RSUD Karanganyar juga memiliki sistem manajerial yang
dikepalai oleh seorang direktur.
II. TUJUAN1. Tujuan UmumUntuk mengetahui sistem pelayanan
kesehatan di rumah sakit2. Tujuan Khususa. Untuk mengetahui fungsi
rumah sakit sebagai klinik utamab. Untuk mengetahui manajemen dan
administrasi rumah sakitc. Untuk mengetahui sistem rujukan dan
koordinasi antar sistem kesehatand. Untuk mengetahui penanggulangan
bencana audit medikIII. MANFAAT1. Manfaat UmumDokter muda dapat
mengetahui sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit2. Tujuan
Khususa. Dokter muda dapat mengetahui fungsi rumah sakit sebagai
klinik utamab. Dokter muda dapat mengetahui manajemen dan
administrasi rumah sakitc. Dokter muda dapat mengetahui sistem
rujukan dan koordinasi antar sistem kesehatand. Dokter muda dapat
mengetahui penanggulangan bencana audit medikBAB II
LAPORAN KEGIATAN & RINGKASAN MATERI
I. KEGIATAN PADA HARI IKegiatan dokter muda hari pertama di RSUD
Karanganyar yaitu pada hari Senin, 19 Mei 2014 pukul 08.00 WIB.
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh dr. Ambar mengenai garis
besar kegiatan yang akan dilakukan di RSUD Karangayar. Beliau juga
memberikan tugas kepada kami untuk membuat ringkasan mengenai
perbedaan tiap-tiap tipe rumah sakit dan tingkat layanan kesehatan.
Tugas dikerjakan secara individu dan akan didiskusikan pada hari
Selasa 20 Mei 2014. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan
bimbingan oleh Direktur RSUD Karangayar, yaitu dr. Mariyadi. Beliau
membawakan materi mengenai sistem manajemen rumah sakit. II. MATERI
HARI ISISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKITA. Sistem Manajemen Rumah Sakit
Karanganyar
Dalam sistem manajemen rumah sakit. Rsumah sakit dikepalai oleh
seorang direktur. Terdapat bagian tata usaha yang membawahi sub
bagian umum dan rumah tangga, sub bagian kepegawaian, sub bagian
hukum informasi dan pengaduan. Selain itu terdapat tiga bidang
yaitu bidang pelayanan medik dan keperawatan, bidang penunjang
medik dan non medik, serta bidang pengelolaan keuangan. Hal
tersebut terlihat pada bagan di bawah iniBagan Struktur Organisasi
RSUD Karanganyar
B. BLUD
Badan layanan umum daerah (BLUD) dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas sesuai dengan Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun
2004,BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang
memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam BLUD upaya
pengambilan keputusan diselenggarakan oleh instansi tersebut
sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien
dan efektif. Bentuk praktek bisnis yang sehat :
1. Merencanakan dan menetapkan kebutuhan sumberdaya yang
dibutuhkan
2. Pengelolaan belanja BLUD diselenggarakan secara fleksibel
berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan
jumlah pengeluaran
3. Pengelolaan kas BLUD
4. Pengadaan barang/jasa oleh BLUD (prinsip efisiensi dan
ekonomis)
5. Sistem informasi manajemen keuangan
Dalam BLU diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga
profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada
pegawai sesuai dengan kontribusinya. Keuangan dikendalikan secara
ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta
dalampertanggungjawabannya. Rumah sakit wajib menghitung harga
pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang
distandarkan oleh menteri teknis pembina. Dalam
pertanggung-jawabannya, RS harus mampu menghitung dan menyajikan
anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang
telah direalisasikan.
Pada Rumah Sakit Pemerintah / non profit, terdapat dua unsur
tarif yaitu tarif yang dibebankan pemerintah dan yang dibebankan
masyarakat. Biaya pemerintah seperti misalnya biaya gaji karyawan
dan biaya investasi. Biaya yang dibebankan masyarakat untuk biaya
operasionalnya. Pola pengelolaan keuangan dalam BLUD memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Penatausahaan keuangan diatur sebagai berikut :
a. Penerimaan dan pengeluaran RSUD, dibukukan di buku besar
penerimaan dan buku besar pengeluaran berdasarkan SPM-GU nihil yang
dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
b. Penerimaan RSUD oleh pemegang kas dibukukan dalam buku kas
umum atau buku kas pembantu dengan didukung bukti penerimaan yang
sah.
c. Penerimaan RSUD setiap hari disetorkan secara bruto ke
rekening rumah sakit umum daerah di bank yang ditunjuk
d. Pengeluaran RSUD pada pemegang kas dibukukan dalam buku kas
umum/ Buku Kas Pembantu
Tarif pelayanan BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat
sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan
yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar
perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi
dana.
Pengawasan operasional BLUD RSUD dilakukan oleh pengawas
internal (internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah
direktur).Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD RSUD dilakukan setiap
tahun oleh bupati dan atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan
dan non keuangan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian
hasil pengeloaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra
bisnis.Kelebihan sistem BLUD
1. Kinerja RS menjadi lebih baik
2. Memperlancar proses pelayanan dengan mempercepat proses
pengadaan barang dan jasa.
3. Insentif bagi karyawan menjadi lebih baik dan meningkat
4. Fleksibilitas dalam operasionalisasi RS termasuk efektif
dalam pengadaan tenaga kerja
5. Motivasi dalam memberikan pelayanan menjadi lebih baik
6. Rumah sakit dapat lebih mudah menetapkan tarif di luar kelas
III
Kekurangan sistem BLUD
1. RS harus menjalankan 2 sistem akuntansi secara bersamaan
(Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Keuangan)2. Tanggung jawab
sepenuhnya di pegang oleh RSUD
Aturan dalam BLUD
1. Setiap Rumah Sakit memiliki Standar Pelayanan Minimal
2. Sistem keuangan dikelola sendiri
Digunakan untuk keperluan rumah sakit sesuai dengan rencana
bisnis anggaran
Disimpan di bank umum, minmal Bank Jateng
Tiap trimester harus membuat laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban
3. Ketenagaan
Rumah Sakit diberi kebebasan untuk mempekerjakan tenaga
kesehatan
Tidak boeh ada tenaga kontrak (tidak tetap)
Seluruh pegawai diberi gaji dengan anggaran BLUD
4. Kerja sama denganpihak tertentu
Dengan institusi pendidikan
Industri-industri
Laboratorium
Dll
5. Remunerasi
Berlaku untuk PNS. Dimana sistem pengajiannya adalah sesuai
dengan penilaian kerja masing-masing individu.
6. Sumber pendapatan Rumah Sakit
Pelayanan kesehatan
Kerjasama dengan badan endidikan
Pendapatan dari bea yang dibayarkan oleh pedagang di kawasan
RS
Dana dari DAK
Dana bantuan dari pusat
7. Sistem pengadaan barang dan jasa
III. KEGIATAN HARI II :Kegiatan dokter muda hari kedua di RSUD
Karanganyar dimulai pada hari pukul 08.00 WIB. Pada hari kedua ini,
dokter muda mendapat bimbingan dan juga berdiskusi mengenai rekam
medis, sistem rujukan, dan penggunaan obat rasional. Semua materi
disampaikan oleh dr. Ambar. Selain itu dilakukan juga presentasi
dan pembahasan tugas yang diberikan oleh dr. Ambar yaitu mengenai
perbedaan klinik pratama dan klinik utama dan juga tipe-tipe rumah
sakit serta perbedaan dari masing-masing tipe. Presentasi diwakili
oleh beberapa dokter muda.
Materi-materi yang didapat pada hari kedua adalah :
a. Rekam medisPenjelasan yang didapat yaitu mengenai
definisi,sifat, jenis rekam medis, manfaat, isi dari rekam medis,
serta tata cara pengisian rekam medis di RSUD Karanganyar.
b. Sistem rujukanDokter muda diberi penjelasan mengenai
definisi, tujuan, jenis, alur, dan persiapan rujukan.
c. Penggunaan obat rasionalPenjelasan yang diperoleh meliputi
syarat, tujuan, pengobatan tidak rasional beserta hal-hal yang
mempengaruhi, strategi serta bentuk dan kontribusi informasi
mengenai penggunaan obat rasional.IV. MATERI HARI IIA. REKAM
MEDIS1. Pendahuluan
Rekam medis adalah berkas yang berisikan informasi tentang
identitas pasien, anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnosa
segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien
dan pengobatan baik yang dirawat nginap, rawat jalan maupun yang
mendapatkan pelayanan gawat darurat. Rekam medis digunakan sebagai
acuan pasien selanjutnya, terutama pada saat pasien itu berobat
kembali. Rekam medis pasien harus siap apabila pasien berobat
kembali.
Tenaga kesehatan akan sulit dalam melakukan tindakan atau terapi
sebelum mengetahui sejarah penyakit, tindakan atau terapi yang
pernah diberikan kepada pasien yang terdapat di dalam berkas rekam
medis. Hal penting dalam berkas rekam medis adalah ketersediaannya
saat dibutuhkan dan kelengkapan pengisiannya. Kelengkapan pengisian
berkas rekam medis oleh tenaga kesehatan akan memudahkan tenaga
kesehatan lain dalam memberikan tindakan atau terapi kepada
pasien.
Penyimpanan berkas rekam medis yang terkomputerisasi, menjadikan
rekam medis tersebut mudah dan cepat diolah untuk memudahkan bagian
rekam medis dalam pengolahan data rekam medis menjadi informasi
dalam bentuk laporan-laporan maupun statistik perkembangan
pelayanan kesehatan maupun statistik penyakit.
2. Definisi
Menurut Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran :Rekam medis
adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas
pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang
telah diberikan kepada pasien.
Menurut Permenkes Nomor749a/Menkes/Per/XII/1989:
Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen
tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan
pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
Kedua pengertian rekam medisdiatas menunjukkan perbedaan yaitu
Permenkes hanya menekankan pada sarana pelayanan kesehatan,
sedangkan dalam UU Praktik Kedokteran tidak. Ini menunjukan
pengaturan rekam medispada UU Praktik Kedokteran lebih luas,
berlaku baik untuk sarana kesehatan maupun di luar sarana
kesehatan.
Yang berkewajiban membuat rekam medis adalah tenaga
kesehatan:
Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi
Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi danasisten
apoteker.
Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiologkesehatan,
entomolog kesehatan, mikrobiologi kesehatan,penyuluh kesehatan,
administrator kesehatan dansanitarian.
Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.
Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapisdan
terapis wicara.
Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer,
radioterapis,teknisi gigi, teknisi elektromedis, analisi
kesehatan,refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi
tranfusi danperekam medis.3. Kerahasiaan Rekam Medis
UU No.29 Th. 2004 pasal 47(2) rekam medis harus disimpan dan
dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi dan pimpinan sarana
kesehatan setempat
Permenkes RI No.269/Menkes/PER/III/2008 pasal 13 menyebutkan
bahwa sarana kesehatan bertanggung jawab atas: hilangnya, rusaknya,
atau pemalsuan rekam medis serta penggunaan oleh orang/badan yang
tidak berhak.
UU No.29 Th 2004 pasal 48 (2) rekam medis dapat dibuka dalam
hal:a. Rujukan, konsultasi dokter ahli, asuransi kesehatanb.
Keperluan hukum
c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri
d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan
perundang-undangan
e. Penelitian, Pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak
menyebutkan identitas pasien
Permintaan rekam medis harus dilakukan secara tertulis kepada
pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
4. Kepemilikan Rekam Medis
Berdasarkan Permenkes No.749A/MENKES/PER/XII/1989, berkas rekam
medis merupakan milik sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan isi
rekam medis milik pasien. Apabila pasien meminta isi rekam medis
maka dapat diberikan dalam bentuk ringkasan.
5. Manfaat Rekam Medis
Pengobatan pasien yaitu bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk
untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan
pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan
kepada pasien.
Peningkatan kualitas pelayanan, dimana dalam pembuatanrekam
medis bagi penyelenggaraan praktik kedokterandengan jelas dan
lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untukmelindungi tenaga
medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal.
Dalam bidang pendidikan dan penelitian yaitu menyediakan data
untuk penelitian dan pendidikan.
Dalam hal pembiayaan perawatan pasien sebagai dasar dalam
perhitungan biaya pelayanan medis.
Bahan informasi statistik yaitu dapat digunakan sebagai bahan
statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan
kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada
penyakit-penyakit tertentu.
Pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik merupakan bukti
tertulis utama, yang bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum,
disiplin dan etik
6. Isi Rekam Medis
CatatanYaitu uraian tentang identitas pasien, pemeriksaan
pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain baik
dilakukan oleh dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan
lainnya sesuai dengan kompetensinya.
DokumenYaitu kelengkapan dari catatan tersebut, antara lain foto
rontgen, hasil laboratorium dan keterangan lain sesuai dengan
kompetensi 7. Macam-Macam Rekam Medis
Rekam Medis Konvensional (paper based documents) lembar
administrasi dan medis yang diolah, ditata dan disimpan secara
manual.
Rekam medis manual dan registrasi komputerisasi (masih terbatas
hanya pada pendaftaran, data pasien masuk, dan data pasien keluar
termasuk yang meninggal).
Pelayanan Manajemen Informasi Kesehatan (MIK) terbatas
Pelayanan rekam medis yang diolah secara komputerisasi yang
berjalan secara otomatis di unit kerja manajemen informasi
kesehatan.
Pelayanan Sistem Informasi Terpadu
Computerized Patient Record (CPR), yang disusun dengan mengambil
dokumen langsung dari sistem image dan struktur sistem dokumen yang
telah berubah.
8. Jenis RM
Berdasarkan Permenkes RI No.269/Menkes/PER/III/2008 ada beberapa
jenis rekam medis, yaitu:
Rekam Medis Rawat JalanIsi rekam medis sekurang-kurangnya memuat
catatan/dokumen tentang:
identitas pasien;
pemeriksaan fisik;
diagnosis/masalah;
tindakan/pengobatan;
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis
Rawat InapUntuk pasien rawat inap isi rekam medis
sekurang-kurangnya memuat catatan/dokumen tentang:
identitas pasien;
pemeriksaan;
diagnosis/masalah;
persetujuan tindakan medis (bila ada); tindakan/pengobatan;
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis
gawat darurat
Sama dengan rekam medis rawat jalan, ditambah:
Kondisi pasien saat tiba disarana pelayanan kesehatan Identitas
pengantar pasien Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan unit
gawat darurat dan rencana tindak lanjut
Nama dan tandatangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan
tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan
Sarana transportasi yang digunakan pasien bila dipindahkan
kesarana kesehatan yang lain
Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien Rekam medis
bencana
Sama dengan pada pasien gawat darurat, ditambah dengan : Jenis
bencana dan lokasi dimana pasien ditemukan Kategori kegawatan dan
nomor pasien bencana masal Identitas orang yang menemukan pasien
Rekam medis dokter spesialis
Sama dengan rekam medis rawat jalan dan dapat dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan. Rekam medis untuk pengobatan massal atau
dalam ambulans
Rekam medis pada pelayanan dalam ambulans atau pada pengobatan
massal dapat dicatat dalam rekam medis sesuai ketentuan pada pasien
gawat darurat dan disimpan pada sarana pelayanan kesehatan yang
merawatnya.9. Tata Cara Penyelenggaraan Rekam Medis:
Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran menegaskan bahwa: dokter
dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktik
kedokteran. Setelah memberikan pelayanan praktik kedokteran kepada
pasien, dokter dan dokter gigi segera melengkapi rekam medis dengan
mengisi atau menulis semua pelayanan praktik kedokteran yang telah
dilakukannya.
Selain dokter dan dokter gigi yang membuat / mengisi rekam
medis, tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung
kepada pasien dapat membuat / mengisi rekam medis atas perintah /
pendelegasian secara tertulis dari dokter dan dokter gigi yang
menjalankan praktik kedokteran.
Setiap catatan dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan
tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi
informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat
diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi/personal
identification number(PIN).
Bila terjadi kesalahan saat melakukan pencatatan pada rekam
medis, catatan dan berkas tidak boleh dihilangkan atau dihapus
dengan cara apapun. Perubahan catatan atas kesalahan dalam rekam
medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan kemudian dibubuhi
paraf petugas yang bersangkutan.
10. Penyimpanan Rekam Medis
Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaan oleh dokter,
dokter gigi dan pimpinan sarana kesehatan. Batas waktu lama
penyimpanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan paling lama 5 tahun
dan resume rekam medis paling sedikit 25tahun.Untuk Pembinaan,
Pengendalian danPengawasan tahaprekam medis dilakukan oleh
pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah,
organisasi profesi.
B. SISTEM RUJUKAN SISTEM RUJUKAN KESEHATAN DAN KOORDINASI ANTAR
SISTEM KESEHATAN1. Definisi
Sistem rujukan kesehatan adalah suatu sistem penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab
timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan
secara vertikal (dari unit yang lebih mampu menangani), atau secara
horizontal. Sistem rujukan merupakan bagian dari sub sistem upaya
kesehatan dalam sistem kesehatan nasional.2. Sub Sistem Upaya
KesehatanSub Sistem Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan
(UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
Adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat
serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di
masyarakat.b. Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
Adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau
masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perseorangan.
3. Tingkatan dalam UKM dan UKP
UKM
a. Strata pertama adalah Puskesmas
b. Strata kedua adalah Dinas Kesehatan Kab/ Kota.
c. Strata ketiga adalah Dinas Kesehatan Propinsi
UKP
a. Strata pertama adalah Puskesmas , praktik dokter,dokter gigi
, poliklinik, bidan
b. Strata Kedua adalah praktik dokter spesialis, RS tipe C dan B
non pendidikan
c. Strata ketiga adalah praktik dr. spes. Konsultan, RS Tipe B
pendidikan dan RS tipe A.
4. Tujuan Sub Sistem Upaya Kesehatan
Terselenggaranya kesehatan yang tercapai (accessible),
terjangkau (affordable), dan bermutu (quality) untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
5. Jenis rujukan
a. Rujukan medik yaitu pelimpahan tanggung jawab secara timbal
balik atas satu kasus yang timbul baik secara vertical maupun
horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara
rasional. Rujukan ini berkaitan dengan upaya penyembuhan penyakit
dan pemulihan kesehatan pasien. Jenis rujukan medik antara
lain:
Transfer of patient. Konsultasi penderita untuk keperluaan
diagnostic, pengobatan, tindakan operatif dan lain lain. Transfer
of specimen. Pengiriman bahan (spesimen) untuk pemeriksaan
laboratorium yang lebih lengkap. Transfer of knowledge / personal.
Pengiriman tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan
mutu layanan setempat.b. Rujukan kesehatan yaitu hubungan dalam
pengiriman, pemeriksaan bahan atau specimen ke fasilitas yang lebih
mampu dan lengkap. Ini adalah rujukan uang menyangkut masalah
kesehatan yang sifatnya pencegahan penyakit (preventif) dan
peningkatan kesehatan (promotif). Rujukan ini mencakup rujukan
teknologi, sarana dan operasional.6. Tingkat Pelayanan
Kesehatan
Rujukan kesehatan berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan
yang diselenggarakan. Berdasarkan dari tingkatan pelayanan
kesehatan tersebut rujukan kesehatan dilakukan. Tingkatan pelayanan
kesehatan antara lain :
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health care)
Adalah pelayanan kesehatan untuk pasien yang sakit ringan dan
masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau
promosi kesehatan. Jumlahnya suatu populasi sangat besar (+85%),
pelayanan diberikan merupakan pelayanan kesehatan dasar (basic
health services) atau juga merupakan pelayanan kesehatan primer
atau utama (primary health care). Contoh pelayanan ini di Indonesia
adalah puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan
balkesmas, dokter umum, dokter gigi, bidan, dll.
b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health
services)
Adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada masyarakat yang
memerlukan perawatan inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh
pelayanan kesehatan primer. Bentuk pelayanan ini misalnya rumah
sakit tipe D, C, B non pendidikan dan memerlukan tersedianya
tenaga-tenaga spesialis.
c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health
services)
Adalah pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh kelompok
masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh
pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanan sudah kompleks dan
memerlukan tenaga-tenaga super spesialis. Contoh pelayanan
kesehatan tingkat tersier di Indonesia adalah rumah sakit tipe A
dan B Pendidikan.
Tahapan Pelayanan Kesehatan
Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 159b/MENKES/H/1988
pasal 21, pelaksanaan rujukan kesehatan rumah sakit dilaksanakan
berjenjang dari puskesmas, RSU kelas D, RSU kelas C, RSU kelas B1,
RSU kelas B2 sampai dengan RSU kelas A atau sebaliknya. Pembinaan
rujukan RS dilaksanakan berjenjang dari atas ke bawah di bidang
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
7. Persiapan rujukan
Persiapan yang harus diperhatikan dalam melakukan rujukan,
dijabarkan sebagai berikut :a. Pasien harus dalam kondisi stabil
(harus bernafas spontan).
b. Informed consent, dimana keluarga pasien diberitahu tentang
kondisi pasien, alasan pasien dirujuk, dan pembiayaan.
c. Menyiapkan surat rujukan
d. Pastikan tempat rujukan sudah siap menerima rujukan
e. Menyiapkan transportasi beserta isinya (misal oksigen, alat
untuk penanganan kegawatdaruratan)
f. Pasien didampingi tenaga kesehatan yang kompeten.
C. PENGOBATAN RASIONAL DAN IRASIONAL1. Definisi
Penggunaan obat rasional adalah pemberian obat yang sesuai
dengan kebutuhan, dalam dosis yang sesuai, periode waktu yang tepat
dan biaya yang serendah mungkin. Pengobatan yang tidak sesuai
dengan definisi penggunaan obat rasional disebut pola pengobatan
irasional.Pengobatan cost effective menjadi sangat penting
mengingat saat ini lebih dari 50% obat-obatan di dunia diresepkan
secara tidak tepat. Pengobatan yang cost effective dicapai dengan
penggunaan obat rasional.
Penggunaan obat rasional adalah pemberian obat yang sesuai
dengan kebutuhan, dalam dosis yang sesuai, periode waktu yang tepat
dan biaya yang serendah mungkin.Pengobatan yang tidak sesuai dengan
definisi penggunaan obat rasional disebut pola pengobatan
irasional.
Penggunaan obat irasional terlihat dari perilaku di bawah ini
:
Polifarmasi atau pemberian obat yang berlebihan
Pengobatan sendiri yang tidak tepat, misalnya pembelian obat di
apotek tanpa resep dokter.
Penggunaan antimikroba atau antibiotik tidak sesuai dosisnya,
tempatnya, maupun jenis penyakitnya. Contohnya penggunaan
antibiotik untuk infeksi virus.
Penggunaan pengobatan injeksi berlebih dimana pengobatan oral
sebenarnya masih bisa dilakukan
Pemberian resep yang tidak sesuai dengan indikasi klinis2.
Tujuan Penggunaan Obat Rasional
Tujuan dari penggunaan obat secara rasional adalah:
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja obat
Mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh obat dengan harga
terjangkau
Mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat yang dapat
membahayakan pasien
Meningkatkan kepercayaan masyarakat (pasien) terhadap mutu
pelayanan kesehatan
3. Kriteria Pengobatan Rasional Menurut Badan Kesehatan Sedunia
(WHO), kriteria pemakaian obat (pengobatan) rasional, antaralain :
Sesuai dengan Indikasi PenyakitPengobatan didasarkan atas keluhan
individual dan hasil pemeriksaan fisik yang akurat
Diberikan dengan Dosis yang TepatPemberian obat memperhitungkan
umur, berat badan dan kronologis penyakit
Cara Pemberian dengan Interval Waktu Pemberian yang TepatJarak
minum obat sesuai dengan aturan pemakaian yang telah ditentukan
Lama Pemberian yang TepatPada kasus tertentu memerlukan
pemberian obat dalam jangka waktu tertentu
Obat yang Diberikan Harus Efektif, dengan Mutu TerjaminHindari
pemberian obat yang kadaluarsa dan tidak sesuai dengan jenis
keluhan penyakit
Tersedia Setiap Saat dengan Harga yang TerjangkauJenis obat
mudah didapatkan dengan harganya relatif murah
Meminimalkan Efek Samping dan Alergi ObatBeri informasi standar
tentang kemungkinan efek samping obat dan cara mengatasinya
4. Kunci untuk mempromosikan penggunaan obat secara lebih
rasional menurut WHO adalah:
Pembentukan badan nasional multidisiplin untuk mengkoordinasikan
peraturan penggunaan obat
Penggunaan panduan klinis
Pengembangan dan penggunaan daftar obat esensial nasional
Pembentukan komite obat dan terapeutik di daerah dan rumah
sakit
Memasukkan pelatihan farmakoterapi berbasis pemecahan masalah
dalam kurikulum sarjana
Melanjutkan edukasi medis mencakup pelayanan sebagai persyaratan
lisensi
Supervisi, audit, dan umpan balik
Penggunaan informasi independen mengenai obat
Edukasi publik mengenai obat
Hindari insentif finansial tanpa alasan
Penggunaan regulasi yang cocok dan diperkuat Ekspenditur
pemerintah yang cukup untuk memastikan adanya obat dan staff5.
Faktor yang Menyebabkan pengobatan Irasional
Adanya pengobatan irasional disebabkan oleh berbagai macam
faktor, antara lain: Kurangnya rasa percaya diri seorang dokter
akibat kurangnya pengetahuan mengenai tatalaksana penyakit, dan
perasaan khawatir akan pindahnya pasien ke dokter lain dapat
menyebabkan seorang dokter memberikan pengobatan yang tidak
rasional kepada pasiennya.
Pola pikir masyarakat yang menginginkan obat mujarab dengan
hanya 1-2 kali minum, belum merasa puas apabila belum disuntik, dan
banyaknya pengobatan sendiri yang tidak tepat dapat meningkatkan
dampak penggunaan obat yang tidak tepat yang daoat membahayakan
pasien.
Gencarnya promosi obat bebas melalui berbagai media, banyaknya
obat yang beredar di pasaran dan kurangnya pengawasan dalam
penjualan obat di apotik merupakan faktor-faktor lain yang sangat
berpengaruh terhadap tingginya penggunaan obat yang tidak
rasional.
V. KEGIATAN HARI KE IIIKegiatan hari ketiga dimulai pukul 08.00.
Kegiatan diawali dengan pemberian materi mengenai jaminan kesehatan
nasional oleh dr. Kasfi Hartati. Kemudian dilanjutkan dengan materi
disaster plandi RSUD Karanganyar oleh dr. Ambar. VI. MATERI HARI KE
IIIA. JAMINAN KESEHATAN NASIONALMateri yang kami terima mengenai
sistem jaminan kesehatan dimulai dari pengertian, dasar hukum,
azas, program, samapi kepesertaan. Jaminan Kesehatan Nasional di
Indonesia sudah mulai di amanatkan melalui melalu Undang-Undang
sejak tahun 2004 yaitu Undang - Undang No.40 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan
sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyeleng gara Jaminan Sosial
(BPJS). Kemudian pada tahun 2011 undang- undang mengeni JKN dan
BPJS dibentuk yaitu Undang -Undang No. 24 Tahun 2011 juga
menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS,
yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus
untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh
BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai sejak 1 Januari
2014.Dimana sejak 1 Januari 2014 ini merupakan tahap awal menuju ke
Universal Health Coverage. Proses pelaksanaan JKN sampai
tercapainya tujuan dimana seluruh rakyat indonesia akan tergabung
dalam BPJS direncanakan dilaksanakan dari tahun 2014- tahun 2019.1.
Pengertian dan Tujuan JKNJaminan Kesehatan Nasional adalah salah
satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan
sistem kendali biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh
penduduk di wilayah Republik Indonesia. Dimana Asuransi sosial
merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari
peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko
sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya (UU
SJSN No.40 ta hun 2004).
Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional secara umum yaitu mempermudah
masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan
pelayanan kesehatan yang bermutu.
Perbandingan Asuransi Sosial dan Komersial
2. Azas dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
3 Azas Jaminan Kesehatan Nasional
a. Kemanusiaan
b. Manfaat
c. Keadilan sosial bagis seluruh rakyat Indonesia
5 Program Jaminan Kesehatan Nasional
a. Jaminan Kesehatan
b. Jaminan Kecelakaan
c. Jaminan Hari Tua
d. Jaminan Pensiun
e. Jaminan Kematian
3. Prinsip-prinsip Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berikut:
Prinsip kegotongroyongan
Prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu
peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit
atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang
sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat wajib
untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu.Dengan demikian, melalui
prinsip gotong-royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prinsip nirlaba
Pengelolaandana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit
oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi
sebesar-besarnya kepentingan peserta.
Prinsip portabilitas
Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan
jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka
berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip kepesertaan bersifat wajib
Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi
peserta sehingga dapat terlindungi.Tahapan pertama dimulai dari
pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal
dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup seluruh rakyat.
Prinsip dana amanat
Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan
kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya
dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan
peserta.
Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial
Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk
sebesar-besar kepentingan peserta.
Prinsip keterbukaan, prinsip kehati-hatian, akuntabilitas,
efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini mendasari
seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta
dan hasil pengembangannya.
4. Iuran (Perubahan PERPRES 12/2013) dan Sistem Rujukan JKN
Pelaksanaan JKN di Indonesia menggunakan sistem rujukan berjenjang,
dimana berarti peserta yang akan melakukan pengobatan harus dimulai
dari pelayanan kesehatan tingkat 1 (primer), jika PPT tinggat 1
tidak mampu menangani maka pasien akan dirujuk ke PPT tingkat 2
(sekunder) dan seterusnya sampai PPT tingkat 3 (Tersier).
PPT tingkat 1 (primer)Fasilitas kesehatan perorangan (praktek
dokter), Puskesmas, klinik pratama.
PPT tingkat 2 (sekunder)Rumah sakit tipe C, tipe B, klinik
Utama.
PPT tingkat 3 (tersier)Praktek dokter
sub-spesialis/spesialis,Rumah Sakit tipe A, B
Pengklaiman biaya pengobatan oleh pemberi pelayanan kesehatan
kepada BPJS berbeda antara PPT tingkat 1 dan PPT tinggat 2,3.
Dimana untuk pembiayaan kesehatan untuk PPT tingkat 1 (primer)
dibayarkan oleh BPJS secara Kapitasi. Sedangkan untuk PPT tingkat 2
dan 3 dibayarkan oleh BPJS dengan paket INA CBGs ( Indonesia Case
Base Groups).
5. Kepesertaan Jaminan Kesehatan NasionalPeserta tersebut
meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan bukan PBI JKN dengan
rincian sebagai berikut:
a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong
fakir miskin dan orang tidak mampu.
b. Peserta bukan PBI adalah Peserta yang tidak tergolong fakir
miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
1) Pekerja Penerima Upah dan anggota ke luarganya, yaitu:
a) Pegawai Negeri Sipil;
b) Anggota TNI;
c) Anggota Polri;
d) Pejabat Negara;
e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Ne geri;
f) Pegawai Swasta; dan
g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f
yang menerima Upah.
2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya,
yaitu:
a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan
b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima
Upah.
c) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,
termasukwarga negara asing yang bekerja di Indonesia pa ling
singkat 6 (enam) bulan.
3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas:
a) Investor;
b) Pemberi Kerja;
c) Penerima Pensiun;
d) Veteran;
e) Perintis Kemerdekaan; dan
f) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf
e
yang mampu membayar Iuran.
4) Penerima pensiun terdiri atas:
a) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
b) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak
pensiun;
c) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
d) Penerima Pensiun selain huruf a, hu ruf b, dan huruf c;
dan
e) Janda, duda, atau anak yatim piatu da ri penerima pensiun
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang
mendapat hak pensiun.B. DISASTER PLANDalam materi ini dijelaskan
mengenai alur rencana yang dilakukan oleh suatu rumah sakit apabila
terjadi bencana.
1. Definisi
Hospital Disaster Plan adalah persiapan dan perencanaan
penanggulangan bencana di Rumah Sakit. Menurut UU No 24 tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau
rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/
atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.
2. Klasifikasi Bencana
Bencana terbagi atas 2 macam, antara lain :
Bencana internal, adalah bencana yang terjadi di sekitar
lingkungan rumah sakit dan menimpa rumah sakit dengan segala obyek
vitalnya yaitu pasien, pegawai, material dan dokumen.
Contoh : kebakaran, ancaman bom, keruntuhan gedung.
Bencana eksternal, adalah bencana yang terjadi di luar
lingkungan rumah sakit yang dalam waktu singkat mendatangkan korban
bencana dalam jumlah melebih rata-rata keadaan biasa sehingga
memerlukan penanganan khusus dan mobilisasi tenaga pendukung
lainnya.
Contoh : kecelakaan lalu lintas, keracunan makanan, bencana
alam.
3. Tingkatan Bencana
Tingkatan bencana ditentukan oleh jumlah korban yang terjadi
akibat bencana. Apabila jumlah korban yang datang mampu ditangani
sendiri oleh IGD termasuk sistem bencana massal. Namun, apabila
jumlah korban melebihi kuota rumah sakit sehingga tidak dapat
ditangani oleh IGD termasuk dalam sistem penanggulangan bencana
massal.
Pembagiannya antara lain :
Tingkat I: jumlah korban 10 - 49 orang
Tingakat II: jumlah korban 50 99 orang
Tingkat III: jumlah korban 100 299 orang
Tingkat IV: jumlahkorban>300 orang
4. Syarat Melakukan Penanganan Bencana
Tetap memperhatikan pelayanan individu
Tetap merawat pasien yang dating sebelum terjadinya bencana
Menangani masalah yang ada akibat terjadinya bencana
Membantu daerah bencana dengan logistik dan medias
5. Fase dan Tata Laksana Penanggulangan Bencana
Fase Informasi
Fase informasi adalah fase saat rumah sakit mendapat berita
adanya bencana sehingga rumah sakit bisa segera mempersiapkan
datangnya korban bencana.Pelaporan bencana yang terjadi saat jam
kerja dilakukan oleh kepala IGD untuk diinformasikan kepada
Direktur Rumah Sakit, Kabid Yanmed, Kasubid Perawat, Ketua Tim
Siaga Bencana untuk menentukan status Siaga. Sedangkan, pelaporan
bencana diluar jam kerja dilakukan oleh dokter jaga IGD, segera
menghubungi direktur, ketua Tim Siaga Bencana, Kepala IGD.
Fase Siaga
Fase dimana rumah sakit siap untuk menangani korban bencana
massal dimana jumlah korban melebihi kemampuan IGD. Apabila
diperlukan bisa menghubungi tenaga kesehatan lini kedua atau
ketiga.Fase Siaga segera ditetapkan saat ada informasi bencana
dilaporkan kemudian informasi bencana diumumkan agar segenap
petugas kesehatan di Rumah Sakit mempersiapkan diri dan sarana yang
dibutuhkan.
Fase Triage
Fase dimana korban bencana sudah datang kerumah sakit sehingga
petugas rumah sakit memulai penanganan korban bencana
massal.Penempatan korban sesuai pelabelan triage.
Fase Evaluasi
Fase Evaluasi adalah evaluasi keseluruhan kegiatan penanganan
korban bencana massal yang telah dilakukan.Evaluasi pelaksanaan
penanganan bencana.
6. Triage
Triage adalah tindakan pemilahan korban sesuai dengan kondisi
penyakitnya, perlukaannya, untuk mendapat label tertentu dan
dikelompokkan untuk mendapatkan pertolongan sesuai dengan kebutuhan
dan kegawatannya. Prinsip dasarnya adalah melakukan yang terbaik
untuk sebanyak-banyaknya korban.Perhatian dititikberatkan pada
pasien atau korban dengan kondisi medis paling urgent dan paling
besar kemungkinannya untuk diselamatkan.
Kategori triage:
1. Label Biru adalah pasien sangat gawat, harapan hidup
kecil
2. Label Merah (segera/ immediate) adalah pasien gawat darurat,
perlu tindakan cepat.
3. Label Kuning (tunda/ delayed) adalah pasien darurat, tidak
gawat.
4. Label Hijau adalah pasien tidak gawat dan tidak darurat.
Pasien
5. Label Putih adalah pasien gawat tetapi tidak darurat
6. Label Hitam (expectant 0) adalah pasien dengan ancaman
meninggal dunia, dilakukan resusitasi pun tidak akan menyelamatkan
pasien.
Algoritme Triage metode START7. Organisasi Tim Disaster Rumah
Sakit
a. Pimpinan DisasterPada saat jam kerja yang berperan sebagai
pimpinan Tim Disaster adalah Direktur Rumah sakit, sedangkan di
luar jam kerja yang bertindak sebagai pimpinan disaster adalah
dokter jaga IGD yang bertugas saat itu sampai tim yang berwenang
datang.
Tugas pimpinan disaster :
Mengkoordinasi segenap unsur di rumah sakit yang bertugas
menanggulangi bencana.
Berkoordinasi dengan unsur dari luar rumah sakit bilamana
dipandang perlusetelah berkonsultasi dengan Direktur Rumah Sakit
dan Ketua Tim Disaster
b. Tim EvakuasiTim evakuasi terdiri atas perawat, petugas
kebersihan, petugas administrasi dan petugas keuangan.
Tugas Tim Evakuasi:
Membantu pasien dan keluarganya untuk keluar dari gedung rumah
sakit menyelamatkan diri, menyelamatkan harta benda milik rumah
sakit dan pasien.
c. Tim KeamananTim keamanan adalah Satuan Pengamanan dari rumah
sakit.
Tugas Tim Keamanan :
Mengamankan lokasi bencana dari orang orang yang tidak
bertanggungjawab.
Mengamankan jalur lalu lintas ambulans, tenaga medis,
dokumen-dokumen dan harta benda
Mengamankan jalur transportasi intern rumah sakit
d. Tim MedisTim Medis dipimpin oleh dokter IGD yang bertugas
saat itu dan dibantu oleh perawat IGD.
Wewenang :
Menentukan kondisi kegawatdaruratan korban
Menentukan penanganan lanjut untuk para korban misalnya dirujuk
atau tidak.
Menentukan tempat rujukan yang tepat buat korban
Tugas Tim Medis:
Memberikan pertolongan medis pertama kepada korban bencana
e. Tim Logistik UmumTim logistik terdiri atas petugas dapur dan
laundry
Tugas Tim Logistik Umum :
Melakukan perencanaan dan menyediakan logistik umum yang
dibutuhkan oleh petugas maupun korban bencana yang dibutuhkan saat
itu.
f. Tim PenunjangTim Penunjang ini terdiri dari:
D. Penunjang medik yaitu yang bertugas memberikan bantuan
penunjang medis sesuai bidangnya. Contoh :radiologi, farmasi,
laboratorium, ambulans, rekam medis.
E. Penunjang Umum yaitu petugas teknis yang akan memberikan
bantuan penunjang yang sifatnya umum. Contoh : pengamanan
kelistrikan, pemenuhantenagalistrik, bantuan komunikasi serta
bantuan umum yang lain yang dibutuhkan saat bencana.
g. Tim KhususTim khusus terdiri dari petugas perawat di kamar
operasi.
Bila ada operasi yang sedang berlangsung dan operasi harus
diselasaikan maka operasi diselesaikan dan ditutup sementara.
Bila tidak ada operasi / operasi baru dimulai maka operasi
dihentikan dan dilakukan evakuasi pasien oleh petugas kamar operasi
sesuai ketentuan.
Bila korban bencana dari luar rumah sakit maka perawat kamar
operasi berperan menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan operasi
baik kamar operasi yang akan digunakan tim operasi yaitu dokter
anastesi dan dokter operator dll.
Tugas petugas kamar operasi :
Mengupayakan tenaga listrik tetap terjamin dengan berkoordinasi
petugas teknik
Berkoordinasi dengan pimpinan disaster untuk kondisi dan situasi
bencana
Wewenang :
Petugas kamar operasi berwenang menghentikan kegiatan operasi
dan mengevakuasi pasien bilamana situasi bencana tidak memungkinkan
lagi.
8. Skema Disaster Plan di RSUD Karanganyar
Setelah pemberian materi oleh dr.Ambar, beliau meminta kami ke
ruang rekam medis untuk mendapatkan data tentang 10 besar penyakit
baik rawat jalan maupun rawat inap di RSUD Karanganyar.BAB III
SIMPULAN SARANI. SIMPULAN
Dari kegiatan yang dilakukan oleh dokter muda kepaniteraan
klinik ilmu kesehatan masyarakat universitas sebelas maret, dapat
disimpulkan bahwa kegiatan ini membantu dokter muda dalam:
a. mengetahui sistem pelayanan kesehatan di rumah sakitb.
mengetahui fungsi rumah sakit sebagai klinik utamac. mengetahui
sistem rujukan dan koordinasi antar sistem kesehatand. mengetahui
penanggulangan bencana audit medik
II. SARANa. RSUD Karanganyar sebagai pelayanan kesehatan tingkat
sekunder diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan.b. Sosialisasi BPJS diharapkan dapat lebih
ditingkatkanDAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik KedokteranUU RI
No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
WHO, 2012, Medicines, WHO, Geneva,
http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/ Direktorat
Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen
Kesehatan RI, 2006, 'Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1027/Menkes/SK/IX/2004' Depkes RI, Jakarta
Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. 2003. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu
Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2, Mei. Jakarta : Rineka Cipta.
Tim Skills Lab, 2013. Buku Pedoman Keterampilan Klinik Semester
VI. Surakarta: FK UNS
Permenkes RI No. 340 tahun 2010 tentang Rumah SakitDIREKTUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PERENCANAA DAN ANGGARAN
BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN
BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NONMEDIK
BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN
SEKSI PERBENDAHARAAN DAN AKUTANSI
SUB BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA
BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN HUKUM, INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN
Tingkat 3
RSUD Propinsi/Pusat
Depkes/Dinkes Propinsi
Tingkat 1 Tingkat 1
Puskesmas. Dokter Umum/Keluarga
Puskesmas. Dokter Umum/Keluarga
Individu Individu
Yankes
Individu
Sakabhakti
Masyarakat Masyarakat
Posyandu
Polindes
Posyandu
sakabhakti
Tingkat 2 Tingkat 2
RSUD Kab/Kota, BP4,
BKMM, BKKM. Sentra P3T,
Klinik Swasta
Dinkes kab/Kota
BP4, BKMM, BKKM
Sentra P3T
YA
TUNDA
Dapat berjalan?
Bernafas?
EXPECTANT
Bebaskan jalan nafas
Bernafas?
Tidak
Tidak
Tidak
tidak
Frekuensi?
Pengisian kapiler?
Dapat diperintah?
SEGERA
TUNDA
SEGERA
EXPECTANT
Kontrol perdarahan
YA
>30x/mnt
2 detik
YA
YA
Merah
Kuning
Hijau
Hitam
TRIAGE
KorbanBencana/ Musibah massal
34