LAPORAN HASIL PRAKTEK LAPANGAN (INDUSTRI MIGAS & PABUM)

LAPORAN HASIL PRAKTEK LAPANGANINDUSTRI MIGAS & PABUM

PADALOKASI SEMBURAN LUMPUR LAPINDO

Oleh : Kelas MPE I

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL “AKAMIGAS”

TAHUN AKADEMIK 2015/2016

2LAPORAN PRAKTEK LAPANGAN

PADA LOKASI SEMBURAN LUMPUR LAPINDO

BAB I

1. PENDAHULUAN

Puji syukur dipanjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat penyertaan

dan perkenanannya di dalam kehidupan kita, sehingga tugas atau kegiatan

Praktek Lapangan mata kuliah PENGENALAN INDUSTI MIGAS 1 & PANAS BUMI

pada lokasi Lumpur Lapindo Sidoarjo, dapat dilaksanakan dan sukses, tanpa

hambatan dan masalah yang di temui pada saat pelaksanaan kegiatan, yang

dimulai dari keberangkatan, pelaksanaan praktek dan bahkan sampai kepulangan

kami ke tempat asal Asrama Vyatra STEM Akamigas Cepu dan pembuatan laporan

ini.

2. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai

sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah dalam bidang

INDUSTRI MIGAS & PANAS BUMI. seiring dengan berkembangnya dunia

industry dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastuktur dewasa ini ,

sehingga sehubungan dengan hal tersebut maka di pandang perlu untuk

menyiapkan Sumber Daya Manuasia (SDM) yang bekualitas yang melahirkan

tenaga atau pekerja yang professional dan berkopentensi di bidang tersebut.

Dewasa ini, demi pemenuhan akan kebutuhan hidup manusia dilakukan

peningkatan pembangunan dan pengembangan dalam berbagai bidang. Salah

satunya adalah peningkatan pengembangan dalam bidang INDUSTRI MIGAS &

PANAS BUMI di mana bidang inilah yang berperan penting dalam pengambilan

Minyak dan Gas Bumi untuk berbagai industry, yang melalui tahap-tahap yaitu

prospecting, eksplorasi dan kemudian eksploitasi.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Praktek lapangan mata kuliah PENGENALAN INDUSTI MIGAS & PANAS

BUMI, merupakan salah satu agenda kurikuler dalam Tentative Kalender

MIGAS & PANAS BUMI OLEH : KELAS MPE I TA. 2015/2016



Akademik STEM AKAMIGAS Tahun Akademik 2015/2016. Maksud dan tujuan

kegiatan praktek lapangan adalah:

- Untuk memperoleh gambaran nyata tentang penerapan atau

implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh disekolah dan

membandingkan dengan kondisi nyata dilapangan dan sekaligus menguji

ilmu yang diperoleh tersebut;

- Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa, khususnya

terkait dengan materi INDUSTI MIGAS & PANAS BUMI;

- Untuk melihat atau mengenal secara langsung tentang minyak dan gas

bumi bahkan sampai dengan Pemanfaatannya;

- Untuk melatih mahsiswa berfikir secara praktis dan sistematis dalam

menghadapi suatu persoalan dalam bidang Migas dan Panas Bumi.

4. TEMPAT TUJUAN

Lokasi kegiatan praktek lapangan yang dituju adalah Lokasi semburan

lumpur Lapindo berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten

Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan

dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan.

5. TANGGAL PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal, 06 November 2015.

6. PELAKSANAAN KEGIATAN

6.1. Kesampaian Daerah

Lokasi semburan lumpur Lapindo berada di Porong, yang merupakan

bekas lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. Lokasinya dapat diakses

menggunakan transportasi darat (kendaraan roda 4 maupun kereta api) dari

cepu ± 4 jam dari cepu.

6.2. Acara/Agenda

Agenda kegiatan adalah mengetahui secara langsung tentang

Kronologis kejadian semburan lumpur lapindo seacra keseluruhan baik itu




perusahaan yang bertannggungjawab saat itu, Lokasi, Perkiraan penyebab

kejadian, Volume lumpur, Hasil uji lumpur, Dampak, Upaya penanggulangan.

6.3. Pembimbing di Lapangan

Selain Dosen yaitu Bapak EDY UNTORO, Ir., M.T. yang membimbing

kami, ada pembimbing juga dari pihak Masyarakat setempat (selaku warga

korban Lumpur Lapindoi) yaitu

Nama : S A R W I

A l a m a t : RT. 04, RW. 01

D e s a : Siring

yang memandu dan memberikan informasi tentang kronologis kejadian

Lumpur Lapindo dari awal sebelum terjadinya kejadian semburan lumpur itu

terjadi, sampai pada informasi atau perkembangan kondisi terakhir pada

saat itu.




BAB II

7. INFORMASI YANG DIPEROLEH

Banjir lumpur panas Sidoarjo

Banjir lumpur panas Sidoarjo, juga dikenal dengan sebutan Lumpur

Lapindo (Lula) atau Lumpur Sidoarjo (Lusi), adalah peristiwa menyemburnya

lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo

Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa

Timur, Indonesia, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama

beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian,

dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas

perekonomian di Jawa Timur.


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Lumpur_Sidoarjo.JPG&filetimestamp=20060827091658&



7.1. LOKASI

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di

bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota

Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten

Pasuruan) di sebelah selatan.

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar

Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas

Inc sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan

lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang

dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri

punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan

dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan

lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang

belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian

itu adalah akibat pengeboran.

Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan permukiman

dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa

Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol,

jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur

pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya -Malang dan

Surabaya-Banyuwangi.

7.2. PERKIRAAN PENYEBAB KEJADIAN

Ada yang mengatakan bahwa lumpur Lapindo meluap karena kegiatan

PT Lapindo di dekat lokasi itu. Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur

Banjar Panji-1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan

kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh

Medici atas nama Alton International Indonesia, Januari 2006 , setelah menang

tender pengeboran dari Lapindo senilai US$ 24 juta.




Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8.500

kaki (2.590 meter) untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping). Sumur

tersebut akan dipasang selubung bor (casing ) yang ukurannya bervariasi

sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation

loss (hilangnya lumpur dalam formasi) dan kick (masuknya fluida formasi

tersebut ke dalam sumur) sebelum pengeboran menembus formasi Kujung.

Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo “sudah”

memasang casing 30 inci pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inci pada 1.195

kaki, casing (liner) 16 inci pada 2.385 kaki, dancasing 13 3/8 inci pada 3.580

kaki (Lapindo Press Release ke wartawan, 15 Juni 2006). Ketika Lapindo

mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3.580 kaki sampai ke 9.297 kaki,

mereka “belum” memasang casing 9 5/8 inci yang rencananya akan dipasang

tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan formasi

Kujung (8.500 kaki).

Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan

pengeboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka

membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pengeboran mereka di

zona Rembang dengan target pengeborannya adalah formasi Kujung. Padahal

mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Alhasil,

mereka merencanakan memasang casing setelah menyentuh target yaitu

batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor

mereka tidak meng-casing lubang karena kegiatan pemboran masih

berlangsung. Selama pemboran, lumpur overpressure (bertekanan tinggi) dari

formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (blow out) tetapi dapat diatasi

dengan pompa lumpur Lapindo (Medici).




Underground Blowout

(semburan liar bawah

tanah)

Setelah kedalaman

9.297 kaki, akhirnya mata

bor menyentuh batu

gamping. Lapindo

mengira target formasi

Kujung sudah tercapai,

padahal mereka hanya

menyentuh formasi Klitik.

Batu gamping formasi

Klitik

sangat porous (berlubang-lubang). Akibatnya lumpur yang digunakan untuk

melawan lumpur formasi Pucangan hilang (masuk ke lubang di batu gamping

formasi Klitik) atau circulation loss sehingga Lapindo kehilangan/kehabisan

lumpur di permukaan.

Akibat dari habisnya lumpur Lapindo, maka lumpur formasi Pucangan

berusaha menerobos ke luar (terjadi kick). Mata bor berusaha ditarik tetapi

terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standar, operasi pengeboran

dihentikan, perangkap Blow Out Preventer (BOP) di rig segera ditutup dan

segera dipompakan lumpur pengeboran berdensitas berat ke dalam sumur

dengan tujuan mematikan kick. Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi

bertekanan tinggi sudah telanjur naik ke atas sampai ke batas antaraopen-

hole dengan selubung di permukaan (surface casing) 13 3/8 inci. Di

kedalaman tersebut, diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil dan

kemungkinan banyak terdapat rekahan alami (natural fissures) yang bisa

sampai ke permukaan. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus

ke atas melalui lubang sumur disebabkan BOP sudah ditutup, maka fluida


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Ubo.jpg&filetimestamp=20060822101229&



formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah

yaitu melewati rekahan alami tadi dan berhasil. Inilah mengapa surface

blowoutterjadi di berbagai tempat di sekitar area sumur, bukan di sumur itu

sendiri. Perlu diketahui bahwa untuk operasi sebuah kegiatan pengeboran

migas di Indonesia setiap tindakan harus seizin BPMIGAS, semua dokumen

terutama tentang pemasangan casing sudah disetujui oleh BPMIGAS.

Dalam AAPG 2008 International Conference and Exhibition dilaksanakan

di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, tanggal 26-29

Oktober 2008, merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan

oleh American Association of Petroleum Geologists (AAPG) dihadiri oleh ahli

geologi seluruh dunia, menghasilan pendapat ahli: 3 (tiga) ahli dari Indonesia

mendukung gempa Bantul 2006 sebagai penyebab, 42 (empat puluh dua)

suara ahli menyatakan pengeboran sebagai penyebab, 13 (tiga belas) suara

ahli menyatakan kombinasi gempa dan Pengeboran sebagai penyebab, dan

16 (enam belas suara) ahli menyatakan belum bisa mengambil opini. Laporan

audit Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 29 Mei 2007 juga menemukan

kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pengeboran.

7.3. VOLUME LUMPUR

Berdasarkan beberapa pendapat ahli lumpur keluar disebabkan karena

adanya patahan, banyak tempat di sekitar Jawa Timur sampai

ke Madura seperti Gunung Anyar di Madura, "gunung" lumpur juga ada di

Jawa Tengah (Bledug Kuwu). Fenomena ini sudah terjadi puluhan, bahkan

ratusan tahun yang lalu. Jumlah lumpur di Sidoarjo yang keluar dari perut

bumi sekitar 100.000 meter kubik per hari, yang tidak mungkin keluar dari

lubang hasil "pengeboran" selebar 30 cm. Dan akibat pendapat awal

dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia maupun Kementerian Lingkungan

Hidup Indonesia yang mengatakan lumpur di Sidoarjo ini berbahaya,

menyebabkan dibuat tanggul di atas tanah milik masyarakat, yang karena




volumenya besar sehingga tidak mungkin menampung seluruh luapan lumpur

dan akhirnya menjadikan lahan yang terkena dampak menjadi semakin luas.

7.4. HASIL UJI LUMPUR

Berdasarkan pengujian toksikologis di 3 laboratorium terakreditasi

(Sucofindo, Corelab, danBogorlab) diperoleh kesimpulan ternyata lumpur Sidoarjo tidak

termasuk limbah B3 baik untuk

bahan anorganik seperti arsen, barium, boron, timbal, raksa, sianida bebas, dan

sebagainya, maupun untuk untuk bahan organik

seperti trichlorophenol, chlordane, chlorobenzene, kloroform, dan sebagainya. Hasil

pengujian menunjukkan semua parameter bahan kimia itu berada di bawah baku mutu.

Hasil pengujian LC50 terhadap larva udang windu (Penaeus monodon) maupun

organisme akuatik lainnya (Daphnia carinata) menunjukkan bahwa lumpur tersebut tidak

berbahaya dan tidak beracun bagi biota akuatik. LC50 adalah pengujian konsentrasi


BEBERAPA HASIL PENGUJIAN

PARAMETER HASIL UJI MAKSBAKU MUTU

(PP NOMOR 85/1999)

Arsen 0,045 mg/L 5 mg/L

Barium 1,066 mg/L 100 mg/L

Boron 5,097 mg/L 500 mg/L

Timbal 0,05 mg/L 5 mg/L

Raksa 0,004 mg/L 0,2 mg/L

Sianida Bebas 0,02 mg/L 20 mg/L

Trichlorophenol 0,017 mg/L2 mg/L (2,4,6 Trichlorophenol)

400 mg/L (2,4,4 Trichlorophenol)



bahan pencemar yang dapat menyebabkan 50 persen hewan uji mati. Hasil

pengujian membuktikan lumpur tersebut memiliki nilai LC50 antara 56.623,93

sampai 70.631,75 ppm Suspended Particulate Phase (SPP) terhadap larva

udang windu dan di atas 1.000.000 ppm SPP terhadap Daphnia carinata.

Sementara berdasarkan standar EDP-BPPKA Pertamina, lumpur dikatakan

beracun bila nilai LC50-nya sama atau kurang dari 30.000 mg/L SPP.

Di beberapa negara, pengujian semacam ini memang diperlukan untuk

membuang lumpur bekas pengeboran (used drilling mud) ke dalam laut. Jika

nilai LC50 lebih besar dari 30.000 mg/L SPP, lumpur dapat dibuang ke

perairan.

Namun kesimpulan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

menunjukkan hasil berbeda, dari hasil penelitian Walhi dinyatakan bahwa

secara umum pada area luberan lumpur dan sungai Porong telah tercemar

oleh logam kadmium (Cd) dan timbal (Pb) yang cukup berbahaya bagi

manusia apalagi kadarnya jauh di atas ambang batas; dan perlu sangat

diwaspadai bahwa ternyata lumpur Lapindo dan sedimen Sungai Porong

kadar timbalnya sangat besar yaitu mencapai 146 kali dari ambang batas yang

telah ditentukan.

Berdasarkan PP No 41 tahun 1999 dijelaskan bahwa ambang batas PAH

yang diizinkan dalam lingkungan adalah 230 µg/m³ atau setara dengan 0,23

mg/m³ atau setara dengan 0,23 mg/kg. Maka dari hasil analisis di atas

diketahui bahwa seluruh titik pengambilan sampel lumpur Lapindo

mengandung kadar chrysene di atas ambang batas. Sedangkan

untuk benz(a)anthracene hanya terdeteksi di tiga titik yaitu titik 7, 15, dan 20,

yang kesemuanya di atas ambang batas.

Dengan fakta sedemikian rupa, yaitu kadar PAH (chrysene

dan benz(a)anthracene) dalam lumpur Lapindo yang mencapai 2.000 kali di

atas ambang batas bahkan ada yang lebih dari itu. Maka bahaya adanya




kandungan PAH (chrysene dan benz(a)anthracene) tersebut telah

mengancam keberadaan manusia dan lingkungan. Pada akibatnya terjadi:

Bioakumulasi dalam jaringan lemak manusia (dan hewan)

Kulit merah, iritasi, melepuh, dan kanker kulit apabila kontak langsung

dengan kulit

Kanker

Permasalahan reproduksi

Membahayakan organ tubuh seperti hati, paru-paru, dan kulit

Dampak PAH dalam lumpur Lapindo bagi manusia dan lingkungan

mungkin tidak akan terlihat sekarang, tetapi 5 hingga 10 tahun ke depan.

Yang paling berbahaya akibat keberadaan PAH ini antara lain, dapat

mengancam kehidupan anak cucu, khususnya bagi mereka yang tinggal di

sekitar semburan lumpur Lapindo beserta ancaman terhadap kerusakan

lingkungan. Namun sampai Mei 2009 atau tiga tahun dari kejadian awal

ternyata belum terdapat adanya korban sakit atau meninggal akibat lumpur

tersebut.

Hasil analisis logam pada materi.

PARAMETER SATUAN

KEP. MENKES NO.

907/2002

LUMPUR LAPINDO

AIR LUMPUR LAPINDO

SEDIMEN SUNGAI PORONG

AIR SUNGAI PORONG

Kromium (Cr) mg/L 0,05 nd nd nd nd

Kadmium (Cd) mg/L 0,003 0,3063 0,0314 0,2571 0,0271

Tembaga (Cu) mg/L 1 0,4379 0,008 0,4919 0,0144

Timbal (Pb) mg/L 0,05 7,2876 0,8776 3,1018 0,6949




7.5. Dampak PETA SEMBURAN


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Peta_Semburan_Lumpur.jpg&filetimestamp=20061102070640&



Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi

masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah

mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun

membuat tanggul sebesar Rp. 6 triliun.

Lumpur menggenangi 16 desa di tiga kecamatan. Semula hanya

menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang

membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta

rusaknya areal pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana

pendidikan dan Markas Koramil Porong. Hingga bulan Agustus 2006,

luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan

di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga

yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa

mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan

77 unit rumah ibadah terendam lumpur.

Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur hingga Agustus

2006 antara lain: lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo

dan Kedungcangkring; lahan padi seluas 172,39 ha di Siring,

Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan

Pejarakan Jabon; serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7

ekor kijang.

Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas

produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang

tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini.

Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga

terancam tak bekerja.




Tidak berfungsinya sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil

Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan

listrik dan telepon)

Rumah/tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak

sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142,

Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah

18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo),

pabrik 15, masjid dan musala 15 unit.

Kerusakan lingkungan terhadap wilayah yang tergenangi, termasuk

areal persawahan

Pihak Lapindo melalui Imam P. Agustino, Gene-ral Manager PT Lapindo

Brantas, mengaku telah menyisihkan US$ 70 juta (sekitar Rp 665 miliar)

untuk dana darurat penanggulangan lumpur.

Akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur, pipa

air milik PDAM Surabaya patah .

Meledaknya pipa gas milik Pertamina akibat penurunan tanah karena

tekanan lumpur dan sekitar 2,5 kilometer pipa gas terendam.

Ditutupnya ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga waktu yang tidak

ditentukan, dan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, yaitu

melalui Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong.

Tak kurang 600 hektare lahan terendam.

Sebuah SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi) milik PT PLN dan

seluruh jaringan telepon dan listrik di empat desa serta satu jembatan di

Jalan Raya Porong tak dapat difungsikan.

Penutupan ruas jalan tol ini juga menyebabkan terganggunya jalur

transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain

di bagian timur pulau Jawa. Ini berakibat pula terhadap aktivitas produksi di

kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah

satu kawasan industri utama di Jawa Timur.




7.6. UPAYA PENANGGULANGAN

Rumah yang terendam lumpur panas

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur,

diantaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan

lumpur. Namun, lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-

waktu tanggul dapat jebol, yang mengancam tergenanginya lumpur pada

permukiman di dekat tanggul. Jika dalam tiga bulan bencana tidak tertangani,

adalah membuat waduk dengan beton pada lahan seluas 342 hektare, dengan

mengungsikan 12.000 warga. Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan,

untuk menampung lumpur sampai Desember 2006, mereka menyiapkan 150

hektare waduk baru. Juga ada cadangan 342 hektare lagi yang sanggup

memenuhi kebutuhan hingga Juni 2007. Akhir Oktober, diperkirakan volume

lumpur sudah mencapai 7 juta m3.Namun rencana itu batal tanpa sebab yang

jelas.

Badan Meteorologi dan Geofisika meramal musim hujan bakal datang

dua bulanan lagi. Jika perkira-an itu tepat, waduk terancam kelebihan daya

tampung. Lumpur pun meluap ke segala arah, mengotori sekitarnya.


https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Home_sunk_by_mud_flow.JPG



Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) memperkirakan, musim hujan

bisa membuat tanggul jebol, waduk-waduk lumpur meluber, jalan tol

terendam, dan lumpur diperkirakan mulai melibas rel kereta. Ini adalah

bahaya yang bakal terjadi dalam hitungan jangka pendek.

Sudah ada tiga tim ahli yang dibentuk untuk memadamkan lumpur

berikut menanggulangi dampaknya. Mereka bekerja secara paralel. Tiap tim

terdiri dari perwakilan Lapindo, pemerintah, dan sejumlah ahli dari beberapa

universitas terkemuka. Di antaranya, para pakar dari ITS, Institut Teknologi

Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Tim Satu, yang menangani

penanggulangan lumpur, berkutat dengan skenario pemadaman. Tujuan

jangka pendeknya adalah memadamkan lumpur dan mencari penyelesaian

cepat untuk jutaan kubik lumpur yang telah terhampar di atas tanah.

7.6.1. Skenario penghentian semburan lumpur

Ada pihak-pihak yang mengatakan luapan lumpur ini bisa

dihentikan, dengan beberapa skenario dibawah ini, namun asumsi

luapan bisa dihentikan sampai tahun 2009 tidak berhasil sama sekali,

yang mengartikan luapan ini adalah fenomena alam.

Skenario pertama,

Menghentikan luapan lumpur dengan

menggunakan snubbing unit pada sumur Banjar Panji-

1. Snubbing unit adalah suatu sistem peralatan bertenaga

hidraulik yang umumnya digunakan untuk pekerjaan well-

intervention & workover (melakukan suatu pekerjaan ke dalam

sumur yang sudah ada). Snubbing unit ini digunakan untuk

mencapai rangkaian mata bor seberat 25 ton dan panjang 400

meter yang tertinggal pada pemboran awal. Diharapkan bila

mata bor tersebut ditemukan maka ia dapat didorong masuk ke




dasar sumur (9297 kaki) dan kemudian sumur ditutup dengan

menyuntikan semen dan lumpur berat. Akan tetapi skenario ini

gagal total. Rangkaian mata bor tersebut berhasil ditemukan di

kedalaman 2991 kaki tetapi snubbing unit gagal mendorongnya

ke dalam dasar sumur.

Skenario kedua

Dilakukan dengan cara melakukan pengeboran miring

(sidetracking) menghindari mata bor yang tertinggal tersebut.

Pengeboran dilakukan dengan menggunakan rig milik PT

Pertamina (Persero). Skenario kedua ini juga gagal karena telah

ditemukan terjadinya kerusakan selubung di beberapa

kedalaman antara 1.060-1.500 kaki, serta terjadinya pergerakan

lateral di lokasi pemboran BJP-1. Kondisi itu mempersulit

pelaksanaan sidetracking. Selain itu muncul gelembung-

gelembung gas bumi di lokasi pemboran yang dikhawatirkan

membahayakan keselamatan pekerja, ketinggian tanggul di

sekitar lokasi pemboran telah lebih dari 15 meter dari

permukaan tanah sehingga tidak layak untuk ditinggikan lagi.

Karena itu, Lapindo Brantas melaksanakan penutupan secara

permanen sumur BJP-1.

Skenario ketiga,

Pada tahap ini, pemadaman lumpur dilakukan dengan

terlebih dulu membuat tiga sumur baru (relief well). Tiga lokasi

tersebut antara lain: Pertama, sekitar 500 meter barat daya

Sumur Banjar Panji-1. Kedua, sekitar 500 meter barat barat laut

sumur Banjar Panji 1. Ketiga, sekitar utara timur laut dari Sumur

Banjar Panji-1. Sampai saat ini skenario ini masih dijalankan.

Ketiga skenario beranjak dari hipotesis bahwa lumpur berasal

dari retakan di dinding sumur Banjar Panji-1. Padahal ada




hipotesis lain, bahwa yang terjadi adalah fenomena gunung

lumpur (mud volcano), seperti di Bledug

Kuwu di Purwodadi, Jawa Tengah. Sampai sekarang, Bledug

Kuwu terus memuntahkan lumpur cair hingga membentuk rawa.

Rudi Rubiandini, anggota Tim Pertama, mengatakan bahwa

gunung lumpur hanya bisa dilawan dengan mengoperasikan

empat atau lima relief well sekaligus. Semua sumur dipakai

untuk mengepung retakan-retakan tempat keluarnya lumpur.

Kendalanya pekerjaan ini mahal dan memakan waktu.

Contohnya, sebuah rig (anjungan pengeboran) berikut ongkos

operasionalnya membutuhkan Rp 95 miliar. Biaya bisa

membengkak karena kontraktor dan rental alat pengeboran

biasanya memasang tarif lebih mahal di wilayah berbahaya.

Paling tidak kelima sumur akan membutuhkan Rp 475 miliar.

Saat ini pun sulit mendapatkan rig yang menganggur di tengah

melambungnya harga minyak.

Rovicky Dwi Putrohari, seorang geolog independen, menulis

bahwa di lokasi sumur Porong-1, tujuh kilometer sebelah timur

Banjar Panji-1, terlihat tanda-tanda geologi yang menunjukkan

luapan lumpur pada zaman dulu, demikian analisisnya. Rovicky

mencatat sebuah hal yang mencemaskan: semburan lumpur di

Porong baru berhenti dalam rentang waktu puluhan hingga

ratusan tahun.

Dalam dokumen Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan

tertanggal 29 Mei 2007 disebutkan temuan-temuan bahwa

upaya penghentian semburan lumpur tersebut dengan teknik

relief well tidak berhasil disebabkan oleh faktor-faktor

nonteknis, diantaranya: peralatan yang dibutuhkan tidak

disediakan. Senada dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan,




Rudi Rubiandini juga menyatakan bahwa upaya penghentian

semburan lumpur dengan teknik relief well tersebut tidak

dilanjutkan dengan alasan kekurangan dana.

7.6.2. Antisipasi kegagalan menghentikan semburan lumpur

Jika skenario penghentian lumpur terlambat atau gagal maka

tanggul yang disediakan tidak akan mampu menyimpan lumpur panas

sebesar 126.000 m³ per hari. Pilihan penyaluran lumpur panas yang

tersedia pada pertengahan September 2006 hanya tinggal dua. Skenario

ini dibuat kalau luapan lumpur adalah kesalahan manusia, seandainya

luapan lumpur dianggap sebagai fenomena alam, maka skenario yang

wajar adalah 'bagaimana mengalirkan lumpur ke laut' dan belajar

bagaimana hidup dengan lumpur.

Pilihan pertama

Adalah meneruskan upaya penangangan lumpur di lokasi

semburan dengan membangun waduk tambahan di sebelah

tanggul-tanggul yang ada sekarang. Dengan sedikit upaya untuk

menggali lahan ditempat yang akan dijadikan waduk tambahan

tersebut agar daya tampungnya menjadi lebih besar.

Masalahnya, untuk membebaskan lahan disekitar waduk

diperlukan waktu, begitu juga untuk menyiapkan tanggul yang

baru, sementara semburan lumpur secara terus menerus, dari

hari ke hari, volumenya terus membesar.

Pilihan kedua

Adalah membuang langsung lumpur panas itu ke Kali

Porong. Sebagai tempat penyimpanan lumpur, Kali Porong ibarat

waduk yang telah tersedia, tanpa perlu digali, memiliki potensi

volume penampungan lumpur panas yang cukup besar. Dengan

kedalaman 10 meter di bagian tengah kali tersebut, bila




separuhnya akan diisi lumpur panas Sidoarjo, maka potensi

penyimpanan lumpur di Kali Porong sekitar 300.000 m³ setiap

kilometernya. Dengan kata lain, kali Porong dapat membantu

menyimpan lumpur sekitar 5 juta m³, atau akan memberikan

tambahan waktu sampai lima bulan bila volume lumpur yang

dipompakan ke Kali Porong tidak melebihi 50.000 m³ per hari.

Bila yang akan dialirkan ke Kali Porong adalah keseluruhan

lumpur yang menyembur sejak awal Oktober 2006, maka

volume lumpur yang akan pindah ke Kali Porong mencapai 10

juta m³ pada bulan Desember 2006. Volume lumpur yang begitu

besar membutuhkan frekuensi dan volume penggelontoran air

dari Sungai Brantas yang tinggi, dan kegiatan pengerukan dasar

sungai yang terus menerus, agar Kali Porong tidak berubah

menjadi waduk lumpur. Sedangkan untuk mencegah

pengembaraan koloida lumpur Sidoarjo di perairan Selat

Madura, diperlukan upaya pengendapan dan stabilisasi lumpur

tersebut di kawasan pantai Sidoarjo.

Para pakar yang melakukan simposium di ITS pada minggu kedua

September, menyampaikan informasi bahwa kawasan pantai di

Kabupaten Sidoarjo mengalami proses reklamasi pantai secara

alamiah dalam beberapa dekade terakhir disebabkan oleh

proses sedimentasi dan dinamika perairan Selat Madura. Setiap

tahunnya, pantai Sidoarjo bertambah 40 meter. Sehingga upaya

membentuk kawasan lahan basah di pantai yang terbuat dari

lumpur panas Sidoarjo, merupakan hal yang selaras dengan

proses alamiah reklamasi pantai yang sudah berjalan beberapa

dekade terakhir.

Dengan mengumpulkan lumpur panas Sidoarjo ke tempat yang

kemudian menjadi lahan basah yang akan ditanami oleh

mangrove, lumpur tersebut dapat dicegah masuk ke Selat




Madura sehingga tidak mengancam kehidupan nelayan tambak

di kawasan pantai Sidoarjo dan nelayan penangkap ikan di Selat

Madura. Pantai rawa baru yang akan menjadi lahan reklamasi

tersebut dikembangkan menjadi hutan bakau yang lebat dan

subur, yang bermanfaat bagi pemijahan ikan, daerah penyangga

untuk pertambakanudang. Pantai baru dengan hutan bakau di

atasnya dapat ditetapkan sebagai kawasan lindung yang menjadi

sumber inspirasi dan sarana pendidikan bagi masyarakat

terhadap pentingnya pelestarian kawasan pantai.

7.6.3. Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur

Pada 9 September 2006, Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono menandatangani surat keputusan pembentukan Tim

Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yaitu Keppres

Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Keppres itu disebutkan, tim dibentuk

untuk menyelamatkan penduduk di sekitar lokasi bencana, menjaga

infrastruktur dasar, dan menyelesaikan masalah semburan lumpur

dengan risiko lingkungan paling kecil. Tim dipimpin Basuki Hadi

Muljono, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen

Pekerjaan Umum, dengan tim pengarah sejumlah menteri, diberi

mandat selama enam bulan. Seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas tim

nasional ini dibebankan pada PT Lapindo Brantas. Namun upaya Timnas

yang didukung oleh Rudi Rubiandini ternyata gagal total walaupun telah

menelan biaya 900 miliar rupiah.

7.6.4. Keputusan Pemerintah

Rapat Kabinet pada 27 September 2006 akhirnya memutuskan

untuk membuang lumpur panas Sidoarjo langsung ke Kali Porong.

Keputusan itu dilakukan karena terjadinya peningkatan volume

semburan lumpur dari 50.000 meter kubik per hari menjadi 126.000




meter kubik per hari, untuk memberikan tambahan waktu untuk

mengupayakan penghentian semburan lumpur tersebut dan sekaligus

mempersiapkan alternatif penanganan yang lain, seperti pembentukan

lahan basah (rawa) baru di kawasan pantai Kabupaten Sidoarjo.

7.6.5. Pendapat Kontra pembuangan lumpur secara langsung

Banyak pihak menolak rencana pembuangan ke laut ini,

diantaranya Walhi [5] dan ITS [6]. Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy

Numberi, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, 5

September 2006, menyatakan luapan lumpur Lapindo mengakibatkan

produksi tambak pada lahan seluas 989 hektare di dua kecamatan

mengalami kegagalan panen. Departemen Kelautan dan Perikanan

(DKP) memperkirakan kerugian akibat luapan lumpur pada budidaya

tambak di kecamatan Tanggulangin dan Porong Sidoarjo, Jawa Timur,

mencapai Rp10,9 miliar per tahun. Dan rencana pembuangan lumpur

yang dilakukan dengan cara mengalirkannya ke laut melalui Sungai

Porong, bisa mengakibatkan dampak yang semakin meluas yakni

sebagian besar tambak di sepanjang pesisir Sidoarjo dan daerah

kabupaten lain di sekitarnya, karena lumpur yang sampai di pantai akan

terbawa aliran transpor sedimen sepanjang pantai.

Dampak lumpur itu bakal memperburuk kerusakan ekosistem

Sungai Porong. Ketika masuk ke laut, lumpur otomatis mencemari Selat

Madura dan sekitarnya. Areal tambak seluas 1.600 hektare di pesisir

Sidoarjo akan terpengaruh.

Alternatif yang sudah dikaji lembaga seperti Institut Teknologi Sepuluh

Nopember Surabaya, dengan memisahkan air dari endapan lumpur lalu

membuang air ke laut. Lumpur itu mengandung 70 persen air, sisanya

bahan endapan. Kalau air bisa dibuang ke laut, tentu danau

penampungan tak perlu diperlebar, dan tekanan pada tanggul bisa




dikurangi. Sampai tahun 2009 ternyata teori itu tidak bisa membuktikan

adanya dampak tersebut.

7.7. PENETAPAN TERSANGKA

Dalam kasus ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan tiga belas

tersangka yakni:

1. Edi Sutriono selaku Drilling Manager PT Energi Mega Persada,

Tbk.

2. Nur Rochmat Sawolo selaku Vice President Drilling Share

Services PT Energi Mega Persada, Tbk.

3. Rahenod selaku Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa.

4. Slamet B.K. selaku Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa.

5. Subie selaku Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa.

6. Slamet Riyanto selaku Project Manager PT Medici Citra Nusa.

7. Yenny Nawawi selaku Dirut PT Medici Citra Nusa.

8. Sulaiman bin H.M. Ali selaku Rig Superintendent PT Tiga Musim

Mas Jaya.

9. Sardianto selaku Tool Pusher PT Tiga Musim Mas Jaya.

10. Lilik Marsudi selaku Driller PT Tiga Musim Mas Jaya.

11. Willem Hunila selaku Company Man Lapindo Brantas, Inc.

12. Imam Pria Agustino selaku General Manager Lapindo Brantas,

Inc.

13. Aswan Pinayungan Siregar selaku mantan General Manager

Lapindo Brantas, Inc.

Namun perkara pidana tersebut dihentikan oleh penyidik Polda

Jawa Timur dengan alasan bahwa dalam perkara perdatanya gugatan

YLBHI dan Walhi kepada Lapindo dan pemerintah telah gagal. Selain itu,

adanya perbedaan pendapat para ahli. Gerakan Menutup Lumpur

Lapindo pernah mengajukan nama-nama ahli tambahan, para ahli




terkemuka Indonesia dan luar negeri yang tergabung dalam Engineer

Drilling Club (EDC) yang mendukung fakta kesalahan pemboran

berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, tetapi

ditolak oleh penyidik Polda Jawa Timur (tidak ditanggapi).

Para tersangka dijerat Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP dan UU No

23/1997 Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 42 tentang pencemaran lingkungan,

dengan ancaman hukum 12 tahun penjara. Wakil Kepala Divisi Humas

Polri Brigjen Anton Bachrul Alam yang sejak tahun 2009 menjadi

Kapolda Jawa Timur, mengatakan bahwa UU pencemaran ini sudah

termasuk kejahatan korporasi karena merusak lingkungan hidup.

7.8. KRITIK

Pemerintah dianggap tidak serius menangani kasus luapan lumpur

panas ini. Masyarakat adalah korban yang paling dirugikan, karena

mereka harus mengungsi dan kehilanganmata pencaharian tanpa

adanya kompensasi yang layak. Pemerintah hanya membebankan

kepada Lapindo pembelian lahan bersertifikat dengan harga berlipat-

lipat dari hargaNJOP yang rata-rata harga tanah di bawah Rp100 ribu—

dibeli oleh Lapindo sebesar Rp1 juta dan bangunan Rp1,5 juta masing-

masing per meter persegi. untuk 4 desa (Kedung Bendo, Renokenongo,

Siring, dan Jatirejo) sementara desa-desa lainnya ditanggung APBN, juga

penanganan infrastruktur yang rusak. Hal ini dianggap wajar karena

banyak media hanya menuliskan data yang tidak akurat tentang

penyebab semburan lumpur ini.

Salah satu pihak yang paling mengecam penanganan bencana

lumpur Lapindo adalah aktivis lingkungan hidup. Selain mengecam

lambatnya pemerintah dalam menangani lumpur, mereka juga

menganggap aneka solusi yang ditawarkan pemerintah dalam

menangani lumpur akan melahirkan masalah baru, salah satunya adalah




soal wacana bahwa lumpur akan dibuang ke laut karena tindakan

tersebut justru berpotensi merusak lingkungan sekitar muara.

PT Lapindo Brantas Inc. sendiri lebih sering mengingkari

perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama dengan korban.

Menurut sebagian media, padahal kenyataannya dari 12.883 buah

dokumen Mei 2009 hanya tinggal 400 buah dokumen yang belum

dibayarkan karena status tanah yang belum jelas. Namun para warga

korban banyak yang menerangkan kepada Komnas HAM dalam

penyelidikannya bahwa para korban sudah diminta

menandatangani kuitansi lunas oleh Minarak Lapindo Jaya, padahal

pembayarannya diangsur belum lunas hingga sekarang. Dalam

keterangannya kepada DPRD Sidoarjo pada Oktober 2010 ini Andi

Darusalam Tabusala mengakui bahwa dari sekitar 13.000 berkas baru

sekitar 8.000 berkas yang diselesaikan kebanyakan dari korban yang

berasal dari Perumtas Tanggulangin Sidoarjo. Hal ini menunjukkan

bahwa banyak keterangan dan penjelasan yang masih simpang siur dan

tidak jelas.




BAB III

8. SARAN & PENUTUP

Seiring dengan berkembangnya dunia industry dan pertumbuhan ekonomi

dan pembangunan infrastuktur dewasa ini yang menuntut kita untuk lebih maju

dalam ilmu teknologi dan sumber daya manusia yang handal dalam memenuhi

permintaan kebutuhan dalam bidang industry pertambangan, maka dipandang

perlu untuk mendukung pemerintah dalam dunia pendidikan, khusus di bidang

pengetahuan Migas dan Panas Bumi, sehingga selain terori yang di dapat pada

sekolah juga harus penting untuk dilaksanakan praktek atau study banding secara

nyata pada dunia Migas.

Kejadian di atas adalah merupakan pengalaman terburuk yang pernah kita

temui dalam dunia industri migas khusus di Indonesia yang berdampak sangat

besar, sehingga untuk kedepan, dipandang sangat perlu sebagai pemerintah dapat

mengambil langkah – langkah pencegahan untuk menjaga jangan sampai terjadi

lagi, sehingga atas tanggung jawab tersebut sebagai pemerintah dapat

memfasilitasi generasi kita khusus yang belajar maupun pekerja di bidang Migas

untuk dipersiapkan lebih profesional dan menjadi pekerja yang handal dalam

bidang tersebut.

Demikian laporan ini kami buat, dan atas keterbatasan data yang kami

peroleh maka laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat

mengharapkan koreksi dan masukan untuk perbaikan bagi kami kedepan, sekian

dan terima kasis.




Cepu, 10 November 2015Yang Membuat Laporan

Mahasiswa Kelas MPE I TA. 2015/2016,

1. YOHANIS SAHABAT NIM. 15153009

2. ABDUL HARUN NIM. 15153001

3. LEONARDUS BERU NIM. 15153003

4. DONI GONSALVES NIM. 15153002

5. ZULKARNAEN NIM. 15153010

6. TEGUH JAPRIANDA NIM. 15153006

7. RUDIANUS A. LEO NIM. 15153007

8. MESAKH BISARARISI NIM. 15153004

9. WILLIAM P. URUS




NIM. 15153009

DAFTAR ISI

BAB I.................................................................................................................................................2

1. PENDAHULUAN....................................................................................................................2

2. LATAR BELAKANG.................................................................................................................2

3. MAKSUD DAN TUJUAN.........................................................................................................2

4. TEMPAT TUJUAN..................................................................................................................3

5. TANGGAL PELAKSANAAN.....................................................................................................3

6. PELAKSANAAN KEGIATAN....................................................................................................3

6.1. Kesampaian Daerah......................................................................................................3

6.2. Acara/Agenda...............................................................................................................3

6.3. Pembimbing di Lapangan.............................................................................................4

BAB II...............................................................................................................................................5

7. INFORMASI YANG DIPEROLEH.............................................................................................5

7.1. LOKASI....................................................................................................................................5

7.2. PERKIRAAN PENYEBAB KEJADIAN..........................................................................................6

7.3. VOLUME LUMPUR..................................................................................................................9

7.4. HASIL UJI LUMPUR...............................................................................................................10

7.5. Dampak................................................................................................................................13

7.6. UPAYA PENANGGULANGAN.................................................................................................15

7.6.1. Skenario penghentian semburan lumpur......................................................................16

7.6.2. Antisipasi kegagalan menghentikan semburan lumpur.................................................19

7.6.3. Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur........................................................21

7.6.4. Keputusan Pemerintah..................................................................................................22

7.6.5. Pendapat Kontra pembuangan lumpur secara langsung...............................................22

7.7. PENETAPAN TERSANGKA...................................................................................................23

7.8. KRITIK.................................................................................................................................24

BAB III............................................................................................................................................26

8. SARAN & PENUTUP............................................................................................................26


LAPORAN HASIL PRAKTEK LAPANGAN (INDUSTRI MIGAS & PABUM)

Education