LAPORAN KEGIATAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VII DPR … · laporan kegiatan kunjungan spesifik komisi vii dpr ri ke pt wilmar nabati indonesia provinsi jawa timur masa persidangan

LAPORAN KEGIATAN

KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VII DPR RI

KE PT WILMAR NABATI INDONESIA

PROVINSI JAWA TIMUR

MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2018-2019

19 – 21 OKTOBER 2018

SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2018

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak 1 September 2018 pemerintah telah memberlakukan kebijakan

mandatori perluasan bahan bakar minyak solar dengan campuran 20 persen

minyak sawit alias B20. Program mandatori Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis

biodiesel sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar pada

sektor PSO, Non PSO, industri dan komersial, serta pembangkit listrik

merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan

pengembangan energi baru dan terbarukan. Tidak hanya mengurangi konsumsi

bahan bakar fosil dan memberikan penghematan devisa melalui pengurangan

impor solar, implementasi mandatori BBN diharapkan dapat memperbaiki

kualitas lingkungan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pemanfaatan

ekonomi sawit.

Melalui optimalisasi dan perluasan pemanfaatan B20 ini, diperkirakan

penyerapan biodiesel untuk sektor PSO dan nonPSO tahun 2018 sebesar 3,92

juta KL dengan proyeksi penghematan sekitar USD 2 miliar pada sisa 4 bulan

terakhir tahun 2018. Pada periode September-Desember 2018 Pemerintah

menetapkan pengadaan B20 sebanyak 940.407 KL

Program B20 tersebut akan diproduksi oleh 19 Badan Usaha (BU)

produsen biodiesel jenis fatty acid methyl ester (FAME), diantaranya adalah PT

Wilmar Nabati Indonesia dan akan disalurkan ke pengguna melalui 11 Badan

Usaha (BU) penyalur BBM, diantaranya, PT Pertamina (persero) dan PT AKR

Corporindo Tbk,

Pemerintah juga menetapkan sanksi bagi BU BBM yang tidak menyalurkan

B20 sebesar Rp 6.000 per liter. Begitu pun dengan BU BBN yang tidak

menyalurkan FAME atau unsur nabati juga bisa dikenai sanksi Rp 6.000 per

liter. Bagi BU BBM dan BBN yang tidak mengikuti ketentuan mandatori

perluasan B20 juga bisa kena sanksi pencabutan izin usaha.

Untuk memayungi kebijakan B20 tersebut pemerintah telah menerbitkan 4

(empat) peraturan:

1. Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2018 tentang perubahan kedua

atas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan

Dana Perkebunan Kelapa Sawit

2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan

Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka

Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa

Sawit

3. Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1935 K/10/MEM/2018 tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 1803 K/10/MEM/2018

tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dan

Alokasi Besaran Volume untuk Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis

Biodiesel pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk

Periode Mei-Oktober 2018.

4. Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018 tentang

Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Jenis

Bahan Bakar Minyak Umum Periode September-Desember 2018

tertanggal 27 Agustus 2018.

Keempat peraturan tersebut secara lengkap memayungi pelaksanaan

kebijakan perluasan mandatori biodiesel B20, mulai dari aspek penghimpunan

dana sawit yang digunakan untuk membiayainya, hingga teknis pelaksanaan di

lapangan, termasuk mengenai sanksi bagi pihak terkait yang tidak

melaksanakannya.

Namun demikian, dalam implementasinya, program B20 ini terdapat

beberapa kendala, baik produsen FAME maupun penyalur. Ketersediaan

pasokan BBN dan terlambatnya suplai FAME atau atau bahan campuran

biodiesel 20 persen (B20) dari beberapa BU BBN di lokasi-lokasi pencampuran

misalnya di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) BU BBM, seperti PT

Pertamina (Persero) menjadi masalah terbesar. Berdasarkan data PT

Pertamina, hingga 25 September 2018, PT Pertamina baru menerima pasokan

sejumlah 224.607 kiloliter (KL) atau sekitar 62 persen dari target periode 1-25

September 2018 sebesar 359.734 KL. Padahal, PT Pertamina mengklaim

sebanyak 112 TBBM dan penyalur PT AKR Corporindo Tbk yang tersebar di

seluruh Indonesia telah siap menyalurkan biodiesel yang tahun ini diperkirakan

akan mencapai 3,02 juta KL.

Selain itu, hingga kini, pemerintah tidak tegas menjatuhkan sanksi pada BU

penyalur BBM maupun BU BBN tidak memenuhi target pemenuhan

implementasi program B20. Hal ini dikarenakan masalah keterlambatan

pengiriman pasokan FAME ke BU BBM disebabkan oleh beberapa faktor. Salah

satunya, masalah koordinasi dan pengadaan kapal yang membutuhkan waktu.

Kemudian, untuk mengefisienkan waktu pengiriman, pemerintah perlu

melakukan evaluasi alokasi pengadaan FAME ke BU BBM yang telah ditetapkan

sebelumnya. Artinya, pemasok biodiesel ke badan usaha penyalur BBM

diupayakan yang terdekat agar pengiriman pasokan bisa lebih cepat.

Mempertimbangkan sisi pentingnya pengawasan terhadap implementasi

kebijakan mandatori perluasan B20, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk

melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Wilmar Nabati Indonesia di Provinsi

Jawa Timur. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan informasi penting

terkait kendala-kendala yang dihadapai dalam implementasi kebijakan B20

tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam Rapat

Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra-mitra terkait sesuai dengan

fungsinya.

B. DASAR HUKUM KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan Hasil

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 perubahan atas UU No.14 tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR

RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

3. Keputusan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tanggal 20 Agustus 2018

tentang Agenda kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan diadakannya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI

ke PT Wilmar Nabati Indonesia di Provinsi Jawa Timur adalah mengetahui

produksi biodiesel jenis FAME serta masalah-masalah yang dihadapi dalam

implementasi kebijakan mandatori perluasan B20. Hasil kegiatan Kunjungan

Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi referensi untuk

ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat Komisi VII DPR

RI dengan mitra terkait.

C. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Wilmar

Nabati Indonesia di Provinsi Jawa Timur adalah tanggal 19 – 20 Oktober 2018.

Adapun agenda tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI selama

berada di PT Wilmar Nabati Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Peninjauan lapangan PT Wilmar Nabati Indonesia

2. Pertemuan dengan Dirjen Migas, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI

Eselon I Kementerian LHK RI, Direktur Utama PT Wilmar Nabati Indonesia,

Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT AKR Corporindo Tbk.

(Jadwal Terlampir)

V. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Jawa Timur adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi secara

komprehensif terutama kegiatan produksi biodiesel jenis FAME di PT Wilmar

Nabati Indonesia di Provinsi Jawa Timur dan masalah implementasi kebijakan

mandatori perluasan B20 secara umum.

Hasil kegiatan kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan bisa

menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI

dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi,

pengawasan dan anggaran.

F. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi

sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi

kegiatan)

2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan

melihat langsung objek kunjungan.

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta

rekomendasinya.

4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-

rapat Komisi VII DPR RI.

G. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR

RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana terlampir.

DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VII DPR RI

KE PT WILMAR NABATI INDONESIA DI PROVINSI JAWA TIMUR MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2018-2019

TANGGAL 19 s/d 21 September 2018

NO

.

NAMA NO.

ANGG.

FRAKSI JABATAN

1. SYAIKHUL ISLAM ALI. Lc, M.Sosio 03 PKB KETUA TIM

2. DONY MARYADI OEKON 107 PDI'P ANGGOTA

3. Dr. Ir. H FADEL MUHAMMAD 317 GOLKAR ANGGOTA

4. IVAN DOLY GULTOM 262 GOLKAR ANGGOTA

5. Drs. KH. NAWAFIE SALEH, SE . MM 269 GOLKAR ANGGOTA

6. MAHYUDIN, ST, MM 307 GOLKAR ANGGOTA

7. BAMBANG HARYADI, SE 387 GERINDRA ANGGOTA

8. RAMSON SIAGIAN 362 GERINDRA ANGGOTA

9. SAYED ABUBAKAR S. ASSEGAF 404 DEMOKRAT ANGGOTA

10. H. TOTOK DARYANTO, S.E 489 PAN ANGGOTA

11. Ir. H TJATUR SAPTO EDY, MT 481 PAN ANGGOTA

12. PEGGI PATRICIA PATTIPI 83 PKB ANGGOTA

13. H. MUHAMMAD YUDI KOTOUCKY 123 PKS ANGGOTA

14. DR. KURTUBI, SE, M. Sp. M.Sc 26 NASDEM ANGGOTA

15. dr. ARI YUSNITA 31 NASDEM ANGGOTA

BAGIAN II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN

Pertemuan dengan Dirjen Migas, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI Eselon I

Kementerian LHK RI, Direktur Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Direksi PT

Pertamina (Persero), Direksi PT AKR Corporindo Tbk. dilanjutkan dengan

peninjaun lapangan PT Wilmar Nabati Indonesia. Dalam pertemuan tersebut

mendapat informasi dan catatan sebaga berikut.

1. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menggalakkan program mandatori

pemanfaatan Bahan Bakar Nabati sejak tahun 2006, dengan tujuan utama yaitu

meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengoptimalkan sumber daya

hayati yang ada di Indonesia yang berpotensi dapat mengurangi ketergantungan

impor bahan bakar fossil, serta untuk mengurangi emisi gas buang.

2. Program mandatori telah dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 32

Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar

Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah terakhir

kali dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

3. Saat ini program mandatori telah berjalan untuk Bahan Bakar Nabati jenis

Biodiesel yang didukung adanya insentif dari BPDPKS, dimana mulai awal tahun

2016 persentase pencampuran Biodiesel ke dalam BBM jenis minyak solar yang

diterapkan sebesar 20% (B20) untuk sektor transportasi dan industri serta 30%

(B30) untuk sektor pembangkit listrik, dan mulai 1 September 2018 perluasan

mandatori B20 ke sektor Non PSO.

4. Saat ini terdapat 25 BU BBN yang aktif berproduksi dengan total kapasitas

terpasang sebesar 12,06 juta KL/Tahun, yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa,

Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Produksi Biodiesel pada tahun 2017 sebesar

3.416.417 KL dengan realisasi domestik sebesar 2.571.569 KL dan ekspor

187.349 KL. Sedangkan untuk tahun 2018 (update data s.d. Agustus 2018)

produksi Biodiesel sebesar 3.495.833 KL dengan realisasi domestik 1.781.850

KL dan ekspor 1.088.883 KL.

5. PT Wilmar Nabati Indonesia (PT WINA) merupakan salah satu BU BBN Jenis

Biodiesel holding company milik Wilmar Group yang memiliki Izin Usaha Niaga

berdasarkan Kepdirjen EBTKE nomor 632 K/10/DJE/2015 tentang Perubahan

Atas Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor

23985.K/10/DJM.O/2010 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Sebagai Bahan Bakar Lain. PT WINA memiliki unit produksi Biodiesel dengan

kapasitas terpasang sebesar 1.499.000 MT/Tahun atau setara 1.665.517

KL/Tahun. Selain PT WINA, Wilmar Group juga memiliki BU BBN jenis Biodiesel

lainnya yaitu:

a. PT Wilmar Bioenergi Indonesia, berlokasi di Dumai, Riau dan memiliki

kapasitas terpasang sebesar 1.395.000 MT/Tahun atau setara 1.603.448

KL/Tahun.

b. PT Multi Nabati Sulawesi, berlokasi di Bitung, Sulawesi Utara dan memiliki

kapasitas terpasang 414.000 MT/Tahun atau setara 475.862 KL/Tahun.

6. Berdasarkan Pengadaan Biodiesel PSO Periode Mei–Desember 2018, PT WINA

mendapatkan volume alokasi untuk menyuplai BU BBM:

a. PT Pertamina (Persero) dengan volume 281.452 KL;

b. PT AKR Corporindo Tbk. dengan volume 5.267 KL.

Untuk pengadaan Biodiesel Non PSO Periode September–Desember 2018, PT

WINA mendapatkan alokasi untuk menyuplai BU BBM:

a. PT Pertamina (Persero) dengan volume 86.248 KL;

b. PT AKR Corporindo Tbk dengan volume 38.619 KL;

c. PT Petro Andalan Nusantara dengan volume 12.000 KL.

7. Selain untuk kebutuhan domestik, PT WINA juga melaksanakan kegiatan ekspor

Biodiesel. Pada tahun 2017, PT WINA melakukan ekspor ke negara Vietnam

(1,95 KL), sedangkan pada tahun 2018 telah melakukan ekspor ke negara India

(1.931 KL) dan China (95.483 KL).

EKSPOR BIODIESEL TAHUN 2018

No Bulan Volume

(MT) Volume (KL)

1 Februari 43,000 49,425

2 Maret 41,984 48,257

3 April 110,079 126,528

4 Mei 96,459 110,873

5 Juni 365,764 420,418

6 Juli 289,998 333,330

TOTAL 947,284 1,088,833

No Negara Volume

(MT) Volume (KL)

1 Belgium 29,999 34,482

2 China 409,193 470,337

3 India 5,130 5,896

4 Italy 39,821 45,771

5 Republic of Korea 218 250

6 Malaysia 13,000 14,942

7 Netherlands 133,059 152,942

8 Peru 42,000 48,276

9 Spain 274,864 315,935

TOTAL 947,284 1,088,833

8. Saat ini PT WINA tidak melakukan kegiatan ekspor, produksi Fame 100 erswen

untuk kebutuhan distribusi mandatori B20 dengan harga sebesar Rp. 7341

9. Saat ini produksi dan stok CPO PT WINA sedang tinggi, dengan adanya

program perluasan B20 ini bisa menciptakan tambahan permintaan baru untuk

minyak sawit mentah di dunia.

Produksi Biodiesel PT WINA

Spesifikasi Produk Biodisel PPT WINA

10. 112 Terminal BBM PT Pertamina siap menyalurkan Biosolar. Estimasi

penyerapan FAME PT Pertamina tahun 2018 sebesar 3.279.356 KL dan

pertanggal 16 Oktober telah mencapai 20%. Sementara potensi penyaluran

FAME pada priode Januari-Desember 2019 sebesar 5.300.00 KL

11. Pemerintah sedang mengkaji adanya pelanggran, baik dari Badan Usaha BBN

maupun penyalur. Namun saat ini belum dapat menetapkan langkah atau sanksi

lebih jauh kepada badan usaha tersebut. Ini lantaran pemerintah masih

membuat prosedur penindakan, menyiapkan rekening pembayaran denda,

hingga tim yang akan mengevaluasi implementasi B20.

12. Pemerintah perlu melakukan tindakan tegas dan pengenaan sanksi terhadap

potensi pelanggaran program B20 ini, baik dari Badan Usaha BBN maupun

penyalur. Adapun sanksi yang diberikan sesuai Permen ESDM Nomor 41 Tahun

2018 yaitu denda sebesar Rp 6.000/liter hingga pencabutan izin operasional.

13. Dalam pelaksanaan distrubsi FAME belum memenuhi target yang ditetapkan

karena terdapat beberapa kendala, khususnya untuk distribusi ke PT Freeport

Indonesia dan PT PLN. Beberapa kendala umum, Pertama, adanya

keterbatasan jumlah kapal pengangkut FAME, sehingga perlu waktu untuk

mencari kapal. Kedua, pengiriman biodiesel yang menggunakan double handling

(penanganan ganda). Ketiga, proses administrasi di Direktorat Bea dan Cukai,

antrian sandar kapal, dan bongkar muat kapal, yang memerlukan waktu lama.

Keempat, durasi perjalanan yang sulit diprediksi. Kelima, sarana dan fasilitas

terminal BBM yang sulit terjangkau.

14. Pelaksaan program B20 masih terdapat penolakan dari kalangan industri,

khususnya industri otomotif/mobil truk karena produk biodiesel dapat

mengakibatkan kerusakan, penambahan emisi dan pemborosan pada mesin

serta tidak lolos dalam uji kendaraan (KIR). Untuk itu Pemerintah perlu

melakukan kajian serius untuk meningkatkan kualitas produk biodiesel dari

program mandatori B20 ini.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil kunjungan spesifik ke PT Wilmar Nabati Indonesia di Provinsi Jawa Timur

terdapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI mengaparesiasi program perluasan

mandatori B20 sebagai upaya mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan

memberikan penghematan devisa melalui pengurangan impor solar,

memperbaiki kualitas lingkungan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan

pemanfaatan ekonomi sawit.

2. Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE

Kementerian ESDM RI melakukan kajian serius untuk meningkatkan kualitas

produk biodiesel dari program mandatori B20 ini agar dapat diimplematasik ke

semua industri, khususnya industri otomotif.

3. Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian

ESDM RI melakukan upaya untuk mengatasai kendala distribusi FAME dan

melakukan pengawasan serta tindakan tegas dan pengenaan sanksi terhadap

potensi pelanggaran program B20 ini, baik dari Badan Usaha BBN maupun

penyalur sesuai ketentuan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018.

4. Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk

mengagendakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Kerja dengan

Kementerian ESDM RI dan perusahaan penyalur serta pelaku industri untuk

melakukan pembahasan komprehensif terkait pengawasan implementasi

program perluasan mandatori B20.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi

VII DPR RI ke PT Wilmar Nabati Indonesia di Provinsi Jawa Timur, sebagai bahan

masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya fungsi pengawasan.

Jakarta, Oktober 2018

Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi VII DPR RI

Ketua Tim,

SYAIKHUL ISLAM ALI. Lc, M.Sosio