Page 1 LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR-RI KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017-2018 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017 ___________________________________________________________________ I. PENDAHULUAN A. DASAR KUNJUNGAN KERJA Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota-anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja Spesifik dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 dan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR-RI, Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Kalimantan Barat berjumla 14 orang Anggota. Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI, dan dari Bagian Pemberitaan DPR-RI. B. RUANG LINGKUP Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya, Para Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang akan menyelenggarakan Pilkada Juni tahun 2018 beserta jajarannya, KPU Provinsi/Kabupaten/kota dan Bawaslu Provins/Panwaslu Kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak ketiga pada bulan. Titik perhatian dari Komisi II DPR-RI dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat kali ini adalah untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan masukan terkait beberapa permasalahan yang menjadi lingkup kerja Komisi II DPR RI, yakni antara lain yang berkaitan dengan implementasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan keuda atas UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Persiapan Penyelenggara pemilihan kepala daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
20
Embed
LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR-RI …€¦suara 96, 86 % dan Partisipasi Pemilih sebesar 91,07%, dan sudah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Landak oleh
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1
LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR-RI KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017-2018 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017
4. Kab. Kayong Utara 5.908.638.200 11.220.838.900 17.129.477.100
5. Kab. Kubu Raya 5.997.020.000 33.703.280.550 39.700.300.550
6. Kota Pontianak 6.338.384.400 18.533.321.600 24.871.706.000
69.884.042.600 330.702.813.050 400.586.855.650
Sedangkan hibah untuk Bawaslu Kalimantan Barat sebesar Rp.
89.170.183.000,- (Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta
Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah).
Berkenaan dengan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018, mengenai
pendaftaran bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan
dimulai pada Bulan November 2017 untuk jalur perseorangan/independen
dan Bulan Januari 2018 untuk jalur partai politik. Jumlah Daftar Pemilih
Tetap (DPT) Kalimantan Barat Pemilu sebelumnya sebesar 3.537.843
pemilih. Berkaitan dengan kondisi politik pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Barat ini memang lebih dominan para
petahana (incumbent) tidak bisa mencalonkan kembali karena saat ini
sudah merupakan periode jabatan yang kedua antara lain Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Walikota Pontianak, Bupati Mempawah,
dan Bupati Kayong Utara.
Page 5
B. DINAS DUKCAPIL DAN CATATAN SIPIL
Page 6
C. KPU PROVINSI KALBAR
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
D. BAWASLU PROVINSI KALBAR
1. Evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017
Page 11
Page 12
2. Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni tahun 2018
Page 13
Page 14
3. Persiapan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengawasan Pilkada
Serentak 27 Juni tahun 2018
Page 15
Page 16
Page 17
E. POLDA PROVINSI KALBAR
1. Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017: kegiatan dari awal,
kerjasama koordinasi dan soliditas POLRI dan TNI dengan staf yang
terkait, KPU dan Bawaslu dan masyarakat, Pilkada tahun 217 berjalan
secara kondusif
2. Persiapan Pilkada tahun 2018:
(a) Intens melakukan koordinasi KPU dan Bawaslu terakhir Ketua KPU
dan Bawaslu memberikan ilmu kepada Polisi, dan bisa
memperediksi potensi dan ancaman sehingga dapat diminimalisir
(b) melakukan kegiatan Mapping rawan apa yang menjadi potensi
kerawanan, desa dan resort terkait, mencari keterangan di daerah-
daerah yang menjadi rekomendasi Polda dan Pangdam, dan
pimpinan Porkompimda serta melakukan konsolidasi dengan
pimpinan partai,
Page 18
(c) Mengerahkan 2/3 kekuatan, Polda dan Polres-Polres yang
melakukan Pilkada, manakala ada eskalasi maka akan dibackup
oleh Polres-Polres terdekat
(d) Jumlah personil di Polda kurang lebih 10 ribu yang akan melakukan
pengamanan Pilkada
(e) Anggaran Kepolisian untuk pengamanan Pilkada belum disetujui
sebanyak kurang lebih 86 milyar, untuk Walikota Pontianak masih
berupa pengajuan dan dari kabupaten Mempawah sudah diajukan
anggarannya namun belum ada persetujuan, demikian pula
Kabupaten Sanggau belum disetujui
(f) Pemantauan Medsos, banyak berita-berita negatif (hoax), tim untuk
mengcounter isu, sehingga berita-berita yang tidak benar bisa
dicegah, akun-akun yang bisa dicegah demikian juga black
campaign harus diantisipasi
(g) Antisipasi tindakan-tindakan negatif antar pendukung yang tidak siap
kalah (pencegahan)
(h) Siap melaksanakan pengamanan pilkada tahun 2018
F. FORKOPIMDA PROVINSI KALBAR
1. Deteksi dini wlayah Kominda (komite intelejen daerah), sekeretaris
kesbang, asintel kajati, danalnud, beacukai dan pajak
2. Untuk Gakkumdu sering mengundang KPU dan BAWASLU, sudah
dibicarakan dalam Kominda (hasil rapat kominda berupa rekomendasi
instansi wilayah maupun rekomendasi buat pemerintah pusat)
3. Pilkada Kalbar tahun 2018: isu akan seperti DKI Jakarta, komposisi
penduduk 55% muslim, potensi itu ada, membutuhkan kedewasan semua
pihak
4. Potenisi konflik dalam rapat kominda yang berhubungan
Kesbangpol/pemda sharing infromasi
G. KAJATI PROVINSI KALBAR
1. Gakkumdu dalam pelaksanaan pilkada tahun 2017, yang masuk ranah
hukum hanya stau yaitu di Singkawang, melakukan suatu kampanye yang
di luar waktu yang telah ditentukan (dan diselesaikan pada tingkat
Banding dan telah dieksekusi).
2. Pelanggaran kode etik dan sengketa pemilu (ini yang ada bentuk
pelanggarannya).
3. Gakkumdu (tugasnya masih tetap ada, tetapi tidak ada anggaran,
angggaran yang ada hanya dalam Panwaslu dan bukan uang
Page 19
penanganan perkara, kejaksaan keseluruhan dengan jepak 3,6 sangat
minim, penanganan perkara tingkat kejaksaan tinggi hanya 3 perkara,
tingkat Kejaksaan Negeri hanya 1 perkara.
4. Tingkat kejati penanganan diatas 5 perkara.
5. Perkara pidum, Polda 1 tahun 400-500 perkara, yang anggarkan hanya 70
perkara, ini fakta yang terjadi.
6. Berharapa pemilu tahun 2018 bisa berjalan lancar tertib dan tidak terjadi
kendala suatu apapun.
7. Gakkumdu berkolaborasi dan berkoordinasi sehingga penanganan sangat
tepat waktu dan tidak lewat waktu.
8. Provinsi Kalbar bagaikan api dalam sekam, sudah tersulut.
H. PENGADILAN TINGGI PROVINSI KALBAR
1. Surat Keterangan “tidak pailit” bagi calon kepala daerah, bagi legislatif,
sudah ada ketentuan baru PT dan PN yang tidak berhak mengeluarkan
Surat keterangan pailit, tidak boleh lagi mengeluarkan, hanya boleh PN
medan Jakpus, semarang surabaya dan untuk masyarakat Provinsi Kalbar
berada diwilayah Jakpus
2. Surat Keterangan “tidak pernah digugat berkenaan dengan kerugian
negara” atau Surat Keterangan “tidak pernah dipidana”, harus dikeluarkan
sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan, surat keterangan ini tidak
menjamin bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana, misalnya
untuk surat ketengan “tidak pernah dipidana” menjadi Bupatii Gunung
Sitoli yang mengeluarkan suketnya adalah di Kabupaten Gunung Sitoli,
tetapi yang bersangkutan pernah dihukum/dipidana di Medan.
I. WALIKOTA PONTIANAK
1. Antitispasi berakhir jabatan KPU dan Panwas yang berdekatan dengan
hari H kaitan dengan keabsahan penyelenggaraan itu sendiri, Bulan Juni,
April dan Mei (berdekatan dengan hari H penyelenggaraan Pilkada, harus
diantisipasi), informasi penyelenggara Pemilu akan driekrut yang baru (ini
bisa jadi potensi masalah)
2. Suket harus disiasati di proporasi, yang aman adalah porkorasi ada kode
sehinggat tidak gampang dipalsukan
3. Pontianak wajib KTP seudah mencetak pada bulan April 2017: kalau ada
blanko dalam waktu 300 (2 mesin) satu hari, mesin ada, blangkonya ada,
untuk menarik data dari server sudah tidak bisa, dibagi 3 wilayah (malah
bukan semakin cepat)
Page 20
4. Blangko E-KTP menjadi masalah, seandanyai pengadaaan blangko di
desentraslisasi maka bisa diatasi masalah pengadaan blangko E-KTP,
untuk Anggaran pontianak sudah standby dari 3 tahun yang lalu,
5. Kekhawatiran yang ada, selama berdasarakan pada aturan tidak akan
menjadi masalah
6. Pileg enjoy semunya jangan sampai ribut, yang disampakan dalam
kampanye adalah program,
7. Dari perekaman sudah 94%, yang wajib E-KTP sudah lebih 90%, sudah
440 ribuan sudah punya E-KTP.
8. Data Penduduk sebaiknya memakai satu data yaitu bersumber dari
disdukcapil, karena ada perbedaan data yang ada di Disdukcapil
(Kemendagri) dengan data yang bersumber dari BPS.
III. PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Ke Provinsi Kalimantan Barat yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.