Laporan GCG BSI Konsolidasi crop€¦ · Governance (GCG) berdasarkan SKB No. KP/DIR/397 & KP/10/DK/2010 tanggal 21 Desember 2010. Pedoman tersebut menjadi landasan bagi Bank untuk

DAFTAR ISI

halaman

A. Pendahuluan 1

B. Landasan dan Kebijakan Tata Kelola 4

C. Pelaksanaan GCG Tahun 2020

1) PT Bank BNI Syariah 6 2) PT Bank BRIsyariah Tbk 160 3) PT Bank Syariah Mandiri 207

D. Hasil Self Assesment GCG BSI Tahun 2020 1) PT Bank BNI Syariah 330 2) PT Bank BRIsyariah Tbk

3) PT Bank Syariah Mandiri 342 356

1

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk TAHUN 2020 SECARA KONSOLIDASI

A. PENDAHULUAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank hasil penggabungan antara PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) dimana BRIS merubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan tersebut disetujui Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Persetujuan Dewan Komisioner OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BRIsyariah Tbk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006268.AH.01.02 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 01 Februari 2021.

BSI sebagai perusahaan Publik dan merupakan hasil penggabungan, terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan menyesuaikan dengan ketentuan terkini. Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional), Kewajaran (Fairness). BSI menilai bahwa prisip-prinsip GCG tersebut telah sejalan dengan prinsip syariah sehingga penerapan prinsip GCG menjadi hal yang harus dilakukan. Sebagai wujud komitmen perseroan terhadap POJK No.8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam melakukan hal ini, BSI senantiasa mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku.

Adapun manfaat penerapan GCG yang baik dan konsisten bagi Bank antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan akan memiliki pondasi dan mekanisme tata kelola perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berkualitas sehingga dihasilkan proses tata kelola dan outcome yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik (transparan, obyektif dan mengikuti prosedur internal juga peraturan perundang-undangan), berkurangnya potensi benturan kepentingan, fraud, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional

2

yang berjalan efektif serta kinerja perusahaan yang secara umum meningkat. Selain itu, penegakan prinsip-prinsip GCG juga dalam rangka mewujudkan Bank yang sustainable.

2. Meningkatnya nilai perusahaan (corporate value) yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan sehingga memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Kepercayaan pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BSI ke depan.

3. Membentuk citra yang baik bagi BSI sebagai salah satu Bank Syariah di Indonesia. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor, dan mitra bisnis untuk mengikatkan kerjasama dengan BSI. Selain itu secara tidak langsung BSI akan berkontribusi terhadap kemajuan perbankan syariah di Indonesia.

4. Sebagai arahan strategis bagi perusahaan dalam mendukung tercapainya :

Visi BSI :

Menjadi Top 10 bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

Misi BSI : a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani nasabah dengan produk dan layanan keuangan Syariah yang lengkap dengan mengedepankan keunikan produk Syariah yang berdaya saing tinggi.

b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Menjadi Top 5 bank dengan tingkat profitabilitas, valuasi dan kapitalisasi pasar yang tinggi.

c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Dalam mencapai visi dan misi BSI menjadi bank modern yang terbesar di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi pada perekonomian bangsa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Syariah, maka BSI berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan Syariah yang lengkap kepada nasabah dan menjadi mitra finansial, mitra social serta mitra spiritual bagi masyarakat (beyond banking).

Nilai-nilai perusahaan (Corporate Values) BSI

Corporate Values BSI mencakup nilai dan budaya yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak, untuk kemudian ditanamkan sebagai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam AKHLAK, yaitu;

a) Amanah; yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

b) Kompeten; Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

3

c) Harmonis; Saling peduli dan menghargai perbedaan.

d) Loyal; Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

e) Adaptif; Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

f) Kolaboratif; Membangun kerjasama yang sinergis.

5. Menghindarkan timbulnya berbagai macam risiko, yang tidak terbatas pada risiko kepatuhan; 6. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan/perundang-undangan yang berlaku serta prinsip

syariah dan nilai etika yang berlaku pada industri perbankan syariah.

4

B. LANDASAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, BSI mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata

Kelola Perusahaan Terbuka 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola

Perusahaan Terbuka 5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance

bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

6. POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

7. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

9. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;

Kebijakan Good Corporate Governance BSI berlaku bagi seluruh organisasi dan insan BSI yang antara lain meliputi:

a. Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang baik. Pedoman ini merupakan peraturan dan kaidah yang wajib dipatuhi seluruh jajaran internal, dan telah dilakukan pengkinian.

b. Kode Etik (Code of Conduct) PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang disahkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Kode Etik tersebut merupakan pedoman bagi setiap insan BSI untuk berperilaku secara profesional, bertanggungjawab, patut dan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan, maupun hubungan dengan sesama rekan sekerja.

c. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite-komite

d. Kebijakan Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System), kebijakan Manajemen Risiko dan lain sebagainya.

e. Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan yang wajib dihindari dan diungkapkan oleh seluruh insan BSI.

f. Kebijakan Dasar Pengendalian Risywah untuk mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas/jabatan dan membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas bagi seluruh insan BSI.

5

BSI sebagai perusahaan publik yang merupakan hasil penggabungan, saat ini menghadapi risiko yang komplek baik karena faktor situasi dan kondisi eksternal maupun kondisi internal dalam proses integrasi operasional dan culture, sehingga pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan tidak hanya kepada nasabah dan masyarakat umum, stakeholder, namun juga dunia internasional.

Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dan untuk mengetahui penerapan tata kelola yang meliputi struktur, proses dan hasil, BSI sebagai Bank hasil Penggabungan dari BNIS, BSM ke dalam BRIS telah melakukan self assessment GCG tahunan periode tahun 2020.

6

C. PELAKSANAAN GCG TAHUN 2020

1) PT BANK BNI SYARIAH

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha. Oleh karenanya BNI Syariah secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan sistem dan praktik tata kelola dari tahun ke tahun, agar tetap dapat bertanggung jawab, transparan, dan berlaku adil.

Komitmen BNI Syariah dalam menerapkan GCG tercermin dari disahkannya Pedoman Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan SKB No. KP/DIR/397 & KP/10/DK/2010 tanggal 21 Desember 2010. Pedoman tersebut menjadi landasan bagi Bank untuk menerapkan prinsip GCG pada seluruh aktivitas operasionalnya.

BNI Syariah berkomitmen untuk menguatkan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh aspek kegiatan usaha. Bank secara berkala melakukan review dan penyesuaian terhadap kebijakan tata kelola sebagai salah satu wujud komitmen peningkatan kualitas penerapan tata kelola di seluruh lini organisasi Bank. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi dalam pengambilan keputusan, optimalisasi kinerja, menghindari konflik kepentingan, keterbukaan informasi serta peningkatan akuntabilitas. Dalam mencapai visi dan misinya, BNI Syariah mengimplementasi prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan nilai dan menjaga kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

Manfaat Penerapan GCG Bagi BNI Syariah

Penerapan GCG berdasarkan standard yang ditetapkan regulasi dan best practice secara konsisten serta dibarengi perbaikan secara berkelanjutan, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi BNI Syariah, yaitu:

1. Perseroan akan memiliki pondasi dan mekanisme tata kelola perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berkualitas sehingga dihasilkan proses tata kelola dan outcome yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik (transparan, obyektif dan mengikuti prosedur internal juga peraturan perundang-undangan), berkurangnya potensi benturan kepentingan, fraud, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional yang berjalan efektif serta kinerja perusahaan yang secara umum meningkat. Selain itu, penegakan prinsip-prinsip GCG juga dalam rangka mewujudkan Bank yang sustainable.

2. Meningkatnya nilai perusahaan (corporate value) yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan sehingga memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Kepercayaan pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BNI Syariah ke depan.

7

3. Membentuk citra yang baik bagi BNI Syariah sebagai salah satu Bank Syariah di Indonesia. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor, dan mitra bisnis untuk mengikatkan kerjasama dengan BNI Syariah. Selain itu secara tidak langsung BNI Syariah akan berkontribusi terhadap kemajuan perbankan syariah di Indonesia.

4. Melaksanakan bisnis secara islami yang mendorong: a. Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat, dan keberkahan dalam

berbisnis. b. Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlaq Islam dan kepatuhan terhadap

peraturan perundangan. c. Kesinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-

praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasullulah Saw. d. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ kelembagaan dari entitas bisnis

syariah yang bersangkutan. e. Kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap kemaslahatan ummat manusia dan kelestarian

lingkungan. f. Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan. g. Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang

universal.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola

Sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organ tata kelola perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai organ tertinggi, Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, sebagai perusahaan yang berlandaskan pada prinsip syariah, BNI Syariah juga menampatkan Dewan Pengawas Syariah sebagai organ utama dalam struktur tata kelola perusahaan.

Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur tata kelola perusahaan, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Komite Direksi dan Unit Kerja di bawah Direksi. Selain itu, sebagai bagian dari konglomerasi keuangan PT Bank BNI (Persero) Tbk, BNI Syariah juga menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank BNI (Persero) Tbk.

8

Organ Utama • Rapat Umum Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Dewan Pengawas Syariah • Direksi

Unit Kerja di Bawah Direksi • Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan • Divisi Internal Audit • Divisi Hukum • Divisi Kepatuhan • Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan • Divisi Keuangan • Divisi Perencanaan Strategis • Divisi Sumber Daya Insani • Divisi Teknologi Informasi • Satuan Kerja Tata Kelola Perusahaan

Komite di Bawah Dewan Komisaris Komite Audit Komite Pemantau Risiko Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite di Bawah Direksi Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI Induk • Komite Kebijakan dan Risiko • Komisaris BNI Syariah yang ditunjuk BNI • Komite Sumber Daya Manusia • Ketua/Anggota DPS yang ditunjuk BNI • Komite Modal, Investasi, Teknologi & Produk • Komite Assets , Liability Management • Komite Kebijakan dan Risiko Pencegahan Fraud

Infrastruktur GCG

Berbagai pedoman, kebijakan dan peraturan yang dimiliki oleh Perusahaan akan membantu organ utama dan organ pendukung dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG, antara lain: Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman Dewan Komisaris, Pedoman Direksi, Piagam Komite Audit, Piagam Audit Internal, Kode Etik, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan secara berkesinambungan dan konsisten. Perseroan selalu melakukan pembaharuan secara berkala untuk disesuaikan dengan best practices, kondisi dan perkembangan lingkungan bisnis Perseroan serta perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diakses dengan mudah oleh pegawai melalui sistem Electronic Corporate Guidelines (ECG) dan telah dipublikasikan dalam situs Perseroan.

1. Pedoman GCG a. Pedoman Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan SKB No. KP/DIR/397 & KP/10/

DK/2010 tanggal 21 Desember 2010. b. Petunjuk Pelaksanaan Pedoman GCG No. PP/S02/002-00/2016 tanggal 26 Juli 2016.

BNI Syariah dalam rangka menjalankan penerapan GCG sebagaimana ketentuan perundang- undangan yang berlaku maka membentuk Pedoman GCG ini. Hal ini juga dalam rangka melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

9

perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai atau etika yang berlaku umum pada Industri perbankan syariah. Pedoman ini mengatur 11 (sebelas) aspek GCG sebagaimana standard peraturan OJK serta mengatur hal lainnya seperti prosedur pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di BNI Syariah.

2. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan SKB No. KP/DIR/016 & KP/01/DK/2013 serta Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris No. PP/S02/003-00/2016 tanggal 1 September 2016. Dalam rangka mengatur pedoman tata tertib kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta untuk menegakkan penerapan GCG maka dibentuk pedoman ini. Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi sekaligus petunjuk pelaksanaannya juga mengatur tentang hubungan Direksi dan Dewan Komisaris serta prosedur pelaksanaan tugas komite-komite.

3. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat Keputusan DPS No. BNISy/DPS/SK/ XII/2014/001, tanggal 11 Desember 2014. Dalam menjalankan usahanya, PT Bank BNI Syariah berpegang teguh kepada prinsip syariah dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas memastikan prinsip prinsip syariah dijalankan oleh Perusahaan.

4. Piagam-piagam Komite di Bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris telah memiliki piagam Komite sebagai berikut: a. Piagam Komite Audit dilakukan pada tahun 2019 dan telah ditetapkan dengan Keputusan

Dewan Komisaris No. KEP/13/DK/2019 tanggal 9 Juli 2019. b. Piagam Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui dokumen KEP/14/DK/2019 tanggal 1

Oktober 2019. c. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT

Bank BNI Syariah tentang Penetapan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No. KEP/02/DK/2018 tanggal 13 Maret 2018

5. Kode Etik Perusahaan

Kode Etik Insan BNI Syariah berdasarkan Surat Keputusan cfm. Kebijakan Kode Etik BNI Syariah No. KP/054/ DIR/R tanggal 8 Oktober 2018. Untuk mendukung tercapainya visi BNI Syariah dan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen BNI Syariah telah menyusun kode etik insan BNI Syariah yang merupakan tuntunan dan perilaku bagi Insan BNI Syariah yang islami dengan berpedoman pada akhlakul kharimah (budi pekerti yang mulia) sebagai tuntunan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, bersikap dan berprilaku baik terhadap mitra kerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya.

10

6. Kebijakan Gratifikasi Kebijakan Gratifikasi cfm. Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi No. PP/S02/005-00/2019 tanggal 17 Mei 2019. Disusun sebagai pedoman bagi seluruh insan Hasanah BNI Syariah dalam pengendalian dan pelaporan gratifikasi agar sejalan dengan etika bisnis serta prinsip–prinsip Good Corporate Governance serta mewujudkan budaya anti korupsi dan value integrity di lingkungan BNI Syariah.

7. Piagam Audit Intern

Piagam Audit Intern berdasarkan Surat Keputuran Direksi No. KP/057A/DIR/R tanggal 28 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern PT Bank BNI Syariah. Piagam Audit Intern PT Bank BNI Syariah adalah dokumen tertulis yang memuat visi dan misi, tujuan dan ruang lingkup kegiatan, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggungjawab, wewenang, kode etik, pelaporan dan dokumentasi, perlindungan hukum, larangan dan sanksi kepada pemimpin dan pegawai Internal Audit Division PT Bank BNI Syariah.

8. Kebijakan Umum Manajemen Risiko

Kebijakan Umum Manajemen Risko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.BNISy/DIR/068/R tanggal 3 Juli 2019.

9. Kebijakan Program Penerapan APU-PPT

Kebijakan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. BNI Syariah sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum wajib berkontribusi dan bekerjasama dalam rangka pencegahan pencuian uang dan pemberantasan terorisme tersebut.

10. Kebijakan Anti Fraud

Strategi Anti Fraud berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/006/DIR/R tanggal 26 Oktober 2015; dan berbagai kebijakan operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan.

11. Pedoman Benturan Kepentingan

Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan No. PP/S02/004-00/2016 tanggal 27 Desember 2016.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS merupakan media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS.

11

Sebagai organ tertinggi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain: 1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Anggaran Dasar Perusahaan.

Jenis RUPS

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dibagi menjadi 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

BNI Syariah memiliki beberapa keputusan penting yang hanya dapat diambil melalui RUPS diantaranya:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan; 2. Menentukan penggunaan keuntungan perusahaan; 3. Penunjukan Akuntan Publik; 4. Pengangkatan dan persetujuan atas pengunduran/pemberhentian anggota Direksi, Dewan

Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; 5. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan

Pengawas Syariah; 6. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan; 7. Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor Perusahaan; 8. Penggabungan, peleburan, atau memisahkan perusahaan; 9. Keputusan atas dilakukannya transaksi yang melebihi nilai tertentu, atau kriteria tertentu; 10. Dan lain-lain yang wajib memerlukan persetujuan pemegang saham melalui RUPS sesuai

ketentuan perundangan yang berlaku.

Wewenang RUPS

RUPS berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan dan mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan oleh Direksi.

Keputusan yang diambil pada saat RUPS didasarkan pada kepentingan Perseroan. Tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS, RUPS atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

12

Proses Penyelenggaraan RUPS

RUPS diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-perundang, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah, wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang, meliputi:

Tempat Dan Penyelenggara RUPS

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan utama dari Perseroan atau di tempat Perseroan dicatatkan.

2. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatatkan.

3. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

4. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili oleh semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (3).

5. RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

6. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, videokonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

7. Penyelenggara RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

a. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

b. Pemberitahuan rencana RUPS Tahunan disertai usulan mata acara RUPS kepada Para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

c. Dewan Komisaris dan Pemegang Saham mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dikeluarkan dapat menyampaikan usulan mata acara RUPS Tahunan paling lambat 7 hari sebelum tanggal pemanggilan.

d. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diselenggarakan dengan didahului pemanggilan RUPS melalui surat tercatat atau dengan surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

e. Pemanggilan RUPS wajib mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat serta laporan tahunan tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

13

f. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1⁄2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dalam hal kuorum tidak tercapai maka RUPS kedua dan ketiga dapat diselenggarakan sesuai mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar.

g. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan maka dapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lain, atau salah satu anggota Direksi, atau pemegang saham sesuai ketentuan anggaran dasar.

h. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS sebagai bukti sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

i. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana diatur di anggaran dasar.

j. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

2. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilakukan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

3. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dalam jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

4. Semua Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.

6. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan.

7. Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir 6, mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

14

Risalah RUPS

1. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. 3. Risalah RUPS sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang

berkembang dalam RUPS dan keputusan RUPS. 4. Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan Risalah RUPS. 5. Risalah RUPS yang asli disimpan oleh Sekretaris Perusahaan sebagai dokumen Perusahaan.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2020

Perseroan menyelenggarakan 8 (delapan) kali Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tahun 2020. RUPS Tahunan dan 7 (tujuh) kali RUPS Luar Biasa yang seluruhnya diselenggarakan di Jakarta. Sesuai dengan ketentuan dan tata laksana RUPS, rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi dan Kuasa dari Pemegang Saham agar dapat mengambil keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keseluruhan mata acara dan keputusan yang diambil akan dibuatkan berita acara sebagai bukti sah tentang pengambilan keputusan dan segala sesuatu yang terjadi di dalam rapat.

RUPS Tahunan 2020

RUPS Tahunan BNI Syariah diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Maret 2020 dan dilaksanakan secara sirkuler dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham yaitu :

No Nama Keterangan

1 Tambok P.Setyawati Perwakilan/Kuasa dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pemegang Saham Mayoritas)

2 Shadiq Akasya Perwakilan/Kuasa dari PT BNI Life Insurance (Pemegang Saham)

Keputusan yang diambil dan disahkan dalam RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Akta No.14 Notaris Fathiah Helmi, SH pada tanggal yang sama dengan rincian sebagai berikut:

Mata Acara Keputusan

1 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan (termasuk Laporan Zakat Perseroan), untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &

15

Surja, firma anggota jaringan global Ernst & Young, sebagaimana laporannya Nomor: 00020/2,1032/AU. 1 /07/0240-1/1 /I/2020, tanggal 27-01-2020, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggai 31-12-2019, sepanjang: Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019

Telah direalisasikan

2 1. Menyetujui cadangan wajib sebesar Rp120.649.776.043 atau setara 20% dari laba bersih tahun buku 2019. Dengan demikian total cadangan wajib setelah pencadangan ini adalah menjadi Rp454.015.721.371, atau setara dengan 18,15% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

2. Menyetujui Perseroan mendistribusikan 25% dari Laba Bersih sebagai dividen sebesar Rp150.788.234.346,- secara proporsional berdasarkan jumlah saham dari masing-masing pemegang saham paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Pemegang Saham ini.

3. Laba bersih Perseroan setelah dikurangi butir 1 dan 2 digunakan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan dalam rangka pengembangan bisnis.


3 Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama dengan yang digunakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku perusahaan induk berikut biaya jasanya, untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.


4 Menetapkan tugas Manajemen untuk Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan kepatuhan termasuk nilai-nilai syariah. 2. Mencapai target-target bisnis Perseroan yaitu laba bersih setelah pajak Rp761,2 miliar

dan NPF 2,80%. 3. Memperkuat permodalan BNI Syariah sehingga masuk dalam kategori Bank BUKU 3. 4. Mencapai target kontribusi sinergi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

dengan volume Rp78,2 Triliun dan fee based income Rp125 Miliar, serta meningkatkan sinergi dengan grup usaha BNI.

5. Menerapkan Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko, dan asas perbankan yang sehat

16

sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).


5 Penetapan tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 dan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, untuk tahun 2020, dilimpahkan kepada Pemegang Saham Mayoritas (BNI) paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pemegang Saham ini, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19-06-2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04-06-2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Miiik Negara.


6 1. Berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi, maka : - Tuan ABDULLAH FIRMAN WIBOWO, sebagai Direktur Utama; - Nyonya TRIBUANA TUNGGADEWi, sebagai Direktur Kepatuhan dan Risiko; - Nyonya Dhias Widhiyati, sebagai Direktur.

Diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham ini, dengan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja dan pengabdian kepada Perseroan.

2. Menyetujui dan mengangkat kembali: - Tuan ABDULLAH FIRMAN WIBOWO, sebagai Direktur Utama, - Nyonya TRIBUANA TUNGGADEWI, sebagai Direktur Kepatuhan, yang berlaku efektif

sejak tanggal ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham ini, dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan 2022 , yang diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Menyetujui dan mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan : - Tuan IWAN ABDI, sebagai Direktur yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan

dalam Keputusan Pemegang Saham ini, dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

17

- Tuan BABAS BASTAMAN, sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan {fit and proper test) serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Selama yang bersangkutan belum efektif, maka tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menegaskan kembali pengangkatan Tuan KOMARUDDIN H1DAYAT sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 25-02-2020 dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, yang diselenggarakan pada tahun 2022 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Berdasarkan surat Direksi Perseroan Nomor BNISy/DlR/117 tanggal 27-02-2020 perihal Laporan Efektif Jabatan Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah, masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 09-05-2019.

5. Menegaskan kembali pengangkatan Tuan AH. AZHARUDDIN LATHIF sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 10- 02-2020 dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak pengangkatannya atau RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, yang diselenggarakan pada tahun 2022 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Berdasarkan surat Direksi Perseroan Nomor BNISy/D[R/078 tanggal 11-02-2020 perihal Laporan Efektif Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah, masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Pemegang Saham tanggal 09-10-2019


7 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri sebagian dan/atau seluruh isi Keputusan Pemegang Saham ini termasuk menyatakan perubahan Direksi Perseroan serta memberitahukan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap anggota Direksi yang baru diangkat tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.


18

RUPS Luar Biasa Pertama

Dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 pukul 09.40 WIB dihadapan Notaris Gamal Wahidin, SH di Jakarta. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Akta No. 4 Tanggal 26 Maret 2020 dengan rincian keputusan sebagai berikut:

Mata Acara

Keputusan

1 Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 255.594 saham dengan nominal sebesar Rp 1.000.000,- per saham dan menawarkannya kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.


2 Menyetujui PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., untuk mengambil seluruh bagian saham yang ditawarkan, sedangkan PT BNI Life Insurance melepaskan haknya untuk mengambil bagian saham yang ditawarkan.


3 Menyetujui pengambilan seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan oleh PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., sebesar Rp255.594.000.000,- atau sebesar 255.594 saham, yang disetor dalam bentuk pemasukan barang tidak bergerak (inbreng), yaitu atas : 6 (enam) bidang Tanah dan/atau Bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pejompongan Raya Nomor A1-A6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Adiminstrasi Jakarta Pusat, dengan bukti kepemilikan berupa 6 (enam) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang semua Sertipikat Hak Milik (SHM) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., masing-masing sebagai berikut :

1. SHGB Nomor 3183/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi Nomor 2329/1996 tanggal 16-08-1996 seluas 694 M2 dengan Nomor Identlfikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.001931 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Paiak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.004-0201.0 Ex.SHM 1626/Kelurahan Bendungan Hilir), dengan Nilai Pasar sebesar Rp30.509.000.000,- sebagai pengganti 30.509 saham

2. SHGB Nomor 3185/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi Nomor 2328/1996 tanggal 16-08-1996 seluas 827 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.01925 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.004-0200.0 (Ex.SHM 1620/Kelurahan Bendungan Hilir), dengan Nilai Pasar sebesar Rp35.916.000.000,-, sebagai pengganti 35.916 saham.

19

3. SHGB Nomor 3184/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi Nomor 2867/1996 tanggal 18-09-1996 seluas 867 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.01918 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.*004-0199.0 (Ex.SHM 1613/Kelurahan Bendungan Hilir), dengan Nilai Pasar sebesar Rp37.674.000.000,- sebagai pengganti 37.674 saham.

4. SHGB Nomor 3180/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi Nomor 2666/1996 tanggal 16-09-1996 seluas 862 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.001950 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.004-0198.0 (Ex.SHM 1645/Kelurahan Bendungan Hilir), dangan nilai sebesar Rp37.488.000.000,- sebagai pengganti 37.488 saham

5. SHGB Nomor 3182/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi Nomor 2747/1996 tanggal 06-09-1996 seluas 1.144 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.01924 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.004-0197.0 (Ex.SHM 1619/Kelurahan Bendungan Hilir), dengan Nilai Pasar sebesar Rp49.801.000.000,- sebagai pengganti 49.801 saham

6. SHGB Nomor 3181/Kelurahan Bendungan Hilir, Gambar Situasi Nomor 3006/1996 tanggal 01-10-1996 seluas 1.481 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.01.001938 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangurian) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.73.010.002.004-0196.0 (Ex.SHM 1633/Kelurahan Bendungan Hilir), dengan Nilai Pasar sebesar Rp64.206.000.000,- sebagai pengganti 64.206 saham.

Jadi total Nilai Pasar sebesar Rp255.594.000.000,- berdasarkan Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toha-Okky-Heru dan Rekan dalam laporannya Nomor : 00021/2.0014-00/PI/07/0080/1/III/2020 tanggai 17-03-2020.


4 Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Pasal A ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga ayat-ayat tersebut selanjutnya berbunyi :

Modal

Pasal 4

(2) Dari modal dasar tersebut teiah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 68,86% (enam puluh delapan koma delapan puluh enam persen) atau sejumlah 2.757.094 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.757.094.000.000,- oleh Para Pemegang Saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum

20

akhir akta ini.

(3) 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp2.757.094.000.000,- disetor dengan rincian sebagai berikut:

a) Sebesar Rp1.001.000.000.000, 00 sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 160, tanggal 22-03-2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti Sutjipto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor : AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25-03-2010

b) Sebesar Rp500.500.000.000,00 sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 53, tanggal 29-09-2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris dl Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor : AHU-06781.40.21.2014 tanggal 29-09-2014

c) Sebesar Rp1.000.000.000.000 disetor dengan uang tunai, sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 24, tanggal 23-01-2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik% Indonesia sesuai surat Nomor : AHU-AH.01.03-0031323 tanggal 23-01-2018

d) Sebesar Rp255.594.000.000,- disetor dengan pemasukan Barang Tidak Bergerak (Inbreng)


5 Dengan efektifnya pengambilan saham dalam simpanan tersebut, maka modal Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 2.757.094 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.757.094.000.000,- dengan Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sejumlah 2.755.594 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.755.594.000.000, dan

2. PT BNI Life Insurance sejumlah 1.500 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.00


6 Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal sebagai berikut :

1. Pengurusan dan segala tindakan yang diperlukan dalam proses inbreng baik terhadap

21

benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang menjadi objek pemasukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., ke dalam Perseroan, dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

2. Menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham tersebut ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menqhadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham tersebut, agar menjadi effektif dan memiiiki kekuatan hukum yang tetap.


7 Keputusan Pemegang Saham tersebut memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah ditandatangani Keputusan Pemegang Saham tersebut oleh semua pemegang saham Perseroan.


RUPS Luar Biasa Kedua

Dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 13.09 WIB dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Akta No. 20 Tanggal 15 Mei 2020 dengan rincian keputusan sebagai berikut:

Mata Acara

Keputusan

1 Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar BNI, sehingga

menjadl sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan atau jenis kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.


22

2 Menyetujui penambahan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah pada Pasal 3 ayat (3) butir j Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

(3) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 Perseroan dapat pula J. Melakukan kegiatan usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


3 Menyetujui penambahan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp4.004.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000.000,- , serta menyetujui pembagian saham Perseroan menjadi dua seri saham yaitu Saham Seri A dan Saham Seri B, sehingga merubah bunyi Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)


4 Menyetujui pengklasifikasian saham Perseroan menjadi dua seri saham yaitu Saham Seri A dan Saham Seri B dengan kewenangan yang melekat pada Saham Seri A, sehingga mengubah keseluruhan bunyi Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Anggaran Dasar.


5 Menyetujui penyesuaian kalimat pada Pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar BNI, sehingga menjadi sebagai berikut:

SURAT SAHAM

Pasal 6

(1). Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat Kolektif Saham


6 Menyetujui penyesuaian dan penyelarasan kalimat pada Pasal 10 ayat (7) dan ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.


7 Menyetujui penyesuaian Pasal 11 ayat (2) butir a.3 dengan mengubah kata “pegawai" dengan kata “pekerja” sesuai dengan Istilah pada Undang Undang Ketenagakerjaan, mengubah Pasal 11 ayat (2) butir b.2 mengenai jangka waktu penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran

23

Tahunan (RKAT) Perseroan kepada Dewan Komisaris, perubahan ayat (7) butir b, serta penambahan butir e, f, g, h dan i mengenai perbuatan Direksi yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, dan penambahan ayat (8) butir a, b, c pada Pasal 11 sesuai dengan Anggaran Dasar BNI


8 Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (3), ayat (5), dan menghapus ayat (16), serta mengubah dan menyesuaikan urutan ayat pada ayat (18) pasal ini mengenai Rapat Direksi


9 Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat (7) dan ayat (19) sesuai dengan Anggaran Dasar BNI mengenai Dewan Komisaris.


10 Menyetujui penambahan butir pada Pasal 14 ayat (2) huruf a.13 dan huruf b.13, menyesuaikan ayat (4), dan menambah ayat (5) mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar.


11 Menyetujui penyesuaian Pasal 15 ayat (4), dan ayat (6), ayat (9) dan ayat (12), ayat (18) mengenai Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.


12 Menyetujui perubahan Pasal 16 mengenai Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku.


13 Menyetujui penyesuaian Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.


14 Menyetujui penyesuaian Pasal 18 ayat (2) mengenai Tahun Buku dan Laporan Tahunan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.


15 Menyetujui penyesuaian Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) mengenai Tempat,

24

Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.


16 Menyetujui penyesuaian Pasal 23 ayat (5) mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.


17 Menyetujui penyesuaian pasal 24 ayat (1) mengenai penggunaan laba dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar BNI


18 Menyetujui penyesuaian judul Pasal 27 dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar BNI.


19 Dengan disetujuinya pengklasifikasian saham Perseroan tersebut, maka Rapat sepakat dengan ini menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan yang mengambil bagian saham dari modal yang ditempatkan oleh Pemegang Saham Perseroan, yaitu sejumlah 2.757.094 saham, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar, dengan susunan sebagai berikut:

Saham Seri A:

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, sebanyak 1 (satu) saham atau senilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Saham Seri B:

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, sebanyak 2.755.593 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) saham atau senilai Rp2.755.593.000.000,- (dua triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah)

PT BNI LIFE INSURANCE, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah),

Sehingga total seluruhnya berjumlah 2.757.094 (dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh empat) saham, atau sebesar Rp2.757.094.000.000,- (dua triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar sembilan puluh empat juta Rupiah).

25


RUPS Luar Biasa Ketiga

Dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 pukul 09.00 WIB dihadapan Notaris Gamal Wahidin, SH di Jakarta. Seluruh keputusan telah dituangkan dalam Akta No. 4 Tanggal 29 Juni 2020 dengan rincian keputusan sebagai berikut:

Mata Acara

Keputusan

1 Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) berupa Saham Seri B sebanyak 164.241 saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000,- per saham dan menawarkannya kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.


2 Menyetujui keputusan PT BNI Life Insurance untuk tidak mengambil bagian saham dalam penawaran saham dalam simpanan (portepel).


3 Menyetujui keputusan PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., untuk mengambil bagian saham dalam penawaran saham dalam simpanan (portepel) dan juga mengambil bagian saham PT BNI Life Insurance.


4 Menyetujui pengambilan seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan tersebut oleh PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., sebesar Rp164.241.000.000, atau sebesar 164.241 Saham seri B, yang disetor dalam bentuk pemasukan barang tidak bergerak dan barang bergerak (lnbreng), yaitu atas:

1. 21 (dua puluh satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan yang berdiri di atasnya, dengan total Nilai Pasar seluruhnya sebesar Rp153.637.000.000,- (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) berdasarkan Laporan Penilaian Terbatas Aset PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toha-Ekky-Heru & Rekan tanggal 18 Mei 2020, dengan bukti kepemilikan berupa 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang seluruhnya atas nama BNI, sebagai berikut :

26

i. SHM No. 159/ Desa Perk. V Kamp. Baru, Gambar Tanah tanggal 03 September 1966, seluas 7.662 M2 (tujuh ribu enam ratus ratus enam puluh dua meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 11.71.080.001.004-0123.0, Desa Perkampungan V Kampung Baru Banda Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh (Jl. KH Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh), dengan Nilai Pasar sebesar Rp43.767.000.000 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta Rupiah), sebagai pengganti 43.767 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB);

ii. SHGB No. 00088/Desa Kota Bawah Timur, Gambar Situasi No. 38/GS/KA/1983 tanggal 03 November 1983, seluas 809 M2 (delapan ratus sembilan meter persegi), dengan NIB 0102010700957 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.72.020.006.001-0016.0 (Ex.SHM No. 77/Desa Kota Bawah Timur), Desa Kota Bawah Timur, Kec. Suka Karya, Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang (Jl. Perdagangan No. 125, Kota Sabang, Sabang), dengan Nilai Pasar sebesar Rp3.393.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah), sebagai pengganti 3.393 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) Saham Seri B;

iii. SHGB No. 00040/Desa Kota Atas, seluas 1.539 M2 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dengan NIB 0102010800966 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.72.020.008.002-0075.0 (Ex. SHM No. 109/Desa Kota Atas), Desa Kota Atas, Kec. Suka Karya, Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang (Jl. Kelud Kec. Suka Karya, Kota Atas, Sabang), dengan Nilai Pasar sebesar Rp1.028.000.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta Rupiah), sebagai pengganti 1.028 (seribu dua puluh delapan) Saham Seri B;

iv. SHGB No. 00039/Desa Kota Atas, seluas 1.095 M2 (seribu sembilan puluh lima meter persegi), dengan NIB 0102010800990 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.72.020.008.002-0073.0 (Ex.SHM No. 110/Desa Kota Atas), Desa Kota Atas, Kec. Suka Karya, Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang(Jl. Kelud Kec. Suka Karya, Kota Atas, Sabang), dengan Nilai Pasar sebesar Rp812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta Rupiah), sebagai pengganti 812 (delapan ratus dua belas) Saham Seri B;

v. SHM No. 15/Desa Perk. V Kamp. Baru, Surat Ukur No. 75/1940 tanggal 29 Agustus 1940, seluas 1.249 M2 (seribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan)

27

dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.71.020.011.010-0025.0, Desa Perkampungan V Kampung Baru Banda Aceh, Kec. Barat Kota Banda Aceh, Banda Aceh (Jl. Tgk. Abd. Ujung Rimba 10, Banda Aceh), dengan Nilai Pasar sebesar Rp6.431.000.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta Rupiah), sebagai pengganti 6.431 (enam ribu empat ratus tiga puluh satu) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB);

vi. SHM No. 809/Kel. Drien Rampak, Surat Ukur No. 047/Drien Rampak/2005 tanggal 27 Desember 2005, seluas 2.432 M2 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 11.05.110.010.007-0156.0, Kel. Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (Jl. Imam Bonjol No. 28, Meulaboh), dengan Nilai Pasar sebesar Rp6.391.000.000,- (enam milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta Rupiah), sebagai pengganti 6.391 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB)B;

vii. SHM No. 9/Desa Kampung Suaq Indrapuri, Meulaboh, Gambar Tanah No. 3/1972 tanggal 05 Juli 1972, seluas 1.343 M2 (seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 11.05.110.001.001-0046.0, Desa Kampung Suaq Indrapuri, Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (Jl. Pocut Baren SK/III No. 40, Meulaboh), dengan Nilai Pasar sebesar Rp657.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta Rupiah), sebagai pengganti 657 (enam ratus lima puluh tujuh) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB);

viii. SHM No. 10/Desa Kampung Suaq Indrapuri, Meulaboh, Gambar Tanah No. 2/1972 tanggal 05 Juli 1972, seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 11.05.110.001.001-0046.0, Desa Kampung Suaq Indrapuri, Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat (Jl. Pocut Baren SK/III No. 40, Meulaboh), dengan Nilai Pasar sebesar Rp293.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah), sebagai pengganti 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB);

ix. SHGB No. 16/Desa Lancang Garam, Surat Ukur No. 59/Lancang Garam/2020 tanggal

28

09 Juni 2020, seluas 792 M2 (tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan NIB 01.16.02.16.00272 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.74.740.007.004-0043.0 (Ex.SHM No. 206/Desa Lancang Garam), Desa Lancang Garam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Jl. Baiturrahman No. 3, Lhokseumawe), dengan Nilai Pasar sebesar Rp1.847.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), sebagai pengganti 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) Saham Seri B;

x. SHGB No. 9/Desa Kuta Blang, Surat Ukur No. 322/Kuta Blang/2020 tanggal 11 Juni 2020, seluas 4.711 M2 (empat ribu tujuh ratus sebelas meter persegi), dengan NIB 01.16.02.01.00779 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.74.740.008.003-0022.0 (Ex.SHM No. 127/Desa Kuta Blang), Desa Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Jl. Merdeka No. 72 D, Lhokseumawe), dengan Nilai Pasar sebesar Rp29.043.000.000,- (dua puluh sembilan milyar empat puluh tiga juta Rupiah), sebagai pengganti 29.043 (dua puluh sembilan ribu empat puluh tiga) Saham Seri B;

xi. SHGB No. 10/Desa Kuta Blang, Surat Ukur No. 323/Kuta Blang/2020 tanggal 11 Juni 2020, seluas 5.539 M2 (lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi),dengan NIB 01.16.02.01.00780 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.74.740.008.003-0018.0 (Ex.SHM No. 128/Desa Kuta Blang), Desa Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Jl. Merdeka No. 70 D, Lhokseumawe), dengan Nilai Pasar sebesar Rp23.784.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah), sebagai pengganti 23.784 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat) Saham Seri B;

xii. SHGB No. 35/Desa Kampung Jawa Lama, Surat Ukur No. 97/Kampung Jawa Lama/2020 tanggal 09 Juni 2020, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi), dengan NIB 01.16.02.04.00811 dan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.74.740.010.007-0005.0 (Ex.SHM No. 22 dahulu SHM No. 284/Desa Kampung Jawa Lama), Desa Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Jl. Iskandar Muda No. 1, Lhokseumawe), dengan Nilai Pasar sebesar Rp5.292.000.000,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh dua juta Rupiah), sebagai pengganti 5.292 (lima ribu dua ratus sembilan puluh dua) Saham Seri B;

xiii. SHGB No. 9/Kel. Gampong Teungoh, Surat Ukur No. 13/12004 tanggal 30 Oktober 2004, seluas 1.590 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan

29

Nomor Objek Pajak (NOP): 11.73.083.001.001-0140.0, Kel. Gampong Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (Jl. A. Yani No. 50, Kota Langsa), dengan Nilai Pasar sebesar Rp7.915.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta Rupiah), sebagai pengganti 7.915 (tujuh ribu sembilan ratus lima belas) Saham Seri B;

xiv. SHM No. 14/Desa Teungoh, Surat Ukur Sementara No. 335/1985 tanggal 12 Januari 1985, seluas 1.061 M2 (seribu enam puluh satu meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.73.083.001.001-0140.0, Desa Teungoh, Kec. Langsa, Kota Langsa (dahulu Kab. Aceh Timur) (Jl. A. Yani No. 50, Kota Langsa), dengan Nilai Pasar sebesar Rp4.125.000.000,- (empat milyar seratusdua puluh lima juta Rupiah), sebagai pengganti 4.125 (empat ribu seratus dua puluh lima) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi HGB;

xv. SHM No. 158/Kampung Puya Bujuk Langsa, seluas 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 11.73.083.005.003-0152.0, Desa Kampung Puya Bujuk Langsa, Kec. Langsa, Kota Langsa (dahulu Kab. Aceh Timur) (Jl. Aceh Kongsi No. 06, Langsa), dengan Nilai Pasar sebesar Rp1.339.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), sebagai pengganti 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi HGB;

xvi. SHGB No. 00607/Desa Bandar Bireuen, Gambar Kasar tanggal 28 Juli 1970, seluas 1.457 M2 (seribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.13.042.001.003-0061.0(Ex.SHM No. 22 dahulu SHM No. 25/Desa Bandar Bireuen),Desa Bandar Bireuen, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen (Jl. Langgar/T. Chik Johan Alamsyah No. 1, dengan Nilai Pasar sebesar Rp7.159.000.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah), sebagai pengganti 7.159 (tujuh ribu seratus lima puluh sembilan) Saham Seri B;

xvii. SHGB No. 00036/Desa Meunasah Capa, Gambar Tanah No. 89/1979 tanggal 19 Februari 1979, seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.13.042.004.003-0168.0 (Ex.SHM No. 9/Desa Meunasah Capa), Desa Meunasah Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen (Jl. Gayo KM1 No. 55, Bireuen), dengan Nilai Pasar sebesar Rp2.693.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah), sebagai pengganti 2.693 (dua ribu enam ratus

30

sembilan puluh tiga) Saham Seri B;

xviii. SHGB No. 00002/Kel. Blang Asan, Surat Ukur Sementara No. 81/1984 tanggal 21 Juli 1984, seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.07.200.004.003-0124.0 (Ex.SHM No. 22/Kel. Blang Asan), Kel. Blang Asan, Kec. Kota Sigli, Kab. Daerah Tingkat II Pidie (Jl. Prof. A. Masjid Ibrahim No. 6, Sigli), dengan Nilai Pasar sebesar Rp4.063.000.000,- (empat milyar enam puluh tiga juta Rupiah), sebagai pengganti 4.063 (empat ribu enam puluh tiga) Saham Seri B;

xix. SHGB No. 00001/Kel. Blang Asan, Surat Ukur No. 11/2006 tanggal 26 Juni 2006, seluas 1.082 M2 (seribu delapan puluh dua meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.07.200.004.003-0199.0 (Ex.SHM No. 400/Kel. Blang Asan), Kel. Blang Asan, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie (Jl. Prof. A. Masjid Ibrahim No. 6, Sigli), dengan Nilai Pasar sebesar Rp1.711.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta Rupiah), sebagai pengganti 1.711 (seribu tujuh ratus sebelas) Saham Seri B;

xx. SHGB No. 00001/Desa/Kampung Kramat Dalam Sigli, Gambar Tanah No. 207/1980 tanggal 02 Desember 1980, seluas 147 M2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :11.07.200.007.001-0005.0 (Ex.SHM No. 164/ Desa/Kampung Kramat Dalam Sigli), Desa/Kampung Kramat Dalam Sigli, Kec. Kota Sigli, Kab. Daerah Tingkat II Aceh Pidie (Jl. Iskandar Muda No. 65-67, Sigli), dengan Nilai Pasar sebesar Rp432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah), sebagai pengganti 432 (empat ratus tiga puluh dua) Saham Seri B;

xxi. SHM No. 22/Desa Peukan Langsa, Surat Ukur Sementara No. 189/1984 tanggal 05 September 1985, seluas 245 M2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi), dengan SPPTPBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 11.73.083.002.001-0078.0,Desa Peukan Langsa, Kec. Langsa, Kota Langsa (dahulu Kab. Aceh Timur) (Jl. Iskandar Muda No. 58-60), dengan Nilai Pasar sebesar Rp1.462.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta Rupiah), sebagai pengganti 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua) Saham Seri B, yang sampai dengan Keputusan ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham masih dalam proses perubahan hak menjadi HGB;

2. Inventaris berupa perlengkapan kantor dan kendaraan (rincian terlampir), dengan Total Nilai Pasar sebesar Rp.10.604.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus empat juta Rupiah), berdasarkan Laporan Penilaian Terbatas Aset PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toha-Ekky-Heru & Rekan, dengan nomor laporan:

31

00065/2.0014-00/PP/07/0080/1/VI/2020 pada tanggal 16 Juni 2020, sebagai pengganti 10.604 (sepuluh ribu enam ratus empat) Saham Seri B.

3. Seluruh bidang Tanah dan/atau Bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., yang sedang dalam proses perubahan hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut pada huruf A di atas, akan diatur pada Perjanjian Pemasukan Dalam Perseroan (Inbreng) dimana penyetoran dalam bentuk pemasukan barang tidak bergerak dan barang bergerak (inbreng) dilaksanakan dihadapan Pejabat Pemtuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang apabila proses perubahan haknya telah selesai serta Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dibayar lunas seluruhnya.


5 Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga ayat-ayat tersebut selanjutnya berbunyi :

Modal

Pasal 4

4. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 29,21% (dua puluh sembilan koma dua puluh satupersen) atau sejumlah 2.921.335 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.921.335.000.000,- (dua triliun sembilan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang terdiri dari :

a. 1 (satu) saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

b. 2.921.334 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.921.334.000.000,- (dua triliun sembilan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah).

5. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp2.921.335.000.000,- (dua triliun sembilan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah), telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

32

c. Sebesar Rp1.001.000.000.000,- (satu triliun satu milyar Rupiah), sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 160, tanggal 22-03-2010 (dua puluh dua Maret dua ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti Sutjipto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor:AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh);

d. Sebesar Rp500.500.000.000,- (lima ratus milyar lima ratus juta Rupiah), sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 53, tanggal 29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat belas) yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-06781.40.21.2014 tanggal 29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat belas);

e. Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) disetor dengan uang tunai, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 24, tanggal 23-01-2018 (dua puluh tigaJanuari dua ribu delapan belas) yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.03-0031323 tanggal 23-01-2018 (dua puluh tiga Januari dua ribu delapan belas);

f. Sebesar Rp255.594.000.000,- (dua ratus lima puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) disetor dengan pemasukan Barang Tidak Bergerak (inbreng), sebagaimana dimuat dalam AktaNomor 4, tanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret duaribu dua puluh) yang dibuat di hadapan Gamal Wahidin, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.03-0163415 tanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh).

g. Sebesar Rp164.241.000.000,- (seratus enam puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta Rupiah) disetor dengan pemasukan Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak (inbreng).

33


6 Dengan efektifnya pengambilan saham dalam simpanan tersebut, maka modal Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 2.921.335 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) Saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.921.335.000.000,- (dua triliun sembilan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah), dengan Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sejumlah 2.919.835 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratustiga puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.919.835.000.000,- (dua triliun sembilan ratus sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah); dan

PT BNI Life Insurance sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah).


7 Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal sebagai berikut :

8. Pengurusan dan segala tindakan yang diperlukan dalam proses inbreng balk terhadap benda tidak bergerak maupUn benda bergerak yang menjadi objek pemasukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., ke dalam Perseroan, dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

9. Menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham tersebut ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham tersebut, agar menjadi effektif dan memiliki kekuatan -hukum yang tetap.


8 Keputusan Pemegang Saham tersebut memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah ditandatangani Keputusan Pemegang Saham tersebut oleh semua pemegang saham Perseroan

-

34

RUPS Luar Biasa Keempat

Dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 diselenggarakan RUPS LB Perubahan Tugas Manajemen dengan rincian keputusan sebagai berikut:

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK BNI SYARIAH

("Keputusan Pemegang Saham")

PT Bank BNI Syariah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1, Jalan HR Rasuna Said Kavling 10 (“Perseroan”), yang seluruh pemegang sahamnya terdiri dari:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (untuk selanjutnya disebut “BNI”) sebagai pemegang 2.919.835 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham;

2. PT BNI Life Insurance (untuk selanjutnya disebut “BNI Life”) sebagai pemegang 1.500 (seribu lima ratus) saham.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Menyetujui pembatalan Keputusan Para Pemegang Saham terkait target bisnis Perseroan TahunBuku 2020 yang merupakan bagian dalam Keputusan Keempat mengenai Penetapan Tugas Manajemen untuk Tahun Buku 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah Nomor 14 tanggal 9 April 2020 yang dibuatoleh Notaris Fathiah Helmi, SH dan menyetujui usulan perubahan target laba bersih setelah pajak sebesar Rp456,6 Miliar (empat ratus lima puluh enam koma enam miliar Rupiah), dan NPF sebesar 3,74% (tiga koma tujuh puluh empat persen) untuk Tahun Buku 2020, sehingga penetapan Tugas Manajemen untuk Tahun Buku 2020 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan kepatuhan termasuk nilai-nilai syariah; 2. Mencapai target-target bisnis Perseroan yaitu laba bersih setelah pajak

Rp456,6 Miliar (empat ratus lima puluh enam koma enam miliar Rupiah), dan NPF 3,74% (tiga koma tujuh puluh empat persen).

3. Memperkuat permodalan BNI Syariah sehingga masuk dalam kategori

35

Bank BUKU 3. 4. Mencapai target kontribusi sinergi dengan PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk dengan volume Rp78,2 Triliun (tujuh puluh delapan koma dua triliun Rupiah), dan fee based income Rp125 Miliar (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), serta meningkatkan sinergi dengan grup usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

5. Menerapkan Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko, dan asas perbankan yang sehat sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Kedua : Menyetujui dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan untuk Tahun Buku 2020 beserta perubahannya sebagaimana terlampir dalam Keputusan Pemegang Saham ini.

Ketiga : Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham ini ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini, agar menjadi efektif dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Keempat : Keputusan Pemegang Saham ini memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah ditandatangani Keputusan Pemegang Saham ini oleh semua pemegang saham Perseroan.

RUPS Luar Biasa Kelima

Dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 09.00 WIB di Jakarta diselenggarakan RUPS LB Persetujuan Remunerasi DPS dengan rincian keputusan sebagai berikut :


PT BANK BNI SYARIAH


PT Bank BNI Syariah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tempo

36

Pavilion 1, Jalan HR Rasuna Said Kavling 10 (“Perseroan”), yang seluruh pemegang sahamnya terdiri dari:



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Menyetujui penetapan remunerasi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020, dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan

Kedua : Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham ini ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini, agar menjadi efektif dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Ketiga : Keputusan Pemegang Saham ini memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah ditandatangani Keputusan Pemegang Saham ini oleh semua pemegang saham Perseroan.

RUPS LUAR BIASA KEENAM

Dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 diselenggarakan RUPS LB Persetujuan Renana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan rincian keputusan sebagai berikut:

37


PT BANK BNI SYARIAH


PT Bank BNI Syariah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1, Jalan HR Rasuna Said Kavling 10 (“Perseroan”), yang seluruh pemegang sahamnya terdiri dari:



Yang secara bersama-sama adalah pemilik dan pemegang dari 2.921.335 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang sudah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, para pemegang saham tersebut di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ”Para Pemegang Saham”

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Menyetujui dan menetapkan Rencana Kerja yang memuat juga anggaran tahunan (RKAT) Perseroan untuk Tahun Buku 2021, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Perseroan Tahun 2021-2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Pemegang Saham ini.

Kedua : Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham ini ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini, agar menjadi efektif dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Ketiga : Keputusan Pemegang Saham ini memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah Keputusan Pemegang Saham ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

38

RUPS LUAR BIASA KETUJUH

Dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 diselenggarakan RUPS LB dengan rincian keputusan sebagai berikut:

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. BANK BNI SYARIAH ("Keputusan Pemegang Saham”)

PT Bank BNI Syariah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1, Jalan HR Rasuna Said Kavling 10 (“Perseroan” dan/ atau “BNIS”), yang seluruh pemegang sahamnya terdiri dari :

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, sebuah perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Pusat, Indonesia (untuk selanjutnya disebut “BNI”), sebagai pemegang 2.919.835 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham;

2. PT BNI Life Insurance, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia (untuk selanjutnya disebut “BNI Life”) sebagai pemegang 1.500 (seribu lima ratus) saham.

Yang secara bersama-sama adalah pemilik dan pemegang dari 2.921.335 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang sudah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, para pemegang saham tersebut di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pemegang Saham”. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : Pertama: Menyetujui Penggabungan Perseroan bersama BSM ke dalam BRIS. Kedua: Menyetujui Rancangan Penggabungan sebagaimana terlampir. Ketiga: Menyetujui konsep Akta Penggabungan sebagaimana terlampir. Keempat: Menerima Pernyataan Direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Bank, masyarakat, persaingan sehat dalam melakukan usaha, dan jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No.41/2019, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana terlampir.

39

Kelima: Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham ini ke dalam Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini, agar menjadi efektif dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Keenam: Keputusan Pemegang Saham ini memiliki kekuatan yang sama seperti halnya keputusan yang dibuat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah Keputusan Pemegang Saham ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari DSN-MUI.

Komitmen DPS dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional BNI Syariah adalah melakukan review terhadap produk dan aktivitas BNI Syariah selama tahun 2019 dalam upaya meningkatkan pengawasan praktik syariah. Keseluruhan temuan hasil uji petik langsung pada kantor cabang telah disampaikan kepada Direksi atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki guna memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS BNI Syariah mempunyai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat Keputusan DPS No. BNISy/DPS/SK/XII/2014/001, tanggal 11 Desember 2014. Pedoman telah diunggah pada situs web Perseroan dan media sosialisasi internal yaitu Electronic Corporate Guidelines (ECG). Secara garis besar pedoman ini mengatur Tata Tertib Kerja DPS terkait:

1. Persyaratan; 2. Prosedur Pengangkatan dan/atau Penggantian; 3. Komposisi; 4. Etika Jabatan; 5. Honorarium dan Fasilitas/Tunjangan; 6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas; 7. Staf dan Unit Asistensi Dewan Pengawas Syariah; 8. Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban;

40

9. Waktu Kerja, Rapat, dan Pendapat Syariah; 10. Hubungan Kerja.

Persyaratan Umum

Anggota DPS adalah orang perseorangan yang :

1. Memiliki Integritas yang paling kurang mencakup : a. Memiliki akhlak dan moral yang baik; b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-

undangan lain yang berlaku; c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perusahaan yang sehat dan tangguh; d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji

kemampuan dan kepatuhan yang ditetapkan oleh OJK. 2. Memiliki kompetensi yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah

mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan 3. Memenuhi reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris

atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi DPS sesuai kebutuhan Perseroan. Persyaratan khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya diajukan kepada RUPS untuk disahkan termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum. 2. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS

yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit. 4. Tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham

Pengendali dan/atau dengan anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota DPS lainnya.

5. Mampu bekerjasama dengan anggota DPS lainnya. 6. Memiliki integritas mencakup:

a. Komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai. b. Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan

praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.

41

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.

7. Memiliki kompetensi mencakup: a. Kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban

DPS. b. Kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai. c. Kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan menajemen.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk BNI Syariah terdiri atas 2 (dua) orang termasuk 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Berdasarkan peraturan tersebut, susunan DPS BNI Syariah hingga 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No. Nama & Jabatan

Masa Jabatan Pengangkatan Rekomendasi

DSN-MUI Persetujuan

OJK/BI Pengangkatan

Kembali Masa

Berlaku 1 Dr. KH.

Hasanudin, M.Ag. (Ketua)

Pendirian BNI Syariah

Surat No. U-260/DSN-MUI/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009

Persetujuan Izin Prinsip Pendirian No.12/2/DpG/ DPbS tanggal 8 Februari 2010

RUPS Tahunan tanggal 27 April 2018

Sampai RUPS Tahunan 2021

2 AH. Azharuddin Lathif M.Ag., M.H. (anggota)

RUPS Luar Biasa tanggal 06 November 2019

Surat No. U-567/DSN-MUI/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019

Surat No SR-2/PB.1/2020 tanggal 03 Februari 2020

- Sampai RUPS Tahunan 2022

Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang tercermin pada 3 (tiga) fungsi, yaitu:

Fungsi Tugas Dan Tanggung Jawab

Mekanisme

Koordinasi 1. Melakukan rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait

1. Melakukan rapat dan diskusi internal DPS atau bersama Direksi atau jajaran di bawah Direksi atau bersama Dewan Komisaris dalam rangka membangun

42

pemenuhan Prinsip Syariah.

2. Mewakili dan mendampingi Bank untu rapat, diskusi, dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

dan mengembangkan sistem kepatuhan pada Prinsip Syariah.

2. Memberikan pendapat syariah atau rekomendasi kepada Direksi terkait implementasi Prinsip Syariah pada produk dan kegiatan Perseroan;

3. Mewakili Perseroan untuk rapat, diskusi, dan konsultasi kepada pihak eksternal terbatas pada regulator, auditor, organisasi profesi, untuk kepentingan pemenuhan Prinsip Syariah pada Perseroan.

Pengawasan 1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;

2. Mengawasi proses pembangunan produk baru dan pengembangan fitur produk Bank agar sesuai dengan fatwa DSN MUI;

3. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;

5. Meminta data dan informasi terkait

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Perseroan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Meminta penjelasan dari pejabat Perseroan yang

berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;

b. Memeriksa akad yang digunakan dalam produk baru berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

c. Melakukan review terhadap sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan

d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perseroan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh

dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan;

b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;

c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana diper-syaratkan dalam SOP,

43

dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

6. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

7. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

antara lain, seperti: d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan

keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Perseroan dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan;

e. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;

f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;

Laporan 1. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK dan DSN MUI.

3. Menyampaikan Hasil Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Menyampaikan Hasil Evaluasi

1. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara semesteran.

2. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Hasil Pengawasan DPS memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain: a. Kertas kerja pengawasan terhadap proses

pengembangan produk baru Perseroan; dan b. b. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan

Perseroan.

44

Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengungkapan Rangkap Jabatan

Dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasannya, berikut adalah rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah selama 2020:

No Nama Posisi Di Perusahaan Lain

Perusahaan Lain

1 Hasanudin (Ketua) Ketua PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Unit Usaha Syariah)

Ketua PT Trimegah Asset Management (Reksa Dana Syariah)

Ketua PT Toyota Astra Finance Services (Unit Usaha Syariah)

Anggota PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Unit Usaha Syariah)

2 AH. Azharuddin Lathif M.Ag., M.H. (Anggota)

Ketua PT Bussan Auto Finance (Unit Usaha Syariah)

Ketua PT Corfina Asset Management Ketua PT Majoris Asset Management Anggota PT Sompo Insurance

(Unit Usaha Syariah)

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2020, DPS BNI Syariah mengadakan 28 (dua puluh delapan) kali rapat DPS khususnya terkait produk dan aktivitas baru maupun pengembangannya dan terkait audit internal atau eksternal. Kemudian 13 (tiga belas) kali rapat gabungan (bersama Dewan Komisaris dan atau Direksi) mengenai Laporan Kinerja, pengawasan, audit dan isu-isu strategis lainnya (yang didokumentasikan oleh

45

Coorporate Secretary Division (CCD), sehingga total DPS mengadakan rapat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali. Kehadiran dalam rapat selama tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

Nama Jabatan

Rapat DPS Jumlah Rapat

Tingkat Kehadiran

Rapat

Presentasi Tingkat

Kehadiran (%) Dr. KH. Hasanudin, M.Ag. Ketua 41 41 100% Ah. Azharudin Lathif, M.Ag., M.H. Anggota 41 41 100%

Agenda Utama Rapat Terkait Produk Dan Aktivitas Baru Maupun Pengembangannya Dan Terkait Audit Internal Atau Eksternal

DPS BNI Syariah telah membahas berbagai agenda mengenai produk dan aktivitas baru atau pun pengembangan produk dan aktivitas Bank dalam rapat selama tahun 2020, yang diuraikan sebagai berikut:

No Tanggal Agenda Utama Rapat 1. 07 Januari 2020 Rapat DPS terkait Kegiatan Operasional PT. Bank BNI Syariah Periode

Tahun 2019. 2. 21 Januari 2020 Hasanah Debit Combo. 3. 23 Januari 2020 Pembiayaan Rekening Koran iB Hasanah. 4. 28 Januari 2020 - Risalah Rapat Simplifikasi Akad Kafalah Bil Ujrah untuk Nasabah a.n PT.

Waskita Karya (Persero). - Akad Hawalah Bil Ujroh Untuk Pembiayaan Produktif.

5. 10 Februari 2020 Dokumen Anjak Piutang iB Hasanah. 6. 19 Februari 2020 BNI Syariah Sebagai PDs SBSN. 7. 25 Februari 2020 Produk BNI Griya BP2BT iB Hasanah. 8. 27 Maret 2020 Alur Proses Transaksi Hasanah Digital Customer Service dan Teller. 9. 07 April 2020 - Pembukaan Rekening Giro Atas Nama BNI Syariah di BNI Sebagai

Persyaratan Kerjasama Pemanfaatan Service Fitur Pembelian dan Pembayaran Tagihan Biller (E-Payment Service), dan

- Fitur Pada Aplikasi Hasanah Lifestyle. 10. 19 Mei 2020 BNI Hasanah Card Contactless. 11. 26 Mei 2020 Biaya Administrasi Dalam Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah. 12. 16 Juni 2020 Validasi Template Akad FLPP Murabahah. 13. 30 Juni 2020 - Risalah Rapat Rekomendasi Penghentian Sementara Produk Bank

Garansi. - Validasi Opini DPS tentang Kesesuaian Syariah Operasional Bank

46

Semester 1 2020. - Hasil Audit Internal Semester I 2020

14. 01 Juli 2020 Risalah Rapat DPS tentang Usulan Perjanjian Subrogasi yang Disertai dengan Pelaksanaan Akad Syariah Pada Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

15. 06 Juli 2020 - Amanah Day. - Validasi Opini DPS terkait Kerjasama Bancassurance (Format OJK). - Validasi Opini DPS terkait Hadiah Hewan Qurban dan Pejualan SBSN.

16. 21 Juli 2020 Usulan Penerapan PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah.

17. 11 Agustus 2020 Kesesuaian Syariah pada Template Form Titip Lelang SBSN dengan Akad Wakalah.

18. 18 Agustus 2020 Layanan Nasabah Prima. 19. 08 September

2020 - BNI OTO Indent iB Hasanah. - Risalah Rapat Uang Komitmen Ketika Pemesanan dan Perubahan Harga

Pada Saat Akad Griya Swakarya Murabahah. 20. 15 September

2020 Temuan OJK Terhadap Uang Muka Bagi Hasil Pada Akad Murabahah a.n. Nasabah CV. Mitra Access Insani.

21. 22 September 2020

- Risalah Rapat DPS tentang Pembayaran Pajak Program Semarak Berkah Hasanah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).

- Bank to Bank Trade Service iB Hasanah. - Referral Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah dan Hasanah Card melalui

BNI SCO. 22. 28 Oktober 2020 Takeover KUR Murabahah pada KMK di LKK/BNI. 23. 4 November 2020

Pengajuan Perpanjangan Opini DPS terkait Relaksasi Transaksi BNI di Outlet BNI Syariah (Qanun Aceh) Selama Masa Transisi

24. 24 November 2020

Kesesuaian Syariah pada Template Formulir dan Warkat Bank Garansi dengan Akad Kafalah bil Ujrah

25. 8 Desember 2020

a. Migrasi Pegawai BNI ke BNI Syariah (Qanun LKS) yang Dipekerjakan Kembali untuk Operasional BNI

b. Transaksi Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder 26. 29 Desember

2020

a. Kesesuaian Syariah pada Produk Hasanah Virtual Account (VA) Debit

b. Mekanisme Bagi Hasil 27. 30 Desember

2020 Akad IMBT refinancing pada Pembiayaan Sindikasi PT JAA

28. 31 Desember 2020

Kegiatan Operasional PT Bank BNI Syariah Tahun 2020

47

Realisasi Kegiatan DPS

Kegiatan Pada Fungsi Koordinasi :

No Tugas dan Tanggung jawab

Realisasi Kegiatan

1 Melakukan rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait

pemenuhan Prinsip Syariah.

1. Rapat yang dilakukan DPS sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, tertuang dalam Opini atau Risalah Rapat DPS, yaitu: 1) Opini DPS Nomor: BNISy /DPS /OPINI/ I/2020 /001 tanggal 14

Januari 2020 tentang Kegiatan Operasional PT. Bank BNI Syariah Periode Tahun 2019;

2) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/I/2020/002 tanggal 21 Januari 2020 tentang Temuan Audit Internal dan Uji Petik DPS Tahun 2019;

3) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/I/2020/003 tanggal 21 Januari 2020 tentang Hasanah Debit Combo;

4) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/I/2020/004 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pembiayaan Rekening Koran iB Hasanah;

5) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/I/2020/005 tanggal 28 Januari 2020 tentang Kesesuaian Syariah Pada Template Akta Subrogasi (Berdasarkan Prinsip Hawalah Bil Ujrah);

6) Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/I/2020/001 tanggal 28 Januari 2020 tentang Simplifikasi Akad Kafalah Bil Ujrah Untuk Nasabah a.n. PT Waskita Karya (Persero);

7) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/II/2020/006 tanggal 10 Febuari 2020 tentang Kesesuaian Syariah Template Simplifikasi Akad Wakalah Bil Ujrah dan Qardh (Anjak Piutang Syariah) Pada Skema Financial Supply Chain Management (FSCM);

8) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/II/2020/007 tanggal 19 Febuari 2020 tentang BNI Syariah Sebagai Primary Dealer Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);

9) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/II/2020/008 tanggal 25 Febuari 2020 tentang BNI Griya iB Hasanah Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT);

10) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/III/2020/009 tanggal 27 Maret 2020 tentang Alur Proses Transaksi Hasanah Digital Customer Service dan Teller;

11) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/IV/2020/010 tanggal 7 April 2020 tentang Pembukaan Rekening Giro Atas Nama BNI Syariah di BNI Sebagai Persyaratan Kerjasama Pemanfaatan Service Fitur Pembelian dan Pembayaran Tagihan Biller (E-Payment Service);

12) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/IV/2020/011 tanggal 7 April 2020 tentang Fitur Pada Aplikasi Hasanah Lifestyle;

13) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/V/2020/012 tanggal 19

48

Mei 2020 tentang BNI Hasanah Card Contactless; 14) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/V/2020/013 tanggal 26

Mei 2020 tentang Biaya Administrasi dalam Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah;

15) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/VI/2020/014 tanggal 16 Juni 2020 tentang Template Akad Murabahah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);

16) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/VI/2020/015 tanggal 30 Juni 2020 tentang Hasil Audit Internal Semester 1 Tahun 2020;

17) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/VI/2020/016 tanggal 30 Juni 2020 tentang Kegiatan Operasional PT. Bank BNI Syariah Periode Semester 1 Tahun 2020;

18) Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/2020/003 tanggal 30 Juni 2020 tentang Rekomendasi Penghentian Sementara Produk Bank Garansi;

19) Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/2020/004 tanggal 1 Juli 2020 tentang Usulan Perjanjian Subrogasi yang Disertai dengan Pelaksanaan Akad Syariah pada Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS);

20) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/VII/2020/017 tanggal 6 Juli 2020 tentang Transaksi Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Melalui Bank Sebagai Agen Penjual;

21) Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/2020/002 tanggal 6 Juli 2020 tentang Pemberian Hadiah Berupa Hewan Qurban Kepada Nasabah DPK dengan Akad Mudharabah;

22) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/VII/2020/018 tanggal 21 Juli 2020 tentang Usulan Penerapan PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah;

23) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/VIII/2020/019 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kesesuaian Syariah Pada Template Form Titip Lelang SBSN dengan Akad Wakalah;

24) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/VIII/2020/020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Layanan Nasabah Prima;

25) Opini DPS Nomor: BNIsy/DPS/OPINI/IX/2020/021 tanggal 8 September 2020 tentang BNI OTO Indent iB Hasanah;

26) Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/2020/005 tanggal 8 September 2020 tentang Uang Komitmen ketika Pemesanan dan Perubahan Harga pada Saat Akad Griya Swakarya Murabahah;

27) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/IX/2020/022 tanggal 15 September 2020 tentang Temuan OJK Terhadap Uang Muka Bagi Hasil Pada Akad Musyarakah a.n. Nasabah CV. Mitra Access Insani;

28) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/IX/2020/023 tanggal 22 September 2020 tentang Bank to Bank Trade Service iB Hasanah;

49

29) Opini DPS Nomor: BNISy/DPS/OPINI/IX/2020/024 tanggal 22 September 2020 tentang Referral Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah dan Hasanah Card Melalui BNI SCO;

30) Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/2020/006 tanggal 22 September 2020 tentang Pembayaran Pajak Progam Semarak Berkah Hasanah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);

31) Risalah Rapat DPS Nomor: BNISy/DPS/RR/2020/007 tanggal 28 Oktober 2020 tentang Implementasi Produk KUR dalam Rangka Takeover Produk BNI ke BNI Syariah (Qanun Aceh tentang LKS) Berdasarkan Fatwa 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

32) Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/2020/008 tanggal 04 November 2020 tentang Pengajuan Perpanjangan Opini DPS terkait Relaksasi Transaksi BNI di Outlet BNI Syariah (Qanun Aceh) Selama Masa Transisi

33) Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/XI/2020/025 tanggal 24 November 2020 tentang Kesesuaian Syariah pada Template Formulir dan Warkat Bank Garansi dengan Akad Kafalah bil Ujrah

34) Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/XII/2020/009 tanggal 8 Desember 2020 tentang Transaksi Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder

35) Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/XII/2020/010 tanggal 8 Desember 2020 tentang Migrasi Pegawai BNI ke BNI Syariah (Qanun LKS) yang Dipekerjakan Kembali untuk Operasional BNI

36) Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2020/027 tanggal 29 Desember 2020 tentang Kesesuaian Syariah pada Produk Hasanah Virtual Account (VA) Debit

37) Risalah Rapat DPS No. BNISy/DPS/RR/XII/2020/011 tanggal 29 Desember 2020 tentang Mekanisme Bagi Hasil

38) Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2020/028 tanggal 30 Desember 2020 tentang Akad IMBT refinancing pada Pembiayaan Sindikasi PT JAA

39) Opini DPS No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2020/026 tanggal 31 Desember 2020 tentang Kegiatan Operasional PT Bank BNI Syariah Tahun 2020

2. Pada Tahun 2020, pelayanan Konsultasi Syariah diberikan pada setiap hari selasa (di masa pandemi dilakukan melalui zoom) untuk memenuhi kebutuhan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya agar tetap konsisten dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

3. Pada Tahun 2020, DPS dan/atau CMD terlibat dalam kegiatan pelatihan sebagai instruktur pelatihan Prinsip Dasar Perbankan Syariah (PDPS) dan prinsip syariah secara umum, untuk pegawai BNI Syariah dan eksternal dalam berbagai kelas/kegiatan, yaitu:

50

1) PDPS kepada Pimpinan Cabang (BM, BNM, OM); 2) Amanah Day kepada seluruh pegawai Perseroan; 3) Kajian khusus fiqh pada saat Ramadhan kepada internal

maupun ekternal; 4) Pelatihan kepada Assistant Development Program (ADP); 5) Pelatihan kepada Operational Manager; 6) Pelatihan kepada Bussiness Manager; 7) Pelatihan kepada Officer Development Program (ODP); 8) Pelatihan kepada Management Development Program (MDP).

4. Pada Tahun 2020, DPS melakukan kunjungan dan melalui media zoom ke kantor cabang sekaligus sharing session Pengetahuan Syariah:

1) Kunjungan dan Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Surabaya Dharmawangsa;

2) Kunjungan dan Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Surabaya MERR;

3) Kunjungan dan Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Surabaya;

4) Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Tanah Sareal melalui zoom;

5) Kunjungan dan Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Bendungan Hilir melalui zoom;

6) Kunjungan dan Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Cirebon;

7) Kunjungan dan Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Aceh;

8) Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Kendari melalui zoom;

9) Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Denpasar melalui zoom;

10) Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Teluk Betung melalui zoom;

11) Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Ternate melalui zoom;

12) Kunjungan dan Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Semarang;

13) Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang KM 12 Palembang melalui zoom;

14) Kunjungan dan Refreshment Sharia Knowledge Pegawai Cabang Kantor Wilayah Timur.

15) Kunjungan dalam rangka Uji Petik dan Refreshment Sharia Knowledge di Cabang Pekalongan

2 Melaksanakan rapat, diskusi, dan konsultasi

Pada Tahun 2020, DPS turut serta dalam kegiatan:

1. Diskusi Hasil Audit di Kantor Pusat BNI Syariah.

51

dengan pihak eksternal terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Bank.

2. Pra Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan oleh DSN-MUI

3. Ijtima’ Sanawi yang diselenggarakan oleh DSN-MUI. 4. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diselenggarakan oleh

BNI. 5. Rapat Rencana Bisnis Bank dengan OJK. 6. Rapat dengan DSN-MUI terkait fitur Produk Hasanah Debit Combo.

Kegiatan Pada Fungsi Pengawasan

No Tugas dan Tanggung jawab Realisasi Kegiatan

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;

1. DPS melakukan review rencana ketentuan internal produk dan aktivitas baru, yaitu:

1) Hasanah Debit Combo 2) Pembiayaan Rekening Koran Syariah 3) BNI Syariah sebagai Primary Dealer SBSN 4) BP2BT 5) Hasanah Digital CS dan Teller 6) Fitur Hasanah Lifestyle 7) FLPP 8) BNI Syariah sebagai Agen Penjual SBSN; 9) Layanan Nasabah Prima 10) Bank to Bank Trade Service 11) Virtual Account (VA) Debit

2. DPS melakukan review rencana

perubahan/pengembangan fitur produk/rencana usulan pengembangan produk/fitur, yaitu: 1) Hawalah dengan skema Subrogasi; 2) Simplifikasi Anjak Piutang Syariah; 3) Hasanah Card Contactless; 4) Biaya Administrasi dalam Tapenas. 5) Bank Garansi 6) Transaksi Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder 7) Griya Swakarya Captive Market 8) BNI Oto Indent iB Hasanah 9) Referral Pembiayaan Griya dan Hasanah Card di

SCO

52

2. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan fitur produk Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;

Dalam mengawasi proses pengembangan produk baru dan fitur produk, DPS meminta terlebih dahulu data-data terkait dan mendiskusikannya dengan pejabat yang berwenang mengenai tujuan, konsep, akad, dan ketentuan internal atas rencana pengembangan produk baru.

3. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

Produk baru Bank telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang ada, sehingga belum diperlukan untuk meminta fatwa DSN-MUI terhadap produk baru Bank.

4. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

DPS terlibat aktif dalam proses pengawasan aspek syariah pada setiap lini kegiatan. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DPS tentu memerlukan data dan informasi yang akurat dari satuan kerja atau unit kerja terkait. Alhamdulillah, support dan kesadaran akan pentingnya pemenuhan aspek syariah dapat dipahami dan disadari oleh semua satuan kerja atau unit kerja sehingga dalam menjalankan tugas pengawasannya DPS dapat bersinergi dengan satuan kerja atau unit kerja BNI Syariah dan seluruh kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. Data dan informasi yang dibutuhkan DPS dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya dapat diperoleh melalui kegiatan diskusi, dokumen kerja, data transaksi, dll.

6. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

DPS melakukan pemantauan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dengan melaksanakan fungsi kontrol pada pra pengambilan keputusan (ex-ante) dan setelah pelaksanaan (ex-post). Pendapat syariah yang disampaikan oleh DPS dalam melaksanakan fungsi kontrol dapat berbentuk Opini atau Risalah Rapat DPS sebagaimana dijelaskan dalam tabel opini dan risalah rapat DPS di atas.

7. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

DPS juga terlibat dalam Rapat Kinerja. DPS dapat mengetahui gambaran/potret capaian kinerja termasuk di dalamnya memuat pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan Prinsip Syariah. Risalah Rapat disusun dan didokumentasi oleh CCD.

53

Opini/Saran DPS

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2020, DPS menyampaikan bahwa secara umum kegiatan operasional BNI Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah; Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional tidak mengarah pada kesalahan dalam membuat kebijakan, melainkan lebih kepada pemahaman individu atas suatu Produk dan Pedoman Operasional Bank. Atas kesalahan/kekurangan tersebut DPS merekomendasikan agar setelah kesalahan/kekurangan diketahui, maka harus segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Apabila terdapat unsur kesengajaan sehingga terdapat Prinsip Syariah yang tidak terpenuhi, maka terhadap kesalahan/kekurangan yang disengaja tersebut harus diberikan punishment.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan. Dewan Komisaris bertugas memastikan bahwa perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance, mengawasi dan memberi arahan atas kinerja Direksi, memberi nasihat dan memastikan bahwa Direksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan para pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Dasar Hukum

Pembentukan Dewan Komisaris BNI Syariah didasarkan pada beberapa ketentuan, meliputi: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris adalah Organ Emiten atau Perusahaan Publik. 4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 23. 5. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama

Lembaga Jasa Keuangan. 6. Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and

Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 4 tanggal

7 Januari 2016. 8. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank BNI Syariah tentang Penetapan Piagam Komite Nominasi

dan Remunerasi No. KEP/01/DK/2015.

Pedoman Kerja/Piagam Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BNI Syariah mempunyai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan SKB No. KP/DIR/016 & KP/01/DK/2013 serta Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris No. PP/S02/003-00/2016 tanggal 1 September 2016. Pedoman dan

54

Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah diunggah pada situs web Perseroan dan media sosialisasi internal yaitu Electronic Corporate Guidelines (ECG).

Adapun isi pengaturan terkait tata tertib kerja Dewan Komisaris menurut pedoman ini antara lain: 1. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris; 2. Komisaris Independen; 3. Komposisi Anggota; 4. Masa Jabatan; 5. Pengangkatan dan Pemberhentian; 6. Etika Jabatan; 7. Hak dan Wewenang; 8. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab; 9. Honorarium dan Fasilitas/Tunjangan; 10. Tantiem; 11. Program Orientasi; 12. Program Peningkatan Kapabilitas; 13. Sekretaris Dewan Komisaris; 14. Komite di Bawah Dewan Komisaris.

Kriteria Dewan Komisaris

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BNI Syariah, kriteria dan persyaratan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik. b. Cakap melakukan perbuatan hukum. c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. Tidak pernah dinyatakan pailit. 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara

dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau angota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

a) Pernah tidak menyelengarakan RUPS tahunan; b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau aggota Dewan Komisaris pernah

tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. f. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat.

55

g. 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan.

h. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dan memiliki integritas dan reputasi yang tinggi, serta memiliki komitmen penyediaan waktu yang memadai.

i. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir.

j. Tidak pernah melakukan tindakan fraud (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya.

k. Tidak termasuk daftar orang tercela di bidang perbankan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

l. Tidak terdaftar dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

Selain itu, calon Dewan Komisaris juga harus membuat Surat Pernyataan bahwa telah memenuhi seluruh persyaratan di atas yang ditandatangani di atas materai sebagai salah satu dokumen persyaratan uji kemampuan dan kepatutan di OJK, serta telah didokumentasikan oleh Perseroan.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 10 huruf (a) yaitu Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan KOmisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2020

Seluruh anggota Dewan Komisaris BNI Syariah diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Pengangkatan melalui RUPS efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan/atau mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga akhir tahun 2020, BNI Syariah memiliki 4 (empat) anggota Dewan Komisaris dengan komposisi sebagai berikut:

Nama Jabatan Pengangkatan oleh RUPS Fero Poerbonegoro Komisaris Utama RUPS Tahunan 9 Mei 2019 Max R. Niode Komisaris Independen RUPS Tahunan 9 Mei 2019 Imam Budi Sarjito Komisaris RUPS-LB 20

September 2018 Komaruddin Hidayat Komisaris Independen RUPS Tahunan 9 Mei 2019

56

Independensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan independensi sebagai persyaratan pengajuan persetujuan OJK dan didokumentasikan perusahaan, antara lain menyatakan: a. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama

anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik atau pemegang saham pengendali Bank. c. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan

keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (khusus Komisaris Independen).

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus fit and proper tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Dasar Pengangkatan dan persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK tiap anggota Dewan Komisaris, adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama Jabatan Persetujuan OJK

Fero Poerbonegoro Komisaris Utama Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP46/D.03/2016 tanggal 8 Septermber 2016

Max R. Niode Komisaris Independen Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP226/D.03/2017 tanggal 19 Desember 2017

Imam Budi Sarjito Komisaris Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP50/D.03/2019 tanggal 25 Maret 2019

Komaruddin Hidayat Komisaris Independen Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-30/D.03/2020 tanggal 20 Februari 2020

57

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang- undangan dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban:

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; b. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

c. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

d. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;

e. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksanaan atas buku-buku Perseroan;

f. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; h. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada

Perseroan tersebut dan Perseroan lain; j. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru

lampau kepada RUPS; k. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat,

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;

l. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI.

Hak dan Wewenang

a. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

b. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman- halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;

58

c. Meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/ atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan Direksi harus memberikan semua keterangan/ penjelasan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris;

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk

menghadiri Rapat Dewan Komisaris; f. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris; g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar; h. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite

lainnya. i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban

perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang

dibicarakan; l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Pembagian Tugas Antar Dewan Komisaris

Pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris telah termuat didalam Anggaran Dasar Perseroan maupun board manual, namun demikian Dewan Komosaris telah memperinci pembagian tugas masing-masing yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KOM/23 tanggal 10 Mei 2019 yang di tandatangani oleh Komisaris Utama dan Komisaris Independen.dan berisikan antara lain:

Nama/Jabatan Bidang Tugas Fero Poerbonegoro/Komisaris Utama Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan

Komite Nominasi dan Remunerasi Max R. Niode/Komisaris Independen Membawahi Komite Audit serta Komite Nominasi dan

Remunerasi Imam Budi Sarjito/ Komisaris Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan

Komite Nominasi dan Remunerasi Komaruddin Hidayat / Komisaris Independen Membawahi Komite Pemantau Risiko dan Komite

Remunerasi dan Nominasi

59

Pengungkapan Rangkap Jabatan

Daftar rangkap jabatan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Jabatan Jabatan di Grup BNI

Jabatan Di Perusahaan/ Institusi Lain

Fero Poerbonegoro Komisaris Utama Tidak ada Tidak Ada Max R. Niode Komisaris Independen Tidak ada Tidak Ada Imam Budi Sarjito Komisaris Tidak ada Tidak Ada Komaruddin Hidayat Komisaris Independen Tidak Ada • Pengawas Yayasan Pendidikan

Madania • Guru Besar Fakultas Psikologi UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta • Rektor Universitas Islam

Internasional Indonesia

Sertifikasi

Selain program pengembangan kompetensi, Dewan Komisaris BNI Syariah juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko. Pada periode 2020, Dewan Komisaris Bank telah berpartisipasi dalam beberapa program Sertifikasi Manajemen Risiko dengan rincian sebagai berikut:

Nama Jabatan Periode Level Waktu Dan Tempat

Pelaksanaan Penyelenggara Expired

Fero Poerbonegoro

Komisaris Utama

2019-2021

4 Jakarta, 19 November 2019

LSPP 2021

Max R. Niode Komisaris Independen

2019-2021


LSPP 2021

Imam Budi Sarjito

Komisaris 2019-2021


LSPP 2021

Komaruddin Hidayat

Komisaris Independen

2019-2021

2 Jakarta, 20 Februari 2019

LSPP 2021

Program Kerja Dewan Komisaris

Pada setiap awal tahun buku Dewan Komisaris menyusun program kerja yang akan dijalankan pada tahun buku tersebut.

Adapun program kerja Dewan Komisaris dan realisasinya adalah sebagai berikut :

60

No Program Kerja Realisasi 1 Persetujuan Rencana Kerja Komite Dewan Komisaris 2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Divisi Audit Internal dan Pokok-pokok Hasil Audit 3 Evaluasi Tindak Lanjut Manajemen atas Laporan Divisi Audit Internal, OJK,

Management Letter KAP, dan Dewan Pengawas Syariah

4 Pembagasan mengenai Penunjukan AP dan KAP 5 Menelaah Laporan Tahunan 2020 6 Melakukan monitoring Pelaksanan Kinerja Bulanan dan Tingkat Kesehatan Bank 7 Melakukan Pengawasan terhadap kebijakan 8 Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko 9 Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Risiko Unit dan Divisi Perseroan berdasar

Laporan Profil Risiko Unit dan Divisi Perseroan berdasar Laporan Profil Risiko

10 Review Remunerasi & Nominasi 11 Memberikan Arahan terhadap Pembiayaan yang Dikonsultasikan kepada Dewan

Komisaris

12 Mengevaluasi & Menyetujui Rencana Bisnis Bank 13 Mengikuti Pelatihan 14 Memberikan persetujuan kandidat Sekretaris Dewan Komisaris 15 Memberikan arahan perubahan organisasi 16 Memberikan arahan terkait perubahan anggaran dasar

Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, terdapat sejumlah keputusan Direksi yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat membuat keputusan baik yang ditujukan untuk organ Dewan Komisaris maupun perusahaan secara umum. Pada tahun 2020, persetujuan dan keputusan Dewan Komisaris adalah terkait hal-hal berikut :

No Tanggal Nomor Surat Perihal 1 17 Februari 2020 KOM/04 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik 2020 2 03 April 2020 KOM/07 Persetujuan Perubahan Organisasi Kantor Pusat BNI

Syariah 3 09 April 2020 KOM/08 Surat Keputusan Dewan Komisaris Perihal

Pengukuhan Ketua Komite Nominasi & Remunerasi dan Ketua Komite Pemantau Risiko

4 22 April 2020 KOM/10 Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2020

5 19 Mei 2020 KOM/14 Pengamanan sistem selama Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO)

61

6 03 Juni 2020 KOM/16 Penyampaian Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY Global) yang Melakukan Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 sesuai POJK nomor 13/POJK 03/2017 tanggal 27 Maret 2017

7 12 Juni 2020 KOM/17 Persetujuan Perubahan RBB BNI Syariah Tahun 2020 8 19 Juni 2020 KOM/20 Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan yang Terkena

Dampak Corona Virus 9 25 Juni 2020 KOM/21 Pembatalan Keputusan Pemegang Saham Terkait

Distribusi Dividen Tahun Buku 2019 10 09 Juli 2020 KOM/23 Pembayaran Dividen Tahun Buku 2019 11 24 Agustus 2020 KOM/34 Rencana Penyelenggaraan Aplikasi “Hasanah

Lifestyle” 12 25 September 2020 KOM/37 Draft Kebijakan Perencanaan Strategis 13 20 Oktober 2020 KOM/40 Persetujuan Merger Plan 14 03 November 2020 KOM/41 Persetujuan Perubahan Organisasi Kantor Pusat BNI

Syariah 15 03 November 2020 KOM/42 Tindak Lanjut atas Saran dan Pendapat Komite Tata

Kelola Terintegrasi 16 09 November 2020 KOM/44 Draft RBB 2021-2023 17 11 November 2020 KOM/46 Kesiapan Implementasi Standar Nasional Teknologi

Chip dan PIN Online 6 Digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet serta Standarisasi Proses Cleansing Kartu

18 13 November 2020 KOM/47 Penyelasaian Pending Matters dan Permasalahan terkait Hasil Audit dalam rangka Proses Kosolidasi Bank Syariah

19 20 November 2020 KOM/49 Masukan atas Penyusunan Rencana Audit Tahunan Tahun 2021

20 27 November 2020 KOM/50 Usulan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2021-2025 PT Bank BNI Syariah

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 informasi kepemilikan saham dimaksud adalah sebagai berikut:

No Nama Status Saham BNI

Syariah Saham Di Perusahaan

Lain Tahun

Perolehan 1 Fero Poerbonegoro Komisaris

Utama Nihil Nihil -

2 Max R. Niode Komisaris Independen

Nihil PT Persona Prima Utama 300 lembar

2018

62

3 Imam Budi Sarjito Komisaris Nihil 1. PT ADHI : 70.000 lembar

2. PT BNBR : 42.500 lembar

3. PT BORN : 490.000 lembar

4. PT ELSA : 102.800 lembar

5. PT ELTY : 750.000 lembar

6. PT GJTL : 50.000 lembar

7. PT MLPL : 110.000 lembar

8. PT TOTL : 20.000 lembar

9. PT UNSP : 142.050 lembar

10. PT ANTM : 50.000 lembar

11. PT ASRI : 100.000 lembar

PT BBNI : 65.074 lembar

-

4 Komaruddin Hidayat


Nihil Nihil -

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta hubungan kepemilikan saham dengan Bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Komposisi Komisaris Independen

Pada tahun 2020, Perseroan mengangkat seorang anggota Dewan Komisaris Independen untuk memenuhi peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dimana jumlah Komisaris Independen bank ditetapkan minimal 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

63

Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang dengan 2 orang anggota Dewan Komisaris Independen, yang berarti Perseroan telah memenuhi jumlah minimal sesuai regulasi. Saat ini Max R Niode dengan Komaruddin Hidayat telah secara efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Independen BNI Syariah.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen BNI Syariah harus memenuhi syarat utama yang mencakup:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan dengan anggota Direksi dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham BNI Syariah ataupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/Perusahaan bukan keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang- undangan yang berlaku.

3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.

4. Tidak mempunyai hubungan atau ikatan langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

5. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

6. Diusulkan oleh Pemegang Saham, melalui proses nominasi di Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah, dan dipilih dalam RUPS.

7. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit. 8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. 9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau

yang berkaitan dengan sektor keuangan. 10. Kriteria lainnya yang ditentukan oleh Ketentuan Internal BNI Syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pernyataan Tentang Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Setiap anggota Komisaris Independen wajib menandatangani pertanyataan independensi yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mereka terbebas dari berbagai kepentingan. Seluruh anggota Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani pernyataan indepensi yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu dokumen persyaratan pengajuan persetujuan OJK menjadi anggota Dewan Komisaris BNI Syariah. Adapun konten surat pernyataan dimaksud sebagai berikut :

64

No. Pernyataan Max R. Niode Komaruddin Hidayat 1 Menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang

independen terhadap pemilik Bank √ √

2 Menyatakan bahwa saya bersedia bertindak independen terhadap pemilik Bank

√ √

3 Menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan Bank sehingga dapat mendukung kemampuan saya untuk bertindak independen.

√ √

DIREKSI

Direksi merupakan salah satu organ utama GCG. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan, serta bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Bank dalam perkara di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi BNI Syariah terdiri dari Direktur Utama, dan Direktur lainnya yang bertugas sesuai masing-masing bidang kerja. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan. Direksi BNI Syariah dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengedepankan transparansi, sikap profesional, kesungguhan dalam mengedepankan kepentingan Bank dan stakeholders, berpikir strategis serta memastikan pencapaian target dan keberlanjutan usaha.

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Direksi BNI Syariah mempunyai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan SKB No. KP/DIR/016 & KP/01/DK/2013 serta Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris No. PP/S02/003-00/2016 tanggal 1 September 2016. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah diunggah pada situs web Perseroan dan media sosialisasi internal yaitu Electronic Corporate Guidelines (ECG).

Adapun isi pengaturan terkait tata tertib kerja Dewan Komisaris menurut pedoman ini antara lain: a. Persyaratan Anggota Direksi; b. Komisaris Independen; c. Komposisi Anggota; d. Masa Jabatan; e. Pengangkatan dan Pemberhentian; f. Etika Jabatan;

65

g. Hak dan Wewenang; h. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab; i. Honorarium dan Fasilitas/Tunjangan; j. Tantiem; k. Program Orientasi; l. Program Peningkatan Kapabilitas;

Kriteria Direksi

Anggota Direksi BNI Syariah telah melalui mekanisme nominasi dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan RUPS tersebut efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan/atau mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun persyaratan seorang anggota Direksi BNI Syariah adalah: a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik. b. Cakap melakukan perbuatan hukum. c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1) Tidak pernah dinyatakan pailit. 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit. 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara

dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau angota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

i. pernah tidak menyelengarakan RUPS tahunan; ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

iii. pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan. f. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat. g. 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah diberhentikan dengan

tidak hormat dari suatu pekerjaan. h. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan

kewajiban Dewan Komisaris dan memiliki integritas dan reputasi yang tinggi, serta memiliki komitmen penyediaan waktu yang memadai.

i. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir.

j. Tidak pernah melakukan tindakan fraud (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) dibidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya.

66

k. Tidak termasuk daftar orang tercela di bidang perbankan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

l. Tidak terdaftar dalam Daftar Tidak Lulus (DTL). Surat pernyataan demikian telah dibuat oleh setiap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah sebagai salah satu ersyaratan uji kemampuan dan kepatutan di OJK, serta telah didokumentasikan oleh Perseroan.

Ketentuan Masa Jabatan

Nama Jabatan Jabatan di Grup BNI Jabatan di Perusahaan/Institusi Lain Abdullah Firman Wibowo

Direktur Utama Tidak Ada Tidak Ada

Dhias Widhiyati* Direktur Bisnis SME & Komersial

Tidak Ada Tidak Ada

Tribuana Tunggadewi

Direktur Kepatuhan & Risiko

Tidak Ada Tidak Ada

Wahyu Avianto Direktur Keuangan & Operasional

Tidak Ada Tidak Ada

Iwan Abdi** Direktur Bisnis Ritel & Jaringan

Tidak ada Tidak Ada

Babas Bastaman***

SEVP Bisnis SME & Komersial

Tidak Ada Tidak Ada

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020 **Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020 ***Belum efektif/masih menjalani proses fit and proper test OJK

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi di Sepanjang Tahun 2020

Berdasarkan Pasal 28 PBI No. 11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah dan Anggaran Dasar Perusahaan, bahwa jumlah angota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang dan dipimpin oleh Direktur Utama. BNI Syariah telah memiliki 5 (lima) orang anggota dalam jajaran Direksi sebagai berikut:

Nama Jabatan Pengangkatan oleh RUPS Abdullah Firman Wibowo Direktur Utama RUPS-LB 23 Maret 2017 Dhias Widhiyati* DIrektur Bisnis SME & Komersial RUPS-LB 23 Maret 2017 Tribuana Tunggadewi Direktur Kepatuhan dan Risiko RUPS-LB 29 DEsember 2017 Wahyu Avianto Direktur Keuangan dan

Operasional RUPS Tahunan 27 April 2018

Iwan Abdi** Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan RUPS Tahunan 9 April 2020 Babas Bastaman*** Direktur Bisnis SME & Komersial RUPS Tahunan 9 April 2020

67


Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi. Anggota Direksi yang telah lulus fit and proper tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Dasar Pengangkatan dan persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK tiap anggota Direksi, adalah sebagaimana tabel di bawah ini:Nama

Jabatan

Persetujuan OJK

Abdullah Firman Wibowo

Direktur Utama Keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-41/ D1.03/2018 12 Maret 2018

Dhias Widhiyati* Direktur Bisnis SME & Komersial Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP228/D.03/2017 tanggal 19 Desember 2017

Tribuana Tunggadewi Direktur Kepatuhan dan Risiko Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP227/D.03/2017 tanggal 19 Desember 2017

Wahyu Avianto Direktur Keuangan dan Operasional

Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-159/D.03/2018 Tanggal 25 September 2018

Iwan Abdi** Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-10/D.3/2020 tanggal 10 Januari 2020

Babas Bastaman*** Direktur Bisnis SME & Komersial Dalam proses fit and proper test *Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020 **Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020 ***Belum efektif/masih menjalani proses fit and proper test OJK

68

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas utama Direksi adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Wewenang:

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan; b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan

kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;

c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary); f. Menghapus bukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam

Laporan Tahunan; g. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang di luar pokok dalam rangka restrukturisasi

dan/atau penyelesaian pembiayaan namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban:

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

b. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;

c. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; d. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta

dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang terntang Dokumen Perusahaan;

69

e. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

f. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;

g. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (|lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;

h. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; i. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris

dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perusahaan lainnya;

j. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen perseroan lainnya;

k. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsipprinsip pengendalian intern terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

l. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya seyiap kali diminta oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; n. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan

Komisaris dengan memperhatikan perundangundangan yang berlaku; o. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran

Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; p. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan BNI.

Pembagian Tugas Antar Direksi

Nama Jabatan Tugas Dan Tanggung Jawab Abdullah Firman Wibowo

Direktur Utama

Rencana Bisnis Bank 1. Merencanakan bisnis bank semua segmen secara menyeluruh

dari akuisisi hingga penyaluran Dana Pihak Ketiga dalam rangka mencapai target profit yang telah ditetapkan pemegang saham.

2. Merumuskan dan memutuskan strategi bisnis bank atas semua segmen secara menyeluruh mulai akuisisi hingga penyaluran Dana Pihak Ketiga dalam rangka mencapai target profit yang telah ditetapkan pemegang saham.

3. Merumuskan visi, misi, dan values perusahaan yang akan mendukung tercapainya target BNI Syariah jangka pendek,

70

menengah, dan panjang sesuai yang telah direncanakan.

Profitabilitas Bank 1. Membuat keputusan pembiayaan maupun restrukturisasi

Pembiayaan sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku dalam rangka pencapaian profitabilitas BNI Syariah yang progressif dan berkualitas.

2. Membuat keputusan Diskon Margin/Bagi Hasil/Ujroh Pembiayaan NPF & Hapus Buku sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku dalam rangka pencapaian profitabilitas BNI Syariah yang progresif dan berkualitas.

3. Membuat keputusan atas draft kebijakan mitigasi risiko bisnis semua segmen dalam rangka menjaga prinsip kehati-hatian bisnis BNI Syariah.

Tata Kelola dan Kepatuhan Bank 1. Menetapkan Pedoman Tata Tertib Good Corporate Governance

BNI Syariah dalam rangka menjaga reputasi kepatuhan bank atas peraturan regulator.

2. Menjaga implementasi GCG di seluruh BNI Syariah dalam rangka melindungi reputasi kepatuhan bank atas peraturan regulator.

3. Melaporkan pelaksanaan GCG ke regulator dalam rangka menjaga reputasi kepatuhan bank atas peraturan regulator.

Value Creation 1. Memutuskan strategi pengembangan organisasi, sistem dan

mekanisme pengelolaan dan pengembangan SDM dalam rangka mendukung tercapainya visi misi dan target perusahaan dari sisi sumber daya manusia.

2. Memutuskan arah pengembangan layanan perbankan dalam rangka peningkatan kualitas layanan perbankan menuju service excellence dan pencapaian target bisnis BNI Syariah yang telah direncanakan.

Babas Bastaman*

Direktur Bisnis SME & Komersial

1. Merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis pembiayaan segmen Commercial dan SME sesuai kebutuhan pasar dalam rangka menciptakan profitabilitas BNI Syariah yang berkelanjutan.

2. Merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis tresuri dan strategi pemasaran trade finance dalam rangka menciptakan profitabilitas BNI Syariah yang berkelanjutan.

3. Merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis haji & umroh dalam rangka menciptakan profitabilitas BNI

71

Syariah yang berkelanjutan. 4. Merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis

transaksional & dana institusi dalam rangka menciptakan profitabilitas BNI Syariah yang berkelanjutan.

Tribuana Tunggadewi


Sesuai dengan POJK No 46/POJK.03/2017, tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah : 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya

Kepatuhan Bank; 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip

kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; 3. Menerapkan system dan prosedur kepatuhan yang digunakan

untuk Menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system dan

prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah;

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank 6. Melakukan Tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau

keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. 8. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi

dan bidang Manajemen Risiko Bank dan Tata Kelola Kebijakan. 9. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi

dan bidang Kepatuhan, Hukum dan Kesekretariatan. 10. Mengkoordinasikan Komunikasi Perusahaan dan program

pemasaran. 11. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pengembangan Produk

Manajemen agar sesuai dengan ketentuan. Wahyu Avianto

Direktur Keuangan & Operasional

Pengendalian Keuangan Perusahaan 1. Merencanakan strategi penyusunan sistem, kebijakan, serta

seluruh pedoman yang menjadi acuan dalam pengendalian keuangan dan perpajakan BNI Syariah.

2. Merencanakan strategi pelaporan keuangan perusahaan dalam rangka memastikan kewajaran laporan keuangan dan kesiapan objek evaluasi audit keuangan perusahaan.

3. Merencanakan skenario proyeksi kinerja keuangan perusahaan dalam rangka pengendalian keuangan perusahaan.

Operasional Perbankan

72

1. Merencanakan penyempurnaan dan pengelolaan sistem operasional perbankan dalam rangka memastikan kegiatan operasional pembiayaan dan transaksi nasabah BNI Syariah berjalan sesuai prosedur yang ada.

2. Menjaga operasional perbankan sejalan dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka mitigasi risiko operasional dan mendukung kelancaran bisnis BNI Syariah.

Akselerasi Pengadaan dan Optimalisasi Aset dan Logistik 1. Merencanakan strategi penyempurnaan proses pengadaan, dan

pembelian serta pemeliharaan aset dan logistik perusahaan dalam rangka mendukung kelancaran bisnis BNI Syariah.

Sistem & Teknologi Informasi 1. Merencanakan arsitektur teknologi informasi BNI Syariah untuk

diputus dalam KMIT dalam rangka mendukung pengembangan teknologi informasi di BNI Syariah.

2. Merencanakan pengembangan dan pemeliharaan Core Banking System (CBS) dan aplikasi non core dalam rangka mencapai tujuan service excellent BNI Syariah.

3. Merencanakan strategi prioritisasi penyelesaian proyek TI sesuai kebutuhan BNI Syariah dalam rangka mendukung bisnis dan operasional BNI Syariah.

Strategi Digitalisasi Produk & Bisnis 1. Merencanakan strategi digitalisasi bisnis, produk bisnis, sistem

monitoring kinerja bisnis/produk dalam rangka mendukung kebutuhan pengembangan bisnis BNI Syariah.

2. Merencanakan strategi pengembangan kerja sama bisnis electronic channel dalam rangka akselerasi bisnis digital BNI Syariah.

3. Merencanakan strategi prioritisasi penyelesaian program/project/inovasi berbasis web internet dan aplikasi digital yang dilakukan dalam rangka mendukung kebutuhan bisnis BNI Syariah.

Strategi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 1. Merencanakan konsep pengembangan kebijakan terkait

penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mendukung eksekusi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan yang dapat menghasilkan pendapatan operasional yang optimal bagi BNI Syariah.

2. Merencanakan strategi penyelamatan dan pengembalian aset (pembiayaan) bermasalah dan hapus buku BNI Syariah dalam

73

rangka memastikan pencapaian target kualitas aset dan target pendapatan operasional yang telah ditetapkan manajemen.

Iwan Abdi Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan

Strategi Bisnis Dana dan Pembiayaan Ritel (Mikro, Konsumtif dan Kartu)

1. Mengarahkan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis dana ritel sesuai rencana bisnis yang telah ditetapkan manajemen dalam rangka menjaga profitabilitas BNI Syariah yang berkesinambungan.

2. Mengarahkan strategi pengembangan dan pengelolaan bisnis pembiayaan konsumtif, kartu dan mikro sesuai rencana bisnis yang telah ditetapkan manajemen dalam rangka menjaga profitabilitas BNI Syariah yang berkualitas dan berkesinambungan.

Strategi Bisnis Jaringan dan Pengembangan Layanan 3. Mengarahkan strategi pengembangan jaringan dan

manajemen kinerja seluruh jaringan BNI Syariah melalui akselerasi kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan PT Bank BNI.

4. Mengarahkan pengembangan standar layanan dan manajemen pengaduan nasabah dalam rangka meningkatkan loyalitas nasabah dan memastikan penyelesaian pengaduan nasabah akurat, efektif dan efisien.

Keputusan Bisnis 5. Memutus pengajuan special nisbah nasabah dana (sesuai

kewenangan dan ketentuan yang berlaku) dalam rangka pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan manajemen.

6. Memutus pengajuan pembiayaan (untuk konsumtif dan bisnis kartu sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku) dalam rangka pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan manajemen.

Kualitas Aset 7. Mengarahkan strategi ekspansi pembiayaan yang progresif,

sehat, dan selektif untik menjaga kualitas aset BNI Syariah. 8. Mengarahkan metode analisa nasabah pembiayaan ritel

(konsumtif dan kartu) yang prudent dan action plan mitigasi risiko dalam rangka menjaga kualitas aset BNI Syariah

*Belum efektif/masih menjalani proses fit and proper test OJK

74

Independensi Direksi

Independensi anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana Direksi Perseroan haruslah:

1. Bertindak independen, tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali sampai dengan derajat kedua atau hubungan dengan Perseroan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

3. Tidak memiliki saham 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Perseroan, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan atau Perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Setiap anggota Direksi BNI Syariah telah menandatangani surat pernyataan independensi sebagai salah satu dokumen persyaratan fit and proper test OJK dan telah didokumentasikan, yang konten surat pernyataan tersebut antara lain menyatakan:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan OJK.

2. Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

3. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independent sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. Merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau pemegang saham pengendali bank.

Kepemilikan Saham

Berdasarkan catatan Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya baik dalam Perseroan maupun perusahaan lain, yang dimutakhirkan setiap 6 (enam) bulan atau setiap ada perubahan. Pada posisi per tanggal 3 Juni 2020 informasi kepemilikan saham dimaksud adalah sebagai berikut:

No. Nama Status Saham di BNI Syariah

Saham di Perusahaan lain

Tahun Perolehan

1 Abdullah Firman Wibowo

Direktur Utama Tidak ada Tidak ada -

Novia Permatasari Istri Tidak ada Tidak ada - Abdullah Manggala Hastama

Anak Tidak ada Tidak ada -

75

2 Iwan Abdi Direktur Tidak ada Tidak ada - Nunik Aryawati Istri Tidak ada Tidak ada - Nurridho Aryawan Anak Tidak ada Tidak ada - Aulia Rahmat Aryawan


Aufa Azzahra Aryawan


3 Tribuana Tunggadewi

Direktur Tidak ada PT BNI (Persero) Tbk: 13.650

lembar

2016

Ir. Prayudi Widyanto Suami Tidak ada Tidak ada - Rr. Luthfia Gita Wardani


R. Maheswara Rikza

Adityawarman


R.Maheswira Adityawardhana


4 Wahyu Avianto Direktur Tidak ada Tidak ada - Rachmania Diandini Istri Tidak ada Tidak ada - Hilman Arif Naufal Anak Tidak ada Tidak ada - Faiz Ammar Rasyid Anak Tidak ada Tidak ada - Silma Afiati Rahmah Anak Tidak ada Tidak ada -

5 Babas Bastaman SEVP Tidak ada PT BNI (Persero) Tbk : 32.244

lembar

2016

Herlin Pujiastuti Istri Tidak ada Tidak ada - Fikri Rasyad Bastaman


Ra’I Fadlurrahman Anak Tidak ada Tidak ada -

Rangkap Jabatan Direksi

Daftar rangkap jabatan Direksi adalah sebagai berikut :

Nama Jabatan Jabatan Di Grup BNI Jabatan Di

Perusahaan/Institusi Lain Abdullah Firman Wibowo

Direktur Utama Tidak Ada Tidak Ada


Tidak Ada Tidak Ada

Tribuana Tunggadewi

Direktur Kepatuhan dan Risiko

Tidak Ada Tidak Ada

76

Wahyu Avianto Direktur Keuangan dan Operasional

Tidak Ada Tidak Ada

Iwan Abdi** Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan

Tidak Ada Tidak Ada

Babas Bastaman***


Tidak ada Tidak Ada


Direktur Risiko Dan Kepatuhan

1. Bank memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang dipilih dari salah seorang anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS. Pengangkatan demikian berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK. Direktur kepatuhan BNI Syariah tidak membawahi fungsi-fungsi bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi, dan audit internal.

2. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan BNI Syariah adalah memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara: a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang

berlaku. c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian komitmen yang dibuat

oleh Bank kepada OJK dan lembaga otoritas yang berwenang. d. Mencegah Direksi Perseroan agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan

yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; f. Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai; g. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM); h. Mengusulkan Laporan Action Plan dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan

kepada Bank Indonesia/OJK; i. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank termasuk dalam

pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank, serta menurunkan tingkat pelanggaran;

j. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

k. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

l. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

77

m. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; n. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank

tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; o. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

3. Selain itu tugas Direktur Kepatuhan adalah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Perseroan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/OJK tentang APU dan PPT dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugasnya.

Sertifikasi

Di samping program pengembangan kompetensi, Direksi BNI Syariah juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko. Pada periode 2020, Direksi Bank telah mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko dengan rincian sebagai berikut:

Nama Jabatan Periode Level Waktu Dan

Tempat Pelaksanaan

Expired Penyelenggara

Abdullah Firman Wibowo

Direktur Utama

2019-2021


2021 LSPP


2019-2021


2021 LSPP

Tribuana Tunggadewi


2019-2021


2021 LSPP

Wahyu Avianto Direktur Keuangan & Operasional

2020-2022

5 Jakarta,21 Februari 2020

2022 LSPP

Iwan Abdi** Direktur Bisnis Ritel & Jaringan

2019-2021

5 Jakarta, 10 Mei 2019

2021 Leadership Nasional

Babas Bastaman***


2020-2022

5 Jakarta, 9 April 2020

2022 Global Association of Risk Professionals (GARP)

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020

78

**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020 ***Belum efektif/masih menjalani proses fit and proper test OJK

Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2020, Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan strategis antara lain terkait aspek sebagai berikut:

No Tanggal Nomor Surat Keputusan Perihal

1. 15 Januari 2020 DIR/005 Rencana Pengeluaran Saham dalam Simpanan (Saham Portepel) dalam Rangka Penyertaan Modal BNI Syariah

2. 23 Januari 2020 DIR/006 Seleksi Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor Pusat BNI Syariah Pejompongan

3. 16 Maret 2020 DIR/013 Business Continuity Plan Atas Pandemik Covid 19 4. 26 Maret 2020 DIR/014 Pembidangan Direktur 5. 26 Maret 2020 DIR/017 Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan

Terdampak Covid 19 6. 30 April 2020 DIR/032 Radisi Pengelolaan Surat Berharga dan Likuiditas

Treasuri 7. 08 Juni 2020 DIR/042 Radisi Efisiensi OPEX 2020 8. 04 Juni 2020 DIR/043 Radisi Revisi Rencana Bisnis Bank 2020 - 2022 9. 21 September 2020 DIR/059 Kebijakan Umum Direksi (KUD) Rencana Bisnis

2021

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diadakan paling sedikit setiap 2 (dua) bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Dalam praktiknya, rapat Dewan Komisaris dilakukan minimal sekali seminggu dan di antaranya sekali dalam sebulan melakukan rapat gabungan dengan seluruh anggota Direksi. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1⁄2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

79

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Sesuai ketentuan dalam Panduan Kerja Dewan Komisaris, diatur bahwa materi rapat harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris BNI Syariah melaksanakan rapat sebanyak 3 kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut:

No Tanggal Agenda Rapat Fero P Max R Niode

Imam BS

Komaruddin H

1 14/10/2020 Persiapan Penggabungan Bank-Bank Syariah

1 1 1 1

2 20/10/2020 Persetujuan Merger Plan 1 1 1 1

3 03/11/2020 Radirkom Pembahasan Draft RBB 2021-2023 Terbaru

1 1 1 1

4 11/12/2020 Update Progress Rencana Penggabungan-

1 1 1 1

Jumlah rapat

4 4 4 4 4

100,00 100,00 100,00 100,00

Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi baik yang telah diagendakan secara rutin maupun tidak rutin. Rapat diselenggarakan sebagai mekanisme untuk merencanakan dan memantau penerapan strategi dan kebijakan Perseroan.

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, ketentuan rapat Direksi adalah sebagai berikut: 1. Rapat Direksi dapat diadakan pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih

anggota Direksi atau atas permintaan tertulis/tidak tertulis dari seorang atau lebih dari anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis/tidak tertulis oleh Divisi/Unit terkait pengusul Rapat Direksi. Seluruh permintaan terhadap Rapat Direksi, baik oleh Direksi, Komisaris atau Divisi/Unit harus melalui pemberitahuan sebelumnya kepada Divisi/Unit yang memiliki fungsi mengelola pelaksanaan Rapat Direksi selaku fasilitator Rapat Direksi.

2. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.

80

4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan kepada para anggota Direksi dengan sarana apapun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak.

5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan.

6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat. 7. Sebelum disampaikan ke Divisi/Unit yang memiliki fungsi mengelola pelaksanaan Rapat Direksi,

agenda Rapat Direksi yang akan dimintakan keputusan dalam Rapat Direksi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Sektor atau Direktur Penggantinya apabila Direktur Sektor berhalangan hadir.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020 Direksi BNI Syariah melaksanakan rapat sebanyak 51 (lima puluh satu) kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Tanggal Agenda Rapat A.Firman Dhias W

Iwan Abdi

Tribuana T

Wahyu A

Babas B

15 Januari 2020

Radisi Kinerja Keuangan Posisi Desember 2019 & Usulan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2019

1 1 1 Cuti 1

20 Januari 2020

Kinerja Keuangan Wilayah & Cabang Posisi Desember 2019

1 1 1 Cuti 1

20 Januari 2020

Radisi Profil Risiko Individu & Terintegrasi Desember 2019 1 1 1 Cuti 1

15 Januari 2020

Rencana Pengeluaran Saham dalam Simpanan (Saham Portepel) dalam Rangka Penyertaan Modal BNI Syariah

1 1 1 Cuti 1

23 Januari 2020

Seleksi Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor Pusat BNI Syariah Pejompongan

1 Tidak Hadir 1 1 1

24 Februari

2020

Radisi Kinerja Keuangan Posisi Januari 2020 1 1 1 1 1

17 Maret 2020

Kinerja Keuangan Perseroan Posisi Februari 2020 1 Tidak

Hadir 1 1 1

16 Maret 2020

Business Continuity Plan Atas Pandemik Covid 19 1 Tidak

Hadir 1 1 1

26 Maret Pembidangan Direktur 1 1 1 1

81

2020 13 Maret

2020 Kinerja Keuangan Wilayah & Cabang Posisi Februari 2020

Tidak Hadir 1 1 1 1

26 Maret 2020

Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan Terdampak Covid 19

1 1 1 1 1

01 April 2020

Update Kondisi Operasional & Inisiatif Strategis BNI Syariah Pasca Buku 3

1 1 1 1 1

03 April 2020

Program Business Continuity Plan Covid 19 1 1 1 1 1

03 April 2020

Sosialisasi Hasil Stress Test Kinerja Perseroan 1 1 1 1 1

07 April 2020

Update Kinerja & Review RBB Dampak Covid 19 1 1 1 1 1

01 April 2020

Stress Test Kinerja Keuangan Dampak Covid 19 1 Tidak

Hadir 1 1 1

08 April 2020

Crisis Management Team - Progress Business Continuity Plan

1 1 1 1 1

09 April 2020 Radisi Update FAR dan R3 1 1 1 1 Tidak

Hadir

13 April 2020

Radisi Kinerja Keuangan Perseroan & Wilayah Cabang Posisi Maret 2020

1 1 1 1 1

22 April 2020

Radisi Update Progress Rencana Aksi Korporasi (Merger Himbara Syariah)

1 1 1 1 1

22 April 2020

Radisi Prognosis Kinerja April 2020 1 1 1 1 1

24 April 2020

Radisi Update Percepatan R3 Pembiayaan 1 1 1 1 1

27 April 2020

Radisi Mekanisme Usulan Penundaan Pembayaran Pokok dan/atau Margin dan Penugasan Khusus Pejabar Pemutus

1 1 1 1 1

30 April 2020

Radisi Pengelolaan Surat Berharga dan Likuiditas Treasuri

1 1 1 1 1

12 Mei 2020

Radisi Profil Risiko Individu Posisi Maret 2020 1 1 1 1 1

14 Mei 2020

Radisi Kinerja Keuangan Perseroan & Wilayah Cabang Posisi April 2020

1 1 1 1 1

82

22 Mei 2020

Radisi Update Crisis Management Tim & Usulan Perpanjangan asa Darurat Covid 19

1 1 1 1 1

22 Mei 2020

Radisi Persiapan Skenario The New Normal 1 1 1 1 1

29 Mei 2020

Radisi Skenario The New Normal 1 1 1 1 1

05 Juni 2020

Radisi Usulan Kerjasama Institusi 1 1 1 1 1

08 Juni 2020

Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi Mei 2020 1 1 1 1 1

08 Juni 2020 Radisi Efisiensi OPEX 2020 1 1 1 1 1

04 Juni 2020

Radisi Revisi Rencana Bisnis Bank 2020-2022 1 1 1 1 1

17 Juni 2020

Radisi Kinerja Keuangan Wilayah & Cabang Posisi Mei 2020

1 1 1 1 1

13 Juli 2020

Radisi Kinerja Persetoan Posisi Juni 2020 1 1 1 1 1

20 Juli 2020

Progress BCP Covid 19 & Evaluasi Kebijakan Hasanah Working Lifestyle 4.0

Tidak Hadir 1 1 1 1

23 Juli 2020

Profil Risiko & Terintegrasi Periode Juni 2020 1 1 1 1 1

18 Agustus 2020

Radisi Kinerja Keuangan Wilayah & Cabang Posisi Juli 2020

1 1 1 1 1

10 Agustus 2020

Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi Juli 2020 1 1 1 1 1

02 September

2020

Radisi Laporan Fraud PPOB Hasanah Payment 1 1 1 1 1

02 September

2020

Radisi Update CMT dan Proyeksi Rencana Bisnis 1 1 1 1 1

17 September

2020

Radisi Kinerja Keuangan Wilayah dan Cabang Posisi Agustus 2020

1 1 1 1 1

21 September

2020

Kebijakan Umum Direksi (KUD) Rencana Bisnis 2021 1 1 1 1 1

14 September

Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi Agustus 1 1 1 1 1

83

2020 2020

09 Oktober

2020

Radisi Conditional Merger Agreement (CMA) 1 1 1 1 1

13 Oktober

2020

Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi September 2020

1 1 1 1 1

16 Oktober

2020

Radisi Profil Risiko Individu September 2020 1 1 1 1 1

19 Oktober

2020

Radisi Kinerja Keuangan Wilayah dan Cabang Posisi September 2020

1 1 1 1 1

23 Oktober

2020

Radisi Rencana Bisnis Bank 2021-2023 1 1 1 1 1

09 November

2020

Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi Oktober 2020

1 1 1 1 1

10 Desember

2020

Radisi Kinerja Keuangan Perseroan Posisi November 2020

1 1 1 1 1

Total Kehadiran 49 6 50 47 51 40

Persentase Kehadiran 96.07 66.67 98.03 92.16 100.00 80.49


REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

a. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan

84

b. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Mekanisme Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di BNI Syariah mengacu pada POJK No. 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2020 adalah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank BNI Syariah tentang Penetapan Gaji Direksi & Honorarium Dewan Komisaris dengan sebelumnya melalui mekanisme berikut:

Berdasarkan POJK No. 45/POJK.03/2015, kebijakan Remunerasi yang bersifat tetap selain memperhatikan aspek penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga wajib paling sedikit memperhatikan aspek:

1. Skala usaha; 2. Kompleksitas usaha; 3. Peer Group; 4. Tingkat inflasi; 5. Kondisi dan kemampuan keuangan;

85

6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 7. Khusus Remunerasi bersifat variabel juga wajib memperhatikan prudent risk taking.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket Kebijakan & Jenis Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris, Direksi Dan DPS

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain (Tahun 2019)

Dewan Komisaris Direksi Dps

Orang Jutaan Rupiah

Orang Jutaan Rupiah

Orang Jutaan Rupiah

Remunerasi (gaji), bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura

5 56.762.764 1 3.000.000 0 0

Fasilitas lain dalam bentuk natuna (perumahan, asuransi Kesehatan dan sebagainya)

0 0 3 69.000.000 0 0

Paket Kebijakan & Jenis Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris, Direksi Dan DPS

Jenis Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun

2020 2019 Jumlah Dewan

Komisaris

Jumlah Direksi

Jumlah DPS

Jumlah Dewan

Komisaris

Jumlah Direksi

JUMLAH DPS

Di atas Rp2 miliar 3 5 0 0 4 0 Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar

1 0 0 4 0 0

Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar

0 0 2 0 0 2

Di bawah Rp500 juta 1 0 0 0 0 0

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan Rasio 2020 Rasio 2019 Rasio gaji karyawan tertinggi dan terendah 20 : 1 26,41 : 1 Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah 1,18 : 1 1,18 : 1 Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah 1,11 : 1 1,11 : 1 Rasio gaji Direksi dan karyawan tertinggi 3,19 : 1 3,31 : 1

86

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Dewan Komisaris dan Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan dalam mencapai tujuan Perseroan. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Dewan Komisaris dan Direksi ataupun secara kolegial.

Secara spesifik, BNI Syariah belum mengakomodir ketentuan tersebut, baik pada Anggaran Dasar Perusahaan maupun pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

No Nama Jabatan Usia (tahun)

Jenis Kelamin

Pendidikan Pengalaman

1 Fero Poerbonegoro

Komisaris Utama

65 Pria - Sarjana Ekonomi

- Magister Management

- Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- Project Manager New Core Banking System PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2 Max R. Niode Komisaris Independen

63 Pria - Sarjana Hukum - Magister

Hukum

- Komisaris PT Asuransi Tri Pakarta

87

- Pemimpin Satuan Pengawas Internal PT Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk.

- Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3 Imam Budi Sarjito

Komisaris 61 Pria - Sarjana Ekonomi

- Master Ekonomi

- Doktor Ekonomi

- Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI

- Komisaris PT Bank BNI Syariah

- Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management BNI

4 Komaruddin Hidayat


67 Pria - Sarjana Ushuluddin

- Master di Bidang Filsafat

- Doktor di Ilmu Filsafat

- Post Doctorate Research Program

- International Visitor Program ke AS

- Komisaris Independen BRI Syariah

- Ketua Dewan Komisaris Syariah PT Bank Syariah Mandiri

- Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2

5 Dr. Hasanudin, M Ag

Dewan Pengawas Syariah

59 Pria - Sarjana Muda Fakultas Syariah

- Sarjana Fakultas Syariah

- Magister Agama studi

- Anggota Dewan Standard Akuntansi Syari’ah (DSAS)-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

- Dosen Fakultas Syari’ah dan

88

Pengkajian Islam (konsentrasi syariah),

- Doktor studi Pengkajian Islam (konsentrasi syariah)

Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

- Dosen Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al Qur’an, Jakarta

6 Ah.Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H.


46 Pria - Sarjana Hukum - Magister

Hukum

- Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Central Sejahtera Finance

- Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Relliance Asset Management

- Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Promitra Finance Unit Usaha Syariah

7 Abdullah Firman Wibowo

Direktur Utama

56 Pria - Sarjana Pertanian

- Magister Manajemen

- Executive Vice President (EVP) Pengembangan Perusahaan Anak PT Bank BNI

- Senior Executive Vice President (SEVP) Risiko Bsnis PT Bank BNI

- Executive Vice President (EVP) Divisi Internasional PT Bank BNI

8 Dhias Widhiyati*


50 Wanita - Sarjana Ekonomi

- Magister Manajemen

- Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan PT Bank Negara Indonesia

89

(Persero) Tbk. - DGM Commercial

Remedial & Recovery PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- CEO Region Kantor Wilayah Jakarta BSD PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

9 Tribuana Tunggadewi

Direktur Kepatuhan dan Risiko

53 Wanita - Sarjana Hukum - Magister

Hukum

- Senior Executive Vice President (SEVP) Risk & Compliance PT BNI Syariah

- Senior Vice President (SVP) – Corporate Secretary dan Pemimpin Divisi KMP PT Bank BNI

- Vice President (VP) – Wakil Pemimpin Divisi – Bidang Good Corporate Governance dan Biro Direksi PT Bank BNI

10 Wahyu Avianto Direktur Keuangan dan Operasional

48 Pria - Sarjana Teknik dari

- Magister Manajemen Keuangan

- Pemimpin Divisi Keuangan BNI Syariah

- Koordinator Divisi Keuangan dan Jaringan BNI Syariah

- Pemimpin Divisi Strategi dan Keuangan BNI

90

Syariah 11 Iwan Abdi** Direktur

Bisnis Ritel dan Jaringan

55 Pria Sarjana Teknik

- Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan BNI

- CEO Region Semarang – BNI

- Head of Consumer and Retail Region Jakarta Kemayoran BNI

12 Babas Bastaman***


53 Pria - Sarjana Teknologi

- Magister Profesional Industri Kecil Menengah

- Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintan BNI

- Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah dan Usaha Kecil BNI

- Pemimpin Divisi Bisnis Komersial BNI Syariah


ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris BNI Syariah memiliki 3 organ pendukung yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari Dewan Komisaris yaitu:

1. Komite Audit; 2. Komite Nominasi dan remunerasi; 3. Komite Pemantau Risiko.

91

KOMITE AUDIT

Dasar Pembentukan

Komite Audit dibentuk dengan berpedoman antara lain pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit

Dewan Komisaris BNI Syariah telah menyusun Piagam Komite Audit yang mengatur fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai kebutuhan BNI Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Piagam Komite Audit dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan BNI Syariah terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Revisi terakhir Piagam Komite Audit dilakukan pada tahun 2014 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP/01/DK/2014 tanggal 10 September 2014.

Ada pun isi Piagam Komite Audit antara lain:

1. Dasar Pembentukan; 2. Struktur Komite Audit; 3. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit; 4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit; 5. Kewajiban Komite Audit; 6. Wewenang Komite Audit; 7. Rapat Komite Audit; 8. Pelaporan; 9. Masa Tugas; 10. Penutup.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit

Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan Komite Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, dan lainnya adalah seorang yang ahli dalam akuntansi keuangan dan seorang lainnya ahli dalam perbankan syariah. Adapun keanggotaan Komite Audit BNI Syariah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

92

Nama Jabatan Keahlian Masa Jabatan Max R. Niode Ketua Hukum 2019-2022 Fero Poerbonergoro Anggota Ekonomi Manajemen 2019-2022 Komaruddin Hidayat Anggota Sumber Daya Manusia 2019-2022 Imam Budi Sarjito Anggota Manajemen Risiko 2019-2022 Peter Umar Anggota Ekonomi Akuntansi 2019-2022 Harry Yusuf Anggota Ekonomi Manajemen 2019-2022

Independensi Anggota Komite Audit

Aspek Independensi Max Niode

Fero Poerbonegoro

Imam Budi S Komaruddin Hidayat

Peter Umar

Harry Yusup

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi


Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan


Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit


Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah


93


Sesuai dengan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2. Komite Audit melakukan review terhadap pelaksanaan tugas Unit kerja pengelola audit internal (Satuan Pengawas Internal), kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Unit kerja pengelola audit internal, Akuntan Publik, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP sebagai usulan Dewan Komisaris di RUPS Tahunan.

4. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

5. Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Unit kerja pengelola audit internal.

6. Menyetujui Internal Audit Charter, menanggapi rencana Audit Internal dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Internal serta menentukan pemeriksaan khusus oleh Unit kerja pengelola audit internal, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

7. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak menindaklanjuti laporan Unit kerja pengelola audit internal.

8. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK serta instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu dan memastikan bahwa Bank mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun Intern dapat bekerja sesuai dengan Standar Auditing yang berlaku.

10. Memastikan independensi dan obyektifitas akuntan publik. 11. Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua

risiko yang penting telah dipertimbangkan. 12. Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan

Bank secara sehat. 13. Menilai efektifitas pelaksanaan fungsi Unit kerja pengelola audit internal. 14. Menaati peraturan-peraturan yang tercantum dalam Standars Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

(SPFAIB) ataupun perundang-undangan terkait lainnya. 15. Mengevaluasi masalah-masalah pajak dan hukum yang membutuhkan penanganan khusus. 16. Menelaah laporan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank.

94

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebesar 92%. Selain rapat internal, Komite Audit juga mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebesar 90%

No Tanggal Agenda Rapat Fero P

Max R

Niode

Imam BS

Komaruddin H

Harry Yusup

Peter Umar

1 23/01/2020

Exit Meeting Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 KAP Ernst & Young

1 1 1 1 1 1

2 28/01/2020 Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan IV 2019

1 1 1 1 1 1

3 14/04/2020 Paparan Kinerja Internal Audit Q1 Tahun 2020

- - - - 1 1

4 11/06/2020

Kick-Off Meeting Audit Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada per 30 Juni 2020

1 1 1 1 1 1

5 24/07/2020 Kinerja Divisi Internal Audit (IAD) untuk Q2 tahun 2020

1 1 1 1 1 1

6 08/11/2020

Exit Meeting Audit Laporan Keuangan untuk periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2020

1 1 1 1 1 1

7 29/09/2020

Kick-Off Meeting Audit Laporan Keuangan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

1 1 1 1 1 1

8 23/10/2020 Kinerja Divisi Internal Audit (IAD) untuk Q3 tahun 2020

1 1 1 1 1 1

9 22/12/2020 Meeting Update Progress Audit Laporan Keuangan Desember 2020

1 1 1 1 1 1

Kehadiran 8 8 8 8 9 9 Jumlah rapat 9 88,88 88,88 88,88 88,88 100,00 100,00

95

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

No Program Kerja Pelaksanaan

1 Evaluasi Rencana Kerja Internal Audit Division (IAD) Tahun 2020 2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Divisi IAD dan Pokok-Pokok Hasil Audit

Tahun 2019

3 Evaluasi Tindak Lanjut Manajemen atas Laporan Internal Audit Division, OJK, Management Letter KAP, dan Dewan Pengawas Syariah

4 Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan AP dan KAP kepada Dewan Komisaris

5 Menelaah Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 6 Menelaah Informasi Keuangan Triwulanan Tahun 2020 7 Koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal 8 Melakukan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Audit dan Auditor Eksternal 9 Melakukan Monitoring Pelaksanaan Kinerja Bulanan (Radirkom) 10 Menelaah Laporan Pelaksanaan GCG Perseroan 11 Membuat Pengungkapan KA pada Laporan Tahunan Tahun 2019 12 Melakukan Review Piagam Komite Audit (apabila diperlukan) 13 Menelaah Hasil Audit dari Divisi Audit Internal dan melaporkan ke Dewan

Komisaris jika ada masalah signifikan

14 Kunjungan ke Unit Kerja Perseroan dan Cabang (optional) 15 Mengikuti Pelatihan (sesuai kebutuhan) 16 Melaporkan Pelaksanaan Rencana Kerja 2020 17 Menyusun Rencana Kerja Komite 2021 18 Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan Komisaris

Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris

Salah satu tugas Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Sepanjang tahun 2020, rekomendasi yang diberikan Komite Audit adalah sebagai berikut :

No Nomor Surat Tanggal Perihal 1 KA-01/01/20 21 Januari 2020 Analisis Laporan Keuangan Periode Desember 2019 2 KA-02/01/20 21 Januari 2020 Penyampaian Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil

Audit Intern Semester II kepada Otoritas Jasa Keuangan 3 KA-03/01/20 28 Januari 2020 Tindak Lanjut Exit Meeting dengan Kantor Akuntan Publik

Ernst & Young 4 KA-04/02/20 11 Februari 2020 Penelaahan Komite Audit atas Laporan Keuangan Publikasi

96

periode 31 Desember 2019 5 KA-05/02/20 11 Februari 2020 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2019 6 KA-05A/02/20 11 Februari 2020 Rekomendasi Kantor Akuntan Publik yang akan Melakukan

Audit atas Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah per 31 Desember 2020

7 KA-06/02/20 25 Februari 2020 Analisis Laporan Keuangan Periode Januari 2020 8 KA-10/03/20 31 Maret 2020 Analisis Laporan Keuangan Periode Februari 2020 9 KA-11/03/20 31 Maret 2020 Analisis Laporan Keuangan Periode Maret 2020

10 KA-12/04/20 21 April 2020 Pengantar Laporan Kinerja Internal Audit Triwulan I 2020 11 KA -13/05/20 11 Mei 2020 Penelaahan Komite Audit atas Laporan Keuangan Publikasi

periode 31 Maret 2020 12 KA -14/05/20 13 Mei 2020 Analisis Laporan Keuangan Periode April 2020 13 KA -15/06/20 02 Juni 2020 Telaahan atas Laporan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2020 14 KA -16/06/20 02 Juni 2020 Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Kantor Akuntan

Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY Global) Atas Audit Laporan Keuangan tahun buku 2019

15 KA -17/06/20 16 Juni 2020 Analisis Laporan Keuangan Periode Mei 2020 16 KA -18/06/20 16 Juni 2020 Penyampaian Summary Laporan Hasil Audit IAD untuk

periode Maret s.d. Mei 2020 17 KA -19/06/20 21 Juli 2020 Analisis Laporan Keuangan Periode Juni 2020 18 KA -20/06/20 21 Juli 2020 Review atas Kebijakan Hasanah Prioritas 19 KA-21/08/20 11 Agustus 2020 Telaahan atas Laporan Kepatuhan Triwulan II Tahun 2020 20 KA-22/08/20 18 Agustus 2020 Penelaahan Komite Audit atas Laporan Keuangan Publikasi

periode 30 Juni 2020 21 KA-23/08/20 18 Agustus 2020 Analisis Laporan Keuangan Periode Juli 2020 22 KA-24/09/20 21 September

2020 Telaahan atas Draft Kebijakan Perencanaan Strategis

23 KA-25/09/20 21 September 2020

Analisis Laporan Keuangan Periode Agustus 2020

24 KA-26/09/20 21 September 2020

Penyampaian Summary Laporan Hasil Audit IAD untuk periode Juli s.d. Agustus 2020

25 KA-27/10/20 27 Oktober 2020 Telaahan atas Status Tindak Lanjut Management Letter EY 26 KA-28/10/20 20 Oktober 2020 Analisis Laporan Keuangan Periode September 2020 27 KA-29/10/20 22 Oktober 2020 Telaahan atas Permohonan Persetujuan Fasilitas Hasanah

Card Pihak Terkait 28 KA-30/11/20 04 November

2020 Penelaahan Komite Audit atas Laporan Keuangan Publikasi periode 30 September 2020

29 KA-31/11/20 06 November Telaahan atas Laporan Kepatuhan Triwulan III Tahun 2020

97

2020 30 KA-32/11/20 17 November

2020 Analisis Laporan Keuangan Periode Oktober 2020

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dasar Pembentukan

Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance, sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/ PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, Dewan Komisaris BNI Syariah membentuk Komite Pemantau Risiko untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Piagam Komite

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko didasarkan kepada Piagam Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui dokumen KEP/08/DK/2010 tanggal 5 Oktober 2010. Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Ada pun isi Piagam Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pembentukan; 2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko; 3. Persyaratan Keanggotaan; 4. Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko; 5. Tugas Komite Pemantau Risiko; 6. Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Pemantau Risiko; 7. Rapat Komite Pemantau Risiko; 8. Masa Tugas Komite Pemantau Risiko; 9. Penutup.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen.

98

Nama Jabatan Dasar Penetapan Masa Jabatan

Keahlian

Komaruddin Hidayat

Ketua – Komisaris

SK Dewan Komisaris No. KEP/10/DK/2019 tanggal 9 Mei 2019

2019 – 2022

Sumber Daya Manusia

Fero Poerbonegoro

Anggota – komisaris Utama


2019 – 2022

Ekenomi Manajemen

Imam Budi Sarjito

Anggota – Komisaris


2019 – 2022

Manajemen Risiko

Max R. Niode Anggota – Komisaris Independen


2019 – 2022

Hukum

Delyuzar Syamsi Anggota – Pihak Independen


2019 – 2022

Ekonomi Manajemen

Subadriah Anggota – Pihak Independen


2019 – 2022

Ekonomi Manajemen

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko senantiasa mengedepankan independensi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris. Semua anggota ini adalah independen terhadap Direksi, dan secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidangnya.

Anggota Komite Pemantau Risiko adalah para profesional yang memiliki kompetensi cukup di bidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Para profesional ini tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya.

Latar belakang para anggota Komite Pemantau Risiko beragam, yakni manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan/keuangan dan akuntansi dan dimaksud untuk menjamin kualitas rekomendasi serta menjadi narasumber perbaikan pelaksanaan manajemen risiko BNI Syariah.

99

Aspek Independensi Komaruddin H Fero P Imam Budi

Sarjito

Max R Niode

Delyuzar Syamsi

Subadriah


tidak tidak tidak tidak tidak tidak





Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko





Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait tugas-tugasnya yaitu:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko. 2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan

kebijakan tersebut. 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit kerja pengelola

Manajemen Risiko. 4. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan

manajemen risiko dan kepatuhan.

100

5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.

6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perusahaan, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

7. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

9. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal Perusahaan berdasarkan namun tidak terbatas pada laporan pemeriksaan Unit kerja pengelola Audit Internal dan Direktur Kepatuhan.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat, baik rapat internal maupun rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebesar 100%.


Imam BS

Komaruddin H Subardiah Delyuzar

Syamsi

1 02/04/2020

Presentasi Dir. Konsumer terkait Konsumer

1 1 1 1 1 1

2 25/02/2020 Pesentasi Rencana Kerja SKMR 2019

1 1 1 1 1 1

3 25/02/2020

Evaluasi Laporan Profil Risiko Triwulan IV/2019

1 1 1 1 1 1

4 03/03/2020

Laporan APUPPT Triwulan IV/2019

1 1 1 1 1 1

5 21/04/2020

Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan yang Terkena Dampak Corona Virus Disease (Covid-19)

1 1 1 1 1 1

101

6 23/06/2020

Ketentuan Pembiayaan Usaha Menengah

1 1 1 1 1 1

7 30/06/2020

Presentasi Fasilitas Pembiayaan a/n Universitas Muhammadiyah Bandung

1 1 1 1 1 1

8

21/07/2020 Kinerja Compliance Division Semester I/2020 dan Rencana Kerja Semester II/2020

1 1 1 1 1 1

9 28/07/2020 Kebijakan

Pembiayaan Mikro

1 1 1 1 1 1

10

18/08/2020 Profil Risiko Individu dan Terintegrasi Tingkat Kesehatan Bank Periode Juni 2020

1 1 1 1 1 1

11

01/09/2020 Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Semester I/2020

1 1 1 1 1 1

12

15/09/2020 Presentasi Pembiayaan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) dan PT Medco Power Indonesia

1 1 1 1 1 1

13

22/09/2020 Presentasi SOP Kartu Pembiayaan Hasanah Card

1 1 1 1 1 1

102

14 14/10/2020

Presentasi Laporan APU PPT Triwulan II/2020

1 1 1 1 1 1

15 03/11/2020

Rapat Komite Pemantau Risiko via Zoom: Presentasi Pembiayaan a/n 1. PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk 2. PT Bio Farma (Persero)

1 1 1 1 1 1

16 10/11/2020 Laporan Profil Risiko Triwulan III/2020

1 1 1 1 1 1

17 24/11/2020

Rapat Komite Pemantau Risiko via Zoom: 1. Review SOP Akad Syariah 2. Presentasi terkait Persetujuan Pembaruan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB)

1 1 1 1 1 1

18 08/12/2020

Presentasi Kinerja Recovery & Remedial Division Periode November 2020

1 1 1 1 1 1

Jumlah rapat

18 18 18 18 18 18 18

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

No Program Kerja Pelaksanaan

1 Presentasi Pembiayaan 2 Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen dan Evaluasi

103

Laporan Profil Risiko 3 Evaluasi Pembiayaan 4 Pengelolaan Risiko Wilayah dan Cabang 5 Pengembangan Sistem Metode dan Pengelolaan Risiko Operasional 6 Presentasi Arsitektur Kebiajakan Produktif dan Analisis Pertimbangan

Rekanan

7 Profil Risiko Triwulan I 2019 8 Manajemen Risiko Pasar 9 Kualitas Konsumer

10 Profil Risiko dan TKB Semester 1 2019 11 Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko 12 Kinerja Pembiayaan Konsumer 13 Profil Risiko Triwulan III 2019 14 Laporan Kerja Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan 15 Laporan Kerja Compliance Division

Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Kepada Dewan Komisaris

Salah satu tugas Komite Pemantau Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Sepanjang tahun 2020, rekomendasi yang diberikan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No Nomor Surat Tanggal Perihal 1 01/KPR/II/2020 25 Februari 2020 Informasi Segmentasi dan Covenant Pembiayaan 2 02/KPR/IV/2020 21 April 2020 Perlakuan Khusus Nasabah Pembiayaan yang Terkena

Dampak Coronaviruses (Covid-19) 3 03/KPR/IV/2020 21 April 2020 SOP Pembiayaan Konsumtif 4 04/KPR/IV/2020 28 April 2020 Penerapan Manajemen Risiko Semester II/2019 5 05/KPR/V/2020 15 Mei 2020 Strategi Anti Fraud BNI Syariah Triwulan I/2020 6 06/KPR/V/2020 19 Mei 2020 Laporan Profil Risiko Individu BNI Syariah Triwulan

I/2020 7 07/KPR/VII/2020 13 Juli 2020 Pengajuan Persetujuan Penambahan Investasi BNI

Asset Management Dana Lancar Syariah dari Direksi BNI Syariah

8 08/KPR/VII/2020 17 Juli 2020 Pengajuan Persetujuan Kebijakan Hasanah Prioritas 9 09/KPR/IX/2020 24 September 2020 Permohonan Persetujuan Kebijakan Perencanaan

Strategis 10 10/KPR/X/2020 06 Oktober 2020 Tanggapan terhadap Management Letter KAP

Purwantoro, Sungkoro dan Surja (EY) 11 11/KPR/X/2020 13 Oktober 2020 Persetujuan Fasilitas Hasanah Card Pihak Terkait

104

Penilaian oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020 dengan baik.

Kriteria yang menjadi penilaian Dewan Komisaris:

1. Tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat cukup baik. 2. Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu. 3. Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait profil

risiko dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan. 4. Komite Pemantau Risiko telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Pemantau

Risiko 2020.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dasar Pembentukan

Dewan Komisaris BNI Syariah telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Agar pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan Piagam Komite Remunerasi & Nominasi yang diterbitkan melalui dokumen KEP/01/DK/2015 tanggal 22 September 2015. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Ada pun isi dari Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. Visi dan Misi Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.

105

4. Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi . 5. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. 6. Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi. 7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. 8. Masa Tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 9. Penutup.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi BNI Syariah terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perseroan, atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia. Adapun keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi BNI Syariah sebagai berikut:

Nama Jabatan Dasar Penetapan Masa Jabatan

Keahlian

Komaruddin Hidayat Ketua - Komisaris


2019 – 2022

Sumber Daya Manusia

Fero Poernonegoro Anggota – komisaris Utama


2019 – 2022

Ekenomi Manajemen

Imam Budi Sarjito Anggota – Komisaris


2019 – 2022

Manajemen Risiko

Max R. Niode Anggota – Komisaris Independen


2019 – 2022

Hukum

Eri Unanto Anggota – Pihak Independen


2019 - 2022

Ekonomi Manajemen

Munifah Syanwani Anggota – Pihak Independen

Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/02/DK/2016 tanggal 5 April 2016

2019 - 2022

Ekonomi Islam

Adrianto Daru Anggota – Pihak Independen


2019 - 2022

Manajemen Risiko

106

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas, beberapa anggota Komite memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sementara lainnya memiliki latar belakang pendidikan bidang Sumber Daya Manusia. Sedangkan untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KRN tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Aspek Independensi

Komaruddin H

Fero P Imam Budi

S

Max R. Niode

Eri Unanto

Munifah Syanwani

Andrianto Daru K


tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak





Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota


107

Komite Pemantau Risiko Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah



Fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota DIreksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Membantu Dewan komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkantolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris; dan

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Struktur remunerasi. b. Kebijakan atas Remunerasi. c. Besaran atas Remunerasi.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing - masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.

2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.

108

3. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan Dewan Komisaris berhak menunjuk pihak ketiga (orang atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.

5. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya: 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

yang berlaku; 2) Tugas, tanggung Jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan; 3) Prestasi keija Individual; 4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable; 5) Kewajaran dengan peer group; 6) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

6. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana keija dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

7. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 9 kali dengan tingkat kehadiran anggota sebesar 100%. Selain rapat internal, Komite Nominasi dan Remunerasi juga mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebesar 100%


Imam BS

Komaruddin H

Munifah Syanwani

Eri Unanto

Andrianto Daru

1 27/01/2020 Kepengurusan di PT Bank BNI Syariah

1 1 1 1 1 1 1

2 28/01/2020

Penilaian Kinerja Direksi Tahun Buku 2019, Tantiem 2019 & Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris

1 1 1 1 1 1 1

109

Tahun Buku 2020, Opsi Kepemilikan Kendaraan Dinas Anggota Direksi

3 17/02/2020 Remunerasi Ketua & Anggota DPS

1 1 1 1 1 1 1

4 10/03/2020

Pengukuhan Sdr. Komaruddin Hidayat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Nominasi & Remunerasi

1 1 1 1 1 1 1

5 21/04/2020

Tunjangan & Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris

1 1 1 1 1 1 1

6 08/05/2020 Review Piagam KNR Tahun 2020

1 1 1 1 1 1 1

7 23/06/2020

Review Kelengkapan Kebijakan Remunerasi Pegawai

1 1 1 1 1 1 1

8 18/08/2020

Penyesuaian Remunerasi Ketua & Anggota DPS

1 1 1 1 1 1 1

9 12/10/2020 Kepengurusan PT BNI Syariah

1 1 1 1 1 1 1

10 17/12/2020

Apresiasi Kepada Anggota Komite &

1 1 1 1 1 1 1

110

Sekretaris Dekom

11 24/12/2020

Usulan Penilaian Kinerja Direksi BNI Syariah Tahun 2020

1 1 1 1 1 1 1

Jumlah rapat 11 11 11 11 11 11 11 11

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

No Program Kerja Pelaksanaan 1 Persiapan RUPST 2019 2 Review Remunerasi Direksi 3 Review Draft Kebijakan Penerapan Tata Kelola dalam

Pemberian Remunerasi

4 Review Sistem dan Kebijakan Remunerasi Karyawan 5 Review Keanggotaan Komite-Komite Di Bawah Dewan

Komisaris

6 Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah 7 Revisi Penetapan Tantiem dan Remunerasi BNI Syariah 8 Review Pencalonan Direktur BNI Syariah 9 Review Kandidat Direktur

Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris

Salah satu tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Sepanjang tahun 2020, rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No Nomor Surat Tanggal Perihal 1 KNR-02/2020 28 Januari 2020 Penilaian Kinerja Direksi Tahun Buku 2019, Tantiem

2019 & Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, Opsi Kepemilikan Kendaraan Dinas Anggota Direksi

2 KNR-03/2020 17 Februari 2020 Remunerasi Ketua & Anggota DPS 3 KNR-05/2020 21 April 2020 Tunjangan & Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris 4 KNR-06/2020 08 Mei 2020 Review Piagam KNR Tahun 2020 5 KNR-07/2020 23 Juni 2020 Review Kelengkapan Kebijakan Remunerasi Pegawai

111

6 KNR-09/2020 18 Agustus 2020 Penyesuaian Remunerasi Ketua & Anggota DPS

Penilaian oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020 dengan baik. Kriteria yang menjadi penilaian Dewan Komisaris:

1. Tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat sangat baik. 2. Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu. 3. Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

terkait hasil pemantauan dan review terkait nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

4. Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi 2020.

KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Direksi BNI Syariah memiliki 5 (lima) komite organ pendukung dibawahnya yang membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari yaitu:

1. Komite Kebijakan dan Risiko (KKR); 2. Komite Kebijakan Risiko–Pencegahan Fraud (KKR-AF) 3. Komite Sumber Daya Manusia (KSDM); 4. Komite Modal, Investasi, Teknologi dan Produk (KMITP); 5. Komite Asset Liabilities, Management (KALMA).

Keberadaan komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BNI Syariah.

KOMITE KEBIJAKAN DAN RISIKO (KKR)

Piagam Komite

Komite Kebijakan Risiko BNI Syariah memiliki Piagam KKR yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No.KP/07/DIR/R1/R tanggal 21 Juni 2010. Piagam KKR berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi KKR sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

112


Rincian tugas dan tanggung jawab KKR diatur dalam Keputusan Direksi No.KP/07/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KKR dan mencakup:

1. Mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit – unit Bank BNI Syariah.

2. Menetapkan kebijakan dan strategi risk metrics dan indikator – indikator manajemen risiko yang digunakan

3. Membangun mekanisme manajemen risiko di setiap jenis risiko, termasuk akuntabilitas (accountability) dan pertanggungjawaban (responsibility) setiap unit.

4. Menetapkan kebijakan dan strategi sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan pelampauan, pelanggaran maupun deviasi dari limit yang sudah ditetapkan.

5. Menetapkan Overall Exposure Limit di tingkat Perusahaan (bank wide). 6. Menetapkan sistem alokasi aktiva berisiko (risk asset) dan modal ke setiap unit bisnis. 7. Menetapkan dan menyetujui usulan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur pembiayaan yang

telah ada maupun yang baru. 8. Menetapkan dan menyetujui persetujuan khusus (exception) terhadap kebijakan dan prosedur

yang dapat diberikan kepada debitur/nasabah dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan. 9. Memperbaiki kebijakan dan prosedur pembiayaan atas dasar laporan dari Divisi Risiko dan

memberikan arahan khususnya yang berkenaan dangan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur pembiayaan yang berlaku.

10. Menetapkan portfolio/exposure/sectoral limit untuk masing-masing industri.

Susunan Anggota

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/DIR/135/R tanggal 25 November 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Status Jabatan Abdullah Firman Wibowo Direktur Utama Ketua

Tribuana Tunggadewi Direktur Kepatuhan dan Risiko Ketua Pengganti

Wahyu Avianto Direktur Keuangan & Operasional Anggota Iwan Abdi* Direktur Bisnis Ritel & Jaringan Anggota Babas Bastaman** Direktur Bisnis SME & Komersil* Anggota Budi Aristianto Pemimpin Divisi Operasional Anggota Tavip Budhy P Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Anggota Imam Hidayat Soenarto Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Anggota Moh. Samson Pemimpin Divisi Bisnis Konsumer Anggota Rima Dwi Permatasari Pemimpin Satuan Kerja Kartu Pembiayaan Anggota Jon Sujani P Pemimpin Divisi Bisnis Mikro Anggota Adjat Djatnika Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan Anggota Daryanto Tri Sumardono Pemimpin Divisi Bisnis Komersial Anggota

113

Supriono Pemimpin Divisi Usaha Kecil Anggota Ferry Hendrawan Pemimpin Divisi Usaha Menengah Anggota Moh. Toyib Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional Anggota Finorita Fauzi Pemimpin Divisi Kepatuhan Anggota Rizka Hermeiati Pemimpin Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan Anggota Movianto Pemimpin Divisi Audit Internal Anggota Djonet Setyawan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Sekretaris

*Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020 **Belum efektif/masih menjalani proses fit and proper test OJK, Pelaksanaan tugas Direktur Bisnis SME & Komersil adalah SEVP Bisnis SME & Komersil

Independensi Komite Kebijakan Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KKR menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Rapat Komite Kebijakan Risiko

Selama tahun 2020, Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) telah mengeluarkan keputusan KKR sebanyak 6 kali dengan persentase kehadiran anggota KKR sebagai berikut:

Nama Anggota Jumlah Rapat

Kehadiran % Kehadiran

Direktur Utama 6 6 100% Direktur Kepatuhan & Risiko 6 6 100% Direktur Keuangan & Operasional 6 6 100% Direktur Bisnis Ritel & Jaringan 6 6 100% Direktur Bisnis SME & Komersil 6 6 100% Pemimpin Divisi Operasional 6 6 100% Pemimpin Divisi Risiko Bisnis 6 4 67% Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian 6 5 83% Pemimpin Divisi Bisnis Konsumer 6 5 83% Pemimpin Satuan Kerja Kartu Pembiayaan 6 5 83% Pemimpin Divisi Bisnis Mikro 6 5 83% Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan 6 4 67% Pemimpin Divisi Bisnis Komersial 6 6 100% Pemimpin Divisi Usaha Kecil 6 6 100% Pemimpin Divisi Usaha Menengah 6 5 83% Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional 6 5 83%

114

Pemimpin Divisi Kepatuhan 6 5 83% Pemimpin Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan 6 5 83% Pemimpin Divisi Audit Internal 6 5 83% Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6 6 100%

Hasil Keputusan KKR

Selama tahun 2020, KKR menghasilan enam keputusan sebagai berikut:

No No. KKR Tanggal Keputusan Perihal 1 KKR 62 06 Januari 2020 Hasil Review Risk Appetite Statement (RAS) 2020

2 KKR 63 14 Januari 2020 Kewenangan Memutus Pembiayaan Produktif PF Sesuai dengan Resegmentasi

3 KKR 64 05 Mei 2020 Kewenangan Memutus Pembiayaan Segmen Konsumtif dan Produktif

4 KKR 65 11 Mei 2020 Kewenangan Memutus Pembiayaan Segmen Mikro

5 KKR 66 02 Oktober 2020 Kewenangan Memutus Unit Bisnis Tresuri & International, Penyempurnaan Kewenangan PPJB Pembiayaan Konsumtif

6 KKR 67 05 November 2020 Hasil Review Risk Appetite Statement (Ras) Tahun 2020, Hasil Review Limit Risiko Pasar (Budget Loss)

Laporan Kerja Komite

Berikut adalah Laporan Kerja KKR selama tahun 2020:

No. Program Timeline

Keterangan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 KKR 62 √ 2 KKR 63 √

3 KKR 64 √ 4 KKR 65 √ 5 KKR 66 √ 6 KKR 67 √

115

KOMITE KEBIJAKAN RISIKO–PENCEGAHAN FRAUD (KKR-AF)

Susunan Anggota

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Risiko – Pencegahan Fraud (KKR-AF) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KP/067/ DIR/R tanggal 3 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Status Jabatan Abdullah Firman Wibowo Direktur Utama Ketua Tribuana Tunggadewi Direktur Kepatuhan dan Risiko Ketua Pengganti Dhias Widhiyati Direktur Bisnis SME & Komersil Anggota Wahyu Avianto Direktur Keuangan & Operasional Anggota Iwan Abdi Direktur Bisnis Ritel & Jaringan Anggota Movianto Pemimpin Divisi Audit Internal Anggota Bayi Rohayati Pemimpin Divisi Hukum Anggota Adjat Djatnika Basarah Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan Anggota Finorita Fauzi Pemimpin Divisi Kepatuhan Anggota Andrianto Daru Kurniawan Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Anggota Fransiska Siswantari Pemimpin Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan Anggota Djonet Setyawan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Sekretaris

Rapat Komite Kebijakan Risiko-Anti Fraud

Selama tahun 2020, Komite Kebijakan dan Risiko – Anti Fraud (KKR-AF) telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rekap absensi rapat sebagai berikut:



Direktur Utama 3 3 100% Direktur Kepatuhan dan Risiko 3 2 66% Direktur Bisnis SME & Komersil 3 3 100% Direktur Keuangan & Operasional 3 3 100% Direktur Bisnis Ritel & Jaringan 3 1 33% Pemimpin Divisi Audit Internal 3 3 100% Pemimpin Divisi Hukum 3 3 100% Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan 3 3 100% Pemimpin Divisi Kepatuhan 3 3 100% Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani* 3 3 100% Pemimpin Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan 3 3 100% Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 3 3 100%

116

*kehadiran diwakilkan 2 kali dengan Pengganti Sementara

Hasil Keputusan KKR-AF Periode 2020

Sepanjang tahun 2020, KKR-AF menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

No No. Kkr Tanggal Keputusan Agenda 1 KKR-AF 026 16 Januari 2020 Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud

Semester 2 tahun 2019 2 KKR-AF 027 17 Juli 2020 Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud

Semester 1 tahun 2020 3 KKR-AF 028 15 Oktober 2020 Menetapkan fraud internal dan fraud

eksternal di triwulan 3 tahun 2020


Berikut adalah Laporan Kerja KKR-AF selama tahun 2020:

No. Program Timeline

Keterangan TW 1 TW 2 TW 3 TV 4

1 KKR-AF 026 √ Pelaksanaan KKR AF Semester 2 Tahun 2019 dilaksanakan pada Januari 2020. Telah dilaporkan ke OJK & Kerugian telah recovery

2 KKR-AF 027 √ Pelaksanaan KKR AF Semester 1 Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Telah dilaporkan ke OJK & Kerugian telah recovery

3 KKR-AF 028 √ Pelaksanaan KKR AF pada bulan Oktober 2020

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA (KSDM)

Piagam Komite

KSDM BNI Syariah memiliki Piagam KSDM yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No.KP/05/DIR/R1/R tanggal 21 Juni 2010. Piagam KSDM berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi KSDM sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

117


Rincian tugas dan tanggung jawab KSDM diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/05/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KSDM dan mencakup:

1. Memutuskan penyempurnaan kebijakan dan system manajemen SDM yang meliputi 6 (enam) elemen kunci pengelolaan SDM, sebagai berikut:

a. Perencanaan SDM; b. Rekrutmen dan Seleksi; c. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai; d. Penilaian Prestasi dan Potensi Pegawai; e. Manajemen Jalur Karir, dan; f. Pengelolaan Sistem Penggajian dan Imbalan.

2. Memutuskan persetujuan atas usulan perencanaan SDM, baik usulan program rekrutmen dan seleksi,maupun program pelatihan dan pengembangan pegawai.

3. Mengevaluasi dan memutuskan persetujuan pelaksanaan program mutasi/rotasi/promosi untuk posisi-posisi jabatan strategis dan/atau tenaga pimpinan BNI Syariah.

4. Memutuskan kebijakan dan rumusan mengenai budaya kerja BNI Syariah yang bersifat strategis. 5. Memutuskan hukuman dalam rangka penegakan disiplin. 6. Memutuskan kebijakan, standar dan pengelolaan kualitas layanan.

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab KSDM meliputi 4 (empat) bidang sebagai berikut: 1. Melakukan pengelolaan staf kunci; 2. Formulasi kebijakan dan pengelolaan disiplin; 3. Formulasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia; 4. Formulasi kebijakan dan pengelolaan layanan.

Sedangkan pembagian tugas dan tanggung jawab KSDM secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dilakukannya evaluasi kinerja terhadap staf-staf inti. 2. Memastikan reward dan punishment dibuat dan dilaksanakan dengan baik dalam me-review dan

menyetujui sistem komunikasi internal pegawai. 3. Menyetujui dilakukannya survei kepuasan pegawai secara rutin, melakukan dan memberikan

arahan atas tindakan perbaikan yang diperlukan. 4. Memastikan implementasi budaya kerja sesuai dengan corporate culture yang Islami. 5. Memastikan tidak adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi dalam lingkungan kerja di BNI

Syariah. 6. Me-review Manpower Plan jangka pendek maupun jangka panjang, serta memutuskan

kebijakan terbaik dalam menyelesaikan kekurangan maupun kelebihan pegawai. 7. Me-review training master plan dan memprioritaskan implementasinya. 8. Me-review pelaksanaan Succession Plan dan memilih kandidat yang akan dipromosikan,

dimutasi, dirotasi atau diusulkan mengikuti pelatihan dan pengembangan.

118

9. Me-review dan menyetujui Individual Development Plan yang akan digunakan dalam penentuan kandidat promosi/mutasi/rotasi/T&D.

10. Me-review dan menyetujui mutasi, rotasi, promosi, demosi, dan lain-lain. 11. Me-review dan menyetujui Career Path Management tahunan dan me-review kemajuan yang

dicapai. 12. Menyetujui pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kepada

tingkatan yang sesuai. 13. Me-review dan menetapkan standar layanan. 14. Memantau dan menetapkan keputusan strategis terkait dengan peningkatan standar layanan.

Susunan Anggota

Susunan anggota KSDM berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSDM No.KP/DIR/135/R tanggal 25 November 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Status Jabatan Abdullah Firman Wibowo Direktur Utama Ketua Tribuana Tunggadewi Direktur Kepatuhan dan Risiko Ketua Pengganti Dhias Widhiyati* Direktur Bisnis SME & Komersil Anggota Wahyu Avianto** Direktur Keuangan & Operasional Anggota Iwan Abdi Direktur Bisnis Ritel & Jaringan Anggota Andrianto Daru Kurniawan Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Sekretaris Movianto Pemimpin Divisi Audit Internal Sekretaris

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020 **Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020

Independensi Komite Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KSDM menjaga indepedensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisais dan/atau anggota Direksi.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2020, KSDM telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan rekap absensi rapat sebagai berikut:

Nama Jabatan KSDM 001

KSDM 002

KSDM 004

KSDM 005

KSDM 005A

KSDM 006

KSDM 001

KSDM 002

Abdullah Firman

Direktur Utama

119

Wibowo Iwan Abdi* Direktur Bisnis

Ritel & Jaringan

Tribuana Tunggadewi


Wahyu Avianto

Direktur Keuangan & Operasional

Babas Bastaman**


Andrianto Daru Kurniawan

Pemimpin Divisi HCD

Movianto Pemimpin Divisi IAD

Dian Rahmaini Manager Coordinator Learning & People Development

Evinka Puti Imuri

Manager People Development

*Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020 **Belum efektif/masih menjalani proses fit and proper test OJK

Hasil Keputusan KSDM Periode 2020

Selama tahun 2020, KSDM menghasilan beberapa keputusan sebagai berikut:

No No Keputusan Tanggal Agenda 1 0001/KSDM/2020 22 April 2020 Pemenuhan & Rotasi Mutasi Pimpinan Cabang Dan

Wakil Divisi 2 0002/KSDM/2020 03 & 10 Juni 2020 Penetapan Status Pimpinan Kantor Wilayah Dan

Promosi, Rotasi Dan Mutasi Pimpinan Kantor Wilayah, Divisi Dan Kantor Cabang

3 0004/KSDM/2020 09 September 2020 Pemenuhan Pemimpin Divisi BRD 4 0005/KSDM/2020 16 September 2020 Penugasan Pegawai Sebagai Integration Management

Office Project Merger Bank Syariah BUMN

120

5 0005A/KSDM/2020 17 September 2020 Pemenuhan Manager Coordinator Micro Business Strategy Divisi MBD

6 0006/KSDM/2020 25 September 2020 Penetapan Promosi, Rotasi Dan Mutasi Pimpinan Dan Wakil Pemimpin Cabang


KSDM melalui Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan & Disiplin (TPMTPD) KSDM di tahun 2020 telah memutuskan sanksi, mutasi, rotasi, serta pendefinitifan pejabat sementara para pegawai di kantor pusat, wilayah, dan cabang.

KOMITE ASSET LIABILITIES, MANAGEMENT (KALMA)

Piagam Komite

KALMA BNI Syariah memiliki Piagam KALMA yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No.KP/135/DIR/R1/R tanggal 25 November 2019. Piagam KALMA berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi KALMA sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.


Rincian tugas dan tanggung jawab KALMA diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/135/DIR/R/1/R tanggal 25 November 2019 selaku Piagam KALMA dan mencakup:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran Komite Asset, Liabilities, Management (KALMA) BNI Syariah serta merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan.

2. Memberikan petunjuk pengelolaan aset dan kewajiban BNI Syariah. 3. Menetapkan dan menjaga jumlah alat likuid sesuai kebutuhan likuiditas dan ketentuan Bank

Indonesia. 4. Menjaga keseimbangan penggunaan dana dengan sumber dana. 5. Menetapkan kebijakan penempatan dana baik melalui money market maupun capital market. 6. Menganalisis struktur neraca dan mengkaji semua risiko yang muncul dari exposure yang dimiliki

oleh BNI Syariah berupa risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. 7. Mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan menganalisis

dampaknya terhadap: posisi simpanan dan pinjaman, posisi valuta asing, profit sharing, nilai tukar valuta asing dan profitabilitas BNI Syariah.

8. Menghitung cost of fund dan menetapkan profit sharing, giro, tabungan dan deposito. 9. Menetapkan internal Funds Transfer Price (FTP).

121

Susunan Anggota

Susunan anggota KALMA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/DIR/079/R tanggal 4 November 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Status Jabatan Babas Bastaman Direktur Bisnis SME & Komersial* Ketua Iwan Abdi Direktur Bisnis Ritel & Jaringan Ketua Pengganti Abdullah Firman Wibowo Direktur Utama Anggota Tribuana Tunggadewi Direktur Kepatuhan dan Risiko Anggota Wahyu Avianto Direktur Keuangan & Operasional Anggota Moch. Samson Pemimpin Divisi Bisnis Konsumer Anggota Rima Dwi Permatasari Pemimpin Divisi Kartu Pembiayaan Anggota Ida Triana Widowati Pemimpin Divisi Dana Ritel Anggota Endang Rosawati Pemimpin Divisi Haji & Umrah Anggota M. Misbahul Munir Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Anggota Zefri Ananta Pemimpin Divisi Keuangan Anggota Daryanto Tri Sumardono Pemimpin Divisi Bisnis Komersial Anggota Ferry Hendrawan Pemimpin Divisi Usaha Menengah Anggota IR Supriono Pemimpin Divisi Usaha Kecil Anggota Jon Sujani Pasaribu Pemimpin Divisi Bisnis Mikro Anggota Adjat Djatnika Basarah Pemimpin Divisi Jaringan & Layanan Anggota Agusta Rinaldi Pemimpin Divisi Bisnis Transaksional Anggota Djonet Setyawan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Anggota Moh. Toyib Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional Sekretaris

*)Selama posisi Direktur belum efektif, maka pelaksana tugas dilakukan oleh SEVP. Pelaksana tugas Direktur Bisnis SME & Komersial adalah SEVP SME & Komersial. Posisi SEVP berakhir setelah Pejabat yang dimaksud lulus Fit & Proper Test sebagai Direksi

Independensi KALMA

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KALMA menjaga indepedensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Rapat KALMA

Selama tahun 2020, KALMA telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan rekap absensi rapat sebagai berikut:

122



Direktur Bisnis SME & Komersial* 2 1 50% Direktur Bisnis Ritel & Jaringan 2 2 100% Direktur Utama 2 2 100% Direktur Kepatuhan dan Risiko 2 0 0% Direktur Keuangan & Operasional 2 2 100% Pemimpin Divisi Konsumer 2 2 100% Pemimpin Divisi Kartu Pembiayaan 2 2 100% Pemimpin Divisi Dana Ritel 2 2* 100% Pemimpin Divisi Haji & Umrah 2 2 100% Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 2 2 100% Pemimpin Divisi Keuangan 2 1* 50% Pemimpin Divisi Bisnis Komersial 2 2* 100% Pemimpin Divisi Usaha Menengah 2 1 50% Pemimpin Divisi Usaha Kecil 2 2* 100% Pemimpin Divisi Bisnis Mikro 2 2* 100% Pemimpin Divisi Jaringan & Layanan 2 1 50% Pemimpin Divisi Bisnis Transaksional 2 2* 100% Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 2 2 100% Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional 2 2 100%

*)kehadiran satu kali diwakilkan, **)kehadiran dua kali diwakilkan

Hasil Keputusan KALMA Periode 2020

Sepanjang tahun 2020, KALMA menghasilan beberapa keputusan sebagai berikut:

No. 01/KALMA/2020 A. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito IDR Perorangan B. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito IDR Institusi di Luar

BPKH C. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito USD Perorangan D. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito USD Institusi di Luar

BPKH E. Penetapan Tarif dan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Konsumtif F. Penetapan Tarif dan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Mikro G. Penetapan FTP IDR dan USD H. Monitoring Nisbah Spesial dan Tarif Khusus

No. 02/KALMA/2020 A. Nisbah Spesial Deposito B. Penetapan Tarif dan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Komersial

123

C. Penetapan Tarif dan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Bisnis Menengah

D. Penetapan Tarif dan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen Usaha Kecil

E. Penetapan Tarif Penagihan/Penjaminan F. Penetapan Tarif Pembiayaan yang Diterima G. Penetapan FTP USD H. Kewenangan Pemberian Nisbah Deposito BPKH

No. 03/KALMA/2020 A. Perpanjangan Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Program Pembiayaan Konsumer

No. 04/KALMA/2020 A. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito B. Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Konsumer C. Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Mikro D. Perpanjangan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen

Usaha Menangah E. Perpanjangan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen

Usaha Kecil F. Pemberian Diskon Biaya Administrasi Pembiayaan

No. 05/KALMA/2020 A. Perpanjangan Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Program Pembiayaan Konsumer

B. Kewenangan Pemberian Bagi Hasil Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) Deposito Dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

No. 06/KALMA/2020 A. Penetapan Tarif Pembiayaan Fleksi Pensiun B. Penetapan Tarif Pembiayaan KUR Mikro dan KUR Kecil C. Penetapan Nominal Pemberian Spesial Kurs Transaksi Valuta Asing

No. 07/KALMA/2020 A. Pembukaan Kembali Spesial Nisbah untuk Fresh Fund B. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito IDR Perorangan C. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito IDR Institusi di Luar

BPKH D. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito USD Perorangan E. Kewenangan Pemberian Nisbah Spesial Deposito USD Institusi di Luar

BPKH F. Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Pembiayaan Konsumer G. Kewenangan Pemberian Spesial Kurs Transaksi Forex

No. 08/KALMA/2020 A. Perpanjangan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Komersial B. Perpanjangan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen

Usaha Menengah C. Perpanjangan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen

Usaha Kecil

124

D. Kewenangan Pemberian Tarif Khusus di Luar Ketentuan untuk Pembiayaan Produktif Komersial, Segmen Usaha Menengah, dan Segmen Usaha Kecil

E. Penetapan Kewenangan Trif Khusus Pembiayaan Mikro No. 09/KALMA/2020 A. Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Komersial

B. Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen Usaha Menengah

C. Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Pembiayaan Produktif Segmen Usaha Kecil

D. Kewenangan Pemberian Tarif Khusus Pembiayaan Konsumer E. Penetapan Kewenangan Tarif Khusus Pembiayaan Mikro

Laporan Kerja Kalma

KALMA melalui Unit Risk and ALMA telah berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk memastikan seluruh keputusan KALMA dapat dijalankan dengan baik dan benar selama tahun 2020.

KOMITE MODAL, INFORMASI, TEKNOLOGI DAN PRODUK (KMITP)

Susunan Keanggotaan KMITP

Susuan keanggotaan KMITP yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No. KP/DIR/035/R tanggal 3 April 2020. Susunan Keanggotaan KMITP ini berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan fungsi Komite Produk sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.


Pedoman Kerja KMITP diatur dalam Keputusan Direksi No. KP/135/DIR/R tanggal 25 November 2019. KMITP merupakan komite permanen di bawah Direksi Bank BNI Syariah yang memiliki kewenangan dan fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan penggunaan modal secara optimal agar tersedia kecukupan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk penyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko.

2. Menetapkan dan melakukan evaluasi atas alokasi penggunaan modal (Capital Expenditure/CAPEX) untuk otomasi dan non otomasi.

3. Merumuskan rencana investasi yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang (multiyears), serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

125

4. Menetapkan keputusan stategis dalam hal penyempurnaan kebijakan dan sistem pengganggaran Bank BNI Syariah, perubahan target pendapatan dan biaya (OPEX dan CAPEX) dan langkah-langkah stategis dalam rangka pencapaian kinerja.

5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pengembangan teknologi informasi jangka panjang (IT Strategic Plan/ITSP).

6. Menetapkan skala prioritas proyek pengembangan teknologi informasi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan aktifitas bisnis dan operasional dalam pengembangan digitalisasi proses.

7. Memutuskan kelayakan atas produk baru/akifitas baru serta memastikan produk tersebut telah memenuhi segala aspek kebutuhan nasabah, persaingan bisnis, keuangan, operasional, teknologi informasi, manajemen risiko, hukum dan kepatuhan serta analisis manfaat biaya optimal.

8. Melakukan evaluasi terhadap produk/aktivitas yang sudah berjalan serta memutuskan rencana dan tindakan atas keberlanjutan produk/aktivitas tersebut serta pengembangannya.

Susunan Anggota

Susunan anggota Komite Modal, Investasi, Teknologi dan Produk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KP/DIR/035/R tanggal 3 April 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Status DIREKTUR UTAMA Anggota DIREKTUR KEUANGAN DAN OPERASIONAL Ketua Komite DIREKTUR KEPATUHAN DAN RISIKO Ketua Pengganti DIREKTUR SME DAN KOMERSIAL Anggota Tetap DIREKTUR RITEL DAN JARINGAN Anggota Tetap DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI Sekretaris DIVISI KEPATUHAN (CMD) Wakil Sekretaris FINANCE DIVISION (FND) Anggota Tetap OPERATIONAL DIVISION (OPD) Anggota Tetap DIGITAL BUSINESS DIVISION (DGD) Anggota Tetap PROCUREMENT AND FIXED ASSET DIVISION (PFD) Anggota Tetap NETWORK AND SERVICE DIVISION (NSD) Anggota Tetap ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DIVISION (ERD) Anggota Tetap LEGAL DIVISION (LGD) Anggota Tetap STRATEGIC PLANNING DIVISION (SPD) Anggota Tetap INTERNAL AUDIT DIVISION (IAD) Anggota Tetap POLICY & GOVERNANCE DESK (PGD) Anggota Tetap TREASURY & INTERNATIONAL DIVISION (TID) Anggota Tidak Tetap DIVISI KOMERSIAL (CRD) Anggota Tidak Tetap DIVISI USAHA MENENGAH (MID) Anggota Tidak Tetap

126

DIVISI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 (SMD 1) Anggota Tidak Tetap TRANSACTIONAL BUSINESS DIVISION (TBD) Anggota Tidak Tetap HAJJ & UMRAH DIVISION (HUD) Anggota Tidak Tetap CONSUMER FINANCING DIVISION (CFD) Anggota Tidak Tetap RETAIL FUND DIVISION (RFD) Anggota Tidak Tetap MICRO BUSINESS DIVISION (MBD) Anggota Tidak Tetap CARD BUSINESS DESK (CBD) Anggota Tidak Tetap RECOVERY & REMEDIAL DIVISION (RRD) Anggota Tidak Tetap BUSINESS RISK DIVISION (BRD) Anggota Tidak Tetap CORPORATE SECRETARY & COMMUNICATION DIVISION (CCD) Anggota Tidak Tetap HUMAN CAPITAL DIVISION (HCD) Anggota Tidak Tetap

Keanggotaan Komite

Anggota komite adalah anggota yang hadir dalam setiap agenda rapat komite untuk memberikan suara atas pokok pembahasan/permasalahan yang sudah ditentukan oleh komite.

Anggota komite terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap hadir dalam memberikan hak suara dalam setiap angenda rapat komite. Sementara, anggota tidak tetap hadir saat pembahasan produk/aktivitas yang terkait dengan bidang tugasnya dan tidak memiliki hak suara.

Rapat Komite Modal, Investasi, Teknologi dan Produk (KMITP)

Selama tahun 2020, KMITP telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan rekap absensi sebagai berikut:

Nama Anggota Jumlah Rapat Kehadiran % Kehadiran DIREKTUR UTAMA 5 4 80% DIREKTUR KEUANGAN DAN OPERASIONAL 5 5 100% DIREKTUR KEPATUHAN DAN RISIKO 5 3 60% DIREKTUR SME DAN KOMERSIAL 5 3 60% DIREKTUR RITEL DAN JARINGAN 5 3 60% DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI 5 5 100% DIVISI KEPATUHAN (CMD) 5 4 80% FINANCE DIVISION (FND) 5 4 80% OPERATIONAL DIVISION (OPD) 5 4 80% DIGITAL BUSINESS DIVISION (DGD) 5 5 100% PROCUREMENT AND FIXED ASSET DIVISION (PFD) 5 5 100% NETWORK AND SERVICE DIVISION (NSD) 5 5 100%

127

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DIVISION (ERD) 5 5 100% LEGAL DIVISION (LGD) 5 4 80% STRATEGIC PLANNING DIVISION (SPD) 5 4 80% INTERNAL AUDIT DIVISION (IAD) 5 5 100% POLICY & GOVERNANCE DESK (PGD) 5 5 100% TREASURY & INTERNATIONAL DIVISION (TID) 5 5 100% DIVISI KOMERSIAL (CRD) 5 3 60% DIVISI USAHA MENENGAH (MID) 5 4 80% DIVISI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 (SMD 1) 5 5 100% TRANSACTIONAL BUSINESS DIVISION (TBD) 5 5 100% HAJJ & UMRAH DIVISION (HUD) 5 5 100% CONSUMER FINANCING DIVISION (CFD) 5 3 60% RETAIL FUND DIVISION (RFD) 5 4 80% MICRO BUSINESS DIVISION (MBD) 5 4 80% CARD BUSINESS DESK (CBD) 5 5 100% RECOVERY & REMEDIAL DIVISION (RRD) 5 4 80% BUSINESS RISK DIVISION (BRD) 5 5 100% CORPORATE SECRETARY & COMMUNICATION DIVISION (CCD)

5 5 100%

HUMAN CAPITAL DIVISION (HCD) 5 5 100%

Hasil Keputusan Komite Modal, Investasi, Teknologi dan Produk Periode 2020

Selama tahun 2020, Komite Modal, Investasi, Teknologi dan Produk menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

No No. Komite Produk Tanggal Keputusan Agenda

1 No. 01/KMITP/2020 10 Januari 2020 Integrasi Pelaporan Regulator (BI Antasena, OJK-BOX, Apolo Ojk dan E-LPS

2 No. 02/KMITP/2020 05 Februari 2020

1. Kelanjutan Layanan E-Channel, Implikasi Project Pengembangan Core Banking Model KCLN

2. Sosialisasi Smart Financing

3 No. 03/KMITP/2020 07 April 2020 Rencana Penyesuaian Proyek-Proyek Strategis Teknologi Informasi atas Rencana Kementerian BUMN

4 No. 04/KMITP/2020 25 Agustus 2020

1. Realokasi OPEX dan CAPEX 2020 dan Tata Kelola Penganggaran OPEX dan CAPEX

2. Update project Financing Excellence

128

Program (FIX 2020)

5 No. 05/KMITP/2020 27 Oktober 2020

1. Prioritas Proyek TI 2020 & 2021 2. Usulan Anggaran CAPEX Otomasi

2021 & Usulan Penambahan Anggaran OPEX IT 2020

3. Usulan CAPEX Non Otomasi 2021

DIVISI AUDIT INTERNAL (IAD)

Audit Intern adalah suatu kegiatan penilaian (assurance) dan konsultasi (consulting) yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian internal (control) dan proses tata kelola (governance) perusahaan.

Mempertimbangkan rentang kendali, struktur dan tingkatan organisasi serta kompleksitas kegiatan operasional, maka keberadaan Audit Intern sebagai penghubung antara Direksi dengan para pelaksana kegiatan di seluruh unit organisasi perusahaan dipandang perlu untuk dapat memberikan keyakinan bahwa penyelenggara kegiatan operasional telah berjalan secara efisien dan efektif.

Audit Intern berperan dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern yang dilakukan manajemen. Konsep dasar pengendalian intern adalah:

a. Merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab manajemen secara keseluruhan, sehingga manajemen memikul tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengendalian intern.

b. Merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur setiap kegiatan di unit kerja, sehingga setiap terjadi penyimpangan dapat diketahui secara dini dan dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan.

c. Merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus. d. Pengendalian intern hanya dapat diharapkan memberikan reasonable assurance bukan absolute

assurance, sehingga apabila pengendalian intern telah berjalan baik bukan berarti kemungkinan terjadi penyimpangan menjadi nihil.

e. Efektivitas pengendalian intern sangat tergantung pada orang yang melaksanakan.

Fungsi audit intern pada PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal (IAD).

Ruang Lingkup Internal Audit

Kegiatan yang dilakukan IAD bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dan proses tata kelola serta kualitas dan efektifitas pengelolaan risiko Bank BNI Syariah.

129

Kegiatan yang dilakukan IAD mencakup pelaksanaan aktivitas asurans dan konsulltasi terhadap seluruh aktivitas BNI Syariah dalam rangka evaluasi, identifikasi dan pemberian rekomendasi perbaikan terhadap:

a. Kualitas kinerja perusahaan, b. Kecukupan, efektivitas, dan efisiensi sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan tata Kelola

perusahaan; serta, c. Kepatuhan terhadap ketentuan dan prinsip syariah.


a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan beserta alokasi anggarannya, berdasarkan hasil penilaian risiko yang komprehensif, dan wajib disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efesiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

c. Memastikan fungsi audit intern pada BNI Syariah sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.

d. Menguji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi secara obyektif terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahan sesuai dengan kebijakan BNI Syariah.

e. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit, dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. Dan, menyampaikan hasil pengujian kepatuhan dan pemenuhan terhadap prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

f. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas IAD, serta tersedia sumber daya yang memadai.

g. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Komisaris, atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum atau Whistleblowing System (WBS) terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi penyimpangan dan/atau fraud apabila diperlukan.

h. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit dan menyampaikan Laporan Pending Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap periodik.

i. Melaporkan segera setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta OJK.

j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit.

k. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi pegawai IAD dalam pelaksanaan tugas.

l. Menyelenggarakan program pengendalian mutu (Quality Assurance) dan pengembangan (Improvement) untuk mengevaluasi kesesuaian aktfitas audit intern dengan standar profesi dan kode etik.

m. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit kerja lain yang melakukan fungsi pengendalian pada BNI Syariah dalam rangka optimalisasi efektifitas fungsi pengendalian internal

130

Struktur Organisasi dan Kedudukan Internal Audit

Tugas pokok IAD adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan/pengendalian intern.

Untuk itu maka kedudukan IAD dalam organisasi BNI Syariah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/DIR/035/R tanggal 03 April 2020 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank BNI Syariah, adalah sebagai berikut:

Dengan struktur dan kedudukan sebagaimana diatas, IAD diharapkan dapat mengungkapkan hasil analisa dan penilaian, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memberikan saran perbaikan dan informasi secara obyektif dan independen tanpa pengaruh maupun tekanan dari manajemen atau pihak lain, yaitu:

a. IAD bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. b. Dalam pelaksanaan tugasnya, IAD menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan

Komisaris, dan salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

c. Pemimpin IAD dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.

d. Pemimpin IAD diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

e. Setiap pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin IAD wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan/pemberhentian Pemimpin IAD.

f. Pegawai/Auditor IAD bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin IAD sesuai struktur organisasi IAD.

Guna mendukung efektifitas peran dan fungsi IAD agar dapat memberikan data/informasi yang independen untuk menilai dan mengevaluasi berbagai kegiatan bisnis dan operasional serta mengambil

131

langkah-langkah perbaikan yang diperlukan secara cepat, IAD juga membawahi fungsi Internal Controller yang ditugaskan di segenap unit yang meliputi 24 Divisi, 2 Satuan Kerja, 3 Kantor Wilayah dan 68 Kantor Cabang.

Berdasarkan Ketetapan Organisasi No. ORG/01/I/2020 tanggal 22 Januari 2020, struktur organisasi Internal Audit Division PT Bank BNI Syariah, adalah sbb:

Komposisi Personel IAD per 31 Desember 2020

Personel Internal Audit Division berlokasi di Kantor Pusat dan tersebar di segenap Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Per 15 November 2020, total IAD adalah sebanyak 151 personel. Berikut komposisi personel IAD tahun 2020:

No. Jabatan Personel 1 Internal Audit Division Head 1 2 Deputy of Internal Audit Division Head 1

3 Manager Coordinators o Manager Coordinator Branch Internal Audit & Control 1 o Manager Coordinator Head Office Internal Audit & Control 1

132

No. Jabatan Personel o Manager Coordinator Monitoring & Development Audit 1

4 Quality Assurance 2

5

Auditors (Branch, Head Office, IT, & Investigation) o Branch Auditor 10 o Head Office Auditor 6 o IT Auditor 4 o Investigation Auditor 4

6

Internal Controller o Internal Control Manager 5 o Regional Internal Controller 3 o Internal Control Officer 5 o Branch Internal Controller 80 o Head Office Internal Control Manager 1 o Head Office Internal Controller 11

7

Monitoring & Development o Audit Governance & Development 3 o Audit Surveillance & Monitoring 5 o Audit Reporting & Relation 4 o Monitoring & Development Assistant 3

Sertifikasi Sebagai Profesi Audit Internal

IAD berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan baik melalui penugasan, sertifikasi, maupun pelatihan yang berkelanjutan. Adapun sertifikasi yang telah diperoleh oleh pegawai IAD sampai tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Nasional & Internal Jumlah Pegawai Chartered Accountant IAI 1 orang Certified Risk Professional 1 orang

Certified Fraud Examiners 2 orang Manajemen Risiko level 1 94 orang Manajemen Risiko level 2 29 orang Manajemen Risiko level 3 6 orang Manajemen Risiko level 4 1 orang Manajemen Risiko level 5 1 orang Audit Intern Bank Level Auditor 24 orang

133

Sertifikasi Nasional & Internal Jumlah Pegawai Audit Intern Bank Level Supervisor 22 orang Sertifikasi Pembiayaan Produktif 77 orang

Internal Controller

Branch Internal Controller (BIC), Regional Internal Controller (RIC), dan Head Office Internal Controller (HOIC) memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan secara berkala (harian, mingguan dan triwulanan) sesuai prosedur yang berlaku atas kesesuaian pelaksanaan proses bisnis dan operasional dalam setiap aktivitas pada Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat.

Hasil pemeriksaan internal controller selanjutnya akan menjadi salah satu acuan proses pengkajian risiko dan pertimbangan bagi pelaksanaan audit, serta perbaikan oleh unit terkait, baik unit bisnis maupun unit operasional. Selain itu, apabila diperlukan, internal controller juga dapat diikutsertakan dalam proses audit maupun investigasi peristiwa yang terindikasi fraud dan juga tindak lanjut pemantauan penyelesaian temuan hasil audit.

Independensi Dan Objektivitas

IAD dan masing-masing anggotanya memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit dan konsultasi dengan mengungkapkan pandangan atau pemikirannya sesuai profesi dan standar audit yang berlaku. Independensi dan objektivitas IAD dan masing-masing anggotanya telah diatur dalam Piagam Internal Audit yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama serta disosialisasikan pada segenap unit di BNI Syariah.

Rencana Audit Tahunan (RAT)

IAD melaksanakan audit berdasarkan Rencana Audit Tahunan (RAT) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, meliputi:

a. Audit Umum Kantor Pusat; b. Audit Umum Kantor Wilayah; c. Audit Umum Kantor Cabang; d. Audit Umum IT e. Audit Tematik; dan f. Audit Pendalaman

Penetapan Rencana Audit Tahunan (RAT), disusun berdasarkan pertimbangan:

a. Hasil identifikasi obyek audit/auditable activities (audit universe); b. Hasil kajian risiko (risk assessment) masing-masing area audit, sesuai faktor dan parameter risiko

yang telah ditetapkan;

134

c. Ketersediaan sumber daya audit (audit resources), yang meliputi jumlah hari kerja audit efektif selama 1 tahun, jumlah auditor, dan anggaran biaya yang dialokasikan;

d. Penerapan pendekatan audit berbasis risiko (Risk-Based Audit); e. Masukan dari Manajemen, Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit.

AKUNTAN PUBLIK

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2020 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Kebijakan Penunjukan Akuntan Publik

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank telah diatur bahwa Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan dan Kantor Akuntan Pulik dalam Kegiatan Jasa Keuangan tanggal 27 Maret 2017.

Nama dan Tahun Kantor Akuntan Publik Serta Akuntan Publik

Tahun Kantor Akuntan Publik Nama Akuntan Biaya Lingkup Pekerjaan 2020 Kap Purwantono,

Suherman & Surja (Ernst & Young Global)

Muhammad Kurniawan

Rp860.692.000 Audit RK + Renew dan Validatif

2019 Kap Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Global)

Danil Setiadi Handaja


2018 Ey Yasir Rp409.000.000 Audit RK + Renew dan Validatif



2015 PwC Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., Cpa


135

Jasa Lain Yang Diberikan Akuntan

Pada Periode 2020, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik BNI Syariah tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan pada tahun buku 2019 (fee NIHIL).

MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Syariah, khususnya di BNI Syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang diterbitkan oleh regulator baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia. Secara umum penerapan Manajemen Risiko mengacu pada implementasi 4 pilar Manajemen Risiko sesuai yang diamanatkan oleh POJK tersebut. Dasar Penerapan Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko di BNI Syariah didasarkan pada regulasi di Indonesia maupun regulasi internasional. Regulasi di Indonesia tersebut meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), sedangkan regulasi Internasional meliputi dokumen Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan dokumen Islamic Financial Service Board (IFSB). Empat Pilar Penerapan Manajemen Risiko Sesuai dengan ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko tersebut di atas, Penerapanan Manajemen Risiko di BNI Syariah dilaksanakan berdasarkan empat pilar penerapan Manajemen Risiko, yang meliputi:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk Dewan Pengawas Syariah; 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko; 3. Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem

Informasi Manajemen Risiko; 4. Sistem Pengendalian Internal.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Pengawasan aktif Direksi antara lain dilakukan dengan penyusunan Kebijakan Umum Manajemen Risiko, Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko, serta penetapan dan persetujuan Limit Risiko secara keseluruhan. Direksi juga membentuk organisasi untuk pelaksanaan Manajemen Risiko di seluruh unit. Pengawasan dilakukan melalui forum Rapat Direksi (Radisi) dan Rapat Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) atau melalui laporan sirkuler. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain dengan persetujuan terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko, mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban

136

Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, memastikan bahwa penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan regulator, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan persetujuan terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan persetujuan terhadap produk dan aktivitas yang dilakukan oleh BNI Syariah. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana stratejik serta lebih berfokus pada risiko yang yang relevan dalam aktivitas usaha/bisnis BNI Syariah. Sebagai acuan dalam pengelolaan risiko, BNI Syariah telah memiliki Kebijakan maupun Prosedur Manajemen Risiko. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan acuan dasar yang bersifat strategis tentang penerapan Manajemen Risiko di BNI Syariah, sedangkan prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara yang menjadi panduan dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko. Kebijakan Manajemen Risiko di BNI Syariah meliputi:

1. Kebijakan Aktiva Produktif Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah; 2. Kebijakan Business Continuity Management; 3. Kebijakan Pembiayaan Bank; 4. Kebijakan Umum Manajemen Risiko; 5. Kebijakan Strategi Anti Fraud.

Dalam implementasinya Kebijakan Manajemen Risiko dijabarkan dalam Prosedur Manajemen Risiko. Sebagai salah satu metode pengendalian Risiko, BNI Syariah juga telah memiliki limit risiko. Limit risiko merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Penetapan limit risiko BNI Syariah dibagi menjadi Risk Appetite yaitu limit yang bersifat strategis dan memerlukan persetujuan dari Direksi dan sebagian sebagai limit risiko. Limit risiko yang merupakan Risk Appetite terkait dengan Permodalan, Rentabilitas, Kualitas Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional. Selain ditetapkan sebagai Risk Appetite, untuk risiko kredit dan risiko pasar juga terdapat beberapa batasan yang ditetapkan sebagai limit risiko dan bukan sebagai Risk Appetite. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif untuk menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Dalam proses identifikasi risiko hal-hal yang perlu diperhatian antara lain:

137

1. Identifikasi dilakukan terhadap seluruh risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas opersional bank, khususnya terhadap produk dan ativitas baru sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Identifikasi seluruh risiko dilakukan secara berkala. 3. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan

aktivitas bisnis. Pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai dasar untuk mengendalikan risiko. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator. Untuk pengukuran yang belum dilengkapi dengan ketentuan regulasi dilakukan dengan metodologi internal BNI Syariah berdasarkan best practise dalam pengukuran risiko. Untuk melengkapi pengukuran risiko yang bersifat ekstrim, maka pengukuran risiko dilengkapi dengan Stress Testing untuk Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik oleh masing-masing unit. Pemantauan risiko dilakukan oleh Risk Owner maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai Risk Control Unit. Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai dengan intensitas yang ditentukan dan disampaikan kepada Board of Management. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengelola risiko ke tingkat yang masih dapat diterima oleh bank. Selain itu, pengendalian risiko harus dilakukan secara preventif dan mampu mendeteksi kelemahan maupun penyimpangan serta menunjukan langkah-langkah koreksi yang diperlukan. Sistem Informasi Manajemen Risiko bertujuan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Beberapa aplikasi manajemen risiko yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko secara optimal, akurat dan tepat waktu. Sistem Pengendalian Internal Sistem Pengendalian Internal dilakukan dengan penerapan Three Line of Defense, yang terdiri dari First Line of Defense, Second Line of Defense dan Third Line of Defense. Unit Bisnis dan Operasional yang melakukan aktivitas bisnis dan operasional bank sehari-hari sebagai First Line of Defense, Manajemen Risiko, Policy & Governance dan Compliance sebagai Second Line of Defense, dan fungsi Third Line of Defense dilakukan oleh Internal Audit. Organisasi Manajemen Risiko Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di BNI Syariah diimplementasikan dari level tertinggi organisasi sebagai komitmen manajemen dalam penerapan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan risiko (risk oversight) melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.

138

Direksi (Board of Management) bertanggungjawab terhadap semua aktivitas manajemen risiko di BNI Syariah, mulai menentukan arah strategi, penetapan risk appetite dan kerangka kerja yang relevan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Dalam menjalankan fungsi kebijakan risiko (risk policy), Direksi dibantu oleh komite-komite dibawa direksi, yaitu Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) serta Komite Asset dan Liabilitas Manajemen (KALMA). Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama seluruh Unit Bisnis, Internal Audit dan unit Kerja Kepatuhan melakukan fungsi manajemen risiko yang dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang berada di bawah Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Direksi beserta seluruh perangkat organisasi. Komite Pemantau Risiko juga memberikan persetujuan atas kebijakan manajemen Risiko, yaitu Kebijakan Umum Manajemen Risiko, Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala dengan Divisi Manajemen Risiko, membahas dan memberikan saran terhadap isu-isu terkini, Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank, penerapan Manajemen Risiko di BNI Syariah serta hal-hal yang terkait dengan Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko Sebagai bagian dari Tata Kelola Pelaksanan Manajemen Risiko, BNI Syariah telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang disebut Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), yang beranggotakan mayoritas anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait yang berfungsi membantu Direksi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan manajemen risiko dalam operasional perbankan BNI Syariah. KKR bersifat non struktural dan independen terhadap unit kerja operasional. KKR bertanggungjawab langsung terhadap Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, merview dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, menetapkan limit dan kewenangan serta hal terkait dengan Manajemen Risiko. Rapat KKR dilaksanakan secara insidentil dan sekurangnya dilakukan satu kali dalam tiga bulan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Komite Kebijakan dan Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang berkaitan dengan hal-hal antara lain sebagai berikut: a) Penyusunan kebijakan, strategi, pengelolaan dan pedoman manajemen risiko; b) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko; c) Penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan

prosedur normal (irregularities); d) Penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko pembiayaan untuk menciptakan kualitas portofolio

Pembiayaan yang sehat dan profitable.

139

Satuan Kerja Manajemen Risiko Sesuai dengan besarnya dan kompleksitas bisnis, BNI Syariah telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yaitu divisi Manajemen Risiko (ERD). Struktur organisasi divisi manajemen risiko sesuai dengan ketetapan Direksi No.ORG/20/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017. Divisi Manajemen Risiko di BNI Syariah dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risiko dan Kepatuhan. Dalam struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko membawahi 3 unit yaitu:

a) Pengelolaan Risiko Pembiayaan; b) Pengelolaan Risiko Pasar, Risiko Operasional & Lainnya, dan; c) Pengelolaan Integrasi Risiko & Anti Fraud.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko bersifat independen dari Satuan Kerja Operasional (risk-taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi Pengendalian Internal dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko. Berikut adalah wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko, antara lain yaitu:

a. Pemantauan pelaksanaan Strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui Direksi. b. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (composite), per risiko dan/atau per jenis aktivitas

fungsional serta melakukan stress testing. c. Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko. d. Penyusunan kajian risiko terhadap produk dan/atau aktivitas baru bank. e. Memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Operasional (risk-taking unit) dan/atau kepada

Komite Kebijakan & Risiko sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

140

f. Mengevaluasi independensi dan efektifitas infrastruktur pengelolaan risiko bank secara rutin. g. Fungsi oversight bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio bank telah dikelola

dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit. h. Mendukung Komite Kebijakan & Risiko untuk menyiapkan usul-usul strategi dan kebijakan

manajemen risiko Bank dan bersifat independen serta bebas dari unsur kegiatan bisnis secara langsung.

i. Mendukung Komite Kebijakan & Risiko terhadap pelaksanaan manajemen risiko antara lain melalui penerapan sistem pengendalian risiko yang terintegrasi serta penetapan limit eksposur dan risiko.

j. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko secara individu, laporan profil risiko terintegrasi, Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (TKB-RBBR) dan Laporan Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko secara berkala kepada Direktur Utama atau Direktur Kepatuhan dan Risiko dan Komite Kebijakan & Risiko yang selanjutnya akan disampaikan ke regulator, BNI dan Dewan Komisaris.

k. Membuat dan melakukan pemantauan limit risiko untuk masing-masing unit bisnis. l. Melakukan validasi terhadap Standard Operating Procedure. Buku Pedoman Perusahan (BPP) atau

juknis. Risk Appetite Statement Risk Appetite adalah tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran bank. Risk Appetite ditentukan sejalan dengan proses perencanaan bisnis dan strategi tahunan, untuk memastikan kesesuaian antara strategi, pertumbuhan, rencana operasional, permodalan dan risiko. Penyusunan risk appetite dimulai dari inisiasi dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan selanjutnya pembahasan dilakukan dengan unit-unit yang terkait dan disetujui oleh Board of Management. Risk Appetite dituangkan dalam dokumen Risk Appetite Statement yang ditandatangani oleh Board of Management. Dokumen tersebut menjadi pedoman limit-limit yang ada di BNI Syariah. Khusus untuk pemantauan Risk Appetite Statement, Satuan Kerja Manajemen Risiko, menyusun laporan bulanan yang berisi realisasi Risk Appetite Statement pada bulan tersebut. Matriks pada Risk Appetite Statement dilakukan review setiap minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan sasaran kerja Bank (Rencana Bisnis Bank) dan kondisi ekstenernal. Fokus Manajemen Risiko Tahun 2020 Selama tahun 2020, fokus pelaksanaan manajemen risiko BNI Syariah antara lain:

1. Penetapan Risk Appetite Statement dan Risk Tolerance sebagai acuan pengendalian Risiko yang telah disetujui oleh Board of Management dan segenap unit yang berkaitan. Fokus penyusunan risk appetite ini salah satunya sebagai bentuk pengendalian risiko melalui penyusunan limit-limit risiko khususnya untuk 4 risiko utama (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko

141

Operasional) serta permodalan dan rentabilitas. Realisasi risk appetite statement tersebut juga dilakukan pemantauan secara bulanan.

2. Review terhadap Risk Appetite dan Risk Tolerance untuk tahun 2020 yang telah ditetapkan karena perubahan RBB dan akibat Pandemi Covid-19.

3. Perbaikan proses Manajemen Risiko, diantaranya melalui: a. Melakukan kaji ulang terhadap range, parameter dan bobot penilaian untuk 10 jenis

risiko pada profil risiko. b. Membuat kajian hasil stress test terkait ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi

ekonomi akibat Covid-19 dan telah disampaikan kepada Direksi dan regulator. c. Melakukan pengkinian terhadap Risk Issue dan Call Tree pada Perangkat Risiko

Operasional (PERISKOP) d. Melakukan uji terhadap BCP (Business Continuity Plan)

4. Melakukan proyeksi dan pemantauan terhadap nasabah yang terdampak pandemic Covid-19 dan perlu dilakukan restrukturisasi serta pemantuan implementasinya.

5. Melakukan pemantauan setiap bulan terhadap realisasi BMPK dan house limit internal BNI Syariah.

6. Melakukan review skoring Hasanah Card dan skoring untuk pembiayaan FLPP. 7. Menetapkan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk mengantisipasi penyebaran

pandemic covid-19, antara lain: a. Pengaktifan Crisis Management Team dan melakukan split operation untuk unit critical. b. Penutupan beberapa outlet dan pemberlakuan WFH, serta penetapan jam kerja secara

shift. c. Melakukan pemantauan harian terkait operasional bank kepada regulator (OJK),

khususnya terkait penutupan outlet. d. Pemantauan kondisi kesehatan seluruh pegawai, serta beberapa langkah pencegahan

lain yang dilakukan. 8. Memperkuat Budaya Risiko, melalui:

a. Pelatihan Manajemen Risiko kepada pegawai baru maupun pegawai eksisting bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Insani.

b. Menyelenggarakan Sertifikasi Manajemen Risiko yang bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Insani.

c. Melakukan kuesioner pemahaman manajemen risiko bekerja sama dengan Satuan Kerja Tata kelola Kebijakan.

d. Menyusun Monday Reminder terkait Budaya Risiko. e. Menyusun dan mensosialisasikan video Anti Gratifikasi. f. Menyusun dan mensosialisasikan Digital Banner Anti Gratifikasi.

9. Dalam rangka pengendalian fraud, beberapa hal yang dilakukan antara lain: a. Secara rutin menyusun Monday Reminder untuk meningkatkan awareness pegawai

terhadap kejadian fraud.

142

b. Sharing Session di kantor cabang yang bekerja sama dengan Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan.

c. Menyusun e-book dan video anti fraud.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern merupakan komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali. BNI Syariah mengacu pada SE OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank dengan persetujuan komisaris secara berkesinambungan (on going basis) dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehatihatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SE OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017, Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum yang mewajibkan Bank umum menyusun Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) elemen pokok, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian; 2. Indentifikasi dan penilaian risiko; 3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi; 4. Sistem Akuntansi, informasi, dan komunikasi; dan 5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

143

Penerapan Sistem Pengendalian Intern BNI Syariah

Secara umum, sistem pengendalian internal di BNI Syariah, digambarkan sebagai berikut:

Implementasi sistem pengendalian internal BNI Syariah adalah:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Pelaksanaan pengawasan yang melekat dan berjenjang di setiap proses bisnis. 3. Penerapan four eyes principle atau komite dalam proses keputusan pembiayaan. 4. Implementasi Whistleblowing System (WBS) dan komunikasi aktif di setiap level manajemen. 5. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang dilaporkan secara

periodik. FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BNI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh BNI Syariah kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, telah dibentuk Divisi Kepatuhan PT Bank BNI Syariah yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dalam hal ini Direktur Kepatuhan dan Risiko. Direktur Kepatuhan dan Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

144

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh

Direksi; 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun

ketentuan dan pedoman internal Bank; 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha

yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah;

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi

Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Melakukan pelaporan kepada regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama;

8. Melakukan pelaporan kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris minimal setiap triwulan; serta

9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Divisi Kepatuhan

Divisi Kepatuhan merupakan unit kerja independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko serta membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan dan Risiko dalam menjalankan fungsi kepatuhan di BNI Syariah.

Independensi Jajaran Kepatuhan

Penerapan Fungsi Kepatuhan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi Kepatuhan di BNI Syariah dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan maupun Pemimpin Divisi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Kerja Kepatuhan

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Kepatuhan telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang disebut dengan Compliance Charter yang berlaku dan disahkan sejak tanggal 16 September 2015. Compliance Charter adalah dokumen tertulis yang memuat pedoman prinsip dalam mekanisme dan pengelolaan risiko dan fungsi kepatuhan di BNI Syariah yang berlaku untuk Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan staf BNI Syariah pada segenap divisi/satuan/unit dan seluruh kantor cabang BNI Syariah. Compliance Charter merupakan dasar dari Divisi Kepatuhan dalam menjalankan fungsi kepatuhan di BNI Syariah. Tujuan dari dibuatnya Compliance Charter adalah untuk mematuhi kode etik

145

dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha serta mematuhi sepenuhnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Kebijakan dasar Compliance Charter meliputi:

1. Fungsi Kepatuhan. 2. Pembentukan Divisi Kepatuhan. 3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur Risiko & Kepatuhan, Divisi

Kepatuhan serta Manajemen dan Pegawai BNI Syariah. 4. Independensi dan Pelaksanaan Tugas Divisi Kepatuhan . 5. Hubungan Divisi Kepatuhan dengan unit dan instansi terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;

2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah;

3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah;

5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Melakukan tugas pelaporan kepatuhan kepada Direktur Utama melalui Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; dan

8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

146

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Fungsi Kepatuhan Bank meliputi:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;

2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; 3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan

oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam menerapkan Fungsi Kepatuhan Divisi Kepatuhan melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (ex-ante) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Aktivitas yang dilakukan Divisi Kepatuhan dalam rangka menerapkan Fungsi Kepatuhan Bank antara lain:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Seluruh pegawai BNI Syariah bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan. Dalam rangka meningkatkan Budaya Kepatuhan, pada tahun 2020 Divisi Kepatuhan BNI Syariah telah menjalankan beberapa aktivitas, antara lain:

a. Menyelenggarakan pelatihan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Program Penguatan Budaya Kepatuhan melalui pelaksanaan Compliance Awareness, Supervisi Kepatuahan, Conference Call dan Compliance Index (CIX) yang bertujuan untuk memperkuat Budaya Kepatuhan di BNI Syariah.

b. Melakukan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan aktivitas operasional Bank BNI Syariah secara langsung maupun tidak langsung kepada segenap divisi/satuan/unit yang terkait maupun kepada seluruh kantor cabang BNI Syariah.

2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi

Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku serta prinsip syariah.

147

Untuk mencegah timbulnya ketidakpatuhan tersebut. Pada tahun 2020, Divisi Kepatuhan BNI Syariah telah melakukan serangkaian program/kegiatan mitigasi dalam bentuk kegiatan antara lain mencakup: a. Melakukan pemantauan secara bulanan terhadap risiko kepatuhan yang melekat pada bank

terkait aspek pembiayaan, aspek likuiditas, dan aspek operasional lainnya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Melakukan pemantauan serta reminder kewajiban pelaporan dan non laporan dengan menjaga akurasi dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban yang terkait kepada pihak otoritas pengawas maupun pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Mengkaji dan menganalisa proses pemberian pembiayaan yang diputus melalui komite Direksi, pengadaan barang dan jasa dan penempatan dana yang diputus kewenangannya oleh Direksi, pembukaan jaringan kantor dan perijinan produk.

d. Melakukan sosialisasi ketentuan baru kepada segenap divisi/unit/satuan/cabang BNI Syariah, baik ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Perundang-undangan dari otoritas pengawas lain yang berwenang dengan tindak lanjut berupa pengkinian kebijakan dan prosedur yang terkait.

e. Bekerja sama dengan Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan BNI Syariah untuk memonitor dan memastikan ketersediaan, kecukupan dan pengkinian ketentuan internal yang menjadi acuan pada masing-masing unit Organisasi.

f. Pemantauan Risiko Kepatuhan melalui Laporan Profil Risiko yang disampaikan secara triwulanan melalui Divisi Manajemen Risiko untuk kemudian dilaporkan kepada otoritas pengawas yang terkait.

g. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dari Pemerintah yang akan dilaksanakan oleh BNI Syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah. Selama Tahun 2020, Divisi Kepatuhan BNI Syariah melakukan langkah-langkah preventif dalam rangka memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah. Lagkah preventif yang dilakuan Divisi Kepatuhan dalam rangka penerapan Fungsi Kepatuhan antara lain: a. Melakukan Compliance Review terhadap rencana Pembiayaan, Pengadaan Barang dan Jasa,

Pembukaan/Pemindahan Jaringan Kantor, Penempatan Dana (Financing Line), dan Perizinan Produk dan/atau Aktivitas Baru;

148

b. Memberikan opini serta melakukan validasi terhadap rancangan Ketentuan Internal BNI Syariah; c. Melakukan Kajian Kepatuhan; d. Memberikan Opini Kepatuhan Syariah.

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Divisi Kepatuhan melakukan pemantauan guna memastikan kepatuhan BNI Syariah terhadap pemenuhan komitmen kepada pihak otoritas pengawas yang berwenang.

Berikut adalah tabel informasi realisasi penerapan Fungsi Kepatuhan yang telah dilakukan oleh Divisi Kepatuhan selama tahun 2020.

Tabel Aktivitas/Program Kepatuhan

No Aktivitas/Program Kepatuhan Tahun 2020 1 Pelatihan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 24 Pelatihan 2 Validasi Ketentuan Internal 297 SOP

3 Opini Kepatuhan 56 Opini 4 Pesan Kepatuhan/Compliance Awareness 19 pesan 5 Komik Kepatuhan 4 komik 6 Sosialisasi Peraturan Eksternal 26 peraturan 7 Program Penguatan Budaya Kepatuhan:

a. Compliance Awareness b. Supervisi c. Conference Call d. Compliance Index (CIX)

19 kali 83 Kali 3 kali 2 kali

8 Compliance Review terhadap Pemberian Pembiayaan yang diputus oleh Komite Direksi

41 CR

9 Compliance Review terhadap penempatan dana (Financing Line)

20 CR

10 Compliance Review terhadap pengadaan barang & jasa yang diputus kewenangannya melalui Komite Direksi

68 CR

12 Compliance Review terhadap pembukaan/pemindahan jaringan kantor

39 CR

13 Compliance Review terhadap Produk dan Aktivitas Bank 20 CR 14 Opini Kepatuhan Syariah 38 Opini

149

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di BNI Syariah, selain membutuhkan perhatian dari Dewan Komisaris dan Direksi, Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan menunjuk Pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU & PPT baik di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat Bank. Peran Aktif Dewan Komisaris dan Direksi diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU & PPT, selain itu peranan aktif tersebut juga dapat meningkatkan motivasi karyawan dan Unit Kerja dalam mengemban tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dasar pelaksanaan penerapan Program APU & PPT pada seluruh lini organisasi Bank mencakup 5 (lima) Pilar APU & PPT, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris; 2. Kebijakan dan Prosedur; 3. Pengendalian Intern; 4. Sistem Informasi Manajemen; 5. SDM dan Pelatihan.

Sehubungan dengan hal tersebut penerapan Prinsip CDD (Customer Due Diligence) dan/atau EDD (Enhanced Due Diligence) telah dilaksanakan oleh BNI Syariah sebagai bentuk komitmen Bank dalam mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupaya menggunakan jasa dan produk PT Bank BNI Syariah sebagai sarana masuknya uang hasil kejahatan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan/atau TPPT).

Oleh karena itu, dalam rangka pencegahan terhadap penyalahgunaan jasa dan produk Bank untuk dijadikan sebagai sarana kegiatan TPPU dan/atau TPPT, maka BNI Syariah menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dengan secara garis besar mengatur mengenai hal-hal diantaranya:

1. Melaksanakan pembahasan secara berkala mengenai Penerapan Program APU & PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Melakukan pemantauan transaksi dan Profil Nasabah pada aplikasi Hasanah AML-CFT secara berkala.

3. Melakukan penyusunan pelaporan transaksi kepada PPATK. 4. Melakukan identifikasi, verifikasi, analisa dan mitigasi terkait transaksi keuangan mencurigakan

(LTKM) dan transaksi keuangan tunai (LTKT) serta mengkoordinasikan penanganannya kepada unit terkait dan/atau melaporkannya kepada regulator (PPATK).

5. Melakukan kegiatan untuk memastikan penerapan program APU & PPT telah berjalan sesuai dengan ketentuan.

150

6. Melakukan pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) via sistem aplikasi Hasanah AML-CFT.

7. Melakukan pemantauan terhadap pengkinian data Nasabah. 8. Melakukan pemantauan, menganalisa dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan program APU-

PPT bagi segenap pegawai BNI Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Realisasi Penerapan Program APU & PPT Periode Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tentang perubahan atas POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka BNI Syariah berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan Peraturan tentang Penerapan Program APU & PPT yang berlaku. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

a. Melakukan penyesuaian ketentuan internal penerapan program APU & PPT yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan regulator terkini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang perubahan atas POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

b. Menindaklanjuti permintaan dari pihak eksternal antara lain PPATK, KPK, BNN, Kepolisian, OJK, serta pihak eksternal lainnya diantaranya berupa informasi/ data, pemblokiran, pembukaan blokir, penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi.

c. Melakukan pemeliharan data Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). d. Melakukan penyusunan inhern risk Bank. e. Monitoring kegiatan pengkinian data (cleansing) CIF dalam rangka memastikan Bank memelihara

profil Nasabah secara terpadu (Single CIF) untuk mengurangi data-data CIF yang ganda dan/atau duplikat.

f. Menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi penerapan Program APU & PPT kepada segenap pegawai, termasuk refreshment pelatihan/sosialisasi bagi petugas Bank, antara lain: - Pelatihan Operational Manager (OM) Kantor Cabang. - Pelatihan Business Manager (BNM) Kantor Cabang. - Pelatihan Assistant Development Program (ADP). - PelatihanOfficer Development Program (ODP). - Pelatihan Sub Branch Manager. - Pelatihan Sertifikasi Penyelia Layanan. - Refreshment Unit Frontliner.

g. Melaksanakan kegiatan supervisi on site dan/atau off site kepada Kantor Cabang untuk memastikan penerapan program APU & PPT berjalan dengan baik di Kantor Cabang beserta Kantor Cabang Pembantu dan Kantor.

h. Melaksanakan kegiatan video conference call kepada seluruh Petugas Kantor Cabang dalam pembahasan Penerapan Program APU & PPT.

i. Melakukan sosialisasi Branch Sharing Session ke seluruh cabang. j. Melaksanakan analisa transaksi pada aplikasi Hasanah AML-CFT pada setiap transaksi yang diduga

terpapar risiko APU & PPT dalam rangka kewajiban pelaporan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan

151

Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

k. Pengisian KYC/AML Questionnaire yang merupakan bagian dari kegiatan koresponden banking guna memastikan AML/KYC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

l. Melakukan review dan/atau memberikan opini APU & PPT terkait dengan produk, operasional maupun aktivitas Bank.

m. Permintaan dan penyampaian informasi ke Unit Kerja terkait yang berhubungan dengan pemenuhan data pelaporan, permintaan data Aparat Penegak Hukum (APGAKUM) maupun pemeriksaan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).

PERKARA PENTING DAN UPAYA PENYELESAIAN

Perkara Hukum PT Bank BNI Syariah Tahun 2020 Perkara Hukum Jumlah

Perdata Pidana Telah Selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap) 10 0 Dalam Proses Penyelesaian 22 5 Total 32 5

SANKSI ADMINISTRASI YANG DIHADAPI PERUSAHAAN SEPANJANG TAHUN 2020

Periode Perihal Regulator Jenis Transaksi

Nominal

Maret Teguran UMKM tahun 2019 BI Teguran Tertulis

-

Pembebanan Denda karena koreksi laporan OJK Denda Rp8.000.000 April Pelanggaran Iklan PT Bank BNI Syariah bulan

Februari 2020 OJK Teguran

Tertulis -

Mei Pengenaan Sanksi Pembatalan Transaksi TD Valas Syariah Bank Indonesia dan Denda karena Settlement Trading Valas tidak berhasil dilakukan.

BI Teguran Tertulis

-

Denda Rp4.018.563

Juli Denda LSMK OJK Denda Rp11.700.000

INTERNAL FRAUD

Internal Fraud adalah tindakan fraud yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional BNI Syariah, yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui, menipu, memanipulasi sehingga pelaku fraud mengalami keuntungan. Board of Management BNI Syariah tidak mentolerir terhadap fraud dan pelaku fraud akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan.

152

Internal Fraud

Jumlah Kasus Yang Dilakukan Dewan Komisaris

& Direksi Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

2020 2019 2020 2019 2020 2019 Total Fraud 0 0 16 8 2 0 Telah diselesaikan 0 0 16 8 2 0 Dalam proses penyelesaian internal 0 0 0 0 0 0 Belum diupayakan penyelesaian 0 0 0 0 0 0 Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

0 0 0 0 0 0

Untuk mencegah timbulnya kejadian fraud, program-program berbentuk pencegahan fraud tetap dijalankan dengan melakukan reminder, sharing session, penguatan supervisi kepada bawahannya, mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai SOP, meningkatkan fungsi segregation of duties dan kebijakan know your employee supaya kejadian fraud tidak terjadi di masa mendatang.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BNI Syariah telah menyusun kebijakan mengenai gratifikasi dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi No. PP/S02/005-00/2019 tanggal 17 Mei 2019. Disusun sebagai pedoman bagi seluruh insan Hasanah BNI Syariah dalam pengendalian dan pelaporan gratifikasi agar sejalan dengan etika bisnis serta prinsip–prinsip Good Corporate Governance serta mewujudkan budaya anti korupsi dan value integrity di lingkungan BNI Syariah.

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan gratifikasi, BNI Syariah melakukan kegiatan sosialisasi terhadap kebijakan anti korupsi dan gratifikasi yang antara lain dilakukan dengan:

1. Melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi yaitu Workshop Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2019.

2. Sosialisasi gratifikasi melalui Anti Fraud Sharing Session 017 pada bulan Desember 2019 dengan judul materi Pengendalian Gratifikasi.

3. Monday Reminder tentang Kode Etik BNI Syariah “Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau memberi imbalan dan cinderamata (risywah)” pada Agustus 2020.

4. Himbauan Anti Gratifikasi berupa Digital Banner “Gratifikasi Bukan Rezeki” bulan November 2020.

153

Sanksi atas Pelanggaran Gratifikasi

1. Insan BNI Syariah yang melakukan pelanggaran atas ketentuan mengenai gratifikasi dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi No. PP/S02/005-00/2019 tanggal 17 Mei 2019, maka yang bersangkutan akan diproses pemeriksaan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi administratif, serta berpotensi dikenakan pidana gratifikasi yang dianggap suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Apabila terdapat pegawai kantor cabang/Divisi yang mengetahui bahwa terdapat kegiatan Gratifikasi yang terjadi di internal BNI Syariah tetapi tidak melaporkan kepada UPG, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di BNI Syariah.

3. Sanksi internal mengacu pada ketentuan Sanksi Administratif yang berlaku.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System merupakan bagian dari pelaksanaan tata nilai dan budaya kerja BNI Syariah serta penerapan strategi anti fraud dalam bentuk partisipasi aktif Insan BNI Syariah dan seluruh stakeholder untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang dilaksanakan secara sukarela melalui mekanisme pelaporan khusus dan bersifat rahasia.

Whistleblowing System (WBS) juga sebagai upaya BNI Syariah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja untuk terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan reputasi yang baik melalui partisipasi Insan BNI Syariah dan untuk memanfaatkan jalur penyelesaian internal dalam pelaporan pelanggaran di lingkungan perusahaan sebelum menggunakan jalur penyelesaian secara eksternal.

Dalam mengelola WBS, Manajemen menerapkan 3 (tiga) azas yaitu Asas kerahasiaan, azas tidak diskriminatif, dan azas perlindungan. Dengan 3 (tiga) azas tersebut, Manajemen berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan pelapor, tidak membeda-bedakan pelapor dan memberikan perlindungan kepada pelapor. Bentuk perlindungan yang diberikan antara lain perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, kelangsungan remunerasi dan fasilitas pekerjaan.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Sarana yang disediakan untuk menyampaikan laporan melalui WBS BNI Syariah meliputi:

Website : https://clean.bnisyariah.co.id atau

www.bnisyariah.co.id/whistleblowing system

E-mail : [email protected]

154

Telepon/SMS : 085-10044-4600

Surat : Box BSC PT Bank BNI Syariah Gedung Tempo Pavilion I Lt.4/5/6

Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 Jakarta Selatan 12950

Perlindungan Pelapor BNI Syariah berkomitmen memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor fraud (whistleblower) serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikan. Insan BNI Syariah yang melaporkan tindakan pelanggaran dengan itikad baik dilindungi dan dirahasiakan identitasnya oleh BNI Syariah. Dengan menciptakan lingkungan kepercayaan dan perlindungan yang maksimal, BNI Syariah ingin mendorong pegawai untuk bekerja sama secara penuh dan tidak ragu untuk melaporkan apabila di dalam operasional BNI Syariah dijumpai adanya tindakan fraud dan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai. Perlindungan diberikan termasuk perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima pelapor.

Adapun Bentuk perlindungan kepada pelapor adalah sebagai berikut:

1. Hak dari pelapor untuk mendapatkan rasa aman terkait dengan ancaman/tindakan yang diakibatkan oleh laporan terhadap pelanggaran yang disampaikan.

2. Perlindungan hanya dapat diberikan kepada pelapor dengan kategori Full Disclosure dan Partial Anonymity.

3. Pelapor dapat meminta perlindungan dengan menyampaikan melalui surat/e-mail. 4. Bentuk perlindungan terhadap pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan yang diterima

akibat pelaporan tersebut. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan Asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di BNI Syariah.

5. Dengan pertimbangan tertentu, BNI Syariah juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga pelapor.

6. Pemberian perlindungan kepada pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.

7. Perlindungan tidak akan diberikan atau dihentikan pemberiannya apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor kepada BNI Syariah palsu/fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang dari tujuan WBS.

Pihak yang mengelola pengaduan Seluruh laporan yang masuk melalui sarana-sarana pelaporan dikelola oleh pengelola WBS yang merupakan bagian dari Divisi Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan fungsinya, pengelola WBS mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan aktivitas harian WBS.

155

Jumlah Pengaduan Yang Masuk Dan Diproses Pada Tahun 2020 Beserta Sanksi

Selama tahun 2020 terdapat 18 laporan WBS yang diterima, dengan laporan yang ditindaklanjuti sebanyak 8 laporan dengan rincian sebagai berikut:

- Melalui website : 11 laporan - Melalui e-mail : 7 laporan - Melalui telp/sms/wa : - - Melalui surat : -

Berdasarkan jenis laporannya, ada 4 (empat) kategori laporan yang mencakup:

No Jenis Laporan Jumlah Laporan Sudah Ditindaklanjuti

1. Pelanggaran Peraturan/Hukum 3 3 2. Kelakuan tidak etis 2 2 3. Pelanggaran Kepatuhan Syariah 2 2 4. Kecurangan 1 1

Total 8 8 Sedangkan 10 laporan WBS yang tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan karena tidak masuk dalam lingkup pelaporan melalui WBS atau tidak disertai data dan bukti yang cukup untuk diverifikasi kebenaran laporan maupun pelapornya.

INFORMASI TENTANG BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI

Tahun 2020, BNI Syariah tidak melakukan pembelian kembali terhadap saham dan sukuk yang diterbitkan.

KEJADIAN MATERIAL 2020

Tahun 2020, BNI Syariah efektif masuk dalam kelompok Bank BUKU 3 berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-153/PB.34/2020 tanggal 23 Juli 2020, setelah PT Bank Negara Indonesia Tbk melakukan penambahan modal sebesar Rp225,59 miliar dalam bentuk non tunai atau inbreng aset.

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

Terjadinya praktik-praktik bad corporate governance dalam sebuah perusahaan akan mengganggu sistem Tata Kelola yang Baik (GCG) yang telah dibangun oleh perusahaan itu sendiri, dengan menyadari

156

hal tersebut, BNI Syariah tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukan pada tabel sebagai berikut:

No Keterangan Praktik 1 Terdapat laporan atas kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan Nihil 2 Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Nihil 3 Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan

peraturan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan (SAK) Nihil

4 Tidak menyampaikan kasus/ perkara hukum terkait buruh dan karyawan Nihil 5 Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasi Nihil 6 Ketidaksesuaian dalam berkas Laporan Tahunan antara hardcopy dan

softcopy di website Nihil

7 Tidak mengungkapkan perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi/ Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada buku Laporan Tahunan

Nihil

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

Lembaga Pemeringkat Efek Nama Perusahaan PT Pefndo

Alamat Panin Tower Senayan City lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270, Indonesia

Telp/Fax/Email Telepon: +6221-7278-2380 Faks: +6221-7278-2370 Website: www.pefndo.com

Ruang Lingkup Pekerjaan Lembaga pemeringkat perusahaan Periode Penugasan Maret 2020 – Maret 2021 Biaya RP192.500.000

Penasihat Hukum

Nama Perusahaan MRZ-Law Offce (advokat : Muhammad Rutabuz Zaman)

Alamat Perum Puri Kalijudan Asri Jl. Kalijudan IX Kusuma No. 23 Surabaya-Indonesia

Telp/Fax/Email [email protected]

Ruang Lingkup Pekerjaan Mewakili BNI Syariah dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama

Periode Penugasan Januari - Desember 2020 Biaya Sesuai kesepakatan per perkara

Kantor Akuntan Publik

Nama Perusahaan Purwantono, Suherman & Surja (a member frm of Ernst & Young Global Limited)

Alamat Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lt. 7 Jl.

157

Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Telp/Fax/Email Telepon: (62 21) 528 95000

Ruang Lingkup Pekerjaan General Audit Laporan Keuangan Audit RK + Renew dan Validatif

Periode Penugasan 29 Mei 2020 – 15 Februari 2021 Biaya Rp860.692.000

Notaris

Nama Notaris Fathiah Helmi, S. H.

Alamat Graha Irama Lantai 6-C Jl. HR. Rasuna Said Kav 1-2 Bl X-1 Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta 12950

Telp/Fax/Email Telepon: (021) 52907304, (021) 52907305, (021) 52907306 Faks: (021) 5261136

Ruang Lingkup Pekerjaan Notaris/PPAT Periode Penugasan Januari – Desember 2020 Biaya Rp41.486.400

Notaris

Nama Notaris Gamal Wahidin

Alamat Jl. Tambak No.9, RT.1/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320

Telp/Fax/Email Telepon : 021 391 6393 Fax : 021 314 5828

Ruang Lingkup Pekerjaan Notaris/PPAT Periode Penugasan Januari – Desember 2020 Biaya Rp2.461.100.000

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Hingga 31 Desember 2020, tidak terdapat informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

PENGELOLA PROGRAM CSR

Yayasan Insan Hasanah Mulia Titik atau dikenal dengan sebutan Yayasan Hasanah Titik (YHT) merupakan mitra dari BNI Syariah dalam menerima, mengelola maupun menyalurkan ZISWAF dari pegawai, perusahaan, maupun masyarakat untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang

158

termasuk dalam delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, riqab (hamba sahaya), mu’allaf, gharim (orang yang terlilit utang), fsabilillah, dan ibnu sabil (orang yangsedang dalam perjalanan) sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60. Tahun 2020, YHT mengelola dana sejumlah Rp34.045.326.856 dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana kelolaan Yayasan Hasanah Titik tahun 2020 :

Zakat Perusahaan BNI Syariah 20.010.208.614 Zakat Pegawai BNI Syariah 13.114.076.332 Zakat Individu/Lembaga Lainnya 355.634.995 Penerimaan Bagi Hasil 60.817.729 Penerimaan Lainnya 504.589.186 Jumlah Penerimaan Zakat 34.045.326.856

Penyaluran Zakat Bidang Ekonomi 305.000.000 Bidang Dakwah 2.314.782.032 Bidang Kesehatan 2.093.990.253 Bidang Pendidikan 4.328.916.118 Bidang Sosial 9.438.048.878 Total 18.480.737.281

Penyaluran Zakat Lainnya Kerjasama Inisiatif Zakat Indonesia 4.047.014.337

Hak Amil 3.230.077.110 Biaya Administrasi Rekening Bank 12.578.555 Total 7.289.670.002 Jumlah Penyaluran Zakat 25.770.407.283

PENDAPATAN DANA NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Sesuai dengan Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BNI Syariah wajib mengungkapkan pendapatan dana non-halal dan penggunaannya dalam bank syariah melalui laporan tahunan pelaksanaan GCG.

Pendapatan dana non-halal yang menjadi sumber dana sosial BNI Syariah pada tahun 20120 berasal dari pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan dana non-halal adalah sebagai berikut:

159

Penggunaan Dana Non Halal selama tahun 2020 diserahkan sepenuhnya terkait penggunannnya kepada Yayasan Hasanah Titik (YHT). Program CSR BNI Syariah dijalankan oleh YHT

160

2) PT BANK BRISYARIAH TBK

Salah satu organ pelaksanaan GCG adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ pemegang kewenangan tertinggi dalam Perseroan. Pada tahun 2020, BRIS telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS :

A. RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) No.29 tanggal 28 Februari 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris No.29 tanggal 28 Februari 2020 yang telah memutuskan dan menyetujui hal-hal strategis antara lain:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Neraca Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

3. Menerima Laporan Pertanggungjawaban realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdanan Saham Perseroan (Initial Public Offering/IPO).

4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode tahun 2019 atas tindakan pengurusan dan pengawasan mereka yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Auditor Independen tersebut di atas, kecuali perbuatan tindak pindana.

5. Menyetujui atas Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.

6. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.

7. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali (Bank BRI) untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019 serta menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau benefit lainnya) bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

8. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

9. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang telah memperoleh pengakuan dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-

161

persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik

B. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No.3 tanggal 05 November 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris No.3 tanggal 05 November 2020 yang telah memutuskan dan menyetujui hal-hal strategis antara lain:

I. Dewan Komisaris

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan, tertanggal 26-09-2020 (dua puluh enam September dua ribu dua puluh) disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama.

2. Membatalkan keputusan pengangkatan Nyonya Ernie Tisnawati Sule sebagai Komisaris Independen Perseroan yang tertuang pada berita acara RUPS Tahunan Perseroan dengan akta nomor 64, tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan belas) dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Pembatalan keputusan tersebut mulai efektif sejak tanggal 12-08-2020 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh).

Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama : - 2. Komisaris Independen : Tuan Eko Suwardi 3. Komisaris Independen : - 4. Komisaris : Tuan Sutanto 1. Direktur Utama : Tuan Ngatari 2. Direktur Bisnis Komersil : Tuan Kokok Alun Akbar 3. Direktur Bisnis Ritel : Tuan Fidri Arnaldy 4. Direktur Operasional : Tuan Fahmi Subandi 5. Direktur Kepatuhan : Tuan Yana Soeprianan

Seluruh keputusan RUPSLB tersebut telah ditindaklanjuti dan direalisasikan pada tahun buku 2020.

C. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPSLB) No.92 tanggal 15 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H,M.Kn. Notaris di Jakarta serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris No.92 tanggal 15 Desember 2020 yang telah memutuskan dan menyetujui hal-hal strategis antara lain:

162

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Didin Hafidhuddin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Pemberhentian Ketua Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan.

2. Memberhentikan dengan hormat Tuan M.Gunawan Yasni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah. Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan.

3. Memberhentikan dengan hormat Tuan Eko Suwardi sebagai Komisaris Independen disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan.

4. Memberhentikan dengan hormat Tuan Sutanto sebagai Komisaris disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan.

5. Memberhentikan dengan hormat Tuan Ngatari sebagai Direktur Utama disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama. Pemberhentian Direktur Utama tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan.

6. Memberhentikan dengan hormat Tuan Kokok Alun Akbar sebagai Direktur Bisnis Komersial. disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi. Pemberhentian Direksi tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan.

7. Memberhentikan dengan hormat Tuan Fidri Arnaldy sebagai Direktur Bisnis Ritel disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi. Pemberhentian Direksi tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan.

8. Memberhentikan dengan hormat Tuan Fahmi Subandi sebagai Direktur Operasional. disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi. Pemberhentian Direksi tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan.

9. Memberhentikan dengan hormat Tuan Yana Soeprianan sebagai Direktur Kepatuhan disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi. Pemberhentian Direksi tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan.

163

10. Mengangkat dengan hormat Tuan Mohamad Hidayat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunduk pada hasil rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), hasil wawancara yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

11. Mengangkat dengan hormat Tuan Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunduk pada hasil rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), hasil wawancara yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

12. Mengangkat dengan hormat Tuan Hasanudin sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunduk pada hasil rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), hasil wawancara yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

13. Mengangkat dengan hormat Tuan Didin Hafidhuddin sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunduk pada hasil rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), hasil wawancara yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

14. Mengangkat dengan hormat Tuan Mulya E. Siregar sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Pengangkatan Komisaris Utama tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

15. Mengangkat dengan hormat Tuan Suyanto sebagai Komisaris. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

16. Mengangkat dengan hormat Tuan Masduki Baidlowi sebagai Komisaris. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

17. Mengangkat dengan hormat Tuan Imam Budi Sarjito sebagai Komisaris. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

164

18. Mengangkat dengan hormat Tuan Sutanto sebagai Komisaris. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

19. Mengangkat dengan hormat Tuan Bangun S. Kusmulyono sebagai Komisaris Independen. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

20. Mengangkat dengan hormat Tuan M. Arief Rosyid Hasan sebagai Komisaris Independen. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

21. Mengangkat dengan hormat Tuan Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

22. Mengangkat dengan hormat Tuan Eko Suwardi sebagai Komisaris Independen. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

23. Mengangkat dengan hormat Tuan Hery Gunardi sebagai Direktur Utama. Pengangkatan Direktur Utama tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

24. Mengangkat dengan hormat Tuan Ngatari sebagai Wakil Direktur Utama 1. Pengangkatan Wakil Direktur Utama 1 tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

25. Mengangkat dengan hormat Tuan Abdullah Firman Wibowo sebagai Wakil Direktur Utama 2. Pengangkatan Wakil Direktur Utama 2 tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

26. Mengangkat dengan hormat Tuan Kusman Yandi sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking. Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

165

27. Mengangkat dengan hormat Tuan Kokok Alun Akbar sebagai Direktur Retail Banking. Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

28. Mengangkat dengan hormat Tuan Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution. Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

29. Mengangkat dengan hormat Tuan Achmad Syafii sebagai Direktur Information Technology. Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

30. Mengangkat dengan hormat Nyonya Tiwul Widyastuti sebagai Direktur Risk Management. Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

31. Mengangkat dengan hormat Nyonya Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital. Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

32. Mengangkat dengan hormat Tuan Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy. Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku pada tanggal efektif penggabungan dengan tunjuk pada hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjadinya penggabungan.

Dengan adanya perubahan tersebut, pada saat tanggal efektif penggabungan, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRIsyariah Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:

A. Susunan Direksi *:

1. Direktur Utama : Tuan Hery Gunardi 2. Wakil Direktur Utama 1 : Tuan Ngatari 3. Wakil Direktur Utama 2 : Tuan Abdullah Firman Wibowo 4. Direktur Wholesale Transaction : Tuan Kusman Yandi

Banking 5. Direktur Retail Banking : Tuan Kokok Alun Akbar 6. Direktur Sales & Distribution : Tuan Anton Sukarna 7. Direktur Information Technology : Tuan Achmad Syafii 8. Direktur Risk Management : Nyonya Tiwul Widyastuti

166

9. Direktur Compliance & Human : Nyonya Tribuana Tunggadewi Capital

10. Direktur Finance & Strategy : Tuan Ade Cahyo Nugroho Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif pada tanggal efektif penggabungan dan setelah mendapat persetujuan/dinyatakan lulus dalam penilaian kemapuan dan kepatutuan (fit & proper test) yang dilakukan oleh OJK.

B. Susunan Dewan Komisaris *:

1. Komisaris Utama Merangkap : Tuan Mulya E. Siregar Komisaris Independen

2. Komisaris : Tuan Suyanto 3. Komisaris : Tuan Masduki Baidlowi 4. Komisaris : Tuan Imam Budi Sarjito 5. Komisaris : Tuan Sutanto 6. Komisaris Independen : Tuan Bangun S. Kusmulyono 7. Komisaris Independen : Tuan M. Arief Rosyid Hasan 8. Komisaris Independen : Tuan Komaruddin Hidayat 9. Komisaris Independen : Tuan Eko Suwardi

Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif pada tanggal efektif penggabungan dan setelah mendapat persetujuan/dinyatakan lulus dalam penilaian kemapuan dan kepatutuan (fit & proper test) yang dilakukan oleh OJK.

C. Susunan Dewan Pengawas Syariah *:

1. Ketua Dewan Pengawas Syariah : Tuan Mohamad Hidayat 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah : Tuan Oni Sahroni 3. Anggota Dewan Pengawas Syariah : Tuan Hasanudin 4. Anggota Dewan Pengawas Syariah : Tuan Didin Hafidhuddin

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut akan berlaku efektif pada tanggal efektif penggabungan dan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan hasil wawancara yang dilakukan oleh OJK.

167

PELAKSANAAN GCG PADA DEWAN KOMISARIS

Independensi Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Independency dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

Dewan Komisaris

Jumlah Rangkap Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain

Nama Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain Keterangan

Eko Suwardi (Komisaris Independen)

1

Dekan Fakultas Ekonomika & Bisnis (FEB) UGM

-

Sutanto (Komisaris)

- - -

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris independen yang melakukan rangkap jabatan pada lembaga keuangan dan/atau perusahaan yang menjadi nasabah bank. Satu dari dua komisaris memiliki jabatan di lembaga pendidikan.

Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRIS tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris BRIS lainnya dan/atau anggota Direksi BRIS, sebagaimana tabel berikut :

Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan Pemegang Saham Pengendali BRIS

Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi BRIS

Ada/Tidak Keterangan Ada/Tidak Keterangan Ada/Tidak Keterangan Eko Suwardi (Komisaris Independen)

Tidak Tidak Tidak

Sutanto (Komisaris)

Tidak Tidak Tidak

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Dewan Komisaris tidak memiliki/ tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan saham, sehingga tidak terjadi adanya kondisi conflict of interest.

168

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS selama Tahun 2020 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku termasuk Pedoman Kerja Dewan Komisaris BRIS yang telah dikinikan pada Agustus Tahun 2019.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi :

Tugas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG;

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;

3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;

5. Dalam melakukan pengawasan sebagiamana dimaksud pada nomor 4 (empat), Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BANK;

6. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BANK, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BANK atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern;

8. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;

9. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang;

a. Komite Pemantau Risiko

b. Komite Remunerasi dan Nominasi;dan

c. Komite Audit.

10. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite sebagaimana dimaksud pada nomor 9 (sembilan);

169

11. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku;

12. Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada nomor 9 (sembilan) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;

13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan BANK;

2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh BANK;

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BANK;

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;

6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris;

7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dengan menyebutkan alasannya;

8. Membentuk Komite-komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan BANK. Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Komite tersebut;

9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban BANK, jika dianggap perlu;

10. Melakukan tindakan pengurusan BANK dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

170

Kewajiban Dewan Komisaris

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan/pengelolaan BANK;

2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP); Rencana Bisnis Perseroan (RBP), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP); dan Rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi;

3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

4. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai laporan tahunan apabila diminta;

5. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran BANK;

6. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;

7. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

8. Melaporkan kepada BANK mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BANK tersebut dan Perseroan lainnya;

9. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

10. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas dan pengawasan serta pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian BANK yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;

2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian BANK sebagaimana dimaksud diatas apabila dapat membuktikan:

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BANK;

3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

171

Seluruh tugas dan kewajiban Dewan Komisaris yang diamanatkan oleh regulasi telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.


Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris selama periode Tahun 2020 telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara quorum (memenuhi jumlah minimal peserta rapat) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut :

Peserta Rapat Jumlah Rapat

Jumlah Kehadiran

Parman Nataatmadja* (Komisaris Utama)

2 -


2 2

Ernie Tisnawati Sule* (Komisaris Independen)

2 -

Sutanto (Komisaris)

2 2

Ket: * Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank BRIsyariah Tbk tanggal 5 November 2020 Bapak Parman Nataatmadja dan Ibu Ernie Tisnawati Sule sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Hingga pelaksanaan RUPSLB tersebut Bapak Parman Nataatmadja dan Ibu Ernie Tisnawati Sule belum efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Direksi melalui serangkaian Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (RAKOMDIR) selama periode Tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) kali. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara quorum (memenuhi jumlah minimal peserta rapat)dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut :

Dewan Komisaris dan Direksi Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran

Parman Nataatmadja* (Komisaris Utama) 12 9


12 12

Ernie Tisnawati Sule* (Komisaris Independen)

12 10

Sutanto (Komisaris)

12 12

172

Ngatari (Direktur Utama) 12

12

Dewan Komisaris dan Direksi Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran

Kokok Alun Akbar (Direktur)

12 12

Fidri Arnaldy (Direktur)

12 12

Fahmi Subandi (Direktur)

12 11

Yana Soeprianan (Direktur)

12 11

Ket: * Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank BRIsyariah Tbk tanggal 5 November 2020 Bapak Parman Nataatmadja dan Ibu

Ernie Tisnawati Sule sudah tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Hingga pelaksanaan RUPSLB tersebut Bapak Parman Nataatmadja dan Ibu Ernie Tisnawati Sule belum efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris

PELAKSANAAN GCG PADA DIREKSI

Independensi Direksi BRIS

1. Rangkap Jabatan

Selama Tahun 2020, Direksi melaksanakantugasnya secara independen tanpa rangkap jabatan di perusahaan lain.

2. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh anggota DireksiBRIS tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris BRIS lainnyadan/atau anggota Direksi BRIS , sebagaimana tabel berikut :

Direksi BRIS

Hubungan Keuangan Pemegang Saham Pengendali BRIS

Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Lain

Ada/Tidak Keterangan Ada/Tidak Keterangan Ada/Tidak Keterangan Ngatari (Direktur Utama) Tidak - Tidak - Tidak -


Tidak - Tidak - Tidak -

173


Tidak - Tidak - Tidak -

Fahmi Subandi (Direktur) Tidak - Tidak - Tidak -

Yana Soeprianan (Direktur) Tidak - Tidak - Tidak -

Bank BRIsyariah:

Direksi BRIS

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor

Ada/Tidak Ada Keterangan (Jika Ada)

Jenis Saham Yang Dimiliki Pada BRIS

Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada BRIS

Ngatari (Direktur Utama) Tidak - -

Kokok Alun Akbar (Direktur) Tidak - -

Fidri Arnaldy (Direktur) Tidak - -

Fahmi Subandi (Direktur) Tidak - -

Yana Soeprianan (Direktur) Tidak - -

Bank Lain:

Direksi BRIS

Kepemilikan Saham Anggota Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor di Bank Lain

Ada/Tidak Ada

Keterangan (Jika Ada)

Jenis Saham Yang Dimiliki Pada Bank Lain

Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada

Bank Lain Ngatari (Direktur Utama) Tidak

Kokok Alun Akbar (Direktur) Tidak

Fidri Arnaldy (Direktur) Tidak

Fahmi Subandi (Direktur) Tidak

Yana Soeprianan (Direktur) Tidak

174

Perusahaan Lain Dalam/Luar Negeri

Direksi BRIS

Kepemilikan Saham Anggota Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor Pada Perusahaan Lain Dalam/Luar

Negeri

Ada/Tidak Ada

Keterangan (Jika Ada)

Jenis Saham Yang Dimiliki Pada Perusahaan

Lain

Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada Perusahaan

Lain Ngatari (Direktur Utama)

Tidak


Tidak


Tidak


Tidak


Tidak

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan saham, sehingga tidak terjadi adanya kondisi conflict of interest.

Selama periode Tahun 2020 tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di BRIS.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRIS selama Tahun 2020 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan terhadap kegiatan usaha dan operasional BRIS dalam rangka penerapan/pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain :

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BANK untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam Menjalankan tugas dan bertanggungjawab pengurusan BANK, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

175

3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BANK berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat memberntuk komite.

5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian BANK yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian BANK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BANK;

c. tidakmempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

8. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

9. Direksi berwenang mewakili BANK di dalam dan di luar pengadilan.

10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BANK apabila:

a. terdapat perkara di pengadilan antara BANK dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan BANK.

11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada nomor 10 point a dan b, maka yang berhak mewakili BANK adalah:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan BANK;

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan BANK;atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan BANK.

12. Dalam hal penerapan Manajemen Risiko BANK, Direksi bertanggung jawab sebagai berikut:

176

a. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.

b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh BANK secara keseluruhan.

c. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.

d. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko.

Larangan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dilarang melakukan hal-hal antara lain :

1. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;

2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BANK, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;

3. Menggunakan Jasa Konsultan, Penasehat atau yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan; Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan

b. Konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

4. Melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.

Pada periode Tahun 2020, seluruh tugas dan kewajiban Direksi yang diamanatkan oleh regulasi telah terlaksana dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

Rapat Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal bersifat strategis, Direksi BRIS telah melakukan rapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali selama periode Tahun 2020 dan dilaksanakan secara quorum (memenuhi jumlah minimal peserta rapat) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat. Pengambilan keputusan dalam rapat didasarkan pada prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran) serta prinsip kehati-hatian Bank dan prinsip syariah. Rincian pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut :

177

Peserta Rapat Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran

Ngatari (Direktur Utama) 35 35


35 32


35 26


35 33


35 32

PELAKSANAAN GCG PADA KOMITE-KOMITE

BRIS telah memiliki komite-komite yang dibentuk sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan, dimana komite-komite tersebut berfungsi membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Anggota komite-komite yang dibentuk memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan ketentuan berlaku. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris, dengan penjelasan sebagai berikut :

Komite Audit

Susunan Struktur Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama SK Pengangkatan Bidang Keahlian Jabatan

Eko Suwardi NO.KEP:B.001-MDC/06-2020

Komisaris Independen/ Akuntansi Keuangan Ketua

Ernie Tisnawati Sule* NO.KEP:B.001-MDC/06-2020

Komisaris Independen/ Ekonomi & Bisnis Anggota

Saiful Anwar NO.KEP:B.001-MDC/06-2020 Manajemen Risiko Anggota

Harijanto NO.KEP:B.001-MDC/06-2020 Perbankan Syariah Anggota

Hari Gursida NO.KEP:B.001-MDC/06-2020 Akuntansi Keuangan Anggota

Rapat Komite Audit (1 Januari - 31 Desember 2020) sebagai berikut:

Komite Audit Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran

Ketua : Eko Suwardi 19 17

Anggota :

178

Ernie Tisnawati Sule* 19 12 Saiful Anwar 19 17 Harijanto 19 19 Hari Gursida** 19 10 Widuri Meintari Kusumawati*** 19 8



** bergabung sebagai anggota Komite Audit efektif 5 Juni 2020 ***bergabung sebagai anggota Komite Pemantau Risiko efektif 5 Juni 2020

Komite Audit secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yang meliputi: 1. Memberikan pendapat dan rekomendasi bila diperlukan kepada Dewan Komisaris terhadap

Kebijakan Pengendalian Internal dan Audit Bank serta pelaksanaannya.

2. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan antara lain yaitu : a. Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan

pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit lntern (SKAI) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan setiap bulan bulan berdasarkan laporan hasil audit yang disampaikan setiap bulan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah.

c. Mengkaji kecukupan dan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan, dan pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut atas setiap temuan audit internal. Pengkajian dilakukan setiap akhir tahun dan melaporkan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun.

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hasil audit KAP diterima.

e. Melakukan review tahunan atas kecukupan pengendalian internal dalam SOP atas setiap

179

proses bisnis Perseroan.

f. Membuat Pedoman Kerja Komite dan menyempurnakan / menyesuaikannya dari waktu ke waktu.

g. Melakukan penelaahan atas kualitas pengendalian internal / hasil audit yang disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK. Hasil telaahan harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan tersebut diserahkan.

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intem, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK. Evaluasi selesai dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan KAP ataupun OJK diterima. Sedangkan evaluasi dari tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI dilakukan setiap triwulan dan selesai dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir triwulan. Hasil evaluasi segera disampaikan kepada Dewan Komisaris.

i. Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangan-undangan dibidang perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

k. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada DewanKomisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rekomendasi sudah harus disampaikan 10 (sepuluh) hari sebelum RUPS diselenggarakan.

l. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dalam rangka terselenggaranya prinsip Good Corporate Governance tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:

a. Mendorong upaya yang berkelanjutan penerapan tata kelola perusahaan yang mencakup

Kewajaran (Fairness), Transparansi (Transparency), Tanggung Jawab (Responsibility), Pertanggung Jawaban (Accountability) dan Independensi (Independency);

b. Mengupayakan tetap terselenggaranya Struktur Pengendalian Internal Bank yang memadai;

c. Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan atau non-keuangan Bank;

d. Mengkaji cakupan kerja eksternal audit dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektifitasnya.

3. Melakukan penelahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan Bank seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Hasil telaahan komite audit atas laporan keuangan tersebut harus disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi 3 (tiga) hari sebelum laporan tersebut disampaikan / dipublikasikan.

180

4. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan Bank. Laporan hasil penelaahan ini disampaikan komite kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengaduan diterima.

5. Menyiapkan laporan semesteran Dewan Komisaris tentang pengawasan rencana bisnis Bank kepada OJK. Laporan dimaksud sudah disiapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penyampaian ke OJK berakhir.

6. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap seluruh data dan informasi berupa catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

7. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut diatas, Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Unit kerja Manajemen Risiko, Unit Kerja Kepatuhan serta Audit Eksternal bila diperlukan.

8. Jika diperlukan atas dasar penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan pendalaman informasi denganmeminta pelaksanaan audit khusus tersebut dilakukan oleh Audit Internal, Eksternal Auditor, konsultan atau pihak lain yang ditunjuk.

Komite Pemantau Risiko

Susunan Struktur Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :


Eko Suwardi NO.KEP:B.002-MDC/06-2020

Komisaris Independen/Akuntansi Keuangan

Ketua

Ernie Tisnawati Sule* NO.KEP:B.002-MDC/06-2020

Komisaris Independen/ Ekonomi & Bisnis

Ketua

Sutanto NO.KEP:B.002-MDC/06-2020

Manajemen Risiko Anggota

Bowo Setiyono NO.KEP:B.002-MDC/06-2020

Manajemen Risiko/ perbankan syariah

Anggota

Mukhamad Najib NO.KEP:B.002-MDC/06-2020

Manajemen Risiko Anggota

Widuri Meintari Kusumawati**

NO.KEP:B.002-MDC/06-2020

Akuntansi Keuangan Anggota



** bergabung sebagai anggota Komite Pemantau Risiko efektif 5 Juni 2020

181

Rapat Komite Pemantau Risiko (1 Januari - 31 Desember 2020) adalah sebagai berikut:


Ketua: Eko Suwardi 12 12

Anggota:

Ernie Tisnawati Sule* 12 11 Sutanto 12 12 Widuri Meintari Kusumawati** 12 7 Bowo Setiyono 12 11 Mukhamad Najib 12 10



** bergabung sebagai anggota Komite Pemantau Risiko efektif 5 Juni 2020

Komite Pemantau Risiko secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

1. Identifikasi Risiko;

2. Melakukan pemantauan bahwa BANK telah melakukan identifikasi risiko secara comprehensive;

3. Pengukuran Risiko;

a. Meyakinkan bahwa semua risiko yang sudah diidentifikasi dapat dan sudah diukur oleh Manajeman BANK.

b. Meyakinkan bahwa proses pengukuran risiko yang dilakukan BANK telah menggunakan metode yang tepat.

c. Meyakinkan bahwa BANK telah melakukan proses monitoring risiko secara kesinambungan.

d. Meyakinkan bahwa Bank telah mempunyai control system yang memadai dalam memitigasi semua risiko BANK sceara efektif pada level yang managable dan dapat diterima.

4. Kepatuhan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku;

5. Meyakinkan bahwa BANK telah mempunyai kebijakan dan proses yang memadai untuk melakukan pemantauan atas kepatuhan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku baik

182

yang bersifat internal maupun eksternal;

6. Memberikan pendapat dan rekomendasi bila diperlukan kepada Dewan Komisaris terhadap kebijakan manajemen Risiko BANK dan pelaksanaannya;

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

a. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi laporan Profil Risiko BANK yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas proses manajemen risiko.

c. Menjaga kerahasiaan dakumen, data dan informasi BANK.

d. Membuat Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

e. Mengidentiflkasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

8. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap seluruh data dan informasi berupa catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

9. Mengakses/memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal BANK;

10. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko BANK;

11. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangkameningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BANK;

12. Dapat melakukan koordinasi dengan komite lain, Direksi dan Manajemen untuk menggali informasi lebih dalam;

13. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumberdaya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:


Ernie Tisnawati Sule* NO.KEP:B.036-MDO/10-2019

Komisaris Independen/ Ekonomi & Bisnis

Ketua

Eko Suwardi NO.KEP:B.036-MDO/10-2019

Komisaris Independen/Akuntansi Keuangan

Anggota

Parman Nataatmadja* NO.KEP:B.036-MDO/10-2019

Manajemen Organisasi & Bisnis

Anggota

Human Capital Division Head NO.KEP:B.036- HR Specialist Anggota

183

(Tri Budi Tjahjono) MDO/10-2019 Ket: *Berdasarkan Hasil RUPSLB PT Bank BRIsyariah Tbk tanggal 5 November 2020 Bapak Parman Nataatmadja dan Ibu


Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (1 Januari – Desember 2020) adalah sebagai berikut:


Ketua: Ernie Tisnawati Sule* 5 2

Anggota: Eko Suwardi 5 5 Parman Nataatmadja* 5 2 Human Capital Division Head (Tri Budi Tjahjono) 5 5



Komite Remunerasi dan Nominasi secara umum telah melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan

kebijakan tersebut; 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi

Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan;

4. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan : a. Kinerja keuangan dan pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Prestasi kerja individual; c. Kewajaran dengan peer group; d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;

6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah;

7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen

184

yang akan menjadiAnggota Komite Remunerasi & Nominasidari seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang SDM dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

8. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap seluruh data dan informasi berupa catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

9. Dalam melaksanakan kewenangan lersebut diatas, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan unit kerja Human Capital Group, unit Corporate Plan/Perencanaan Perusahaan dan Internal Audit Group;

10. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal;

11. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memastikan kecukupan kebijakan remunerasi dan nominasi sesuai dengan kinerja Bank dan prestasi kerja,kewajaran dan kesetaraan jabatan yang berlaku di Bank serta pertimbangan sasaran dan strategi jangka menengah/ panjang.

PELAKSANAAN GCG PADA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

BRIS telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen. DPS bertugas untuk mengawasi kegiatan Bank, serta memastikan kepatuhan atas penerbitan produk, aktifitas bisnis dan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Susunan keanggotaan DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selama periode Tahun 2020, DPS telah melakukan pemberian opini terkait produk dan aktivitas baru BRIS sebanyak 50 opini dalam rangka pemastian aktivitas dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melakukan pemastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan bisnis dan operasional Bank DPS melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip Syariah, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intenal.

Susunan DPS

Pada Tahun 2020 tidak terdapat perubahan susunan keanggotaan DPS BRIS dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, saat ini organisasi DPS BRIS terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota, sebagaimana tabel berikut :

No. Nama* Persetujuan BI Tanggal 1. KH. Didin Hafidhuddin(Ketua DPS) Surat BI No. 12/941/DPbS 11 Juni 2010 2. M. Gunawan Yasni(Anggota DPS) Surat BI No. 12/941/DPbS 11 Juni 2010

*)Semua anggota DPS tersebut tinggal dan berdomisili di Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan terkait yang

185

mengatur tentang komposisi dan persyaratan DPS.

Independensi dan Rangkap Jabatan DPS

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Professional pada pelaksanaan GCG, masing-masing DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

No. Nama

Jumlah Rangkap Jabatan Di Lembaga Keuangan Syariah

Lain

Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain Keterangan

1 KH. Didin Hafidhuddin (Ketua DPS)

3 - Ketua DPS PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

- Ketua DPS Mandiri AXA General Insurance Syariah

- Ketua DPS BPRS Amanah Ummah

-

2 M. Gunawan Yasni (Anggota DPS)

1 - Ketua DPS Asuransi Astra Buana

-

Tidak terdapat anggota DPS yang melakukan rangkap jabatan pada lembaga perbankan lainnya. Rangkap jabatan DPS tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan independensi DPS, serta penghindaran terjadinya conflict of interest.

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Selama periode Tahun 2020, DPS secara telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain meliputi :

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;

2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;

3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;

4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN (jika ada);

5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;

186

6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangkurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan;

7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

DPS dalam menjalankan tugas pengawasan melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta unit kerja lain. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menyampaikan hasil pengawasan DPS.

Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Merujuk pada PBI No.11/33/PBI/2009, Pasal 49 (1), DPS telah melakukan rapat sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2020, DPS melakukan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali. Hasil rapat tersebut berisi penjelasan yang memuat keputusan dan opini syariah yang disetujui oleh seluruh anggota DPS.

PELAKSANAAN GCG PADA FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

Fungsi Kepatuhan

BRIS secara konsisten berusaha untuk terus-menerus meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, BRIS telah melaksanakan langkah-langkah antara lain:

1. Menunjuk Direktur Kepatuhan serta memiliki unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional sesuai dengan kebutuhan dan ukuran Bank;

2. Membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan;

3. Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya;

4. Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja;

5. Melakukan update terhadap pedoman kerja tersebut;

6. Melakukan review kepatuhan terhadap rancangan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan;

7. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait;

8. Menyediakan sumber daya yang berkualitas dan patuh terhadap ketentuan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi;

9. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan

187

yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum; dan

10. Menyediakan informasi dan pelaporan tata kelola dan kepatuhan terintegrasi kepada induk (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.) serta melakukan tindaklanjut atas hasil evaluasi tata kelola dan kepatuhan terintegrasi yang disampaikan oleh BRI.

Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di BRIS untuk mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik antara lain meliputi :

1. Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja, serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko; (lampiran 5)

2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) dan menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan;

3. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit;

4. Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran;

5. Memiliki tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman dibidang Perbankan Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Treasury, dan Akuntansi, sesuai dengan perkembangan bisnis dan organisasi;

6. Meningkatkan kualitas aparat Audit Intern secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi;

7. Melakukan pelaporan kepada DPS terkait pelanggaran prinsip syariah; dan

8. Sebagai unit Anti Fraud yang melakukan investigasi atas fraud yang terjadi.

Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern atas Laporan Keuangan BRIS untuk tahun buku 2020 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai transparansi kondisi keuangan Bank, dan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit, penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dengan yang digunakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta

188

memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti (jika diperlukan) dari Kantor Akuntan yang sama dan menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut (Nomor Surat S.B.15-KOM/02-2020, tanggal 20 Februari 2020). Untuk memenuhi standar profesional, KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan termasuk 5 KAP terbaik, yaitu KAP Purwantono, Sungkoro, Surja(Ernst & Young). Pelaksanaan fungsi audit ekstern ini telah sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.

PENGUNGKAPAN DATA-DATA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN GCG

Remunerasi Dan Fasilitas Lainnya (Remuneration Package) Yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Komisaris, Direksi Dan DPS

BRIS telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang Remunerasi yaitu SK No.2.SK.R.001-PDR/10-2018 tentang Kebijakan Umum Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BRIsyariah Tbk.

Maksud kebijakan remunerasi dan fasilitaslainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi :

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya;dan

2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan,fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitaslainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota DPS sertajumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS selama periode Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

No. Jenis Remunerasi

dan Fasilitas Lainnya

Jumlah Diterima dalam Tahun 2020**) Dewan Komisaris

Direksi

Dewan Pengawas

Syariah Jumlah Orang

Jutaan Rupiah

Jumlah Orang

Jutaan Rupiah

Jumlah Orang

Jutaan Rupiah

1. Remunerasi 4 4.448 5 15.098 2 1.475

189

2.

Fasilitas lainnya*) : a) yang dapat

dimiliki b) yang tidak

dapat dimiliki

-

- - - - -

Total 4 4.448 5 15.098 2 1.475 *) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah. **) Jumlah termasuk tantiem dan tunjangan lainnya untuk seluruh Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

yang menjabat selama Tahun 2020

Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah selama periode Tahun 2020 dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel berikut :

No. Jumlah Remunerasi per Orang dalam 2020*)

Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah Direksi

Jumlah DPS

1. Di atas Rp 2 miliar - 4 - 2. Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar 2 1 - 3. Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar 2 - 2 4. Kurang dari Rp 500 juta ke bawah - - -

*)yang diterima dalam bentuk keuangan (non-natura) untuk seluruh Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menjabat selama Tahun 2020

Rasio Gaji

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap BRIS sampai batas pelaksana (staff) sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan terkait dengan level jabatan.

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah pada periode Tahun 2020 adalah sebagaimana skala perbandingan dalam tabel berikut :

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

No. Uraian Rasio Gaji

Tertinggi Terendah 1. Pegawai 25.28 1.00 2. Direksi 1.18 1.00 3. Komisaris 1.23 1.00

190

Gaji yang dibandingkan sebagaimana di atas adalahgaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi danpegawai per bulan pada periode Tahun 2020.

Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Gaji Pegawai Tertinggi

Rasio Gaji Tertinggi Direksi Pegawai

3.23 1.00

DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU Selama periode Tahun 2020, BRIS menggunakan jasa perusahaan konsultan untuk melaksanakan proyek-proyek yang di lingkungan BRIS. Nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang lingkup kerjanya, disampaikan secara tersendiri (lampiran 1).

PERMASALAHAN HUKUM Selama periode Tahun 2020, terdapat beberapa perkara hukum berupa gugatan terkait pembiayaan, dimana perkara tersebut sedang dalam proses penyelesaian di pengadilan, sebagaimana tabel berikut :

No. Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana*

1. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 43 12 2. Dalam proses penyelesaian 43 80 3. Total 86 92

*BRIsyariah hanya sebatas saksi dan telah menyampaikan keterangan pada proses pemeriksaan perkara.

JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) Selama Tahun 2020, terjadi beberapa internal fraud di BRIS, sebagaimana tabel berikut :

No. Internal Fraud dalam 1 tahun

Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh : Dewan Komisaris/

Direksi Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

2019 2020 2019 2020 2019 2020

1. Total Fraud - - 11 7 3 1

2. Telah Diselesaikan - - 6 1 3 1

3. Dalam proses penyelesaian di internal Bank

- - - - - -

191

4. Belum diupayakan penyelesaiannya

- - - - - -

5. Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

- - 1 6 - -

Bank telah melaksanakan mekanisme anti fraud management sesuai dengan SE BI 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti fraud bagi Bank Umum. Bank telah memiliki dan menerapkan kebijakan khusus tentang fraud management yang didukung dengan pembentukan Satuan Kerja Anti Fraud, serta infrastruktur lainnya berupa ketentuan tentang Whistle Blower dan ketentuan tentang pengenaan sanksi bagi karyawan yang melakukan fraud.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan BRIS telah diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2017 dan telah disampaikan melalui portal BRIS serta disosialisasikan kepada Karyawan untuk memberikan penyeragaman pemahaman mengenai lingkup dan pengelolaan Benturan Kepentingan. Selama periode Tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BRIS.

Terkait dengan penanganan benturan kepentingan, BRIS telah mengatur didalam kebijakan umum pembiayaan, khususnya pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait. Dalam melakukan pencegahan terjadinya benturan kepentingan yang melibatkan pihak terkait, Bank telah memiliki ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, dimana setiap pemberian pembiayaan kepada pihak terkait wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pemberian fasilitas pembiayaan baik kepada pihak terkait dan/atau nasabah besar secara proses dan prosedur diperlakukan sama dengan nasabah lain dan harus berdasarkan kepada ketentuan/perundang-undangan yang berlaku.

Pihak terkait merupakan nasabah pembiayaan (perseorangan maupun perusahaan/badan usaha) atau kelompok nasabah pembiayaan yang memiliki keterkaitan (hubungan pengendali) dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal hubungan kekeluargaan, kepemilikan, kepengurusan dan keuangan sebagaimana diatur khusus dalam ketentuan regulator mengenai BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan). Sedangkan nasabah besar adalah nasabah yang memperoleh pembiayaan dalam jumlah relatif besar dari perbandingan (rasio) dengan modal bank.

Kebijakan Umum Pembiayaan BRIS telah mengatur dimana semua pejabat yang terkait dengan proses pemberian pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsungtermasuk Dewan

192

Komisaris dan Direksi wajib menjaga etika bisnis dan pergaulan sesuai dengan tuntunan Syariah dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.Kebijakan terkait benturan kepentingan ini sesuai dengan PBI No. 11/33/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi BUS dan UUS. Pada tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai tabel berikut :

No. Nama Jabatan Jenis Transaksi Nilai

Transaksi Ketidaksesuaian dengan

Sistem dan Prosedur

1. Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI

Buy back shares atau buy back obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebutyang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama periode Tahun 2020, BRIS tidak melakukan aktivitas buy back shares dan/atau buy back obligasi.

Kondisi BRIS terkait buy back shares dan/atau buy back obligasi dapat dilihat melalui tabel berikut :

No Kebijakan dalam Buy Back Shares

dan/atau Buyback Obligasi

Jumlah Lembar Saham dan/atau

Obligasi yang Dibeli Kembali

Harga Pembelian Kembali Per

Lembar Saham dan/atau Obligasi

Peningkatan Laba Per Lembar

Saham dan/atau Obligasi

1. Nihil Nihil Nihil Nihil

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Selama tahun 2020 BRIStelah menyalurkan dana sosial dan zakat internal BRIS (zakat profesi karyawan, perusahaan), nasabah dan panyaluran dana kebajikan, jumlah yang telah disalurkan sebesar Rp5.656.746.694,- (lima miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilanpuluh empat rupiah). Penyaluran dana untuk kegiatan sosial sebagai berikut :

No Dana Untuk Kegiatan Sosial Pihak Penerima Dana Sosial Jumlah(Rp) 1. Penyaluran dana Zakat,Infaq

dan Sedekah karyawan/ti BRIsyariah Periode Tahun 2020

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

5.656.746.694

Lembaga Sosial Lain ( Yayasan Baitul Mal BRI dan Lain-lain)

-

2. Dana zakat yang belum tersalurkan - 1.207.651.575

193

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pendapatan non halal adalah pendapatan yang didapat atau diperoleh dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah seperti:pendapatan bunga bank konvensional yang merupakan pendapatan yang diterima dari rekening BRIS di bank konvensional dimana merupakan rekening peserta jaringan ATM bersama, denda (ta’zir) yang merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah (debitur).

Pendapatan non halal ini dipergunakan oleh BRIS untuk kegiatan sosial. Selama Tahun 2020 pendapatan non halal BRIS sebagai berikut :

No Sumber Pendapatan Non Halal

Nilai Pendapatan Non Halal (Rp)

Penggunaan Pendapatan Non Halal

1. Pendapatan Bunga & Denda (Ta’zir)

2.080.157.889* Kegiatan Sosial

*)Jumlah rincian terlampir pada lampiran 3

DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH PT BANK BRISYARIAH TBK TAHUN 2020

No Nama

Perusahaan Tujuan Kerja

Ruang Lingkup Kerja Keterangan

1. KAP. Rama Wendra

Pengadaan Jasa Konsultan Akuntan Publik (KAP) SKAI

1. Melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultan Akuntan Publik

SPK.129-NLD/06/2020

2. Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan instruksi BRIS

3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan yang telah disetujui, maka pihak penerima pekerjaan wajib memperbaiki barang tersebut sesuai dengan ketentuan.

2. KAP. Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)

Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2020

1. Melaksanakan Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun 2021 sesuai dengan surat penawaran dan berita acara negosiasi

SPK.218-NLD/09/2020

2. Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan instruksi BRIS

3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan yang telah disetujui, maka pihak penerima pekerjaan wajib

194

memperbaiki barang tersebut sesuai dengan ketentuan.

RINCIAN PENYALURAN PENGGUNAAN DANA NON HALAL DARI PENDAPATAN BUNGA DAN DENDA (TA'ZIR)

No Tanggal Nama Kegiatan Anggaran 1 02-Jan-20 Pesta Rakyat Bri Kc Jember 5.500.000 2 03-Jan-20 Prasarana Lapas Iiib Jambi 7.500.000 3 08-Jan-20 Korban Bnjr Jasinga Dan Takjil 2.000.000 4 10-Jan-20 Bantuan Tanggap Bencana Banjir 50.000.000 5 13-Jan-20 Jalan Sehat Al Muthie Purwokerto 2.000.000 6 30-Jan-20 Uang Kulian Darwis Dahlan 10.000.000 7 31-Jan-20 Biaya Materai 6000 Lunas 6.000 8 05-Feb-20 Sarana Pendidikan Alfitrah Bandung 6.000.000 9 05-Feb-20 Bantuan Pngobtn Ratno Kcp Pannampu 10.000.000 10 27-Feb-20 Bantuan Kabut Asap Reimburse 4.999.900 11 27-Feb-20 Pnylran Zkt Gharimin Sari Maulidia 8.540.000 12 29-Feb-20 Biaya Materai 6000 Lunas 6.000 13 03-Mar-20 Perlengkapan Pencegahan Virus 5.000.000 14 04-Mar-20 By Penerbitan Cek (1) 723551-723575 Infaq Shadaqah

Brisyariah 125.000

15 06-Mar-20 Prlngkpan Pncegahan Virus 5.000.000 16 10-Mar-20 Biaya Skn 7.000 17 13-Mar-20 Setor Tunai 830.000 18 13-Mar-20 Perlengkapan Pencegahan Virus 5.000.000 19 20-Mar-20 Thermomter Tembak Pencegahan Virus 50.000.000 20 27-Mar-20 Biaya Rtgs/Skn 3.500 21 27-Mar-20 Sumbangan Asbisindo Covid 50.000.019 22 27-Mar-20 Bantuan Duka Smk Magang 10.000.000 23 31-Mar-20 Biaya Materai 6000 Lunas 6.000 24 01-Apr-20 Perangkat Komputer Uin Ar Raniry 20.000.000 25 01-Apr-20 Pembangunan Sarana Pa Pandeglang 25.000.000 26 06-Apr-20 Mask Kain Non Medis Sritex 2000pcs 11.588.000 27 06-Apr-20 Bntuan Apd Rstni Al Dr Ramelan Sby 50.000.000 28 08-Apr-20 Thermometer Kc Luar Jakarta 122.500.000 29 08-Apr-20 Bntan Pngobtan Suami Buratih Scrty 5.000.000 30 03-Apr-20 Bantuan Bri Group Brilian Fight Covid 19 25.000.000 31 13-Apr-20 Reimbrse Korban Banjir Bekasi Kc 3.568.662 32 13-Apr-20 Btn Pnangglngn Covid Fkljkd Kalsel 3.000.000

195

33 14-Apr-20 Perlengkapan Pencegahan Virus 5.000.000 34 21-Apr-20 By Penerbitan Bg (1) 513176-513200 Infaq Shadaqah

Brisyariah 125.000

35 24-Apr-20 Laundry Karpet 12mushola Al Hijrah 2.500.000 36 28-Apr-20 Pnyl Um Prbnkn Diy Cvid19 Bmpd Diy 5.000.000 37 19-Mei-20 Rtgs Skn Biaya 2.900 38 20-Mei-20 Covid 19 Kerjasama Bris Dengan Pln 48.750.000 39 22-Mei-20 Dana Pncghn Cvd Kemenag Tgrng N Kb 10.000.000 40 31-Mei-20 Biaya Materai 6000 Lunas 6.000 41 05-Jun-20 Btn Apd Bris Rs Mawadah Medika Mjk 25.000.000 42 11-Jun-20 Bantuan Bri Yys Nur Kautsar Unpad 75.000.000 43 11-Jun-20 Dana Bansos Univ Nu Cirebon 2.500.000 44 17-Jun-20 Prt Bris Bngn Msjd Azhriyh Kemenag 30.000.000 45 30-Jun-20 Dana Jumat Barokah Khtb Kh Didin H 1.500.000 46 30-Jun-20 Bantuan 500paket Ybm Itb 10.000.000 47 30-Jun-20 Biaya Materai 6000 Lunas 6.000 48 01-Jul-20 Ug Duka Ct Ibunda Fanny Tl Secur 3.000.000 49 01-Jul-20 Bntn Pmbngn Ponpes Mahad Qaryatul 20.000.000 50 15-Jul-20 By Penerbitan Bg (1) 513476-513500 Infaq Shadaqah

Brisyariah 125.000

51 16-Jul-20 Bntuan Bris Bnjr Wajo Sulsel 10.000.000 52 25-Jul-20 Biaya Materai 6000 6.000 53 29-Jul-20 Pnbtn N Prbaikan Kendaraan Krb Kcl 1.600.000 54 30-Jul-20 Bantuan Kryw Krbn Bnc Wajo Masamba 20.000.000 55 03-Agust-20 Permohon Bantuan Keg. Pmbdyaan Umat Di Yys Masjid

Raya Bintaro 2.500.000

56 05-Agust-20 Bntun Duka Cita Aom Ftmawati Idwar 5.000.000 57 07-Agust-20 Btan Infrstruktur Pndilan Rngks B 25.000.000 58 19-Agust-20 Sponsorship Donor Darah Bulan Bakti Kemerdekaan Ika Ub 25.000.000 59 19-Agust-20 Partisipasi Rktm Di Bali 30.000.000 60 24-Agust-20 Btan Bris Krywn Cov An Mahsyar Mkr 1.000.000 61 03-Sep-20 Part Bris Srn Pras Peng Agama Clgn 35.000.000 62 14-Sep-20 By Penerbitan Cek (1) 727151-727175 Infaq Shadaqah

Brisyariah 125.000

63 16-Sep-20 Penyaluran Zakat Upz Bris Melalui Asbisindo 100.000.008,00 64 16-Sep-20 Biaya Rtgs 16 Sep 2020 30.000,00 65 16-Sep-20 By Penerbitan Cek (1) 727176-727200 Infaq Shadaqah

Brisyariah 125.000

66 21-Sep-20 Btn Bris Prgm Gruda Ypm Salman Itb 2.000.000 67 25-Sep-20 Biaya Materai 6000 Lunas 6.000

196

68 29-Sep-20 Pngobtn Krywn Fikri Juliansyah Fsm 75.000.000 69 01-Okt-20 Uang Duka Cita Alm Wanlarsin Pknbr 5.000.000 70 01-Okt-20 By Penerbitan Bg (1) 517276-517300 Infaq Shadaqah

Brisyariah 125.000

71 20-Okt-20 Bntuan Bris Bncna Alam Garut 30.000.000 72 25-Okt-20 Biaya Materai 6000 Lunas 6.000 73 26-Okt-20 Bantuan Mushola At Taqwa Pln 30.000.000 74 26-Okt-20 -Biaya Skn 2.900 75 13-Nop-20 Btn Bris Pmbngnan Masjid Mhmdyh 150.000.000 76 16-Nop-20 Prgm Btn Pekerja Dasar Bris Milad 660.600.000 77 23-Nop-20 Btn Rumah Tahfidz Putri Min 1 Clgn 25.000.000 78 25-Nop-20 Biaya Materai 6000 Lunas 6.000 79 14-Des-20 Btn Bncna Banjir Kry Lhoksumawe 21.000.000 80 25-Des-20 Biaya Materai 6000 Lunas 6.000 81 29-Des-20 Pb Bilyet Giro Baa517299 (Bantuan Masjid At Tauhid

Jember 10.000.000

82 29-Des-20 Pb Bilyet Giro Baa517300 (Bantuan Kemanusian Penanganan Covid Di Pp Al Hidayah Purwokerto)

3.000.000

83 29-Des-20 Tarik Tunai Cek 727157 (Bantuan Suplemen Vitamin Unt Karyawan Kp Pt Bank Brisyariah

50.000.000

84 30-Des-20 -By Penerbitan Bg (1) 517501-517525 Infaq Shadaqah Brisyariah

125.000,00

85 30-Des-20 Untuk Stikes 11.200.000 86 30-Des-20 Partisipasi Hab75 Kemenag Ri Yog 15.000.000 TOTAL 2.080.157.889

Daftar Penyelenggaraan Rapat DPS Tahun 2020

No. Bulan Tanggal Tempat 1 Januari 9 Januari 2020 Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3 2 Februari 12Februari 2020 Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3

3 Maret 17 Maret 2020 1. Riad Mogayer - Bintaro 2. Kampus Pasca Sarja Universitas Ibnu Khaldun 3. Ruang Meeting ex SKAI BRIsyariah lt 19

4 Maret 30 Maret 2020 Zoom Meeting ID 521 344 9339

5 April 9 April 2020 1. Riad Mogayer - Bintaro 2. Kampus Pasca Sarja Universitas Ibnu Khaldun 3. Ruang Meeting ex SKAI BRIsyariah lt 19

197

6 April 16 April 2020 Zoom Meeting ID 521 344 9339

7 Mei 14 Mei 2020 Zoom Meeting ID 521 344 9339

8 Juni 9 Juni 2020 Zoom Meeting ID 521 344 9339

9 Juli 13 Juli 2020 Zoom Meeting ID 2022021213

10 Agustus 24 Agustus 2020 Zoom Meeting ID 2113737409

11 September 24 September 2020 Zoom Meeting ID 2113737409

12 Oktober 24 Oktober 2020 Zoom Meeting ID 93442890395

13 November 23 November 2020 Zoom Meeting ID 95265066395

14 Desember 17 Desember 2020 Zoom Meeting ID 92948944946

15 Desember 1. DSN-MUI – Menteng, Jakarta 2. Kampus Pasca Sarja Universitas Ibnu Khaldun 3. Ruang Meeting ex SKAI BRIsyariah lt 19

Daftar Unit Kerja Kantor Pusat (Kp) Dan Kantor Cabang (Kc) Yang Telah di Audit Selama Tahun 2020

No KC/KCP Unit Area Pelaksanaan Periode Audit 1 KP DPK & SERVICE 27 Jan - 30 Apr 20 1 Jan 19 - 31 Des 20

2 KP OSD 27 Jan - 28 Feb 20 1 Jan 19 - 31 Des 20

3 KP FDD 24 Feb - 31 Mar 20 1 Jan 19 - 28 Feb 20

4 KC SUKABUMI RE MARTADINATA 10 Feb - 25 Feb 20 1 Mar 19 - 31 Jan 20

5 KCP SUKABUMI CIBADAK

6 KCP SUKABUMI CICURUG

7 KC SURABAYA DIPONEGORO 3 Feb - 21 Feb 20 1 Jan 19 - 31 Des 20

8 KCP SURABAYA RUNGKUT

9 KCP SURABAYA WIYUNG

10 KCP SURABAYA HR MOCH

11 KCP SURABAYA KAPAS KRAMPUNG

198

12 KP SAD 11 Feb - 2 Mar 20 1 Mar 18 - 31 Jan 20

13 KP TID 11 Feb - 28 Feb 20 1 Des 18 - 31 Des 19

14 KC YOGYAKARTA YOS SUDARSO 13 Feb - 9 Mar 20 1 Jun 19 - 31 Jan 20

15 KCP SLEMAN GODEAN

16 KCP SLEMAN PRAMBANAN

17 KCP MAGELANG SINGOSARI

18 KCP GUNUNG KIDUL

19 KCP KULON PROGO

20 KC TASIKMALAYA A. YANI 11 Feb - 26 Feb 20 1 Feb 19 - 31 Jan 20

21 KCP BANJAR PATROMAN

22 KCP GARUT CILEDUG

23 KCP CIAMIS PASAR MANIS

24 KC MAKASSAR PETTARANI 9 Mar - 27 Mar 20 1 Jan 19 - 31 Jan 20

25 KCP PALOPO

26 KCP WAJO SUDIRMAN

27 KCP GOWA SUNGGUMINASA

28 KC MANADO TENDEAN 11 Mar - 24 Mar 20 1 Mar 19 - 31 Jan 20

29 KC SOLO VETERAN 19 Mar - 6 Apr 20 1 Apr 2019 - 29 Feb 20

30 KCP KLATEN PEMUDA

31 KCP SRAGEN ATRIUM

32 KC PADANG VETERAN 17 Mar - 2 Apr 20 1 Aug 19 - 29 Feb 20

33 KCP DARMASYARA PULAU PUNJUNG

34 KCP DARMASYARA SUNGAI RUMBAI

199

35 KC BUKIT TINGGI 3 Apr - 21 Apr 20 1 Okt 18 - 29 Feb 20

36 KCP PAYAKUMBUH AHMAD YANI

37 KCP PASAMAN BARAT

38 KC PASURUAN SUDIRMAN 15 Apr - 28 Apr 20 1 Jan 19 - 31 Mar 20

39 KCP PROBOLINGGO

40 KC JOMBANG 16 Apr - 1 Mei 20 1 Jan 17 - 29 Feb 20

41 KCP JOMBANG PLOSO

42 KCP JOMBANG MOJOAGUNG

43 KC BEKASI SQUARE 27 Apr - 14 Mei 20 1 Jan 19 - 29 Feb 20

44 KCP BEKASI JATIWARINGIN

45 KCP BEKASI TAMBUN

46 KCP JAKARTA KALIMALANG

47 KC PONTIANAK GUSTI SULUNG 20 Apr - 6 Mei 20 1 Jul 19 - 31 Mar 20

48 KCP PONTIANAK AHMAD YANI

49 KCP KOTA BARU

50 KCP SIANTAN

51 KC TANJUNG PRIUK 22 Apr - 11 Mei 20 1 Jan 19 - 29 Feb 20

52 KCP KELAPA GADING

53 KCP KOJA

54 KCP SUNTER

55 KC CIANJUR 6 Apr - 24 Apr 20 1 Mar 19 - 29 Feb 20

56 KCP CIPANAS

57 KCP CIRANJANG

200

58 KCP SUKANEGARA

59 KC MALANG 18 Mei - 12 Jun 20 1 Aug 19 - 30 Apr 20

60 KCP MALANG KEPANJEN

61 KCP MALANG SINGOSARI

62 KCP MALANG PAKIS

63 KCP MALANG TUREN

64 KP CSD 5 Jun - 20 Jun 20 1 Jan 17 - 31 Mei 20

65 KC BANDUNG SUNIARAJA 8 Jun - 8 Jul 20 1 Jun 19 - 30 Apr 20

66 KCP PADALARANG

67 KCP RANCAEKEK

68 KCP SUMEDANG

69 KC JEMBER 28 Mei - 16 Jun 20 1 Mar 19 - 31 Mar 20

70 KCP LUMAJANG

71 KCP SITUBONDO

72 KC BANDUNG CITARUM 8 Jun 20 - 8 Jul 20 1 Apr 19 - 31 Mei 20

73 KCP CIJERAH

74 KCP KOPO

75 KCP MAJALAYA

76 KCP CIMAHI

77 KP NLD 25 Jun - 10 Jul 20 1 MEI 19 - 31 MEI 20

78 KP MBD 25 Jun - 15 Jul 20 1 Aug 19 - 31 Mei 20

79 KP FSD 6 Jul - 14 Aug 20 1 Des 19 - 30 Jun 20

80 KP MODUL PEMBIAYAAN 8 Jul - 25 Sept 20 1 Mei 19 - 31 Mei 20

201

81 KC PURWAKARTA 5 Aug - 25 Aug 20 1 Okt 19 - 30 Jun 10

82 KCP SUBANG OTISTA

83 KC TANGERANG DAAN MOGOT 14 Aug - 7 Sept 20 1 Jun 19 - 30 Jun 20

84 KCP TANGERANG CILEDUG

85 KCP TANGERANG JATIUWUNG

86 KCP TANGERANG CURUG

87 KC CIREBON 10 Aug - 4 Sept 20 1 Apr 19 - 30 Jun 20

88 KCP CIREBON ARJAWINANGUN

89 KCP CIREBON PLERED

90 KCP KUNINGAN VETERAN

91 KCP INDRAMAYU

92 KCP MAJALENGKA

93 KP AFD 13 Aug - 25 Sept 20 1 Jun 19 - 30 Jun 20

94 KC TEGAL SUDIRMAN 24 Aug - 10 Sept 20 1 Okt 19 - 31 Jul 20

95 KCP BREBES JATIBARANG

96 KCP BREBES KETANGGUNGAN

97 KCP TEGAL BANJARAN

98 KC KEBON JERUK 27 Aug - 14 Sept 20 1 Apr 19 - 31 Jul 20

99 KCP JAKARTA CILEDUG

100 KCP JAKARTA MERUYA

101 KC BIMA SOETTA 24 Aug - 4 Sept 20 1 Jan 19 - 30 Jun 20

102 KC MATARAM SRIWIJAYA 24 Aug - 11 Sept 20 1 Jan 19 - 31 Jul 20

103 KCP LOMBOK AIKMEL

202

104 KCP LOMBOK PRAYA

105 KC BENGKULU S PARMAN 18 Sept - 6 Okt 20 1 Jun 19 - 31 Jul 20

106 KCP PANORAMA

107 KC PEKALONGAN 11 Sept - 24 Sept 20 1 Okt 19 - 31 Jul 20

108 KCP PEMALANG

109 KC DENPASSAR 28 Sept - 13 Okt 20 1 Feb 19 - 31 Aug 20

110 KCP SINGARAJA UDAYANA

111 KC KENDARI 28 Sept - 13 Okt 20 1 Mar 19 - 31 Aug 20

112 KCP BAU-BAU

113 KC JAKARTA FATMAWATI 13 Okt - 2 Nov 20 1 Jun 19 - 30 Sept 20

114 KCP MAYESTIK

115 KCP WARUNG BUNCIT

116 KC CILEGON TIRTAYASA 5 Okt - 27 Okt 20 1 Jul 19 - 31 Aug 20

117 KCP LABUAN SUDIRMAN

118 KCP PANDEGLANG LAPANGAN

119 KCP SERANG AHMAD YANI

120 KCP LEBAK RANGKASBITUNG

121 KK SERANG UNSERA

122 KC TANGERANG BSD 24 Sept - 12 Okt 20 1 Okt 19 - 31 Aug 20

123 KCP JAKARTA CIPUTAT

124 KCP JAKARTA BINTARO

125 KC SURABAYA MERR 29 Sept - 20 Okt 20 1 Jun 19 - 31 Aug 20

126 KCP SURABAYA PERAK

203

127 KCP BANGKALAN

128 KCP PAMEKASAN

129 KCP SUMENEP

130 KC KEDIRI HASANUDDIN 9 Jul - 4 Aug 20 1 Jul 19 - 31 Mei 20

131 KCP BLITAR TAJUNG

132 KCP KEDIRI PARE

133 KCP KEDIRI NGORONGO

134 KCP TRENGGALEK SUDIRMAN

135 KK KEDIRI TULUNGAGUNG

136 KC GRESIK 9 Jul - 28 Jul 20 1 Mei 19 - 31 Mei 20

137 KCP TUBAN

138 KCP BOJONEGORO

139 KC PEKANBARU 19 Okt - 18 Nov 20 1 Okt 19 - 31 Nov 20

140 KCP ROHIL BAGAN BATU

141 KCP BENGKALIS DURI

142 KCP KUANSING AHMAD YANI

143 KCP PELALAWAN MAHARAJA

144 KC DEPOK MARGONDA 27 Okt - 17 Nov 20 1 Jul 19 - 30 Sept 20

145 KCP JAKARTA CIBUBUR

146 KCP BOGOR CIBINONG

147 KC SAMARINDA A. YANI 4 Nov - 26 Nov 20 1 Sept 19 - 30 Okt 20

148 KCP SAMARINDA SEBERANG

149 KCP SAMARINDA LOA JANAN

204

150 KCP KUKAR TENGGARONG

151 KC BALIKPAPAN SUDIRMAN 10 Nov - 26 Nov 20 1 Jan 19 - 30 Okt 20

152 KCP BALIKPAPAN ISWAHYUDI

153 KCP PENAJAM PROPINSI

154 KC WAHID HASYIM 16 Nov - 10 Des 20 1 Jun - 30 Okt 20

155 KCP JAKARTA JATINEGARA

156 KCP JAKARTA MATRAMAN

157 KCP JAKARTA TANAH ABANG

158 KCP JAKARTA TEBET TIMUR

159 KCP JAKARTA PAL MERAH

160 KK KRAMAT JATI

161 KC BATAM 26 Nov - 5 Des 20 1 Feb - 30 Sept 20

162 KC BANJARMASIN 7 Des - 23 Des 20 1 Nov 19 - 31 Okt 20

163 KCP BANJARMASIN KAYU TANGI

164 KCP BANJARMASIN TELUK DALAM

165 KP COD 01 Des - 22 Des 20 01 Okt 19 - 31 Okt 20

166 KP RMD 23 Nov - 11 Des 20 01 Okt 19 - 30 Sept 20

167 KP REVIU STRATEGI ANTI FRAUD

168 KC BANDA ACEH CUT MUTIA 27 Apr - 23 Jun 20 27 Apr 20 - 19 Jun 20

169 KCP LAMBARO

170 KCP LAMPRIET

171 KCP PEUNAYONG

172 KCP SABANG

205

173 KCP SIMPANG SURABAYA

174 KC SIGLI 1 Jul - 16 Jul 20 11 Jul 19 - 31 Mei 20

175 KCP BEUREUNEUN

176 UNIT SIGLI KOTA

177 UNIT PERDAGANGAN

178 KC MEULABOH 6 Jul - 23 Jul 20 11 Jul - 31 Mei 20

179 KCP NAGAN RAYA

180 UNIT TJUT NYAK DIEN

181 UNIT JOHAN PAHLAWAN

182 UNIT TEUKU UMAR

183 KC TAKENGON 10 Aug - 4 Sept 20 11 Jul 19 - 31 Jun 20

184 KCP BENER MERIAH

185 UNIT TAKENGON KOTA

186 UNIT PUTRI BUNGSU

187 KC BIREUN 10 Aug - 3 Sept 20 11 Jul 19 - 31 Jul 20

188 UNIT KOTA

189 UNIT TERMINAL

190 UNIT MATANG

191 KC LANGSA 15 Sept - 2 Okt 20 11 Jul 19 - 31 Aug 20

192 KCP BRI KOTA

193 KCP BRI IDI RAYEUK

194 UNIT KOTA

195 UNIT T. UMAR

206

196 UNIT ISKANDAR MUDA

197 KC KUALA SIMPANG 15 Sept - 29 Sept 20 11 Jul 19 - 31 Aug 20

198 KC LHOKSEUMAWE 14 Sept - 2 Okt 20 11 Jul 19 - 31 Aug 20

199 KCP LHOKSUKON

200 UNIT SAMUDERA

201 UNIT MERDEKA

202 KC BANDA ACEH DAUD BEUREUH 1 Sept - 16 Sept 20 1 Jan 19 - 31 Jul 20

203 KCP ACEH BARAT MEULABOH

204 KC KUTACANE 13 Okt - 26 Okt 20 11 Jul 19 - 30 Sept 20

205 KCP BLANGKEJEREN

206 UNIT GAYU LUWES

207 UNIT LEUSER

208 KC BLANGPIDIE 13 Okt - 26 Okt 20 11 Jul 19 - 30 Sept 20

209 UNIT LABUAN HAJI BARAT

210 UNIT KUALABATEE

211 KC TAPAKTUAN 14 Okt - 10 Nov 20 11 Jul 19 - 30 Sept 20

212 KCP SUBULUSSALAM

213 KCP SINGKIL

214 UNIT RIMO

215 UNIT MEUKEK

216 KC LHOKSEUMAWE CUNDA 23 Nov - 4 Des 20 1 Jan 20 - 31 Okt 20

207

3) PT BANK SYARIAH MANDIRI

Mandiri Syariah menyadari bahwa penerapan GCG merupakan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga memerlukan komitmen penuh dari seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank. Oleh karena itu Mandiri Syariah menginternalisasikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG kedalam sistem dan prosedur kerja serta perilaku jajaran Mandiri Syariah sehingga menjadi budaya organisasi. Implementasi prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu menjadi pendukung dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia sehingga berimplikasi pada peningkatan nilai perusahaan. Komitmen dari seluruh jajaran Manajemen dan pegawai dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sangat menentukan keberhasilan penerapan tata kelola berkelanjutan, melalui: Kebijakan Dasar GCG

Bank telah mencanangkan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik melekat tidak hanya dalam setiap kebijakan tetapi juga pada setiap jajaran bank. Setiap jajaran bank dituntut untuk menyadari risiko yang dapat terjadi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Keberhasilan internalisasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kebijakan akan menjadikan pengelolaan bank dilakukan secara terbuka, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, adil serta independen. Sebagai dasar pedoman, Bank telah memiliki aturan internal terkait GCG yang dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan No. registrasi KBP/01-2016 yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah dilakukan kajian secara berkala dan disempurnakan tanggal 27 Desember 2017. Sinergi Dengan Perusahaan Induk Bank selaku Perusahaan Anak dari Bank Mandiri turut menjadi bagian dalam sinergi pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Sebagai wujud komitmen Mandiri Syariah melakukan sinergi yang kuat dengan perusahaan induk termasuk menggunakan infrastruktur perusahaan induk maupun dalam fungsi audit internal serta dalam penerapan manajemen risiko sebagai first line, second line, dan third line of defence. Mandiri Syariah aktif menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola

208

Terintegrasi dan menyampaikan kewajiban laporan Tata Kelola Terintegrasi ke Bank Mandiri secara periodik.

Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi

Menindaklanjuti Surat KPK No.B-33/01-13/01/2014 perihal himbauan kepada pihak swasta untuk berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi guna meningkatkan kesadaran/ketaatan tidak memberikan gratifikasi atau suap dalam menjalankan usaha dan turut serta secara aktif menjaga integritas pegawai, maka telah diatur hal-hal yang terkait dengan pengendalian gratifikasi yang sejalan dengan Code Of Conduct Bank.

Bank menjalankan aktivitas bisnis perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh stakeholder yang didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi Bank. Mandiri Syariah sebagai institusi swasta yang mempunyai potensi sebagai pihak pemberi gratifikasi kepada Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, institusi/lembaga pemerintahan, perlu dijaga oleh unit khusus yang mempunyai fungsi pengendalian gratifikasi agar terhindar dari sanksi regulator. Untuk melindungi Bank dari tindakan gratifikasi yang terindikasi suap, maka Mandiri Syariah telah membentuk suatu Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang melekat pada unit kerja Compliance. Mandiri Syariah melakukan upaya pengendalian gratifikasi dengan membuat Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2018.

Pemeringkatan GCG

Mandiri Syariah secara rutin mengikuti rating dan survey Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan penilaian kualitas penerapan Corporate Governance suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Adapun keikutsertaan Mandiri Syariah dalam program CGPI bertujuan untuk: a. Melakukan evaluasi pelaksanaan GCG secara independen dalam rangka mencapai

pelaksanaan GCG yang optimal. b. Bentuk tanggung jawab, transparansi dan komitmen Mandiri Syariah kepada

stakeholder atas pelaksanaan GCG.

c. Menilai tindaklanjut perbaikan dan meningkatkan strategi dan kebijakan dalam mengelola tata kelola sesuai dengan visi dan misi.

d. Menilai implementasi strategis dan kebijakan dalam mengelola bisnis bank

209

e. Sarana dalam menyusun database dan melakukan pemetaan implementasi GCG

Manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan CGPI adalah: a. Memperbaiki faktor internal perusahaan yang belum memadai guna meningkatkan

kualitas penerapan GCG. b. Memetakan masalah strategis perusahaan guna meningkatkan kualitas penerapan GCG. c. Meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama jajaran internal perusahaan

dalam mengimplementasikan GCG d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. e. Menetapkan indikator atau standar kualiatas penerapan GCG yang ingin dicapai oleh

bank f. Mendorong kapabilitas organisasi dan anggota perusahaan dalam menerapkan GCG

Sejak tahun 2011 sampai tahun 2019 Mandiri Syariah telah mengikuti CGPI, Selama 9 (sembilan) periode (periode penilaian tahun 2011-2019) keikutsertaan Mandiri Syariah dalam program CGPI, Mandiri Syariah mendapatkan predikat perusahaan “The Most Trusted Companies”. Dengan Pencapaian peringkat tersebut secara berturut-turut menunjukkan komitmen Mandiri Syariah dalam mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mandiri Syariah telah memiliki struktur tata kelola perusahaan Mandiri Syariah yang merujuk pada Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

85,45

86,51 86,55

85,6386,33 86,34 86,58

87,58

88,72

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GRAFIK SKOR CGPI MANDIRI SYARIAH

210

Struktur Good Corporate Governance PT Bank Syariah Mandiri

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan, jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Untuk meningkatkan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawasan proses jalannya perusahaan, maka telah dibentuk komite- komite untuk membantu Dewan Komisaris. Keberadaan komite-komite tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi sebagai implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG.

211

Adapun komite yang dibentuk terdiri dari:

a. Komite Audit Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, internal audit, proses pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertangungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan memberi pendapat, rekomendasi maupun saran kepadaDewan Komisaris, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Pengendali (PSP). Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Selain itu anggota Komite Audit juga wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman serta persyaratan Independensi.

b. Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Pemantau Risiko adalah para profesional yang memiliki kompetensi cukup dibidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Komite Pemantau Risiko senantiasa mengedepankan independensi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris. Adapun tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko yaitu mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.

c. Komite Remunerasi & Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bersifat independen dan tidak memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen. Independensi tersebut tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham.

Sepanjang tahun 2020, ketiga komite telah menunjukkan kinerja yang baik dan telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan Mandiri Syariah. Selain melalui implementasi program kerja yang tepat, fungsi masing-masing komite juga senantiasa ditingkatkan untuk lebih mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dengan bantuan ketiga komite tersebut, Dewan Komisaris senantiasa mendorong penerapan standar tata kelola yang baik secara menyeluruh di Mandiri Syariah.

Direksi sebagai pengurus Bank bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus Bank wajib memenuhi

212

persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank. Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat. Dalam menjalankan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: a. Internal Audit b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan c. Kepatuhan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. DPS tidak hanya melakukan pemberian opini kepada produk dan aktivitas baru Bank, namun DPS juga melakukan pemastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank dengan melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait dalam Bank. Dengan demikian harapannya dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek syariah terpenuhi, karena hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan yang sangat fundamental bagi Mandiri Syariah untuk mewujudkan “Bank Syariah Terdepan, dan Modern”.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan bisnis, menjaga kepercayaan para stakeholder. Mandiri Syariah berkomitmen untuk senantiasa menempatkan GCG sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan. Mandiri Syariah terus melakukan penguatan Good Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan dan konsisten melalui proses dari waktu ke waktu.

Komitmen penerapan GCG terbukti memberikan dampak positif dan sejalan dengan pencapaian kinerja perusahaan yang meningkat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan tidak hanya para nasabah dan pemegang saham namun juga stakeholder lainnya.

213

Tahapan Implementasi GCG

GCG

Keberlanjutan GCG

Sosialisasi dan Evaluasi GCG

214

Mandiri Syariah mengimplementasikan GCG melalui beberapa tahapan yang dimulai dari :

1. Komitmen GCG

Tahapan awal dalam implementasi GCG adalah membangun komitmen jajaran perusahaan untuk menjadi bagian dalam implementasi GCG. Bentuk implementasi komitmen GCG bersama dimulai membangun landasan yang menjadi dasar pelaksanaan komitmen implementasi GCG seperti; Anggaran Dasar Perusahaan, Visi Misi Perusahaan, Code of Conduct, dan GCG charter.

2. Struktur GCG Mandiri Syariah melengkapi dan menempatkan sumber daya yang tepat pada struktur perusahaan dan menyempurnakan berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan governance process dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Mekanisme GCG

Prinsip-prinsip GCG dibuat melekat dalam kebijakan, pedoman dan prosedur kerja, dan aturan internal lainnya guna memastikan benar terlaksana dalam governance processnya.

4. Sosialisasi dan evaluasi

Untuk memastikan jajaran perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yang telah diinternalisasi dalam sistem perusahaan maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran perusahan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan jajaran perusahaan memahami dan dapat mengimplementasikan GCG dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau sampai sejauh mana implementasi GCG telah dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan guna meningkatkan implementasi GCG kedepan secara berkelanjutan.

5. Keberlanjutan

Keberhasilan implementasi GCG tidak didapatkan secara instan, konsistensi dan keberlanjutan implementasi prinsip-prinsip GCG menjadi kunci penting dalam implementasi GCG. Evaluasi yang dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki implementasi GCG yang telah berjalan. Selain evaluasi, inovasi dalam implementasi GCG juga menjadi kunci dalam keberlanjutan GCG.

Penerapan GCG merupakan proses jangka panjang yang akan menghasilkan sustainable value, sehingga Bank mutlak memerlukannya untuk menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga Mandiri Syariah mampu beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Untuk itu penerapan GCG sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, manajemen Mandiri Syariah memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan GCG secara konsisten dengan melanjutkan tahapan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan terus dikembangkan seiring dengan pertumbuhan dan target yang ingin dicapai Bank guna

215

LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 10

mendorong terciptanya budaya yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kualitas layanan. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan PT Bank Syariah Mandiri (Bank) melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Dewan Komisaris juga berperan untuk memastikan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di dalam perusahaan. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dalam rangka penerapan prinsip Transparansi dan Profesionalisme (termasuk independensi) dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya. Kondisi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi. Komposisi Dewan Komisaris harus memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, dan pengalaman kerja.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing- masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman tata tertib kerja yang dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, pertanggungjawaban Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang- undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:

a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan atau RPUS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank atau Pasar Modal.

c. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;

d. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank tahunan yang diusulkan Direksi

216

dan mengesahkan sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar; e. Memonitor perkembangan kegiatan Bank; f. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai masalah yang dianggap

penting bagi kepengurusan Bank; g. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank

dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

ditemukannya: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan 2) suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

i. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.

j. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS k. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi l. Wajib membentuk Komite-komite dan memastikan bahwa Komite tersebut telah

menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. m. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang menurut peraturan perundangan yang

berlaku wajib memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

Susunan dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.Susunan anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris (Periode 1 Januari 2020 – 11 Februari 2020)

Nama Jabatan Periode Jabatan

Mulya Effendi Siregar Komisaris Utama/Independen 10 April 2017 – Sekarang

Bambang Widianto )* Komisaris Independen 29 Mei 2013 – 12 Oktober 2020

M. Kapitra Ampera )** Komisaris Independen 14 Oktober 2019 – 2 April 2020

Susunan Dewan Komisaris (Periode 12 Februari – 2 April 2020)

Nama Jabatan Periode Jabatan Mulya Effendi Siregar Komisaris Utama/Independen 10 April 2017 – Sekarang Bambang Widianto )* Komisaris Independen 29 Mei 2013 – 12 Oktober

2020 M. Kapitra Ampera )** Komisaris Independen 14 Oktober 2019 – 2 April 2020 B.S. Kusmulyono Komisaris Independen 12 Februari 2020 – Sekarang Aquarius Rudianto )***

Komisaris 12 Februari 2020 – 2 April 2020

217

Susunan Dewan Komisaris (Periode 3 April – 12 Oktober 2020)



Bambang Widianto )* Komisaris Independen 29 Mei 2013 – 12 Oktober 2020

B.S. Kusmulyono Komisaris Independen 12 Februari 2020 – Sekarang

M. Arifin Firdaus )**** Komisaris 3 April 2020 – 6 Desember 2020

Suyanto Komisaris Independen 3 April 2020 – Sekarang

M. Arief Rosyid Hasan Komisaris Independen 3 April 2020 – Sekarang

Susunan Dewan Komisaris (Periode 13 Oktober – 6 Desember 2020)




M. Arifin Firdaus )**** Komisaris 3 April 2020 – 6 Desember 2020



Masduki Baidlowi Komisaris Independen 13 Oktober 2020 – Sekarang

Susunan Dewan Komisaris (Periode 7 Desember – 31 Desember 2020)






Masduki Baidlowi Komisaris Independen 13 Oktober 2020 – Sekarang

*) Bambang Widianto, masa tugas sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah yaitu sejak 29 Mei 2013 s.d. 12 Oktober 2020. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Independen sebagaimana tercantum dalam Akta No. 18 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri. **) M. Kapitra Ampera, masa tugas sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah yaitu sejak 14 Oktober 2019 s.d. 2 April 2020. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan beliau mengundurkan diri dari Komisaris Independen Mandiri Syariah ***) Aquarius Rudianto, masa tugas sebagai komisaris Mandiri Syariah yaitu jak 12 Februari 2020 s.d. 2 April 2020. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan beliau mengundurkan diri dari Komisaris Mandiri Syariah ****) M. Arifin Firdaus, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 3 April 2020 s.d. 6 Desember 2020. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan beliau mengundurkan diri dari Komisaris Mandiri Syariah

218

Riwayat Hidup Singkat Dewan Komisaris (Periode Per 31 Desember 2019)

Nama Jabatan

Mulya E Siregar Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Periode Jabatan: 02 Mei 2017 – sekarang Warga Negara Indonesia, Lahir tanggal 14 Maret 1957. Riwayat Pendidikan - Sarjana bidang Sosial dari Institut Pertanian

Bogor (1980). - Master of Science bidang Agricultural

Economics dari The Ohio State University (1989).

- Doctor of Philosophy (PhD) bidang Consumer Economics dari The Ohio State University (1998).

Pendidikan/Sertifikasi - Leadership Program di USA (2014). - Refreshment oleh BSMR (2014). - Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (USMR)

Level 5 oleh BSMR(2016). - Refreshment oleh BSMR (2014). - Risk Management Certificate Refresment

Course oleh IRFA oleh BSMR (2014). - Leadership Programme oleh Georgia Tech

University (2014). - Program Pemeliharaan SMR Tingkat V oleh

BSMR (2016). - Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (USMR)

Level 5 oleh BSMR (2016). - Sharing Session Mengenai Implementasi

Sustainability Finance (2018). - 4th Cambridge Islamic Finance Leadership

Programme (Cambridge IFLP) 2018 oleh Cambridge International Financial Advisory (IFA) (2018).

- Refreshment USMR Level V (2018). - Leadership Forum 2018 di Sumatera Barat

(2018). - Cambridge Islamic Finance Leadership

Programme (2018). - Panel Dialogue in Global Islamic Finance

Forum (GIFF) Programme (2018). Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Komisaris Mandiri Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai: - Peneliti Senior Tim Litbang Perbankan Syariah

(1999-2002). - Anggota Working Committee International

Islamic Financial Market (IIFM) (2000-2002). - Ketua Tim Litbang Perbankan Syariah Bank

219

Nama Jabatan Indonesia (2002- 2006).

- Kepala Biro Penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia (2006-2010).

- Kepala Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2010- 2012).

- Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia (2012-2013).

- Asisstant Gubernur Bank Indonesia (Mei 2013-Desember 2013).

- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014-2017).

- Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2010 - saat ini).

- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri (2017- 2019).

- Direktur Bidang I, Divisi Syariah dan Divisi Riset (2019-2022).

B.S. Kusmulyono Komisaris Independen

Periode Jabatan: 12 Februari 2020 – sekarang. Warga Negara Indonesia. Lahir di Bogor, 24 Juni 1943. Riwayat Pendidikan - Sarjana bidang Teknik Kimia Institut Teknologi

Bandung - Master of Art (MA) bidang Business

Administration, University Southern California. Los Angeles, USA

- Doctor Sumber Daya Lingkungan di Institut Pertanian Bogor

Pendidikan/Sertifikasi - BSMR dijakarta (2016) - Publik Kredit Sehat LSPP (2016) di Jakarta. - Sertifikasi Perbankan Syariah (2018) di Jakarta

Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Komisaris Mandiri Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai: - Direktur Utama PT Bank Nusa Internasional

(1990-1999) - Staff Ahli Menteri BUMN (1998-1999). - Komisaris PT Bank Niaga, Tbk (1999-2000). - Direktur Utama PT. PNM (2000-2005) - Presiden Komisaris PT. Syarikat Takaful

Indonesia (2007-2009). - Komisaris Independen PT Bank Mandiri, Tbk

(2015-2019) Suyanto Komisaris Independen

Periode Jabatan: 3 April 2020 – sekarang. Warna Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 4 Mei 1962

220

Nama Jabatan

Riwayat Pendidikan - Sarjana dari Universitas Balikpapan (1994) - Magister Strategi Pertahanan Universitas

Pertahanan di Jakarta (2011) - Doktor bidang Ekonomi (Manajemen Strategi)

Universitas Trisakti di Jakarta (2020) Pendidikan/Sertifikasi - Sekolah Strategi Perang Semesta (SSPS)

UNHAN (2011) - Sekolah Staf dan Komando (SESKO) AD (2003) - Defence Intelligence Research and Analysis

Course (DIRAC) - Kursus Fungsional Intelijen (SUSFUNG INTEL)

(2002) - AKABRI (1985).

Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Komisaris Mandiri Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai - Staf Khusus Kepala BIN (2020-sekarang) - Direktur PT. EBDC Indonesia (2020-sekarang) - Ketua Yayasan Aviasi Indonesia (2020-

sekarang) - Anggota Perbakin (2019-2022)

Arief Rosyid Hasan Komisaris Independen

Periode Jabatan: 3 April 2020 - sekarang Warna Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 4 September 1986 Riwayat Pendidikan - Sarjana bidang Pendidikan Dokter Gigi dari

Universitas Hasanudin(2010) - Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dari

Universitas Indonesia (2014) Pendidikan/Sertifikasi - Pelatihan Manajemen Risiko Level 1 Komisaris

(2020). - Pelatihan Manajemen Risiko Level 2 Komisaris

(2020). - Pelatihan General Banking Syariah Tingkat 1, 2

dan 3 (2020) - Pelatihan Perbankan Syariah, Karim Consulting

(2020). Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Komisaris Mandiri Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai: - Komisaris PT Merial Health (2018-sekarang). - Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora

(2019-sekarang). - Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan

Penanganan Covid (2020- sekarang).

221

Nama Jabatan

Masduki Baidlowi)* Komisaris Independen

Periode Jabatan: 13 Oktober 2020 – sekarang. Warga Negara Indonesia, lahir di Bangkalan pada tanggal 20 Juli 1958 Riwayat Pendidikan - Sarjana sastra Arab dari IAIN Sunan Ampel

Surabaya (1983). Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Komisaris Mandiri Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai: - Staf ahli bidang komunikasi Komisi I DPR RI,

Jakarta (2000-2004). - Anggota DPR RI Pimpinan Komisi X bidang

Pendidikan, Jakarta (2004 - 2007). - Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas

Airlangga, Surabaya (2006-2008). - Anggota DPR Komisi I Bidang politik Luar

Negeri,Jakarta (2007). - Anggota DPR RI anggota Komisi IV bidang

pertanian dan Kelautan, Jakarta (2007 - 2009). - Ketua Bidang Informasi & Komunikasi (Juru

Bicara Wakil Presiden) (2019-sekarang).

)* Dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen untuk mengikuti fit and proper test

Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris.

Dewan komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Mandiri Syariah maupun perusahaan lainnya. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2020 Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih baik pada Bank maupun Perusahaan lainnya.

Tidak terdapat Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Kepemilikan Saham 5% Dewan Komisaris (Periode 1 Januari 2020 – 11 Februari 2020)

Nama

Jabatan Saham Pada

Mandiri Syariah Saham Pada

Perusahaan Lain Mulya Effendi Siregar

Komisaris Utama/ Independen

Nihil

Nihil

Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil

Nihil

M. Kapitra Ampera Komisaris Independen Nihil

Nihil

222

Hubungan Kepemilikan Saham 5% Dewan Komisaris (Periode 12 Februari – 2 April 2020)

Nama

Jabatan

Saham Pada Mandiri Syariah

Saham Pada Perusahaan Lain

Mulya Effendi Siregar

Komisaris Utama/ Independen

Nihil Nihil

Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil

M. Kapitra Ampera Komisaris Independen Nihil Nihil

B.S. Kusmulyono Komisaris Independen Nihil Nihil

Aquarius Rudianto Komisaris Nihil Nihil

Hubungan Keuangan Dewan Komisaris (Periode 3 April – 12 Oktober 2020)

Nama

Jabatan Keuangan Pada Mandiri Syariah

Keuangan Pada Perusahaan Lain


Komisaris Utama/Independen

Nihil Nihil

Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil


M. Arifin Firdaus Komisaris Nihil Nihil

Suyanto Komisaris Independen Nihil Nihil

M. Arief Rosyid Hasan

Komisaris Independen Nihil Nihil

Hubungan Keuangan Dewan Komisaris (Periode 13 Oktober – 6 Desember 2020)

Nama Jabatan Keuangan Pada Mandiri Syariah

Keuangan Pada Perusahaan Lain



Nihil Nihil

B.S. Kusmulyono Komisaris Independen

Nihil Nihil

M. Arifin Firdaus Komisaris Nihil Nihil

Suyanto Komisaris Independen

Nihil Nihil



Nihil Nihil

Masduki Baidlowi Komisaris Independen

Nihil Nihil

223

Hubungan Keluarga Dewan Komisaris (Periode 7 Desember – 31 Desember 2020)

Nama

Jabatan Keluarga Pada

Mandiri Syariah Keluarga Pada

Perusahaan Lain



Nihil Nihil


Suyanto Komisaris Independen Nihil Nihil



Masduki Baidlowi


Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan diluar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku. Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan Rangkap Jabatan, yaitu sebagai berikut:

a. Bapak Suyanto, merangkap sebagai Staf Khusus Kepala Badan Intelejen Indonesia (BIN). b. Bapak Masduki Baidlowi, merangkap sebagai Ketua Bidang Informasi & Komunikasi

(Juru Bicara Wakil Presiden)


Rapat Dewan Komisaris berfungsi sebagai forum bagi para anggota untuk mengambil keputusan secara kolektif. Rapat ini juga dapat berfungsi sebagai suatu mekanisme untuk membahas kinerja Direksi dalam menjalankan perusahaan. Seluruh keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Dalam penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, maka dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen risiko, good corporate governance, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Rakomdir), Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab), dan Rapat Komite-Komite. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab, Dewan Komisaris maka dibentuk Komite-Komite penunjang yang bertugas pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan sebanyak 102 (seratus dua) kali rapat atau sebesar >100% jika dibandingkan kewajiban penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate

224

Governance bagi Bank Umum Syariah. Adapun pembahasan rapat antara lain mengenai evaluasi berkala terhadap realisasi pencapaian target RBB Tahun 2020, pembahasan terkait isu-isu yang berkembang, tantangan yang dihadapi, strategi/action plan yang akan dilakukan, dan sebagainya.

c. Dewan Komisaris dengan Direksi dan SEVP (RaKomDir) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau Direktur Bidang, dengan agenda realisasi pencapaian rencana bisnis bank bulanan, issue-issue terkini Bank, inisiatif strategis Bank seperti corporate plan, pengelolaan profil risiko, digital banking dan lainnya.

d. Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab) Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan agenda kinerja Bank, issue-issue terkini Bank, inisiatif strategis Bank, kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan usaha Bank, dsb.

e. Rapat Komite-Komite Rapat yang dilaksanakan Komite-Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi) sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing guna mendukung Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Selama tahun 2020 Jumlah Rapat yang telah dilakukan Dewan Komisaris sebanyak 102 (seratus dua) kali rapat. Berikut rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris:

Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris ( Periode 1 Januari - 11 Februari 2020)

No.

Nama Rapat

Total Rapat

Dewan Komisaris


Bambang Widianto

M. Kapitra Ampera

1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah(Rakomdir/Ragab)

2

2

2

1

2 Rapat Komite Audit 4 4 2 4

3 Rapat Komite Pemantau Risiko

5 5 0 5

4 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

1 1 1 1

Total 12 12 5 11

225

Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode 12 Februari –2 April 2020)

No.

Nama Rapat

Total

Rapat

Dewan Komisaris


Bambang Widianto

M. Kapitra Ampera

B.S. Kusmulyono

Aquarius Rudianto

1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan / atau Dewan Pengawas Syariah (Rakomdir / Ragab)

5

5

1

5

4

0

2 Rapat Komite Audit 1 1 0 0 1 0


7 7 2 3 4 0


2 2 2 2 2 0

Total 15 15 5 10 11 0

Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode 3 April– 12 Oktober 2020)

No.

Nama Rapat

Total Rapat

Dewan Komisaris Mulya Effendi Siregar

Bambang Widianto

B.S. Kusmulyono

M. Arifin Firdaus

Suyanto M. Arief Rosyid Hasan

1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah (Rakomdir/Ragab)

15 15 15 15 11 15 15

2 Rapat Komite Audit 15 15 5 15 11 14 14


25 25 14 25 22 23 20


1 1 1 1 1 1 1

Total 56 56 35 56 45 53 50

Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode 13 Oktober – 6 Desember 2020)

No.

Nama Rapat

Total Rapat

Dewan Komisaris Mulya Effendi Siregar

B.S. Kusmulyono

M. Arifin Firdaus


Masduki Baidlowi


7

7

7

5

7

7

1

226

2 Rapat Komite Audit 3 3 3 3 3 3 2


8 8 7 7 8 8 6


2 2 2 2 2 2 2

Total 20 20 19 17 20 20 11

Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode 7 – 31 Desember 2020)

No.

Nama Rapat

Total Rapat

Dewan Komisaris Mulya Effendi

Siregar B.S. Kusmulyono


Masduki Baidlowi


3

3

3

3

3

3

2 Rapat Komite Audit 1 1 1 1 1 1


4 4 4 2 4 4


1 1 1 1 1 1

Total 9 9 9 7 9 9

DIREKSI

Susunan Anggota Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh secara kolektif atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Komposisi anggota Direksi Mandiri Syariah terdiri dari 5 (lima) orang yaitu seorang sebagai Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Keseluruhan anggota Dewan Direksi diangkat berdasarkan RUPS dan telah mendapatkan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank. Untuk memenuhi persyaratan kompetensi anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

227

Dalam rangka melaksanakan independensinya dalam melaksanakan tugas, sampai dengan Desember Tahun 2020, tidak ada Direksi Mandiri Syariah yang melakukan rangkap jabatan di perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan Keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan Saham Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota direksi lainnya. Direksi secara kolektif telah memiliki keahlian untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha, membuat keputusan secara independen dan mendorong peningkatan kinerja Perusahaan. Setiap anggota Direksi telah menandatangani surat pernyataan independensi sebagai salah satu dokumen persyaratan fit and proper test. Konten surat pernayatan independensi antara lain berisi tentang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau pemegang saham pengendali bank.

Susunan Direksi (Periode 1 Januari 2020 – 8 Maret 2020)

No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan

Lulus Fit & Proper Test

1. Toni Eko Boy Subari

Direktur Utama

Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei

2017

10 April 2017 – 21 Oktober 2020

Kep-20/D.03/2018, 15 Februari 2018

2. Achmad Syafii

Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei

2017

10 April 2017 - 10 April 2020

Kep-21/D.03/2018, 15 Februari 2018

3. Putu Rahwidhiyasa

Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei

2017

2014 – 2020 10 April 2017- 10 April 2020 (perpanjang)

Kep-100/D03/2014, 10 Oktober 2014

4. Kusman Yandi

Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017

2015 – 2021 12 Maret 2018-12 Maret 2021 (perpanjang)

Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015

5. Ade Cahyo Nugroho

Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017

10 April 2017-10 April 2020

Kep-2/D.03/2018, 4 Januari 2018

6. Rosma Handayani

Direktur Akta No. 24, RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019

14 Oktober 2019 – penutupan RUPS Tahun Buku 2022

Masih dalam proses fit and proper test

Pada tanggal 9 Maret 2020 telah ditandatanganinya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri yang menghasilkan perubahan manajemen yaitu mengangkat Bapak Anton Sukarna dan Ibu Tiwul Widyastuti sebagai Direktur Perseroan, dan memberhentikan dengan hormat Bapak Putu Rahwidhiyasa. Dengan demikian susunan anggota anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

228

Susunan Direksi (Periode 9 Maret 2020 – 16 November 2020)

No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan

Lulus Fit & Proper Test

1. Toni Eko Boy Subari

Direktur Utama

Akta No. 09, RUPS tanggal 9 Maret 2020

2017-2020 9 Maret 2020 - penutupan RUPS Tahun Buku 2023

Kep-20/D.03/2018, 15 Februari 2018

2. Achmad Syafii

Direktur Akta No. 09, RUPS tanggal 9 Maret 2020


Kep-21/D.03/2018, 15 Februari 2018

3. Kusman Yandi


2015 – 2021 9 Maret 2020 - penutupan RUPS Tahun Buku 2023

Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015




Kep-2/D.03/2018, 4 Januari 2018

5. Rosma Handayani


9 Maret 2020 - penutupan RUPS Tahun Buku 2023


6. Anton Sukarna




7. Tiwul Widyastuti




Pada tanggal 17 November 2020 telah ditandatanganinya Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri yang menghasilkan perubahan manajemen, yaitu mengangkat Bapak Hery Gunardi sebagai Direktur Utama, dan memberhentikan dengan hormat Bapak Toni Eko boy Subari. Dengan demikian susunan anggota anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Susunan Direksi (Periode 17 November 2020 – 3 Desember 2020) No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan Lulus Fit & Proper Test

1. Hery Gunardi

Direktur Utama

Akta No. 29, RUPS tanggal 17 November 2020

17 November 2020 – 17 November 2023


2. Achmad Syafii



Kep-21/D.03/2018, 15 Februari 2018

229

No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan Lulus Fit & Proper Test

3. Kusman Yandi



Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015




Kep-2/D.03/2018, 4 Januari 2018

5. Rosma Handayani




6. Anton Sukarna



Kep-130/D.03/2020, 10 September 2020

7. Tiwul Widyastuti



Kep-174/D.03/2020 18 November 2020

Pada tanggal 4 Desember 2020 telah ditandatanganinya Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri yang menghasilkan perubahan manajemen, yaitu membatalkan pengangkatan Ibu Rosma Handayani sebagai Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. Dengan demikian susunan anggota anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Susunan Direksi (Periode 3 Desember 2020 – 31 Desember 2020) No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan Lulus Fit & Proper Test

1. Hery Gunardi

Direktur Utama

Akta No. 29, RUPS tanggal 17 November 2020

17 November 2020 – 17 November 2023


2. Achmad Syafii



Kep-21/D.03/2018, 15 Februari 2018

3. Kusman Yandi



Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015




Kep-2/D.03/2018, 4 Januari 2018

5. Anton Sukarna



Kep-130/D.03/2020 10 September 2020

230

No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan Lulus Fit & Proper Test

6. Tiwul Widyastuti



Kep-174/D.03/2020 18 November 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi, Mandiri Syariah telah mengangkat 2 (empat) pejabat SEVP yaitu:

1. Bapak Wawan Setiawan sebagai SEVP Individual & SME Banking Directorate, sesuai SK Direksi Nomor 22/420-KEP/DIR tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi dan SEVP

2. Bapak Karya Prasetya Budi sebagai SEVP Wholesale Risk Management Directorate, sesuai SK Direksi Nomor 22/420-KEP/DIR tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi dan SEVP.

Riwayat Hidup Singkat Anggota Direksi (Periode Per 31 Desember 2019) Nama Riwayat Hidup Singkat

Hery Gunardi Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Lahir di Bengkulu, 26 Juni 1962. Alumnus Finance and Accounting, University of Oregon, USA, tahun 1991. Perjalanan karir: - Kepala Sub Bagian Sindikasi Hutang, PT Bapindo (1996 – 1998). - Anggota Tim Merger, PT Bank Mandiri (1998 –1999). - Regional Marketing Manager, PT Bank Mandiri (Juli 1999 – Januari 2002). - Dept. Head Bank Assurance & Direktur Project Pendirian PT AXA Mandiri,

PT Bank Mandiri (September 2002 – November 2003). - Direktur PT AXA Mandiri Financial Services (November 2003 – Januari

2006). - Senior Vice President, Group Head PT Bank Mandiri (Januari 2006 – Januari

2009). - President Komisaris PT AXA Mandiri Financial Services (Mei 2006 – Mei

2009). - Executive Vice President, PT Bank Mandiri (Januari 2009 – November

2011). - Komisaris Utama, PT Mandiri Manajemen Investasi (Januari 2009 – 2013) - Executive Vice President, PT Bank Mandiri (Januari 2009 – Januari 2013). - Managing Director Micro & Retail Banking, PT Bank Mandiri (April 2013 –

Januari 2015). - President Komisaris PT AXA Mandiri Financial Services (Mei 2013 – Maret

2015). - Direktur Consumer Banking, PT Bank Mandiri (Maret 2015 – April 2016). - Direktur Distribution, PT Bank Mandiri (April 2016 – Maret 2018). - Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan, PT Bank Mandiri (Maret 2018 – Mei

2019) . - Direktur Bisnis dan Jaringan, PT Bank Mandiri (Mei – Desember 2019). - Direktur consumer & Retail Transaction, PT Bank Mandiri (Desember 2019

– Februari 2020 - Wakil Direktur Utama, PT Bank Mandiri ( Februari – Oktober 2020)

Achmad Syafii Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir Brebes, 2 Januari 1967 Alumnus Fakultas Teknik Informatika dan Komputer, Jurusan Teknik Informatika, STEMIK Budi Luhur, tahun 2009. Meraih gelar Magister

231

Nama Riwayat Hidup Singkat Manajemen Informatika, STEMIK Budi Luhur, tahun 2013 Perjalanan karir: - Clerk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (April 1988). - Senior Clerk di PT Bank Mandiri, Tbk. (Desember 1988-Oktober 1988). - Assistant Manager di PT Bank Mandiri Tbk. (September 2000- Januari

2003). - Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (0oktober 2003). - Senior Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Oktober 2004 –Januari

2006). - Assistant Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Juli 2006 -

Oktober 2007). - Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Oktober 2008). - DH Integration Hub. & Common Application Services di PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk. (Agustus 2012). - DH Integration Hub Common (2012). - DH IT Integration & Core Banking Support di PT Bank Mandiri

(Persero)Tbk. (Januari 2015). - Departement Head Core Banking Support (2015). - Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (November 2015). - Pjs. Group Head IT Application Support (2016).

Kusman Yandi Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir di Dumai 1 Mei 1965. Alumnus Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Riau dan meraih gelar MBA di bidang business administration dari Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Perjalanan karir: - Vice President Commercial Banking Center Manager Area Bekasi (2007). - Vice President Commercial Banking Center Manager Area JakartaKelapa

Gading (2007–2010). - Vice President Commercial Banking Center Manager Area Jakarta Plaza

Mandiri (2010–2013). - Executive Business Office Commercial & Business Banking Bank Mandiri

(2013–2014). - SEVP Wholesale Mandiri Syariah (2014–2015).

Ade Cahyo Nugroho Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 19 Maret 1978. Alumnus Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia tahun 2003 dan meraih gelar MBA tahun 2011 dari Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherland. Perjalanan karir: - Officer Development Program PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003). - Manager General Admin & Support – Finance & Strategy Directorate –

PTBank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2007). - Senior Manager Strategic & Performance Group PT Bank Mandiri(Persero)

Tbk (2007-2010). - Department Head Decision Support Consumer Finance PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk. (2012-2014). - Deputy Director PT Mandiri Tunas Finance (2014- 2015). - Direktur Finance & Strategy PT Mandiri Tunas Finance (2015-2016). - SEVP Finance & Strategy di PT Bank Syariah Mandiri (2016 – 2017).

Anton Sukarna Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir di Bandung, 24 November 1970. Alumnus Fakultas Sosial Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor, tahun 1994.

232

Nama Riwayat Hidup Singkat

Perjalanan karir: - Section Head PT. Charoen Pokphand Indonesia (1994-1997). - Account Officer Pembiayaan dan Investasi PT. Bank Syariah Mandiri (1999-

2002) - Kepala Cabang KC Tasikmalaya PT Bank Syariah Mandiri (2003-2004). - Kepala Cabang KC Cirebon PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk (2004 –

2005). - Kepala Cabang KC Kelapa Gading PT Bank Syariah Mandiri (2007– 2008). - Kepala Cabang KC Depok PT Bank Syariah Mandiri (2008– 2011). - Wakadiv Pembiayaan Konsumer PT Bank Syariah Mandiri (2011-2012). - Group Head Commercial Banking PT Bank Syariah Mandiri (2015-2016). - Region Head Kanwil VII Indonesia Timur PT Bank Syariah Mandiri (2016-

2018) - Region Head Kanwil III Jakarta PT Bank Syariah Mandiri (2018-2019) - SEVP Distribution & Service PT Bank Syariah Mandiri (2019) - SEVP Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020)

Tiwul Widyastuti Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir di Wonogiri, 4 April 1966. Alumnus Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Stiper, tahun 1989, dan meraih Magister Manajemen dari STIM Prasetya Mulya tahun 2001. Perjalanan karir: - Analis Perkreditan, PT Bank Dagang Negara (1990-1992). - Asisten Account Officer Kredit, PT Bank Dagang Negara (1992-1995) - Account Manager Koorporasi, PT Bank Dagang Negara (1995-1999) - Senior Credit Risk Management Corporate Credit I, PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk, (1999-2005) - Dept. Head Multi Industri I, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (2006-2010) - Executive Credit Officer Risk Management, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,

(2011-2015) - Group Head Corporate Risk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (2015-2018) - Komisaris PT Usaha Gedung Mandiri (2017-2020) - Group Head Commercial Risk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (2018-2020)

Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali

Selama tahun 2020, Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan keuangan baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali serta hubungan kepengurusan dengan perusahaan lain.

Nama

Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan Hubungan Dewan Direksi Pemegang Dewan Direksi Pemegang Kepengurusan Komisaris Saham Komisaris Saham dengan

Pengendali Pengendali perusahaan lain

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Hery Gunardi - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √

Achmad Syafii - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √

Kusman Yandi - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √

Ade Cahyo Nugroho

- √ - √ - √ - √ - √ - √ - √

233

Anton Sukarna - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √

Tiwul Widyastuti - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √

Kepemilikan Saham

Selama tahun 2020, Direksi tidak memiliki saham di PT Bank Syariah Mandiri, di Bank Lain dan di Perusahaan lain. Anggota berasal dari Direksi pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan afiliasi Mandiri Syariah dan atau Pemegang Saham Pengendali.

Nama

Jabatan

Saham di Mandiri Syariah

Saham di Bank lain

Saham di Perusahaan Lain

Hery Gunardi Direktur Utama Nihil Nihil Nihil Achmad Syafii Direktur Nihil Nihil Nihil Kusman Yandi Direktur Nihil Nihil Nihil Ade Cahyo Nugroho Direktur Nihil Nihil Nihil Anton Sukarna Direktur Nihil Nihil Nihil Tiwul Widyastuti Direktur Nihil Nihil Nihil

Rangkap Jabatan anggota Direksi pada perusahaan atau lembaga lain

Selama tahun 2020 tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang direkomendasikan DSN-MUI yang berada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bertugas mengawasi agar produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah serta memastikan implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Secara garis besar Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Mandiri Syariah periode 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020

No Nama Jabatan Dasar Hukum Tanggal Efektif

1 Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH

Ketua Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019

22 Oktober 2019

234

2 Dr. H. Oni Sahroni, MA

Anggota Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019

22 Oktober 2019

3 Dr. Hj. Siti Ma’rifah, MM, MH, MA

Anggota Akta No. 24 tanggal 13 November 2019

22 Oktober 2019

Riwayat Hidup Singkat Dewan Pengawas Syariah

Nama Riwayat Hidup Singkat Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH Ketua

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 3 Mei 1967 Pengalaman Kerja Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah, beliau pernah menjabat sebagai: a. Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI, b. Dosen S-2 Program PSTTI Universitas Indonesia, c. Dosen S-2 Program IEF Universitas Trisakti, d. Supervisor dan advisor di beberapa institusi keuangan/non

keuangan Islam, e. Penulis Buku, f. Ketua Umum Al- Washiyyah Foundation.

Pendidikan dan Pelatihan a. Meraih gelar Sarjana (SI) di IAIN Jakarta, Fakultas Syariah pada

tahun 1991, b. Meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di IPWI

Jakarta pada tahun 1999 c. Meraih gelar Magister (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute

at Business Law & Legal Management (IBLAM) Jakarta pada tahun 2003.

d. Meraih gelar Doktor (S3) di Universitas Trisakti dalam bidang Islamic Economic and Finance pada tahun 2014.

Dasar Pengangkatan Pertama kali: Akta No. 24 tanggal 8 September 1999 Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008 Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 Akta No. 07 tanggal 5 April 2016 Akta No. 55, tanggal 22 Oktober 2019 Periode Jabatan: 27 Maret 2019 - 27 Maret 2022

Dr. H. Oni Sahroni, MA (Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK)

Warga Negara Indonesia, lahir di Serang, 26 November 1975 Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah, beliau pernah menjabat sebagai:

a. Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, b. Anggota DPS PT Adira Dinamika Multi FinanceTbk (UUS), c. Anggota DPS PT BNP Paribas Investment Partners, d. Anggota DPS PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, e. Anggota DPS PT Bank Maybank Indonesia Tbk (UUS), f. Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI,

235

Nama Riwayat Hidup Singkat g. Tenaga Ahli Syariah International Shariah Research Academy for

Islamic Finance (ISRA) – Bank Negara Malaysia, h. Direktur SEBI Islamic Business & Economics Research Center

(SIBER-C), Pendidikan dan Pelatihan

a. Meraih gelar Sarjana Lisence (SI) di Universitas Al-Azhar Kairo, Jurusan Syariah Islamiah, Fakultas Syariah dan Qanun pada tahun 2000

b. Meraih gelar Magister (S2) di Universitas Al-Azhar Kairo, Jurusan Fiqh Muqaran, Fakultas Syariah dan Qanun pada tahun 2005

c. Meraih gelar Doktor (S3) di Universitas Al-Azhar Kairo, Jurusan Fiqh Muqaran, Fakultas Syariah dan Qanun

Dasar Pengangkatan: Akta No. 55, tanggal 22 Oktober 2019 Periode Jabatan: 22 Oktober 2019 – 22 Oktober 2022

Dr. Hj. Siti Ma’rifah,

MM, MH, MA (Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK)

Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 12 Mei 1967 Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah, beliau pernah menjabat sebagai: a. Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia, b. Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI, c. Rektor Tazkia University College of Islamic Economics, d. Global Shariah Advisor di Dubai, e. Komite Ahli Perbankan Syariah Kuala Lumpur dan Bank Indonesia. f. Anggota Komite Ekonomi Nasional, dan g. KomiteEkonomi dan Industri Nasional.

Pendidikan dan Pelatihan

a. Meraih gelar Sarjana (SI) di STAISA, Jurusan Tarbiyah pada tahun 1990

b. Meraih Sarjana (S1) di Universitas Krisna Dwipayana, Jurusan Hukum pada tahun 1999

c. Meraih gelar Magister (S2) di Unitama Jagakarsa, JurusanManajemenPemasaran pada tahun 2010

d. Magister (S2) UNKRIS, Jurusan Hukum pada tahun 2020 e. Meraih gelar Doktor (S3) di Universitas Krisnadwipayana, Jurusan

Ilmu Hukum pada tahun 2020

Dasar Pengangkatan:

Akta No. 24, tanggal 13 Nopember 2019

Periode Jabatan:

22 Oktober 2019 – 22 Oktober 2022

236

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Setiap anggota DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya tidak terdapat anggota DPS yang melakukan rangkap jabatan pada lembaga perbankan lainnya. Rangkap jabatan DPS tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan independensi DPS, serta penghindaran terjadinya conflict of interest.

No Nama Rangkap Jabatan

1 Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH

a. Anggota DPS PT Asuransi Manulife (asuransi). b. Anggota DPS PT Asuransi Allianz Syariah (asuransi). c. Ketua DPS PT BRIngin Life Syariah. d. Anggota DPS UUS BTN Syariah (perbankan).

2 Dr. H. Oni Sahroni, MA a. Ketua DPS Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia b. Anggota DPS PT BNP Paribas Investment Partners. c. Anggota DPS PT Adira Dinamika Multifinance.

3 Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA

a. Anggota DPS PT Panin Dai-chi Life b. Anggota DPS PT Jiwa Central Asia Raya c. Anggota DPS Reasuransi Nasional Indonesia d. Anggota DPS Toyota Astra Financial Services

Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

2. Menilai dan memastikan pemenuhan aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.

3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia produk baru bank yang belum ada fatwanya.

5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.

6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangkurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

8. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, selama tahun 2020 DPS melaksanakan 8 kali rapat yang dihadiri secara fisik oleh DPS, seperti tersaji pada tabel di bawah ini:

237

Rapat


Dr. H. Mohamad Hidayat,

MBA, MH

Dr. H. Oni Sahroni, MA

Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH

Jumlah Kehadiran Dalam Rapat

25 25 25 25

Adapun agenda yang dibahas pada beberapa kali penyelenggaraan rapat selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Opini DPS perihal Blokir Sebagian Fasilitas Pembiayaan Murabahah (Sinking Fund) sebagai Upaya Mitigasi Selama Proses Mutasi Payrol

2. Permohonan Opini DPS perihal Penunjukan BSM sebagai Bank Pembayar oleh LPS untuk Bank Syariah yang Dicabut Izin Usahanya

3. Permohonan Opini DPS perihal Skema Akad dlm Rangka Take Over dari Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)

4. Permohonan Opini DPS perihal Penempatan Dana Valas BSM pada Instrumen dan Produk Bank Syariah di Luar Negeri

5. Permohonan Opini DPS perihal Skema Asset Purchase Portofolio Kredit Bank Mandiri kepada BSM dalam Implementasi Qanun Aceh

6. Permohonan Opini DPS perihal Tabungan Emas Mandiri Syariah 7. Permohonan Opini DPS perihal Penggunaan Virtual Private Cloud (Mandiri Cloud) oleh BSM 8. Permohonan Opini DPS perihal POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 9. Permohonan Opini DPS perihal Layanan Card with One Time Password (OTP) 10. Permohonan Opini DPS perihal Skema Pembiayaan Kembali (Refinancing) Syariah dgn Akad

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) 11. Permohonan Opini DPS perihal Produk Pembiayaan dengan SK Pensiun sebagai Jaminan 12. Permohonan Opini DPS perihal Sinergi Perbankan sesuai POJK No. 28/POJK.03/2019 13. Permohonan Opini DPS perihal Produk Tabungan Bisnis Mandiri Syariah 14. Permohonan Opini DPS perihal Digital Value Chain Financing 15. Penegasan Dewan Pengawas Syariah atas Opini Nomor 22/06/DPS/III/2020 tentang Produk

Tabungan Emas Mandiri Syariah 16. Penanggung Jawab Syariah di Bank Kustodian 17. Pembahasan Action Plan Bank atas Temuan Uji Petik DPS dan Pengawasan Syariah (Uji

Petik) Online 18. Penegasan Dewan Pengawas Syariah tentang Perpanjangan Waktu Penerapan Blokir

Sebagian Fasilitas Pembiayaan Murabahah (Sinking Fund) sebagai Upaya Mitigasi selama Proses Mutasi Payroll

19. Opini DPS ttg PMK No. 65/PMK.05/2020 yang Disempurnakan dengan PMK No. 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Margin untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

20. Permohonan Opini DPS perihal Layanan Syariah Point 21. Permohonan Opini DPS perihal Produk Paylater melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM)

238

22. Permohonan Opini DPS perihal Tambahan Fitur Cetak dan Tarik Emas pada Tabungan Emas (sebagai Penyempurnaan Opini DPS No. 2206DPSIII2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Tabungan Emas Mandiri Syariah

23. Permohonan Opini DPS perihal Layanan Mandiri Debit OnLine (MSDO) 24. Permohonan Opini DPS perihal Pembukaan Deposito dan Tabungan Autosave melalui

Mandiri Syariah Mobile (MSM) 25. Permohonan Opini DPS perihal Penangguhan Pembayaran Bagi Hasil dalam Akad

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Refinancing

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS

Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan melakukan:

a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

Pada beberapa kali pelaksanaan uji petik, DPS Mandiri Syariah melakukan koordinasi dengan unit kerja Internal Audit dan Compliance untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap cabang tertentu, sebelum uji petik itu sendiri dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar DPS sudah memiliki informasi yang utuh atas suatu cabang, sehingga lebih fokus pada saat pelaksanaan uji petik.

b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan. Pada setiap awal tahun, DPS Mandiri Syariah melakukan rapat internal DPS untuk menentukan beberapa cabang yang akan diuji petik.

c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan DPS Mandiri Syariah adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek syariah/sharia compliance. Antara lain;

1) kesesuaian akad yang digunakan, 2) terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan, 3) pemeriksaan terhadap SP3, Nota Analisa Pembiayaan (SAP), Akad dan Akta

Notaris.

d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;

e. Melakukan review terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah;

f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mandiri Syariah dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan Mandiri Syariah oleh KAP.

g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan ini memuat dokumentasi kegiatan DPS yang disusun secara semesteran. Yang memuat, antara lain:

239

1) Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN- MUI, review sistem dan prosedur produk baru.

2) Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Bentuk pengawasan berupa; analisis Laporan Hasil Audit Intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, review terhadap Standar Prosedur Operasional (SOP) terkait aspek Syariah.

3) Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Dengan menyajikan data berupa: Jumlah Prosedur (Surat Edaran), Data Pembiayaan serta opini DPS atas produk baru Bank. Pada tahun 2020 DPS telah mengeluarkan 22 Opini Syariah, adapun opini yang dikeluarkan DPS dengan rincian sebagai berikut:

No Opini Tentang

1 No. 22/01/DPS/I/2020, 22 Januari 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Penerapan Blokir Sebagian Fasilitas Pembiayaan Murabahah (Sinking Fund) sebagai Upaya Mitigasi Selama Proses Mutasi Payroll

2 No. 22/02/DPS/V/2020, 20 Februari 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Penunjukan BSM sebagai Bank Pembayar oleh LPS untuk Bank Syariah yang Dicabut Izin Usahanya

3 No. 22/03/DPS/V/2020, 20 Februari 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Skema Akad dalam Rangka Take Over dari Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)

4 No. 22/04/DPS/III/2020, 11 Maret 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Penempatan Dana Valas BSM pada Instrumen dan Produk Bank Syariah di Luar Negeri

5 No. 22/05/DPS/III/2020, 11 Maret 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Skema Asset Purchase Portofolio Kredit Bank Mandiri kpd BSM dalam Implementasi Qanun Aceh

6 No. 22/06/DPS/III/2020, 11 Maret 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Tabungan Emas Mandiri Syariah

7 No. 22/07/DPS/III/2020, 11 Maret 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Penggunaan Virtual Private Cloud (Mandiri Cloud) oleh BSM

8 No. 22/08/DPS/IV/2020, 16 April 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang perihal POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

9 No. 22/09/DPS/IV/2020, 16 April 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Layanan Card with One Time Password (OTP)

240

No Opini Tentang

10 No. 22/10/DPS/IV/2020, 16 April 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Skema Pembiayaan Kembali (Refinancing) Syariah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

11 No. 22/11/DPS/IV/2020, 16 April 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Produk Pembiayaan dengan SK Pensiun sebagai Jaminan

12 No. 22/12/DPS/V/2020, 18 Mei 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Sinergi Perbankan sesuai POJK No. 28/POJK.03/2019

13 No. 22/13/DPS/V/2020, 18 Mei 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Produk Tabungan Bisnis Mandiri Syariah

14 No. 22/14/DPS/V/2020, 18 Mei 2020

Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Digital Value Chain Financing

15 No. 22/13/DPS/VII/2020, 20 Juli 2020

Opini DPS ttg PMK No. 65/PMK.05/2020 yang Disempurnakan dengan PMK No. 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Margin untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

16 No. 22/17/DPS/VII/2020, 31 Agustus 2020

Opini DPS tentang Layanan Syariah Point

17 No. 22/18/DPS/IX/2020, 30 September 2020

Opini DPS tentang Produk Paylater melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM)

18 No. 22/19/DPS/IX/2020, 30 September 2020

Opini DPS tentang Tambahan Fitur Cetak dan Tarik Emas pada Tabungan Emas (sebagai Penyempurnaan Opini DPS No. 22/06/DPS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Tabungan Emas Mandiri Syariah

19 22/20/DPS/IX/2020, 30 September 2020

Opini DPS tentang Layanan Mandiri Debit OnLine (MSDO)

20 22/21/DPS/IX-2020, 30 September 2020

Opini DPS tentang Pembukaan Deposito dan Tabungan Autosave melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM)

21 22/22/DPS/XI/2020, 30 November 2020

Opini DPS tentang Penangguhan Pembayaran Bagi Hasil dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Refinancing

22 22/23/DPS/XI/2020, 30 November 2020

Opini DPS tentang Pengenaan Biaya Penjadwalan Kembali (Reschedule) atas Pembiayaan Murabahah kepada Nasabah yang Terdampak Covid-19

241

4) Metodologi dan teknik pengambilan uji sampel pemeriksaan

Pada tahun 2020 DPS telah melakukan uji petik/pengawasan langsung sebanyak 16 (enam belas) kali dengan rincian 14 (empat belas) Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu dan 1 (satu) Kantor Area Mandiri Syariah yaitu:

No Tanggal Unit Kerja

1 4-6 Februari 2020 Area Jambi

2 12-14 Februari 2020 KC Mataram

3 3-5 Maret 2020 KCP Magelang

4 18-20 Maret 2020 KC Kendari

5 19 Juni 2020 KC Hasanudin

6 24 Juni 2020 KC Thamrin

7 29 Juni 2020 KC Mayestik

8 16 Juli 2020 KC Warung Buncit

9 24 Juli 2020 KC Bekasi

10 13 Agustus 2020 KC Depok

11 19 Agustus 2020 KC Tangerang

12 19 Agustus 2020 KC Bintaro

13 19 Agustus 2020 KC Ciputat

14 7 Oktober 2020 KC Serang

15 13 November 2020 KC Cilegon

16 4 Desember 2020 KC Kebon Jeruk

Dengan konsentrasi uji petik yaitu dokumen transaksi pendanaan, pembiayaan dengan dengan basis akad: (1) Murabahah. (2) Mudharabah. (3) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah. (4) Ijarah. (5) Pembiayaan skemaTake Over (6) Pembiayaan skema Refinancing (7) Pembiayaan kepada koperasi

Guna melengkapi proses pemeriksaan, DPS juga meminta dan mempelajari hasil temuan Internal Audit Group (IAG) dari masing-masing Kantor Cabang yang diuji petik sebagai bahan penilaian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan ketentuan syariah

h. Meningkatkan Pemahaman Praktek Perbankan Syariah

Hal penting lainnya adalah pada saat melakukan Uji Petik DPS Mandiri Syariah

242

melakukan dialog dengan pimpinan dan jajaran pegawai cabang, untuk menganalisa lebih dalam kendala- kendala bisnis dan operasional cabang yang berkaitan dengan aspek syariah sehingga dapat dipastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain itu DPS juga memberikan arahan dan penguatan materi “Akad dan Produk Perbankan Syariah” kepada staf cabang, dengan mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab keluhan sekaligus menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah.

Hal ini dimaksudkan agar semua pejabat cabang memahami dan mengenali kembali skema produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. Sehingga harapannya dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek syariah terpenuhi.

Untuk menunjang semua pencapaian di atas, DPS secara moral spiritual memiliki kewajiban untuk menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua pejabat dan pegawai cabang agar senantiasa mengedepankan akhlak/etika islami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah Perusahaan. Keseluruhan temuan hasil uji petik langsung pada kantor cabang telah disampaikan kepada Direksi atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki guna memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

KOMITE KOMITE KOMISARIS

Untuk Memaksimalkan tugas Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris berpedoman pada PBI No. 11/33/PBI/2009. Keberadaan komite sebagai organ Dewan Komisaris bertujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi nilai-nilai dasar yang wajib dipertahankan tiap anggota komite agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Komite Audit

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain telah pula mengatur kegiatan Komite Audit. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Komite Audit untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Audit di PT Bank Syariah Mandiri dilengkapi dengan pengesahan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 20 Mei 2005 yang menjadi pedoman utama dan acuan pelaksanaan kerja bagi para anggota Komite Audit, yang mana telah diperbaharui pada tanggal 08 Februari 2011, dan terakhir diperbaharui tanggal 4 Desember 2014 dan ditetapkan dalam SKB Dewan Komisaris dan Direksi No.17/001-SKB/KOM.DIR tanggal 09 Maret 2015 mengenai Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Mandiri Syariah.

243

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Syariah No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 telah ditetapkan Revisi Pedoman dan Tata Tertib (Charter) Komite Audit, sebagai acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (Internal Control System), efektivitas pemeriksaan oleh intern dan ekstern auditor, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit agar dapat membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang berterkaitan dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern efektifitas atas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektifitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Komite Audit wajib memiliki:

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik serta mampu berkomunikasi dengan baik

2. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi

3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait usaha perbankan

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait usaha perbankan

5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit, dengan ini disampaikan Laporan Komite Audit PT Mandiri Syariah selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

a. Independensi Anggota Komite Audit Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberi pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas dan pemberian saran, seluruh anggota Komite Audit memiliki latar belakang keuangan dan/atau akuntansi. Dengan demikian seluruh persyaratan independensi anggota Komite Audit yang sesuai dengan peraturan dan kaidah praktik terbaik GCG telah dipenuhi

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana diatur dalam Charter Komite Audit dimaksud, selama Tahun 2019 Komite Audit telah secara proaktif menyelenggarakan rapat-rapat Komite Audit dengan berbagai tema pembahasan terkait kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank maupun melakukan kajian on site/observasi ke lapangan untuk melihat langsung kegiatan bisnis dan/atau operasional di Cabang-Cabang, serta menghadiri Rapat Dewan Komisaris & Direksi & DPS (Rakomdir/Ragab), Rapat Komite Pemantau Risiko dan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi.

244

Sesuai Charter Komite Audit yang disusun dengan mengacu pada PBI No. 11/33/PBI/2009, Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern (internal control system) termasuk kecukupan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komite melakukan evaluasi terhadap: a) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi/unit audit intern. b) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau

rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, Auditor intern dan/atau Auditor ekstern.

2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit oleh fungsi/unit audit intern terhadap penerapan sistem pengendalian intern pada setiap jenjang, unit kerja, produk, aktivitas dan/atau transaksi sesuai best practices dan/atau ketentuan yang berlaku.

3) Mempelajari dan memastikan bahwa proses pemilihan Kantor Akuntan Publik telah dilaksanakan sesuai prosedur dan/atau ketentuan yang berlaku.

4) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

5) Melakukan koordinasi dengan pihak intern Bank dan ekstern, termasuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

6) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.

7) Menelaah laporan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank.

c. Susunan dan Riwayat Hidup Anggota Komite Audit Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Mandiri berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (salah satunya menjabat sebagai Ketua), dan 2 (dua) orang anggota berasal dari pihak independen di luar bank, dengan susunan seperti tercantum pada tabel di bawah ini: Susunan Komite Audit sebagai berikut:

Nama Jabatan Keterangan Keahlian

Bangun Sarwito Kusmulyono*

Ketua Komisaris Independen

Bisnis Manajemen Perbankan

Mulya Effendi Siregar Anggota Komisaris Utama/Komisaris Independen

Ekonomi Perbankan

M. Kapitra Ampera** Anggota Komisaris Independen

Hukum

Bambang Widianto*** Anggota Komisaris Independen

Ekonomi Perbankan SDM

Suyanto**** Anggota Komisaris Independen

Manajemen

245

M. Arief Rosyid Hasan****

Anggota Komisaris Independen

Kesehatan

M. Arifin Firdaus***** Anggota Komisaris Hukum Perbankan

Masduki Baidlowi******


Sastra Arab Pemerintahan

Djoko Seno Adji Anggota Pihak Independen Akuntansi Perbankan

M. Zacky Thayib

Anggota Pihak Independen

− Akuntansi Manajemen

* Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020. ** Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020. *** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020. ****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April 2020. *****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020. ******Mulai menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

Riwayat Hidup Singkat Komite Audit Profil Komite Audit per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan

Bangun Sarwito Kusmulyono Ketua Komite Audit

Ada pada bagian Dewan Komisaris

Mulya Effendi Siregar Anggota Komite Audit


Suyanto Anggota Komite Audit


M. Arief Rosyid Hasan Anggota Komite Audit


Masduki Baidlowi Anggota Komite Audit


Djoko Seno Adji, Anggota

Lahir di Bogor, Jawa Barat, 27 Mei 1959. Pendidikan: Akademi Akuntansi Indonesia Jakarta (D3), Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (S1 - Extention). Sertifikasi yang dimiliki:

- Qualified Internal Auditor (QIA), - Sertifikasi Kompentensi Level I pada Bidang Manajemen

246

Nama Jabatan Risiko Perbankan

- Sertifikasi Kompentensi Auditor (Level Senior Auditor). Pengalaman kerja:

- Pegawai Bank Exim Cabang Jakarta Gambir (1981-1988), - Internal Auditor Bank Exim (1989-1999), - Internal Auditor Bank Mandiri (2000-2015).

Training/ workshop yang pernah diikuti, antara lain: - Technical Skill Computer Audit, - Managing Credit Administration, - Training KYC – AML & Auditing, - Corporate Banking for Internal Audit, - Pendidikan dan Pelatihan Komunikasi dan Psikologi Audit, - Simposium Nasional Akuntansi, - Fraud Investigation, dan lain lain.

Periode Jabatan:

- Periode I : 1 Juli 2016 - 1 Juli 2017 - Periode II : 1 Juli 2017 - 1 Juli 2018 - Periode III : 1 Juli 2018 - 1 Juli 2019 - Periode IV : 1 Juli 2019 – 1 Juli 2020 - Periode V : 1 Juli 2020 – 31 Desember 2020

M. Zacky Thayib, Anggota

Lahir di Bandung pada tanggal 31 Oktober 1963.

Pendidikan : Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran (1986), Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (1998)

Kursus/Pelatihan yang pernah diikuti antara lain : - Qualified Internal Auditor (QIA) dari Yayasan Pendidikan

Internal Audit (YPIA) - Certified Fraud Examiner (CFE) dari Associations of Certified

Fraud Examiner (ACFE) - Sertifikasi Manajemen Risiko level 3 dari Bankers Association

for Risk Management (BARA) - Sertifikasi Kepatuhan level 2 dari Forum Komunikasi Direktur

Kepatuhan Perbankan (FK DKP) Pengalaman Kerja:

- Pegawai Pimpinan Bank Exim di Biro Kredit Jangka Pendek & Menengah (1990 s.d. 1993)

- Pegawai Pimpinan Cabang Bank Exim Imam Bonjol (1994 s.d. 1996)

- Pegawai Pimpinan Biro Pengawasan (1996 s.d. 1998) - Investigator Bank Mandiri (1998 s.d 2006) - Regional Internal Control Head (RICH) Bank Mandiri Region 3

Jakarta Kota (2006 s.d 2008) - Regional Internal Control Head (RICH) Bank Mandiri Region 9

Banjarmasin (2008 s.d 2010) - Department Head Internal Audit Bank Mandiri 2010 s.d.

2015)

247

Nama Jabatan - Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Region

1 Medan (2015 s.d 2017) - Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Region

4 Jakarta Thamrin (2017 s.d 2018) - Learning Consultant (LC) Mandiri Universty Group (2018 s.d.

2019) Periode Jabatan : 7 Januari 2020 - 7 Januari 2021

Rangkap Jabatan Anggota Komite 1) Tidak terdapat anggota Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai Direksi PT

Bank Syariah Mandiri. 2) Ketua Komite Audit merangkap sebagai Anggota pada Komite Pemantau Risiko dan

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. 3) Anggota Komite Audit dari Pihak Independen atas nama Bpk. Kayim Hanuri

merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Hubungan Keluarga, Keuangan dan Kepengurusan serta Kepemilikan Saham Anggota Komite Audit

Setiap anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya.

Nama

Hubungan Keluarga dengan

Hubungan Keuangan

dengan

Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada

Perusahaan lain

Dewan Komisaris

Direksi Komite Lainnya

Dewan Komisaris


Dewan Komisaris


Bangun Sarwito Kusmulyono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mulya E Siregar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M. Kapitra Ampera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bambang Widianto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suyanto -

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

M. Arifin Firdaus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Masduki Baidlowi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Djoko Seno Adji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M. Zacky Thayib

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248

Laporan Kerja Komite Audit Selama Tahun 2020, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit Sejak bulan Januari s/d Desember 2020 telah dilakukan 24 (dua puluh empat) kali Rapat Komite Audit sebagai berikut:

No. Tanggal Rapat

Agenda Rapat Peserta Rapat

1 09 Januari

2020

Realisasi Hasil Pemeriksaan Internal Audit Group (IAG) Periode September sampai dengan November 2019.

Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto M. Kapitra Ampera Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

2 09 Januari

2020

Progress Pengembangan Information Technology (Termasuk Digital Banking).

Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto M. Kapitra Ampera Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

3 13 Januari

2020

Clearance Meeting Audit Laporan Keuangan Mandiri Syariah 31 Desember 2019.

Mulya Effendi Siregar M. Kapitra Ampera Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

4 22 Januari

2020 Annual Audit Plan 2020.

Mulya Effendi Siregar M. Kapitra Ampera Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

5 04 Maret

2020

Laporan Realisasi Audit dan Top Letters IAG periode Desember 2019 -Januari 2020.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Djoko Seno Adji

6 09 April

2020 Progress Pengembangan Information Technology (IT).

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang Widianto

249

Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

7 23 April

2020 Hasil Audit Februari - Maret 2020.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

8 23 April

2020 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Biaya terhadap Covid.


9 06 Mei 2020 Progress PAB 2019-2020.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang Widianto Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

10 06 Mei 2020 Pengelolaan Likuiditas Mandiri Syariah.


250

11 04 Juni 2020 Progress implementasi strategi Sustainable Finance (SF).


12 18 Juni 2020 Entrance Meeting PwC.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

13 18 Juni 2020 Kick Off QAR Deloitte.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

14 25 Juni 2020 Hasil Audit April-Mei 2020.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang Widianto Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

15 30 Juli 2020 Progress Pengembangan Information Technology.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang

251

Widianto Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

16 06 Agustus

2020 Audit PwC


17 12 Agustus

2020 Progress Implementasi Sustainable Finance


18 18 Agustus

2020 Hasil QAR Fungsi Audit Intern oleh Deloitte.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang Widianto Suyanto M. Arief Rosyid Hasan Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

19 27 Agustus

2020 Progress Hasil Realisasi Audit Juni – Juli 2020.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan

252

M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

20 24

September 2020

Penaganan APU PPT, Legal, dan Syariah Issuess di Mandiri Syariah.


21 05

November 2020

Pelaksanaan Sustainable Finance Q3 2020.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Masduki Baidlowi Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

22 12

November 2020

Laporan Hasil Realisasi Audit Agustus - September 2020.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Masduki Baidlowi Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

23 26

November 2020

Manajemen Risiko Informasi Teknologi.


253

24 23

Desember 2020

Hasil Audit Laporan Keuangan Mandiri Syariah 2020 oleh PWC.

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan Masduki Baidlowi Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

Frekuensi Dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat Komite Audit sebanyak 24 (dua puluh empat) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama Jabatan Total Rapat

Jumlah Rapat

Persentase

Bangun Sarwito Kusmulyono*

Ketua 19 19 100%

Mulya Effendi Siregar Anggota 24 24 100%

M. Kapitra Ampera** Anggota 5 4 80%

Bambang Widianto*** Anggota 20 7 35%

Suyanto**** Anggota 19 18 95%


Anggota 19 18 95%

M. Arifin Firdaus***** Anggota 18 14 78%

Masduki Baidlowi****** Anggota 4 3 75%

Djoko Seno Adji Anggota 24 24 100%

M. Zacky Thayib Anggota 24 23 96%

* Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020. ** Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020. *** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020. ****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April 2020. *****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020. ******Mulai menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

254

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan melalui Kajian, Laporan dan Usulan dengan rincian sebagai berikut:

No. Pembahasan 1 Laporan Kegiatan Komite Audit Periode Januari-Desember 2019. 2 Review atas Laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31

Desember 2019. 3 Laporan Hasil Pemeriksaan KAP PWC Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal

31 Desember 2019. 4 Rekomendasi Usulan Penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun Buku 2020.

5 Hasil Review atas Penyampaian Surat BPK-RI Terkait Pemantauan Pelaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Pada PT Bank Syariah Mandiri.

6 Hasil Penelaahan atas Laporan Keuangan Publikasi PT PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Desember 2019.

7 Review terhadap Permohonan Persetujuan Pembelian Tanah dan Bangunan Untuk Kantor Wilayah Bandung dan Surabaya.

8 Review Hasil Negosiasi Tambahan Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Tahun Buku 2020.

9 Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 29 Februari 2020.

10 Rekomendasi Usulan Penunjukan Konsultan Pelaksana Jasa Konsultasi Untuk Telaah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Kaji Ulang Fungsi Audit Intern Bank Syariah Mandiri Sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019 Pada Tahun 2020.

11 Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode Desember 2019 dan Januari 2020.

12 Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode Februari 2020.

13 Review atas Laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Maret 2020.

14 Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode Maret 2020.

15 Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 30 April 2020.

16 Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode April 2020.

17 Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Mei 2020.

18 Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode Mei 2020.

19 Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 30 Juni 2020.

20 Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode Juni 2020.

21 Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Juli

255

2020. 22 Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31

Agustus 2020. 23

Hasil Penelaahan Atas Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Syariah Mandiri Posisi 30 Juni 2020

24 Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode Juli 2020

25 Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode Agustus 2020

26 Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 30 September 2020.

27 Review Hasil Negosiasi Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Tahun Buku 2020

28 Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode September 2020

29 Hasil Penelaahan Atas Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Syariah Mandiri Posisi 30 September 2020

30 Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Oktober 2020.

31 Usulan Atas Permohonan Masukan dan Ekspektasi Dewan Komisaris Dalam Rangka Penyusunan Annual Audit Plan (AAP) Tahun 2021.

32 Monitoring dan Tindaklanjut atas Kasus Fraud Periode Triwulan III 2020 33 Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode

Oktober 2020 34 Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 30

November 2020.

Rapat Dengan Dewan Komisaris dan RakomDir, Rapat Komite Pemantau Risiko Di samping itu, Komite Audit juga mengikuti berbagai macam rapat yaitu Rapat Dewan Komisaris (Rakom) sebanyak 17 (tujuh belas) kali, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan SEVP (Rakomdir) sebanyak 13 (tiga belas) kali, Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan SEVP (Ragab) sebanyak 2 (dua) kali dan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali. Dengan demikian jumlah rapat keseluruhan yang dihadiri Komite Pemantau Audit sebanyak 104 (seratus empat) kali dengan agenda pembahasan Evaluasi kinerja PT Mandiri Syariah per bulan, Action Plan, dan isu-isu Strategis Lainnya.

Rapat Komite Remunerasi Dari total 7 (tujuh) agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan pada tahun 2020, Komite Audit telah mengikuti keseluruhan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dengan agenda, sebagai berikut :

a) Materi RUPST Mandiri Syariah Tahun Buku 2019; b) Penggantian Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; c) Penggantian Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; d) Penggantian Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; e) Penggantian Pengurus PT Bank Syariah Mandiri;

256

f) Pembatalan Pengangkatan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; g) Pengunduran Diri Pengurus PT Bank Syariah Mandiri

Pengembangan Kompetensi Komite Audit. Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya serta meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit mengikuti Program Pelatihan baik secara formal maupun secara informal. Adapun pelatihan yang dikuti oleh Komite Audit pada tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:

No Judul Pelatihan

Penyelenggara

1 Sosialisasi Core Value AKHLAK Bank Syariah Mandiri

2 Sosialisasi Hukum tentang Penyuapan, Gratifikasi dan tindak pidana korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi

3 Menyambut Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) 2020 di PT Bank Syariah Mandiri

PPATK

Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Umum Syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri telah membentuk Komite Pemantau Risiko (KPR) untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Mandiri Syariah No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 telah ditetapkan Revisi Pedoman dan Tata Tertib (Charter) KPR, sebagai acuan KPR dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan Manajemen Risiko di Mandiri Syariah.

Komite Pemantau Risiko, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Komite Pemantau Risiko memiliki peran dalam pemantauan dan pengkajian atas kebijakan pengelolaan risiko dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara menyeluruh. Anggota Komite Pemantau Risiko adalah para profesional yang memiliki kompetensi cukup dibidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Para profesional ini tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya. Komite Pemantau Risiko senantiasa mengedepankanindependensi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris.

Latar belakang para anggota Komite Pemantau Risiko beragam, yakni manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan/keuangan dan akuntansi dan dimaksud untuk menjamin kualitas rekomendasi serta menjadi narasumber perbaikan pelaksanaan manajemen risiko Bank. Mandiri Syariah telah menetapkan acuan Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan Manajemen Risiko di Mandiri Syariah.

257

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab KPR sebagaimana diatur dalam Charter Komite Pemantau Risiko dimaksud, selama periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019, Komite Pemantau Risiko(KPR) telah secara proaktif menyelenggarakan rapat-rapat dengan berbagai tema pembahasan terkait kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank maupun melakukan kajian– kajian (review) secara on desk atau secara on site (observasi) ke lapangan untuk melihat langsung kegiatan bisnis dan/atau operasional di Cabang-Cabang, serta menghadiri Rapat Dewan Komisaris & Direksi & DPS (Rakomdir/Ragab), Rapat Komite Audit dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, KPR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, dalam rangka melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan Manajemen Risiko di Mandiri Syariah, Komite Pemantau Risiko (KPR) mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1) Secara proaktif melakukan diskusi/menyelenggarakan rapat dengan Direksi atau unit kerja terkait, untuk mengantisipasi adanya risiko atas sesuatu hal terkait kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank yang menurut pertimbangan Dewan Komisaris perlu didiskusikan/dirapatkan dalam Rapat Komite, terutama apabila ada peristiwa penting/urgent atau peraturan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank

2) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Bank 3) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko Bank dengan

pelaksanaan kebijakan tersebut 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen

Risiko 5) Melakukan evaluasi atas laporan-laporan internal Bank terkait pengendalian risiko 6) Melakukan evaluasi terhadap perubahan struktur organisasi Bank sampai dengan satu tingkat di

bawah Direksi 7) Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan

manajemen risiko dan kepatuhan 8) Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan

Bank Indonesia, peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan lain khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan

Susunan dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Komite Pemantau Risiko Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Mandiri Syariah berjumlah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 1 orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Utama/Independen, 6 (enam) orang anggota Komisaris independen, 1 (satu) orang anggota Komisaris dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari pihak independen di luar pengurus bank, Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:


Mulya E Siregar Ketua Komisaris Utama/Komisaris

Independen

Ekonomi Perbankan

M. Kapitra Ampera* Anggota Komisaris Independen

Hukum

258


Bambang Widianto** Anggota Komisaris Independen

Ekonomi Perbankan SDM

Bangun Sarwito Kusmulyono***


Bisnis Manajemen

Perbankan Suyanto**** Anggota Komisaris

Independen Manajemen

M. Arief Rosyid Hasan**** Anggota Komisaris

Independen Kesehatan

M. Arifin Firdaus***** Anggota Komisaris Hukum Perbankan

Masduki Baidlowi****** Anggota Komisaris Independen

Sastra Arab Pemerintahan

Kayim Hanuri Anggota Pihak Independen

Perbankan

Saifuddin Latief Anggota Pihak Independen

− Perbankan Manajemen

*Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020 ** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020 ***Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020 ****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April 2020 *****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020 ******Mulai menjabat sejak tanggal 16 November 2020

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali.

No Tanggal Agenda Peserta

1. 29 Januari 2020

Realisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2019 dan Rencana Pengembangan SDM Tahun 2020.

Mulya E. Siregar M. Kapitra Ampera Kayim Hanuri Saifuddin Latief

2. 29 Januari 2020 Peningkatan Produktivitas Distribution Channel.


3. 30 Januari 2020

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan Triwulan IV 2019.


4. 30 Januari 2020 Laporan Tingkat Kesehatan Bank Mulya E. Siregar M. Kapitra Ampera

259


Semester II 2019. Kayim Hanuri Saifuddin Latief

5. 27 Februari 2020 Pengelolaan Rekening-Rekening Perantara dan Suspense Account.

Mulya E. Siregar Kayim Hanuri Saifuddin Latief

6. 27 Februari 2020 Strategi Pengembangan Wealth Management (Priority Banking).

Mulya E. Siregar Kayim Hanuri Saifuddin Latief

7. 04 Maret 2020 Evaluasi dan Improvement Proses Pembiayaan melalui Financing Factory.

Mulya E. Siregar Kayim Hanuri

8. 19 Maret 2020

Pembiayaan dan Financing At Risk (FaR) Segmen Wholesale

Mulya E. Siregar Bambang Widianto B.S.Kusmulyono Kayim Hanuri Saifuddin Latief

9. 26 Maret 2020

Pembiayaan dan Financing At Risk (FaR) Segmen Retail Bkg.

Mulya E. Siregar Bambang Widianto M. Kapitra Ampera B.S.Kusmulyono Kayim Hanuri Saifuddin Latief

10. 02 April 2020 Strategi Marketing Communication Tahun 2020.


11. 02 April 2020 Progress Tools Operational risk pada Segmen Retail dan Wholesale.


12. 09 April 2020

Update Risiko (Credit Risk dan Operational Risk) Mandiri Syariah akibat Virus Corona dan Risk Mitigation.

Mulya E. Siregar Bambang Widianto B.S.Kusmulyono Kayim Hanuri Saifuddin Latief

13. 30 April 2020 Watchlist tools Wholesale Mulya E. Siregar Bambang Widianto B.S.Kusmulyono M. Arifin Firdaus

260


Suyanto M. Arief Rosyid Kayim Hanuri Saifuddin Latief

14. 30 April 2020 Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK Periode Triwulan I 2020

Mulya E. Siregar B.S.Kusmulyono M. Arifin Firdaus Suyanto Kayim Hanuri Saifuddin Latief

15. 14 Mei 2020 Kesiapan penaganan dampak Covid 19 dan Update Progress Restrukturisasi

Mulya E. Siregar Bambang Widianto B.S.Kusmulyono M. Arifin Firdaus Suyanto M. Arief Rosyid Kayim Hanuri Saifuddin Latief

16. 14 Mei 2020 Kesiapan Penanganan Dampak Covid 19 dan Update Progres Restrukturisasi


17. 14 Mei 2020

Update Credit Risk dan Operational Risk di Region dan Update Pelaksanaan Operasional Dampak Covid 19.


18. 28 Mei 2020 Progres Pengembangan dan Kinerja Keuangan Cabang secara Overall sesuai target KPI.

Mulya E. Siregar B.S.Kusmulyono M. Arifin Firdaus M. Arief Rosyid Kayim Hanuri Saifuddin Latief

19. 28 Mei 2020 Dampak covid terhadap kinerja keuangan Mandiri Syariah overall sesuai RBB.

Mulya E. Siregar B.S.Kusmulyono M. Arifin Firdaus Suyanto M. Arief Rosyid Kayim Hanuri Saifuddin Latief

261


20. 04 Juni 2020 Progress implementasi strategi Marketing Communication.


21. 11 Juni 2020 Update Progress Restrukturisasi Nasabah Terdampak Covid 19 dan Mitigasi Risikonya.


22. 11 Juni 2020

Update Credit Risk dan Operational Risk di Region dan Update Pelaksanaan Operasional Dampak Covid 19 dan BCM.


23. 26 Juni 2020 Revisi Rencana Bisnis Bank 2020 – 2022.


24. 02 Juli 2020 Progress Pembiayaan Ritel Banking.


25. 09 Juli 2020 Progress Pembiayaan Wholesale Banking.

Mulya E. Siregar Bambang Widianto B.S.Kusmulyono M. Arifin Firdaus Suyanto M. Arief Rosyid Kayim Hanuri Saifuddin Latie

26. 23 Juli 2020 Update Progress Restrukturisasi Mulya E. Siregar Bambang Widianto

262


akibat Covid 19. B.S.Kusmulyono M. Arifin Firdaus Suyanto M. Arief Rosyid Kayim Hanuri Saifuddin Latief

27. 23 Juli 2020 Update Operational Cabang dan pelaksanaan BCM.


28. 30 Juli 2020 Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester 1 2020.


29. 06 Agustus 2020 Laporan Kepatuhan Semester 1 2020.


30. 27 Agustus 2020 Update Progress Restrukturisasi akibat Covid 19.


31. 27 Agustus 2020 Update Operational Cabang.



Progress Implementasi Human Capital Strategy Juli 2020.

Mulya E. Siregar B.S.Kusmulyono M. Arifin Firdaus Suyanto M. Arief Rosyid

263


Kayim Hanuri Saifuddin Latief


Progres Implementasi Strategi dan Program Kerja FBI.



Update Progress Restrukturisasi akibat Covid 19



Update Operational Cabang dan BCM.


36. 01 Oktober 2020 Progress Komite Manajemen Risiko 2019 – 2020.


37. 01 Oktober 2020 Update Kebijakan dan Prosedur 2019 – 2020.


38. 22 Oktober 2020 Update Progress Restrukturisasi akibat Covid 19.


39. 22 Oktober 2020 Update Operational Cabang dan Mulya E. Siregar B.S.Kusmulyono

264


pelaksanaan BCM M. Arifin Firdaus Suyanto M. Arief Rosyid Kayim Hanuri Saifuddin Latief


Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Periode Triwulan III/2020

Mulya E. Siregar B.S.Kusmulyono M. Arifin Firdaus Suyanto M. Arief Rosyid Masduki Baidlowi Kayim Hanuri Saifuddin Latief


RBB 2021 – 2023.

Mulya E. Siregar B.S. Kusmulyono M. Arifin Firdaus Suyanto M. Arief Rosyid Masduki Baidlowi Kayim Hanuri Saifuddin Latief


Update Progress Restrukturisasi akibat Covid 19.



Update Operational Cabang.



Update RBB 2021-2023.

Mulya E. Siregar Suyanto M. Arief Rosyid Kayim Hanuri Saifuddin Latief


Progress Pengembangan Pembiayaan Segmen Retail.


265



Progress Pengembangan Pembiayaan Segmen Wholesale.

Mulya E. Siregar B.S.Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Masduki Baidlowi Kayim Hanuri Saifuddin Latief


Update Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap 37001:2016.

Mulya E. Siregar B.S.Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Masduki Baidlowi Kayim Hanuri Saifuddin Latief


Update Progress Restrukturisasi akibat Covid 19.

Mulya E. Siregar B.S.Kusmulyono M. Arief Rosyid Masduki Baidlowi Kayim Hanuri Saifuddin Latief


Update Operational Cabang.

Mulya E. Siregar B.S.Kusmulyono M. Arief Rosyid Masduki Baidlowi Kayim Hanuri Saifuddin Latief

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran Persentase

Mulya Effendi Siregar Ketua 49 49 100%

M. Kapitra Ampera* Anggota 11 7 64%

Bambang Widianto** Anggota 40 19 47%

Bangun Sarwito Kusmulyono***

Anggota 45 42 93%

Suyanto**** Anggota 38 34 89%

266


Anggota 38 33 87%

M. Arifin Firdaus***** Anggota 34 31 91%

Masduki Baidlowi****** Anggota 12 6 50%

Kayim Hanuri Anggota 49 49 100%

Saifuddin Latief Anggota 49 48 98%

*Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020 ** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020 ***Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020 ****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April 2020 *****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020 ******Mulai menjabat sejak tanggal 16 November 2020

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Pelaksanaan Kajian (Review), Laporan dan Usulan yang dibuat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2020 sebanyak 20 kertas kerja dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

No. Agenda Pembahasan Jumlah 1

Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Periode Januari-Desember 2020. 1 2

Kajian (Review) atas Kinerja Keuangan Mandiri Syariah Bulanan, sebagai salah satu materi yang menjadi agenda pembahasan Rapat Komisaris bulanan.

12

3 Usulan Jadwal dan Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit Periode Tahun 2020.

1

4 Laporan 2 (dua) mingguan Pelaksanaan Restruktursisasi Dampak Covid-19. 1 5 Kajian/Evaluasi Atas Perlunya Peningkatan Modal Dalam Rangka Penguatan

Capital Adequacy Ratio (CAR) PT Bank Syariah Mandiri. 1

6 Kajian/Evaluasi Lanjutan Atas Perlunya Peningkatan Modal Dalam Rangka

Penguatan CAR PT Bank Syariah Mandiri.

1

7 Kajian/Review terkait Teguran Bank Indonesia atas Pelanggaran Ketentuan Kewajiban Pemberian Kredit atau pembiayaan kepada UMKM, dan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi terkait hal tersebut.

2

8 Kajian/Evaluasi Perkembangan Dampak Covid-19 terhadap FaR PT Bank Syariah Mandiri.

1

Total 20

267

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko senantiasa mengedepankan independensi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi cukup di bidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independent. Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi


M. Kapitra Ampera

Bambang Widianto

Bangun Sarwito

Kusmulyono Suyanto


M. Arifin Firdaus

Masduki Baidlowi

Kayim Hanuri

Saifuddin Latief


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Rangkap Jabatan Anggota Komite

a. Tidak terdapat Komite Pemantau Risiko yang merangkap jabatan sebagai Direksi Mandiri Syariah

b. Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap sebagai Anggota pada Komite Audit dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

268

Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan penetapan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik dan diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut Mandiri Syariah). Hal ini sejalan dengan implementasi good corporate governance (vide PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Komite Remunerasi dan Nominasi Mandiri Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud SKB Dewan Komisaris dan Direksi No.16/002-SKB/KOM-DIR tanggal 08 Desember 2014 tentang Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen dan dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen anggota Komite lainnya pada perusahaan yang sama, dan/atau perusahaan lainKomite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan bekerja secara kolektif serta melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen.

Komite Remunerasi dan Nominasi juga wajibmelaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi, berikut Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri selama tahun 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan

kebijakan tersebut; 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi

Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan;

4) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;

5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;

6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko.

7) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang

269

diterima masing - masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 8) Membantu Komisaris dalam penetapan Kebijakan Umum sumber daya manusia 9) Membantu Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan

Direksi

Susunan dan Riwayat Hidup Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Renumerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri telah memenuhi susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diwajibkan oleh Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 yaitu paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank yang membawahi sumber daya manusia Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Keterangan Keahlian M. Arief Rosyid Hasan* Ketua Komisaris Independen Kesehatan Mulya Effendi Siregar** Anggota Komisaris

Utama/Komisaris Independen

Ekonomi Perbankan

M. Kapitra Ampera*** Anggota Komisaris Independen Hukum Bambang Widianto**** Anggota Komisaris Independen Ekonomi

Perbankan SDM

Bangun Sarwito Kusmulyono*****

Ketua Komisaris Independen Bisnis Manajemen Perbankan

Suyanto****** Anggota Komisaris Independen Manajemen

M. Arifin Firdaus******* Anggota Komisaris Hukum Perbankan

Masduki Baidlowi********

Anggota

Komisaris Sastra Arab Pemerintahan

Dharmawan P. Hadad Sekretaris Group Head yang membawahi Human Capital

Manajemen Ekonomi

Keuangan *Mulai menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 3 April 2020 dan diangkat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 16 November 2020. **Menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sampai tanggal 16 November 2020. ***Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020. **** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020. ***** Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020. ****** Mulai menjabat sebagai sejak tanggal 3 April 2020 *******Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020. ********Mulai menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

270

Nama Riwayat hidup

M. Arief Rosyid Hasan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi


Mulya E Siregar Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi


Bangun Sarwito Kusmulyono Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi


Suyanto Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi


Masduki Baidlowi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi


Dharmawan P Hadad Sekretaris dan Non Voting Member

Lahir di Bekasi pada tanggal 17 Maret 1966

Pendidikan : Sarjana bidang Kurikulum Pendidikan, Master Manajemen dan Doktor Economic and Finance

Pengalaman Kerja:

- Group Head Learning Centre Group (2015) - Group Head Corporate Secretary Group (2016) - Group Head Human Capital Services Group (2018) - Group Head Human Capital Policy Group (2020) - Group Head Human Capital Group (2020)

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 7 (tujuh) kali Rapat dengan agenda pembahasan dan kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:

No. Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat

1. 16 Januari 2020 Materi RUPST Mandiri Syariah Tahun Buku 2019

Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto Dharmawan P. Hadad

2. 27 Februari 2020 Penggantian Pengurus Perseroan


3. 2 April 2020 Penggantian Pengurus Perseroan


271

4. 22 September

2020 Penggantian Pengurus Perseroan

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang Widianto Dharmawan P. Hadad

5. 20 Oktober 2020 Penggantian Pengurus Perseroan

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Masduki Baidlowi Dharmawan P. Hadad

6. 30 November

2020 Pembatalan Pengangkatan Pengurus Perseroan

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Masduki Baidlowi Dharmawan P. Hadad

7. 08 Desember

2020 Pengunduran Diri Pengurus Perseroan

Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan Masduki Baidlowi Dharmawan P. Hadad

Frekuensi Dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi

Nama Jabatan Total Rapat Jumlah Kehadiran Persentase M. Arief Rosyid Hasan* Ketua 4 3 75%

Mulya Effendi Siregar** Anggota 7 7 100%

M. Kapitra Ampera*** Anggota - - -

Bambang Widianto**** Anggota 4 4 100%

272

Bangun Sarwito Kusmulyono*****

Ketua 6 4 67%

Suyanto****** Anggota 4 3 75%

M. Arifin Firdaus*******

Anggota 3 2 67%

Masduki Baidlowi********

Anggota 1 1 100%

Dharmawan P. Hadad Sekretaris 7 7 100%

*Mulai menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 3 April 2020 dan diangkat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 16 November 2020. **Menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sampai tanggal 16 November 2020. ***Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020. **** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020. ***** Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020. ****** Mulai menjabat sebagai sejak tanggal 3 April 2020 *******Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020. ********Mulai menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:

1) Materi RUPST Mandiri Syariah Tahun Buku 2019; 2) Penggantian Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; 3) Penggantian Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; 4) Penggantian Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; 5) Penggantian Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; 6) Pembatalan Pengangkatan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; 7) Pengunduran Diri Pengurus PT Bank Syariah Mandiri

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KRN tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas beberapa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sementara lainnya memiliki latar belakang pendidikan bidang Sumber Daya Manusia.

Hubungan Keluarga, Keuangan, Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah para profesional yang memiliki kompetensi cukup di bidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Para profesional ini tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya.

273

Aspek Independensi


M. Kapitra Ampera

Bambang Widianto

Bangun Sarwito

Kusmulyono Suyanto

M. Arief

Rosyid Hasan

M. Arifin

Firdaus

Masduki Baidlowi

Dharmawan P Hadad


√ √ √ √ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √ √ √ √

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit

√ √ √ √ √ √ √ √ √


√ √ √ √ √ √ √ √ √

274

KOMITE KOMITE DIREKSI

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah membentuk komite-komite yang disebut dengan Komite Eksekutif adalah organ pendukung Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi. Adapun komite-komite tersebut antara lain:

Komite Manajemen Risiko Komite Manajemen Risiko adalah komite yang beranggotakan Direksi, SEVP, dan Kepala Unit Kerja terkait yang memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi yang sejalan dengan visi, misi, strategi, risk appetite Bank, dan contigency plan yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Unit Kerja yang membidangi serta memutakhirkan dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko 1) Menetapkan dan mengevaluasi risk appetite Bank termasuk penetapan price pembiayaan Bank. 2) Memastikan bahwa price dan limit pembiayaan yang telah ditetapkan dimanfaatkan secara

optimal untuk keuntungan Bank. 3) Komite bertanggung jawab atas hasil keputusan yang telah ditetapkan.

IT Streering Komite IT Streering Committee dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT strategic plan dan IT budgeting, penetapan proyek IT strategic dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Anggota IT Streering Komite i. Anggota Tetap

Direktur Utama Direktur/SEVP yang membidangi Information Technology Direktur/SEVP yang membidangi Finance & Strategy Direktur/SEVP Risk Management yang tidak membawahkan fungsi compliance

ii. Anggota Tidak Tetap Direktur/SEVP yang membidangi project owner Direktur/SEVP yang membidangi Distribution & Services

iii. Anggota Pemberi Kontribusi Kepala Unit Kerja Information Technology Kepala Unit Kerja Project Owner Kepala Unit Risk Kepala Unit Corporate & Branch Transformation Kepala Unit Kerja Policy and Procedure Kepala Unit Kerja Compliance

275

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite 1) Menetapkan rencana strategis IT (IT Strategic Plan) yang searah dan sesuai dengan rencana

strategis kegiatan usaha bank. 2) Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT Resources. 3) Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya. 4) Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT. 5) Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT sesuai dengan rencana strategis IT,

anggaran IT dan delivery project IT. 6) Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi. 7) Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan

sistem IT yang bersifat strategis. 8) Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT dan

arahan investasi bidang IT. 9) Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan

hal-hal yang bersifat IT operasional.

Komite Policy dan Procedure Komite yang beranggotakan Direksi/SEVP yang berwenang untuk merekomendasikan/ menetapkan kebijakan dan prosedur internal yang akan diterbitkan serta pemutahirannya di luar kebijakan manajemen.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Policy dan Prosedure

1. Memastikan bahwa seluruh ketentuan internal Mandiri Syariah yang diterbitkan telah memadai sesuai ketentuan eksternal dan internal yang berlaku

2. Memberikan pedoman kerja dalam melaksanakan proses komite policy dan procedure Anggota Komite Policy dan Prosedure

a. Unit kerja yang membuat/mengusulkan ketentuan (Project Owner) b. Unit kerja yang membidangi Kebijakan dan Prosedur c. Unit kerja yang membidangi Manajemen Risiko d. Unit kerja yang membidangi Finance Risk Assessment (khusus segmentasi pembiayaan) e. Unit kerja yang membidangi Kepatuhan f. Unit kerja yang membidangi Legal

Komite Bussiness Komite unit kerja yang mewakili fungsi Business Unit yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan integritas yang melaksanakan fungsi bisnis termasuk marketing, relationship management berdasarkan target market/targeted customer yang telah ditetapkan dan melakukan analisa serta pemutusan.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Bussiness 1. Memberikan pedoman yang bersifat umum berupa prinsip-prinsip dasar dan ketentuan umum

bisnis Bank. 2. Memberikan kesamaan pandangan terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis bank dan jasa

276

layanan Bank. 3. Memastikan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan jasa layanan Bank yang sejalan

dengan prinsip Good Corporate Governance.

Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah Komite Pembiayaan/Komite restrukturisasi adalah komite operasional yang bertugas membantu Direksi dan SEVP dalammengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan pembiayaan untuk limit dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dan SEVP.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan/Komite Restrukturisasi 1. Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang/limit

yang ditetapkan oleh Direksi dan SEVP secara full consensus. 2. Melakukan koordinasi dengan Unit Treasury untuk memastikan pendanaan pembiayaan. 3. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dengan integritas tinggi,

profesional, jujur, obyektif, cermat dan seksama. 4. Memastikan bahwa kegiatan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan, prosedur

pembiayaan, ketentuan syariah serta menghindari pemberian pembiayaan yang berisiko tinggi yang akan merugikan posisi Bank.

5. Memastikan bahwa setiap risiko dalam pemberian pembiayaan telah dilengkapi dengan mitigasi risiko yang optimal.

6. Meyakini bahwa pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah

Komite Human Capital Komite Human Capital adalah komite yang bertugas membantu Direksi/SEVP untuk memastikan penerapan Kebijakan Human Capital dilaksanakan secaraoptimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

Anggota Komite Human Capital : 1. Direksi/SEVP Human Capital 2. Direksi/SEVP Finance and Strategy 3. Direksi/SEVP Technology and Operation 4. Kepala Unit Kerja Human Capital 5. Kepala Unit Kerja Learning Center 6. Kepala Unit Kerja Strategy and Performance Management

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Human Capital, sebagai berikut: 1. Menyusun strategi Kebijakan Human Capital termasuk budaya dan nilai perusahaan 2. Memastikan penerapan strategi dan Kebijakan Human Capital dilakukan secara konsisten 3. Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan Kebijakan Human

Capital secara case by case 4. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan dan

pembelajaran Human Capital sesuai kebutuhan Bank 5. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran dan mereview penggunaannya 6. Mereview keputusan dan daya saing paket remunerasi Bank

277

Asset & Liability Committee (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (assets and liabilities management).

Tugas, tanggung jawab dan wewenang ALCO, sebagai berikut: 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi 2. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi untuk produk- produk dana,

pinjaman 3. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio

KEPEMILIKAN SAHAM DALAM BANK

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan saham dari tahun sebelumnya, karena tidak adanya penambahan modal dari Entitas Utama. Komposisi kepemilikan saham PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No Pemilik Jumlah (ribuan Rp) Jumlah lembar Persentase

1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.989.021.930,- 597.804.386 99.99999983% 2 PT Mandiri Sekuritas 5,- 1 0.00000017%

TATA KELOLA TERINTEGRASI DENGAN ENTITAS UTAMA

Mandiri Syariah sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri No. KEP.DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mandiri Syariah sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit :

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.

2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Telah terjadi perubahan struktur Perwakilan Komite TKT Mandiri Syariah mengirimkan Perwakilan Komite TKT berdasarkan surat No.21/442-3/DIR-CSG tanggal 15 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bpk. Mulya E Siregar sebagai anggota Komite TKT dari Komisaris Independen

278

2. Bpk. DR. KH. Mohamad Hidayat, MBA sebagai anggota DPS Komite TKT. Komite TKT telah melakukan evaluasi dengan melalui rapat yang diadakan tanggal 10 September 2020 dengan fokus pembahasan mengenai:

1. Tindak lanjut masukan komite 2. Penerapan APU PPT Mandiri Group 3. RBBR Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi 4. Penerapan SKAIT di Mandiri Group

Hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui: 1. Integrated Risk Committee (IRC)

IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC

Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai: 1) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko

secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; 2) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen

Risiko Terintegrasi; 3) Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.

b. Rapat IRC

Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (Voting Member) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite. Selama tahun 2020, Komite IRC telah melaksanakan rapat) dengan agenda fokus pembahasan sbb: 1. Tindak Lanjut Arahan Komite Gabungan IRC 2. Self Assessment Profil Risiko Terintegrasi dan tinggal kesehatan Bank Konsolidasi

Bank Mandiri Periode Juni 2020 3. Self Assessment Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi Semester II 2020 4. Self Assessment Profil Risiko Konsolidasi Semester II 2020

2. Board Forum

Mandiri Syariah sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke agenda board forum yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara Triwulan dan Semesteran.

PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary Mandiri Syariah dengan nomor registrasi SPO/06-2016 berlaku tanggal 15 November 2018. Dalam

279

SPO tersebut mengatur :

1. Lembaga Mitra, adalah lembaga pengelola zakat/sosial yang memiliki track record baik dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebajikan/sosial, berbadan hukum yang sah, dan dijadikan sebagai mitra Bank dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebajikan/sosial. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG dan untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest), maka pemberian atau penyaluran Dana Kebajikan (sosial) tidak diperkenankan kepada:

a. Lembaga dimana Pengurus Bank (Dekom, Direksi), Dewan Pengawas Syariah, maupun Pejabat Eksekutif Bank menjadi pengurus lembaga tersebut.

b. Perorangan atau lembaga yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga dengan Pengurus Bank, Dewan pengurus Syariah maupun Pejabat Eksekutif Bank.

Pendapatan Non Halal Pendapatan non halal menjadi sumber dana Kebajikan Bank yang terdiri dari:

1. Dana Kebajikan dari Penalty, yakni Dana yang berasal dari denda keterlambatan (penalty) pembayaran angsuran.

2. Dana Kebajikan dari Jasa Giro, yakni Dana kebajikan yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.

3. Dana Kebajikan Lainnya, yakni Dana kebajikan yang berasal dari komisi, fee, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

Berikut laporan peggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebajikan Mandiri Syariah tahun 2020

(dalam Jutaan Rupiah)

Sumber Dana 2020 2019

Sumber dana kebajikan

Denda 10.678 15.667

Sumbangan/hibah -

Penerimaan non-halal 721 139

Dana sosial lainnya 3.607 903

Jumlah sumber dana kebajikan 15.015 16.709

Penggunaan dana kebajikan disalurkan melalui:

LAZNAS BSM (39.404) 61.699

Jumlah penggunaan dana kebajikan (39.404) 61.699

Koreksi Dana Kebajikan -

Keuntungan selisih kurs (81) 227

Kenaikan / (Penurunan) dana kebajikan (24.308) (45.216)

Saldo awal dana kebajikan 33.141 78.357

280

Saldo akhir dana kebajikan 8.883 33.141

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA Penyaluran Dana Sosial Periode 1 Januari – 31 Desember 2020

No Uraian Penyaluran Dana Sosial Jumlah

1 Pembayaran bantuan souvenir haji 2020 14,252,063,887

2 Pembayaran bantuan sosial berdasarkan Nota/Memo yang sudah disetujui sampai dengan Januari 2020

11,887,347,250

3 Pembayaran bantuan sosial berdasarkan Nota/Memo yang sudah disetujui sampai dengan Juni 2020

2,134,960,020

4 Pembayaran bantuan hewan potong perayaan hari raya Idul Adha 1441 H

7,013,450,000

5

Pembayaran bantuan sosial berdasarkan Nota/Memo yang sudah disetujui sampai dengan Desember 2020

4,116,316,324

TOTAL 39,404,137,481 REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (remuneration package) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan

2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Prosedur penetapan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menetapkan remuneration package melaksanakan hal berikut:

a. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; b. melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan

kebijakan tersebut; dan c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi

Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

281

Dalam penetapan remuneration package tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi telah memperhatikan:

a. kinerja keuangan; b. pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva; c. kewajaran dengan peer group; dan d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

Pengelolaan reward pegawai terdiri dari komponen reward transaksional dan reward non- transaksional. Reward transaksional merupakan reward tampak yang muncul dari transaksi antara Bank dan pegawai berkenaan dengan penghasilan, baik tetap maupun tidak tetap, dan fasilitas. Sementara reward non-transaksional adalah reward tidak tampak yang berkenaan dengan pembelajaran dan pengembangan serta pembangunan iklim lingkungan kerja. Mandiri Syariah senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan pola guaranted cash yang terus kompetitif di industri maupun variable income yang didasari kinerja individu, unit kerja dan Perseroan, serta berbagai fasilitas kepegawaian lainnya. Program reward yang bersifat transaksional dikembangkan untuk membuat posisi Total Guaranteed Cash tetap kompetitif di industri yang sejenis. Pemberian variable income berupa contest tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja, namun dapat membentuk perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya. Program reward yang bersifat non-transaksional memiliki peran yang besar untuk meningkatkan engagement pegawai. Sistem manajemen kinerja yang terukur baik maupun berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan pengembangan karir pegawai. Kualitas interaksi kerja serta teladan dari kepemimpinan turut membentuk iklim lingkungan kerja yang kondusif.

282

Remunerasi dan Fasilitas Lain Perseroan

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi: Pengungkapan

latar belakang Latar belakang perlu dilakukannya review terhadap kebijakan remunerasi adalah kondisi market dan talent war yang membuat Bank harus mempertahankan posisi remunerasi yang kompetitif di market. Selain itu juga karena adanya regulasi yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah.

Tujuan Kebijakan remunerasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, kompetitif, dan memberdayakan pegawai melalui penggunaan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang bermakna. Pemberian reward juga bertujuan untuk mempertahankan posisi kompetitif di pasar, mempertahankan dan memotivasi pegawai, and serta menarik kandidat eksternal yang berpotensi agar dapat mendukung Bank dalam mencapai tujuan bisnis, dapat bersaing di kondisi market yang uncertain dan bergerak cepat,

283

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi: Pengungkapan

serta dan menjaga sustainabilitas bisnis.

Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya

Agar kebijakan remunerasi tetap kompetitif di pasar, secara regular Bank berpartisipasi dalam proses Survey Gaji Tahunan (Annual Salary Survey) di industri perbankan yang dilaksanakan oleh lembaga survey independen yang kompeten. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat efektivitas remunerasi yang telah diberikan dibandingkan dengan target market.

Perbaikan atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya

Perbaikan juga dilakukan dengan melihat inflasi di market serta inflasi dari regulator. Perbaikan dapat ditekankan pada posisi yang cukup jauh tertinggal di market

Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit pengawasan bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya

Belum ada mekanisme tersebut dalam penentuan kebijakan remunerasi

Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi,

Willis Towers Watson dan Mercer. Tugas konsultan adalah melakukan kajian atas pemberian remuenrasi, kemudian membandingkan dengan market dan memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi.

Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasi kebijakan Remunerasi per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri

Belum ada cabang di luar Indonesia

Pengukuran Kinerja Dikaitkan Dengan Remunerasi

Pengungkapan

Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja

Kebijakan remunerasi saat ini sudah membedakan performance dari masing-masing pegawai seperti yang berhubungan dengan gaji, bonus, dan incentive.

Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit bisnis, dan kinerja individu

Remunerasi yang telah mengaitkan antara kinerja Bank, unit kerja, dan individu adalah bonus tahunan. Pemberian ini diberikan sesuai dengan pencapaian Bank kemudian dibedakan dengan performance dari masing-masing unit kerja. Unit kerja dengan kinerja lebih baik akan mendapatkan budget bonus lebih besar dari unit kerja yang predikatnya tidak terlalu baik. Hal itu juga berlaku untuk performance pegawai, pegawai dengan

284

Pengukuran Kinerja Dikaitkan Dengan Remunerasi

Pengungkapan

performance lebih baik akan mendapatkan factor pengali bonus yang lebih besar dari pegawai lain yang kinerjanya tidak terlalu baik.

Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi dan besaran penyesuaian Remunerasi dalam hal kondisi tersebut terjadi.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian pencadangan budget bonus maupun percentage kenaikan yang telah di budgetkan sebelumnya menjadi lebih rendah jika performance Bank kurang baik.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan

Dengan Kinerja Dan Risiko Yang Meliputi:

Pengungkapan

Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besaran, dan kriteria untuk menetapkan besaran Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan.

- Kebijakan remunerasi yang bersifat variable dan ditangguhkan dilakukan dengan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK (MRT) diberikan melalui penagguhan sebagian pemberian tantiem bagi seluruh Direksi dan Dewan Komisaris agar keputusan yang diambil bersifat prudent.

- Jangka waktu penangguhan adalah selama 3 tahun. Besaran prosi tantiem yang ditangguhkan adalah sebesar 10% dengan pembagian pembayaran sebesar 3% pada tahun pertama, 3% pada tahun kedua, dan 4% pada tahun ketiga.

Kebijakan Bank mengenai Malus dan/atau Clawback.

Bank menerapkan skema Malus kepada pihak yang ditetapkan sebagai MRT dengan penjelasan: kebijakan menunda pembayaran sebagian atau seluruh remunerasi yang bersifat variable.

Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:

Pengungkapan

Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel dan alasan pemilihan bentuk tersebut

Remunerasi yang ditangguhkan tersebut adalah tantiem karena pemberiannya cukup signifikan dan feasible untuk ditangguhkan dan dibayarkan kemudian saat jatuh tempo.

Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta dasar pertimbangan.

Pemberian tantiem berdasarkan kondisi market, pencapaian Bank, serta keputusan dari Komite Remunerasi. Sehingga pemberian tantiem tersebut dapat berbeda.

285

Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:

Pengungkapan

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk takers;

Seluruh Pengurus (Direktur 6 orang dan SEVP 4 orang) dan Komisaris (3 orang).

Remunerasi dikaitkan dengan risiko Keterangan

Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi.

1. Resiko Operasional: penetapan pemberian remunerasi didasarkan pada jenis pekerjaan tertentu yang memiliki risiko dalam melakukan pekerjaan

2. Risiko Hukum : penetapan pemberian remunerasi didasarkan pada regulasi dari pemerintah agar comply dengan aturan Pemerintah

Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur.

- Regulasi dari Pemerintah terkait aturan remunerasi tertentu

- Kondisi remunerasi di market yang di survey melalui survey tahunan melalui konsultan dan kondisi risiko pekerjaan tertentu

- Risiko pekerjaan - Pekerjaan yang ber-impact langsung

terhadap laba dan kontribusi margin - Pekerjaan yang memiliki keahilan

khusus Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel, termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap apabila ada.

- Comply dengan regulasi pemerintah dan terhindari dari sanksi

- Berkurangnya gap dari kondisi remuenerasi market dengan remunerasi perusahaan

- Meminimalisasi turn over - Meningkatkan engagement pegawai - Meningkatkan motivasi pegawai

Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasan perubahan apabila ada, termasuk perubahan kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis risiko utama selama periode laporan beserta alasan dan dampak perubahan terhadap kebijakan Remunerasi.

- Regulasi dari pemerintah - Kondisi remunerasi di market pada tahun

berjalan

286

Hal Penting Terkait Aktivitas Sumberdaya Manusia (SDM) Keterangan

Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab HCS di tahun 2020.

Mengelola dan mengarahkan kegiatan administrasi dan pelayanan sumber daya manusia yang mengacu kepada peraturan pemerintah, peraturan perusahaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berlaku dengan tujuan untuk memastikan proses administratif dan layanan berjalan efektif dan efisien searah dengan bisnis bank, meliputi: proses rekrutmen, assessment dan menjaga hubungan industrial yang harmonis, pengelolaan Tenaga Alih Daya (TAD) non-sales dan magang atau program intership, pengelolaan HC information system& transaction dan HC Business Partner.

Mengelola dan mengarahkan proses dan produk kebijakan terkait sumber dayamanusia serta pengelolaan pengembangan pegawai searah dengan bisnis bank, meliputi: pengembangan dan pengkinian kebijakan SDM dalam setiap aspek, talent management and career development, organization development, performance management and reward

Uraian terkait perbaikan sistem SDM yang sudah dilaksanakan

Succession & Talent Development Employer Branding HCMS Integrated Learning Management

System Total Rewards Strategy Employee Productivity Improvement

Uraian Sistem remunerasi dan reward Penghasilan Tetap: 1. Gaji Pokok 2. Tunjangan Hari Raya 3. Tunjangan Cuti Tahunan 4. Tunjangan Istirahat Panjang

Penghasilan Tidak Tetap 1. Tunjangan Tidak Tetap : Tunjangan Posisi,

Tunjangan BBM, Tunjangan Pulsa 2. Bonus 3. Insentif (Insentif Reguler, Recognition,

Kontes) 4. Hadiah Fasilitas 1. Fasilitas Hari Cuti dan Izin 2. Fasilitas BPJS (Ketenagakerjaan,

Kesehatan dan Pensiun) 3. Fasilitas Dana Pensiun 4. Fasilitas Bekerja Lembur 5. Fasilitas Hari Cuti dan Izin

287

Hal Penting Terkait Aktivitas Sumberdaya Manusia (SDM) Keterangan

6. Fasilitas Kesehatan Pegawai 7. Fasilitas Perjalanan Dinas 8. Fasilitas Perjalanan Pindah 9. Fasilitas Bantuan Pindah Sekolah Anak 10. Fasilitas Rumah Dinas 11. Fasilitas Pembiayaan Pegawai 12. Fasilitas Pakaian Kerja 13. Fasilitas Santunan Uang Duka 14. Fasilitas Bantuan Biaya Transportasi

Kembali Ke Homebase 15. Fasilitas Kendaraan Dinas 16. Fasilitas Alat Komunikasi 17. Fasilitas Beasiswa Anak

Paket Remunerasi dan fasilitas yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas

Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun Direksi Dewan Komisaris DPS

Orang Jutaan (RP)

Orang Jutaan (RP) Orang Jutaan (RP)

Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura

6 35.078 6 8.472 3 2.202

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki;

dan/atau tidak dapat dimiliki.

6 62 6 95 3 30

Total 6 35.140 6 8.567 3 2.232

a. Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima

remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:

(satuan orang) Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun

Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah Direksi Jumlah DPS

Diatas Rp2 miliar 1 5 -

Diatas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar 1 - 1

Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar 3 - 2

Rp500 juta kebawah 1 1 -

288

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima

Remunerasi yang Bersifat

Variabel

Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun

Direksi Dewan Komisaris DPS Pegawai Orang Jutaan (Rp) Orang Jutaan (Rp) Orang Jutaan (Rp) Orang Jutaan (Rp)

Total 6 21.339 6 3.359 3 304 8.457 236.129

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pejabat Eksekutif

Keterangan/ Nama

Jumlah Saham yang

Dimiliki (lembar saham)

Jumlah Opsi Harga Opsi (Rp)

Jangka Waktu Yang

Diberikan (lembar saham)

Yang Telah Dieksekusi (lembar

saham)

Direksi (nama) - - - - - Dewan Komisaris

(nama) - - - - -

DPS (nama) - - - - - Pejabat Eksekutif

(jumlah orang)

- - - - -

Total - - - - -

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota komite remunerasi selama 1 tahun

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya

Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun Komite Remunerasi

Orang jutaan Rupiah

Remunerasi 7 9.940

Fasilitas lainnya*): 1. yang dapat dimiliki 2. yang tidak dapat dimiliki

7 95

Total 7 10.035

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal; pesangon yang dibayarkan

Jumlah Nominal pesangon yang dibayarkan per

orang dalam 1 tahun Jumlah Pegawai

Lebih dari 1 Milyar - Lebih dari 500juta s.d. 1 milyar - Kurang dari sama dengan 500Juta -

289

Rincian Jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) Tahun

Remunerasi yang Bersifat Tetap *)

1. Tunai Rp20.227

2. Saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan bank

Remunerasi yang Bersifat Variabel *)

Tidak Ditangguhkan Ditangguhkan

1. Tunai Rp29.146 Rp2.302

2. Saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan bank

Rp… Rp….

*) hanya untuk material risk taker dan dinyatakan dalam jutaan rupiah

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi Yang Bersifat Variable

*)

Sisa Yang Masih

Ditangguhkan

Total Pengurangan Selama Periode Laporan

Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)

Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)

Total

(A) + (B)

1. Tunai (dlm jutaan rupiah)

- - - -

2. Saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan bank (dalam lembar saham dan nominal jutaaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)

- - - -

Total (dalam jutaan rupiah)

- - - -

Ket: hanya untuk material risk takers

290

Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah Pengungkapan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam sekala perbandingan , antara lain:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah (25,88 : 1) 2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah (1,18 : 1) 3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah (1,76 : 1) 4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi (1,18 : 1)

Gaji yang dibandingkan dalam rasio gaji tersebut di atas, adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Keterangan:

a) Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

b) Pegawai adalah pegawai tetap BUS sampai batas pelaksana.

BUY BACK SHARE DAN BUY BACK OBLIGATION

Merujuk pada SEBI No.12/13/DPbS, perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan Buy back shares dan buy back obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mandiri Syariah tidak melakukan buy back shares maupun buy back obligasi selama tahun 2020.

TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai Bank Umum Syariah terbesar di Indonesia berdasarkan aset, Bank Syariah Mandiri menyadari meningkatnya tuntutan pasar dan semakin bertambahnya jumlah nasabah harus diikuti dengan peningkatan kapabilitas dan pelayanan. Teknologi Informasi (TI) sebagai penggerak inovasi di era digital, menjadi salah satu fokus bank untuk meningkatkan daya saing Bank Syariah Mandiri Dalam industri perbankan di Indonesia. Bank Syariah Mandiri terus mengembangkan TI serta digitalisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam operasional dan pelayan bank untuk nasabah secara prima.

Rumusan IT Strategic Plan (ITSP) 2018 – 2022 serta rumusan strategi secara berkala oleh Information Technology Steering Committee (ITSC) digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan Teknologi Informasi Bank Syariah Mandiri dengan menyelaraskan strategi korporat (BSM Strategy 2020). Berdasarkan pemahaman pada hal tersebut, disusunlah Visi dan Misi TI yang menjadi acuan dalam merancang pengembangan arsitektur TI di masa depan serta roadmap implementasi.

Visi: “ Mengukuhkan Bank Syariah Mandiri sebagai market leader dengan teknologi informasi terkini dan inovatif ”

291

Misi: 1. Memfasilitasi kebutuhan akan teknologi yang dapat mendukung aktivitas pengguna untuk

meningkatkan efektivitas dan performa. 2. Mewujudkan sIstem yang mendukung diversifikasi produk untuk mencapai

tingkatpertumbuhan yang berkelanjutan dengan risiko yang terukur. 3. Berfokus sebagai Bank pilihan nasabah dengan akselerasi infrastruktur strategis dan

teknologi yang agile yang mendorong strategi dan digitalisasi. 4. Memastikan stabilitas, keandalan dan keamanan system untuk mendukung aktivitas

perasional Bank sehingga meningkatkan user experience dan kepercayaan stakeholder. 5. Memutakhirkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, baik secara internal maupun

eksternal untuk meningkatkan kerjasama antar stakeholder.

Mandiri Syariah senantiasa mendukung sinergi dan integrasi dengan Mandiri Group sehingga dapat memanfaatkan dan memaksimalkan channel dan infrastruktur yang sudah ada. Organisasi TI Mandiri Syariah saat ini terdiri dari IT Operation Group (IOG), IT Architecture & Strategy Group (ISG) dan IT Development Group (IDG) yang berada di bawah Direktorat Teknologi & Operation. Operasional TI dijalankan oleh IOG, sedangkan untuk aktivitas perencanaan strategi dilakukan oleh ISG dan pengembangan TI dilakukan oleh IDG. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dapat meningkatkan risiko yang dihadapi perbankan termasuk Mandiri Syariah.

Unit kerja Central Operations, Financing Operations, dan Digital Channel Operations menjalankan penerapan operasional perbankan day to day. Namun demikian, unit kerja IT Architecture & Strategy, IT Development dan IT Operations Bersama dengan Digital Banking menjalankan penerapan operasional IT dimulai dari perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan. Peran dan tanggung jawab pada bidang Teknologi Informasi (TI) disampaikan di bawah ini:

Unit kerja Peran Dan Tanggung Jawab

IT Operation Group a. Memastikan ketersediaan infrastruktur TI dan kelangsungan operasional b. Melaksanakan Business Continuity Management c. Menjaga ketersediaan jaringan & security TI untuk menjaga operasional

dan keamanan bank

IT Architecture & Strategy Group

1. Memastikan perencanaan dan penerapan teknologi IT untuk mendukung proses bisnis

2. Monitoring terhadap pelaksanaan project dan budgeting

IT Development Group

1. Memastikan terlaksananya proyek – proyek dan change request terkait core banking, digital banking, payment integration & self service terminal,

2. Melakukan quality control IT untuk mendukung proses bisnis

292

Dalam rangka untuk dapat meminimalisir risiko tersebut, Mandiri Syariah meresponnya dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif dan bertahap sesuaiketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum; dan

2. Surat Edaran OJK (SE OJK) No. 21/SEOJK.03/2017 tertanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Dalam penerapan manajemen risiko tersebut, Mandiri Syariah senantiasa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan proyek TI. 2. Melengkapi, mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur penggunaan TI. 3. Menyempurnakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

penggunaan TI. 4. Melakukan uji coba atas Disaster Recovery Plan (DRP) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

yang mengharuskan Bank untuk melakukan uji coba DRP paling kurang sekali dalam satu tahun dengan melibatkan end user.

5. Melaksanakan sistem pengendalian intern atas penggunaan TI. 6. Membangun dan mengembangkan aplikasi pendukung manajemen risiko. 7. Melakukan evaluasi profil risiko teknologi informasi secara berkala paling kurang sekali dalam satu

tahun yang kemudian dilaporkan kepada Direktur Bidang. 8. Penerapan program IT Risk & Security Awareness, yaitu suatu program peningkatan kesadaran

stakeholder akan keamanan informasi. Metode yang digunakan yaitu dengan cara sosialisasi melalui media desktop wallpaper, intranet wallpaper dan upload materi pembelajaran e-learning mengenai Information Security.

Adapun ketentuan terkait Pengelolaan TI di Mandiri Syariah dituangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Standar Prosedur Operasional TI (SPO TI) Merupakan Pedoman Tata Kelola TI mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, pengelolaan operasional sampai dengan pengamanan TI secara end-to-end yang berlaku di Mandiri Syariah. Penerapan Tata Kelola TI dilakukan dengan memerhatikan prinsip kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), ketersediaan(availabillity), kehandalan (reliability), keberlangsungan (continuity), dan kepatuhan (compliancy) dengan memerhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. SPO TI merupakan aturan yang berisikan ketentuan dan/atau prosedur sebagai penjabaran dari Kebijakan Operasional Bank Mandiri Syariah. SPO TI tersebut mengacu pada ketentuan Regulator maupun ketentuan Internal Bank. Ketentuan Regulator yang menjadi landasan adalah: - Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 terkait Perbankan. - Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun2016 tentang Perubahan Atas

Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. - Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

Transaksi Elektronik. - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016

tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh

293

Bank Umum. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017

perihal Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

b. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) terkait dengan TI

Merupakan ketentuan yang mengatur tahapan proses atau teknis pelaksanaan yang berlandaskan pada SPO TI. Adapun PTO terkait dengan TI adalah sebagai berikut:

Petunjuk Teknis Operasional Deskripsi

Helpdesk Penanganan masalah aplikasi end to end, eskalasi dan SLA

Disaster Recovery Plan (DRP) Pedoman tindakan penanganan atau recovery apabila terjadi bencana yang mengakibatkan operasional sistem tidak berfungsi.

Pengelolaan kapasitas Perencanaan dan pelaksanaan kapasitas server dan jaringan.

Pengelolaan Operasional Data Center

Pelaksanaan proses EOD, pengelolaan media tape backup, dan proses backup dan restore.

End User Computing (EUC) Pengendalian pengembangan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh unit kerja non IT.

Pengamanan Sistem Aplikasi Pengamanan sistem aplikasi terkait user akses aplikasi.

Pengelolaan Infrastruktur Pengelolaan aset TI dan Collocation Data Center.

Akses Teleworking Pedoman akses teleworking yang merupakan suatu konsep bekerja dari luar kantor dengan cara mengakses jaringan lokal Bank menggunakan internet atau jaringan umum

Pemantauan dan Pemeliharaan Sistem

Pemantauan dan pemeliharaan sistem yang beroprasional 7x24 jam dan very critical.

System Development Life Cycle (SDLC)

Pedoman proses pembuatan, pengembangan dan perbaikan sistem/aplikasi.

Klasifikasi Kerahasiaan Dokumen TI

Klasifikasi jenis dan kerahasiaan dokumen TI.

Change Management Pengelolaan perubahan terhadap hardware/software server operasional dan Perangkat jaringan serta perangkat security.

Pengelolaan Jaringan Pengelolaan pemantauan dan pemeliharaan jaringan serta penanganan gangguan jaringan.

Perbaikan Data/Patching Pedoman untuk melakukan perbaikan data sesuai prinsip kehati-hatian.

Standardisasi Perangkat Lunak Pedoman dalam penggunaan perangkat lunak khususnya perangkat lunak pada personal Computer

294

Petunjuk Teknis Operasional Deskripsi

(PC) Desktop.

Security Coding Pedoman pengamanan sistem aplikasi pada saat pengembangan aplikasi.

Hardening Pedoman pengamanan sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan database.

Non Disclosure Agreement (NDA)

Pedoman pengamanan kerahasiaan data dan informasi nasabah dalam rangka kerjasama bisnis berbasis TI dengan pihak ketiga.

Data Warehouse Mengatur pengelolaan data warehouse serta tata cara akses user dan penggunaan aplikasi management information system (MIS)

Power User Sistem pengendalian/control system dalam menjaga atau mengamankan sistem aplikasi tersebut dari penyalahgunaan penggunaan akses sistem.

IT Group senantiasa menerapkan strategi untuk menghadapi risiko-risiko teknologi informasi, antara lain: a. Bank telah melakukan pengkinian standar prosedur operasional teknologi informasi

mencakup perencanaan, pengembangan, pengelolaan operasional dan pengamanan Teknologi Informasi.

b. Bank telah melakukan pengkinian petunjuk teknis operasional terkait pengembangan, operasional dan pengamanan Teknologi Informasi.

c. Bank telah melakukan pengkinian Surat Keputusan (SK) penetapan komite pengarah teknologi informasi (IT Steering Committee) menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi Bank khususnya organisasi TI.

d. Bank telah melakukan pengkinian profil risiko Teknologi Informasi (IT Risk Register). Proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi menggunakan metode Risk Control & Self Assesment (RCSA).

e. Mekanisme pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi diatur melalui proses mitigasi risiko didalam IT Risk register dimana penambahan dan evaluasi jenis control pada setiap aktivitas di masing-masing fungsi/department di Unit Kerja IT. Risiko dan control dilakukan evaluasi dan pengkinian dengan tujuan meminimalkan dampak yang mungkin timbul apabila risiko tersebut benar-benar terjadi.

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

Mandiri Syariah berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undanganlain, wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank. Karena itu, setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko lainnya. Hal itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya yang harus dilakukan oleh Satuan

295

Kerja Kepatuhan adalah bersifat ex-ante yang sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yangdiperkirakan akan terjadi. Untuk menerapkan fungsi kepatuhan maka perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan Bank dalammemastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan olehBank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Dalam penerapan fungsi Kepatuhan Mandiri Syariah berlandaskan pada:

1. POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

2. Kebijakan Kepatuhan KBP/01-2015 tanggal 21 September 2017 perihal Kebijakan Pengendalian (KBP) Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Mandiri Syariah.

3. SPP Kepatuhan No. 05-2016 tanggal 18 Januari 2019 perihal Standar Prosedur Kepatuhan Mandiri Syariah.

Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin. Secara umum, penerapan kepgatuhan tahun 2019 terimplementasi dalam setiap kegiatan usaha Mandiri Syariah, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi:

a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan; b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan

ditetapkan oleh Direksi; c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun

ketentuan dan pedoman internal; d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta

kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan; f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil

Direksi tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah;

g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan a.l.: 1) memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada

regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; 2) melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait

dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku; 3) Melaksanakan sebagai contact person untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi

pihak internal maupun ekstern

Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu

296

tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggotanDireksi Bank.

Adapun fungsi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu: a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan

kegiatan usaha Bank. b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank. c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha

yang dilakukanoleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yangberlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank UmumSyariah dan Unit Usaha Syariah.

d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

2. Budaya Kepatuhan

Dalam rangka menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap ketentuan eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan baru yang terkait dengan aktivitas operasional Bank. Seluruh Pegawai Mandiri Syariah bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan (Risk Awareness). Hasil sosialisasi dimaksud untuk mencegah serta meminimalisir adanya penyimpangan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Profil Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.Penilaian profil risiko kepatuhan secara komposit mencakup penilaian terhadap Risiko inherendan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system) kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) bertugas mengelola Risiko Kepatuhan untuk mencegah risiko yang diakibatkan Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah. Mandiri Syariah menjalankan kegiatan usaha diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI).

Pengelolaan Risiko Kepatuhan terkait erat dengan profil Risiko Kepatuhan dimana Mandiri Syariah memiliki risiko inheren untuk Risiko Kepatuhan Mandiri Syariah selama tahun 2019 adalah Low to Moderat (peringkat 2) dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Satisfactory (memadai).

297

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

a. Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

1) Efektifitas Penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enchance Due Diligence (EDD) Efektifitas penerapan CDD terhadap nasabah berupa: a) Pemantauan profil nasabah melalui kelengkapan data CIF. b) Pemantauan profil nasabah pembiayaan melalui pemenuhan

Checklist APU dan PPT Bidang Pembiayaan. c) Pengkinian data nasabah pendanaan.

2) Efektifitas penerapan EDD berupa pemantauan dan pemeriksaan terhadap nasabah berisiko tinggi untuk kriteria: a) Pekerjaan berisiko tinggi (high risk job) b) Bidang Usaha berisiko tinggi (high risk business) c) Negara berisiko tinggi (high risk country) d) Produk berisiko tinggi (high risk product)

3) Efektifitas penerapan APU PPT dan profil risiko a) Efektifitas penerapan APU PPT MANDIRI SYARIAH didukung oleh

peran pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi yang secara berkala melakukan pemantauan melalui Rapat Komite Pemantau Risiko yang khusus membahas implementasi APU PPT dan progress program APU & PPT yang berjalan di Mandiri Syariah. Peran yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sangat penting memberikan motivasi dan semangat serta arahan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam penerapan

298

APU PPT diseluruh jajaran organisasi. b) Menguatkan fungsi APU PPT melalui pengembangan Sistem

Informasi Kepatuhan. c) Profil risiko implementasi program APU dan PPT secara periodik

bulanan dilaporkan oleh SKAP kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Profil risiko penerapan APU & PPT periode Desember 2019 yaitu “sangat rendah” dengan total nilai sebesar 100%.

d) Penerapan Sanction Screening untuk transaksi yang menggunakan SWIFT.

4) Efektifitas penerapan KYE Penerapan KYE dilakukan Bank dalam berbagai bentuk kegiatan: a) Melakukan screening penerimaan calon pegawai terhadap profil dan track

record kemungkinan terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

b) Melakukan screening terhadap pegawai eksisting pada proses promosi jabatan, yang mencakup beberapa hal, diantaranya:

Tidak pernah terkait masalah hukum. Tidak pernah menjadi tersangka/terdakwa. Tidak memiliki hubungan/keterkaitan dengan tersangka/terdakwa. Tidak pernah menerima surat pembinaan dari Mandiri Syariah.

5) Sosialisasi penerapan APU PPT Pelaksanaan sosialisasi APU dan PPT yang dilakukan oleh Bank secara kontinyu berjalan dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut:

a) Menyambut Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) 2020 di PT Bank Syariah Mandiri. Keynote Speaker Kepala PPATK Bapak Kiagus Ahmad Badaruddin (16 Januari 2020)

b) Kegiatan pendampingan PPATK Wawancara Riset/Indepth Study Program Mentoring pada Sektor Ormas Berisiko Tinggi disalahgunakan sebagai Pendanaan Terorisme di Kantor Pusat (2 Januari 2020), Area Solo (5-6 Februari 2020), KC Yogyakarta (13 Februari), dan KC Bandung (11-12 Maret 2020)

c) Refreshment test APU dan PPT untuk Branch Manager, Frontliner, PIC SKAP.

6) Langkah-langkah penguatan penerapan APU & PPT a) SKAP Kantor Pusat dalam menjalankan tugas telah melakukan

sinergi dalam bentuk: (1) Melakukan koordinasi dan pemantauan implementasi unit

kerja APU & PPT di Kantor Pusat melalui Decentrailize Compliance and Operation Risk (DCOR) dan di seluruh Regional Office melalui Regional Business Control (RBC).

(2) Meng-update PIC SKAP di Kantor Pusat, Regional Office, Area, Branch dan Cash Outlet.

299

(3) Melakukan sosialisasi, pelatihan dan training eksternal bagi petugas SKAP dan PIC SKAP yang ada di Regional Office V, VI, VII.

(4) Melaksanakan on site ke outlet di masing-masing region berdasarkan RBA untuk memastikan telah diterapkannya penerapan APU & PPT sesuai ketentuan ekternal dan internal

(5) Melakukan benchmark ke Bank Mandiri khusus APU PPT (6) Melaksanakan kunjungan ke Bank Islam Malaysia Bernhad

untuk memastikan penerapan AML sesuai best practice AML

Hal-hal informatif lain terkait penguatan fungsi kepatuhan dalam kaitannya dengan pelaksanaan APU & PPT dilakukan melalui jalur komunikasi SKAP Kantor Pusat dengan seluruh outlet melalui media yang dimiliki bank berupa email, lync, telepon. Komunikasi tersebut merupakan bagian dari pemantauan dan pemberian arahan/petunjuk kepada jajaran pegawai yang terkait dengan penerapan APU & PPT agar menjalankan tugas sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.

b. Corporate Governance and Compliance Support

Memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu, diantaranya: 1) Laporan Fungsi Kepatuhan Triwulanan kepada Direktur Utama 2) Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur yang membawahkan

Fungsi Kepatuhan kepada OJK 3) Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi kepada Bank Mandiri 4) Laporan self assessment pelaksanaan GCG setiap semester sebagai

bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK). 5) Laporan self assessment pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap

semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Entitas Utama (Bank Mandiri).

6) Laporan Pelaksanaan GCG Tahunan kepada stakeholders. 7) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahunan kepada Entitas Utama. 8) Pembentukan sub-unit Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Memastikan optimalisasi implementasi GCG yang dilakukan melalui: 1) Melakukan sosialisasi penerapan GCG secara continuekepada jajaran Bank melalui

(a) Email blast kepada jajaran Bank terkait implementasi GCG (b) Pemberian materi dasar implementasi GCG dalam kelas kelas training.

2) Melaksanakan pengkinian ketentuan internal terkait penerapan GCG dan CoC 3) Konsolidasi dengan perusahaan induk dalam implementasi GCG 4) Mengikuti program Corporate Governance Perception Index sebagai

bentuk evaluasi pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh pihak independen guna memberikan masukan positif untuk peningkatan pelaksanaan GCG.

300

5) Melakukan pengawalan pelaksanaan Rencana Bisnis Kepatuhan Bank tahun 2019 dan pemenuhan Daftar Monitoring Tindak lanjut Kepatuhan.

6) Melakukan pengawalan terhadap proses fit and proper test Direksi, Dewan Komisaris & Dewan Pengawas Syariah; RUPS dan penyusunan Annual Report.

7) Melakukan monitoring dan mitigasi terhadap denda Mandiri Syariahagar jumlah denda dapat diminimalisir tiap tahunnya.

8) Review pelaksanaan RUPS 9) Penyusunan ketentuan terkait fungsi Pengendalian Gratifikasi

c. Pengendalian Gratifikasi

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan, mitra kerja dan seluruh stakeholders yang didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Bank menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, Mandiri Syariah telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang didukung dengan terbitnya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) No.54/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Petunjuk Teknis Operasional Pengendali Gratifikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi, sehingga kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh stakeholders.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sesuai dengan Inpres No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah melakukan inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi melalui penerapan SNI ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dalam Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditunjuk menjadi penanggung jawab dengan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian PAN dan RB, KPK dan BPS dalam menyelesaikan Standar Internasional ISO 37001 tentang Anti- Bribery Management System untuk sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung tata kelola BUMN dan Swasta. Mandiri Syariah telah mengikuti sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan telah menyusun Kebijakan Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dengan Implementasi pengendalian gratifikasi maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

301

1. Membangun nilai-nilai Good Corporate Governance dan menanamkan value integrity

2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi.

Adapun tugas dan tanggungjawab unit pengendali gratifikasi adalah: 1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi 2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor

gratifikasi. 3. Melakukan review atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori

gratifikasi yang menjadi kewenangan Mandiri Syariah dan jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut

4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Bank Mandiri dan pihak internal yaitu DCOR dan RBC

5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, secara triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

6. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi

d. Compliance Risk Management

Memastikan kebijakan, ketentuan,sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya yang dilakukan diantaranya:

1) Menganalisis dan menyusun exsum atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (BI, OJK, Peraturan ekstenal lainnya yang terkait dengan Perbankan) yang disampaikan kepada Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head;

2) Menganalisis dan membuat Nota Kajian atas regulasi baru yang berdampak langsung kepada Mandiri Syariah, yang disampaikan kepada Direksi dan SEVP yang selanjutnya disampaikan kepada Group terkait/yang berkepentingan;

3) Menyampaikan opini/note kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan terkait Working Group Policy & Procedure (WPP);

4) Menganalisa dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan, tanggapan atas ketentuan internal dalam Working Group Policy & Procedure (WPP).

5) Melaksanakan pengkinikan sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga pada Sistem

302

Informasi Kepatuhan (SIK); 6) Melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan

Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada Bank; 7) Memberikan masukan atas pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK). 8) Menyusun laporan Profil Risiko Kepatuhan secara bulanan,

triwulanan, semesteran kepada regulator, integrasi dengan induk perusahaan (Bank Mandiri), dan kepada manajemen Bank dan laporan support lainnya ke Unit Kerja terkait.

9) Memastikan terlaksana proses pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian) Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko.

10) Melaksanakan rapat koordinasi (prudential meeting) dengan unit kerja yang mendapatkan denda dari regulator untuk mencari solusi dan monitoringnya;

11) Menyampaikan dan memonitoring action plan atas sanksi dari regulator yang terkena denda untuk melakukan identifikasi dan mitigasi agar tidak terulang kembali.

12) Menyusun dan memantau action plan atas ketentuan ekternal untuk disampaikan kepada unit kerja terkait serta melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada bank.

13) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14) Melakukan sosialisasi atas ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait serta koordinasi (doted line) atas Regional Business Control (RBC) dan Decentralize Compliance & Operation Risk (DCOR).

15) Memastikan berjalan sosialisasi kebijakan, pedoman dan ketentuan yang diterbitkan kepada unit kerja terkait dan mewakili bank atas kegiatan sosialisasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta liaison officer ke Bank Indonesia berikut Otoritas Jasa Keuangan.

e. Syariah Compliance

Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank, melalui: 1) Memastikan tersedianya kajian syariah atas permintaan unit kerja 2) Memastikan tersedianya opini DPS atas permintaan unit kerja 3) Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal 4) Memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan

penyampaiannya kepada OJK secara periodik (semester) 5) Memastikan terlaksananya pengawalan aspek syariah pada forum

komite pembiayaan level Direksi 6) Memastikan terlaksananya People Development khususnya aspek syariah 7) Memastikan pelaksanaan Uji Petik DPS berjalan dengan baikCPG

303

melakukan pendampingan kepada DPS dalam pelaksanaan Uji Petik, yang telah dilaksanakan kepada Area/Cabang sebagai berikut:

Uji Petik DPS Periode 1 Januari – 31 Desember 2020

No Tanggal Unit Kerja

1 4-6 Februari 2020 Area Jambi

2 12-14 Februari 2020 KC Mataram

3 3-5 Maret 2020 KCP Magelang

4 18-20 Maret 2020 KC Kendari

5 19 Juni 2020 KC Hasanudin

6 24 Juni 2020 KC Thamrin

7 29 Juni 2020 KC Mayestik

8 16 Juli 2020 KC Warung Buncit

9 24 Juli 2020 KC Bekasi

10 13 Agustus 2020 KC Depok

11 19 Agustus 2020 KC Tangerang

12 19 Agustus 2020 KC Bintaro

13 19 Agustus 2020 KC Ciputat

14 7 Oktober 2020 KC Serang

15 13 November 2020 KC Cilegon

16 4 Desember 2020 KC Kebon Jeruk

8) Memastikan terlaksananya sharia clinic bagi unit bisnis Kantor Pusat 9) Sharing session aspek syariah dengan RO/Area/Branch seluruh Indonesia 10) Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah

a) Koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2019 antara CPG dengan Dewan Pengawas Syariah terlaksana melalui kegiatan uji petik yang telah dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali.

b) Cakupan pengawasan aspek syariah: Cakupan pengawasan aspek syariah yang dilaksanakan antara lain: Pendampingan DPS pada Uji Petik, yaitu dengan melakukan

pemeriksaan dokumen pembiayaan kepada unit kerja yang menjadi obyek Uji Petik DPS diantaranya pembiayaan dan pendanaan dengan basis akad: (a) Murabahah (b) Mudharabah (c) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah (d) Ijarah, termasuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

304

(e) Pembiayaan Take Over, baik dari Lembaga Keuangan Konvensional maupun Lembaga Keuangan Syariah

(f) Pembiayaan dengan tujuan Refinancing (g) Pembiayaan kepada Koperasi (h) Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Giro, dan Deposito

Metode pemeriksaan dilakukan secara on desk dan on site dengan pemeriksaan melalui dokumen serta wawancara kepada Unit Kerja (Area/Cabang) terkait.

Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.

c) Upaya penguatan pemenuhan aspek syariah Dalam mengupayakan penguatan pemenuhan aspek Syariah, CPG telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Sebagai tenaga fasilitator pengajar pada beberapa program academy yang dilaksanakan oleh Mandiri Syariah University (MSU), diantaranya: (a) Financing Retail Risk Academy (b) Business Banking Academy (c) Pawning Academy (d) Retail Collection & Recovery Academy (e) Business Control Academy (f) Banking Staff Program (g) Mandiri Syariah Micro Program

Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.

Memastikan tersedianya kajian Syariah compliance atas permintaan unit kerja terkait

Memastikan tersedianya Opini Dewan Pengawas Syariah atas permintaan unit kerja terkait

Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal Memastikan terpenuhinya aspek Syariah baik dalam usulan

manual produk baru maupun perubahannya Memberikan konsultasi dengan unit kerja terkait perihal aspek

syariah baik melalui rapat, email, telepon, dan sarana prasarana lainnya.

Melakukan pendampingan dengan unit kerja terkait perihal aspek syariah (jika diperlukan).

f. Business Compliance

1) Pelaksanaan Compliance Review atas aktivitas strategis Bank diantaranya adalah sebagai berikut:

305

(a) Melakukan pengujian kepatuhan (compliance review) terhadap usulan rencana penyaluran pembiayaan yang akan diputus oleh Komite Pembiayaan level Direksi. Pengujian melalui keikutsertaan Unit Kerja Kepatuhan dalam proses Rapat Teknis (Ratek) dan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) dengan toolsCompliance Note Independent (CNI) yang dilakukan oleh Unit Kerja Compliance untuk memastikan proses pembiayaan telah sesuai terhadap ketentuan eksternal dan internal.

(b) Memastikan kesiapan operasional atas rencana pembukaan/pemindahan alamat/perubahan status jaringan kantor bank melalui pemenuhan daftar persyaratan yang tertuang dalam compliance check list yang ditetapkan oleh regulator.

(c) Melaksanakan Compliance on Visit (CoV) di Unit Kerja yang mensupervisi proses penataan jaringan kantor Bank pada tahun 2019, untuk memastikan proses penataan terlaksana sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal Bank.

(d) Melakukan review proses pengadaan barang dan jasa komite level Direksi guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang akan diputus oleh komite level Direksi telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.

(e) Memberikan masukan/opini terhadap materi rencana penerbitan ketentuan internal Bank berupa draft Kebijakan, SE, SOP telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

(f) Melakukan review penyaluran dana sosial dalam rangka kegitan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sosiobisnis yang dilaksanakan oleh Mandiri Syariah bekerjasama dengan Laznas-BSM.

2) Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk peningkatan/pengawalan kepatuhan unit kerja/pengembangan manajemen: (a) Menyelenggarakan Forum Evaluasi Review Pembiayaan yang

melibatkan business unit, risk assessment unit dan support unit dalam melakukan koordinasi antar unit kerja untuk meminimalisir/mencegah non compliance procedure dalam proses pembiayaan. Forum evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan.

(b) Menyusun Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan Bank yang digunakan sebagai pedoman oleh jajaran Bank dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.

(c) Melakukan koordinasi dengan Decentralized Compliance and Operasional Risk (DCOR) dalam melaksanakan efektifitas pengawalan kepatuhan sesuai peran dan tugas masing-masing.

306

g. Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2020

No Nama Pendidikan dan Pengembangan Karyawan

Nama Penyelenggara

1 Induction Class for Kriya Teller dan Back Office

Mandiri Syariah University

2 Ketentuan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah


3 Kegiatan Induk Virtual Account dan Dashboard Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga


4 Webinar OJK: Integrated GRC in Digital Era: Opportunities & Challenges

OJK Institute

5 Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Level 3 Mandiri Syariah University

6 Training Eksternal Webinar Akad-akad Restrukturisasi Hutang dan Pembiayaan Bank Syariah


7 Training Eksternal Webinar. ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Systems for Financial Industries

Mandiri Syariah University-Robere

8 Program Pelatihan Eksternal Pegawai - Pencegahan Korupsi mll Penguatan Budaya Governance Risk Management & Compliance

PT Mitra Bhadra Consulting (MBC)

9 Program Pelatihan Eksternal Pegawai - Accounting Forensics for Internal Auditors & Fraud Investigators

Asia Anti Fraud

10 Program Pelatihan Eksternal Pegawai - Mengapa Pencegahan Fraud Tidak Efektif (Why fraud prevention is not effective?)

Asia Anti Fraud

11 Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis Covid-19

FKDKP

12 Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

FKDKP

13 Pelatihan ISO 31000:2018 Awareness Risk Management System

Robere

14 Pelatihan ISO 37001:2016 "Sistem Manajemen Anti Penyuapan"

PT Aurora Bisnis International

15 Refreshment Publik Manajemen Risiko Operasional dan Kewaspadaan Kasus

FKDKP

307

No Nama Pendidikan dan Pengembangan Karyawan

Nama Penyelenggara

Kriminal di Era Digital

16 Training Auditor ISO 37001: 2016 PT Aurora Bisnis International

17 Terrorism Financing Updated 2020 - Deseminasi FIR on Ml/TF pada Bank Umum tahun 2020

PPATK

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank melalui Mandiri Syariah University pada tahun 2020-2022 diselaraskan dengan strategi Human Capital agar seluruh program/kegiatan dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, dan terintegrasi untuk mendukung peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia dan unit kerja.

Adapun kerangka pelatihan dan pengembangan kompetensi di Mandiri Syariah mencakup 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Living Core Values Tata nilai utama (core values) dan budaya perusahaan yang harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap pegawai untuk mendukung strategi bisnis Bank. Core values dari budaya kerja perusahaan meliputi ETHIC (Excellece, Teamwork, Humanity, Integrity & Customer Focus) dengan 10 indikator perilaku

2. Technical Capability Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang wajib dimiliki oleh pegawai yang sesuai dengan fungsi jabatannya. Technical capabilities dikelompokkan berdasarkan fungsi jabatan di Corporate Banking, Retail Banking dan Support Function.

3. Leadership Capability Kemampuan yang diperlukan seorang pegawai untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan yang baik sangat dibutuhkan agar nantinya seluruh pegawai Bank Mandiri Syariah dapat menjadi role model bagi lingkungan sekitarnya.

Desain pelatihan dan pengembangan human capital diselaraskan dengan strategi Bank Mandiri Syariah agar seluruh program/kegiatan dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, dan terintegrasi untuk mendukung peningkatan kinerja Bank

Adapun desain pelatihan dan pengembangan di Mandiri Syariah meliputi komponen sebagai berikut:

1. Learning Budget and Plan Proses penyusunan rencana pelatihan dan pengembangan serta alokasi anggarannya.

2. Learning Analysis Proses analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan kebutuhan bisnis dan perkembangan organisasi.

308

3. Learning Design Proses desain kurikulum pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil tahap Learning Analysis.

4. Learning Development Proses pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan menjadi materi, metodologi, serta evaluasi.

5. Learning Implementation Proses pengimplementasian kurikulum pendidikan dan pelatihan yang telah disusun pada tahap Design dan Develop.

6. Learning Evaluation Proses pengukuran dan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan.

Adapun dasar desain pelatihan dan pengembangan kompetensi adalah:

1. Learning Partner Expert internal dan eksternal yang mendukung kebutuhan program pelatihan dan pengembangan yang berperan sebagai penyusun modul, trainer, coach, mentor, buddy, dan lainnya.

2. Change Management Suatu proses dalam rangka mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai.

3. Facility Fasilitas pendukung program pelatihan dan pengembangan baik yang bersifat fisik maupun teknologi.

4. Communication, Branding dan Marketing Proses menyusun strategi, mengelola dan melakukan komunikasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Untuk meningkatkan efektivitas pengembangan kompetensi pegawai setiap segmen, Mandiri Syariah University telah membentuk academy-academy sebagai berikut:

1) Wholesale Banking Academy, fokus pada pengembangan segmen Wholesale Banking (Corporate dan Commercial), Government, Special Asset Management, Treasury, & International Banking.

2) Retail Banking Academy, fokus pada pengembangan segmen Small Medium Enterprise, Consumer, Pawning dan Mikro.

3) Banking Operations, Sales and Service Academy, fokus pada pengembangan kompetensi Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking Operations, dan Banking Operation.

4) Corporate Culture Academy, fokus pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dan 18 perilaku utama serta perilaku sadar Support Function.

309

Program kerja pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagai berikut:

1) Menyediakan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang komprehensif bekerja sama dengan unit terkait untuk mendukung strategi bisnis sesuai Corplan Bank: a) Program Product & Business Development Workshop, Improvement Competencies

Training, Industry Focus Mastery for Business, Training serta sosialiasi yang berkaitan dengan produk dan kebijakan perusahaan.

b) Program pelatihan terstruktur (learning based competency) sesuai rumpun jabatan dan business process yang terdiri dari bidang retail, bidang wholesale, bidang sales & service, bidang operational & support dengan fokus pada 5 produk utama bank.

2) Meningkatkan kapabilitas pegawai (teknis/keahlian dan kepemimpinan) serta memperluas cakupan peserta training dengan strategi regionalisasi training. a) Menyelenggarakan program pelatihan di region dan atau area dengan mengoptimalkan

infrastruktur regional dan Mandiri Syariah University. b) Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian para pegawai terbaik dan

pemimpin Bank. Bank membutuhkan para calon pimpinan Bank terbaik untuk mengisi posisi strategis karena adanya pengembangan organisasi dan pertumbuhan bisnis. Program yang akan diselenggarakan terdiri dari: (1) Pendidikan pengembangan kepemimpinan (Leadership Development) berjenjang

sesuai kebutuhan bank yang mencakup: Officer Development Program (ODP): merupakan program pelatihan bagi fresh

graduate yang akan menjadi pegawai pimpinan Mandiri Syariah. Staff Development Program (SDP): merupakan program pelatihan bagi pegawai

internal Mandiri Syariah yang dipromosikan menjadi pegawai pimpinan Mandiri Syariah.

Management Development Program (MDP): merupakan program bagi high potential middle managers, yang dipersiapkan menjadi successors untuk level pimpinan Department Head atau Area Manager atau jabatan yang setara.

Program SESPIBANK: merupakan program training untuk calon Senior Executive atau Top Management sebagai pimpinan puncak bank.

(2) Executive Development Program: merupakan program training yang bersifat bagi Direksi, SEVP, Komisaris, Group Head serta Regional CEO.

(3) Leadership Forum bagi Top dan Senior Management; (4) Leadership Enhancement bagi para pimpinan bank, dari jenjang officer muda hingga

Direksi; (5) Sertifikasi Profesional bagi pegawai-pegawai terbaik unit bisnis dan unit support

maupun sertifikasi yang bersifat mandatory untuk seluruh pegawai yang terkait; (6) Beasiswa S2 untuk pegawai terbaik dan calon pimpinan Bank.

c) Menyusun Learning Journey dan memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya. (1) Program training pegawai baru untuk level staff dan officer sesuai rumpun jabatan. (2) Memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada

jabatannya yang berfungsi untuk mengukur dan memastikan pegawai yang dipromosikan pada jabatan kunci di Bank memiliki kualifikasi kompetensi teknis (technical banking) sesuai dengan jabatan yang dituju. Program tsb. terdiri dari:

310

Learning Certification. - Program sertifikasi yang terstruktur sesuai dengan Learning Journey pegawai; - Program profesional certification merupakan rangkaian dari pendidikan

terstruktur. Learning Assessment.

- Program untuk mengukur dan memetakan kompetensi pegawai terhadap jabatan yang akan dituju;

- Program akselerasi dari professional certified. Refreshment (Pemeliharaan).

- Program secara berkala bagi pemegang sertifikat pemahaman dan professional certified dalam rangka pemeliharaan.

(3) Program Persiapan Pensiun Bagi pegawai yang akan dan telah memasuki usia pensiun, Mandiri Syariah turut menyediakan pelatihan khusus terkait program persiapan pensiun pegawai yaitu MPP (Masa Persiapan Pensiun). Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk mental dan keahlian serta sebagai pembekalan kepada para pegawai agar tetap produktif walaupun tidak lagi menjadi pegawai aktif.

d) Implementasi Budaya Kerja

Hadirnya generasi milenial di Mandiri Syariah mendorong Mandiri Syariah untuk terus menyesuaikan budaya kerjanya agar tetap relevan dengan kondisi internal dan eksternal Mandiri Syariah. Melalui penyesuaian budaya kerja, seluruh pegawai Mandiri Syariah akan memiliki karakter yang kuat dalam berfikir dan bertindak sesuai dengan 10 (sepuluh) budaya perilaku Mandiri Syariah. Selain melakukan penyesuaian budaya kerja, Mandiri Syariah juga melaksanakan program kerja lainnya dalam membangun kebahagiaan dan produktivitas pegawai Mandiri Syariah yang sebagian besarnya merupakan usia milenial. Pendekatan dari program kerja tsb. memiliki arti pengelolaan berbagai elemen kerja, baik fiskal maupun emosional agar tercipta suasana yang membuat pegawai happy dan produktif.

311

Penerapan budaya kerja dilaksanakan menyesuaikan strategi bisnis dalam menghadapi era digital teknologi dan mendukung visi perusahaan menjadi Bank Syariah Terdepan dan Modern.

Dalam menjawab tantangan di era digital dan kompetisi bisnis di masa depan, selain 18 perilaku utama AKHLAK dibutuhkan fokus penguatan budaya dengan culture theme, yaitu:

312

Program-program yang dilakukan dalam rangka implementasi penerapan Budaya Kerja, antara lain:

1) Integrasi values dalam perilaku pegawai melalui internalisasi AKHLAK & Culture Theme pada materi pembelajaran berkolaborasi dengan seluruh Academy dan unit kerja terkait.

2) Menguatkan performance culture dan peduli stakeholders melalui leader sebagai role model (lead by example).

3) Meningkatkan learning culture dan agility melalui kegiatan pembelajaran beragam (blended learning) untuk continuous improvement serta inovasi.

4) Menjaga Mandiri Syariah tumbuh sehat dengan meningkatkan risk awareness dan upaya mencegah fraud (fraud prevention) bekerjasama dengan unit kerja terkait,

5) Melaksanakan program penguatan Change Agent dalam akselerasi budaya kerja untuk meningkatkan engagement & ownership terhadap perusahaan.

6) Mengembangkan sikap kepedulian terhadap umat melalui social movement dan volunteer program untuk kontribusi maksimal dan lebih berkah. Melakukan sinergi dan alignment budaya dengan Mandiri Group sebagai Mandirian (Satu Hati Satu Mandiri).

e) Mengembangkan Learning Alternate Channel melalui pengembangan Learning Management System dan mobile learning, yakni penyediaan layanan dan informasi pembelajaran pegawai secara integratif yang melingkupi proses perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pembelajaran yang memudahkan bagi pegawai.

Selain itu, BSM melaksanakan program Basic Syariah yang secara umum berisi tentang aktivitas, akad, produk, aktivitas & penerapannya secara komprehensif untuk para pengurus (Direksi & Dewan Komisaris) yang baru menjabat bekerjasama dengan Karim Business Consulting.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Manajemen Mandiri Syariah sangat concern terhadap masalah benturan kepentingan. Mandiri Syariah telah memiliki Pedoman Code of conduct (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan No. registrasi KBP/01-2016.

Pedoman Benturan Kepentingan mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, semua kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen perusahaan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan.

Salah satu upaya perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik terkait benturan kepentingan yakni anjuran tidak menerima hadiah/parcel lebaran yang disampaikan melalui media internal secara berkala kepada seluruh pegawai Mandiri Syariah. Adapun media yang digunakan diantaranya melalui :

313

a. Poster La risywah, No Kick Back dan No Special Payment

Merupakan bentuk komitmen pimpinan yang wajib diikuti jajaran Bank untuk bekerja dengan lurus.

b. Annual Disclosure Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan dengan cara memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dikalangan pegawai maka seluruh jajaran Mandiri Syariah diwajibkan untuk mengisi pernyataan tahunan (annual disclosure) setiap tahunnya terkait bentuan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Annual Disclosure berkaitan erat dengan dokumen kepegawaian, saat ini untuk penyelenggaraan annual disclosure dikelola oleh unit kerja Human Capital, dimana pernyataan tahunan (annual disclosure) tersebut telah diintegrasikan dengan aplikasi sistem kepegawaian bank.

c. Email blast Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, bank melakukan sosialisasi melalui email blast guna mereminder kepada jajaran Bank untuk menghindari berbagai kemungkinan munculnya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

314

CODE OF CONDUCT

Code of Conduct (CoC) merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang merupakan pedoman perilaku bank dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya. Dalam CoC menjelaskan dasar perilaku yang dilakukan oleh Jajaran Bank. Oleh sebab itu, keberadaan CoC menjadi acuan dan tanggung jawab perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai di seluruh jenjang Organisasi untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan kedepannya. Code of Conduct merupakan prinsip moral terkait perilaku individu, sebagai dasar perilaku dalam menjalankan aktivitas bisnis yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang professional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun stakeholders lainnya.

Jajaran Mandiri Syariah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan CoC ke dalam setiap perilaku, sehingga tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Perusahaan karena tingkah laku insan mencerminkan etika bisnis Perusahaan. Konten CoC Mandiri Syariah terdiri dari:

315

BENTURAN KEPENTINGAN Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Ruang lingkup terdiri dari:

1. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2. Jajaran Bank harus bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.

3. Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan corporate identity Bank. Corporate identity hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.

Larangan Risywah Jajaran Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima risywah kepada/dari nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan dan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara terkait jabatannya sebagai jajaran Bank.

Kerahasiaan 1. Jajaran Bank wajib menjaga kerahasiaan setiap data atau informasi terkait Bank atau nasabah

yang berhubungan dengan Bank dan hanya menggunakannya untuk kepentingan Bank. 2. Penyebaran data atau informasi terkait Bank dan nasabah yang berhubungan dengan Bank hanya

dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penyalahgunaan Jabatan Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan sendiri maupun mempengaruhi/memaksa jajaran Bank lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.

Perilaku Insiders Jajaran Bank yang memiliki informasi tentang Bank dilarang memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

Integritas dan Akurasi Data Bank 1. Jajaran Bank, baik secara individu maupun bersama-sama harus berupaya untuk tidak terlibat

dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia.

2. Jajaran Bank harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa dirinya tidak diperalat untuk kegiatan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya.

3. Jajaran Bank harus mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan pencucian uang, termasuk secara individu tidak terlibat dalam penggunaan dan/atau perdagangan narkoba, atau kegiatan terorisme.

316

Pengelolaan Rekening Pegawai Jajaran Bank harus mengelola rekening kepegawaian yang dimilikinya secara bijak dan tidak memanfaatkan rekening tersebut untuk kegiatan terlarang.

Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure) Jajaran Bank wajib melakukan pengisian pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan Jajaran Bank wajib mematuhi pedoman Code of Conduct sebagai pedoman berperilaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank yang membawa citra Bank dengan penuh tanggung jawab. Pengenaan sanksi atas pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap Code of Conduct mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku.

Optimalnya penerapan CoC menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan Tata Kelola yang baik. Komitmen dan integritas dari masing-masing jajaran Bank untuk mewujudkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik cerminan dari upaya dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan Bank yang berkelanjutan

Jenis Pelanggaran 2019 2020

Praktek Risywah 2 4 Penyalahgunaan Jabatan 3 2

Manajemen Mandiri Syariah secara konsisten mendorong jajaran Bank untuk menghindari benturan kepentingan. Setiap benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank sudah ditindaklanjuti sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders.

Sebagai salah satu contoh gerakan untuk meminimalisir kondisi benturan kepentingan yang didorong oleh manajemen adalah gerakan La Risywah, No Kick Back dan No Special Payment yang merupakanlangkah untuk meningkatkan kesadaran (awareness) seluruh jajaran Mandiri Syariah agar senantiasa bekerja dengan lurus dan bertanggung jawab serta obyektif secara profesional. Selain aturan terkait CoC, Mandiri Syariah juga memiliki aturan terkait larangan pemberian hadiah, sovenir atau cinderamata kepada Direksi, Dewan Komisaris maupun jajaran Bank lainnya yang sedang melakukan perjalanan dinas atau kunjungan ke unit kerja yang di atur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Mandiri Syariah dan Standar Prosedur Operasional Human Capital Dimana Jajaran Bank dilarang memberikan Souvenir/Cinderamata/Oleh-oleh/Hadiah Kepada Anggota Direksi dan/atau Komisaris Bank yang Melaksanakan Perjalanan Dinas dan/atau Kunjungan.

Mandiri Syariah memiliki Program Pengenalan CoC yaitu dengan menginternalisasi CoC kepada pegawai baru melalui pelatihan guna memberikan pemahaman pengertian dari benturan kepentingan dan kewajiban untuk menghindari kondisi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Setiap pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

317

PELAKSANAN AUDIT INTERN

Satuan Kerja Audit Intern merupakan bagian dari struktur pengendalian internal dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tindakan manajemen Bank.Fungsi Internal Audit di dalam organisasi berada pada level Direktorat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan mitra bisnis seluruh unit kerja yang berfungsi memberikan consulting yang independen dan obyektif dalam memberikan rekomendasi yang bernilai tambah dan memperbaiki operasional organisasi. SKAI membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola.

SKAI telah menetapkan kerja dan ruang lingkup tugas antara lain sebagai berikut: 6. Mengevaluasi efektifitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan

dengan pelaksanakan operasional bank 7. Berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas penerapaan Sistem Pengendalian Intern

sesuai sasaran yang telah ditetapkan bank 8. Melaksanakan audit berbasis risiko (risk based audit) secara independen dan objektif. Ruang lingkup pelaksanaan audit mencakup semua area operasional untuk menentukan kecukupan kualitas internal control, penerapan risk management, dan governance process. Dalam melaksanakan tersebut Internal Audit membuat analisa dan memberikan rekomendasi melalui pemberian jasa assurance dan consulting.

Sebagai strategic partner, Internal Audit Group (IAG) berupaya untuk dapat memberikan “adding value and improving organization’s operations”, yang tidak hanya membantu management untuk menilai efisiensi dan keefektifan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan, namun juga ikut berperan mengawal pencapaian target-target Bank yang sudah dituangkan dalam inisiatif strategis lima tahun ke depan.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Internal Audit Internal Audit merupakan bagian dari struktur pengendalian internal serta memiliki tugas untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank.

Internal Audit membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan. IAG telah secara konsisten bertindak obyektif mengemukakan temuan berdasarkan bukti-bukti atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan karena kedudukan IAG yang independen dari Unit Kerja Operasional maupun dari Unit Kerja second line of defense. Internal Audit dipimpin oleh seorang Group Head dan sesuai POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang fungsi Audit Intern pada Bank Umum,organisasi Satuan Kerja Audit Intern berada pada level Direktorat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Group Head IAG diangkat dan

318

diberhentikan langsung oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Struktur organisasi Internal Audit sebagai berikut:

Penjelasan:

Kedudukan Internal Audit Group dalam struktur organisasi Bank adalah sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. b. Memiliki hubungan fungsional dan dapat komunikasi secara langsung dengan Dewan

Komisaris, Direksi & SEVP, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah. c. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT)

Bank Mandiri.

Pelaksanaan Kegiatan Unit Internal Audit Pelaksanaan audit menggunakan pendekatan Risk Based Audit (RBA), didasari dengan pemilihan top risk untuk audit rutin maupun audit tematik. Seluruh perencanaan audit diarahkan untuk dapat mengawal tercapainya Program Kerja dan Prioritas Utama Bank tahun 2019. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, audit terhadap unit kerja tahun 2019 difokuskan pada 4 (empat) area utama yang sejalan dengan strategi bisnis bank, yaitu: Evaluasi Produk, Review Fungsi Pendukung Bisnis, Evaluasi Branching Strategy dan Audit Operasional atas Business Unit. Pelaksanaan audit secara lengkap sebagai berikut: a. Audit Rutin

Dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan regulator (mandatory audit),

319

direncanakan secara sistematis di awal tahun berjalan dan penetapan prioritasnya dilakukan melalui proses risk assessment yang ditentukan melalui metodologi Risk Based Audit (RBA).

b. Audit Tematik Merupakan pendekatan audit yang lebih berfokus pada isu-isu yang bersifat strategis dan berdampak secara bankwide. Audit tematik dilakukan secara menyeluruh (end to end), yang pelaksanaannya dapat melibatkan beberapa unit kerja, baik Kantor Pusat maupun Cabang. Realisasi audit tematik yang dilakukanpada tahun 2018 terdiri dari: Audit Pembiayaan Multifinance, Audit Layanan Priority, Audit Outlet Kategori Khusus dan Audit Monitoring Pengelolaan Tekhnologi Informasi.

c. Audit Khusus Dilakukan terhadap isu-isu tertentu yang signifikan maupun tindakan penyelewengan atau penyimpangan yang menimbulkan kerugian terealisasi dengan indikasi kecurangan (fraudulence) dan atau hal-hal yang terkait dengan pelanggaran terhadap Code of Conduct, Peraturan Perusahaan, atau Prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Aktivitas Audit Umum dan Audit Investigatif Rencana dan Realisasi Aktivitas Audit Umum dan Audit Investigatif s.d. November 2020 sebagai berikut:

Keterangan Rencana Audit Realisasi Audit Persentase Pencapaian

Audit Umum 45 46 102.22% Audit investigative 47 51 108.51% Total 92 97 105.43%

Hasil Audit atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, infrastruktur, maupun pengelolaan Sumber Daya Manusia. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan atas hasil audit dimonitor secara ketat, untuk meyakini bahwa seluruh permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan. Pada tahun 2020 seluruh temuan hasil audit yang jatuh tempo sd Desember 2020, telah ditindaklanjuti 100%.

Bank telah memiliki ketentuan pengendalian intern yang diatur dalam: 1. Kebijakan Pengendalian Internal Audit PT Bank Syariah Mandiri, No.KBP/02-2016,

tanggal berlaku 18 Juli 2019. 2. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal PT Bank Syariah Mandiri, No.KBP/02-2018,

tanggal berlaku 05 April 2018. 3. Kebijakan Anti Fraud PT Bank Syariah Mandiri, KBP/01-2018, tanggal berlaku 5 April

2018. 4. Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit, No.SPP/01-2019, tanggal berlaku 27 Mei

2019. 5. Petunjuk Teknis Pengendalian Audit Management System (AMS), tanggal berlaku 31

Agustus 2017. 6. Petunjuk Teknis Operasional DMTL Online (DONE), tanggal berlaku 20 Desember 2017.

320

7. Petunjuk Teknis Operasional Continuous Monitoring, tanggal berlaku 20 September 2019.

8. Petunjuk Teknis Pengendalian Audit Investigasi, tanggal berlaku 15 Desember 2018.

Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk: 1. Memberikan pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada lingkungan

Bank. 2. Membangun persepsi yang sama dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern. 3. Memberikan acuan bagi unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan serta pihak-

pihak lain yang berkepentingan mengenai Sistem Pengendalian Intern. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berkepentingan terhadap terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern, sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris 2. Direksi 3. Komite Audit 4. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 5. Pejabat dan Pegawai Bank 6. Pihak-pihak Ekstern

SKAI Mandiri Syariah sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap fungsi pengawasan intern kedudukannya berada dibawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris/Komite Audit.

SKAI bertugas untuk: 1. Mengevaluasi efektifitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan

operasional Bank; 2. Berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas penerapan SPI sesuai sasaran yang telah

ditetapkan Bank; 3. Melaksanakan audit berbasis risiko (risk based audit) secara independen dan obyektif.

Ruang lingkup pelaksanaan audit mencakup semua area operasional Mandiri Syariah untuk menentukan kecukupan kualitas internal control, penerapan risk management, dan governance process.

Sumber Daya Manusia dan Kegiatan Pengembangan Kebutuhan sumber daya manusia auditor IAG relatif sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Bank berupaya sungguh-sungguh menyelenggarakan pengelolaan sumber daya secara profesional. Pengembangan kompetensi auditor dilaksanakan antara lain melalui program sertifikasi baik level Nasional maupun Internasional dari tingkat Group Head sampai dengan Auditor untuk meningkatkan kompetensi, efisiensi, efektivitas dan kualitas audit. IAG secara rutin telah mengikutsertakan pegawai dalam konferensi untuk peningkatan kompetensi. Jumlah Auditor IAG tahun 2020 sejumlah 54 orang, dengan rincian pengembangan sbb.: 1. Auditor bersertifikasi Bankir Nasional – SMR Level I s.d. IV sejumlah 52 orang 2. Auditor bersertifikasi Profesi Nasional – CBIA Level Auditor sejumlah 27 orang 3. Auditor bersertifikasi Profesi Nasional – CBIA Level Supervisor sejumlah 22 orang

321

4. Auditor bersertifikasi Profesi Internasional – CFE sejumlah 3 orang 5. Auditor bersertifikasi Profesi Internasional – QIA sejumlah 2 orang 6. Aktivitas Pendukung lainnya:

People - Internal Audit Training Plan Selama tahun 2020, pelatihan/training/workshop yang diikuti oleh pegawai IAG sebanyak 80 pelatihan/training/workshop dan sebanyak 5 sertifikasi.

Process: Review Ketentuan (sisdur) selama 2020 terdapat 145 ketentuan yang di-review (Ketentuan dimaksud terdiri dari draft Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk, Petunjuk Teknis, dan atau Memorandum Petunjuk Operasional) Penyusunan Ketentuan selama 2020 yaitu Kebijakan Anti Fraud BSM, KBP/01-2020, tanggal berlaku 31 Maret 2020.

Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian oleh Mandiri Syariah Internal fraud adalah tindakan fraud yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Mandiri Syariah maupun pegawai tidak tetap (outsourcing) untuk kepentingan pribadi yang mempengaruhi kondisi keuangan Mandiri Syariah secara signifikan. Berikut data internal fraud selama tahun 2020, dengan progress penyelesaian sebagai berikut:

Internal Fraud

Jumlah kasus yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

& Direksi Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Total Fraud - - 10 5 - 2 Telah diselesaikan - - 9 5 - 2 Dalam proses penyelesaian di internalMandiri Syariah

- - 1 3 - -

Belum diupayakan penyelesaiannya - - - - - - Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum )*

- - 3* 3* - -

* Kasus yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum adalah bagian dari kasus yang telah diselesaikan atau sedang dalam proses penyelesaian di internal Mandiri Syariah.

322

Bagan Alur Penyampaian Pelanggaran

Adapun upaya penyelesaian kejadian fraud dilakukan oleh Mandiri Syariah dengan segera memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk recovery. Untuk menimbulkan efek jera, Mandiri Syariah juga telah memproses para pelaku ke jalur hukum. Mitigasi yang dilakukan Bank guna mencegah terulangnya kejadian fraud dengan perbaikan design control dan penguatan internal control di unit kerja tempat kejadian dilakukan agar kasus serupa tidak terulang dimasa mendatang.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Untuk meningkatkan peran serta aktif para pelapor (whistleblower) dalam mengungkapkan/ mengadukan tindakan pelanggaran yang dilakukan jajaran Bank maka dibentuk Sistem Pengaduan Pelanggaran (whistleblowing system). Sistem pengaduan pelanggaran (WBS) bank adalah system pengelolaan pengaduan tindakan pelanggaranatau perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yang

323

merugikan bank yang bersifat independen dan rahasia.

Pelanggaran yang dilaporkan meliputi tindakan fraud, suap, gratifikasi yang dianggap suap, benturan kepentingan dan pelanggaran pedoman etika perusahaan.Pelanggaran bisa dilakukan oleh internal perusahaan maupun oleh pihak eksternal, sehingga whistleblowing system diharapkan dapat untuk mendeteksi sejak dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian financial termasuk hal – hal yang dapat merusak image Bank.

Landasan Whistleblowing System Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur tentang whistleblowing system sebagai upaya untuk mendorong pendeteksian secara dini atas setiap tindakan penyimpangan. Beberapa ketentuan yang menjadi landasan penerapan whistleblowing di Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah; b) Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan

Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah; c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum; d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal

Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum; e) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017, perihal

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum; f) Kebijakan Anti Fraud Bank Syariah Mandiri yang berlaku berikut perubahannya; g) Kebijakan Sistem Pengendalian Internal BSM yang berlaku berikut perubahannya; h) Kebijakan Pengendalian Internal Audit BSM yang berlaku berikut perubahannya; i) Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit yang berlaku berikut perubahannya.

Mekanisme Pelaksanaan Bank melalui Internal Audit Group wajib menerima dan menindaklanjuti seluruh laporan dugaan pelanggaran/penyimpangan dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan dilakukan oleh Pelapor yang berisi informasi awal atas bentuk penyimpangan, pihak yang terlibat, lokasi/unit kerja terjadinya penyimpangan, perkiraan nilai kerugian (jika ada), serta kronologis penyimpangan.

b) Membuka saluran pengaduan dari beberapa sumber (SMS, Whatsapp, BBM, Surat, telepon, Email [email protected]) atau datang langsung ke Internal Audit Group untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan atau fraud.

c) Menerima informasi dan melakukan analisis awal atas informasi adanya dugaan fraud serta mengumpulkan informasi tambahan berupa bukti tertulis, keterangan tertulis saksi dan pelaku, serta bukti petunjuk lainnya.

d) Khusus untuk informasi awal yang bersumber dari pihak selain Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR)/Regional Bussiness Control (RBC) maka Internal Audit Group menginformasikan kepada Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR)/Regional Bussiness Control (RBC) sesuai lokasi dugaan kasus. Tujuannya agar Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR)/Regional Bussiness Control (RBC) ter-update atas permasalahan yang ada di wilayah kerjanya dan menentukan penanganan kasus secara langsung oleh

324

Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR)/Regional Bussiness Control (RBC) atau kolaborasi dengan Unit Kerja Internal Audit. Internal Audit Group menyimpulkan hasil analisis atas informasi awal adanya dugaan fraud. Kesimpulan dapat berupa:

1) Layak untuk pelaksanaan investigasi oleh Department Special Audit; dan 2) Belum layak investigasi.

(a) Apabila belum layak investigasi, Unit Kerja Internal Audit menginformasikan kepada pemberi informasi atau Bagian Non Audit Khusus Internal Audit Group untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme non-investigasi. Pemberi informasi dapat menyampaikan kembali ke Internal Audit Group apabila suatu ketika ada bukti permulaan tambahan.

(b) Apabila sudah layak investigasi, Department Head Special Audit menunjuk Tim Audit untuk menyiapkan preaudit dan surat tugas yang kemudian disetujui Kepala Internal Audit Group atau 2 (dua) Pejabat Alternate Internal Audit Group.

e) Tim Audit memulai investigasi dan menyusun hipotesis. f) Tim Audit mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk membuktikan hipotesis. g) Tim Audit menguji kebenaran hipotesis dengan mengevaluasi bukti-bukti yang sudah

terkumpul. h) Apabila hipotesis terbukti, Tim Audit Investigasi membuat Laporan Hasil Audit Investigasi dan

Executive Summary.

Sistem Perlindungan Pelapor Mandiri Syariah berkomitmen untuk melindungi identitas pelapor terkait dengan laporan pelanggaran yang disampaikannya. Perlindungan ini diberikan untuk mendorong keberanian pelapor dalam melaporkan pelanggaran serta menjamin pelapor dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan diri pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. b. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya. c. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikannya. d. Mandiri Syariah memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai berubah menjadi

status terperiksa.

Jenis Pelanggaran Yang Dapat Dilaporkan Kategori pelanggaran yang dapat dilaporkan terdiri dari:

a. Pelanggaran Code of Conduct (COC Mandiri Syariah) b. Pelanggaran Kedisiplinan c. Pelanggaran Asusila d. Pelanggaran di Bidang Operasional e. Pelanggaran di Bidang Pembiayaan

325

Sosialisasi Whistleblowing System Sosialisasi whistleblowing system dilakukan melalui training/pelatihan yang dilaksanakan oleh Mandiri University dengan Internal Audit Group sebagai pemateri. Training/pelatihan tersebut dilaksanakan dalam proses kunjungan ke Kantor Cabang.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya Pengaduan dari Whistleblowing system tahun 2020 (posisi per 31 Desember 2020) selama tahun 2020 sebanyak 13 pengaduan dengan komposisi pengaduan sebagai berikut:

Sanksi/Tindak Lanjut Atas Pengaduan Di Tahun 2020 Pada tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan dari Whistleblowing system yang diterima selama tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Sebanyak 4 (empat) pengaduan indikasi fraud yang disampaikan melalui whistleblowing system telah selesai diaudit dan telah dilaporkan kepada Direksi, serta terhadap pegawai yang melakukan tindakan pelanggaran telah diberikan sanksi.

Pengaduan Nasabah/Perlindungan Konsumen Untuk memenuhi setiap kebutuhan nasabah dan menciptakan Service Excellence Mandiri Syariah terus melakukan improvement dalam pengelolaan dan penyelesaian pengaduan nasabah sehingga diharapkan dapat mendukung tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah, guna meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank. Saat ini pengaduan nasabah yang diterima oleh Mandiri Syariahdikelola oleh Unit Kerja Customer Care Management yang berada di Central Operation Group. Pencatatan pengaduan nasabah sudah menggunakan aplikasi yang bernama Complaint Handling Management System (CHMS, Laporan terkait perlindungan konsumen, meliputi:

a. Pusat pengaduan konsumen Pengaduan nasabah dapat disampaikan melalui:

Mandiri Syariah Call (Lisan) Seluruh jaringan kantor Mandiri Syariah Corporate Secretary Group Website Mandiri Syariah Social Media

No Jenis Pengaduan Jumlah 1 Pembiayaan 1 2 Operasional 8 3 Code of Conduct 4

Total 13

Jumlah Pengaduan

Status

Sudah Ditindaklanjuti

Sedang Ditindaklanjuti (On Progress)

Belum Ditindaklanjuti

Tidak Layak Ditindaklanjuti

13 4 0 0 9

326

Sesuai SPO Perlindungan dan Pengaduan Nasabah Penanganan pengaduan nasabah terdiri dari 3 mekanisme, yaitu :

1) First Level Resolution,adalah penyelesaian pengaduan nasabah oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan pada tahap pertama yang terdiri dari :

a) First Level Resolution – A Penyelesaian pengaduan nasabah secara langsung (First Contact Resolution), dimana penyelesaian pengaduan nasabah dapat dilakukan oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan.

b) First Level Resolution –B Penyelesaian pengaduan nasabah secara tidak langsung, dimana penyelesaian pengaduan nasabah diteruskan oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan kepada Unit Kerja Customer Care karena memerlukan investigasi lebih lanjut.

2) Next Level Resolution, adalah penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan pada level berikutnya (banding), dalam hal penyelesaian pada FirstLevel Resolution tidak dapat diterima oleh nasabah.

3) Special Case Resolution, adalah kegiatan penanganan pengaduan Nasabah Khusus atau Nasabah Reguler dengan klasifikasi : banding lanjutan, difficult customer, dispute, hard complaint, pengaduan dengan ancaman ke pengadilan/publikasi ke media. Penanganan pengaduan dimaksud dimonitor dan ditangani secara langsung oleh Unit Kerja Pembina Sistem Customer Care.

Sistem pencatatan pengaduan nasabah melalui Complaint Handling Management System (CHMS) terus dikembangkan menjadi user friendly dan data yang dihasilkan lebih akurat. Untuk pengaduan secara lisan wajib ditanggapi dan/atau diselesaikan oleh Unit Kerja penerima Pengaduan/Unit Kerja Pembina Sistem Customer Care dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja sejak pengaduan diterima sedangkan untuk pengaduan secara tertulis wajib diselesaikan oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan/Unit Kerja Pembina Sistem Customer Care dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima. Pengaduan Nasabah Tahun 2020 TW I TW II TW III TW IV Total

Total Pengaduan 11.685 16.885 12.920 12.238 53.728 Dalam Proses 0 0 0 9 9 Selesai 11.685 16.885 12.920 12.238 53.719 Pengaduan Nasabah Tahun 2020 Berdasarkan SLA

TW I TW II TW III TW IV Total

Maks. 20 HK 11.077 16.320 12.643 11.918 51.958 Maks. 40 HK 390 560 190 240 1.380 Maks >40 HK 218 5 87 71 381 Total 11.685 16.885 12.920 12.229 53.719

Ket: HK= Hari Kerja

327

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, Mandiri Syariah membentuk unit layanan yaitu Mandiri Syariah Call 14040 yang dapat diakses selama 24 jam dalam 7 hari. Fungsi Unit layanan tersebut adalah untuk melayani kebutuhan nasabah akan informasi terkait produk, fasilitas dan layanan Mandiri Syariah serta pengaduan nasabah yang dapat disampaikan melalui media komunikasi antara lain: telepon, handphone, fax dan email serta social media.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, Mandiri Syariah telah melakukan diantaranya:

a. Mengembangkan Panduan Layanan Strategi inisiatif dalam hal layanan adalah merubah produck centric menjadi customer centric yakni membangun customer experience. Dengan Customer Experience dibutuhkan kreativitas untuk menciptakan layanan yang berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan Panduan Layanan untuk para Frontliners dengan harapan terciptanya Service Create Sales.

Panduan layanan merupakan tools utama bagi seluruh petugas di frontliners dalam melayani nasabah. Panduan layanan ini selalu kami update secara periodik menyesuaikan dengan kebutuhan, behavior dan life style nasabah. Dengan selalu meng-update Panduan Layanan, seluruh petugas frontliners akan dapat melayani nasabah sesuai dengan kebutuhan, behavior dan life style nya.

b. Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan kompetensi Frontliners terdiri dari program motivasi, pengetahuan, dan ketrampilan dalam melayani. Program motivasi dilaksanakan dalam bentuk reward yang terdiri dari kuis dan kontes setiap minggu, sedangkan update pengetahuan dilaksanakan dalam bentuk reading discussion, video layanan, forum service dan sharing session. Untuk meningkatkan keterampilan, Frontliners melaksanakan kegiatan roleplay dan realplay secara rutin.

c. Program Monitoring Untuk memastikan bahwa petugas front liners memberikan layanan yang prima, secara periodik Branch Experience/Distribution Channel Planing & Distribution Channel Managemen 1 bersama petugas Service Quality Officer (SQO) melakukan pengukuran

328

diantaranya: - Melakukan Riset pengukuran kepuasan pelanggan yang tidak hanya fokus pada aspek

kepuasan namun juga secara utuh mengukur pada kepuasan (satisfaction), loyalitas (loyalty) dan keterikatan emosional (engagement) nasabah. Tujuan survei adalah untuk mengukur tingkat keterikatan (engagement) nasabah terhadap bank serta faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

- Untuk memastikan bahwa petugas front liners memberikan layanan yang prima, secara periodik, Branch Experience/Distribution Channel Planing & Distribution Channel Managemen 1 DSG bersama petugas Service Quality Officer (SQO) melakukan pengukuran ke lapangan dalam bentuk On Site Assurance (OSA) dan On Call Assurance (OCA). Metode pengukuran yang digunakan adalah mystery shopping dan mystery calling.

- Membuat aplikasi Service Excellence Report, media untuk report terkait layanan yang dilakukan self assessment oleh BOSM dan Frontliner (Cabang).

Agar pelanggan tetap setia, Mandiri Syariah selalu berusaha memenuhi apa yang menjadi harapan dan kebutuhan pelanggan, serta membuat pengembangan program loyalitas untuk meningkatkan konsistensi melayani sebagai berikut:

1. Digital Branch Layanan digital branch disediakan oleh mandiri syariah, hal ini diberikan oleh Mandiri Syariah untuk memberikan layanan yang digital. Nasabah diberikan embiance yang berbeda pada cabang digital. Selain itu nasabah melakukan pengisian aplikasi melalui media digital yang sudah disediakan. Saat ini Cabang Digital yang sudah diresmikan oleh Mandiri Syariah yaitu Cabang Jakarta Thamrin, Cabang Jakarta Plaza Mandiri, Cabang Makassar dan Cabang Kelapa Gading.

2. Perbaikan bisnis proses Perbaikan bisnis proses yang telah dilakukan adalah implementasi percepatan proses transaksi di Customer Service dan Teller melalui eform untuk pengisian data dan transaksi nasabah. Proses administrasi CS dan Teller yang sudah berkurang dengan adanya e form diharapkan CS dan Teller dapat lebih maksimal untuk melakukan customer intimacy kepada nasabah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan bisnis

3. Service benchmarking

Benchmark ke industri layanan dlakukan untuk memperoleh gambaran dalam (insight) mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih sasaran yang diinginkan. Benchmark dilakukan ke beberapa industri jasa seperti Bank BCA, Bank Commonwealth, Bank CIMB Niaga, dll.

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan benchmarking, yaitu perbaikan terus menerus untuk mencapai kinerja yang lebih baik, meningkatkan pengetahuan terhadap kinerja produk dan jasa, dan membantu dalam memfokuskan sumberdaya untuk mencapai target.

329

PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2020

Perkara hukum yang dihadapi untuk periode tahun 2020 meliputi perkara perdata dan perkara pidana terhadap Bank. Mandiri Syariah terus berupaya secara berkesinambungan untuk terus meminimalisir risiko hukum bagi Bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dengan melaksanakan program Legal Risk Awareness sebagai salah satu upaya pencegahan risiko hukum dan peningkatan kualitas pemahaman aspek hukum bagi seluruh jajaran pegawai Bank.

Berikut perkara hukum perdata dan pidana yang dihadapi Mandiri Syariah selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Perkara hukum yang dihadapi Bank tahun 2020

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana Hubungan Industrial

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/Inkracht)

144 4 1

Dalam proses penyelesaian 121 21 4

Total 265 25 5

Upaya-upaya dalam memitigasi risiko hukum terkait intensitas jumlah perkara hukum:

1) Perbaikan ketentuan dan dokumentasi: Proses Pembiayaan, Pendanaan, Supporting, akad dan Perjanjian Kerja Sama:

Melakukan review ketentuan Melakukan perubahan SUP, SUPR, akad pembiayaan dan dokumen terkait. melakukan Legal review terhadap perjanjian kerja sama baik dalam rangka

penghimpunan dana, pemberian fasilitas pembiayaan, maupun pengadaan barang dan jasa.

2) Peningkatan kompetensi Hukum Pegawai Mandiri Syariah: Melalui Rangkaian Program legal Awareness. Penyelenggaraan Improvement Skill Training Legal Banking.

3) Aktif dalam Rapat Teknis Pembiayaan 4) Aktfi dalam Rapat Komite Pembiayaan 5) Melakukan Uji Petik/Review Dokumen Pembiayaan di Lapangan (outlet) 6) Penguatan tim Legal di Region

330

B. HASIL SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GCG BSI TAHUN 2020

1) PT BANK BNI SYARIAH

Penilaian Penerapan GCG

Sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, BNI Syariah secara berkala melakukan pengukuran penerapan prinsip-prinsip GCG dalam operasional perusahaan sehari-hari. Pengukuran ini adalah untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.

Pada periode tahun 2020, BNI Syariah telah melaksanakan self assessment GCG untuk yaitu:

(1) Semester 1 tahun 2020, periode yang berakhir pada 30 Juni 2020; (2) Semester 2 tahun 2020, periode yang berakhir pada 31 desember 2020;

Penilaian Sendiri Penerapan GCG Semester Pertama Tahun 2020

BNI Syariah secara berkala melakukan pengukuran penerapan prinsip-prinsip GCG dalam operasional perusahaan sehari-hari. Pengukuran ini adalah untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. Pada semester pertama di tahun 2020, BNI Syariah melakukan penilaian sendiri pada tanggal 30 Juni 2020 dan mendapatkan peringkat 2.

Kriteria yang Digunakan

Sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, BNI Syariah berkewajiban untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap penerapan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Self Assessment dilakukan secara berkala, dengan memperhatikan 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; 5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta

pelayanan jasa; 6. Penanganan benturan kepentingan; 7. Penerapan fungsi kepatuhan bank; 8. Penerapan fungsi audit internal; 9. Penerapan fungsi audit eksternal; 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) ; 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate

Governance dan pelaporan internal.

331

Hasil Self Assessment

Secara rinci pemenuhan 11 Aspek Pelaksanaan GCG di BNI Syariah berdasarkan Penilaian Sendiri (Self Assessment) semester 1 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Peringkat Definisi Peringkat

Individual 2 "Manajemen BNI Syariah telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum BAlK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip- prinsip Good Corporate Governance yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BNI Syariah".

Analisis

Berdasarkan hasil Self Assesment terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk periode tanggal 30 Juni 2020, berikut kami sampaikan kesimpulan sbb: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 4 (tiga) orang Dewan Komisaris efektif atau tidak lebih banyak dari jumlah anggota Direksi yang telah efektif per 30 Juni 2020 yang berjumlah 4 (empat) orang.

b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).

c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

d. Dewan Komisaris telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta best practice pelaksanaan GCG.

e. Dewan Komisaris telah dan terus berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Sektor secara rutin rata-rata setiap minggu untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik.

f. Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

a. Struktur Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku dimana jumlah Direksi sebanyak 4 (empat) Direktur yang telah efektif dan 1 (satu) yang masih menjalani proses fit and proper test OJK menjadi Direktur yang saat ini menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP), serta dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya direksi mempunyai integritas, kompetensi dan pengetahuan yang sangat memadai.

332

b. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).

c. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

d. Direksi telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta best practice pelaksanaan GCG.

e. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi.

f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite telah memiliki Piagam/Charter sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin melibatkan / mengundang divisi-divisi atau unit-unit terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional.

c. Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga DPS BNI Syariah dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS BNI Syariah serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.

c. BNI Syariah memiliki 2 (dua) Dewan Pengawas Syariah (DPS) diantaranya Ketua DPS Bapak Hasanudin dan Anggota DPS Bapak Ah. Azharuddin Lathif yang telah diangkat melalui RUPS LB tanggal 09 Oktober 2019.

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta

pelayanan jasa

a. Secara umum BNI Syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS BNI Syariah yang memadai.

b. Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan Bank telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.

333

c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa BNI Syariah telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. Penanganan benturan kepentingan

a. BNI Syariah telah memiliki kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan, Kode Etik, dan Whistle Blowing System.

b. Selama semester 1 tahun 2020, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. Penerapan fungsi kepatuhan

a. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan dalam hal ini Divisi Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

b. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan.

c. Guna memastikan setiap Pedoman Perusahaan dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap Peraturan Perusahaan yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan Uji Kepatuhan.

d. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak terkait secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan fungsi audit intern

a. Kecukupan aspek Governance Struktur terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:

1) BNI Syariah telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (dhi. Internal Audit Division atau IAD) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.

2) BNI Syariah juga telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2019, Pedoman Perusahaan terkait dengan Audit Intern sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Audit Intern nomor PP/S06/001-02/2015 tanggal 15 November 2019 dan Struktur Organisasi SKAI sesuai dengan ketetapan organisasi nomor ORG/22/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 beserta tugas pokok dan fungsinya.

3) Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Divisi Sumber Daya Insani (HCD).

334

b. Efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:

1) Direksi bersama IAD berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI.

Temuan Audit Jumlah Temuan Awal 17.816 Selesai 16.419 Dalam Proses 1.397

2) Temuan IAD dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya dimonitor oleh IAD dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

3) SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

c. Kualitas outcome atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan stakeholders (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh IAD kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.

9. Penerapan fungsi audit ekstern

a. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

b. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP independen.

c. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

a. BNI Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

b. BNI Syariah telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

c. BNI Syariah telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh BNI Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

335

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta

Pelaporan Internal

a. Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan asset dan informasi yang memadai.

b. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui website www.bnisyariah.co.id dan media yang memadai sehingga dapat dengan mudah diakses oleh segenap stakeholders. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.

c. BNI Syariah telah menerbitkan PP Gratifikasi Cfm. PP/S02/005-00/2019 tanggal 17 Mei 2019, sebagai bentuk pencegahan benturan kepentingan dan mewujudkan budaya anti korupsi.

d. BNI Syariah telah menerbitkan PP Syariah Call Center Layanan Banking Cfm. PP/S14/003-00/2019 tanggal 11 Maret 2019, sebagai bentuk transparansi pengaduan nasabah melalui Call Center.

e. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Publikasi laporan keuangan triwulan 1 tahun 2020 telah dipublikasikan pada tanggal 29 Mei 2020 di Harian Bisnis Indonesia.

f. Laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG tahun 2018 telah dilaporkan kepada OJK sesuai surat No. BNISy/DIR/305 tanggal 15 Mei 2020.

g. Hasil RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020 telah dipublikasi pada website www.bnisyariah.co.id .

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di BNI Syariah adalah sebagai berikut: 1. Kekuatan Pelaksanaan GCG

a. Governance Structure

BNI Syariah telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders BNI Syariah.

b. Governance Process Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban BNI Syariah kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap stakeholders.

c. Governance Outcome Outcome penerapan GCG di BNI Syariah dapat dilihat dari tercapainya sebagian besar kinerja keuangan terhadap target RBB sampai dengan bulan Juni 2020 (unaudited) dilihat pada tabel berikut :

336

2. Kelemahan Pelaksanaan GCG

Berdasarkan data yang terdapat pada laporan penerapan fungsi kepatuhan pada Semester I tahun 2020 disimpulkan bahwa masih terdapat pelanggaran yang menimbulkan denda bagi BNI Syariah, namun nilai denda tersebut menurun jika dibandingkan dengan nilai denda pada periode Semester I tahun 2019.

Nominal denda tersebut masih termasuk ke dalam kategori low (rendah), dimana batas ambang denda kategori low maksimum sebesar Rp. 200 juta. Direksi akan meningkatkan awareness dari setiap Divisi terkait kewajiban pelaporan kepada OJK dan Badan Regulator Lainnya melalui sosialisasi baik secara langsung maupun elektronik, sehingga dapat menekan kelalaian pelaporan yang menimbulkan denda di masa yang akan datang.

Secara rinci pemenuhan 11 Aspek Pelaksanaan GCG di BNI Syariah berdasarkan Penilaian Sendiri (Self Assessment) semester 2 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Peringkat Definisi Peringkat Individual 2 “Manajemen BNI Syariah telah melakukan penerapan Good Corporate

Governance yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BNI Syariah”.

Analisis Berdasarkan hasil Self Assesment terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk periode tanggal 31 Desember 2020, berikut kami sampaikan kesimpulan sbb: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 4 (tiga) orang Dewan Komisaris efektif atau tidak lebih banyak dari jumlah anggota Direksi yang telah efektif per 31 Desember 2020 yang berjumlah 4 (empat) orang.

b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).

c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,

337

kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

d. Dewan Komisaris telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta best practice pelaksanaan GCG.

e. Dewan Komisaris telah dan terus berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Sektor secara rutin rata-rata setiap minggu untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik.

f. Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

a. Struktur Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku dimana jumlah Direksi sebanyak 4 (empat) Direktur yang telah efektif dan 1 (satu) yang masih belum efektif menjadi Direktur dan saat ini menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP), serta dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya direksi mempunyai integritas, kompetensi dan pengetahuan yang sangat memadai.

b. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).

c. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

d. Direksi telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta best practice pelaksanaan GCG.

e. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi.

f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite telah memiliki Piagam/Charter sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin melibatkan / mengundang divisi-divisi atau unit-unit terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional.

c. Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

338

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku sehingga DPS BNI Syariah dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS BNI Syariah serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.

c. BNI Syariah memiliki 2 (dua) Dewan Pengawas Syariah (DPS) diantaranya Ketua DPS Bapak Hasanudin dan Anggota DPS Bapak Ah. Azharuddin Lathif yang telah diangkat melalui RUPS LB tanggal 09 Oktober 2019.

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta

pelayanan jasa

a. Secara umum BNI Syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS BNI Syariah yang memadai.

b. Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan Bank telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.

c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa BNI Syariah telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. Penanganan benturan kepentingan

a. BNI Syariah telah memiliki kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan, Kode Etik, dan Whistle Blowing System.

b. Selama semester 2 tahun 2020, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. Penerapan fungsi kepatuhan

a. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan dalam hal ini Divisi Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

b. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan.

c. Guna memastikan setiap Pedoman Perusahaan dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap Peraturan Perusahaan yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan Uji Kepatuhan.

d. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan

339

Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak terkait secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan fungsi audit intern

a. Kecukupan aspek Governance Struktur terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:

1) BNI Syariah telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (dhi. Internal Audit Division atau IAD) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.

2) BNI Syariah juga telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2019, Pedoman Perusahaan terkait dengan Audit Intern sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Audit Intern nomor PP/S06/001-02/2015 tanggal 15 November 2019 dan Struktur Organisasi SKAI sesuai dengan ketetapan organisasi nomor ORG/22/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 beserta tugas pokok dan fungsinya.

3) Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Divisi Sumber Daya Insani (HCD).

b. Efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:

1) Direksi bersama IAD berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI.

Temuan Audit Jumlah Temuan Awal 5.640 Selesai 4.908 Dalam Proses 732

2) Temuan IAD dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya dimonitor oleh IAD dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

3) SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

c. Kualitas outcome atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan stakeholders (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh IAD kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.

9. Penerapan fungsi audit ekstern

a. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

b. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP independen.

c. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

340

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

a. BNI Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

b. BNI Syariah telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

c. BNI Syariah telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh BNI Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta

Pelaporan Internal

a. Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan asset dan informasi yang memadai.

b. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui website www.bnisyariah.co.id dan media yang memadai sehingga dapat dengan mudah diakses oleh segenap stakeholders. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.

c. BNI Syariah telah menerbitkan PP Gratifikasi Cfm. PP/S02/005-00/2019 tanggal 17 Mei 2019, sebagai bentuk pencegahan benturan kepentingan dan mewujudkan budaya anti korupsi.

d. BNI Syariah telah menerbitkan PP Syariah Call Center Layanan Banking Cfm. PP/S14/003-00/2019 tanggal 11 Maret 2019, sebagai bentuk transparansi pengaduan nasabah melalui Call Center.

e. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Publikasi laporan keuangan Triwulan 3 tahun 2020 telah dipublikasikan pada tanggal 06 November 2020 di Harian Bisnis Indonesia.

f. Laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG tahun 2019 telah dilaporkan kepada OJK sesuai surat No. BNISy/DIR/305 tanggal 15 Mei 2020.

g. Hasil RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020 telah dipublikasi pada website www.bnisyariah.co.id.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di BNI Syariah adalah sebagai berikut:

341

3. Kekuatan Pelaksanaan GCG a. Governance Structure

BNI Syariah telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders BNI Syariah.

b. Governance Process Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban BNI Syariah kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap stakeholders.

c. Governance Outcome Outcome penerapan GCG di BNI Syariah dapat dilihat dari tercapainya sebagian besar kinerja keuangan terhadap target RBB sampai dengan bulan Desember 2020 (unaudited) dilihat pada tabel berikut :

4. Kelemahan Pelaksanaan GCG

Berdasarkan data yang terdapat pada laporan penerapan fungsi kepatuhan pada Semester II tahun 2020 disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran yang menimbulkan denda bagi BNI Syariah namun nilai denda tersebut menurun jika dibandingkan dengan nilai denda pada periode Semester II tahun 2019.

Nominal denda tersebut masih termasuk ke dalam kategori low (rendah), dimana batas ambang denda kategori low maksimum sebesar Rp. 200 juta.

Direksi akan meningkatkan awareness dari setiap Divisi terkait kewajiban pelaporan kepada OJK dan Badan Regulator Lainnya melalui sosialisasi baik secara langsung maupun elektronik, sehingga dapat menekan kelalaian pelaporan yang menimbulkan denda di masa yang akan datang.

Keterangan Realisasi

Desember 2020 (Rp miliar)

Target RBB Desember 2020 (Rp

miliar) Aset 54.911 51.320

Pembiayaan 33.045 32.927 DPK 47.975 44.389 EAT 505 467

Rasio-rasio (%) ROA 1,33 1,19 ROE 9,98 8,96

BOPO 84,22 84,37 NPF 3,36 3,26

342

2) PT BANK BRISYARIAH TBK

Penilaian pelaksanaan GCG BRIS mengacu kepada ketentuan GCG yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut :

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana

serta pelayanan jasa; f. Penanganan benturan kepentingan; g. Penerapan fungsi kepatuhan Bank; h. Penerapan fungsi audit intern; i. Penerapan fungsi audit ekstern; j. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Proses penerapan/penilaian GCG, menggunakan 3 (tiga) aspek governance yaitu :

a. Governance structure yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja Bank serta menilai kecukupan infrastruktur berupa antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.

b. Governance process yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.

c. Governance outcome yang bertujuan untuk menilai kualitas outcome sehingga memenuhi harapan stakeholders Bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Metode, Matriks Peringkat dan Tahapan Penilaian (Self Assessment)

Metode Penilaian dan Matriks Peringkat Faktor Good Corporate Governance

Metode penilaian terhadap 11 (sebelas) faktor pada butir D.2 tersebut diatas dengan cara menganalisa serta membandingkan antara kriteria/indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran II SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 dengan pelaksanaan/kondisi internal BRIS berdasar data dan informasi yang relevan. Hasil analisa perbandingan tersebut, diberi nilai peringkat pada masing-masing indikator sesuai dengan kriteria nilai yang berlaku.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis terhadap hal berikut:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana dimaksud dalam ketentuan GCG yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

2. Kecukupan tata kelola atas struktur, proses dan hasil penerapan GCG Bank.

343

3. Informasi lain yang terkait dengan GCG yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Matriks peringkat faktor GCG:

1. Peringkat 1 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Sangat Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai dan hanya terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

2. Peringkat 2 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

3. Peringkat 3 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Cukup Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai dan hanya terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

4. Peringkat 4 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Kurang Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang kurang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

5. Peringkat 5 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Tidak Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang tidak memadai dan hanya terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Tahapan/Proses Penilaian

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 3 tahap, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG

2. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek-aspek governance dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas

3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance.

344

Pelaksanaan GCG Berdasarkan Self Assessment Tahun 2020

Berdasarkan metode dan tahapan self assessment di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di BRIS untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Penilaian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Hasil penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS adalah sebagai berikut :

a. Governance structure

Penerapan governance structure pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS secara umum berjalan dengan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan :

1) Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, yaitu atas nama Bapak Eko Suwardi selaku Komisaris Independen dan Bapak Sutanto selaku Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dari OJK.

2) Memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku.

3) Seluruh Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai

Beberapa hal yang wajib diperhatikan terkait governance structure yaitu komposisi anggota Dewan Komisaris yang masih belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan eksternal yang ditentukan. Hal ini akan berdampak pada tugas dan tanggung jawab serta fungsi dari Dewan Komisaris dalam Perseroan.

b. Governance process

Penerapan governance process pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum telah berjalan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya penyelenggaraan rapat-rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan Bank serta pemberian rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada Direksi terhadap kondisi yang dihadapi oleh Bank. Frekuensi penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebanyak7 (tujuh) kali selama tahun 2020.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait governance process yaitu jumlah Rapat Dewan Komisaris yang membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala yang masih belum optimal. Hal ini akan berdampak pada optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi secara khusus dan Perseroan secara umum.

c. Governance outcome

Penerapan governance outcome pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS secara umum telah berjalan cukup baik hal ini ditunjukkan adanya:

345

1) Independensi dan transparansi yang terjaga karena tidak tidak terdapat rangkap jabatan pada bank lainnya dan atau perusahaan yang menjadi nasabah Bank.

2) Tidak adanya pemilikan saham Bank, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi Bank.

3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure 2.07 Gov. Process 1.55 Gov. Outcome 1.89

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Hasil penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

a. Governance structure

Penerapan governance structure pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum telah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan :

1) Memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai regulasi yang berlaku;

2) Anggota Direksi telah memenuhi kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi dibanding ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi;

3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

4) Seluruh struktur organisasi Komite-komite di bawah Direksi telah lengkap dan mendukung pelaksanaan kepengurusan Bank, hasil rapat komite – komite di bawah Direksi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah membentuk beberapa Komite dan Satuan Kerja untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajibannya, antara lain sebagai berikut:

1) Satuan Kerja Audit Internal

2) Satuan Kerja Kepatuhan

3) Satuan Kerja Manajemen Risiko

4) Komite Pembiayaan

5) Komite Kebijakan Pembiayaan

6) Komite Produk

7) Komite ITSC (IT Steering Committee)

8) Komite ALCO (Asset Liability Committee)

346

b. Governance process

Penerapan governance process pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan rapat Direksi telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan/berlaku.Direksi BRIS mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti :

1) Penyelenggaraan rapat Direksi sebanyak 19 kali selama periode Tahun 2020 dan dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi.

2) Seluruh keputusan yang bersifat strategis bagi Bank diputuskan secara musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan kewajaran), prinsip kehati-hatian, prinsip syariah.

3) Memenuhi seluruh komitmen kepada regulator, permintaan baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, PPATK, KPK, Dirjen Pajak, dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

Namun demikian, masih terdapat komitmen kepadaSKAI, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuanganyang masih perlu ditindaklanjuti oleh Direksi sehingga masih diperlukan monitoring yang lebih intensif.

c. Governance outcome

Penerapan Governance Outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome sehingga memenuhi harapan stakeholders Bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Direksi.

Independensi dan transparansi Direksi terjaga dengan baik, karena didukung dengan komitmen dan kondisi masing-masing anggota dimana tidak terdapat rangkap jabatan, pemilikan saham Bank, dan kondisi lainnya.

Pada periode Tahun 2020 seluruh keputusan yang bersifat signifikan telah diputuskan berdasarkan musyarawah mufakat dengan tetap memperhatikan Prinsip kehati-hatian dan Peraturan Perundangan yang berlaku serta Prinsip Syariah.

Keputusan Direksi telah didokumentasikan dan diadministrasikan dalam notulensi yang dapat menggambarkan proses dinamika pengambilan keputusan, termasuk jika terjadi dissenting opinion (perbedaan pendapat).

Kinerja keuangan sudah menunjukkan perbaikan dan telah mencapai bahkan melampaui target sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditetapkan. Pengelolaan dan pengambilan keputusan Direksi atas seluruh rencana dan realisasi strategis Bank akan terus lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan responsif terhadap perubahan internal dan ekternal sehingga permasalahan Bank dapat segera teratasi dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Bank sesuai ekspektasi pemangku kepentingan.

347



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Pada Tahun 2020 penerapan aspek Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome telah dilakukan dengan baik, dimana telah terbentu Komite-Komite sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS yaitu:

a. Komite Audit

b. Komite Pemantau Risiko

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite tersebutdiatas, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang meliputipemenuhan terhadap struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite. Komite telah menjalankan aktivitas dan fungsinya sesuai Pedoman dan Tata tertib yang ditunjukkan dengan peran aktif Komite-komite dalam membantu Dewan Komisaris khususnya pengawasan terhadap kinerja Direksi. Komite Audit telah menyampaian rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, tindaklanjut hasil audit dan melakukan review pelaksanaan tugas-tugas SKAI, serta penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal Bank.

Namun demikian, masih perlu dilakukan perbaikan dalam halkelengkapan tata kelola administrasi, seperti penyusunan risalah rapatdengan mencantumkan pengungkapan dissenting opinionsecara jelas dan mendistribusikan kepada masing-masing anggota Komite.



4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pada Tahun 2020 penerapan Governance Structure, Governance Process maupun Governance Outcome yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah terpenuhi dan dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan,termasuk dalam hal komposisi, kriteria, independensi, rangkap jabatan, efektivitas rapat dan transparansi pengambilan opini syariah.

DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yaitu memastikan operasional Bank telah sesuai dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip GCG. Didalam memastikan kedua hal tersebut, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat, baik rapat internal, rapat Dewan Komisaris, rapat dengan Direksi data dengan jajaran dibawah Direksi. Adapun kegiatan DPS selama Tahun 2020 :

348

a. Penyelenggaraan rapat DPS sebanyak 15 kali selama periode Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan rapat minimal sebanyak 1 (satu) setiap bulan (lampiran 4). Rapat DPS ini dihadiri oleh mayoritas anggota DPS serta dipimpin oleh Ketua DPS.

b. Seluruh opini DPS telah disampaikan dengan baik sesuai dengan fatwa DSN MUI dan regulasi terkait.

c. Opini syariah ini telah didokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Sehingga kinerja DPS BRIS dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

d. Dalam pelaksanaan tugasnya DPS selalu melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta unit kerja lainya. Dalam melakukan koordinasi dengan Governance Structure lainya tersebut minimal setiap 6 bulan sekali DPS.

e. Melakukan rapat koordinasi antara DPS, Dewan Komisaris dan Direksi membahas khusus mengenai hasil pengawasan DPS terhadap Bank.

f. Bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan untuk memastikan bahwa opini-opini Syariah yang dikeluarkan DPS telah diimplementasikan di BRIS.



5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Pada Tahun 2020 penerapan Governance Structure, Governance Process maupun Governance Outcome terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa telah berjalan dengan baik. Dimana penyaluran dana dan pelayanan jasa seluruh produk Bank telah dilakukan pengujian dan persetujuan DPS terkait pemenuhan prinsip-prinsip Syariah. Pelaksanaan kepatuhan Syariah masih terdapat kelemahan, seperti masih adanya rukun dan syarat transaksi pembiayaan yang belum dipenuhi dengan sempurna. Ketidaksesuaian pelaksanaan Syariah tersebut dapat diperbaiki dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Namun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait aspek kompetensi tenaga pemasar dan front liner dalam penguasaan prinsip–prinsip Syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa melalui peningkatan intensitas training dalam bidang syariah.

Peringkat untuk faktor ini adalah


6. Penanganan Benturan Kepentingan

Penerapan Penanganan Benturan Kepentingan (conflict of interest) tahun 2020terkait Governance Structure, Governance ProcessdanGovernance Outcome telah berjalan dengan baik dengantelah diterbitkan ketentuan tentang Benturan Kepentingan dan Kebijakan Dasar Anti Risywah di BRIS.

349

BRIS melakukan upaya yang kontinyu terkait penanganan benturan kepentingan tersebut dengan melakukan sosialisasi Piagam Pengelolaan Benturan Kepentingan (conflict of interest) dan Kebijakan Dasar Anti Risywah kepada seluruh insan BRIS agar setiap karyawan memiliki keseragaman pemahaman terhadap kedua ketentuan tersebut.

Sebagai tindak lanjut untuk efektivitas pengelolaan benturan kepentingan, maka perlu dilakukan peningkatan tata kelola administrasi pelaporan agar kecukupan aspek pengungkapan (disclosure) dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



7. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Tahun 2020 penerapan Governance Structure, Governance Process danGovernance Outcome terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Komitmen kepada lembaga otoritas yang berwenang telah terpenuhi. Pemenuhan seluruh ketentuan tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan dan tugas Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen.

BRIS telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepertikebijakan tentang pengujian prinsip kehati-hatian,kebijakan umum GCG,piagam pengelolaan benturan kepentingan, kebijakan dasar anti risywah yang disosialisasikan kepada karyawan secara bertahap dan berkala sehingga diharapkan menumbuhkan budaya kepatuhan dalam internal Bank.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan hal berikut :

a. Penunjukan Direktur Kepatuhan.

b. Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan, diantaranya :

1) Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.

2) Melakukan pemastian terhadap kebijakan/pedoman/petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh unit kerja lain, telah sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

3) Memberikan opini terhadap permohonan usulan pembiayaan, usulan produk dan aktivitas baru maupun pengembangannya

4) Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.

5) Memberikan informasi/sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

Selama Tahun 2020 BRIS tidak melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material, maupun pelanggaran Prudential Ratio Bank:

350

a. BMPK tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan.

c. Tingkat kecukupan modal (CAR) diatas batas minimum yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 8%.

d. Posisi NPF (nett) masih tetap terjaga dibawah ketentuan yang berlaku (dibawah 5%). e. Posisi devisa netto baik untuk valuta asing tidak terjadi pelanggaran (masih jauh dibawah

ketentuan yang berlaku)

Unit kerja Kepatuhan telah bekerja dengan efektif, efisien dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan pada satuan kerja bisnis, satuan kerja operasional, maupun satuan kerja lain yang berfungsi sebagai supporting di internal BRIS.



8. Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan Governance Structure, Governance Process maupun Governance Outcome terhadap penerapan fungsi audit intern telah berjalan dengan baik yang mana pelaksanaanya mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Regulator (OJK/BI) dan telah dilakukan pengembangan serta pengkinian ketentuan-ketentuan audit internal. Seluruh unit kerja baik di kantor cabang maupun kantor pusat telah dilakukan pemeriksaan oleh satuan kerja audit internal yang dilakukan secara efektif (lampiran 5). Hasil pemeriksaan audit menekankan pada ketajaman pemeriksaan, tindaklanjut hasil pemeriksaan, dan investigasi di lapangan,melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga menghasilkan kualitas temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya pemeriksaan dari audit internal dilaporkan kepada Komite Audit , Manajemen Bank, dan Regulator.

Satuan kerja anti fraud bertugas melakukan investigasi mengenaipenyimpangan yang dapat merugikan Bank baik secara finansial maupun non finansial, hasil investigasi tersebut dilaporkan kepada Komite Audit dan Manajemen Bank. Dari hasil laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara berkesinambungan berupaya meningkatkan kualitas SDM. Berbagai bentuk pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal BRIS maupun eksternal, diberikan kepada SDM dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang handal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



351

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan Governance Structure, Governance Process maupun Governance Outcome terhadap fungsi audit ekstern telah berjalansecara baik. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank telah menunjuk Akuntan Publik. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris dan sesuai peraturan yang berlaku.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan aspek lainnya, dimana penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Akuntan Publik melaksanakan audit secara independen, profesional, dan obyektif.

Pelaksanaan audit tahun 2020 telah dilakukan oleh pihak eksternal sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.



10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Penerapan Governance Structure, Governance Process maupun Governance Outcome terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BRIS telah menjalankan proses pemastian terhadap aktivitas penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) yang mempertimbangkan aspek manajemen risiko (risk management) dan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) untuk menghindari pelanggaran maupun pelampauan BMPD.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

Bank telah melakukan proses perhitungan BMPD secara berkala dan menyampaikan perhitungan tersebut kepada unit kerja terkait sebagai pedoman batasan pemberian

pembiayaan kepada nasabah besar dan pihak terkait. Laporan BMPD dan pihak terkait dilaporkan secara berkala dan tepat waktu kepada regulator.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank pada nasabah besar dan pihak terkait telah memperhatikan prinsip kehati-hatian, perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi.



352

11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Penerapan Governance Structure, Governance Process maupun Governance Outcome terhadapTransparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG serta pelaporan internal telah dilakukan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku. BRIS memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan, serta telah dipublikasikan dalam website Bank. Sistem Pelaporan Internal akan dikembangkan secara kontinyu sejalan dengan pengembangan Core Banking System (CBS).

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada stakeholder (public) dilakukan oleh BRIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Hasil penilaian secara komposit atas pelaksanaan GCG yang dilakukan melalui self assesment terhadap seluruh faktor pelaksanaan GCG pada tahun 2020 yaitu 1.60 (Baik) berdasarkan pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan OJK sebagai berikut :

Hasil Self Assessment secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PT BANK BRISYARIAH Tbk HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2020

No. Parameter Penilaian (Assessment Parameter)

GOVERNANCE Structure Process Outcome

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

2.07 1.55 1.89

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 1.27 1.32 1.50 3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite 1.30 2.00 2.50 4 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Pengawas Syariah 1.00 1.18 1.20

5 Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

1.83 1.50 1.50

6 Penanganan benturan kepentingan 2.00 2.00 2.33 7 Penerapan fungsi kepatuhan Bank 1.67 2.00 2.50 8 Penerapan fungsi audit intern 1.25 1.73 2.25 9 Penerapan fungsi audit ekstern 1.00 1.00 1.00

10 Batas Maksimum Penyaluran Dana 1.00 1.33 1.00

353

11 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

2.25 1.57 1.57

Total Nilai Parameter 1.51 1.56 1.75

Bobot Penilaian Parameter 40% 30% 30%

Total Nilai Proposional 0.61 0.47 0.52

Total Nilai Akhir GCG 1.60

A. Governance Structure

Governance structure pada BRIs telah terpenuhi dengan cukup baik dan efektif. Bank telah memiliki infrastruktur tata kelola yang meliputi kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, sistem manajemen informasi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah tersedia dan telah diiterapkan. Untuk mendukung dan mengendalikan pelaksanaan governance structure bank telah memiliki unit kerja yang bersifat independen yaitu Satuan Kerja Audit Intern, (internal audit), unit kerja manajemen risiko (risk management), dan unit kerja kepatuhan (compliance).

B. Governance Process Pelaksanaan governance process telah berjalan secara efektif meskipun dengan struktur komisaris yang belum lengkap, namun demikian keterbatasan tersebut didukung oleh infrastruktur tata keloka Bank yang lengkap dalam menjalankan fungsi dan tugas pengurus untuk mewujudkan komitmen governance outcome sesuai dengan asas GCG. Penerapan governance process di BRIs telah memadai sesuai dengan prinsip GCG, hal ini tercermin melalui :

1. Pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan telah sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta komitmen dan governance structure yang tercantum dalam pedoman BRIs.

2. Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam kebijakan serta pedoman internal BRIs, telah dilaksanakan atas dasar itikad baik, kehati-hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, dan anggaran dasar.

3. Kegiatan usaha sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi berdasarkan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam kebijakan dan pedoman BRIs.

4. Kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas telah dipenuhi. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan baik internal maupun eksternal telah dilakukan berdasarkan kebutuhan.

C. Governance Outcome

Governance outcome telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dengan kualitas outcome yang telah memenuhi harapan stakeholder. Governance outcome merupakan hasil pelaksanaan proses pelaksanan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Governance outcome tersebut mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif yang terdiri atas :

354

1. Pemenuhan aspek transparansi terkait laporan publikasi Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan) serta Triwulanan yang disampaikan melalui website Bank dan surat kabar secara tepat waktu.

2. Kinerja BRIs (Profitabilitas, Rentabilitas, Efisiensi, BOPO, dan Permodalan).

3. Fungsi Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank (seperti fraud).

4. Penerapan manajemen risiko secara efektif, sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan BRIS.

5. Tidak terjadi kondisi benturan kepentingan berupa intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan kerugian BRIs atau berkurangnya keuntungan BRIS.

Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan GCG Secara Umum BRIS saat ini telah menjadi perusahaan publik yang dituntut memiliki kualitas tata kelola seluruh aktivitasnya selalu meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil penilaian GCG Semester II tahun 2020, kekuatan BRIS pada saat ini masih terdapat pada Governance Structure. BRIS telah mempunyai kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan serta kelengkapan struktur organisasi perusahaan di berbagai lini.

Penilaian Governance Process tetap dibanding dengan penilaian periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa BRIS secara konsisten mempertahankan proses bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Kelemahan juga terdapat pada Governance Outcome aspek Kepatuhan dimana masih terjadi denda oleh regulator atas kesalahan laporan LSMK.

Kelemahan-kelemahan tersebut masih dapat diperbaiki dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan Rencana tindak lanjut atas hal-hal yang perlu perbaikan pada GovernanceStructure, Governance Process, dan Governance Outcome yaitu :

a. Meningkatkan pemahaman dan literasi fiqh muamalah praktis pada seluruh level karyawan melalui program pelatihan, sosialisasi dan pendampingan oleh unit kerja terkait dengan dikoordinasikan oleh Divisi Sumber Daya Insani.

b. Melakukan reminder kepada unit kerja terkait atas pemenuhan komposisi anggota Dewan Komisaris.

c. Meningkatkan awareness dan integritas seluruh level karyawan terhadap kepatuhan syariah melalui kampanye kepatuhan syariah serta penerapan reward and punishment yang jelas terhadap kepatuhan dan pelanggaran aspek syariah dimasing-masing unit kerja baik unit bisnis maupun unit pendukung bisnis.

d. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan terkait Good Corporate Governance dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait di kantor pusat maupun di kantor cabang.

e. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan terkait Benturan Kepentingan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait di kantor pusat maupun di kantor cabang.

355

f. Pembuatan kebijakan terkait laporan keuangan serta pelaporan internal dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait pembuatan kebijakan tersebut.

356

3) PT BANK SYARIAH MANDIRI

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG), Bank secara berkala melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara komprehensif terhadap penerapan GCG, sehingga dapat segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan apabila masih terdapat kekurangan.

Penilaian faktor Good Corporate Governance (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas Manajemen Bank atas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mengacu pada ketentuan regulator yang ditetapkan. Mandiri Syariah secara rutin telah melaksanakan self assessment Pelaksanaan GCG yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni dan Desember tiap semesternya. Hasil self assessment GCG dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5.

Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. Pelaksanaan self assessment Pelaksanaan GCG telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tiga aspek governance, yaitu governance structure, governance process dan governance outcome. Penilaian ketiga aspek governance tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; 5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta

pelayanan jasa; 6. Penanganan benturan kepentingan; 7. Penerapan fungsi kepatuhan; 8. Penerapan fungsi audit intern; 9. Penerapan fungsi audit ekstern; 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan Good Corporate

Governance serta pelaporan internal.

Dalam menyimpulkan faktor positif (strength) dan faktor negatif (weakness) ketiga aspek governance, perlu diperhatikan substansi penerapan Tata Kelola dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan formal prosedural (normatif). Penilaian pada governance structure, governance process, dan governance outcome merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif dan terstruktur sehingga kesimpulan hasil penilaian governance outcome mencerminkan sejauh mana penerapan governance process dan dukungan yang memadai dari governance structure, yang perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut.

Mandiri Syariah telah menyampaikan hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester. Pada semester I tahun 2020 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat “Sangat Baik” yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Adapun kesimpulan umum hasil self assessment semester I 2020 adalah

357

sebagai berikut: Nama Bank : PT Bank Syariah Mandiri Posisi : Semester I 2020

SA GCG Peringkat Definisi Peringkat

Individual

1

Manajemen Mandiri Syariahtelah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Mandiri Syariah.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kekuatan Kelemahan Pada semester I 2020, telah dilaksanakan

54 kali Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris telah melaksanakan

tugas dan tanggung jawab-nya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemilik yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank

Terdapat 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris masih dalam proses fit and proper test dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Kekuatan Kelemahan

• Pada semester I 2020, telah dilaksanakan 117 (seratus tujuh belas) kali Rapat Direksi dan Hasil rapat Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Radir)

• Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

Terdapat 3 (tiga) orang anggota Direksi masih dalam proses fit and proper test dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite

Kekuatan Kelemahan

• Seluruh anggota Komite yang merupakan Pihak Independen tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Pihak independen anggota Komite pada Bank

-

358

Kekuatan Kelemahan

yang sama maupun pada bank lain, perusahaan lain.

• Hasil pelaksanaan rapat dan telaah dan/atau kajian yang dilakukan terkait kondisi Bank terkini dan inisiatif strategis Bank merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

• Rapat Komite telah dilakukan pada semester I tahun 2020 sebanyak 40 (empat puluh) kali, sbb:

• Komite Audit, sebanyak 14 (empat belas) kali.

• Komite Pemantau Risiko, sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.

• Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Kekuatan Kelemahan DPS melakukan pengawasan melalui Rapat DPS sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, penerbitan Opini Syariah sebanyak 14 (empat belas) opini, melakukan kajian syariah sebanyak 9 (sembilan) kali dan melakukan Uji Petik sebanyak 7 (tujuh) kali

Terdapat 2 (dua) orang anggota anggota Dewan Pengawas Syariah yang masih menunggu persetujuan dari OJK

5. Pelaksanaaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran

Dana Serta Pelayanan Jasa Kekuatan Kelemahan

• Bank telah memastikan bahwa produk Bank telah memenuhi prinsip syariah, yaitu berdasarkan Fatwa DSN dan dilengkapi opini syariah Dewan Pengawas Syariah

• Pelaksanaan Sosialisasi memberikan pengetahuan, dan membangun pemahaman terkait penerapan aspek kepathan terhadap prinsip syariah telah dilakukan sebanyak 10 kali pendampingan cabang

Masih terdapat temuan ketidaksesuaian penerapan prinsip prinsip syariah dalam dalam pendanaan, operasional dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah

359

6. Penanganan Benturan Kepentingan Kekuatan Kelemahan

Mandiri Syariah telah memiliki Pedoman Code of conduct (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

Manajemen Mandiri Syariah tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran bank dengan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan selama periode pelaporan

Selama semester I tahun 2020, tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif. Hal ini menunjukan bukti komitmen dan ketegasan Mandiri Syariah meminimalisir pelanggaran kedisiplinan, setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran

-

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Kekuatan Kelemahan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki

infrastruktur Sumber daya dan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan dengan menyampaikan laporan kepatuhan secara rutin.

SKK berperan aktif dalam memberikan opini kepatuhan pada komite pembiayaan

SKK telah menilai dan mengevaluasi efektifitas, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki bank melalui review atas setiap aturan baru yang terbit dan menjadi bagian bersama dengan unit kerja lain dalam Keputusan Komite Sisdur.

Pengukuran Pelaksanan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan oleh Bank dan mendapatkan CGPI Award BSM sebagai

Masih terdapat temuan dan pelanggaran ketidakpatuhan Bank yang berulang, antara lain denda regulator dan kualitas data.

360

The Most Trusted Company 8 kali berturut-turut (CGPI 2011 – 2018).

8. Penerapan Fungsi Audit Intern

Kekuatan Kelemahan Kebutuhan sumber daya manusia auditor

IAG sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas

Bank telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif dengan melakukan proses audit rutin dan audit khusus atas kasus yang terjadi. Bank juga menggunakan Risk Based Audit sebagai dasar pelaksanaan audit.

Evaluasi rencana audit IAG telah diselaraskan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri)

-

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Kekuatan Kelemahan

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk untuk pelaksanaan audit tahun 2020 mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit.

Hasil audit KAP dan Management Letter telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

-

361

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana Kekuatan Kelemahan

Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan penyaluran dana oleh Mandiri Syariah masih dalam batas yang diperbolehkan Regulator sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPD.

-

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan

Internal Kekuatan Kelemahan

Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi.

Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada stakeholders berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

Terdapat pengulangan jenis pelanggaran pelaporan eksternal yang berakibat denda

Pada Semester II 2020 hasil penilaian Self Assessment GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Secara umum kesimpulan hasil Self Assessmentsemester II 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Bank : PT Bank Syariah Mandiri Posisi : Semester II 2020

SA GCG Peringkat Definisi Peringkat

Individual

1

Manajemen Mandiri Syariahtelah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Mandiri Syariah.

362

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Kekuatan Kelemahan

• Pada semester II 2020, telah dilaksanakan 58 (lima puluh delapan) kali Rapat Dewan Komisaris

• Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab-nya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemilik yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank

Terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris masih dalam proses fit and proper test dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Kekuatan Kelemahan • Pada semester II 2020, telah dilaksanakan 61

(enam puluh satu) kali Rapat Direksi dan Hasil rapat Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Radir)

• Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

• Direksi dalam mengelola Bank sudah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi masih dalam proses fit and proper test dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite

Kekuatan Kelemahan

Seluruh anggota Komite yang merupakan Pihak Independen tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Pihak independen anggota Komite pada Bank yang sama maupun pada bank lain, perusahaan lain.

Hasil pelaksanaan rapat dan telaah dan/atau kajian yang dilakukan terkait kondisi Bank terkini dan inisiatif strategis Bank merupakan rekomendasi yang dapat

-

363

Kekuatan Kelemahan

dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite telah dilakukan pada semester II tahun 2020 sebanyak 40 (tiga puluh empat) kali, sbb:

Komite Audit, sebanyak 10 (sepuluh) kali. Komite Pemantau Risiko, sebanyak 26 (dua

puluh enam) kali. Komite Remunerasi dan Nominasi,

sebanyak 4 (empat) kali.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS Kekuatan Kelemahan

• DPS melakukan pengawasan melalui penerbitan Opini Syariah sebanyak 8 (delapan) opini, melakukan kajian syariah sebanyak 19 (Sembilan belas) kali dan melakukan Uji Petik sebanyak 9 (sembilan) kali

• Rangkap jabatan tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai konsultan di seluruh Bank, hal ini sesuai dengan PBI terkait Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Terdapat 1 (satu) orang anggota anggota Dewan Pengawas Syariah yang masih menunggu persetujuan dari OJK

5. Pelaksanaaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran

Dana Serta Pelayanan Jasa Kekuatan Kelemahan

• Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bahwa produk Bank telah memenuhi prinsip syariah, yaitu berdasarkan Fatwa DSN dan dilengkapi opini syariah Dewan Pengawas Syariah

• DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direksi, sekaligus menjadi rekomendasi manajemen menjalankan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produk bank

Masih terdapat temuan ketidaksesuaian penerapan prinsip prinsip syariah dalam dalam operasional dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah

364

6. Penanganan Benturan Kepentingan Kekuatan Kelemahan

Mandiri Syariah telah memiliki Pedoman Code of conduct (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

Manajemen Mandiri Syariah tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran bank dengan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan selama periode pelaporan

Selama semester II tahun 2020, tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif. Hal ini menunjukan bukti komitmen dan ketegasan Mandiri Syariah meminimalisir pelanggaran kedisiplinan, setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran

-

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Kekuatan Kelemahan

• Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki infrastruktur Sumber daya dan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan dengan menyampaikan laporan kepatuhan secara rutin.

• SKK berperan aktif dalam memberikan opini kepatuhan pada komite pembiayaan

• SKK telah menilai dan mengevaluasi efektifitas, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki bank melalui review atas setiap aturan baru yang terbit dan menjadi bagian bersama dengan unit kerja lain dalam Keputusan Komite Sisdur.

• Pengukuran Pelaksanan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan oleh Bank dan mendapatkan CGPI Award BSM sebagai The Most Trusted Company 9 kali berturut-turut (CGPI 2011 – 2019).

Terdapat temuan dan pelanggaran ketidakpatuhan Bank yang berulang, antara lain denda regulator dan kualitas data, namun bank telah melakukan mitigasi adanya potensi denda tersebut

365

8. Penerapan Fungsi Audit Intern Kekuatan Kelemahan

Kebutuhan sumber daya manusia auditor IAG sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas

Bank telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif dengan melakukan proses audit rutin dan audit khusus atas kasus yang terjadi. Bank juga menggunakan Risk Based Audit sebagai dasar pelaksanaan audit.

Evaluasi rencana audit IAG telah diselaraskan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri)

-

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kekuatan Kelemahan Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah

memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk untuk pelaksanaan audit tahun 2020 mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit.


njukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.


-

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Kekuatan Kelemahan

Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar disesuaikan dengan

-

366

Kekuatan Kelemahan

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan penyaluran dana oleh Mandiri Syariah masih dalam batas yang diperbolehkan Regulator sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPD.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan

Internal Kekuatan Kelemahan

Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi.

Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada stakeholders berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

-

Laporan GCG BSI Konsolidasi crop€¦ · Governance (GCG) berdasarkan SKB No. KP/DIR/397 & KP/10/DK/2010 tanggal 21 Desember 2010. Pedoman tersebut menjadi landasan bagi Bank untuk

Documents