BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iii BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan professional pemeriksa, termasuk penilaian resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK
18
Embed
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN .... LKPD...juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iii
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Balangan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Balangan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan
penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Tanggung jawab BPK
Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian
material.
Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan professional pemeriksa, termasuk penilaian resiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern
yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Balangan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan
kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas
pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iv
juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan
kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, serta
evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,
sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.
Opini
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal
31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional,
arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Penekanan Suatu Hal
BPK menekankan pada Catatan 7.4.2 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Balangan bahwa pada TA 2015, Pemerintah Kabupaten Balangan menerapkan akuntansi
berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Balangan tidak
menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual
menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis akrual. Dampak kumulatif yang
disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan atas SPI dan Kepatuhan
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor
01.B/LHP/XIX.BJM/05/2016 dan Nomor 01.C/LHP/XIX.BJM/05/2016 tanggal 27 Mei
2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
Banjarbaru, 27 Mei 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Nur Kemala Dewi, SE., MM., Ak., CA
Register Negara Akuntan Nomor : 9159
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
(dalam rupiah)
NO. CALK ANGGARAN
PERUBAHAN 2015 REALISASI 2015 (%) REALISASI 2014
1 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah 7.5.1.1.1.1 5.719.000.000,00 6.328.310.877,00 110,65 9.563.359.319,35
4 Pendapatan Retribusi Daerah 7.5.1.1.1.2 1.203.500.000,00 2.109.299.677,00 175,26 12.668.334.086,46
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.5.1.1.1.3 11.193.773.135,00 12.217.690.095,00 109,15 10.455.900.872,00
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.5.1.1.1.4 19.217.885.890,00 29.311.402.754,89 152,52 16.200.938.350,74
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 7.5.1.1.1 37.334.159.025,00 49.966.703.403,89 133,84 48.888.532.628,55
8
9 PENDAPATAN TRANSFER
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
11 Dana Bagi Hasil Pajak 7.5.1.1.2.1.1 27.882.177.900,00 31.673.481.450,00 113,60 40.130.113.655,00
12 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 7.5.1.1.2.1.2 437.807.678.000,00 346.196.873.288,00 79,08 200.770.423.164,00
13 Dana Alokasi Umum 7.5.1.1.2.1.3 312.301.730.000,00 312.301.730.000,00 100,00 319.202.334.000,00
14 Dana Alokasi Khusus 7.5.1.1.2.1.4 61.375.690.000,00 61.375.690.000,00 100,00 12.973.910.000,00
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 7.5.1.1.2.1 839.367.275.900,00 751.547.774.738,00 89,54 573.076.780.819,00
16
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
18 Dana Otonomi Khusus - - - -
19 Dana Penyesuaian 7.5.1.1.2.2.1 43.053.554.000,00 43.053.554.000,00 100,00 -
20 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19) 7.5.1.1.2.2 43.053.554.000,00 43.053.554.000,00 100,00 -
21
22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 7.5.1.1.2.3.1 49.518.017.174,00 55.493.827.464,00 112,07 61.213.019.805,00
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - - - -
25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 7.5.1.1.2.3 49.518.017.174,00 55.493.827.464,00 112,07 61.213.019.805,00
26 Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) 7.5.1.1.2 931.938.847.074,00 850.095.156.202,00 91,22 634.289.800.624,00
27
28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29 Pendapatan Hibah - - - -
30 Pendapatan Dana Darurat - - - -
31 Pendapatan Lainnya 7.5.1.1.3.1 56.732.701.000,00 56.981.969.857,00 100,44 30.868.256.717,00
32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) 7.5.1.1.3 56.732.701.000,00 56.981.969.857,00 100,44 30.868.256.717,00