LAPORAN EKSEKUTIF KINERJA PUSLITBANG KEBIJAKAN …pkpt.litbang.pu.go.id/assets/announcements/Laporan...3) Policy brief permasalahan publik bidang PUPR, 4) Pemetaan kebutuhan teknologi,

LAPORAN EKSEKUTIF

KINERJA PUSLITBANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 2015—2019

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi




LAPORAN EKSEKUTIF

KINERJA PUSLITBANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 2015—2019

Kata Pengantar

DAFTAR ISI

1

22.12.2

33.1

3.2

44.1

4.2

55.1

5.2

5.3

5.4

6

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

Laporan EksekutifKINERJA PUSLITBANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PEMBINA Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc., M.M.

PENGARAHDr. FX. Hermawan, M.Si.Novri Haryandi , S.T., M.A.Ir. Mokhamad Wahabi, M.Si.Dra. Retno Sinarwati, M.T.M. Mulya Permana, S.T., M.T.Drs. R. Satrio Sang Raksono, M.T.

PenyusunNuraini, S.T., M.T. Elias Wijaya Panggabean, S.T., M.T.Staf Bidang Program dan Evaluasi

Penyusunan materi didukung olehBidang Sumber Daya KelitbanganBidang Kajian dan KerjasamaBLPT Sumber Daya AirBLPT PermukimanBLPT Jalan dan JembatanSubbagian Tata Usaha

Pendahuluan

Puslitbang KPTTugas, Fungsi dan Struktur OrganisasiVisi, Misi, Tujuan dan Core Business2.2.1 Periode 2015 - 20162.2.2 Periode 2017-2019

Kinerja Litbang KebijakanRekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR 3.1.1 Pencapaian 2015-20163.1.2 Pencapaian 2017-20193.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Kajian Rekomendasi KebijakanRekomendasi Kebijakan Penanganan Permasalahan Publik (Advis Teknis) 3.2.1 Pencapaian 2015-20163.2.2 Pencapaian 2017-20193.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Kajian Rekomendasi Kebijakan

Penanganan Permasalahan Publik (Advis Teknis)

Kinerja Litbang Penerapan TeknologiPenyiapan Kesiapterapan Teknologi4.1.1 Pencapaian 2017-20194.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Kesiapterapan TeknologiReplikasi Perdana4.2.1 Pencapaian 2017-20194.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Replikasi Perdana4.2.3 Testimoni

Kinerja Layanan Teknis dan Layanan LainnyaRekomendasi Pemetaan Kebutuhan Teknologi 5.1.1 Pencapaian 2017-20195.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan TeknologiForum Bisnis5.2.1 Pencapaian 2017-20195.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Forum BisnisPenilaian Kesesuaian Teknologi5.3.1 Pencapaian 2017-20195.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian TeknologiLayanan Lainnya

Penutup

iv

1

1517191921

333535536367

677181

838585101105105107120

129131131136139139141143143145147

153

162Lampiran

S egala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kare-na atas berkat rahmat-Nya Buku Lapo-ran Eksekutif Puslitbang KPT perio-de 2015-2019 ini dapat diselesaikan penyu sunannya.

Badan Litbang PUPR telah hadir un-tuk menjawab tantangan daya saing infrastruktur Indonesia, khususnya da-lam penyediaan produk teknologi yang inovatif serta memberi rekomendasi kebijakan berkualitas. Puslitbang KPT merupakan elemen penting dari Badan Litbang PUPR yang berperan sebagai “technology-intermediator” un tuk me-wujudkan hilirisasi dan peman faatan teknologi dalam percepatan pemba-ngunan infrastruktur PUPR dan se-bagai penyedia “policy input”, yaitu memberi rekomendasi kebijakan kepa-da pimpinan Kementerian PUPR dalam mengambil keputusan untuk penye-lenggaraan infrastruktur yang berman-faat.

Dalam lima tahun terakhir (2015-2019), Puslitbang KPT telah memberikan war-na dalam mendukung kinerja Badan Litbang PUPR melalui perannya yang dibungkus dalam 9 core business Pus-litbang KPT yang meliputi: 1) Litbang kebijakan penyelenggaraan infrastruk-tur PUPR, 2) Perumusan kebijakan penerapan teknologi hasil litbang, 3) Policy brief permasalahan publik bidang PUPR, 4) Pemetaan kebutuhan

teknologi, 5) Penyiapan kesiapterapan teknologi, 6) Forum bisnis teknologi, 7) Replikasi perdana, 8) Monev & advis penerapan teknologi, dan 9) Penilaian kesesuaian teknologi (clearing house).

Buku Laporan Eksekutif Puslitbang KPT ini memuat seluruh pencapaian kinerja Puslitbang KPT selama periode 2015-2019. Selain itu buku ini juga mengu-las mengenai evaluasi kinerja hasil dari seluruh pelaksanaan peran Puslitbang KPT selama 5 tahun. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang di-miliki, Puslitbang KPT telah berusaha yang terbaik dalam menjalankan peran dukungannya demi kepentingan pem-bangunan infrastruktur di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Buku Lapo-ran Eksekutif Puslitbang KPT periode 2015-2019 ini.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi

Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc., M.M.

iv

Kata Pengantar

1Bab 1 Pendahuluan

I nfrastruktur merupakan tulang pung-gung penggerak roda ekonomi dan pe ngentas kemiskinan. Di sisi lain, In-donesia dihadap kan pada tantangan akan rendah nya daya saing infrastruk-tur dan pemanfaatan tek no logi. Posisi stra te gis Badan Litbang PU PR men-jawab tantangan tersebut, khu sus nya dalam pe nyediaan produk tek nologi yang ino vatif serta memberi re ko men-dasi kebijakan berkualitas. Untuk men-dukung kehandalan, Balitbang PUPR juga melayani uji laboratorium, sertifi-kasi, advis dan alih teknologi.

Pusat Litbang Kebijakan dan Penera-pan Teknologi (Puslitbang KPT) me-ru pakan salah satu elemen penting Badan Litbang PUPR yang bergerak dari hulu (programming) hingga hilir (implementation).

Peran Puslitbang KPT terbagi menjadi dua. Pertama, sebagai “technology-in-termediator” yang berperan mewujud-kan hilirisasi dan pemanfaatan teknolo-gi untuk percepatan pembangunan in frastruktur PUPR. Kedua, sebagai penyedia “policy input”, yaitu membe-rikan rekomendasi kebijakan kepada pim pinan Kementerian PUPR dalam me ngambil keputusan untuk penye-lenggaraan infrastruktur yang berkua-litas.

Peran Puslitbang KPT terbagi menjadi dua, sebagai

technology-intermediator dan sebagai penyedia

poli cy input

Peran tersebut telah dijalankan de-ngan baik oleh Puslitbang KPT selama periode 2015-2019. Keberhasilan peran pertama Puslitbang KPT adalah melak-sanakan beberapa replikasi perdana penerapan teknologi. Replikasi Per-dana adalah sebuah “terobosan baru” dalam memperkenalkan teknologi lit-bang kepada calon pengguna. Kon-sep Replikasi Perdana dicetuskan oleh Kepala Puslitbang KPT, Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc., M.M., pada peri-ode tahun 2017-2019.

Target utama Replikasi Perdana tidak berhenti pada terbangunnya konstruk-si teknologi secara fisik. Namun, yang lebih penting tersusunnya panduan pe nerapan tek nologi yang dilengkapi dengan lesson learned penerapan tek-no logi yang ber guna baik bagi Direk-to rat Jenderal maupun pemerintah

3

Replikasi Perdana Teknologi Jembatan Untuk Desa Asimetris (JUDESA), Kab. Manggarai, 2017

daerah dalam melaksanakan replikasi lanjutan.

Selain itu, Ir. Rezeki juga memperkenal-kan konsep Pemetaan Kebutuhan Tek nologi, Penyiapan Kesiapterapan Tek nologi, Forum Bisnis dan Evalu-a si Manfaat Penerapan Teknologi. Pemetaan Kebutuhan Teknologi me-ru pakan terobosan dari penyusunan pro gram litbang (research program-ming). Pe ran Puslit bang KPT dalam terobosan ini ialah memberi arahan serta rekomendasi pe rencanaan yang kemudian ditindak lanjuti dalam ke-giatan penelitian dan pengembangan oleh Puslitbang Teknis.

“Penyiapan Kesiapterapan Teknologi” adalah konsep memetakan tingkat ke-siapterapan sebuah teknologi baik dari aspek teknis maupun rencana bisnis (business plan). Penyusunan doku-men kesiapterapan teknologi sangat pen ting untuk dilakukan, agar calon penggu na, aplikator, ataupun produ-sen tek no logi dapat melihat perkem-bangan teknologi litbang yang layak untuk di terapkan dan diproduksi se-cara massal.

Konsep forum bisnis bertujuan untuk mempromosikan teknologi litbang dengan mempertemukan tiga pihak, yai-tu penghasil teknologi, calon penerap, dan calon aplikator. Tujuan utama fo-rum bisnis adalah tercapainya kese-pakatan pemanfaatan produk litbang secara sistematis dan komprehensif. Sejak 2019, upaya lain yang dilakukan Puslitbang KPT untuk mendekatkan ke tiga pihak ini adalah memfasilitasi penayangan teknologi Balitbang da-lam bentuk e-katalog sektoral Kemen-terian PUPR.

Dalam upaya penerapan teknolo-gi hasil litbang, Puslitbang KPT juga melakukan evaluasi manfaat untuk mendapatkan umpan balik (feedback) dan pembelajaran (lesson learned) dari suatu penerapan teknologi.

“Policy Input” yang dilakukan Puslit-bang KPT berkaitan dengan tiga hal berikut:a. Rekomendasi kebijakan dalam rang-

ka mendukung penyelenggaraan in-frastruktur PUPR

b. Rekomendasi kebijakan dalam rang-ka mendukung penerapan teknologi hasil litbang

c. Rekomendasi kebijakan dalam rang -ka memberi solusi terkait perma-salahan publik PUPR yang membu-tuhkan penanganan cepat dan tepat sasaran.

Pelaksanaan penyusunan rekomenda-si kebijakan dilakukan dengan metode kajian yang sistematis dan ilmiah, se-hingga dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kebenarannya.

Dalam menjalankan perannya, Puslit-bang KPT dihadapkan pada beberapa tantangan berikut:a. Kelayakan teknologib. Kesesuaian teknologi dengan kebu-

tuhan pasar infrastrukturc. Sistem penyampaian (delivery) tek-

nologid. Industrialisasi teknologie. Diseminasi dan promosi teknologif. Alih teknologig. Kerjasama dengan pelaku usahah. Proses pengadaan barang/jasa lit-

bangi. Pemanfaatan rekomendasi kebija-

kanj. Kapasitas SDM

4 5Bab 1 Pendahuluan

Tantangan tersebut diupayakan un-tuk diatasi dengan koordinasi intensif de ngan seluruh stakeholder terkait, pelatihan teknis dan perkuatan kapa-sitas SDM. Selain menjalankan peran sesuai tugas dan fungsinya, Puslit-bang KPT juga melaksanakan tu gas tambahan ya itu sebagai Ko ordinator Penilaian Ke sesuaian Tek nologi, Sek-retariat pe nerapan Building Informa-tion Modelling di PUPR, penanggula-ngan bencana PUPR, Program NCICD, pen dukung pem bi naan CPNS PUPR,

serta pendukung layanan advis teknis lainnya. Pada kurun waktu 2015-2016 Puslitbang KPT dipimpin oleh Ir. Bob-by Prabowo, CES., sementara pada ta-hun 2017-2019 dipimpin oleh Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc., MM. Buku Lapo-ran Eksekutif Puslitbang KPT periode 2015-2019 ini merupakan ringkasan se luruh kegiatan dan cerminan dari pelaksanaan peran Puslitbang KPT se-bagai technology-intermediator dan policy input.

Renstra (Rp Ribu)

Pagu (Rp Ribu)

Realisasi (Rp Ribu)

Realisasi (%)

42.001.000

42.000.000

38.872.131

92,39%

40.000.000

40.000.000

38.408.979

96,02%

66.923.000

64.689.545

59.907.321

92,61%

76.392.000

80.088.602

78.034.920

97,44%

89.270.000

69.596.281

67.146.886

96,48%

TOTAL

314.586.000

296.374.428

282.370.237

96.26%

42 42 38.8

4

2015

40 40 38.4

1

2016

66.9

3

64.6

8

59.9

0

2017

76.3

9

80.0

8

78.0

3

2018

69.5

9

67.14

89.2

7

2019

Anggaran Puslitbang KPT TA. 2015-2019

JABATAN

USIAPENDIDIKAN

9 4 5 6

Peneliti

24

3 1 1 1

Eselon III

6

2 0 2 0

Perekayasa

4

7 3 3 2

Eselon IV

15

26 8 16 9

Jabfung Lainnya

59

PKPT

KIM

SDA

JATAN

PKPT

KIM

SDA

JATAN

TOTAL

0 10 0

SD 1 15

9

68

S1 38

6 7

32

SMA 18

300 0

S3 3

1 00 0

SMP 1

19

10

6 6

S2 41

2 21 2

D3 7

JUMLAH PNS

TOTAL

11047TOTAL

110SDA 16

JATAN 18

PKPT 47

KIM

29

GENDER

25

22

L P

8 8

L P

15 14

L P

11

7

L P

PKPT KIMSDA JATAN

TOTAL L 59 TOTAL P 51

GOLONGAN

0 0

9

7

9

0

5

11

23

6

0

3

1

3

4

0

2

3

0

7

1

01

5

01

1

0

4

00

4

01

3

0

45

1

<IIIa IIIa IIIb

IVcIVa

IIIc

IVdIVb

IIId

IVe

10

9

23

7

17

1

24

2

13

0

PKPT

KIM

SDA

JATAN

TOTAL

PKPT

KIM

SDA

JATAN

TOTAL

12

0

3

20-25 6

65

3

1

26-30 15

8

3

1

6

31-35 18

5

11

3

36-40 10

8

18

2

0

41-45 28

9

2

43

56-60 18

4

1

5

0

46-50 10

6

10

3

51-55 9

01

0 0

>60 1

0 00 0

Pensiun 0

Komposisi Pegawai PNS Puslitbang KPT TA.2019

JUMLAH PNS

PENDIDIKAN

16

4

L P

PKPT

16

2L P

KIM

5

2L P

SDA

11

2L P

JATAN

TOTAL L 44 TOTAL P 10

GENDER

PKPT

KIM

SDA

JATAN

TOTAL

4 31

3

S1 11

710

5

9

SMA 31

0 00 0

S3 0

2 00 1

SMP 3

1 20 0

S2 3

2 11 0

D3 4

0 20 0

SD 2

TOTAL

110TOTAL

548 5 5 5

Substansi

23

8 2 13 8

Pendukung

31

SDA 7

KIM 18JA

TAN 13 KPT 16

Komposisi Pegawai NON PNS Puslitbang KPT TA.2019

Capaian Target Puslitbang KPT

3

0

0

1

20-25 6

3

2

0

2

41-45 7

3

4

2

1

31-35 10

0

2

0

0

51-55 2

4

0

0

6

26-30 10

2

2

0

0

46-50 4

1

8

5

3

36-40 17

0

0

0

0

56->60 0

USIA

PKPT KIMSDA JATAN TOTAL

JUMLAH TARGET (T) & REALISASI (R) OUTPUT REPLIKASI PERDANA TEKNOLOGI (UNIT)*

00

2016

0 0

2015

55

T R

2018

1010

T R

2019

9 9

T R

2017

TOTAL T 24

TOTAL R 24

TOTAL T 9

TOTAL R 9

TOTAL T 43

TOTAL R 45

TOTAL T 46

TOTAL R 46

TOTAL T 15

TOTAL R 15

JUMLAH TARGET (T) & REALISASI (R) OUTPUT NASKAH PEMETAAN KEBUTUHAN TEKNOLOGI (NASKAH)*

33

T R

2016

0 0

2015

33

T R

2018

33

T R

2019

3 3

T R

2017

JUMLAH TARGET (T) & REALISASI (R) OUTPUT KAJIAN KESIAPTERAPAN PENERAPAN TEKNOLOGI (REKOMENDASI)*

1212

T R

2016

0 0

2015

1010

T R

2018

1412

T R

2019

9 9

T R

2017

JUMLAH TARGET (T) & REALISASI (R) OUTPUT REKOMENDASI KEBIJAKAN (NASKAH)*

66

T R

2016

19 19

T R

2015

77

T R

2018

55

T R

2019

9 9

T R

2017

JUMLAH TARGET (T) & REALISASI (R) OUTPUT LAYANAN ADVIS TEKNIS

DAN PENDAMPINGAN TEKNIS (REKOMENDASI TEKNIS)*

11

2016

0 0

2015

99

T R

2018

44

T R

2019

1 1

2017

* Data merupakan Capaian terhadap Target Output yang tercantum dalam Midterm Review Renstra Puslitbang KPT 2015-2019

JUMLAH TEKNOLOGI YANG TELAH DIKAJI KESIAPTERAPANNYA TA. 2015-2019

• Long Storage• Irigasi Tetes

• TCM Curah• CMP• Jembatan Apung

Struktur Bangunan Rumah:• Hunian Apung• Bambu Laminasi• RISHA

• Embung Sederhana• Pintu Air Fiber• PATH• Irigasi Modular

• Material Lokal• Aspal Karet• Timbunan Ringan

• Kemitraan Penataan Kawasan Kumuh

• IPAL Bitour• Rusun Pracetak Modular

• ABSAH Modular• Drainase Bawah Pemukiman• IPAL Ternak• Sabodam Modular• Wetland Apung Bersumbu

• Pelat Ortotropik Baja Segmental• Hydroseeding• Warm Mix• RAP• PVD

• Pengolahan Air Gambut• SPALD• Ruspin• Bahan Bangunan Material Vulkanik

SDA

KIM

JATAN

TOTAL

322017 8

2

3 3

2018 10

3 3

4

2019

5

4

5

14

2019

4

3

3

2018

2

3

1

• Beton Foresemen• PEGAR• Irigasi Perpipaan

• JUDESA• RHK• Asbuton

• Toilet Wisata• TPS3R• IPAL Tahu

• Blok Beton 3B

• Jalan Wisata• Aspal Plastik• TCM

• Toilet Wisata• Rumah Tahan Gempa

• Irigasi Modular• Pintu Air Fiber• PATH• Bendung Knockdown

• Material Lokal Jalan• Material Lokal Jembatan• Aspal Karet

• RISHA 2 Lantai• Kereta MCK• Uprating IPA

JUMLAH TEKNOLOGI YANG DIREPLIKASI PERDANA TA. 2015-2019

SDA

KIM

JATAN

2017

3 3 3

TOTAL

259 6 10

• Blok Beton Terkunci• Blok Beton 3B• Lining Saluran Modular

• TCM• JUDESA

• RUSPIN• Biotur

• Ferosemen

• WMA

• Rusun Modular

• ABSAH Modular• PATH

-

• RUSPIN

JUMLAH TEKNOLOGI YANG DIPERKENALKAN DI FORUM BISNIS TA. 2015-2019

SDA

KIM

JATAN

Calon Aplikator

TOTAL

13

36

2017

3

2 2

7

21

2018

1 11

3

9

2019

2

1

0

3

6

JUMLAH TEKNOLOGI YANG DIUSULKAN E-KATALOG TAHUN 2019

2019

1

5 5

11

• Revetmen Blok Beton Berkait Berongga Bertangga (3B)

• TCM SCMA-1• PLATO-SINDILA• APILL Portable• LWD (Light Weight Deflectometer)• APKJ (Alat Pengukur Kekuatan Jalan)

• RISHA• RUSPIN• PVROOF• IPA Mobile• Pengolahan Air Limbah Biofilter -Skala Individu (BIO313)

SDA

JATAN

KIM

Peresmian Replikasi Perdana Teknologi Balitbang, Morotai, 2019

2Bab 2 Puslitbang Kebijakan dan

Penerapan Teknologi

172.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

uslitbang KPT merupakan bagian dari Badan Litbang Ke men terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak yat. Unit Kerja ini bertugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan, peng-kajian, dan stra tegi pengembangan in-frastruktur, serta pe ne rapan teknologi hasil penelitian dan pengembang an bidang PUPR.

Pada pelaksanaannya, Puslitbang KPT melaksanakan FUNGSI sebagai beri-kut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, pro-gram, dan anggaran penelitian dan pengembangan kebijakan dan pe-nerapan teknologi.

2. Pelaksanaan penelitian dan pe -ngem bangan kebijakan dan pe ne-rap an teknologi.

3. Pemantauan, evaluasi dan pelapo-ran hasil penelitian dan pengem-bangan kebijakan dan penerapan teknologi.

Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi

P

2.1

4. Pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pe-nelitian dan pengembangan kebija-kan dan penerapan teknologi.

5. Pelaksanaan pengelolaan sarana ke lit bangan.

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, dan umum.

7. Pelaksanaan kerjasama hasil pene-litian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi.

8. Pelaksanaan kajian kebijakan penye-lenggaraan infrastruktur di lingku-ngan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tugas dan fungsi Puslitbang KPT sebelum nya diatur oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ke-menterian PU. Aturan tersebut kemudi-an diperbarui pada 2019, seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019. Meski begitu, tugas dan fungsi Puslitbang KPT masih tetap sama.

Replikasi Perdana Teknologi Blok Beton 3B (Berkait, Berongga dan Bertangga), Morotai, 2018

Periode 2015–2016 2.2.1

18 19Bab 2 Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi 2.2 Visi, Misi, Tujuan & Core Business

2.2

Visi, Misi Puslitbang KPT periode 2015-2016

Puslitbang KPT pada periode ini mem-punyai VISI: “Terwujudnya Pemanfa-at an Rekomendasi Kebijakan IPTEK Inovatif dalam rangka Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Penerapan Teknologi Litbang yang berkelanjutan”. Sedangkan MISI Puslit-bang KPT adalah:

1. Menghasilkan rekomendasi kebija-kan strategis penyelenggaraan in-frastruktur PUPR yang inovatif.

2. Menghasilkan rekomendasi kebija-kan penerapan teknologi litbang untuk mendorong akselerasi pem-bangunan infrastruktur PUPR yang inovatif berbasis teknologi.

3. Mendorong Pemanfaatan Rekomen-dasi Kebijakan oleh stakeholders se-cara optimal dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan layanan teknis dan alih teknologi melalui layanan advis teknis, diseminasi dan sosialisasi.

5. Mengembangkan kompetensi SDM yang handal dan berkualitas guna menunjang tugas dan fungsi Puslit-bang KPT.

6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kelitbangan dalam me nunjang litbang kebijakan stra-tegis dan penerapan teknologi.

Tujuan Puslitbang KPT periode 2015–2016

1. Peningkatan jumlah rekomendasi kebijakan strategis inovatif dalam pembangunan infrastruktur PUPR untuk menjawab isu strategis yang berkembang (naskah).

2. Peningkatan jumlah rekomendasi kebijakan penerapan teknologi ino-vatif dalam pembangunan infra-

Visi, Misi, Tujuan & Core Business

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

PUSLITBANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

BIDANG SUMBER DAYA KELITBANGAN

BALAI LITBANG PENERAPAN TEKNOLOGI PERMUKIMAN

BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI

BALAI LITBANG PENERAPAN TEKNOLOGI SUMBER DAYA AIR

SUB BIDANG PROGRAM

SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

SUB BIDANG PENYIAPAN KAJIAN KEBIJAKAN

SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SEKSI DUKUNGAN TEKNIS SEKSI DUKUNGAN TEKNIS SEKSI DUKUNGAN TEKNIS

SEKSI ANALISIS PENERAPAN SEKSI ANALISIS PENERAPAN SEKSI ANALISIS PENERAPAN

SUB BIDANG SARANA KELITBANGAN SUB BIDANG KERJASAMA

BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN & KERJASAMA

BALAI LITBANG PENERAPAN TEKNOLOGI JALAN & JEMBATAN

struktur PUPR sesuai dengan kebu-tuhan pengguna (naskah).

3. Peningkatan jumlah rekomendasi ke bijakan yang dimanfaatkan se-cara optimal dan berkelanjutan oleh stakeholders (naskah).

4. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan teknis dan alih teknologi melalui layanan advis teknis dan diseminasi hasil litbang (%).

Visi Puslitbang KPT Periode 2015-2016:

Terwujudnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan

IPTEK Inovatif dalam rangka Mengakselerasi

Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Penerapan

Teknologi Litbang yang berkelanjutan

Selama kurun waktu 2015-2016, Pus-litbang KPT lebih banyak melakukan aktivitas social mapping untuk pe-ngembangan infrastruktur pada kawa-

san-kawasan strategis serta membe-rikan rekomendasi kebijakan atas dam pak pembangunan infrastruktur PUPR yang masif, seperti pembangun-an jalan, bendungan, irigasi, dan revi-talisasi danau. Pada pe riode ini, nuansa sosial, ekonomi, dan lingkungan relatif dominan. Mengingat sebelum lahir nya Puslitbang KPT ini, sudah ada Pus-litbang Sosial, Ekonomi dan Lingku-ngan. Core business unit kerja ini ialah mengkaji aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur PUPR.

Dukungan terhadap rekomendasi kebi-jakan yang bertujuan untuk mendorong penerapan teknologi sudah dimulai, namun masih terhitung rendah. Secara umum, core business yang dilakukan pada periode ini terdiri atas empat as-pek berikut:

1. Kajian kebijakan sosekling penye-lenggaraan infrastruktur PUPR.

2. Pemodelan, simulasi, dan proyeksi dampak kebijakan pembangunan infrastruktur.

3. Pemetaan sosekling dalam rangka penerapan teknologi.

4. Layanan advis teknis dan diseminasi hasil litbang.

20 Bab 2 Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi

Periode 2017–2019 2.2.2

Visi, Misi Puslitbang KPT periode 2017-2019

Seiring dengan peralihan kepemim pi-nan di tubuh Puslitbang KPT, di bawah kepemimpinan Ir. Rezeki Perangina-ngin, M.Sc, MM, dilakukan penajaman vi si, misi, tujuan, dan core business yang lebih implementatif serta sinergis de ngan visi dan arah kebijakan Badan Litbang.

Visi dan arah kebijakan Badan Litbang adalah mendorong terwujudnya pro-duk teknologi litbang yang handal dan inovatif serta mendorong hilirisasi dan penerapan teknologi hasil litbang. Ber-dasarkan dua hal ini, ditetapkanlah VISI Puslitbang KPT, yaitu: “Termanfaatkan-nya Rekomendasi Kebijakan dan Tek-nologi Hasil Litbang secara Berkelan-jutan untuk mendukung Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pe-rumahan Rakyat yang Handal”.

Visi Puslitbang KPT Periode 2017-2019:Termanfaatkannya

Rekomendasi Kebijakan dan Tek nologi Hasil Litbang secara Berkelanjutan untuk mendukung Terwujudnya

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang

Handal

Untuk mewujudkan hal tersebut, dite-tapkan pula MISI sebagai berikut:

1. Menyusun rekomendasi kebijak-a n penyelenggaraan infrastruktur PU PR dan rekomendasi kebijakan pe ne rapan teknologi dalam ben-tuk dra ft peraturan perundang-un -

da ng an;

2. Menyusun dokumen kesiapterapan teknologi sebagai syarat kelayakan teknologi dapat diterapkan, direp-likasi dan dikomersialisasikan se-cara massal;

3. Mendorong percepatan peman-faatan rekomendasi kebijakan dan teknologi oleh Direktorat Jenderal, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

4. Mendorong promosi, forum bisnis dan kerjasama pengembangan tek-nologi dalam skala industri;

5. Memberikan layanan advis teknis penyelenggaraan infrastruktur PU-PR dan pendampingan teknis pene-rapan teknologi litbang;

6. Mewujudkan tata kelola sumber da-ya organisasi Puslitbang KPT yang meliputi Keuangan dan BMN, SDM dan Sarana Kelitbangan, Program, Monitoring dan Evaluasi, Diseminasi dan Kerjasama.

Tujuan Puslitbang KPT periode 2017–2019

1. Menyelenggarakan litbang kebijak-an penyelenggaraan infrastruktur

212.2 Visi, Misi, Tujuan & Core Business

Menyusun rekomendasi research programming sebagai acuan bagi Puslitbang Teknis untuk ditindaklan-juti berupa peta kebutuhan teknolo-gi yang perlu dikaji, dikembangkan, atau diterapkan untuk menjawab isu strategis dan tantangan pembangun an infrastruktur PUPR pada suatu kawasan/wilayah

7PEMETAAN KEBUTUHAN TEKNOLOGI

Melakukan replikasi perdana teknologi hasil litbang PUPR untuk membuktikan teknologi tersebut dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa dan masyarakat secara langsung

5REPLIKASI PERDANA

Merumuskan kebijakan untuk mene-rapkan teknologi hasil Litbang PUPR secara meluas dan berkesinambun-gan pada pembangunan infrastruktur PUPR di lingkungan pemerintahan, swasta dan masyarakat

2PERUMUSAN KEBI-JAKAN PENERAPAN TEKNOLOGI HASIL LITBANG

Mengukur tingkat kesiapterap-an tek nologi dan strategi pengembang an teknologi dalam skala industri (rencana bisnis) serta memastikan dokumen teknis* (1-6) siap dan tersedia

4PENYIAPAN KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil replikasi perdana dan memberikan advis teknis kepada stakeholders yang melakukan replikasi lanjutan untuk teknologi yang sama

6MONEV & ADVIS PENE-RAPAN TEKNOLOGI

Melakukan analisis untuk penyusun-an Rekomendasi Kebijakan dalam bentuk Policy Brief dalam rangka memberikan solusi/menangani per-masalahan publik terkait penyeleng-garaan infrastruktur PUPR

3POLICY BRIEF PERMASALAHAN PUBLIK BIDANG PUPR

Menyelenggarakan forum untuk memasarkan teknologi hasil Litbang PUPR kepada Direktorat Jenderal dan Calon Aplikator agar dapat diproduksi secara massal secara pabrikasi

8FORUM BISNIS TEKNOLOGI

Melakukan penilaian “kesesuaian” teknologi yang diproduksi di luar Balitbang PUPR untuk diterapkan pada pembangunan infrastruktur PUPR di Indonesia

9PENILAIAN KESESUAIAN TEKNOLOGI (CLEARING HOUSE)

*Dokumen Teknis 1-6:1. Spesifikasi Teknis2. Metode Perencanaan

3. Metode Pelaksanaan4. Metode Operasioanl dan Pemeliharaan

5. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)6. Bukti Teknis Nilai Competitiveness

Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menyiapkan rekomendasi kebijakan dan strategi penyelenggranaan infrastruktur bidang PUPR pada skala nasional dan regional

1LITBANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR

Peran Utama Puslitbang KPT

LITBANG KEBIJAKAN

PENERAPAN TEKNOLOGI

LAYANAN TEKNIS LAINNYA

22 Bab 2 Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi 232.2 Visi, Misi, Tujuan & Core Business

PUPR dan litbang kebijakan pene-rapan teknologi.

2. Menyelenggarakan pemetaan kebu-tuhan teknologi yang menjawab isu strategis, tantangan dan kebutuhan pasar dalam pembangunan infra-struktur PUPR sebagagi masukan program pengembangan litbang.

3. Menyelenggarakan penyusunan do k u men ke siapterapan teknologi yang meliputi dokumen teknis dan do kumen rencana bisnis sebagai sya rat penerapan teknologi.

4. Menyelenggarakan replikasi perda-na teknologi dalam skala 1:1 sebagai pembuktian kesiapan teknologi un-tuk diterapkan Ditjen dan Pemda.

5. Menyelenggarakan forum bisnis, promosi, diseminasi dan sosialisasi teknologi dalam rangka mendorong industrialisasi teknologi dan penye-barluasan produk litbang kepada masyarakat.

6. Menyelenggarakan penilaian kese-suaian teknologi (Clearing House). Untuk memastikan kelayakan tek-nologi non-Badan Litbang untuk diterapkan dalam pembangunan in-frastruktur PUPR.

7. Menyelenggarakan advis teknis dan pendampingan penerapan teknolo-gi dalam rangka alih teknologi dan pemecahan masalah penyelengga-raan infrastruktur PUPR.

8. Menyelenggarakan tata kelola sum-ber daya organisasi untuk men-dukung penyelenggaraan penelitian kebijakan dan penerapan teknologi yang efektif, efisien, dan transparan.

Pada periode yang sama (2017-2019), ditetapkan

juga konsep 9 (Sembilan) peran utama (core business)

Puslitbang KPT yang mewakili tugas dan fungsi serta

perannya dalam mendukung pembangunan infrastruktur

melalui rekomendasi kebijakan serta hilirisasi

teknologi.

1. Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR

Litbang Kebijakan Penyelenggaraan In frastruktur mengkaji isu-isu strate-gis nasional yang terkait dengan ma-salah tata kelola penyelenggaraan in-frastruktur PUPR, inovasi pembiayaan infra struktur PUPR, dinamika perkem -ba ng an wilayah, pengkajian sumber da ya dan kelembagaan penyelengga-raan in sfrastruktur PUPR, proyeksi dampak kebijakan infrastruktur PU PR, sinergi kebijakan infrastruktur PU PR. Pro ses bisnis Litbang kebijak an me-liputi: meng kaji isu-isu strategis pe-nyelenggara an infrastruktur PUPR, me lakukan an a lisis kebijakan, formula-si dan pe nyu sunan rekomendasi kebi-jakan. Dalam merumuskan kebijakan dilakukan me lalui Policy Expert Meet-ing Forum yang kemudian dilanjutkan dengan uji publik.


3. Policy Brief Permasalahan Publik Bidang PUPR

Perkembangan isu-isu strategis yang dinamis dan sensitif berpengaruh be sar pada penyelenggaraan kiner-ja infra struktur PUPR. Misalnya letak geografis Indonesia yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Terka-it dengan hal-hal yang membutuhkan penanganan cepat dan pengkajian se-cara khusus sesuai dengan tingkat ur-gensinya, maka perlu dilakukan peng-kajian cepat, spesifik, membutuhkan re komendasi teknis, bersifat localized, dengan durasi kajian hanya 1-3 bulan.

Kegiatan ini akan menghasilkan poli-cy brief yang kemudian disampaikan kepa da Menteri PUPR atau kepada Kepala Badan Litbang sebagai masuk-an rekomendasi dalam mengambil ke-putusan atau kebijakan.

4. Pemetaan Kebutuhan Teknologi

Pemetaan Kebutuhan Teknologi me-rupakan kegiatan identifikasi kebutu-h an akan teknologi yang perlu dikaji atau dikembangkan dalam menjawab isu strategis, tantangan, dan kebutu h-an pembangunan infrastruktur PUPR. Rekomendasi kebijakan peta kebutu-h an teknologi menjadi masukan pro-gram litbang untuk ditindaklanjuti oleh Puslitbang Teknis (research program-ming).

Lingkup kegiatan pemetaan ke butuhan teknologi adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi isu strategis (hasil kajian, tantangan, permintaan user, direktif pimpinan).

b. Analisis kebutuhan akan teknologi.

c. Identifikasi ketersediaan teknologi (Badan Litbang dan luar)

d. Pengembangan teknologi eksisting Badan Litbang/ modifikasi teknolo-gi luar/ inovasi baru.

e. Menyusun Rekomendasi Kebijak-an berupa kisi-kisi untuk litbang (Pengembangan Teknologi dan Tek-nologi Baru).

5. Penyiapan Kesiapterapan Teknolo-gi (Business Plan Technology)

Kegiatan penyiapan kesiapterapan teknologi bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapterapan teknologi serta menyusun skema strategi agar tek-nologi tersebut layak dikembangkan dalam skala industri. Penyiapan Ke-siapterapan Teknologi juga disebut dengan penyusunan Dokumen Ren-cana Bisnis Teknologi.

Kegiatan ini dilakukan setelah Pilot Project Puslitbang Teknis berjalan se-lama satu tahun. Tahapan pilot project menunjukkan bahwa tingkat kesiapan teknologi (technology readiness level) sudah mencapai level 7 (siap uji coba skala lapangan) dan sudah dilengkapi rancangan dokumen teknis.

Penyiapan kesiapterapan teknologi di-ba gi dalam 2 (dua) kategori, yaitu: a. teknologi yang bersifat Private

Goods b. teknologi yang bersifat Public

Goods.

Kegiatan kesiapterapan teknologi baik public goods maupun private goods me ngkaji beberapa aspek berikut:

a. Kelayakan Ekonomi (Tools BCR/ EIRR) (Pro job, Propoor, Pro growth, Pro environment, Value for Money)


2. Perumusan Kebijakan Penerapan Teknologi Hasil Litbang

Perumusan Kebijakan Penerapan Tek-nologi Hasil Litbang bertujuan untuk me nyusun rancangan kebijakan seba-gai dasar hukum untuk memayungi pro ses penerapan dan pemanfaatan tek nologi litbang. Dasar hukum pene-rapan teknologi meliputi Pedoman

Umum Penerapan Teknologi Litbang dan Petunjuk Teknis Penerapan Tek-nologi Spesifik. Pedoman Umum Pene-rapan Teknologi disahkan oleh Menteri PUPR. Sementara Petunjuk Teknis Pe-nerapan Teknologi Spesifik merupakan lampiran dari Pedoman Umum Pene-rapan Teknologi Litbang yang disah-kan oleh Direktur Jenderal Teknis.

PROSES BISNIS LITBANG KEBIJAKAN

Peran Puslitbang KPT sebagai "policy-input" adalah menyediakan re -komendasi kebijakan penyelenggaraan infrastruktur PUPR sebagai bahan masukan Menteri PUPR dalam mengambil kebijakan dan kepu-tusan strategis. Rekomendasi kebijakan harus dikaji secara menda-lam menggunakan metode ilmiah dan tervalidasi dalam forum Policy Expert Meeting.

• Litbang Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR• Litbang Kebijakan Penerapan Teknologi• Litbang Kebijakan Penanganan Permasalahan Publik Mendesak

JENIS LITBANG KEBIJAKAN

* Aktivitas Litbang Kebijakan antara lain: studi literatur dan telaah data/informasi sekunder, penyiapan riset desain, koordinasi dengan stakeholder, survey lapangan, pengolahan dan analisis data, penye-lenggaraan serangkaian diskusi teknis, konsultasi publik sampai de-ngan penyusunan policy brief

Mendefinisikan masalah dan melaksanakan serangkaian aktifitas litbang kebijakan* hingga

penyusunan alternatif pemecahan masalah

Menyiapkan rekomendasi kebijakan untuk pimpinan (Menteri, Kabalitbang, Dirjen) disertai usulan

strategi dan roadmap (arahan program)

Mengevaluasi hasil implementasi kebijakan dan menganalisis dampaknya

3

4

5

FORMULASI KEBIJAKAN

ADOPSI KEBIJAKAN

EVALUASI KEBIJAKAN

OUTPUT

Isu strategis penyelenggaraan infrastruktur PUPR;Percepatan Pembangunan Infrastruktur PUPR;

Mendukung pencapaian agenda global

Laporan penelitian;Ringkasan penelitian;

Memo kebijakan

1

PERUMUSAN ISU STRATEGIS KEBIJAKAN

2


b. Kelayakan Finansial (LCC bayangan/AHSP/ NPV/ IRR/Payback, Sensitivi-ty Analysis, Life Cycle Cost).

c. Peluang Pasar (segment and size) dan industri (analisis kompetitif)

d. Beneficiaries Teknologie. Rantai Pasokf. Kajian Resiko (teknis, pasar, bisnis,

le gal, OP)g. Kelembagaan (Building and OM)

dan tenaga kerja (Quality and Quan-tity)

h. Kajian sosial budaya (technology acceptance, keberlanjutan OP Tek-nologi, exit strategy)

i. Kelayakan lingkungan (recycleable), daya dukung, daya tampung, jasa ling kungan (environmental servi-ces).

Kedalaman analisis kesiapterapan tek-nologi sangat bergantung pada tiap jenis dan karakter teknologi. Kegiatan analisis serta pemenuhan kelengkapan Dokumen Teknis Teknologi dilakukan se cara bersamaan. Dokumen Teknis Tek nologi, minimal dalam bentuk Ran-cangan Pedoman (R1), meliputi:

a. Spesifikasib. Metode Perancanganc. Metode Pelaksanaand. Metode OPe. Analisis Harga Satuan Pekerjaan

(AHSP)f. Bukti Teknis Nilai Competitiveness.

6. Forum Bisnis Teknologi

Forum bisnis merupakan sebuah upa ya litbang PUPR dalam mempromosikan produk teknologinya kepada aplika-tor dan pelaku bisnis teknologi. Hal ini

penting dilakukan agar terbentuk ker-jasama pengembangan dan industri a-li sasi teknologi antara Badan Litbang, dunia bisnis teknologi, dan penggu-nanya.

Garis besar lingkup kegiatan pen-dukung Forum Bisnis meliputi:

a. Identifikasi Teknologi Siap Terap.b. Bersama Pusat Litbang Teknis me-

nyepakati Teknologi Siap Terap yang akan ditawarkan di Forum Bisnis.

c. Pemaparan rencana dan prospek bisnis Teknologi Siap Terap yang su-dah disepakati.

d. Observasi dan penilaian kapasitas produksi Calon Mitra Bisnis yang ber minat.

e. Fasilitasi koordinasi penyusunan Draft PKS antara Calon Mitra Bisnis de ngan Pusat Litbang Teknis.

f. Monitoring progres penandatanga-n an Draft PKS antara Calon Mitra Bisnis dengan Pusat Litbang Teknis.

7. Replikasi Perdana Teknologi

Replikasi Perdana adalah penerapan teknologi dalam skala 1:1 sebagai bukti bahwa teknologi Badan Litbang telah siap dijalankan/digunakan oleh Direk-torat Jenderal, Pemda, atau masya-rakat, melalui proses pengadaan ba-rang/jasa yang melibatkan penyedia jasa. Replikasi perdana ini sangat pen-ting dilakukan mengingat Ditjen selaku pengguna akhir teknologi membutuh-kan bukti kinerja teknologi mulai dari proses tender hingga proses operasi serta pemeliharaan teknologi yang su-dah terjamin kehandalannya.


.

.

.

6

7

8

Evaluasi kebutuhan pengembangan teknologi Balitbang atau modifikasi teknologi luar atau inovasi baru.

Penyusunan rekomendasi kebutuhan litbang teknologi.

Penyusunan kisi-kisi pelaksanaan litbang untuk masing-masing teknologi yang direkomendasikan.

PROSES PELAKSANAAN PEMETAAN KEBUTUHAN TEKNOLOGI

1

2

3

4

Identifikasi permasalahan/isu strategis dan tantangan nasional.

5Identifikasi keetersediaan teknologi yang ada untuk menjawab isu strategis dan permasalahan (Balitbang dan luar).

Tema kajian kebutuhan teknologi.

Inventarisasi program-program terkait tema dan identifikasi teknologi yang digunakan.

Analisa isu teknologi, permasalahan yang dihadapi, dan tantangan kedepan dalam rangka efektivitas, efisisensi dan peningkatan daya saing.


dologi Operasional dan Pemeli-haraan untuk feedback kepada in-ventor teknologi.

h. Penyusunan Panduan Penerapan Tek nologi untuk referensi Pengguna dalam penerapan teknologi lanju-tan.

Pelaksanaan replikasi perdana harus memastikan kriteria kesiapan telah ter-penuhi setahun sebelumnya. Kriteria kesiapan (Readiness criteria) meliputi:

a. Kesiapan calon penerima manfaat b. Kesiapan lokasi (fisik dan legal)c. Kesiapan Detail Engineering Design

(DED) dan manuald. Kesiapan tim teknis pendamping

dari semua pihak yang terlibate. Rencana pemaketan dan proses pe-

ngadaan barang/jasaf. Perjanjian kerjasama/Surat Keputu-

san Bersama (bila dibutuhkan).g. Komitmen Pemda/Unor untuk men-

dukung replikasi lanjutan (pengem-bangan penerapan teknologi).

Manfaat dari kegiatan replikasi perda-na adalah:

a. Teknis:1. Pembuktian teknologi dapat di-

laksanakan oleh penyedia jasa2. Penguna melanjutkan penerapan

teknologi secara mandiri3. Sarana pembelajaran lapangan

dan studi banding4. Feedback peningkatan kualitas

dan daya saing teknologi.

b. Sosial:1. Keberterimaan teknologi oleh

mas yarakat dan penguna2. Tumbuhnya kesadaran masya-

rakat akan inovasi.

c. Ekonomi:1. Memacu tumbuhnya aplikator

ba ru2. Meningkatkan pertumbuhan eko-

nomi setempat

d. Kebijakan:1. Mendukung program prioritas

nasional2. Mendukung KSN.

8. Monev dan Advis Penerapan Tek-nologi

Kegiatan ini bertujuan untuk meng-evaluasi hasil pelaksanaan replikasi perdana di tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut meliputi kinerja, manfaat, dan keberlanjutan teknologi. Untuk men-dorong keberlanjutan pemanfaatan teknologi, maka dilakukan juga alih tek nologi dan pendampingan kepada Pemda, masyarakat, atau Direktorat Jenderal dalam operasionalisasi tek-nologi. Lingkup kegiatan monev dan advis penerapan teknologi meliputi:

a. Pemantauan kinerja teknis teknolo-gi hasil litbang.

b. Alih teknologi serta pendampingan pengoperasian dan pemeliharaan ke pada pengelola.

c. Mengkaji keberterimaan dan man-faat teknologi hasil Replikasi Per-dana.

d. Menyusun panduan alih teknologi. e. Menyusun rekomendasi dalam

rang ka penyempurnaan penerapan tek nologi.

Dalam rangka replikasi lanjutan oleh UNOR, maka perlu dilakukan Transfer of technology dari Badan Litbang ke-pada SDM aparatur sebagai pelaksana dan pengguna teknologi serta melatih


BALAI PENYIAPAN KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI

1. Uji coba prototipe (Pilot Project): Puslitbang Teknis2. Penyusunan Dokumen Teknis (1-6): Puslitbang Teknis3. Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis: Balai LPT

BALAI REPLIKASI PERDANA

1. Pengadaan B/J dan Konstruksi Fisik Teknologi: Balai LPT2. Pelatihan OP (Alih Teknologi): Balai LPT + Puslitbang Teknis3. Penyempurnaan Dokumen Teknis (1-6): Puslitbang Teknis4. Penyempurnaan Dokumen Rencana Bisnis: Balai LPT5. Penyusunan Panduan Penerapan Teknologi: Balai LPT

BALAI PEMETAAN KEBUTUHAN TEKNOLOGI

1. Pengembangan Teknologi Eksisting2. Kebutuhan Pasar3. Solusi Permasalahan4. Directive Pimpinan/ Permintaan User5. Tantangan Persaingan ke Depan

BALAI MONEV & ADVIS PENERAPAN TEKNOLOGI

1. OP Teknologi2. Pendampingan, keberterimaan dan Pemantauan Kinerja

Teknologi: Balai LPT2. Materi Teknis Rekomendasi Kebijakan Penerapan Teknologi:

Balai LPT

BID K3 FORUM BISNIS

1. Pelaksanaan: Puslitbang KPT + Puslitbang Teknis2. Perjanjian Kerjasama: Puslitbang Teknis + Aplikator3. Observasi Kapasitas Produksi: Puslitbang KPT + Puslitbang

Teknis + Aplikator4. Jaminan Delivery dan Jaminan Manufaktur: Aplikator

BID K3 LEGALISASI KEBIJAKAN PENERAPAN TEKNOLOGI

1. Legal Drafting2. Konsultasi Publik3. Naskah Hukum

BARU EKSISTING

PENELITIAN OLEH PUSLITBANG TEKNIS

(Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Perumahan dan

Permukiman)

PANDUAN PENERAPAN TEKNOLOGI

REPLIKASI LANJUTAN OLEH UNOR

Puslitbang KPT juga berperan sebagai “technology-intermediator” untuk menjembatani terwujudnya hilirisasi dan penerapan teknologi litbang dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Hal ini dilatarbelakangi adanya gap yang lebar antara produk litbang yang dihasilkan dengan pemanfaatannya dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Peran Puslitbang KPT adalah untuk mempersempit gap tersebut dan mendorong pemasaran dan industrialisasi teknologi litbang.

PROSES BISNIS PENERAPAN TEKNOLOGI

Lingkup kegiatan replikasi perdana meliputi: a. Inventarisasi Kelengkapan Doku-

men Teknis.b. Inventarisasi kelengkapan Dokumen

Rencana Bisnis.c. Diseminasi kepada Pemda dan ma-

syarakat sekitar untuk keberteri-

maan dan keberlanjutan teknologi.d. Pengadaan barang dan jasa kepada

konsultan dan kontraktore. Alih teknologi & pendampingan tek-

nis pada penyedia jasa.f. Pelaksanaan konstruksi dan serah

terimag. Review Metodologi Perencanaan,

Metodologi Pelaksanaan, dan Meto-


tenaga konstruksi sebagai pelaksa-na konstruksi di lapangan. Untuk itu perlu kerjasama yang sinergis dengan BPSDM dan Ditjen Bina Konstruksi.

9. Penilaian Kesesuaian Teknologi (Clearing House)

Badan Litbang PUPR bukan satu-sa-tunya lembaga riset dan inovasi tek-nologi, baik di dalam maupun lu ar ne-geri, yang menawarkan produk-produk inovasi teknologi bidang PUPR. Puslit-bang KPT bertugas untuk me lakukan penilaian atas usulan penerapan tek-nologi di luar Badan Litbang.

Penilaian Kesesuaian Teknologi (PKT) diperlukan sebagai bukti bahwa tek-nologi yang ditawarkan sesuai dan

da pat digunakan pada proyek-proyek in frastruktur bidang PUPR, baik secara tek nis, sosial, ekonomi, lingkungan, fi-nan sial, maupun keberlanjutannya. Ling kup kegiatan Penilaian Kesesuaian Tek nologi, meliputi:

a. Memeriksa berkas administrasi per-mohonan dan audiensi.

b. Ekspose pengenalan teknologi.c. Uji laboratorium (difasilitasi Puslit-

bang Teknis).d. Uji gelar.e. Penyampaian sertifikat kelayakan

dan rekomendasi yang sudah ditan-datangai Kepala Badan Litbang ke-pada Penyedia teknologi.

Replikasi Perdana Teknologi Toilet Wisata, Tele KSPN Danau Toba, 2017

3Bab 3 Kinerja Litbang Kebijakan

353.1 Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR

Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR3.1

Pencapaian 2015–2016 3.1.1

Sebagian besar penerapan teknologi di hadapkan pada hambatan operasi-onal. Hambatan tersebut disebabkan oleh kurang siapnya masyarakat dan stakeholder dalam pemanfaatan tek-nologi, sehingga diperlukan pening-katan kesadaran masyarakat dimulai de ngan melakukan pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan (social map-ping) dengan studi kasus lokasi di Kampung Laut, Cilacap.

Terkait isu sosial-budaya, perlu dilaku-kan kegiatan peningkatan pendidikan/pengetahuan masyarakat, memba-ngun ke siapan serta partisipasi aktif ma syarakat, melakukan pembentukan lem baga sosial yang mengoperasikan

ke giatan pengelolaan teknologi secara in dependen, memberikan pengenalan atau sosialisasi awal terkait konsep tek nologi permukiman.

Terkait isu ekonomi, perlu melakukan pemetaan potensi penerapan teknolo-gi, menjaga Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat, mendorong proses pengelolaan in-frastruktur yang lebih baik dan pro-fesional. Terkait isu lingkungan, perlu didorong pemanfaatan potensi lokal, mendorong kepedulian akan lingku-ngan, menjaga kualitas lingkungan te tap sesuai standar yang ditentukan se hingga memperpanjang masa ope-rasional instalasi.

1 Peningkatan Keberterimaan Masyarakat Akan Teknologi

Jalan Trans Papua

36 Bab 3 Pencapaian Puslitbang KPT 2015-2019 373.1 Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR

2 Inovasi Teknologi dan Pembiayaan Menuju 100% Akses Air Minum

Terdapat dua isu strategis yang menja-di tantangan dalam mengefisiensikan PDAM, yaitu penerapan teknologi up-rating yang mampu meningkatkan

ka pa sitas produksi IPA tanpa harus mem bangun IPA baru dan mendorong peran swasta untuk berinvestasi da-lam pengelolaan air minum. Investasi swasta dapat dilakukan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usa-ha (KPBU) untuk pembangunan sektor penyediaan air minum, seperti dengan adanya skema Viability Gap Finance (VGF) atau Availability Payment (AP) dan dengan diproteksi perusahaan penjaminan infrastruktur oleh PT Pen-jaminan Infrastruktur Indonesia.

3 Rekomendasi Kebijakan Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berbasis Daya Dukung

Dewan Ekonomi Khusus sudah mem-buat Standar Penyelenggaraan Infra-struktur sebagai acuan bersama dalam membangun KEK. Pada praktek pem-bangunannya, berjalannya susunan in-stitusi harus dikendalikan.

Standar Penyelenggaraan Infrastruktur dalam Kawasan Ekonomi Khusus yang dikeluarkan oleh Dewan KEK Nasional sudah cukup baik sebagai acuan ber-sama dalam membangun infrastruktur KEK. Namun yang harus dicatat adalah bagaimana institutional setting yang sudah ada bisa berjalan, termasuk dalam hal pengendalian pembangu-nannya. Beberapa KEK di luar negeri, seperti di Senzhen, Iskandar Malaysia seharusnya menjadi penyemangat da-lam merencanakan dan mengeksekusi KEK di Indonesia.

4Rekomendasi Kebijakan Skala Prioritas Penanganan Kumuh berdasarkan Kesiapan Aspek Sosekling dan Kriteria Penerapan Teknologi Permukiman

di awali pemetaan kesiapan kawasan, perlu dikembangkan model operasio-nal yang mampu mengukur skala ke-siapan, perlu adanya pencegahan agar tidak menjadi kumuh kembali seperti aturan aturan izin mendirikan bangu-nan (IMB), Peraturan Daerah, pena-taan kawasan dan peraturan lainnya menyiapkan perluasan jasa pelayanan ekonomi, sosial, kelembagaan dan ko-munitas kepada para penghuni per-mukiman kumuh. Indikasi program pembangunan prasarana dan sarana permukiman di kawasan kumuh perlu dijabarkan ke dalam ruang kawasan kumuh.

Potret Kumuh Indonesia menunjukkan per mukiman kumuh Indonesia menun-jukkan trend peningkatan menca pai 1,37% per tahun. Rekomenda si ter kait permasalahan ini adalah peren canaan program penanganan kumuh perlu

5 Rekomendasi Kebijakan Links dan NODES Mendukung Pengembangan Wilayah

Konektivitas tidak diukur semata-mata dengan membandingkan jumlah links dan jumlah nodes, tetapi juga kualitas links dan nodes. Diketahui bahwa ka-sus ilustrasi di Prov. Gorontalo bahwa

ukuran nodes terbesar adalah Kota Gorontalo, tetapi tidak didukung de-ngan kondisi links yang baik. Maka di-rekomendasikan untuk penambahan kapasitas dengan memperlebar ja lan, perbaikan kondisi jalan dengan me-ningkatkan kualitas aspal termasuk pe-nanganan jembatan, pembuatan jalan baru dengan membuat jalan lingkar un-tuk mempermudah akses menuju ban-dara dan pelabuhan dan peningkatan status jalan untuk jalan strategis tetapi penanganannya di bawah Pemerintah Provinsi atau Kota/Kabupaten.

38 Bab 3 Pencapaian Puslitbang KPT 2015-2019 393.1

6 Rekomendasi Kebijakan Efektifitas Formulir Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

Pemeliharaan merupakan ujung tom-bak keberhasilan infrastruktur irigasi dan optimalisasi manfaatnya. Berfung-sinya irigasi dalam menunjang perta-nian akan terganggu apabila pemeli-haraannya tidak baik. Tidak optimalnya operasional pemeliharaan jaringan in-frastruktur irigasi menyebabkan tidak

tercapainya usia rencana. Terjadinya ke rusakan bangunan irigasi sebelum waktunya dapat mengakibatkan be-ban biaya rehabilitasi dan peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan. Agar formulir indeks kinerja dapat berpe-ran efektif, maka diperlukan upaya untuk melakukan review ulang terha-dap standar penilaian kualitas irigasi agar tidak ada lagi perbedaan respon dalam pengisian penilaian formulir indeks kinerja pemeliharaan jaringan irigasi. Untuk memaksimalkan fungsi formulir tersebut, perlu penyeragaman pola SOP penilaian agar dapat menilai pencapaian secara objektif bebas dari subyektivitas penilai.

7 Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk

Salah satu masalah non-teknis yang sering menghambat pembangunan waduk pada tahap prakonstruksi ada-lah masalah pengadaan tanah. Dalam rangka melakukan akselerasi penga-daan tanah untuk pembangunan infra-

struktur, perlu dilakukan strategi di tiga level strategi, yakni strategi level makro, mezo, dan mikro. Strategi le vel makro yaitu mendorong pemerintah untuk mempermudah proses penga-daan tanah. Strategi level mezo adalah strategi Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dalam memecah kelompok ber-dasarkan kluster/zona harga, koordi-nasi intensif BBWS dengan BPN, Pem-da, dan aparat keamanan (TNI-Polri). Sedangkan strategi level mikro adalah strategi yang dilakukan oleh aparat pemerintah di tingkat terdepan yak-ni aparat desa serta dukungan tokoh a gama.

8 Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konversi Lahan Pertanian dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan

Konversi lahan sawah beririgasi di Pu-lau Jawa memberikan dampak nyata ba gi ketahanan pangan, khususnya da-lam penyediaan produksi pangan (be-ras). Peningkatan kapasitas produk-si pangan menjadi kata kunci untuk me ngatasi masalah ini, baik melalui pe ningkatan kapasitas irigasi seperti

re habilitasi jaringan irigasi, pengem-bangan jaringan irigasi baru, maupun pen cetakan sawah khususnya di luar wilayah Pulau Jawa. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengendalikan konversi lahan adalah dengan me-ngendalikan laju pertumbuhan pen-duduk; salah satunya adalah dengan menggalakkan program Keluarga Be-rencana, mengendalikan laju migrasi; de ngan membangun infrastruktur dan melakukan pengembangan wilayah in dustri di daerah penyangga kota, mengembangkan kawasan industri di lahan kering non sawah dan membuat kebijakkan stabilisasi harga input dan output.

Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR

9 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan

Berbagai aspek non teknis terkait dina-mika sosial masyarakat menentukan keberhasilan pembangunan bendu-ngan. Titik masuk (entry point) untuk

melakukan komunikasi dan sosialisasi efektif yaitu melalui aparat desa dan pemuka agama. Komunikasi rencana proyek kepada ma syarakat harus di-lakukan dengan jelas, transparan, sesuai peratu ran dan perundangan. Komunikasi dapat dilakukan melalui so sialisasi formal maupun informal, mem publikasikan profil tokoh mas ya-rakat yang mendukung pembang unan melalui me dia, memberi penghargaan kepada masyarakat/kegiatan komuni-tas yang memiliki sikap positif terha-dap pembangunan bendungan.


Saat ini kondisi Danau Tempe mem-prihatinkan karena meningginya kon-sentrasi sedimen akibat erosi pada ba gian hulu sungai yang mengakibat-kan banjir menggenangi persawahan, perkebunan, rumah penduduk, jalan dan jembatan, dan prasarana sosial lain yang menimbulkan kerugian yang cukup besar. Untuk mengatasinya, maka dilakukan revitalisasi kawasan

10 Resolusi Konflik dalam Revitalisasi Danau Tempe, Sulawesi Selatan

Danau Tempe de ngan pengerukan dan pembuatan pulau.

Pemda diharapkan menghentikan pe-lelangan dan sertifikasi tanah timbul (akibat sedimentasi), identifikasi sta-tus lahan, pencabutan sertifikat bagi la han yang melanggar UU Penataan Ruang. Pemerintah perlu mensosiali-sasikan pe manfaatan tanah hasil keru-kan sebagai bahan baku bata merah, melakukan pelatihan alih profesi dari petani keramba menjadi pengusaha di bidang pariwisata. Kementerian PUPR dan Pemda perlu meningkatkan ke sa-daran masyarakat akan dampak ne-gatif apabila revitalisasi Danau Tempe tidak dilakukan, membuat atraksi dan amenitas untuk mendukung pariwisata di kawasan Danau Tempe oleh Pemda.

11

12

Strategi Akselerasi Proyek KPBU: Studi Kasus Rencana Pengembangan Pumped Storage Power Plant (PSP) Jatiluhur

Tata Kelola Jembatan Timbang Mendukung Ketahanan Kualitas Jalan

Diharapkan Kementerian PUPR mem-percepat proses pembebasan la han ka rena mempengaruhi jadwal financial

Penyebab runtuhnya Jembatan Cipu-negara di desa Mulyasari, Pamanu-kan, Jawa Barat disebabkan oleh be-ban muatan berlebih (overloading) yang melintas bersamaan (Pusdatin, 2004). Hal ini juga banyak di temui di Jalan Lintas Timur Sumate ra ruas Lampung-Palembang. Overloading me ning katkan daya rusak kenda raan, mem perpendek umur pelayanan jalan,

close untuk mendapatkan kredit dari bank/lembaga pemberi pinjaman. Pe-merintah diharapkan dapat menjamin peraturan ter kait KPBU tidak akan me-ngalami perubahan yang berpenga-ruh terhadap rencana bisnis investor. Di sa rankan Kementerian PUPR mem-bentuk unit khusus yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan, penga-turan, pengawasan dan penyelengga-raan KP BU untuk pembangunan infra-struktur bidang PUPR.

me nimbulkan potensi risiko keselama-tan dan potensi gangguan kelancaran lalu lintas. ODOL harus dihindari karena la ju keru sakan jalan le bih besar dari ke-mampuan pendanaan perbaikan keru-sakan jalan. Kementerian Perhubungan perlu me lakukan modernisasi terhadap jembatan timbang de ngan melibatkan pihak swasta untuk pengoperasiannya. Balitbang PUPR telah menghasilkan tek nologi jembatan digital beraku-rasi tinggi dan dapat dimonitor secara online untuk mencegah terjadinya pe-nyimpangan. Kementerian Perhubung-an, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perin-dustrian perlu mengeluarkan kebija kan bersinergis dan kerjasama menindak pelaku pelanggaran antara Kementeri-an Perhubungan dan Kepolisian.


Dalam menerapkan Asbuton, kata kun-ci yang harus dipegang adalah “Mudah dan Murah”. Mudah, selain mudah di-aplikasikan, juga mudah didapat. Mu-

rah, harga Asbuton kompetitif diban-dingkan aspal minyak impor. Untuk meningkatkan efisiensi, perlu pene-tapan tingkat mutu Asbuton sesuai kondisi jalan. Perlu adanya standar SNI untuk memudahkan pengujian mutu di lapangan, memasukkan klausul modi-fikasi AMP ke dalam dokumen kontrak, menugaskan BUMN menjamin produk-si dan distribusi untuk memenuhi ke-butuhan preservasi dan pembangunan jalan di dalam negeri, mematangkan rencana/roadmap penyerapan Asbu-ton untuk proyek-proyek pemerintah.

13 Rekomendasi Kebijakan Strategi Pemanfaatan Asbuton

14 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Cita-cita Mengurangi Disparitas

Ketimpangan atau “disparitas” meru-pakan salah satu isu pembangunan yang harus mendapat prioritas pena-nganan Pemerintah. Rekomendasi un-tuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia adalah meninjau kembali kebijakan pembangunan infrastruktur

Skema investasi dan tata kelola yang direkomendasikan agar SPAM di kota Surakarta dapat sustain dan berkem-bang adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui pembentukan Special Purpose Vehi-

PUPR di wilayah yang tingkat dispari-tasnya tinggi seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua. Untuk mengurangi terjadinya ke timpangan pendapatan dan PDRB per kapita, maka perlu mengakselerasi program pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan infra-struktur PUPR perlu dilakukan tidak hanya pada wilayah yang sudah maju saja, namun juga pada wilayah-wilayah lainnya yang dianggap masih terting-gal, antara lain dengan membangun Infrastruktur jalan, air bersih dan sa-nitasi, serta kebijakan pembangunan melalui pendekatan WPS dan kawasan strategis lainnya.

cle (SPV). Maka dianjurkan jika Badan Usaha (BU) akan masuk ke Opsi 3 & 4 (investasi pada IPA s/d Jaringan Dis-tribusi), perlu mempertimbangkan ha-sil Real Demand Survey (Willingness to Connect & Willingness to Pay ma-syarakat), perlu dukungan Pemerintah melalui DIPA Ditjen CK Kemen. PUPR atau dana APBD, perlu dibuat Perda untuk melindungi BU dari risiko “ga-gal bayar”, menerapkan Performance Based Contract antara BU dengan PDAM, BU wajib melakukan transfer of knowledge & know-how kepada PDAM, PDAM juga harus berbenah diri, meru-bah corporate culture.

15 Skema Investasi dan Tata Kelola Rencana Penerapan Teknologi pada Revitalisasi IPA Semanggi Surakarta


16Pengelolaan Lingkungan dan Penataan Ruang Rencana Investasi Pembangunan Estuary Dam Teluk Bintan oleh Swasta

ku ngan, pembentukan ke lemba gaan pe ngelolaan mangrove, mendirikan ke lompok kerja bakau lo kal dan meru-mus kan kebijakan pe nge lolaan ekosis-tem mangrove berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan. Agar dapat beralih profesi, maka perlu meningkatkan ke-terampilan masya ra kat seiring dengan dikembangkan nya sektor ekonomi be-serta prasarana nya seca ra sinergis dan berkelanjutan. Agar mampu memenuhi kebutuhan air untuk mas yarakat dan industri, maka perlu pe nataan ruang yang baik, seimbang an tara kawasan budi daya, kawasan lin dung, peman-faatan sumber daya alam darat, laut, udara secara si nergis.

Pembangunan Estuary Dam Teluk Bin-tan di mu ara Sungai Busung oleh PT. Surya Bangun Per tiwi adalah pemba-ngunan per ta ma oleh swasta yang akan menengge lam kan 6 desa (45 km2). Dari kajian yang dilakukan, disa-rankan untuk menjaga keles ta rian ling -


17 Rekomendasi Kebijakan Strategi Penanganan Terpadu Banjir Rob Semarang

Rencana pembangunan Tanggul Laut dan Kolam Retensi diprediksi akan berdampak bagi masyarakat serta in-dustri di sekitar rencana proyek, baik positif maupun negatif. Menormalisa-si KBT melalui penataan permukiman kumuh di bantaran KBT meliputi 7 ke-

camatan dan 19 kelurahan dengan lu-asan seluas 144.898,70 m2. Maka perlu strategi relokasi dalam rencana pena-taan KBT dengan pemilihan lokasi pri-oritas penanganan, sosialisasi kepada mas yarakat terkait manfaat normali-sasi, informasi lengkap relokasi, waktu pembongkaran, sarana prasarana yang disediakan, jaminan kejelasan peng-hi du pan, pemberian pelayanan sosial, kemudahan admi nis trasi kependudu-kan, pembangunan infra struktur ja-lan dan jembatan, moda transporta-si murah ter jangkau, pen dampingan eko nomi dan pemberdayaan disertai kemudahan permodalan dan akses pe-masaran yang berkelanjutan.

18 Strategi Peningkatan Ketahanan Infrastruktur

Bendungan Jatiluhur merupakan wa-duk serbaguna pertama dan terbesar di Indonesia dengan luas 8.300 ha de ngan kapasitas sekitar 3 mili ar m3, TMA +107 m dpl. Kondisi waduk meng-alami penurunan volume dan kualitas yang berimplikasi pa da kerenta nan air,

pangan, dan energi. Penyebab uta-ma permasalahan adalah tumbuh nya Ke ramba Jaring Apung (KJA) be sar-besaran. Perum Jasa Tirta II sebagai pengelola, membagi Waduk Jatiluhur menjadi 7 zonasi dan mengizin kan 5 zonasi KJA, namun pa da 2015 tercatat 38% dari total petani ikan tidak memili-ki Surat Izin Usa ha Perikanan Keramba Jaring Apung (SIUP-KJA). Maka, harus dibuat peraturan Standar Pe ngelolaan KJA yang menyangkut luas areal KJA, standar pakan, cara budidaya, dll se-cara paralel dengan upaya Pemerintah untuk melakukan konservasi sumber da ya air untuk mengembalikan daya du kung Waduk Jatiluhur.

19 Penanganan Keramba Jaring Apung (KJA) Mendukung Keberlanjutan Operasi dan Fungsi Waduk Jatiluhur


Infrastruktur utama di Indonesia diba-ngun sejak zaman Belanda dan sudah me lewati umur teknis nya. Maka perlu melihat kondisi kerentanan (vulnera-bility), gover nance and policy setting, karakteristik wilayah, aspek sosial eko-no mi, dan daya lenting (resilience)

mas yarakat. Tantangan besar yang di-hadapi adalah menuanya umur infra-struktur (aging infrastructure) dan pe rubahan iklim yang membuat in-frastruktur vulnerable sehingga dibu-tuh kan kebijakan uprating terhadap sistem eksisting yang memung kinkan secara teknis, retrofitting untuk sistem yang mulai me lemah, dan peningkatan pemeliharaan agar umur sistem ber-tambah panjang. Diperlukan penye-suaian kebijakan tentang standar dan pedoman teknis untuk menyesuaikan dengan perubahan iklim, serta inovasi teknologi untuk mengatasi permasala-han yang timbul terhadap infrastruktur terhadap perubahan iklim.

MEA bertujuan untuk membentuk pasar dan produksi tunggal, kawasan berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta integrasi dengan perekonomian dunia. Yang perlu diperhatikan ada-lah kondisi supply insinyur dan arsitek,

strategi menyiapkan rantai pasok, dan action di ranah regulasi. Selama peri-ode 5 tahun RPJMN ini Pemerintah me-merlukan supply Insinyur dan Arsitek dalam jumlah banyak untuk berkon-tribusi dalam pembangunan infra-struktur. Pengembangan rantai pasok dapat dilakukan dengan cara menja-min kontinuitas demand, dan memas-tikan efisiensi delivery supply. Setelah mendiskusikan kesiapan SDM Insinyur dan Arsitek serta jaminan rantai pasok bahan, material, dan peralatan, elemen lain, yang harus dipastikan kesiapan-nya adalah stakeholder dengan peran yang beragam, mulai dari (de)regulasi, perizinan, pembiayaan, dsb.

20 Rekomendasi Kebijakan Kesiapan SDM Konstruksi serta Governance System Indonesia menghadapi MEA


21 Kajian Pemrosesan Sampah di TPA Menuju Waste to Energy

Banyak terjadinya longsor di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia dan banyaknya volume sampah me-le bihi kapasitas TPA, sehingga Balit-bang PUPR me lakukan kajian kesiapan Pemrose s an Sampah di TPA menuju Waste to En er gy. Dibutuhkan komit-

men antar sta keholder terkait Per-cepatan Pemba ngunan PLTSa, dan fo rum yang mem bahas kendala yang di temui sta keholder. Perlu dibentuk unit yang ber fungsi sebagai center of excellence untuk memberi advis tek-nologi dan peningkatan kompetensi SDM penge lola yang dapat diandal-kan. Stakeholder perlu mengikuti Per-men ESDM No. 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. Pe-rusahaan Listrik Ne gara (Persero) dari Pembang kit Lis trik Berbasis Sampah Kota dan diperlu kan pengaturan tip-ping fee yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing daerah.

Irigasi menjadi komponen urgen dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Diperlukan kese-pakatan penentuan platform data dan sistem pertukaran data ideal berdasar-kan tupoksi masing-masing lembaga ,

dukungan SDM, revitalisasi lembaga OP yang sudah ada, Key Perfomance Indicator (KPI) yang disepakati an-tar stakeholders. Perlu dibentuk Unit Pengelola Irigasi (UPI), Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI), menghidup-kan Pelatihan Tata Guna Air (PTGA), pe ningkatan sarana pendu kung ma-najemen sistem informasi dan komu-nikasi, kepastian jadwal pelaksa naan pengeringan jaringan irigasi, OP sesuai kondisi sosial, ekonomi, pengetahuan, budaya setempat, penga walan imple-mentasi RTTG dan RTTD, dibentuk fo-rum koordinasi terdiri atas pemerintah, Petani Pemakai Air, dan swasta.

22 Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Tata Kelola Irigasi

Berdasarkan hasil Konferensi Nasio-nal Danau Indonesia 2009 dirumuskan bahwa Danau Rawa Pening dengan kondisi permukaan tertutup gulma en ceng gondok dan banyaknya sedi-men tasi yang muncul, dikategorikan se bagai danau kritis karena meng-ganggu fungsi sumber bahan baku air,

PLTA dan mata pencaharian penduduk. Kebijakan yang dapat diterima dan pa-ling optimal adalah kebijakan yang memiliki benefit lebih be sar daripada biaya dan resikonya da pat dimi tigasi dengan baik. Mengenai ke bijakan tata ruang, pilihan paling optimal adalah memberikan bantuan teknis kepada Pemda untuk mengha silkan RTRW, RDTR dan Master Plan yang kemudi an diperdakan. Diperlukan kebijakan yang mengedepankan pendampingan dan capacity building. Hubungan produksi usaha masyarakat dengan pasar diata-si dengan kebijakan yang menerapkan kemitraan berbasis blue economy (zero waste, dan saling mendukung khusus-nya untuk Food, Energy dan Water).

23 Rekomendasi Kebijakan Penanganan Revitalisasi Situ dan Danau Kritis


Teknologi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) belum banyak diaplikasikan pa-dahal mampu meningkatkan produkti-vitas komoditas tertentu. Solusi untuk me nyempurnakan kebijakan agar tek-nologi tepat guna (TTG) dapat diadop si

24 Rekomendasi Kebijakan Strategi Penerapan Teknologi SDA Mendukung Pengembangan Lahan Kering

dengan efektif adalah kebija kan subsidi investasi JIAT, kebijakan pe nanganan kesiapan ma syarakat dan ke bijakan po la kemitraan. Ke bi jakan me ngenai subsidi investasi JIAT berupa sumur bor yang dapat melayani luasan ter-tentu dan jaringan pemipaan irigasi air tanah mengikuti kebutuhan petani. Se-mentara, kebijakan penanga nan kesi-apan masyarakat meliputi proses FGD, forum bersama, sekolah lapangan dan dil engkapi dengan Business Plan. Dua ke bijakan ini tidak dapat berdiri sendiri tan pa adanya kebijakan tentang pola ke mitraan yang saling menguntungkan dan saling berkelanjutan.


Terdapat 6 model rancangan UPIM yang disusun sesuai batas kewenangan pe -ngelolaan DI, tahapan iri gasi mo dern, pengembangan or ganisasi dan sistem pendukung nya. Masukan yang dire-komendasikan adalah mendesain im-

plementasi pilot pro ject, pembentukan PMU, me nerapkan UPIM, pengamanan ang garan multi year melalui program prio ritas, diskresi Kementerian PUPR un tuk menarik TPOP menjadi swakelo-la. Untuk mendukung pelaksanaannya, maka perlu mendapat mandat yang jelas dan fokus bahwa pembentukan UPIM adalah program prioritas kemen-terian berupa SK atau ketetapan lain, timing implementasi mempertimbang-kan kondisi antropologis masyarakat, transisi pilot project scalling up level nasional perlu menyediakan insentif yang inovatif bagi pemda-pemda yang terlibat.

25 Urgensi Unit Pengelola Irigasi Modern (UPIM)

Penataan dan pengembangan kam-pung nelayan harus memfasilitasi pe-ningkatan livelyhood, mampu mem-buka akses masyarakat ke pusat per tumbuhan eko nomi de ngan meng-hindari bentu ran kepenti ngan dengan ak tifitas pelabuhan, industri perikanan,

kelautan dan pelayaran, de sain hunian sesu ai dengan ke butuhan struktur ke-luarga nelayan dan dimungkinkan de-sain ruangan customized, ter penuhinya ke butuhan la ya nan dasar me li puti fa si-li tas sosial, fasilitas umum dan sara na prasarana pendukung. Penata an dan pengembangan yang se suai visi misi, regu lasi pusat dan dae rah, meli batkan partisipasi mas yarakat secara aktif da-lam perencanaan, pe laksanaan, evalua-si dan monitoring. Dalam pe ngem ba-ngan nya, ha rus memperhatikan aspek ke rentanan terhadap bencana dengan rekayasa teknik terhadap desain ka-wasan, bangunan, dan tata lingkungan.

26Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kampung Nelayan Berbasis Penyediaan Infrastruktur Permukiman Mendukung Penghidupan Berkelanjutan

Permasalahan reklamasi, abrasi me-mi cu adanya inovasi baru dalam pe-ngembangan wilayah. Sehingga dire-komendasikan bangunan apung yang fleksibel yang dapat digeser sesuai de-ngan peruntukkan, mengadopsi tek-nologi dengan suhu didalam wahana

27 Strategi Penerapan Hunian Apung Modular

tidak terlalu tinggi dan disesuaikan de-ngan arsitektur nusantara. Diperlukan har ga yang terjangkau masyarakat, ada nya kerjasama antara produsen ma terial foam dengan pihak penggu-na, perlu menonjolkan keandalan ma-terial foam, penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dan bahan baku lokal yang terjamin ketersediaannya, memperhatikan tata cara penginfor-masian program kepada masyarakat, memakai unsure eksisting Kelurahan se tempat untuk organisasi pengelola, perlunya manajemen dan monitoring untuk mengetahui keberhasilan ren-cana dan mendapatkan umpan balik dari program yang diterapkan.


Pentingnya peran Sungai Citarum ti-dak berimbang dengan kondisi Su ngai Citarum yang memprihatinkan. Se-hingga perlu dikaji kembali Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota terkait pembagian wewe nang pemba ngunan, operasional dan pe ngawasan air lim-

bah domestik dan regu lasi terkait tata kelola IPAL dan IPLT agar tidak terja-di overlapping re gulasi. Pendanaan bisa dengan kolaborasi dengan swas-ta, penambahan dana operasio nal un-tuk tata ke lola, perbaikan pra sara na dan sistem gaji sesuai upah minimum wila yah. Diperlukan fasilitas sanitasi mema dai, program pengelolaan lim-bah domestik yang komprehensif, pro gram pemberdayaan masyarakat, pe ngembangan ke lembagaan sesuai kemampuan dae rah dan pengelolaan IPAL komunal melalui KSM sehingga dapat menumbuhkan rasa memiliki. Lembaga dinas cukup me lakukan mo-nitoring dan pelatihan bagi pe ngelola.

28 Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Tata Kelola IPAL dan IPLT untuk Mengatasi Pencemaran Air Baku DAS Citarum


Puskim bertanggungjawab untuk me-ningkatkan awareness teknologi upra-ting dan acceptance teknologi melalui de mo trial. Pemerintah perlu me nye-diakan pendamping yang bertugas se-

bagai instrumen alih teknologi uprat-ing kepada PDAM-PDAM. PDAM harus mendapat jaminan ketersediaan air baku dari Pusat Air Tanah dan Air Baku. Proyek uprating PDAM harus dikelola sesuai prinsip FIDIC dengan spesifika si material SNI. PDAM perlu mengadopsi EAM yang didukung standarisasi me-teran dan pipa guna mengurangi NRW distribusi dan produksi. Perlu adanya fasilitasi national campaign berba-sis data tentang peran PDAM dalam ketahanan air minum (drinking wa-ter security) dan ke sejahteraan ma-syarakat.

29 Strategi Percepatan Pencapaian Target 100% Akses Air Minum Melalui Penerapan Teknologi Uprating IPA

30 Rekomendasi Kebijakan Strategi Penerapan Teknologi Jembatan Apung

Rekomendasi yang bisa diberikan dari penelitian ini adalah perlunya fasilitator day to day yang tinggal di Desa Ujung Alang selaku motor penggerak dalam OP Jembatan Apung de ngan didukung oleh kepastian keter sediaan anggaran, perlu pengkajian ulang jembatan tek-nologi apung, yaitu kekakuan struk-

tur (bangunan atas), sistem mooring ponton, antisipasi kondisi eks trim (pa-sang-surut ekstrim, kecepa tan a ngin). Agar teknologi jembatan apung dapat direplikasi di tempat lain maka doku-men teknis perlu segera disusun dan disepakati bersama (konsensus) oleh sejumlah ahli sehingga tidak ada kera-guan dari pihak lain untuk memanfaat-kan teknologi tersebut. Jika memang diperlukan maka dapat dibuat kembali jembatan apung skala lab. (pilot pro-ject) di lokasi lain untuk memastikan bahwa jembatan berteknologi apung sudah mengantisipasi berbagai ma-salah yang terjadi di Kampung Laut Cilacap termasuk juga potensi perma-salahan lainnya yang belum terlihat.

Pemenuhan kebutuhan karet sebagai cam puran aspal minyak dapat difokus-kan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Ka limantan dengan pertimbangan be-

sarnya volume lalu lintas serta keterse-diaan infrastruktur. Untuk memenuhi ke butuhan, maka diasumsikan hasil ge tah karet alam diproduksi seluruh-nya menjadi lateks dengan menam-bah kebun karet baru, konsekuensi la in adalah memberikan pembinaan ke pada para petani kebun agar dapat mem produksi lateks yang sesuai stan-dar untuk campuran aspal minyak. Se-lain itu, perlu adanya pendataan pabrik dan kerjasama antar para pengumpul untuk memenuhi kebutuhan.

31 Strategi Penerapan Teknologi Aspal Karet dalam Pembangunan Jalan


Wilayah Selatan Papua yang terdi-ri dari empat kabupaten (Kabupa ten Mappi, Boeven Digoel, Asmat, dan Merauke) merupakan daerah yang sa-ngat potensial untuk pengemba ngan pertanian pa di, perkebunan sawit, hutan industri, peternakan buaya dan menjangan, energi migas dan PLTA, serta wisata alam, sejarah, dan budaya. Maka untuk mendukung percepatan

pembangunan, Pemerintah harus se-cara berkelanjut an mendampingi dan membina ma syarakat setempat agar kualitas SDM lokal meningkat, khusus-nya di bidang keterampilan, mengem-bangkan pendidikan vokasional terkait dengan bidang-bidang yang diung-gulkan pengembangannya. Selain itu, diperlukan pendampingan dan pendi-dikan agar mampu mengembangkan usaha-usaha kecil menengah yang ber nilai ekonomi tinggi di Wilayah Se latan Papua. Pemerintah juga ha-rus mengembangkan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah untuk mendukung kawasan-kawasan yang diunggulkan. Khusus untuk transpor-tasi, infrastruktur yang dibangun harus bersinergi antara darat (termasuk ang-kutan sungai), laut, dan udara.

32 Membangun Geliat Ekonomi Wilayah Selatan Papua



Pencapaian 2017–2019 3.1.2

1

2

Meredam Menjamurnya Kawasan Kumuh Perkotaan di Wilayah Timur Indonesia

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pembangunan Tanggul Pantai

kelembagaan daerah dengan kebija-kan Pemerintah Pusat terka it pengem-bangan Kawasan Ekonomi Khu sus, Ka-wasan Industri Prioritas Na si onal, dan Kawasan Strategis Pariwi sa ta Nasional. Perlu menyiapkan sistem pe rencana an pembangunan untuk mengatasi ke-terbatasan lahan budidaya akibat se-bagian besar wilayah kota merupakan kawasan lindung. Diperlukan master plan untuk menga tasi banjir perkota-an. Pemda harus mereview Rencana Tata Ruang Wilayah de ngan menerap-kan aturan Ruang Ter buka Hijau seper-ti yang tercan tum dalam UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007.

Perkembangan kota di Timur Indone-sia menunjukkan mun culnya kawasan kumuh di bantar an sungai dan pesi sir perkotaan. Dengan lo kasi studi di Kota Jayapura, Sorong, dan Ternate, Pem-da perlu mensinkronkan kebijakan dan

isu po tensi okupasi lahan secara ile-gal, per lu menetapkan kebijakan pe-manfaatan lahan hasil reklamasi yang di dahului dengan pe matokan tanda ba tas, dilanjutkan dengan pengajuan Hak Pengelolaan (HPL). Pemerintah DKI perlu mengkaji ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan memasukkan lahan reklamasi sebagai bagian dari RTRW DKI se hingga dapat dijadikan acu an dalam pe nerbitan IMB. Perlunya pembangu nan Rumah Susun Sewa/Milik oleh Pe me rintah dengan prioritas penempa tan bagi masyarakat yang terkena dam pak reklamasi.

Pembangunan tanggul pantai Te luk Ja-kar ta (Muara Baru dengan luas ± 12 ha dan Kalibaru/Cilin cing dengan luas ± 4 ha) di sertai dengan usaha pe nataan kawa san dengan reklamasi. Terkait Replikasi Perdana Teknologi Lining Irigasi Beton Ferosemen , Sleman, 2017

54 Bab 3 Pencapaian Puslitbang KPT 2015-2019

3 Pemampuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam Pembelian Rumah

di lokasi strate gis mengakibatkan por-si biaya ta nah tidak proporsi onal di-bandingkan de ngan harga bangunan. Agar lokasi perumahan MBR dekat pusat kota, pemerintah harus meng-galakkan pembangunan rumah secara vertikal. Pemerintah perlu menyedia-kan akses ideal yang menghubungkan ja lan utama dengan lokasi peru mahan. Diperlukan kebijakan menyederhana-kan perizinan dan sistem bebas pungu-tan liar. Selain itu, diperlukan kebijakan me ngenai syarat perolehan kredit yang me nye suaikan dengan jenis pekerjaan de bitur dan penjaminan penalangan sementara dari Pemerintah.

Sejak tahun 2015, Pemerintah beru-pa ya menekan angka kebutuhan ru-mah (backlog) sebesar 7,6 juta melalui program sa tu juta rumah setiap ta-hun untuk Mas yarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tingginya harga tanah

da PJPK. Selanjutnya, PJPK berkoordi-nasi dengan segenap stakeholder ter-kait, seperti BKPM, LMAN, PII, SMI.

LMAN perlu memperhi tung kan selisih bunga (cost of fund) pa da saat peng-gantian dana tala ngan de ngan melaku-kan revisi Perpres 102/2016. BKPM/ BKPMD/Kantor Pelayanan Per izinan Ter padu perlu memberikan in formasi mengena i ke lengkapan data in vestasi yang harus disiapkan Calon Badan Usa ha/In vestor, Standard Operation and Pro cedure (SOP) tahapan yang harus di le wati, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memproses usu-lan investasi tersebut.

Pemba ngu nan infrastruktur PUPR me-ngalami financial gap sebesar 626 Tri-liun Rupiah. Solusi untuk mengata si permasalahan tersebut adalah de ngan skema KPBU. Tim KPBU berperan un-tuk men deteksi, memitigasi tahapan KPBU dan mengkomunikasikan kepa-

4Strategi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur PUPR dengan Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)

5 Meretas Stagnasi Penggunaan Aspal dari Pulau Buton (Asbuton)

dan memberikan ser tifikat Asbuton yang akan didistribusikan. Diperlu-kan adanya integrasi distribusi Asbu-ton dengan tol laut, dan sentra-sen-tra pengepul (buffer stock) di setiap region agar tidak terjadi penimbunan Asbuton dalam waktu lama dan seka-ligus memudahkan distribusi ke lokasi proyek secara efisien.

Direktorat Bina Konstruksi PUPR per-lu memberikan pelatihan bagi pekerja dari penyedia jasa dan bersama pemi-lik pekerjaan menjamin agar peralatan yang digunakan sesuai dengan spesifi-kasi untuk pekerjaan Asbuton.

Saat ini kebutuhan aspal dipenuhi oleh Pertami na 43%, Asbuton 4%, sisa nya diimpor 53%. Untuk mengatasi isu standarisasi mutu Aspal Buton maka Loka Asbuton direkomendasikan men-jadi unit yang ber tugas meng awasi


6 Pengembangan Infrastruktur Mendukung KSPN Borobudur

Rekomendasi yang diberikan adalah mendorong investasi industri pariwisa-ta. Badan Otorita Borobudur (BOB) harus mampu meng-empower industri yang terkait pariwisata agar berkem-bang, memperhatikan daya tarik, fasili-tas umum, fasilitas pariwisata, aksesi-bilitas, serta keberadaan masyarakat sekitar sebagai kunci bagi keberhasilan KSPN, BOB harus melakukan promosi, sinergi pemasaran lintas sektor, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar KSPN, BOB perlu terus meningkatkan kapasitas lembaga dan SDM.

Tujuan kegiatan ini agar dapat menun-jang sektor pariwisata yang merupa-kan sektor yang “tahan banting” ter-hadap ketidakpastian perekonomian dunia dan kelesuan ekonomi global.


7 Tata Kelola Waduk dan Danau untuk Pencapaian Ketahanan Air dan Energi Serta Kedaulatan Pangan

ka panjang dan aktivitas masyarakat sekitar waduk, adanya pengaturan KJA dan greenbelt berbasis komuni-tas, perlu nya sumber air alternatif bagi penduduk sekitar, diperlukan izin pin-jam pakai kawasan hutan dari KLHK dan tanah milik masyarakat, perlu me-manfaatkan teknologi pumped storage untuk PLTA.

Perlu adanya koordinasi antara penge-lola waduk, dinas perikanan setempat, Pemda dan stakeholder, perlu adanya kebijakan khusus pengaturan waduk, kebijakan pengaturan KJA, perenca-naan tata ruang dan pengelolaan sampah di wilayah waduk oleh Pemda.

Agar tercapai tujuan kegiatan ini maka rekomendasi yang diberikan adalah perlunya pembagian peran stakehold-er sesuai dengan level of interest dan in uence, perlu rencana business-con-servation (ecotourism) yang memper-hatikan aspek lingkungan, efek jang-

Tahun 2016 dilakukan revitalisasi PLBN yang berfungsi sebagai Custom, Immi-gration, Quarantine, Security (CIQS), pusat pertumbuh an ekonomi dan pe-ngembangan komunitas perde saan. Sehingga diperlukan pendam pi ngan, pembinaan ma syarakat agar mampu memanfaatkan infrastruk tur, diperlu-kan adanya konsistensi dan komitmen dari stakeholder agar mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan perbatasan dan Kebijakan Nasional terkait pengembangan kawasan per-batasan, diperlukan adanya pelibatan kelembagaan non formal lokal dalam pengambilan kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan darat di Indone-sia terdapat di Pulau Kalimantan, Pulau Timor, dan Pulau Papua dengan total 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Masing-masing kawasan perbatasan me ngandalkan hasil pertanian sebagai pe nopang perekonomian perdesaan.

8 Pengembangan Pengelolaan Infrastruktur Mendukung Pertanian dan Perdesaan di Kawasan Perbatasan

9 Konservasi Air untuk Kesinambungan Pembangunan di Kawasan Perbatasan (Belu dan Sebatik)

ga mengganggu kelangsungan ling-ku ngan hidup terutama sumber air. Pemerintah perlu mensosialisasikan ka wasan hutan yang tidak boleh dibu-di dayakan dan menindak tegas pelaku pe rambahan hutan. Pemerintah harus melindungi dan melakukan perbaikan sumber air dengan melibatkan masya-ra kat untuk berpartisipasi dan secara aktif meningkatkan kesadaran penting-nya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan sumber air. Selain itu, diperlukan pembangunan infrastruktur penyimpanan air untuk menjamin kon-tinuitas suplai air, baik untuk pertanian maupun keperluan sehari-hari.

Pada periode 2015-2019 terdapat 7 Pos Lintas Batas Nega ra (PLBN) yang selesai dibangun dan 11 PLBN yang akan dibangun pada periode 2020-2024. Percepatan pembangun an PLBN mengakibatkan tidak terken dalinya pe ngem ba ngan kawasan sehing-


pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor Trans Papua, meng optimalkan pu sat pertumbuhan eksisting berba-sis Wilayah Pengembangan Stra te gis (WPS) yang jaringan transpor tasinya terhubung antar cluster. Pemerintah harus melakukan pembi naan, pendam-pingan, dan pe ningkatan pendidikan agar masyarakat mampu mengem-bangkan usa ha eko nomi produktif ber kelanjutan dan berorientasi ekspor. Pemerintah harus mengkaji kemba-li Rencana Tata Ruang dengan mem-perhatikan daya dukung dan daya tampung lahan, serta memperhatikan keberadaan Taman Nasio nal Lorentz sebagai world heritage.

Upaya untuk meningkatkan konektivi-tas di Pulau Pa pua dilakukan dengan membangun Jalan Trans Papua yang sepanjang 4.330,07 km dari Sorong sampai Merauke. Pemerintah, aka-demisi dan masya rakat harus men-gidentifikasi, mengembangkan pusat

10Pengembangan Infrastruktur PUPR Koridor Trans Papua: Antara Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Keseimbangan Ekosistem


11 Penyiapan Rancangan Kebijakan dan Roadmap Pengembangan Infrastruktur PUPR pada Kawasan PLBN

me ngusulkan pemba ngunan jaringan iri gasi, jalan, jem batan, fasilitas pen-dukung pariwisata (homestay, sarpras air bersih dan sanitasi), pengemba ngan keberadaan lo cal champion ter utama ketika digelar event cross border dan melakukan up grading permu ki man per kotaan, juga dirasa perlu untuk me-lengkapi kawasan PLBN de ngan fasili-tas komersial. Sudah saatnya pendeka-tan teknis dipadukan dengan social engineering agar output yang dicapai memberikan outcome dan positive im-pact, yaitu tumbuhnya ekonomi di ka-wasan perbatasan.

Di lakukan penelitian untuk menyiap-kan roadmap kebutuhan infrastruktur da lam mendukung pengembangan wi layah di sekitar daerah perbatasan Dari hasil analisis logframe dan ke-rangka program (ro ad map), selain

Bendungan dapat difungsikan untuk kepentingan bernilai ekonomi tinggi seperti energi (lis trik), pariwisata, dan air minum. Untuk itu, pe laksanaan in-vestasinya dapat dikerjasamakan de-ngan pihak swasta. Pengamanan ter-

hadap ben dungan merupakan faktor yang penting dalam hal menjamin ke-berlanjutan investasi. Renca na penge-lolaan ben dungan juga meliputi daerah tangkapan air. Salah satu upaya yang dapat ditempuh melalui RTRW dan Perda, serta mendorong keterliba tan masya rakat menjaga dan melindu ngi kawasan DAS. Pemda perlu menga-rahkan kawasan sekitar bendungan un-tuk difungsikan secara multipurpo se, antara lain untuk industri peruma han, pertanian, perikanan, wi sata. Selain itu diperlukan mana jemen pendistribusi-an air ke sawah dengan dukungan tek-nologi.

12 Pengembangan Investasi dan Pengamanan Pembangunan Bendungan Baru

Pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dilakukan untuk men-du kung pusat kegiatan inti. Balitbang PUPR melakukan kajian de ngan me-ngambil sampel di WPS 2 Me t ro Me dan Tebing Tinggi Dumai Pe kan ba ru (Prov .

Sumut & Riau), WPS 23 Balikpa pan Samarinda Maloy (Prov. Kal tim), dan WPS 15 Gilimanuk Denpasar Pa dang-bai (Prov. Bali). Diperlukan sinkronisasi program untuk mencari titik temu pro-gram ung gulan yang diprioritaskan, inovasi pendanaan agar sis tem pusat dan daerah terintegrasi se perti me-kanisme hi bah dari Pemerin tah Pu sat, prioritas program daerah pa da loka-si yang sistemnya terhubung de ngan program pusat, mengupaya kan pen-danaan dari pihak swasta. Diperlukan forum te tap yang melibatkan Legislatif untuk menyiapkan program antar Ke-menterian.

13 Strategi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur PUPR di Kawasan Cepat Tumbuh

14 Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR pada Pulau-Pulau Kecil

Pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu wilayah prio ritas pembangu-nan nasional. Balitbang PUPR melaku-kan kajian dengan sampel di Pulau Rote Ndao (NTT), Pu lau Bintan (Kep. Riau), dan Pu lau Cubadak, Mandeh (Sum Bar). Pemerintah perlu mengem-bangkan tek nologi tepat guna yang

dapat dioperasikan dengan mudah dan murah, air baku dengan teknologi ABSAH (Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan) dan tek nologi Embung Seder-hana, sedangkan untuk energi dapat memanfaatkan matahari, angin, dan gelombang laut. Untuk menghindari ber kurangnya ga ris pantai yang dapat me ngakibatkan berkurangnya kedaula-tan wilayah nega ra, digunakan teknolo-gi BBB (Blok Beton Berkait, Berongga, Ber tangga). Tek no logi PEGAR (Pe me -cah Gelombang Ambang Rendah) un-tuk mengaman kan pantai berlumpur. Pe merin tah dapat membangun sa ra na prasarana air minum dan sanitasi de-ngan teknologi RO (Reverse Osmosis), Biofil dan Tungku Sanira.


Sebagian besar nelayan bermukim di pesisir pantai dimana hal ini dilarang oleh peraturan perundangan. Namun demikian, ada kelompok nelayan ter-tentu yang secara budaya turun te-murun tidak dapat tinggal di daratan, salah satunya adalah nelayan dari Suku Bajau. Pemerintah tidak dapat mela-rang untuk tinggal di atas air namun

di sisi lain, harus tetap terjamin kese-hatannya. Pemerintah harus mengelu-arkan kebijakan khusus, karena secara psikologis dan fisik tidak dapat dipak-sakan untuk tinggal di daratan. Selain itu, keberadaan permukiman di atas laut harus dianggap sebagai indige-nous people yang merupakan suatu bentuk kekayaan adat yang dimiliki In-donesia dan harus diles tarikan.

Balitbang PUPR telah menghasilkan beberapa tek nologi seperti Sanita si Terapung dan teknologi TPA Pasang Surut. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kesehatan, dan meles-tarikan laut, dan perlu menetapkan ke-bijakan penataan ruang di atas laut.

15 Pengembangan Infrastruktur pada Perumahan di Atas Air untuk Nelayan Tertentu


Pada tahun 2018 Presiden Jokowi me netapkan target pertumbuhan eko nomi nasional di atas 6%. Untuk mencapai nya, pembangunan infra-

struktur harus dipersiapkan dan dike-lola dengan baik. Menurut RPJMN 2015-2019, pemba ngunan infrastruktur PUPR membutuhkan sekitar 1.915 tri-liun rupiah. Namun alokasi dana yang tersedia hanya 1.289 triliun rupiah, se-hingga masih ada financial gap sebe-sar 626 triliun rupiah.

Salah satu solusi untuk mengatasi ma-salah tersebut adalah dengan penera-pan skema KPBU. Untuk mengantisipa-si lamanya financial closing, Tim KPBU berpe ran men deteksi dan memitigasi

16Strategi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur PUPR dengan Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)

melakukan revisi Perpres 102/2016 (Bab V Pasal 21). Selisih bu nga ini bisa dikompensasi dalam bentuk perpan-jangan konsesi, kenaikan tarif, atau di-masukkan ke dalam hitungan investasi.

Untuk itu, BKPM/BKPMD/Kantor Pela-yanan Perizinan Terpadu perlu mem-berikan informasi sejelas-jelasnya me ngenai kelengkapan data investasi yang harus disiapkan oleh Calon Badan Usa ha/Investor, Standard Operation and Procedure (SOP) tahapan yang harus dilewati, Standar Pelayanan Mi-ni mal (SPM) untuk memproses usulan investasi tersebut, kejelasan prosedur dan kepastian lama proses pengajuan investasi agar dipersiapkan untuk so-licited maupun unsolicited projects.

setiap tahapan KPBU, mengkomuni-kasikan kepada PJ PK agar berkoordi-nasi de ngan stakeholder terkait, seper-ti BKPM, LMAN, PII, SMI, dsb.

Masalah yang kerap terjadi pada saat pelaksanaan pembebasan tanah ada-lah terdapat selisih bunga (cost of fund) yang cukup besar antara jumlah dana talangan yang dikeluarkan in vestor pada saat pembebasan lahan dengan pada saat penggantian dana tala ngan sesuai amanat Perpres 102/2016 ten-tang Pendanaan Penga daan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepenti-ngan Umum dalam Rangka Pelaksa-naan Proyek Strategis Nasional. Untuk itu, LMAN perlu memperhitungkan selisih bunga (cost of fund) pada saat penggantian dana tala ngan de ngan

17Penelitian Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR pada Wilayah Strategis Sedang Berkembang dan Wilayah Pertumbuhan Baru

Hasil dari kajian Wilayah Pengemba-ngan Strategis (WPS) adalah ditemu-kannya gap infra struktur dan gap pe-rencanaan, pe mrograman Pusat dan Daerah. Rekomendasi yang diberikan adalah Pemerintah perlu me nyusun me kanisme alih status kewena ngan

atau pe min dahan aset antar level pe-merintah. Kementerian PPN/Bappe-nas, mendorong Kemen dagri, Kemen-keu, LKPP, Ba p peda untuk men duku ng pe nerapan pem biayaan de ngan ske ma KPBU, mendorong Ke men dag, Ke-men pe rin, Kementerian KKP, Kemen-tan, Ke men terian LHK, dan Pem da un tuk mendukung pe ning ka tan skala ekonomi po tensi wi layah yang homo-gen pada pusat produksi, men do rong Kemenkeu dan Pem da untuk menduku-ng pe ngemba ngan de ngan kerjasama ba dan usaha, me ngembangkan sis tem perencanaan pem bangunan terinte-grasi, kom pre hensif, dan ber kelanjutan memanfa atkan teknologi digital 4.0.


PINA bertujuan agar BUMN dan swasta aktif berpartisipasi dalam pembangun-an sehingga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Direkomendasikan mem buat ske ma pembiayaan inova-tif, menawarkan ope ration and main-tenance infrastruktur PUPR yang telah

ter bangun selama 2015-2019 (brown-field projects), skema PINA ini urgent ka rena terdapat funding gap dalam mencapai Visium PUPR 2024 sebesar Rp 1.435 triliun. Selain itu, merekomen-dasikan PINA Center Bappenas selama 5 tahun kedepan untuk memperkuat peran dan kapasitas kelembagaan PINA, koordinasi de ngan lembaga lain, merangkul K/L dalam hal transfer of knowledge, menjajaki huge potential capital yang dimiliki market, koordi-nasi Ethis dengan PT. SMF untuk men-dukung proyek perumahan untuk ASN dan publik di IKN, serta pembangunan RS dengan crowdfunding, menye-suaikan kembali regulasi OJK untuk mengatur P2P lender di atas 2 milyar.

18 Kajian Prospek Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) pada Infrastruktur PUPR

19 Hunian Cerdas untuk Indonesia Maju

kan antar kementerian/lembaga, antar kementerian/lembaga dengan Pe me-rintah Daerah, dengan melibatkan par-tisipasi aktif masyarakat dan swasta, diperlukan adanya pelibatan media massa untuk mengkampanyekan huni-an cerdas secara rutin dengan dana CSR, mengajak swasta untuk terlibat investasi air minum terutama SPAM regional dan mengembangkan waste to energy di TPA, membangun komit-men dari seluruh stakeholder (Penta-helix) untuk bersama menyiapkan dan melaksanakan program hunian cerdas serta mengajak KSM untuk memadu-kan program yang dimiliki dengan pro-gram pemerintah.

Bertumbuhnya populasi penduduk dan tak terbendungnya perkemba-ngan tek nologi merupakan dinamika yang harus diakomodir dalam pencip-ta an inovasi pembangunan peruma-han dan infrastruktur permukiman. Ma ka diperlukan keterpaduan kebija-

Evaluasi Pelaksanaan Kajian Rekomendasi Kebijakan

3.1.3

Salah satu tugas Puslitbang KPT yang cukup berat selama ini adalah menye-diakan rekomendasi kebijakan. Kualitas substansi rekomendasi dan kesesuaian dengan kebutuhan pimpinan menjadi persyaratan untuk menghasilkan reko-mendasi yang baik dan tepat.

Rekomendasi kebijakan dipersiapkan agar Pimpinan Kementerian PUPR (Men teri PUPR dan segenap Pejabat Ting gi Madya) mendapatkan insights atas potensi dampak dari kebijakan pem bangunan yang berlangsung, se-kaligus menawarkan solusi untuk me-mitigasi dampak dari kebijakan terse-but. Tidak hanya itu, rekomendasi ke bijakan juga dapat bersifat predicti-ve, memperkirakan kemungkinan ter -jadinya potensi dampak sehingga da-pat diformulasikan usulan kebijakan yang tepat untuk memitigasinya, me-rumuskan peran aktor/stakeholder terkait, hingga menentukan kerangka waktu pencapaian output serta outco-me-nya.

Meskipun beberapa output yang diha-silkan telah dimanfaatkan Pimpinan da lam proses pengambilan kebijakan, na mun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan kajian kebijakan. Se tidaknya ada 2 (dua) isu yang harus ditangani apabila kelak Puslitbang KPT akan bertransformasi menjadi unit ker-ja yang lebih strategis, yaitu : 1. Kualitas rekomendasi kebijakan be-

lum optimal. Hal ini disebabkan an-

tara lain karena dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, belum ba-nyak melibatkan stakeholders yang terkait (termasuk pihak-pihak yang berpotensi terdampak akibat dilun-curkannya kebijakan).

2. Kurangnya dialog strategis de ngan Pimpinan. Untuk mengkomuni ka si-kan substansi rekomendasi kebija-kan dalam rangka meningkatkan ke berterimaan Pimpinan terhadap re komendasi kebijakan yang te lah dihasilkan/disampaikan, perlu me-ndorong lebih sering diselengga-rakannya dialog strategis. Dialog strategis dapat bersifat formal, mau pun informal.

Untuk mengatasinya, solusi yang diu-sulkan antara lain, melalui: (1) Pening-katan jejaring dan intensitas komuni-kasi, baik internal maupun eksternal Ke menterian PUPR, informal maupun formal. Hal ini penting agar Pimpinan dan kolega semakin memahami pen-tingnya keberadaan Puslitbang KPT; (2) SDM Puslitbang KPT agar mem-biasakan untuk bergabung dalam fo-rum-forum diskusi/perumusan kebija-kan, terutama yang terkait dengan pe nyelenggaraan infrastruktur, baik yang diselenggarakan oleh internal Ke-menterian PUPR maupun stakeholder terkait (asosiasi, perhimpunan tenaga ahli, badan usaha, dll); (3) Mendorong institutional and personal branding melalui berbagai platform media (on-line maupun offline).

Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR 2015-2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2015 2017

2018

2019

2016

Peningkatan Keberterimaan Masyarakat Akan Teknologi

Inovasi Teknologi dan Pembiayaan Menuju 100% Akses Air Minum

Rekomendasi Kebijakan Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berbasis Daya Dukung

Rekomendasi Kebijakan Skala Prioritas Penanganan Kumuh berdasarkan Kesiapan Aspek Sosekling dan Kriteria Penerapan

Teknologi Permukiman

Rekomendasi Kebijakan Links dan NODES Mendukung Pengembangan Wilayah

Rekomendasi Kebijakan Efektifitas Formulir Indeks Kinerja Jaringan

Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk

Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konversi Lahan Pertanian dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan

Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan

Resolusi Konflik dalam Revitalisasi Danau Tempe, Sulawesi Selatan

Strategi Akselerasi Proyek KPBU: Studi Kasus Rencana Pengembangan Pumped Storage Power Plant (PSP) Jatiluhur

Tata Kelola Jembatan Timbang Mendukung Ketahanan Kualitas Jalan

Rekomendasi Kebijakan Strategi Pemanfaatan Asbuton

Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Cita-cita Mengurangi Disparitas

Skema Investasi dan Tata Kelola Rencana Penerapan Teknologi pada Revitalisasi IPA Semanggi Surakarta

Pengelolaan Lingkungan dan Penataan Ruang Rencana Investasi Pembangunan Estuary Dam Teluk Bintan oleh Swasta

Rekomendasi Kebijakan Strategi Penanganan Terpadu Banjir Rob Semarang

Strategi Peningkatan Ketahanan Infrastruktur

Penanganan Keramba Jaring Apung (KJA) Mendukung Keberlanjutan Operasi dan Fungsi Waduk Jatiluhur

Rekomendasi Kebijakan Kesiapan SDM Konstruksi serta Governance System Indonesia menghadapi MEA

Kajian Pemrosesan Sampah di TPA Menuju Waste to Energy

Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Tata Kelola Irigasi

Rekomendasi Kebijakan Penanganan Revitalisasi Situ dan Danau Kritis

Rekomendasi Kebijakan Strategi Penerapan Teknologi SDA Mendukung Pengembangan Lahan Kering

Urgensi Unit Pengelola Irigasi Modern (UPIM)

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kampung Nelayan Berbasis Penyediaan Infrastruktur Permukiman Mendukung

Penghidupan Berkelanjutan

Strategi Penerapan Hunian Apung Modular

Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Tata Kelola IPAL dan IPLT untuk Mengatasi Pencemaran Air Baku DAS Citarum

Strategi Percepatan Pencapaian Target 100% Akses Air Minum Melalui Penerapan Teknologi Uprating IPA

Rekomendasi Kebijakan Strategi Penerapan Teknologi Jembatan Apung

Strategi Penerapan Teknologi Aspal Karet dalam Pembangunan Jalan

Membangun Geliat Ekonomi Wilayah Selatan Papua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

Meredam Menjamurnya Kawasan Kumuh Perkotaan di Wilayah Timur Indonesia

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pembangunan Tanggul Pantai

Pemampuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam Pembelian Rumah

Strategi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur PUPR dengan Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)

Meretas Stagnasi Penggunaan Aspal dari Pulau Buton (Asbuton)

Pengembangan Infrastruktur Mendukung KSPN Borobudur

Tata Kelola Waduk dan Danau untuk Pencapaian Ketahanan Air dan Energi Serta Kedaulatan Pangan

Pengembangan Pengelolaan Infrastruktur Mendukung Pertanian dan Perdesaan di Kawasan Perbatasan

Konservasi Air untuk Kesinambungan Pembangunan di Kawasan Perbatasan (Belu dan Sebatik)

Pengembangan Infrastruktur PUPR Koridor Trans Papua: Antara Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Keseimbangan Ekosistem

Penyiapan Rancangan Kebijakan dan Roadmap Pengembangan Infrastruktur PUPR pada Kawasan PLBN

Pengembangan Investasi dan Pengamanan Pembangunan Bendungan Baru

Strategi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur PUPR di Kawasan Cepat Tumbuh

Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR pada Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan Infrastruktur pada Perumahan di Atas Air untuk Nelayan Tertentu

Strategi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur PUPR dengan Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)

Penelitian Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR pada Wilayah Strategis Sedang

Berkembang dan Wilayah Pertumbuhan Baru

Kajian Prospek Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) pada Infrastruktur PUPR

Hunian Cerdas untuk Indonesia Maju

673.2 Rekomendasi Kebijakan Penanganan Permasalahan Publik (Advis Teknis)

Rekomendasi Kebijakan Penanganan Permasalahan Publik (Advis Teknis)3.2

Pencapaian 2015–2016 3.2.1

Beberapa hal yang direkomendasikan adalah membangun rasa memiliki dan meyakinkan warga dengan menyele-saikan konflik sosial dan melakukan sosialisasi awal terkait konsep teknolo-gi permukiman (MCK plus, RISHA, dan pengolahan air bersih), membuat program yang melibatkan partisipasi masyarakat, mengkaji sejarah dan bu-daya setempat, membentuk lembaga sosial pengelolaan teknologi indepen-

den, meningkatkan pe ngetahuan dan pendidikan masyarakat dengan mem-buat panduan operasio nal dan peme-liharaan teknologi. Direkomendasikan untuk me ngembangkan potensi pene-rapan tek nologi untuk kegiatan per-ekonomi an dan pariwisata, menjaga har ga air bersih tetap pada tingkat Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP), mengelola sanitasi dengan ba ik dan profesional. Perlu memba-ngun kesadaran masyarakat ter hadap lingkungan dengan meningkatkan pe-ngetahuan, menjamin peme liharaan ba han dan memanfaatkan po tensi lo-kal yang ramah lingkungan, menjaga kualitas lingkungan agar sumber air ba ku (input) tetap sesuai standar yang ditentukan, memperhatikan desain pe-nataan lingku ngan di sekitar kawasan Kecamatan Kampung Laut.

1Social Mapping Kampung Laut; Langkah Awal Keberlanjutan Teknologi dalam Menjawab Tantangan di Kampung Laut

Replikasi Perdana Teknologi Material Lokal untuk Jalan, Tongging, Kab. karo, 2019

693.2 Rekomendasi Kebijakan Penanganan Permasalahan Publik (Advis Teknis)68 Bab 3 Pencapaian Puslitbang KPT 2015-2019

2 Quo Vadis Masalah Sosial Pembangunan Bendungan

Di Indonesia terdapat 296 ben dungan dengan potensi air cukup tinggi yai-tu sebesar 2,7 triliun m3/tahun. Dari volume tersebut, 691 mi liar m3/tahun merupakan air yang bi sa dimanfaat-kan, 222 miliar m3/tahun sudah dikelo-la dan dimanfaatkan un tuk ke butuhan

rumah tangga, peternakan, pe rikanan dan irigasi. Ba litbang melakukan ka jian dengan sampel di Ben dungan Pidekso dan Bendungan Bener di Jawa Tengah. Untuk mengatasi isu sosial, diperlukan so sialisasi tentang penting nya bendu-ngan, pendekatan pembebasan tanah dengan metode ganti untung, ada nya fasili tas konseling kepada masya rakat terdampak agar ikhlas turut da lam pem ba ngunan nasional dan meyakin-kan bahwa perpindahan akan memba-wa kebaikan, aktif memberikan pela-tihan vokasional untuk meningkatkan ke terampilan ma syarakat agar siap melakukan alih profesi.

3 Menuju 100% Akses Air Minum Melalui Upaya Peningkatan Efisiensi PDAM

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PDAM se-Indonesia tahun 2013-2014 oleh BPPSPAM, terdapat dua isu uta-ma yang menghambat PDAM dalam pen capaian target, yaitu tinggi nya tingkat kebocoran air minum perpipa-an sebesar 33% dari target 20%, dan

menurunnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas suplai sumber air. Terkait isu tingginya tingkat kebocoran air minum perpipaan, dilakukan pengu-rangan sambu ngan ile gal dengan au-dit jaringan untuk sin kronisasi dengan rekening wilayah dan mengoptimalkan fungsi district me ter area.

Terkait isu menurunnya kuantitas, kua-litas, dan kontinuitas suplai sumber air, dapat dilakukan upaya konservasi hutan di wilayah hulu dan pencegah-an terjadinya pencemaran air, dengan melibatkan seluruh stakeholder baik ins tansi Pemerintah Pusat maupun Pe-merintah Dae rah bersama masyarakat.

Advis Teknik Kajian Dampak Rencana Pembangunan Tanggul Laut dan Rencana Penataan Permukiman Kumuh bantaran Kanal Banjir Timur (KBT) dalam Rangka Penanganan banjir Kota Semarang

strategi pendekatan kepada pemilik tanah, memba ngun rumah susun, sen-tra PKL dan pasar tradisional berba-sis klusteri sasi komoditas, sosialisasi rencana relokasi warga KBT dengan melibatkan unsur SKPD terkait. Dalam analisis kelembagaan penataan KBT dibagi menjadi 3 kelompok yaitu ak-tor primer, sekunder/beneficiaries dan eks ternal. Maka, mo del kelembagaan terbaik adalah yang mampu merepre-sentasikan masyarakat pengguna se-cara luas, baik perwakilan masyarakat, perwakilan industri, perwakilan peme-rintah. Perlu melibatkan masyarakat, industri dan Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlanjutan fungsi tanggul.

Upaya Pemerintah mengatasi banjir rob yang kerap terjadi di Kota Sema-rang adalah dengan memba ngun giant sea wall, retention pond dan mena-ngani permukiman kumuh di ban-taran KBT. Upaya tersebut terkendala permasa lahan pengadaan tanah. Maka direkomendasikan untuk membentuk

4

ak tivitas masyarakat di wi layah tangka-pan air, ketidakjelasan kewenangan pe-ngelolaan situ dan minimnya anggaran pe meliharaan.

Maka disarankan untuk melakukan so-sialisasi manfaat situ dan penanganan sampah pada masyarakat setempat di iringi de ngan peningkatan keteram-pilan dan pelatihan budidaya tana-man ramah lingkungan, pembentukan sistem pengawasan berbasis komuni-tas, dan early warning system sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

Fungsi Situ untuk menjaga keberlan-jutan sumber daya air mengalami de-gradasi akibat ukuran situ yang relatif kecil terancam oleh tingginya laju sedi-men tasi. Pendangkalan disebabkan oleh bertambahnya permukiman dan

5 Advis teknik Pengelolaan Situ Parigi Partisipatif dan Berkelanjutan

Pencapaian 2017–2019

713.2 Rekomendasi Kebijakan Penanganan Permasalahan Publik (Advis Teknis)70 Bab 3 Pencapaian Puslitbang KPT 2015-2019

Untuk mengatasi permasalahan han-curnya infrastruktur akibat gempa di Pidie Jaya, maka hasil verifikasi teknis merekomendasikan untuk dilakukan pembangunan sekolah, fasilitas kese-hatan, dan rumah pada tahap rehabi-litasi dan rekonstruksi bangunan fasi-litas umum.

6 Advis Teknik Pemetaan Permasalahan Sosekling Warga Terkena Dampak Pasca Penggenangan Waduk Jatigede

ngunan Waduk Jatigede berdasarkan rata-rata kebutuhan per responden yaitu sebesar Rp 1.804.019 per KK/bu-lan atau berdasarkan rata-rata per item (kategori dan subkategori) kebutuhan yaitu sebesar Rp 1.804.019 per KK/bu-lan atau berdasarkan rata-rata kebutu-han per desa diperoleh angka sebesar Rp 1.813.540 per KK/bulan. Dari tiga acuan rata-rata tersebut, dapat disa-rankan untuk menggunakan rentang kebutuhan hidup tiap KK masyarakat di sekitar pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp 1.804.019-Rp 1.813.540 per bulan.

Untuk melakukan kegiatan pembangu-nan Waduk Jatigede, Pemerintah per-lu mengupayakan relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah genangan. Maka perlu diperhitungkan kebutuhan hidup masyarakat di sekitar pemba-

1

2

Dampak Gempa Bumi Pidie Jaya Nangroe Aceh Darussalam

Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Situ Berkelanjutan

Pelindungan, pengembangan dan pe-manfaatan 13 situ di Tangerang Sela-tan belum berfungsi secara maksimal oleh karena itu dibuatlah Dek larasi Pe-nyelamatan Situ Parigi.

Isi Deklarasi Pe nyelamatan Situ Parigi adalah warga dan Pemkot Tangsel wa-jib memelihara dan menjaga kelestari-an Setu Perigi dan setu lain di wilayah Kota Tangsel, mendesak Pemkot agar menyelamatkan setu da ri pendangka-lan, penyerobotan, dan jual beli lahan, membuat peratu ran terkait ke lestarian su ngai, setu beserta bio ta di dalamnya, memberi sanksi tegas dan me nolak te-gas intervensi pengembang dan inves-tor yang merusak lingku ngan.

3.2.2

3 Advis Teknis Tanjung Jabung Barat

Kota Kuala Tung kal yang dominan de -ngan ta nah gambut dan air payau me-merlukan pe ne rapan tek nologi sis tem drainase pa sang surut, un derground fa-cility, sis tem irigasi pa sang su rut, kolam tampu ngan, tek no logi kon struksi jalan dan jem ba tan, pe rema jaan kawasan kumuh perkota an, kelayakan hidraulika pipa PDAM dan teknologi persampah-an untuk kawasan permukiman, IPAL dan IPA di daerah gambut.


4 Manajemen Penanggulangan Bencana

rapan asuransi infrastruktur. Perlu pe-ningkatan kemitraan dalam Pemba-ngunan Budaya Sadar Bencana (Safety Culture) antara lembaga pemerin-tah dengan komunitas masyarakat, masyarakat korban dan Asosiasi Ahli Bencana. Dalam pelaksanaan tang-gap darurat perlu pengendalian kuali-

tas pekerjaan termasuk administrasi pekerjaan. Diperlukan pencegahan dan pengurangan resiko bencana dalam pro gram pembangunan infrastruktur PU PR, melalui peningkatan kapasitas ASN, pemanfaatan ru ang pembangu-nan berdasarkan RTRW na sional, men-dorong penerapan tekno logi mitigasi bencana. Diperlukan juga penyusunan peta resiko bencana terintegrasi, per-cepatan penyediaan sarpras dan logis-tik, koordinasi antar instansi, men-dorong peran ketua satgas sebagai integrator program antar unit, BKO personil pada saat Tanggap Darurat.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat bencana adalah menyusun pe-tunjuk teknis Prosedur Penanggula-ngan Bencana, menetapkan Perda ter kait penanggulangan bencana, pe-nerapan Sertifikasi Layak Fungsi (SLF) bangunan, pelibatan unit organisasi dalam Satgas PB PUPR, kebijakan ang-garan penanggulangan bencana pada setiap UNOR berbasis peta resiko, skema Standar Biaya Khusus (SBK) Pe nanggulangan Bencana dan pene-


5 Kajian Ekologi Danau di Indonesia

Untuk mengatasi masalah terganggu-nya ekosistim akibat perikanan keram-ba di Danau Toba, Danau Ranau dan Danau Batur, rekomendasi yang dibe-rikan adalah melakukan pengurangan kan dungan fosfor buatan pada permu-kaan air, menghilangkan fosfor buatan dari anoksik air dalam, memberlakukan zero pollution keramba dan membuat peraturan terkait larangan fish farming

dan perumahan terapung di atas da-nau, mencanangkan komunitas eceng gondok berbasis gotong royong dan menjaga lingkungan rapi dan bebas sampah.

Sedangkan rekomendasi penanganan di Danau Tempe adalah membersih-kan tanaman mengambang, pembersi-han pagar bambu atau ”bungka todo”, membangun pagar dinding buatan apabila dibutuhkan, mencanangkan komunitas enceng gondok berbasis gotong royong, pemusnahan eceng gondok yang menempel pada pagar bambu, membuat larangan pendirian rumah permanen atau rumah apung, larangan penggunaan speedboat dan menjaga lingkungan tetap rapi dan be-bas sampah.

6 Partisipasi Masyarakat Mendukung Pembangunan Jembatan Gantung

kesenjangan so sial, dan kesejahteraan atas akses transportasi antardesa, fa-silitas pendi dikan, kesehatan, serta fa-silitas mitigasi dan evakuasi bencana. Rekomendasi yang disarankan adalah membuat tata cara pelatihan fasilita-tor, pemilihan fa silitator berkompeten-si sesuai kriteria, membuat tata cara pendampingan masyarakat dan pe-ngelolaan jembatan gantung oleh ma-syarakat, termasuk pengaturan pema-kaian, pemantauan keamanan, dan pe laporan pemeliharaan rutin berkala.

Pembangunan jembatan gantung di-maksudkan untuk mewujudkan pemba-ngunan mera ta antar desa, menangani


8 Meikarta: Problematika, Potensi Dampak, dan Ulasan Kebijakan

Meikarta dibangun di lahan seluas 500 ha, menawarkan 250 ribu unit hunian, 460 tower, 1,5 juta m2 commercial space dan 100 ha ruang terbuka hijau. Untuk memperjelas positioning Pemerintah dalam menyikapi keberadaan Meikar-ta, diajukan beberapa usulan kebijakan

yaitu pemberhentian pemasaran sam-pai pihak pengembang menyelesaikan urusan perizinan, status kepemilikan tanah, keterbangunan perumahan dan sarpras, dsb, menyesuaikan master-plan dengan IPPT. Kota baru ini akan berdampak terhadap da ya dukung wilayah, sehingga disarankan agar beban yang ditimbulkan di antisipasi secara mandiri, dengan membangun sewerage system, TPA dan cara pe-ngolahan sampah sustainable, dan teknologi pengolahan air baku yang handal. Biaya investasi (CAPEX) dan operasional (OPEX) diharapkan tidak memberatkan peng huni.

9 Joint Research Pengembangan Teknologi 3D Printing

tian (joint research) pengembangan teknologi 3D Printing dengan Balit-bang Kementerian PUPR. Beberapa hal yang menjadi perhatian agar teknologi yang pertama diterapkan di kawasan Asia Pasifik ini dapat mendukung program Pembangunan Perumahan Nasio nal, adalah perlunya mencari for-mula bahan/material (job mix design) yang lebih murah, memperhatikan as-pek kekuatan struktur, memperhatikan Economic of Scale, serta isu tenaga kerja dimana akan terjadi penurunan kuantitas tenaga kerja yang terlibat jika dibandingkan dengan pembangu-nan rumah konvensional.

Teknologi 3D Printing membangun ru mah akan meningkatkan efisiensi efek tifitas, dan mampu mengurangi back log rumah nasional dengan lebih cepat. Untuk itulah PT. PP (Persero) Tbk. mengusulkan kerjasama peneli-


Kegiatan kontruksi pembangunan ja-lan Trans Papua ditengarai merusak kelestarian ekosistem dan keanekara-gaman hayati di TN Lorentz. Maka per-lunya pemantauan dan pe laporan atas dampak yang terjadi, dan menambah-kan jumlah cross drain pada aliran-ali-ran sungai yang dilewati jalan, karena pembangunan jalan Trans Pa pua bu-kanlah penyebab dieback.

7 Sinergi Pembangunan Jalan Trans Papua dan Kelestarian Taman Nasional Lorentz

10 Inovasi Kebijakan KPBU dalam Pemenuhan Layanan Sosial (Edukasi dan Pendidikan)

Saat ini, 66.5% dari total penduduk In-donesia merupakan penduduk dengan usia kerja (15-64 tahun) sehingga untuk mendukung mempercepat pembangu-nan ekonomi nasional dan mencapai tujuan pembangunan nasio nal 2030,

dibutuhkan kualitas kesehatan, pendi-dikan, dan infrastruktur so sial. Kemen-terian sosial sebagai salah satu leading sector skema PPP untuk pembangu-nan infrastruktur sosial perlu mereview regulasi. Terdapat beberapa faktor yang mendukung kesuksesan pelak-sanaan skema PPP diantaranya adalah dukungan kuat dari pemerintah, setup institusi yang memadai, kompetensi teknis, early engagement (dialog an-tara operator, NGOs, financiers, unions, suppliers, dan users), transparasi pen-jaminan, manajemen stakeholder, case bisnis yang substansial, serta kemam-puan monitoring kontrak.


Dalam rangka menyambut tawaran kerjasama penerapan teknologi recy-cling concrete dengan Uni Eropa yang dipimpin oleh Komisioner Uni Eropa Bidang Lingkungan, Maritim dan Peri-kanan, maka perlu adanya pemba-hasan mendetail mengenai ling kup

kerjas ama, riset, pengujian, guidelines, stan d ards, and specifications, hingga me nyiapkan bu siness model dan pilot project. Dengan penggunaan C&DW, dapat menghemat se hingga berku-rang resiko dampak ling kungan akibat penambang an gunung kapur. Apabila terdapat banyak supply seperti sisa puing bangunan pasca gempa di Lom-bok dan Palu, maka semakin banyak pula jumlah produksi recycled concrete untuk digunakan kembali dalam pro-ses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari sisi ke bijakan, harus diperhatikan as-pek umur layak bangunan. Bangunan yang sudah melewati umur layan harus di-demolish atau di-retrofit.

11 Penerapan Teknologi Recycling Concrete dengan Uni Eropa

sak pasca bencana antara lain de ngan men dorong Pemda untuk menyiapkan asu ransi bangun an sekolah, fasilitas ke sehatan, dan pasar sesuai Instruk-si Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Perlin du-ngan Asu ransi Barang Milik/Dikuasai Pe merintah Daerah, iuran premi dapat di titipkan melalui Pajak Bumi dan Ba-ngunan (PBB) atau memanfaatkan lem baga pembiayaan, seperti BPJS atau asuransi kolektif. Selain Asuransi BMN, sumber pembiayaan lain yang akan digunakan untuk mendukung upaya pemulihan kondisi infrastruktur pasca bencana, yaitu melalui Pooling Fund.

Sekretariat Jenderal PUPR sebagai Unit Organisasi yang membidangi pe -nge lolaan BMN perlu menetapkan kri-teria gedung dan bangu nan yang da-pat diasuransikan. Alternatif sumber pem biayaan untuk merekonstruksi ba ngunan dan infrastruktur yang ru-

12Kajian Kebijakan Penentuan Kriteria Gedung dan Bangunan untuk Pembiayaan Asuransi Risiko Bencana (PARB)

13 Mitigasi Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan yang Melewati Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)

sanakan rekomendasi AMDAL, diberla-kukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan untuk jalan yang melewati hutan konservasi, diberlakukan Perjan-jian Kerja Sama (PKS)

Terkait infrastruktur yang dibiayai oleh PT. SMI, telah diterapkan sistem ESS (Environmental and Social Safe-guards). PT. SMI juga melakukan veri-fikasi antara kondisi lapangan dengan dokumen lingkungan, apabila ada hal yang harus diperbaiki maka diperlu-kan Corrective Action Plan (CAP). CAP akan ditelaah lebih lanjut oleh Komite Pembiayaan untuk mendapatkan ap-proval pembiayaan.

Pembangunan jalan yang melewati taman nasional menimbulkan resiko berkurangnya populasi dan habitat satwa, sehingga direkomendasikan untuk memasang rambu peringatan perlintasan satwa, menyediakan posko penjaga hutan, konsisten dalam melak-


14Kajian Kebijakan Aspek Sosial dan Lingkungan pada Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Tahap A

investor untuk membantu mendanai proyek NCICD tersebut. Strategi miti-gasi dampak sosial yang digunakan dalam menangani masalah sosial digu-nakan dengan dua strategi yaitu miti-gasi struktural (pembuatan dermaga apung, sentra perikanan, dan reset-tlement) dan nonstruktural (sosialisa-si formal/informal). Sedangkan da-lam menangani masalah sosial dapat menggunakan potensi social capital yang ada dalam masyarakat serta memilih pendekatan kompromi dalam resolusi konflik di lapangan.

Apa bila informasi risiko sosial ekonomi lingkungan sepanjang tanggul pan-tai dapat diidentifikasi, maka dapat memberikan jaminan kepastian bagi

Terdapat 15 kelurahan yang terdampak bencana gempa dan tsunami yaitu 2 kelurahan beresiko sangat tinggi (Lere, Talise), 2 kelurahan beresiko tinggi (Si-lae, Tondo), 2 kelurahan berisiko se-dang (Mpanau, Pantoloan), 3 kelurahan beresiko rendah (Besusu Barat, Layana Indah, Tipo), dan 6 kelurahan beresiko sangat rendah (Pantoloan Boya, Bu-

17Policy Brief Strategi Mitigasi Risiko Bencana Mendukung Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Sempadan Pantai Kota Palu

luri, Mamboro Induk, Mamboro Barat, Kayumalue Pajeko, Watusampu).

Pada analisa dapat disimpulkan minim-nya penge tahuan masyarakat tentang zona ra wan bencana, kejadian ben-cana dan peruntuk an sempadan pan-tai. Re ko mendasi teknis yang diberikan adalah rekomendasi strategi mitigasi risiko meliputi struktural, non struktu-r al dan kebijakan yang dibedakan ber-da sarkan tingkat resiko di tiap lokasi. Terdapat beberapa pilihan teknologi terkait bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, serta perumahan dan permukiman yang dapat diterapkan oleh Pemda pada saat pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi untuk pe-nanggulangan risiko bencana.


peluang penerapan teknologi, yang salah satu channelnya adalah me-manfaatkan teknologi digital. Konsep bisnis model komersialisasi teknologi RISHA dan RUSPIN sesungguhnya ter-letak pada marketing produk teknolo-gi tersebut. Prinsip marketing adalah membuat konsep kemudian diterapkan dan menghasilkan keuntungan atau manfaat secara luas bagi penyedia maupun pengguna. Pada praktiknya, strategi untuk menerapkan komersiali-sasi teknologi RISHA dan RUSPIN ada-lah melalui kolaborasi dengan market-place Tukang.com dan Fintech Ethis.

Teknologi hasil Litbang PUPR perlu di manfaatkan secara masif. Isu yang beredar adalah teknologi hasil Litbang kurang kompetitif dibandingkan tek-nologi lain. Untuk itu, perlu menjajaki

15 Pemasaran Teknologi Hasil Litbang PUPR melalui Marketplace dan Fintech

Pengolahan debris dimulai pada ba-gian bangunan yang rusak sampai pemanfaatannya disusun dalam 4 ske-nario tata kelola. Penggunaan debris dapat berupa bahan material jalan lingkungan, jalan lalu lintas rendah, fasilitas umum atau pemerintah. Selisih biaya yang muncul antara penggunaan material olahan debris dengan materi-al biasa, dapat digunakan sebagai sub-sidi pembangunan rumah masyarakat. Insentif dapat berupa priotisasi pem-bangunan bagi masyarakat yang mau memanfaatkan debris sebagai bahan material bangunan.

Terdapat 4 skenario pengelolaan de-bris, yaitu debris diolah menjadi bata-ko, diolah menjadi paving blok, di gu-nakan sebagai ba han urugan tanggul laut (sea dike) atau debris tidak diolah.

18 Policy Brief Pengembangan Konsep Tata Kelola dan Rencana Bisnis Pengelolaan Material Debris


16 Pendampingan Teknis Penerapan Teknologi Aspal Plastik

Penerapan Teknologi Aspal Plastik di Tegal diresmikan oleh Walikota Tegal bekerjasama antara Pemkot, PT. Chan-dra Asri Petrochemical Tbk. dan Asosi-asi Industri Olefin, Aromatik dan Plas-tik Indonesia (INAPLAS). Aspal plas tik dihampar di komplek Balai Kota Te gal seluas 1.800 m2 dengan menye rap lim-bah kresek sebanyak 267.000 lembar atau sekitar 500 kg sampah plastik.

Di Semarang, penerapan dilakukan atas kerjasama Pemkot Semarang de-ngan Universitas Dian Nuswantoro. As-pal plastik digelar di sekitar kompleks Universitas Dian Nuswantoro sepan-jang ± 225m dengan lebar jalan 5m berupa overlay AC-WC setebal 4cm.

Penerapan Teknologi Aspal Plastik di Cilegon adalah PT. Chandra Asri Petro-chemical Tbk. bersama dengan Pemkot meresmikan jalan aspal plastik sepan-jang 19 km. Aspal plastik diterapkan untuk overlay jalan-jalan kota Cilegon yang tersebar di 34 titik dengan sera-pan limbah plastik mencapai 16,5 ton.

Evaluasi Pelaksanaan Advis Teknis


3.2.3

Kegiatan advis teknis merupakan per-mintaan dari Unor, pada umumnya re-komendasi teknik hasil dari pelaksa-naan advis teknis telah disampaikan ke pada Unor yang bersangkutan an-ta ra lain; Policy Brief Manajemen Pe-nanggulangan Bencana PUPR sudah diterima Pusdatin sebagai bahan un-tuk mereview kembali Keputusan Men-teri PUPR Nomor 994 tahun 2016 ten-tang Satgas Penanggulangan Bencana PUPR dan Policy Brief Penanggula-ngan Bencana di Sulawesi Tengah ta-hun 2019 sudah disampaikan kepada Ketua Satgas Bencana Palu Bapak DR. Ir. Arie Setiadi M.

Terkadang penyampaian hasil reko-men dasi kegiatan advis teknis mempu-nyai batas waktu, oleh karena itu jika pe nyampaiannya melampaui batas wak tu, rekomendasi teknik tersebut a kan tidak dapat dirasakan manfaat-nya.

Sama halnya dengan hasil rekomenda-si kebijakan, rekomendasi teknik yang telah dihasilkan dari pelaksanaan ad-vis teknis selama ini masih terlalu luas, dan normatif sehingga perlu upaya un-tuk menerjemahkan ke hal yang lebih operasional agar dapat diimplementa-sikan.

Pendampingan teknis merupakan ba-gian dari kegiatan advis teknis yang dilakukan oleh Puslitbang KPT sejak tahun 2017. Permasalahan yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan teknis sebagai bagian dari advis teknis tersebut diantaranya; terkait pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan dan ketergantungan kepada Puslitbang Teknis dalam pelaksanaan penerapan teknologi yang masih be-lum dikuasai dengan baik oleh Balai Litbang Penerapan Teknologi.

1

2

3

4

Dampak Gempa Bumi Pidie Jaya Nangroe Aceh Darussalam

Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Situ Berkelanjutan

Advis Teknis Tanjung Jabung Barat

Sinergi Pembangunan Jalan Trans Papua dan Kelestarian Taman Nasional Lorentz

1

2

3

4

5

6

7

Kajian Kebijakan Penentuan Kriteria Gedung dan Bangunan untuk Pembiayaan Asuransi

Risiko Bencana (PARB)

Mitigasi Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan yang Melewati Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)

Kajian Kebijakan Aspek Sosial dan Lingkungan pada Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Tahap A

Pemasaran Teknologi Hasil Litbang PUPR melalui Marketplace dan Fintech

Policy Brief Strategi Mitigasi Risiko Bencana Mendukung Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Sempadan Pantai Kota

Palu

Policy Brief Pengembangan Konsep Tata Kelola dan Rencana Bisnis Pengelolaan Material Debris

Pendampingan Teknis Penerapan Teknologi Aspal Plastik

1

2

3

4

5

6

7

Manajemen Penanggulangan Bencana

Partisipasi Masyarakat Mendukung Pembangunan Jembatan Gantung

Kajian Ekologi Danau di Indonesia

Meikarta: Problematika, Potensi Dampak, dan Ulasan Kebijakan

Joint Research Pengembangan Teknologi 3D Printing

Inovasi Kebijakan KPBU dalam Pemenuhan Layanan Sosial (Edukasi dan Pendidikan)

Penerapan Teknologi Recycling Concrete dengan Uni Eropa

1

2

3

Rekomendasi Kebijakan Penanganan Permasalahan Publik (Advis Teknis) 2015

Social Mapping Kampung Laut; Langkah Awal Keberlanjutan Teknologi dalam Menjawab Tantangan di Kampung Laut

Quo Vadis Masalah Sosial Pembangunan Bendungan

Menuju 100% Akses Air Minum Melalui Upaya Peningkatan Efisiensi PDAM

Advis Teknik Kajian Dampak rencana Pembangunan Tanggul Laut dan Rencana Penataan

Permukiman Kumuh Bantaran Kanal Banjir Timur (KBT) dalam Rangka Penanganan Banjir Kota Semarang

Advis Teknik Pengelolaan Situ Parigi Partisipatif dan Berkelanjutan

Advis Teknik Pemetaan permasalahan Sosekling Warga Terkena Dampak Pasca Penggenangan Waduk Jatigede

1

2

3

Rekomendasi Kebijakan Penanganan Permasalahan Publik (Advis Teknis) 2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

4Bab 4 Kinerja Litbang Penerapan

Teknologi

854.1 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi4.1

Pencapaian 2017–2019 4.1.1

1 Kajian Kelayakan Penerapan Teknologi Long Storage Mendukung Pengembangan Irigasi Rawa

laan teknologi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan Long Storage, Dinas Ta-naman Pangan dan Pertanian Kabu-paten Asmat perlu mendukung melalui program pembinaan dan pelatihan pengelolaan irigasi serta peningkatan alokasi sarana dan prasarana produk-si pertanian, memanfaatkan dana desa untuk mendorong pengelolaan dan pemanfaatan secara mandiri oleh ma-syarakat.

Replikasi teknologi Long Storage ke-pada aplikator perlu dilakukan dengan penyelenggaraan forum bisnis yang berisi pengenalan teknologi dan alih teknologi, dengan target tercapainya tahap 3 taksonomi Bloom (penera-pan).

Peningkatan kedaulatan pangan meru-pakan salah satu agenda prioritas na-sional (Program Nawacita). Dari re-komendasi ekspedisi Papua Selatan PUPR pada bulan Juni 2016 dihasilkan-lah penelitian teknologi Long Storage yang dibutuhkan di Kabupaten As-mat, khususnya di Kampung Sagare. Rekomendasi yang diberikan adalah penyelenggaraan sekolah lapangan (field school) dalam rangka pengelo-Replikasi Perdana Teknologi Toilet Wisata, Morotai, 2018

86 Bab 4 Kinerja Litbang Penerapan Teknologi 874.1

3 Kajian Kelayakan Penerapan teknologi Tambalan Cepat Mantap Curah (TCM Curah)

aditif TCM layak dipasarkan berdasar-kan kajian finansial, alur rantai pasok sederhana dan bagi peran stakehold-er akan mengalami perluasan pada ada nya aplikator bahan aditif pada dae rah tertentu dan adanya penyedia jasa shipping/ekspedisi, peng aksesan melalui e-catalogue, intensifikasi so-sialisasi bahan, alat, metode pelaksa-naan, sosialisasi secara berkala, baik pada pelaksana pusat maupun daerah, penyusunan produk kebijakan (Su-rat Edaran, Peraturan Menteri) untuk mendukung percepatan penggunaan Teknologi TCM Curah yang lebih luas.

Untuk memenuhi kebutuhan penanga-nan terhadap kerusakan jalan berupa lubang, Puslitbang Jalan dan Jem ba tan mengembangkan Tek nologi Tambalan Cepat Mantap Curah. Dari hasil kajian, rekomendasi yang diberikan ada lah

Salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan kedaulatan pa-ngan adalah pembangunan 1 juta ha jaringan irigasi baru. Teknologi Jari-ngan Irigasi Air Tanah (JIAT) meru-

pakan sa lah satu solusi bagi irigasi di lahan kering di Kabupaten Dompu, NTB. Pe ne rapan teknologi irigasi tetes dirasa tidak layak di terapkan sehingga diperlukan beberapa perlakuan khusus seper ti subsidi, skenario harga lebih tinggi di tingkat petani, harga teknolo-gi yang lebih murah, dukungan inklusif lembaga keuangan, operasionali tek-no logi melibatkan masyarakat secara penuh sebagai penerima manfaat tek-nologi, penyusunan Rencana Bisnis dilakukan setelah dokumen kesiapan dan kelayakan finansial telah terpenuhi.

2 Kajian Kelayakan Penerapan Teknologi Irigasi Tetes pada Lahan Kering

Saat ini telah dikembangkan alternatif teknologi dengan menggunakan kon-struksi kombinasi baja lengkung berge-lombang dan timbunan ringan mortar busa, yang dikenal dengan Corrugated Mortar Busa Pusjatan (CMP). Namun penyediaan komponen CSS masih me-ngandalkan impor dan menyebabkan

terhambatnya proyek pem bangunan. Sehingga, direkomendasikan untuk men dorong le ga lisasi dokumen tek nis komponen baja bergelombang dan pe-nyusunan produk kebijakan CMP (Surat Edaran, Peraturan Men teri, dsb), me -ne rapkan skema kerjasama bagi stake-holder un tuk mempermudah dan per-cepatan pro ses pe ngadaan, melakukan pe nelitian untuk memenuhi kebutuhan ben tang maksimal baja bergelombang dan area bebas pada jembatan layang atas yang berpotongan pada persim-pangan kereta api, perluasan target pasar untuk mempertahankan sustain-able teknologi dengan brand extention atau penggunaan brand untuk kate-gori produk lain.

5 Kesiapan Penerapan Teknologi Jembatan Apung

Pembangunan jembatan berfung-si un tuk membuka akses dan atau memper pendek jarak tempuh ketika

menghu bungkan dua wilayah yang terpisah o leh perairan. Dari hasil kaji-an yang dilakukan, direkomendasikan un tuk meng kaji ulang teknologi kare-na belum sepenuhnya siap, tek nologi jembatan apung perlu di kembangkan, dokumen teknis perlu segera disusun dan disepakati bersama (konsensus). Khusus untuk jembatan apung di Kam-pung Laut Cilacap, diperlukan fasilita-tor yang setiap hari berada di lokasi dan didukung anggaran yang pasti un-tuk OP jemba tan apung.

4 Kesiapan Penerapan Teknologi Corrugated Mortar Busa Pusjatan (CMP)

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi

88

Teknologi bambu laminasi dikembang-kan sebagai bahan alternatif struktur bangunan pengganti kayu sehingga perlu dikaji terkait Kesiapterapannya. Puskim sebagai pemilik teknologi ha-rus melengkapi dokumen-dokumen teknis terutama yang masih memiliki nilai rendah seperti Metode Opera-sional dan Pemeliharaan, Analisis Har-

ga Satuan Pekerjaan, dan Bukti Teknis Nilai Competitiveness. Perlu menyele-saikan masalah tingginya harga dengan penekanan biaya produksi, mengem-bangkan mesin produksi, bahan per-ekat murah dan memperbanyak bu-didaya bambu. Selain itu, diversifikasi produk bambu laminasi untuk barang interior, furniture, dan kerajinan lain-nya. Pemilihan lokasi produksi bambu laminasi diupayakan pada daerah den-gan kriteria lokasi yang memiliki keter-sediaan bambu yang tinggi dan SDM yang murah. ditunjang dengan sara-na prasarana yang memadai seperti asupan listrik, kemudahan transportasi untuk ekspedisi pengiriman, dan loka-si dengan kebijakan pemerintah yang mendukung industri bambu.

6 Penyiapan Penerapan Teknologi Struktur Bangunan Rumah

Bab 4 Kinerja Litbang Penerapan Teknologi

bung perlu dikaji kesiapterapannya se-belum dimanfaatkan. Dari hasil kajian, rekomendasi yang diberikan adalah per lunya percepatan legalisasi Doku-men Teknis 1-6, memperhatikan keter-sediaan bahan baku blanket em bung dilihat dari sumberdaya lokal yang ada, perlu meningkatkan pe ngawasan, mengecek kuantitas dan kualitas ba-han baku/barang jadi pa da saat peme-sanan, penerimaan ba rang, dan proses konstruksi untuk meng hindari kekura-ngan bahan baku dan ketidaksesuaian mutu, perlu melakukan pemantauan real time pada saat konstruksi.

Embung merupakan salah satu reser-voir, berfungsi sebagai bangunan pe-nyimpan air hujan yang dimanfaatkan selama musim kering untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Teknologi Em-

7 Kesiapterapan Teknologi Embung Sederhana

Teknologi Saluran Irigasi Modular me-rupakan salah satu teknologi salu-ran iri gasi yang dapat meminimalisir kebo coran, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mendistribusikan air. Se-bagai pelengkap sistem irigasi, Balai Lit bang Irigasi mengembangkan Tek-

nologi Pintu Air Fiber sebagai alterna-tif pintu air konvensional. Dari hasil ka-jian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah perlu percepatan le galisasi Dokumen Teknis 1-6 untuk digunakan user, mempertimbangkan fluk tua si mata uang (kurs) dan tingkat inflasi dalam merencanakan penerapan teknologi, meningkatkan pengawasan, seperti mengecek kuantitas dan kuali-tas bahan baku/barang jadi pada saat pemesanan, penerimaan barang, dan proses konstruksi untuk menghindari kekurangan bahan baku dan ketidak-sesuaian mutu yang dipersyaratkan, melakukan pemantauan real time pada saat proses konstruksi.

8 Kesiapterapan Teknologi Pintu Air Fiber

nal tinggi, namun memanfaatkan ener-gi tinggi jatuh aliran untuk menggerak-kan turbin dan pompa. Dari hasil kajian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah perlu percepatan le-galisasi Dokumen Teknis 1-6 untuk di-gunakan oleh user, memperhatikan waktu pemesanan turbin untuk PATH karena vendor PATH masih terbatas, meningkatkan pengawasan, seperti mengecek kuantitas dan kua litas ba-han baku/barang jadi saat pemesanan, penerimaan barang, dan proses kon-struksi untuk menghindari kekurangan bahan baku dan ketidaksesuaian mutu, melakukan pemantauan secara real time pada saat proses konstruksi.

Teknologi Pompa Air Tenaga Hidro (PATH) merupakan salah satu inovasi Ba lai Litbang Sungai yang mendukung sistem penyediaan air yang berke-lanjutan. Dengan teknologi ini, tidak diperlukan ener gi listrik atau bahan bakar minyak de ngan biaya operasio-

9 Kesiapterapan Teknologi Pompa Air Tenaga Hidro

894.1 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi


bih efektif dan efisien dalam mendistri-busikan air.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah percepatan kelengkapan dan legalisa-si Dokumen Teknis 1-6 yang sah untuk digunakan oleh user, mem perha tikan metode yang cocok di gunakan untuk pelaksanaan konstruksi saluran irigasi modular dengan cara precast (precast plant) atau insitu (precast on work-shop), meningkatkan pengawasan ku a n titas dan kualitas bahan baku/ba rang jadi pada saat pemesanan, pe nerima an barang, dan proses kon-s truksi dan melakukan pemantauan real time pada saat pro ses konstruksi.

Program pemba ngunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektar dan program rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3 juta hektar memerlukan pembangunan salu ran irigasi yang cepat, kuat, dan mudah diterapkan. Teknologi Sa luran Irigasi Modular merupakan salah satu teknologi saluran irigasi yang dapat meminimalisir ke bocoran, se hingga le-

10 Kesiapterapan Teknologi Saluran Irigasi Modular

11 Kesiapterapan Teknologi Preservasi Jalan: Material Lokal

ma adalah peman fa at an material lokal untuk penerapan di bidang jalan dan jembatan. Dari hasil kajian, direkomen-dasikan un tuk fokus pada pasar ek-sisting yang ada, terus meningkatkan promosi agar pangsa pasar dapat me-luas sampai pada pasar potensial, per-luasan pasar untuk kawasan di sekitar lokasi material menjadi alternatif pe-manfaatan material lokal, perlu adanya ka jian keberlanjutan quarry sehingga terdapat pembatasan pada jumlah dan frekuensi tertentu agar kualitas ling-kungan tetap terjaga, perlunya penga-wasan dari pemerintah setempat.

Untuk menjawab isu peningkatan efisiensi pengadaan dalam bidang prasarana jalan, maka Puslitbang Jalan dan Jembatan mengembangkan tek-nologi material lokal di mana fokus uta-

12 Kesiapterapan Teknologi Preservasi Jalan: Aspal Karet

Akibat menurunnya kondisi ekonomi du nia, permintaan ekspor karet alam dalam negeri menurun cukup signi-fikan sehingga harga karet alam ja tuh dan membuat para petani karet meru-gi. Mengatasi hal ini, pemerintah men-dorong pemanfaatan karet alam ser ta mengembangkan pengolahan karet

alam yang dapat mendukung pemba-ngunan infrastruktur nasional. Dalam menjawab isu ini, Puslitbang Jalan dan Jembatan mengembangkan teknologi Aspal Karet Lateks.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah fokus pada kemudahan dalam men da-patkan produk, pengadaan kebijakan penggunaan teknologi buatan dalam ne geri, memberikan pelatihan serta wa wasan kepada petani karet, perlu adanya bitumen pencampur karet la-teks di lokasi lain untuk mempermu-dah distribusi, perlu adanya pedoman teknis pelaksanaan, perlu dilakukan quality control oleh Puslit karet.

13 Kesiapterapan Teknologi Preservasi Jalan: Timbunan Ringan

nologi untuk konstruksi timbunan de-ngan mencampurkan aditif foam agent ke dalam mortar, sehingga berat je-nisnya lebih kecil dibanding dengan timbunan tanah. Direkomendasikan un tuk fokus pada keunggulan tek no-lo gi, mendorong adanya kebijakan pe nggu naan teknologi buatan dalam ne geri agar dapat mendominasi target pa sar tertentu, memastikan distribu-si barang dan alat dapat terdistribusi secara merata, mengadakan sosialisasi menyeluruh, metode kerja ideal serta penerapan yang sudah dilakukan.

Dalam menjawab masalah penurunan la han, Puslitbang Jalan dan Jem batan mengembangkan tek nologi tim bunan ringan yang me rupakan al ternatif tek-


14 Kesiapterapan Teknologi Perumahan dan Permukiman (Model Kemitraan dalam Penataan Kawasan Kumuh)

ratif yang memerlukan kemitraan Pe-merintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat setempat agar program yang dijalankan dari ma sing-masing pihak lebih terpadu sehingga kegiatan dapat berjalan lancar, kom-prehensif, dan tidak tumpang tindih.

Diperlukan adanya komitmen dan per-hatian dari Pe merintah Dae rah terkait pendanaan dalam melaksanakan pe-nataan kawasan permukiman kumuh, waktu pelaksanaan, keberlanjutan ke-giatan, karakteristik lokasi dan karak-teristik mas yarakat.

Tiga provinsi yang memiliki kawasan kumuh terluas adalah Jawa Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Jawa Barat. Pengentasan kawasan kumuh menjadi tantangan berbagai pihak, sehingga diperlukan upaya kolabo-

15 Kesiapterapan Teknologi IPAL Biotour

rameter baku mutu air limbah terbaru. Beberapa hal yang direkomendasikan untuk meningkatkan kesiapterapan tek nologi IPAL Biotur adalah penentu-an lokasi unit IPAL yang bebas dari ke-rentanan bencana banjir dan longsor, perlunya pemasangan pagar penga-man pada kolam sanita yang juga dapat berfungsi sebagai elemen este-tis, meningkatkan jumlah atau kuanti-tas vendor yang tersertifikasi, mening-katkan kapasitas kelembagaan KSM dan KPP melalui pengawasan, pelati-han, dan pendampingan keberlanjutan operasi pemeliharaan IPAL Biotour.

Untuk menjawab tantangan pemenu-han baku mutu air limbah domestik, Puslitbang Perumahan dan Permu-kiman menghasilkan teknologi biotour yang telah diuji coba pada skala 1 : 1 de-ngan hasil telah memenuhi seluruh pa-


16 Kesiapterapan Teknologi Perumahan dan Permukiman (Sub Kegiatan Rusun Pracetak Modular)

no logi, sehingga dapat direplikasi dan diindustrilisasi untuk pemenuhan kebu-tuhan perumahan bagi masyarakat. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya dukungan kebijakan berupa spesifikasi khusus dan perintah untuk menerapkan teknologi di sebagian ru-mah susun yang dibangun oleh peme-rintah, tim Puslitbang Perumahan dan Permukiman perlu menyempurnakan metode perencanaan. Teknologi rusun pracetak modular direkomendasikan untuk diterapkan pada Rusun maksi-mal 5 lantai, untuk keperluan pondok pesantren, asrama, kawasan industri dan pertambangan, dilakukan pada kota-kota besar di Indonesia, dan un-tuk segmentasi pengguna MBR.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pe nerapan teknologi hasil litbang PUPR, Ba lai Litbang Penerapan Tek-no logi Per mukiman melaksanakan ke giatan “Penyiapan Kesiapteraan Tek no logi Rusun Pracetak Modular”. Kegiatan ini di harapkan dapat mem-bantu menge tahui kesiapterapan tek-

17 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Sumber Daya Air: ABSAH Modular

tepat dari berbagai aspek. Teknologi yang dapat digunakan untuk mening-katkan layanan sarana dan prasara-na penyediaan air baku salah satu-nya adalah Teknologi ABSAH Modular yang dihasilkan oleh Puslitbang SDA. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah dibutuhkan koordinasi yang baik de-ngan Pemda terkait kebutuhan lahan yang luas untuk lokasi penerapan. Adanya permasalahan kurangnya air

bersih terutama di musim kemarau yang memerlukan penanganan yang



18 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Sumber Daya Air: Drainase Bawah Permukaan

Salah satu alternatif solusi dari perma-salahan ter sebut adalah dengan me-ningkatkan upaya mitigasi bencana melalui pe nerapan teknologi yang dihasilkan oleh Puslitbang SDA yaitu Tek nologi Drainase Bawah Permukaan.Rekomendasi yang diberikan untuk mendukung kesiapterapan teknologi ini adalah adalah perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan karakteristik lokasi perencanaan, se-perti tinggi muka air dan tipe long-soran, berkoordinasi dengan Pemda terkait pengadaan lahan lokasi pene-rapan teknologi.

Berdasarkan data dari Badan Nasio nal Penanggulangan Bencana diketahui bah wa sejak tahun 2010 hingga saat ini, terjadi bencana tanah longsor se-banyak 3.736 kali dan menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah.

19 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Sumber Daya Air: IPAL Ternak

yang dapat mendukung upaya miti-gasi bencana hidrologis tersebut yaitu teknologi Bioremediasi untuk Pengen-dalian Limbah Cair Peternakan (IPAL Ternak). Teknologi ini berfungsi untuk mengurangi beban pencemaran yang masuk ke sungai dari limbah cair pe-ternakan. Pada pene rapannya teknolo-gi IPAL Ternak perlu mempertimbang-kan keberlanjutan teknologi terkait pe nyediaan bakteri untuk menjaga ke-optimalan fungsi tek nologi.

Salah satu sumber pencemaran air su-ngai berasal dari limbah sektor peter-nakan. Salah satu alternatif teknologi

20 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Sumber Daya Air: Sabodam Modular

yang dialami masyarakat. Salah satu alternatif solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan upaya mitigasi bencana melalui pene-ra pan teknologi yang telah dihasilkan oleh Puslitbang SDA antara lain tek-nologi Sabodam Modular. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, rekomen-dasi yang diberikan perlu adanya pe-rawatan terhadap bekisting modul beton pracetak agar ukuran tetap pre-sisi dan perlu adanya persiapan stock yard yang baik untuk menjaga kesta-bilan modul agar join antar modul mu-dah dilakukan.

Diketahui bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini, jumlah kejadian ben-cana gunung meletus adalah 59 kali dan bencana banjir sebanyak 5.564 kali. Kejadian bencana alam tersebut telah menimbulkan berbagai kerugian

21 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Sumber Daya Air: Wetland Apung Bersumbu

tri. Hal ini menyebabkan rendahnya kua litas air pada infrastruktur penam-pung air, seperti waduk, danau, situ, dan embung. Salah satu alternatif tek-nologi yang telah dihasilkan oleh Pus-litbang SDA yang dapat mendukung upaya mitigasi bencana hidrologis tersebut yaitu Teknologi Wetland Apung Bersumbu yang berfungsi un-tuk meningkatkan kualitas air dengan me nurun kan kadar polutan. Rekomen-dasi yang diberikan adalah perlunya penentuan standarisasi biaya yang di dukung oleh survei dan identifikasi harga satuan di daerah.

Kondisi sungai di Indonesia sebagian besar terkategori cemar berat yang di-sebabkan oleh limbah yang dihasilkan oleh sektor rumah tangga, perikanan, pertanian, peternakan, maupun indus-



22 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan: Pelat Ortotropik Baja Segmental

ba gian pelat lantai jembatan yang mu dah mengalami kerusakan akibat pe ningkatan beban. Proses perbaikan jembatan yang lama dan menimbul-kan kemacetan mendasari Puslitbang Jatan untuk mengembangkan Tek no-logi Pelat Ortotropik Jembatan Rang-ka Baja Segmental. Rekomendasi yang diberikan adalah memperkuat perekat pelat baja dengan aspal dan ta han la-ma, pembinaan SDM untuk pemasa-ngan pelat ortotropik serta pembinaan pada calon produsen untuk mempro-duksi sesuai spesifikasi.

Permasa lahan jembatan yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya untuk pemeliharaan dan perba-ikan kerusakan jembatan, khusus nya

23Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan: Teknologi Hydroseeding untuk Penanganan Erosi Lereng Jalan

sak struktur ja lan. Maka, Puslitbang Ja lan dan Jem batan mengembangkan tek nologi Hydroseeding untuk Pena-nga nan Erosi Lereng. Dari segi bia ya, hydroseeding efektif digunakan lu asan pekerjaan diatas 4.200m2, di bawah itu lebih efektif menggunakan tek nologi teplok (ma nual). Direkomendasikan untuk me la kukan pelatihan masyarakat untuk mem produksi bibit, pupuk, mul-sa serutan kayu, dan cocomesh sesuai spesifikasi.

Keberadaan bahu jalan yang berhimpit lereng berpotensi terjadi erosi longso-ran material dinding yang dapat meru-

24Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan: Teknologi Material Warm Mix untuk Perkerasan Jalan

terpencil yang minim fasilitas. Maka, Puslitbang Jalan dan Jembatan me-ngembangkan teknologi aspal yang dapat dihampar dengan suhu hangat/Warm Mix Asphalt (WMA). Rekomen-dasi untuk mendukung kesiapterapan teknologi ini adalah meningkatkan legalisasi spesifikasi dan metode pe-rencanaan menjadi SNI, perlu adanya kebijakan penggunaan WMA Zeolit, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada potensi jenis zeolit selain zeolit mordenit.

Permasalahan keterbatasan akses ja-lan beraspal dalam kondisi baik masih banyak terjadi khususnya di wilayah

25Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan: Material Recycling (Reclaimed Asphalt Pavement)

ment (RAP) menjadi solusi tepat kare-na prinsip dari teknologi ini adalah mendaur ulang aspal yang telah rusak untuk dijadikan sebagai material jalan baru dengan penambahan zat aditif.

Rekomendasi yang bisa diberikan ada-lah meningkatkan legalisasi spesifikasi dan metode perencanaan menjadi SNI, perlu pengadaan alat stone crusher atau cold milling untuk mendapatkan bahan baku di setiap wilayah, perlu-nya investasi modifikasi AMP menjadi double burner oleh perusahaan AMP, perlu adanya kebijakan pemanfaatan teknologi RAP.

Dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur diperlu-kan teknologi pengembangan untuk jalan yang berlandaskan teknologi ra-mah lingkungan dan hemat material. Teknologi Reclaimed Asphalt Pave-


98 Bab 4 Kinerja Litbang Penerapan Teknologi

26 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan: Teknologi Prefabricated Vertical Drain (PVD)

penurunan yang tinggi. Sehingga jika dijadikan sebagai pondasi bangunan atau jalan, maka perlu stabilisasi atau perbaikan tanah lunak terlebih dahu-lu sehingga layak dan memenuhi per-syaratan sebagai lapis pondasi atau lapisan tanah dasar untuk pembuatan jalan raya. Sebagai upaya penanga-nan masalah tersebut, saat ini tengah dikembangkan teknologi Prefabricated Vertical Drain (PVD) Berbahan Alami yang mampu mengkonsolidasi tanah dengan ramah lingkungan.

Di Indonesia banyak dijumpai daerah dengan tanah lunak, yang mempu-nyai daya dukung yang rendah dan

27 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Permukiman: Teknologi Pengolahan Air Gambut

seperti wilayah gambut. Rekomendasi yang bisa diberikan untuk kesiaptera-pan Tek nologi IPA Gambut adalah menyelesaikan perbaikan kerusa kan kom ponen IPA Gambut, melakukan uji kinerja komponen terbukti dan ha-sil uji baku mutu telah sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, melengkapi spesifikasi teknis unit filtrasi serat benang, filtrasi multi media, dan komponen bioball yang digunakan, melakukan legalisasi spe-sifikasi teknis teknologi IPA Gambut SMKT 1 yang telah terbukti kinerjanya.

Teknologi IPA Gambut dihasilkan un-tuk menjawab tantangan pemenu-han akses kebutuhan air bersih dan air minum di daerah rawan air bersih

994.1

28Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Permukiman: Teknologi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)

ka jian sosial budaya, dan kelayakan lingkungan.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, rekomendasi yang diberikan ada-lah menuntaskan uji kinerja teknologi SPALD agar memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 dan lumpur tinja, melakukan legalisasi spesifikasi tek nis teknologi SPALD yang telah ter-bukti kinerjanya, menyusun spesifikasi dan perencanaan unit Sludge Drying Bed (SDB), menyusun dokumen AHSP yang berlaku secara umum, mening-katkan bukti teknis competitiveness dari segi efisiensi proses pengolahan.

Untuk mendukung kesiapterapan tek-nologi SPAL Domestik, perlu disiapkan kelengkapan seluruh dokumen khu-susnya dokumen teknis dan rencana bis nis SPAL Domestik yang meliputi kelayakan ekonomi, benefi ciaries, ran-tai pasok, kajian risiko, kelembagaan,

29 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Permukiman: Teknologi RUSPIN

cepatan pemasangan. Untuk menca-pai target pengurangan angka backlog perumahan, maka diperlukan doku-men rencana bisnis sebagai bahan per-timbangan stakeholder.

Dari hasil ka jian, rekomendasi yang diberikan adalah penggunaan strate-gi pasar below the market, perlunya sosia lisasi dan promosi kepada ma-syarakat dengan menekankan keung-gulan tek nis RUSPIN, mendorong pihak perbankan via Otoritas Jasa Keuangan maupun Ditjen Penyediaan Perumahan untuk memperluas target pasar RUS-PIN melalui penyediaan skema Kredit Perumahan Rakyat.

Teknologi Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) merupakan pengem-bangan dari teknologi RISHA dengan beberapa perbaikan. Bila dibanding-kan dengan rumeh konvensional, RUS-PIN memiliki keunggulan dalam hal ketahanan gempa, kemudahan dan ke-


Evaluasi Pelaksanaan Kesiapterapan


30 Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Permukiman: Teknologi Bahan Bangunan Dari Material Vulkanik

no logi bahan bangunan dari mate rial vul kanik yang memanfaatkan mate rial vulkanik Gunung Sinabung.

Dari hasil kajian, rekomendasi yang di berikan adalah melengkapi metode pe rencanaan, metode pelaksanaan dan AHSP pada dokumen teknis, Pemerintah Kabupaten lain dapat mereplikasi dengan menonjolkan ke-layakan ekonomi dan finansial yang ada di Gurusinga, selain itu, Pemerin-tah Kabupaten dapat meniru dengan memberikan subsidi investasi berupa penyediaan lahan untuk lokasi work-shop paving block dan conbloc.

Erupsi Gunung Sinabung menghasilkan banyak material abu dan endapan la-har dingin yang dapat menjadi alterna-tif potensial material bahan bangunan. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan, dikembangkan tek-

Dari kegiatan “Penyiapan Kesiaptera-pan Teknologi” yang dilakukan tahun 2017 s/d 2019, baru 30 teknologi yang telah dikaji kesiapterapannya berda-sarkan aspek teknis maupun aspek business plan tek nologi. Artinya, perlu dilakukan kajian kesiapterapan untuk seluruh teknologi agar produk hasil litbang menjadi semakin matang dan siap untuk diterapkan skala nasional. Untuk mencapai penerapan teknologi skala nasio nal diperlukan strategi scal-ing up yang didukung oleh antar stake-holders, baik dari pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat.

Dokumen Kesiapterapan Teknologi telah dimanfaatkan sebagai referensi kebijakan, perencanaan, dan pelaksa-naan penerapan dan replikasi teknolo-gi, baik oleh internal Puslitbang KPT melalui Replikasi Perdana, maupun pihak pengguna lainnya seperti Direk-torat Jenderal dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2017, kajian Rencana Bisnis teknologi dilakukan bersamaan de-ngan pelaksanaan replikasi perdana, re komendasi yang dihasilkan menjadi sia-sia tatkala suatu teknologi belum siap untuk direplikasi perdana padahal di waktu yang bersamaan teknologi tersebut sedang atau telah selesai di-replikasi. Sehingga kedepannya, kajian kesiapterapan sebaiknya dilaksanakan setelah Puslitbang Teknis selesai me-laksanakan Pilot project. Kajian terlalu meluas sehingga bias dan hasil kaji-annya pun menjadi kurang fokus dan mendalam. Tetapi di tahun kedua dan ketiga, kajian yang dilakukan menja-di lebih fokus, mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai de-ngan kondisi tek nologi sesungguhnya

di lapangan. Bahkan perlu rekomenda-si strategi industrialisasi bagi teknologi yang telah siap terap untuk memperlu-as kebermanfaatan teknologi.

Dari seluruh teknologi yang telah di-kaji kesiapterapannya, masih ada yang belum lengkap dokumen teknis nya atau masih dalam proses penyusunan di Puslitbang Teknisnya. Idealnya, tek-nologi dikaji kesiapterapan nya apabila dokumen teknisnya sudah lengkap dan dilegalisasi. Pada ana lisa rantai pasok sebagian besar hasil kajian mendapat nilai kompleksitas tinggi. Hal ini di-pengaruhi oleh ketidakpastian jenis, waktu, lokasi proyek, ketidakstabilan keterse diaan modal kerja, supplier ma-terial merupakan rekanan pihak lain, sering bergantinya anggota dalam rantai pasok dan juga banyak pihak yang terlibat sehingga meningkatkan potensi konflik.

Hasil analisa dengan kompleksitas tan-ta ngan disebabkan oleh faktor-faktor seperti benturan kepentingan antar pi hak yang terlibat, ketidakpastian le-ad time (masa jeda) pemesanan hing-ga pengiriman, ketidakstabilan modal kerja dan kualitas SDM dalam penera-pan. Analisis Kelayakan Lingkungan membagi tek nologi menjadi teknologi de ngan predikat layak dengan catatan dan belum layak dengan catatan.

Puslitbang KPT telah membuat pandu-an dokumen output kajian kesiapte ra-pan suatu teknologi, akan tetapi tidak se mua teknologi dapat diseragamkan analisisnya. Perlu dibuat panduan yang lebih detail lagi tentang bagaimana melakukan analisis kesiapterapan tek-nologi.

4.1.2


Replikasi Perdana Teknologi Lining Irigasi Modular, Kab. Pringsewu, 2019

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi2017-2019

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2017

2018

2019

Kajian Kelayakan Penerapan Teknologi Long Storage Mendukung Pengembangan Irigasi Rawa

Kajian Kelayakan Penerapan Teknologi Irigasi Tetes pada Lahan Kering

Kajian Kelayakan Penerapan Teknologi Tambalan Cepat Mantap Curah (TCM Curah)

Kesiapan Penerapan Teknologi Corrugated Mortar Busa Pusjatan (CMP)

Kesiapan Penerapan Teknologi Jembatan Apung

Penyiapan Penerapan Teknologi Struktur Bangunan Rumah

Kesiapterapan Teknologi Embung Sederhana

Kesiapterapan Teknologi Pintu Air Fiber

Kesiapterapan Teknologi Pompa Air Tenaga Hidro

Kesiapterapan Teknologi Saluran Irigasi Modular

Kesiapterapan Teknologi Preservasi Jalan: Material Lokal

Kesiapterapan Teknologi Preservasi Jalan: Aspal Karet

Kesiapterapan Teknologi Preservasi Jalan: Timbunan Ringan

Kesiapterapan Teknologi Perumahan dan Permukiman (Model Kemitraan dalam Penataan Kawasan Kumuh)

Kesiapterapan Teknologi IPAL Biotour

Kesiapterapan Teknologi Perumahan dan Permukiman (Sub Kegiatan Rusun Pracetak Modular)

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Sumber Daya Air: ABSAH Modular

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Sumber Daya Air: Drainase Bawah Permukaan

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Sumber Daya Air: IPAL Ternak

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Sumber Daya Air: Sabodam Modular

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Sumber Daya Air: Wetland Apung Bersumbu

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan: Pelat Ortotropik Baja Segmental

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan: Teknologi Hydroseeding untuk Penanganan Erosi Lereng Jalan

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan: Teknologi Material Warm Mix untuk Perkerasan Jalan

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan: Material Recycling (Reclaimed Asphalt Pavement)

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan: Teknologi Prefabricated Vertical Drain (PVD)

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Permukiman: Teknologi Pengolahan Air Gambut

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Permukiman: Teknologi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Permukiman: Teknologi RUSPIN

Penyiapan Kesiapterapan Teknologi Bidang Permukiman: Teknologi Bahan Bangunan dari Material Vulkanik

1054.2 Replikasi Perdana

ter utama di jaringan tersier. Salah satu ca ra untuk menekan biaya pengelolaan jaringan irigasi tersier adalah dengan menggunakan teknologi beton ferose-men. Telah terbangun 1 (satu) unit pe nerapan terbatas teknologi beton ferosemen saluran irigasi tersier (pilot project) di Kelurahan Sidomoyo, Keca-matan Godean, Kabupaten Sleman.

Rekomendasi yang diberikan un-tuk tek nologi ini adalah pengarahan strategi replikasi pada pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan kelom-pok P3A dengan sumber pembiayaan Dana Alokasi Khusus/ P3TGAI/ Dana Desa.

Pembangunan kedaulatan pangan me rupakan salah satu dari sembi-lan agenda prioritas nasional. Dalam Renstra PUPR tahun 2015-2019, salah satu sasaran yang akan dicapai adalah pembangunan 1 juta ha jaringan irigasi baru. Kondisi jaringan irigasi eksisting banyak yang mengalami kerusakan,


Pencapaian 2017–2019 4.2.1

1 Replikasi Perdana Teknologi Beton Foresemen untuk Jaringan Irigasi Tersier di Kabupaten Sleman

Kunjungan Lapangan Penerapan Terbatas Teknologi Aspal Plastik, Tangerang, 2017

4

5

Replikasi Perdana Teknologi Jembatan untuk Desa (JUDESA) Berbasis Komunitas

Replikasi Perdana Teknologi Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor

kannya perlu adanya pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat, Pemerintah Daerah, dan swasta.

Rekomendasi untuk penerapan tek-nologi ini adalah perlu adanya koor-dinasi dengan Ditjen Bina, koordinasi dengan BPSDM terkait pelatihan kepa-da Pemerintah Pusat maupun Peme-rintah Daerah yang akan menerapkan Judesa, melakukan pelatihan tenaga kerja dan pelatihan produsen Jude-sa, membuat sertifikasi produk untuk menjaga kualitas Judesa, melakukan monitoring dan evaluasi teknologi Ju-desa yang dilaksanakan minimal untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

adopsi ASL’s dengan membuat Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor. RHK Sepeda Motor telah diterapkan di beberapa kota besar, namun kurang efektif karena jumlah sepeda motor yang terlalu banyak. Oleh karena itu, penerapan RHK Sepeda Motor perlu dilakukan di Kota Sedang sebagai upa-ya pengenalan ke Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rekomendasi penerapan tekno-logi ini adalah perlunya koordinasi de-ngan Kementerian Perhubungan untuk penyusunan peraturan mengenai RHK Sepeda Motor, perlunya penyempur-naan pedoman dan spesifikasi RHK Sepeda Motor.

Judesa dikembangkan dengan meng-akomodasi bentang 30 hingga 120m dengan beberapa struktur yang dimo-di fikasi. Teknologi ini dikembangkan un tuk memenuhi kebutuhan konektivi-tas dan memberikan kemuda han akses untuk desa terpencil. Untuk mewujud-

Peningkatan jumlah sepeda motor di Indonesia bertambah dengan cepat, hal ini menimbulkan permasalahan di perkotaan terkait ketidaktertiban lalu -lin tas yang berujung kecelakaan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, Puslitang Jalan dan Jembatan meng-

2

3

Replikasi Perdana Teknologi Pemecah Gelombang Ambang Rendah Berbahan Karung Geotekstil Rangka Bambu di Kabupaten Demak

Replikasi Perdana Teknologi Jaringan Irigasi Perpipaan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Magelang

mendasi yang disarankan adalah pendamping an teknis kepada masya-rakat dan apli kator dalam penyediaan bahan-bahan sesuai spesifikasi teknis, pengembang an teknologi berkelanju-tan me lalui dukungan pembiayaan dari peme rintah, mendorong DKP Kabupa-ten De mak serta KKP untuk memfasili-ta si penanaman mangrove setelah se dimentasi terbentuk, melakukan so-sialisasi dan pembinaan untuk mening-katkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyusunan regulasi tata kelola teknologi untuk mendorong alih teknologi kepada stakeholder terkait, pelaksanaan monitoring sedimentasi rutin setiap 6 bulan sekali.

direkomendasikan untuk melakukan strategi replikasi yang diarahkan pada pem berdayaan masyarakat melalui pe-libatan kelompok tani dengan sumber pembiayaan dana desa, perlu nya pen-dampingan mulai dari proses peren-ca naan sampai dengan instalasi pipa, pembuatan bangunan pelengkap, mem perhatikan desain pengambilan intake dan pemasangan jaring penga-man. Teknologi jaringan irigasi per-pipaan yang telah terbangun dapat dimanfaatkan sebagai contoh untuk replikasi teknologi di wilayah lain de-ngan karakteristik daerah aliran lahar.

Akibat semakin tingginya tingkat keru sakan pantai akibat abrasi, maka dilakukan upaya melalui hardstruc-ture dan softstructure. Salah satu up-aya per kuatan dengan soft structure adalah dengan teknologi pe ngaman gelombang ambang rendah. Reko-

Erupsi Gunung Merapi telah meru-sak intake jaringan irigasi pipa desa yang berada di Kali Putih, Magelang sehingga sawah dan kebun di Desa Srumbung tidak terairi. Untuk meng-a tasi permasalahan tersebut maka

106 Bab 4 Kinerja Litbang Penerapan Teknologi 1074.2 Replikasi Perdana

8

9

Replikasi Perdana Teknologi TPS3R

Replikasi Perdana Teknologi IPAL Tahu

Pring, Kabupaten Magelang. Teknolo-gi TPS3R bertujuan untuk mengura ngi tingkat pencemaran dan penurunan kualitas air dan udara. Manfaat yang diperoleh dengan kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas kelompok ma syarakat, pemerintah desa dan pe-merintah kabupaten Magelang dalam penerapan teknologi recycling sampah.

Tahu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat, pe-merintah desa dan pemerintah ka-bupaten Magelang dalam penerapan teknologi recycling sampah dan pe-ngelolaan IPAL limbah tahu. Dari ka-jian yang te lah dilakukan, disarankan untuk menuntaskan SNI tentang bahan IPAL, terutama bio filter untuk industri tahu karena pada penerapan ini masih menggunakan SNI bahan IPA.

Kegiatan Replikasi Perdana Teknologi TPS3R dilaksanakan di kawasan wisa-ta religi Gunung Pring, Desa Gunung

Replikasi Perdana Teknologi IPAL Tahu dilaksanakan di Dusun Ponalan, Desa Taman Agung. Teknologi IPAL

6 Replikasi Perdana Teknologi Asbuton Berbasis Komunitas

desa. Namun perlu adanya penge nalan teknologi Asbuton khususnya untuk jalan volume rendah-sedang kepada masyarakat desa, Pemerintah Da e-rah, serta swasta. Diperlukan koordi-nasi dengan Ditjen Bina Konstruksi terkait dengan pelatihan tenaga kerja kontraktor dan konsultan, koordinasi dengan BPSDM terkait dengan pelati-han kepada pemerintah pusat maupun daerah yang akan menerapkan per-kerasan menggunakan asbuton, perlu sertifikasi produk asbuton untuk men-jaga kualitas perkerasan.

Asbuton telah dikembangkan menja-di beberapa teknologi berdasarkan volume lalu lintas, yang cocok di-aplikasikan pada jalan kabupaten/kota/

7 Replikasi Perdana Teknologi Toilet Wisata di Tele, KSPN Danau Toba

mem buat standar teknis yang dikemas dengan komprehensif dan sistematis, merumuskan no ta ke se pahaman yang mengatur biaya, mu tu dan waktu an-tara Puslitbang Perumahan dan Per-mukiman de ngan ven dor tek nologi, ada nya perhitu ngan bia ya pasti dari vendor, sehingga tidak muncul peru-bahan DED teknologi dan perubahan RAB/BOQ yang mengakibatkan ha r-ga melampaui perkiraan, memastikan perolehan lahan di tahun sebelum-nya, termasuk dengan surat perjanjian, sehing ga mengurangi kemungkinan konflik lahan.

Diharapkan dengan adanya pe nerapan teknologi sanitasi dan air ber sih dapat mendukung Danau Toba sebagai des-tinasi wisata bertaraf regional dan internasio nal. Direkomenda sikan untuk



10 Replikasi Perdana Teknologi Pengaman Pantai Blok Beton 3B di KSPN Morotai

penahan gelombang (revetmen) untuk lahan reklamasi, dapat juga dimanfaat-kan oleh nelayan sebagai akses dari da-ratan ke laut dan sebaliknya. Berdasar-kan penerapan teknologi di Kab. Pulau Morotai dapat dirumuskan bahwa da-lam proses pembuatan blok beton 3B harus segera diputuskan apakah akan melakukan cetak di tempat atau pabri-kasi di luar lokasi. Ketersediaan mate-rial, pekerja dan alat harus dipastikan dari awal kegiatan. Pekerjaan yang da-pat dilakukan secara bersamaan harus dijadwalkan dengan baik, pembuatan DED dan kesiapan lahan harus dilaku-kan di tahun sebelumnya, memilih SDM kontraktor dan pengawas yang kompeten di bidangnya, dilakukan pe-ngawasan intensif oleh direksi teknis.

Dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata, pemerintah daerah mengem-bangkan Waterfront City Pulau Moro-tai yang terletak di Desa Daruba Pantai dengan melakukan reklamasi untuk di-manfaatkan sebagai ruang terbuka hi-jau. Teknologi blok beton 3B (Berkait, Berongga, dan Bertangga) dipilih kare-na selain berfungsi sebagai bangunan

11 Replikasi Perdana Teknologi Toilet Wisata di Daruba Pantai, KSPN Morotai

sional. Maka direkomendasikan untuk menga dakan kriteria luasan material paket pembangunan toilet wisata un-tuk direplikasi oleh Ditjen Cipta Karya di KSPN lain, dokumen SOP pemeliha-raan dan perawatan perlu di beri kan untuk bahan pelatihan kepada Pemda, keter se diaan material, pekerja dan alat ha rus dipastikan dari awal kegiatan. Untuk evaluasi antara teori dan aplikasi di lapangan, Puskim perlu mendata se-jauh mana pengembangan yang te lah dilakukan oleh aplikator termasuk SOP masing-masing jenis tek nologi yang telah dikembangkan.

Pulau Morotai sebagai salah satu destinasi pariwisata priori tas harus didukung dengan sanitasi yang me-madai dan memenuhi standar sebagai ikon wisata regional maupun interna-

12 Replikasi Perdana Teknologi Jalan Wisata di KSPN Morotai

Pejalan Kaki dan Fasilitas Jalur Sepeda. Direkomendasikan untuk memperhati-kan proses perancanaan terkait kebu-tuhan waktu pelaksanaan yang harus mempertimbangkan waktu produksi dan pengiriman agar tidak ada pihak yang dirugikan dari perencanaan yang kurang matang tersebut, mendorong kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung terlaksananya replikasi. Selain itu disarankan untuk mengopti-malkan material yang terdapat di daer-ah agar biaya yang seharusnya digu-nakan sebagai biaya pengiriman dapat dialokasikan untuk melengkapi fasilitas penunjang jalan wisata.

Sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan infrastruktur PUPR di KSPN Morotai, Balai Litbang Penera-pan Teknologi Jalan dan Jembatan me-la kukan Replikasi Perdana teknologi jalan wisata berupa Teknologi Fasilitas

13 Replikasi Perdana Teknologi Aspal Plastik

plastik dalam hal kelekatan, stabi litas, ketahanan terhadap air dan alur ro da. Penambahan plastik akan me nurunkan sifat ketahanan campuran terhadap re-tak sehingga ditentukan kadar plastik optimal adalah 46% dari kadar aspal optimum. Penerapan teknologi aspal plastik menjadi sarana pembelajaran kesadaran lingkungan bagi masyakat, serta memungkinkan partisipasi secara luas, khususnya dalam hal pengumpu-lan limbah plastik. Program penerapan multisektoral juga membuka peluang koordinasi dan kerjasama antar unit ker ja yang berbeda. Program aspal plastik mampu menjadi sarana penya-lu ran aspirasi bagi Pemerintah Daerah dalam upaya green campaign.

Balitbang PUPR mendukung kebijakan nasional terkait penanganan limbah plastik di Indonesia dengan memanfa-atkan limbah plastik sebagai bahan tam bah campuran beraspal panas (hot mix asphalt). Penerapan teknologi da-pat menyerap ± 3,5 ton limbah setiap 1 km overlay jalan. Kelebihan aspal

14Replikasi Perdana Teknologi Tambalan Cepat Mantap (TCM)

long segment dan teknologi tambalan jalan yang tersedia di pasaran tidak awet karena campuran coldmix ber-ke kuatan awal rendah. Hal yang disa-rankan adalah perlu adanya replikator/reseller aditif TCM untuk kepastian stok, perlunya pembinaan mekanisme pengelolaan dan pencatatan aset stok aspal TCM siap pakai. Apabila memu-ngkinkan, dibuat produksi aspal TCM siap pakai instan sehingga user tidak perlu mencampur sendiri. Hal ini me-mungkinkan bila diadakan kerjasama dengan pihak ke-3 sebagai replikator teknologi.

Puslitbang Jalan dan Jembatan me-ngembangkan produk TCM untuk tambalan dan overlay mengatasi per-ma salahan kerusakan jalan yang tidak dapat cepat ditangani karena kontrak

15Replikasi Perdana Teknologi Rumah Tahan Gempa untuk Mendukung Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB

na, ringan, dan tidak memerlukan alat berat, serta mudah dibuat oleh kala-ngan umum atau UKM.

Pembangunan rumah contoh RISHA di Lombok dan Sumbawa merupa-kan dukungan Kementerian PUPR da-lam penanggula ngan bencana gem pa bumi di Lombok dan Sumbawa. Perlu-nya kesiapan Pemda dan aplikator se-jak awal masa tanggap darurat, perlu pembekalan terkait petunjuk OP RI-SHA pada masyarakat, perlu ada nya alih teknologi melalui Training of Train-er (TOT) untuk meminimalisir keter-gantungan tenaga ahli dari pusat. Se-lain itu, perlu disusun Petunjuk Teknis Pengawasan pembuatan panel RISHA dan perakitan struktur RISHA.

Badan Litbang PUPR telah menghasil-kan beberapa teknologi rumah tahan gempa, salah satunya ialah Rumah In -s tan Sehat Sederhana (RISHA). Keung-gulan RISHA adalah lebih cepat, lebih murah, lebih ramah lingkungan, le bih tahan gempa, movable (knock down), lebih ringan, dapat dimodifikasi, serta dibuat dari komponen beton sederha-

16 Replikasi Perdana Teknologi Lining Irigasi Modular dan Pintu Air Fiber di kab. Pringsewu, Lampung

bahan fiber (daun pintu frame). Tek-nologi ini ditujukkan untuk mengatasi pencurian pintu air baja yang sering terjadi dan mengurangi pemeliharaan akibat pintu baja yang bersifat korosif. Direkomendasikan untuk melakukan pen dampingan teknis dalam proses pem buatan dan pemasangan pintu air fiber kepada penyedia jasa dan ma-syarakat, mengembangkan teknologi pintu air fiber secara berkelanjutan de-ngan dukungan pembiayaan dari pe-me rintah, melakukan sosialisasi dan pem binaan dalam rangka meningkat-kan partisipasi masyarakat, menyusun regulasi untuk mendorong penerapan pintu air fiber oleh stakeholder terkait.

Irigasi modular merupakan teknologi lining saluran irigasi menggunakan be-ton K300 yang ditujukan untuk kemu-dahan pemeliharaan, me ningkatkan umur layanan dan mengatasi kehila-ngan air akibat kebocoran. Teknologi pintu air fiber merupakan pintu air ber-

17Replikasi Perdana Teknologi Pompa Air Tenaga Hidro dan Teknologi Bendung Knockdown Blok Beton Terkunci di Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat

dengan keterbatasan waktu pelaksa-naan, kecenderungan perubahan mor-fologi sungai serta terbatasnya data lapangan.

Direkomendasikan untuk me lakukan pengukuran debit sumber air dengan lebih detail, memilih lokasi pembangu-nan rumah turbin pompa sedekat mungkin dengan lokasi sum ber air dan terjunan, melakukan optimalisa-si perencanaan pendayagunaan dan kon servasi sumber daya air, perlunya di lakukan persiapan kelembagaan, ter-utama pengelolaan dan pemeliharaan tek nologi, menambah 1 kali masa ta-nam palawija.

Teknologi Pompa Air Tenaga Hidro di -terapkan untuk irigasi bagi areal persa-wahan yang tidak terjangkau secara gra vitasi. Tek nologi Bendung Knock-down Blok Beton Terkunci diterapkan untuk penanggulangan masalah geru-san lokal dan degradasi dasar sungai


19

20

Replikasi Perdana Teknologi Kereta MCK mendukung Penanggulangan Bencana di Yogyakarta

Replikasi Perdana Teknologi Material Lokal untuk Jalan di Tongging Kab. Karo (Akses KSPN Danau Toba)

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuat Teknologi Kereta MCK un-tuk Mendukung Penangulangan Ben-cana.

Untuk replikasi perdananya direkomen-dasikan untuk menyusunan dokumen lelang khususnya DED yang memper-timbangkan peraturan atau regulasi terkait dan selalu melakukan pengece-kan terkait dengan pembaharuan re-gulasi. Untuk menjaga kualitas dan mu tu maka perusahaan atau penyedia jasa harus yang memiliki SIUP 292 atau 2920 dan mempersyaratkan perusa-haan untuk memiliki izin transportasi freight forwarding.

luar kawasan. Dengan demikian upaya pening katan jalan dapat lebih efektif dan efisien.

Proyek konstruksi yang dilakukan di wilayah Kabupaten Karo, khususnya sekitar Danau Toba disarankan me-manfaatkan material lokal pada quar-ry yang telah ada, serta tidak disaran-kan untuk membuka tambang karena dikhawatirkan dapat merusak lingku-ngan. Material lokal diupayakan dapat dimanfaatkan untuk lokasi proyek yang jaraknya dekat dengan sumber quar-ry. Pengujian material lokal sebaiknya dilakukan di laboratorium Pusjatan.

Salah satu permasalahan penting di lo-kasi pengungsian pasca bencana alam adalah kebutuhan penyediaan sanitasi yang layak. Jika persoalan sanitasi ti-dak segera ditangani, maka dikhawa-tirkan masyarakat terdampak bencana terjangkit berbagai wabah penyakit.

Tantangan dalam upaya peningkatan kualitas jalan di KSPN Danau Toba adalah pemanfaatan material lokal yang diharapkan dapat memaksimal-kan po tensi yang ada sehingga tidak perlu mendatangkan material dari

18Replikasi Perdana Teknologi RISHA 2 Lantai sebagai Pusat Informasi dan Klinik Rumah Tahan Gempa di Nusa Tenggara Barat

kan pelatihan dan sosialisasi mengenai bangunan tahan gempa.

Beberapa hal yang perlu diperhati-kan adalah konsultasi dan studi lapa-ngan untuk memastikan setiap jenis pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan sistem atau standar minimal, setiap perjanjian dan keputusan pene-tapan lokasi harus dilampiri dengan bukti tertulis atau resmi antar instansi. Selain itu perlu diperhatikan penga-laman dan keterampilan kontraktor pelaksana, mulai dari tahap persiapan, perencanaan sampai dengan pelaksa-naan pembangunan.

PIK berguna sebagai pusat informa-si bangunan tahan gempa dengan berba gai teknologi baik dari materi-al kayu, material beton konvensional, material beton modular. Selain sebagai pusat informasi, PIK juga berfungsi se-bagai pusat layanan untuk memberi-

21 Replikasi Perdana Teknologi Material Lokal untuk Jembatan di Desa Nakamura, KSPN Morotai

ern memerlukan pemeriksaan yang ter atur dan bila diperlukan perbaikan langsung hendaknya di bawah penga-wasan yang berwenang.

Perlu mempertimbangkan sarana-sa-rana jalan masuk dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memudahkan pemeriksaan dan pemeliharaan serta penggantian komponen, penyediaan ruang kerja yang memadai di sekitar bagian jembatan seperti perletakan, siar muai, dan ang kur prategang, per-lu adanya pelatihan Bina Konstruksi di Pulau Terluar Indonesia, perlu melaku-kan pengawasan terhadap eksploitasi material lokal oleh Dinas ESDM.

Sebagai wujud dukungan terhadap pem bangunan infrastruktur PUPR di KSPN Morotai, Balai Litbang Penera-pan Teknologi Jalan dan Jembatan me lakukan replikasi perdana material lokal untuk jembatan. Untuk replikasi perdana teknologi ini, perlu diperha-tikan bangunan dengan struktur mod-


22

23

Replikasi Perdana Teknologi Aspal Karet

Replikasi Perdana Teknologi Uprating IPA

pabrik aspal sehingga dalam proses pem buatan campuran beraspal tidak di perlukan modifikasi AMP karena as-pal karet yang diterima cair seperti as-pal konvensional pada umumnya.

Manfaat dari penggunaan aspal karet adalah meningkatkan ketahanan aspal terhadap temperatur dan deformasi, meningkatkan ketahanan lelah pada campuran beraspal, mengurangi terja-dinya pelepasan butir, meningkatkan konsumsi pemakaian karet alam dalam negeri, pemanfaatan modifier alam lo-kal.

penggunaan alat pendeteksi keboco-ran (Noise Logger), melakukan uji kuali-tas air, peningkatan mutu pelayanan, pe nerapan sanksi dan reward bagi pe-langgan, koordinasi dengan Pemda un-tuk sinkronisasi program dan menyu-sun bisnis plan. Untuk Kab. Marauke, rehabilitasi dan pembersihan Da nau Rawa Biru berkoordinasi de ngan BWS Papua Merauke, KLHK, dan Pemda Merauke, mencari lokasi materi al me-dia filter terdekat, pendataan pegawai sesuai analisis jabatan dan kompetensi, mencari alternatif sumber air baku po-tensial, membangun penampungan air hujan. Untuk Kab, Rembang disaran-kan untuk menjadwalkan berkala pe-rancangan desain IPA, mempersiapkan rencana konstruksi dengan matang.

Berbeda dengan aspal konvensional, dalam teknologi ini dilakukan penam-bahan lateks (karet cair) sebanyak 7% dalam aspal. Pencampuran anta-ra lateks dengan aspal dilakukan di

Dalam rangka mendukung percepatan layanan air minum bagi masyarakat, dilaksanakan kegiatan pene rapan tek-nologi Uprating IPA di Kab. Rembang, Kab. Kepulauan Selayar, dan Kab. Me-rauke. Untuk Kab. Selayar direkomen-dasikan untuk mengoptimalkan ope-ra sional IPA Topa, pemeliharaan unit IPA berkala, merehabilitasi pipa lama,

Evaluasi Pelaksanaan Replikasi Perdana

Beberapa evaluasi dari kegiatan Rep-likasi Perdana yang telah dilakukan selama tiga tahun (2017-2019) dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Kesiapan Readiness Criteria Re p-likasi Perdana masih belum sem-purna. Hal ini dilihat dari penyiapan DED yang membutuhkan waktu yang panjang, kesiapan lokasi dan kesiapan penerima manfaat harus melalui tahapan proses yang pan-jang sehingga menghambat pula dari kesiapan perjanjian kerjasa-ma antara Puslitbang KPT dengan penerima manfaat. Readiness Crite-ria tersebut menjadi salah satu per-syaratan dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Puslitbang KPT menargetkan kepa-da setiap penerima manfaat agar me lanjutkan penerapan teknolo-gi yang telah terbangun melalui replikasi lanjutan yang diinisiasi langsung oleh mereka secara mandi-ri. Keberhasilan hal tersebut sangat tergantung kepada komitmen para penerima manfaat.

3. Kenyataan bahwa kelengkapan Do-kumen Teknis (spesifikasi, metode perancangan, metode pelaksanaan, metode OP, analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) dan bukti nilai competitiveness yang menjadi per-syaratan mutlak masih belum me-madai dan hal ini masih menjadi hambatan klasik sejak lama dalam penerapan teknologi Balitbang. Hal ini diluar kuasa Puslitbang KPT karena kelengkapan dokumen teknis merupakan wewenang Puslit-

4.2.2

bang teknis. Kelengkapan dokumen teknis perlu didorong untuk per-cepatan pemenuhan persyaratan dasar agar mempermudah penera-pan teknologi.

4. Sejalan dengan waktu selama 3 ta-hun, kajian Rencana Bisnis teknolo-gi yang tadinya sangat terbatas dan bisa meningkat menjadi lebih baik. Hasil kajian menjadi lebih fokus, tajam dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan kondisi tek nologi sesungguhnya di lapa-ngan.

5. Belajar dari pengalaman, sosialisasi dan diseminasi Rencana Replikasi Perdana yang kurang kepada ma-syarakat sekitar lokasi penerapan dapat mempengaruhi keberteri-maan hasil dari relikasi perdana itu sendiri.

6. Pada tahun pertama pelaksanaan replikasi perdana, ketergantungan pendampingan ahli dan penemu tek nologi dari Puslitbang Teknis masih sangat besar. Akan tetapi da-lam pelaksanaan tahun kedua dan ketiga, ketergantungan sudah sa-ngat berkurang dalam mengenda-likan proses pelaksanaan pene rapan tek nologi dari proses penyusunan dokumen lelang, survei lapangan, penyusunan DED dan proses kons-truksi teknologi. Hal ini karena diselenggarakannya pelatihan TOT terlebih dahulu sebelum replikasi perdana.

7. Pengalaman selama tiga tahun pelaksanaan replikasi perdana, be-


berapa kegiatan mengalami gagal lelang dan harus diulang lagi kare-na keterbatasan peminat. Fakta bahwa pagu anggaran paket lelang replikasi perdana yang relatif kecil tidak bisa dipungkiri masih menja-di hambatan utama keberminatan penyedia jasa untuk ikut memberi-kan penawaran. Fakta bahwa keber-lanjutan proyek serupa ditahun-ta-hun berikutnya yang tidak bisa dijamin juga semakin menyurutkan minat penyedia untuk terlibat dalam proyek Litbang. Belum lagi kare-na pekerjaan replikasi perdana ini adalah pekerjaan pertama dengan metode pelaksanaan yang belum lazim dilaksanakan. Perlu dilakukan pembedaan dan kekhususan un-tuk paket litbang agar proses pe-ngadaan barang/jasa tidak disama-ratakan dengan pengadaan barang/jasa pada umumnya.

Besaran nilai kontrak berpengaruh pada pengelompokan penyedia jasa yang mendaftar lelang. Nilai kecil untuk kelompok penyedia jasa kecil yang terkadang ekivalen dengan kapasitas keuangan mau-pun kapasitas tenaga ahli penye-dia yang sangat terbatas. Hal ini menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan konstruksi yang se-suai desain dan spesifikasi. Terkait hal tersebut, maka peran Tim Teknis internal Puslitbang KPT maupun konsultan pengawas sangat sentral untuk mengendalikan kualitas dan progres pelaksanaan replikasi per-dana. Harapan lebih cepat dengan penerapan teknologi menjadi patah karena hal ini.

8. Proses pelaksanaan replikasi per-dana seringkali terhambat masalah keterbatasan bahan ataupun mate-rial teknologi yang dekat dengan lokasi. Hal ini tentunya membuat biaya logistik menjadi sangat ma-hal dan proses delivery yang cukup lama. Disamping faktor lokasi, fakta bahwa ketersediaan aplikator pro-dusen teknologi masih sangat se-dikit.

9. Penyelesaian Panduan Penerapan Teknologi yang komprehensif tidak bisa diselesaikan bersamaan de-ngan penyelesaian fisik replikasi perdana. Feedback terhadap kinerja operasional teknologi juga baru bisa diketahui minimal setahun setelah teknologi running.

Panduan Penerapan Teknologi yang disusun belum ringkas, padat dan mudah dimengerti sebagai pan-duan bagi UNOR maupun Pemda dalam menerapkan teknologi, pan-duan Penerapan Teknologi, belum disampaikan kepada seluruh calon Penerap Teknologi dan yang sudah disampaikan belum dapat dimo-nitor apakah sudah dimanfaatkan atau belum. Rekomendasi sebagai feedback kepada penghasil tek-nologi dalam rangka improvement teknologi belum tersampaikan.

Beberapa fakta diatas menunjukkan bahwa proses hilirisasi teknologi dan penerapan teknologi dalam sebuah delivery system sangat tidak mudah dan akan menemui hambatan-ham-batan baik sistemik maupun taktis di lapangan atau sering disebut sebagai


valley of death technology implemen-tation. Pengalaman replikasi perdana menunjukkan fakta valley of death dalam penerapan teknologi pasti ter-jadi dan harus dihadapi. Puslitbang KPT yang notabenenya bukanlah dit-jen teknis sudah membuktikan tetap mampu melaksanakan proses pe-ngadaan, proses pembangunan kons-truksi fisik dan proses alih teknologi kepada penyedia jasa dan pengguna teknologi. Secara tidak langsung rep-likasi perdana ini juga memicu keber-minatan pelaku usaha untuk menjadi penerap ataupun sebagai aplikator tek nologi.

Pengalaman replikasi perdana de ngan beragam tantangannya, tentunya di-harapkan menjadi lesson learned agar tidak terjadi lagi pada saat penerap tek nologi, baik Direktorat Jenderal, Pemda maupun masyarakat melaku-kan replikasi lanjutan di tempat lain. Dengan kata lain, replikasi lanjutan penerapan teknologi serupa akan

berjalan de ngan smooth dan menjadi proses yang umum. Untuk mendapa-tkan feedback dan lesson learned dari suatu penerapan teknologi da-lam rangka improvement penerapan teknologi itu sendiri, Puslitbang KPT melakukan evaluasi manfaat dengan memantau kinerja tek nologi yang telah diterapkan, kekurangan apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sehingga hasil evaluasi manfaat ini dapat menja-di masukan kepada Puslitbang teknis.

Hasil monev setahun setelah replika-si perdana menunjukkan kinerja tek-nologi hasil replikasi perdana secara fisik maupun keberfungsian baik. Ma-syarakat penerima manfaat masih me-manfaatkan sebagian teknologi yang dibangun tersebut. Beberapa pene-rima manfaat teknologi berkomitmen untuk melakukan replikasi lanjutan menggunakan teknologi yang telah dibangun.

1214.2 Replikasi Perdana120 Bab 4 Kinerja Litbang Penerapan Teknologi

Testimoni4.2.3

MUHAMMAD KEMAL ISLAM Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Mataram

Teknologi RISHA

Minat masyarakat di Kota Mataram terhadap pembangunan rumah RISHA ini cukup bagus awalnya kemudian menjadi persoalan bagi kami adalah ketersediaan panel RISHA yang terlambat disiapkan oleh penyedia dalam hal ini aplikator-aplikator. Alhamdulillah, Kemen-

terian PU cepat merespon persoalan-perso-alan yang terjadi di lapangan dengan mem-berikan kesempatan kepada UMKM-UMKM untuk bertindak selaku fasilitator penyedia panel RISHA. Alhamdulillah, pada tahun 2019 penyediaan panel RISHA yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di kota Mataram bisa terpenuhi secara maksimal.

“Harapan kami, karena minat daripada ma-syarakat untuk membangun rumah RISHA ini cukup besar di Kota Mataram, sekiranya penyediaan panel RISHA bagi masyarakat yang berminat untuk membangun rumah RI-SHA itu bisa tersedia secara rutin.

“ “

Teknologi RISHA

Bukan hanya bangunan yang kami harapkan kami terima sebagai bantuan dari Pemerintah Pusat tapi lebih dari ini, adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang seti-

ap saat yang bisa kami lakukan sosialisasi ke-pada masyarakat luas, bahkan mungkin juga bagi masyarakat di luar Lombok Timur yang kebetulan ada disini, juga silahkan.

Rumah Sehat Tahan Gempa akan kami jadikan sebuah tempat pembelajaran bagi anak-anak siswa, mulai dari TK-SMA, yang paling pen-ting bagaimana kedepan jika terjadi gempa mereka sudah bisa pahami, jika terjadi ben-cana alam mereka sudah punya langkah an-tisipasinya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Timur

“ “

Teknologi RISHA

Terimakasih yang sebesar-besarnya pada Ke-menterian PU melalui Balitbang PUPR atas dipilihnya Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu lokasi pembangunan RISHA dua lantai.

Kita mau beli, beli dimana juga karena me-mang susah, saya mohon kalau bisa cetakan-

nya dikasih satulah biar dicopy, di ATM, Am-bil Tiru Modif kira-kira seperti itu. Kita akan buat program rangkaian untuk bisa diper-banyak, ini adalah solusi alternatif yang bisa kita tawarkan besok, mungkin papan nya bisa dari gedeg dan sebagainya, Mungkin kedepan kalau bisa tidak kelihatan baut-bautnya, jadi bisa dimodifikasi.

Untuk memudahkan sosialisasi RISHA kepa-da masyarakat, kami telah membentuk tim pe ngelolaan Risha. Oleh karena itu, kami ha-rap kan dapat diberikan pembekalan secara khusus kepada tim pengelola sehingga in-formasi yang tepat dan benar dapat diterima oleh masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

“ “

Teknologi Uprating IPA

Uprating IPA ini juga sangat meningkatkan kapasitas produksi, bisa dua kali nya dari IPA lama, dengan demikian bisa menambah caku-

pan pelayanan kepada pelanggan, dan plus ada peningkatan kualitas produksi air yang bisa dirasakan manfaatnya bagi pelanggan. Kami mere komendasikan kepada PDAM, me-manfaatkan teknologi uprating IPA ini, agar biaya yang murah ini, bisa dimanfaatkan se-baik-baiknya untuk meningkatkan cakupan pelayanan pelanggan.

MUHAMMAD AFFAN, SE Direktur PDAM Rembang

“ “


Teknologi Irigasi Modular dan Pintu Air Fiber

Teknologi Pompa Air Tenaga Hidro

Pada saat sebelum dibangun kami sa ngat ke-payahan untuk mendapatkan saluran air iri-

Kami Insya Allah berterima kasih atas aset yang dibangun ini, Insya Allah kami jaga, peli-hara dan kami gunakan sebagaimana mesti-nya, sehingga alat ini nanti betul-betul untuk kemaslahatan dan menjawab harapan ma-syarakat, sehingga ada perubahan yang luar biasa bagi wilayah Sungai Dareh ini, utama-nya dalam penghasilan para petani. Petani ki ta bisa melaksanakan segala aktivitas per-tanian sawahnya ya setahun sekali dengan ada pompa ini menjadi setahun tiga kali. Mu-

gasi, ini karena banyak sedimen yang meng-gangu aliran air tersebut, sehingga masya rakat tani kami tidak bisa secara maksimal menggu-nakan air itu. Kemudian setelah dibangun ini, tentunya kami sangat berterimakasih karena sebagai petani juga, Alhamudlilah disini juga menjadi percontohan untuk seluruh Lampung.

dah-mudah ini bisa menjawab. Terima kasih atas programnya atas bantuannya mudah-mu dah an segala upaya segala proses tahap yang dilakukan diberikan ridho oleh Allah SWT. Saya minta untuk semua pihak selalu be kerja sama kompak untuk menjaga barang ini, jangan kita berpikiran ini barang negara milik Pemerintah seolah kita abai. Tidak boleh. Ini pe luang besar, peluang emas, pelu ang yang ba gus untuk kita manfaatkan. Kita akan menso sialisasikan terus mengenai penja gaan pipa air kurang lebih sepanjang 1 km itu kepa-da masyarakat. Jangan sampai ada kebocor-an, harus ada yang selalu monitoring. Kita ju ga akan mengembangkan daerah ini men-jadi daerah edukasi. Pembersihan lokasi dan pema garan akan direncanakan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum Wr Wb.

YATIN RIYANTOKetua P3A Bina Lestari Desa Podomoro

HENDRIANTOWali Nagari Sungai Dareh

“ “

“ “



Yang pertama sekali saya ucapkan terima ka-sih kepada Balitbang Kementerian PUPR ka-rena telah menjadikan kami sebagai yang per tama di Sumatera untuk dibangun tek-nologi hasil penelitian pompa air tenaga hi-dro. Teknologi yang telah dibangun untuk ma syarakat ini tentunya adalah amanah un-tuk kami jaga agar manfaat dan umurnya bisa pan jang. Secara teknis sudah jelas sekali manfa at teknologi ini, yang mampu memberi-kan air irigasi untuk sawah, masyarakat sa ngat antusias dalam menerima teknologi ini, sudah lama menantikan adanya terobosan agar ma-

syarakat yang selama ini hanya bisa me lihat air irigasi yang mengalir, sekarang ma syarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Kemudian kami berharap Balitbang Kementerian PUPR tidak hanya berhenti disini, karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, kemarin Bupati Dhar-masraya tertarik agar teknologi ini juga ti dak hanya untuk mengalirkan air, tapi juga untuk sebagai tempat wisata, tempat agar tek nologi ini dapat memberitahukan ke seluruh ma-syarakat di Sumatera bahwa ada pompa air yang bisa dinyalakan tanpa BBM dan mudah untuk dilaksanakan, khususnya Bapak Bupati ingin pompa ini juga dapat dibangun di loka-si yang mengalami permasalahan yang sama seperti di Kecamatan Timpe. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya sekali lagi berteri-ma kasih kepada Balitbang, dan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya kami dalam mendukung Bapak Ibu. Terima kasih. Wassal-amualaikum Wr Wb.

ARISMANSekretaris Wali Nagari Sungai Dareh

“ “

Teknologi

Apresiasi yang dalam dan terimakasih kepa-da Kementrerian PU yang telah bersinergi

dan bersama-sama membangun infrastruk-tur yang ada di Kabupaten Pulau Morotai di dalam penerapan teknologi. Dengan hadirnya Badan Litbang PUPR memberikan solusi un-tuk pembangunan percepatan dengan biaya murah. PUPR Top!

BENNY LAOSBupati Kabupaten Pulau Morotai

“ “



Pertama sekali saya ucapkan terimakasih ke-pada Kementerian PUPR yang telah melaku-kan proyek ujicoba satu-satunya di Suma tera

untuk irigasi tenaga mikrohidro. Mungkin ke-depannya semakin banyak lagi di era yang me-makai teknologi terbarukan ini. Yang kedua, ini mungkin dambaan masyarakat kami sela-ma ini, yaitu masyarakat daerah irigasi am-pang. Selama ini sawah kami seluas 35 hektar tidak dialiri air irigasi karena kondisi sawah le bih tinggi dari aliran batang hari. Alham-dulillah untuk kedepannya semoga ini dapat bermanfaat untuk mengairi sawah tersebut. Terima kasih.

ASEP NOFRIADIKASI Irigasi Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya

“ “

Teknologi PEGAR

Pelaksanaan kegiatan replikasi perdana PE-GAR geobag rangka bambu di Desa Timbol-sloko, Demak hasilnya baik. Material geobag sudah banyak di pasaran. Material bambu di Indonesia umumnya hampir tersedia di-mana-mana. Pelaksanaannya relatif mudah, tanpa memerlukan alat berat. Pemberdayaan masyarakat setempat, membuat tenaga lo-kal ada tambahan kegiatan dan penghasilan.

Hasil tinjauan di lapangan, PEGAR yang di-hasilkan dapat meredam energi gelombang se suai dengan perencanaan, dimana di be-lakang struktur gelombang relatif mengecil, gelombang melemah, arus mengecil, sehing-ga sedimen turun ke dasar sea bed. Terjadi pengendapan sedimen di profil pantai meng-akibatkan tumbuh mangrove dan biota laut.

Strategi memperluas penerapan replikasi lebih luas adalah dengan cara membuat pe-doman tentang PEGAR, sosialisasi terhadap stakeholder di bidang pantai, Institusi Peme-rintah (Kementerian terkait) Pusat Provinsi, kabupatesn, kota, LSM, konsultan perencana dan kontraktor, diutamakan Kementerian PUPR Dirjen SDA Sungai Pantai sebagai Lead-ernya.

DEDY JUNARSAKepala Balai Litbang Pantai

“ “


Saya sangat berterimakasih sekali kepada pi-hak Balitbang Kementerian PUPR yang telah mengundang kami dalam rangka mengikuti pembelajaran tenaga irigasi tenaga mikrohi-

dro. Jadi mudah-mudahan melalui pembe la-jaran ini dapat tercapai kesejahteraan masya-rakat kami dalam penyampaian air ke sawah masyarakat. Jadi mudah-mudahan melalui ke giatan ini, dapat dilakukan di Kabupaten Agam di kemudian hari. Jadi sangat berharap se kali kami kepada Pemerintah terutama Ke-menterian PUPR dalam melaksanakan kegia-tan penerapan teknologi melalui tenaga mikro hidro ini untuk penyuplaian air irigasi atau air tenaga pompanisasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bidang pertanian.

RAHMAT AMINDinas PU Kabupaten Agam

“ “

Teknologi Ferosemen

Dengan adanya ferosemen ini, air mudah me-ngalir ke pematang-pematang sawah atau-pun yang dulunya belum bisa diairi, sekarang

su dah dapat diairi. Dan masyarakat ini sudah bisa meniru dan mereplikasikan secara man-diri. Dalam waktu dekat ini kami juga akan mem buat atau meniru apa yang telah dia-jarkan dari Balitbang Kementerian PU untuk dite rapkan secara lanjut.

TUKIYAKetua GP3A Tirto Sido Lestari

“ “


Jaringan Irigasi Perpipaan

Program Irigasi yang menggunakan sistem pa ralonisasi ini memang efektif dan efisien, mengingat cara pemasangan maupun peng-gunaannya cukup juga efektif efisien sehing-

ga ini hanya memakan waktu kurang lebihnya sekitar 2 minggu. Sementara ini sudah terbuk-ti dengan adanya sistem irigasi paralonisasi ini betul-betul kegunaan dan kemanfaatan nya sangat-sangat bisa mengatasi kotoran ber-kaitan dengan kebutuhan air untuk pertani-an. Dan ini juga nantinya Insya Allah harapan menjadikan tanah di Desa Srumbung yang dulunya memang kering untuk pengaliran air, sekarang bisa dimanfaatkan untuk sistem pertanian yang memungkinkan sekali tidak bergantung dengan musim.

DIGDIYAKepala Desa Srumbung

“ “


Kami terima kasih sekali kepada Balitbang yang telah mengundang kami dalam rangka alih teknologi pengelolaan pompa air tanah

te naga hidro, dimana kami berharap sekali bah wasannya dapat diterapkan pada Kabu-paten Tanah Datar. Kemudian harapan kami, kami berharap kepada Balitbang untuk dapat men gadakan kegiatan ini di Tanah Datar di-mana potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanah Datar banyak sekali. Kemudian yang terakhir, harapan kami kepada Balitbang hen-daknya dapat diadakan studi banding kepada daerah-daerah yang telah berhasil diadakan Pompa Air Tenaga Hidro ini.

I. DIANTI

“ “

Replikasi Perdana2017-2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

2017

2018

2019

Replikasi Perdana Teknologi Beton Foresemen untuk Jaringan Irigasi Tersier di Kabupaten Sleman

Replikasi Perdana Teknologi Pemecah Gelombang Ambang Rendah Berbahan Karung Geotekstil Rangka Bambu di Kabupaten

Demak

Replikasi Perdana Teknologi Jaringan Irigasi Perpipaan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Magelang

Replikasi Perdana Teknologi Jembatan untuk Desa (JUDESA) Berbasis Komunitas

Replikasi Perdana Teknologi Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor

Replikasi Perdana Teknologi Asbuton Berbasis Komunitas

Replikasi Perdana Teknologi Toilet Wisata di Tele, KSPN Danau Toba

Replikasi Perdana Teknologi TPS3R

Replikasi Perdana Teknologi IPAL Tahu

Replikasi Perdana Teknologi Pengaman Pantai Blok Beton 3B di KSPN Morotai

Replikasi Perdana Teknologi Toilet Wisata di Daruba Pantai, KSPN Morotai

Replikasi Perdana Teknologi Jalan Wisata di KSPN Morotai

Replikasi Perdana Teknologi Aspal Plastik

Replikasi Perdana Teknologi Tambalan Cepat Mantap (TCM)

Replikasi Perdana Teknologi Rumah Tahan Gempa untuk Mendukung Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana Gempa Bumi di

Provinsi NTB

1

2

3

4

5

6

7

8

Replikasi Perdana Teknologi Lining Irigasi Modular dan Pintu Air Fiber di Kab. Pringsewu, Lampung

Replikasi Perdana Teknologi Pompa Air Tenaga Hidro dan Teknologi Bendung Knockdown Blok Beton

Terkunci di Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat

Replikasi Perdana Teknologi RISHA 2 Lantai sebagai Pusat Informasi dan Klinik Rumah Tahan Gempa di Nusa

Tenggara Barat

Replikasi Perdana Teknologi Kereta MCK mendukung Penanggulangan Bencana di Yogyakarta

Replikasi Perdana Teknologi Material Lokal untuk Jalan di Tongging Kab. Karo (Akses KSPN Danau Toba)

Replikasi Perdana Teknologi Material Lokal untuk Jembatan di Desa Nakamura, KSPN Morotai

Replikasi Perdana Teknologi Aspal Karet

Replikasi Perdana Teknologi Uprating IPA

5Bab 5 Kinerja Layanan Teknis dan

Layanan Lainnya

155.1 Rekomendasi Pemetaan Kebutuhan Teknologi

5.1131

Teknologi yang akan diterapkan perlu memperhatikan kearifan lokal, mem-pertimbangkan bahan lain yang mu-dah didapat di lokasi, seperti cerucuk bambu untuk teknologi PEGAR dapat diganti dengan bahan lain yang terse-dia. Pintu Air Otomatis sangat dibu-tuhkan oleh BWS Sumatera 2, namun perlu pengembangan dengan penam-bahan sensor ketika ada sampah se-bagai penghalang saat pintu tertutup. Pemda perlu mensubsidi penerapan Teknologi Blok Be ton 3B di Morotai, dikarenakan harga blok beton 3B yang sesuai dengan spesifikasi yang diper-syaratkan relatif tinggi. Untuk mene-rapkan teknologi SDA yang dibutuhkan di lapangan dan membutuhkan biaya tinggi, dapat memanfaatkan dana desa yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensiner-gikan kebutuhan teknologi di lapangan dengan teknologi yang telah dihasil-kan oleh Puslitbang SDA. Rekomen-dasi yang bisa diberikan dari kegiatan ini adalah Teknologi SDA yang diterap-kan perlu memperhatikan karakteristik masyarakat dan lokasi. Perlu kajian so-sial masyarakat khususnya terkait be-havior dan budaya di suatu lokasi.

Rekomendasi Pemetaan Kebutuhan Teknologi

Pencapaian 2017–2019 5.1.1

1 Pemetaan Kebutuhan Teknologi Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air

Replikasi Perdana Teknologi IPAL Tahu, Kab. Magelang, 2017

132 Bab 5 Kinerja Layanan Teknis 1335.1 Rekomendasi Pemetaan Kebutuhan Teknologi

2

3

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Jalan dan Jembatan di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Sanitasi dan Air Bersih di Kawasan Pariwisata dan Daerah Spesifik

termasuk pemetaan tingkat kesiapte-rapan teknologi Balitbang eksisting, pemetaan kondisi lapangan dan ke-butuhan teknologi, pemetaan keter-sediaan teknologi luar yang dapat di adopsi untuk menjawab isu strate-gis dan kisi-kisi untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut teknologi eksisting Balitbang. Adapun rekomen-dasi dari kegiatan ini adalah memban-tu percepatan pembangunan dan pe-ningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

kontinuitas air sama pada kawasan yang jauh maupun dekat sumber air. Temuan ini akan memberikan opsi un-tuk menyelesaikan permasalahan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Pulau Morotai atau kawasan lain yang memili-ki karakteristik dan permasalahan yang sama. Diperlukan perbaikan aspek ma-najemen PDAM. Kabupaten Pulau Mo-rotai merupakan salah satu bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN dan destinasi pariwisata nasi-onal (DPN), relatif masih terbatasnya prasarana dan sarana kepariwisataan dan kawasan-kawasan destinasi wisata belum terbangun infrastrukturnya dan tertata dengan optimal, untuk itu pe-ran dan dukungan instansi lintas sektor sangat di perlukan.

Agenda prioritas pemerintah adalah mendorong pengembangan ekonomi dan konektivitas kawasan perbatasan dan pulau terluar. Lingkup kegiatannya

Di Kabupaten Pulau Morotai, perma-salahan kontinuitas air terjadi pada ka-wasan yang berada jauh dari sumber air. Distribusi air antara kawasan yang dekat dengan sumber air bersih lancar, sedangkan pada kawasan yang berada jauh dari sumber air tidak lancar dan dibatasi. Dengan adanya teknologi ter-kait distric meter area dapat menjamin

4Pemetaan Kebutuhan Teknologi Bidang Sumber Daya Air Mendukung Ketahanan Pangan Melalui Pengembangan Teknologi Bendungan, Irigasi, dan Penyediaan Air Baku

pelindung tebing sungai dengan bio engineering. Rekomendasi ketersedia-an Teknologi Eksternal yang dapat diadopsi dan dikembangkan, adalah Sensor Kelem ba ban dan Kekeringan di Daerah Irigasi untuk Operasional Pin-tu Air Otomatis, Teknologi Pereduksi Pe nguapan Air di Embung/Waduk de-ngan Solar Cell, dan Teknologi Thermo-plastic Trash Rack Modular sebagai alat penyaring sampah. Sedangkan inovasi teknologi baru yang dapat diadopsi adalah Teknologi Pencegah Rembe-san/ Ke bocoran Situ/ Embung dan Tek nologi Free Intake Precast Modular.

Teknologi Balitbang SDA yang perlu pengembangan adalah beton pracetak modular untuk mengatasi kerusakan dan kebocoran saluran irigasi, pintu air irigasi tahan korosi untuk menga-tasi kerusakan infrastruktur irigasi, dan

5 Pemetaan Kebutuhan Teknologi Air Bersih dan Sanitasi Permukiman

Target gerakan nasional 100-0-100 dilakukan melalui program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan Sanimas (Sa-nitasi Berbasis Masyarakat). Tek nologi yang perlu dikembangkan adalah Ins-talasi IPA Merotek de ngan penamba-han proses elektrolisis, Tek nologi Sa-

ringan Rumah Tangga de ngan proses desinfeksi, Teknologi Me teran Air de-ngan Sistem Prabayar, dan Teknolo-gi Penangkapan dan Pe ngolahan Air Hujan Sistem Komunal. Rekomendasi ketersediaan Teknologi Eksternal yang dapat dikembangkan adalah Decision Support System untuk Pendistribusian Air (FIGARO) dan Teknologi menggu-nakan Material Polimer Kalium Poliakri-lat. Rekomendasi yang dihasilkan ada-lah pe ningkatan awareness inte rest, desire, and action masyarakat ter kait pe ngelolaan air bersih dan air lim bah, perlunya upaya pemenuhan kebutuhan air, perlunya Decision Support System untuk keputu san pembagian air sesuai prioritas alokasi air.

Bab 5

134 Bab 5 Kinerja Layanan Teknis 1355.1 Rekomendasi Pemetaan Kebutuhan Teknologi

6Pemetaan Kebutuhan Teknologi Bidang Jalan Dan Jembatan Dl Kawasan Perbatasan Mendukung Konektivitas

Teknologi yang perlu dikembangkan adalah timbunan ringan mortar busa, proteksi lereng vegetatif dan jembatan ringan (Judesa). Rekomendasi keterse-

diaan Teknologi Eksternal yang dapat diadopsi dan dikembangkan, adalah Spray Injected Patching, perkuatan le-reng geogrid, zat aditif untuk stabili sa-si tanah, road barrier silinder jalan dan spek khusus jalan Pulau-Pulau Ke cil Terluar (PPKT). Rekomendasi yang di-berikan adalah perlunya uji laboratori-um untuk me ngetahui kualitas ma terial lokal, perlu pemetaan untuk meng -identifikasi potensi dan material lokal, perlu dibuat spesifikasi jalan, perlunya pengelolaan sampah plastik untuk di-manfaatkan sebagai aspal plastik.

irigasi pri mer/sekunder, saluran irigasi Pracetak Mo dular dengan material le-bih ringan namun sekuat beton, dan pengemba ngan bentuk blok beton 3B.

Sedangkan teknologi eksternal bidang SDA untuk diadopsi adalah Geosyn-thetic Cementitious Composite Mats (GCCM) untuk mempercepat rehabili-tasi saluran irigasi yang rusak, Green Sea Dike dan Konsep Multi-Layered Structure untuk perlindungan pantai dari tsunami. Rekomendasi inovasi tek nologi SDA dari kegiatan ini adalah kebijakan penerapan analisis beban gem pa pada desain lining saluran iri-gasi, dan dudukan saluran irigasi yang dapat bergerak (movable/fleksibel).

Untuk mendukung rehab-rekon infra-struktur sumber daya air (SDA) dan mitigasi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu dan sekitarnya, dibutuhkan teknologi SDA yang efektif dan efisien. Teknologi Pus-litbang SDA yang perlu pengembangan antara lain; Geocell sebagai tanggul sungai, Beton Fe ro semen pada saluran

7 Pemetaan Kebutuhan Teknologi Bidang Sumber Daya Air Mendukung Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah

8

9

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Bidang Perumahan dan Permukiman Mendukung Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan Mendukung Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah

nologi Penangkapan dan Pengolah an Air Hujan Komunal. Teknologi Ekter-nal yang da pat dikembangkan adalah Aplikasi Inarisk Personal dan Inarisk Mobile, Disaster Prevention Radio dan Telemetry System, Filtrasi Air Portable RoamFilter Plus, Teknologi Pengolahan Air Laut de ngan Reverse Osmosis, ser-ta Rumah Domes.

Sedangkan rekomendasi inovasi tek-nologi yang dapat digunakan untuk penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah adalah huntara knockdown¸ Blue Diversion Toilet, dan Fasilitas So-sial sebagai Shelter.

Teknologi Balitbang Perumahan dan Permukiman yang perlu pengemba-ngan adalah RISHA, Penyediaan Air Mi-num dengan Teknologi Pengolahan Air Payau, Intalasi Pengolahan Air Porta-ble, Toilet system mobile, dan Tek -

Kerusakan infrastruktur fisik, khusus-nya bidang jalan dan jembatan aki-bat bencana perlu dipetakan untuk menge tahui jenis kerusakan dan kebu-tuhan teknologi untuk mengatasinya.Adapun rekomendasi yang diberikan adalah perlunya pengembangan PVD

alami, Proteksi Erosi Lereng Vegeta-tive, TCM, dan Mortar Busa untuk pe-nanganan bencana di Kota Palu dan sekitarnya, adopsi teknologi konstruksi penahan runtuhan batuan, Vibroflota-tion and Dynamic Compaction, Tanda Arah dan Jalur Khusus Evakuasi, serta inventarisasi jembatan yang roboh aki-bat bencana.

Pengembangan inovasi teknologi baru seperti Peta Jalan Rawan Likuifaksi, Sumur Dewatering, Pemanfaatan Re-runtuhan Bangunan se bagai Subgrade Jalan, dan Jalan W isata pada Bangu-nan Pengaman Pantai.

1375.1 Pemetaan

Evaluasi Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Teknologi

5.1.2

Pemetaan Kebutuhan Teknologi meru-pakan kegiatan identifikasi kebutuhan teknologi yang perlu dikaji atau dikem-bangkan dalam menjawab isu strategis, tantangan, dan kebutuhan pembangu-nan infrastruktur PUPR. Rekomendasi kebijakan peta kebutuhan teknologi menjadi masukan program litbang un-tuk ditindaklanjuti oleh Puslitbang Tek-nis (research programming).

Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan tahun 2017-2019 se-bagai ba han pembelajaran adalah:

1. Perlunya roadmap kegiatan pe-metaan lima tahun (sesuai Renstra Kementerian PUPR)

2. Mensinergikan kegiatan pemetaan berdasarkan kawasan maupun isu strategis untuk ketiga sektor (Sum-ber Daya Air, Jalan dan Jembatan, dan Perumahan dan Permukiman).

3. Perlunya persiapan matang keti-ka survei atau koordinasi la pa ngan sehingga tujuan penelitian da pat dipahami dengan baik oleh stake-holder (Puslitbang Teknis/Ditjen Teknis/Pemda), mudah menemui narasumber atau key person.

4. Tantangan dalam pemilihan kebutu-han teknologi adalah mengkaji gap antara kebutuhan tek nologi de ngan ketersediaan tek nologi berdasarkan tingkat kepentingan, manfaat dari tek nologi serta prioritas kebutuhan.

5. Tantangan utama dalam menginven-

tarisir teknologi eksisting yaitu ke-siapan dokumen teknis yang dikaji sehing ga lesson learned yang dapat diambil adalah mengarahkan kegia-tan pemetaan untuk menghasilkan alternatif strategi penerapan untuk teknologi tersebut.

6. Tantangan dalam menentukan spe-sifikasi teknologi yang sesuai de-ngan latar belakang permasalahan infrastruktur, kondisi geografis, so-sial budaya, kesiapan infrastruktur pen dukung dan tantangan admi-nistratif (pengurusan HKI) .

7. Tantangan untuk memetakan kebu-tuhan teknologi dalam waktu lebih singkat, menjangkau kawasan lebih luas dengan sistem database se-hingga assessment dapat dilakukan secara digitalisasi.

Tim Pemetaan Balai Litbang Penera-pan Teknologi telah memberikan upa-ya maksimal, namun perlu dilakukan evaluasi pencapaian outcome atau kebermanfaatan hasil re komendasi pe-metaan kebutuhan tek nologi.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki sebagai evaluasi perbaikan keberman-faatan rekomendasi peta kebutuhan teknologi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang terlalu umum, tidak sepesifik dan kurang kompre-hensif sehingga harus dielaborasi kem bali supaya lebih reasonable, spesifik dan mudah ditindaklanjuti oleh Puslitbang Teknis

136 Bab 5 Kinerja Layanan Teknis

2. Pertimbangan ilmiah belum kom-prehensif dijadikan dasar untuk usulan rekomendasi kebutuhan tek-nologi, sehingga agak sulit untuk ditindaklanjuti

3. Agar hasil rekomendasi pemetaan kebutuhan teknologi dapat opti-mal ditindaklanjuti oleh Puslitbang Teknis maka diperlukan penguatan kerjasama antara Puslitbang KPT dengan Puslitbang Teknis terkait tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

4. Agar rekomendasi kebutuhan tek-nologi yang diterapkan tepat sasa-ran maka perlu reorientasi tujuan atau mensinkronkan metode peneli-

tian dengan program dari stakehold-er dan mengidentifikasi permasala-han terkait pelaksanaan program dengan detail.

5. Rekomendasi yang diberikan belum mengarah kepada hilirisasi teknolo-gi

6. Lesson learned dari teknologi eksist-ing yang diterapkan dan komparasi dengan teknologi kompetitor

7. Beberapa teknologi yang direko-men dasi masih dalam tahap per-baikan dan penyempurnaan proto-type sehingga belum bisa langsung diterapkan.

1

2

3

1

2

3

2017

2019

2018

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Jalan dan Jembatan di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Sanitasi dan Air Bersih di Kawasan Pariwisata dan Daerah Spesifik

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Bidang Sumber Daya Air Mendukung Ketahanan Pangan Melalui Pengembangan Teknologi

Bendungan, Irigasi, dan Penyediaan Air Baku

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Air Bersih dan Sanitasi Permukiman

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan di Kawasan Perbatasan Mendukung Konektivitas

1

2

3

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Bidang Sumber Daya Air Mendukung Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Bidang Perumahan dan Permukiman Mendukung Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan Mendukung Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah

Rekomendasi Pemetaan Kebutuhan Teknologi 2017-2019

1395.2 Forum Bisnis

5.2 Forum Bisnis

Sesuai amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penera-pan Teknologi (Puslitbang KPT) perlu memperkenalkan teknologi yang t e-lah dihasilkan oleh Puslitbang Teknis di lingkungan Balitbang Kementerian PUPR agar diketahui oleh stakehold-ers dan masyarakat luas sehingga bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan akan teknologi yang tepat dalam me-nyelesaikan permasalahan infrastruk-tur PUPR.

Dalam forum ini Puslitbang Teknis (in-ventor teknologi) akan memaparkan inovasi keunggulan teknologi, sedang-kan Puslitbang KPT akan memapar-kan rencana bisnis teknologi tersebut. Kemudian para calon mitra bisnis me-manfaatkan prospek bisnis dan dilan-jutkan dengan menjalin kerja sama hilirisasi teknologi bersama Puslitbang Teknis.

Tahapan pelaksanaan Forum Bisnis dimulai dari inventarisasi dokumen ke-siapan teknologi hasil litbang PUPR. Koordinasi dan melakukan kesepaka-tan dengan Puslitbang Teknis dapat dilakukan setelah dokumen dinya-takan siap. Proses berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan Forum Bisnis yang dilanjutkan dengan penandata-nganan Surat Keberminatan Aplikator. Puslitbang KPT kemudian memoni-tor (calon) mitra bisnis yang memiliki kewajiban untuk menyusun draft PKS bersama dengan Puslitbang Teknis. Finalisasi ditandai dengan penandata-nganan PKS.

Untuk dapat dibawa ke Forum Bisnis, teknologi harus memenuhi 3 kriteria/syarat, yaitu teknologi yang sedang atau sudah dalam tahap Pilot Project dan replikasi perdana (proven technol-ogy), teknologi yang sudah dikaji ke-siapterapannya dan memenuhi 6 krite-

Pencapaian 2017–2019 5.2.1

Replikasi Perdana Teknologi Kereta MCK, Yogyakarta, 2019

140 Bab 5 Kinerja Layanan Teknis 1415.2 Forum Bisnis

ria dokumen teknis, dilengkapi dengan dokumen rencana bisnis (readiness technology) dan yang terakhir adalah teknologi unggulan Puslitbang Teknis yang mampu menjawab tantangan per masalahan infrastruktur saat ini (champion technology).

Dari tahun 2017 sampai 2019, terdapat 5 (lima) Teknologi Bidang Sumber Daya Air yang sudah dibawa ke Forum Bisnis. Terdapat 12 perusahaan yang tertarik menjadi aplikator Teknolo-gi Blok Beton Terkunci, 11 perusahaan calon aplikator untuk Teknologi Blok Beton 3B (Berkait, Berongga, & Ber-tangga), 17 perusahaan calon aplikator untuk Teknologi Saluran Irigasi Beton Modular, 1 perusahaan calon aplikator untuk Teknologi Jaringan Irigasi ber-bahan Ferrocement dan 4 perusahaan yang teratrik menjadi aplikator untuk Teknologi ABSAH. Pada tahun 2017, Pulitbang Bidang Jalan dan Jembatan

membawa 2 tek no logi ke Forum Bisnis, yaitu Teknologi Jembatan Untuk Desa (JUDESA) de ngan 8 perusahaan calon aplikator, dan Teknologi Tambal Cepat Mantap (TCM) dengan 5 perusahaan calon aplikator. Pada tahun 2018 Pu-litbang Bidang Jalan dan Jembatan mem bawa Teknologi Warm Mix As-phalt ke Forum Bisnis dan terdapat 2 perusahaan yang tertarik menjadi calon aplikator.

Sedangkan Puslitbang Bidang Peru-mahan dan Permukiman, pada tahun 2017-2019 membawa 4 teknologi ke Forum Bisnis. Terdapat 17 perusahaan yang tertarik menjadi aplikator Tek-nologi Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN), 6 perusahaan tertarik menjadi aplikator Teknologi Biotur, 6 perusahaan tertarik menjadi aplikator Rumah Susun Modular dan pada tahun 2019, terdapat 4 perusahaan tertarik menjadi aplikator RUSPIN.

Evaluasi Pelaksanaan Forum Bisnis5.2.2

Pelaksanaan Forum Bisnis yang dimulai dari tahun 2017 telah berhasil menarik minat banyak para pelaku usaha untuk menjadi aplikator teknologi yang di-hasilkan Balitbang selama ini. Selama 3 tahun, Forum Bisnis ini telah berha-sil mempromosikan 13 teknologi yang siap terap dengan 36 calon aplikator yang berminat. Akan tetapi terdapat kelemahannya yaitu tidak adanya ja-minan keberlanjutan dari proses yang telah diinisiasi ini.

Tahun 2017 dan 2018, Forum Bisnis hanya mempertemukan Puslitbang Teknis sebagai penghasil teknolo-gi dengan calon aplikator sedangkan pada tahun 2019 Forum Bisnis mem-pertemukan penghasil teknologi, calon aplikator dan Ditjen teknis selaku penerap teknologi yang menjalankan program pembangunan infrastruktur. Forum bisnis tahun 2019 lebih fokus mendorong Ditjen Teknis agar dapat menyusun program kegiatan pemba-ngunan yang berpotensi mengguna-kan teknologi Litbang.

155.3 Penilaian Kesesuaian Teknologi (Clearing House)

5.3143

Teknologi (Puslitbang KPT) diberi ke-wenangan untuk melaksanakan proses PKT tersebut.

Tahapan dalam kegiatan PKT adalah penyampaian surat proposal kepa-da Kabalitbang, pendafaran online di clearinghouse.pu.go.id, audiensi, eks-pose teknis, uji laboratorium, uji gelar, dan diakhiri dengan penerbitan Surat Keterangan PKT yang ditandatangani oleh Kabalitbang. Namun, dalam pelak-sanaannya dimungkinkan untuk tidak melakukan seluruh tahapan PKT yaitu tanpa uji laboratorium dan uji gelar dengan ketentuan dapat memenuhi kriteria khusus yang telah ditetapkan (Fast Track), contohnya dilakukannya site visit untuk membuktikan bahwa teknologi tersebut telah diterapkan oleh Pemda/ Swasta.

Sejak dilaksanakan pada akhir TA. 2017 hingga awal TA. 2020, sebanyak 50 proposal teknologi telah didaftarkan ke Puslitbang KPT yang mencakup tek-

Penerapan teknologi yang andal sa-ngat diperlukan untuk mencapai tar -get pembangunan infrastruktur bi -dang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi tantangan Balitbang Kementerian PUPR untuk mengha sil-kan berbagai terobosan tek nologi na-mun juga terbuka terhadap teknologi yang dihasilkan diluar Balitbang dan dapat memberi nilai tambah pada pem bangunan infrastruktur PUPR.

Agar teknologi yang dihasilkan diluar Balitbang dapat diterapkan di lingku-ngan Kementerian PUPR maka perlu dilakukan suatu proses yang disebut Penilaian Kesesuaian Teknologi (PKT)/Clearing House. PKT adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan tek-nologi yang ditawarkan laik diterapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian PUPR melalui proses audit dan/atau kliring teknologi. Balitbang melalui Puslitbang Kebijakan dan Penerapan

Penilaian Kesesuaian Teknologi (Clearing House)

Pencapaian 2017–2019 5.3.1

Replikasi Perdana Teknologi Pemecah Gelombang Ambang Rendah (PEGAR), Demak, 2017

144 Bab 5 Kinerja Layanan Teknis 1455.3 Penilaian Kesesuaian Teknologi (Clearing House)

nologi bidang sumber daya air, bidang jalan dan jembatan, serta bidang pe-rumahan dan permukiman. Proposal teknologi yang paling banyak diajukan adalah terkait bidang perumahan dan permukiman sebanyak 16 teknologi, diikuti bidang jalan dan jembatan yai-tu sebanyak 14 teknologi, teknologi bidang sumber daya air sebanyak 12 teknologi, dan teknologi yang dapat diaplikasikan ketiga bidang tersebut sebanyak 8 teknologi.

Hingga awal TA. 2020, telah diterbit-kan sebanyak 13 Surat Keterangan PKT yang meliputi teknologi bidang sumber daya air (5 teknologi), bidang jalan dan jembatan (2 teknologi), bidang per-mukiman (4 teknologi), dan 2 teknolo-gi lainnya yang dapat diaplikasikan pada ketiga bidang tersebut. Dalam pelaksanaannya, PKT memerlukan pa-yung hukum yang mengatur tugas dan

tanggung jawab setiap pihak yang ter-libat dalam pelaksanaan PKT ini. Tanpa payung hukum yang jelas maka pelak-sanaan kegiatan PKT tidak akan ber-jalan dengan optimal.

Strategi pelaksanaan PKT kedepan yang perlu dilakukan adalah se gera dilakukan legalisasi/pengesahan SE Men teri tentang Penilaian Kesesuaian Tek nologi, pembentukan Tim Teknis/Dewan Pakar yang terdiri dari unsur internal PUPR, akademis, dan praktisi yang dapat memberikan rekomendasi kepada Kabalitbang/ Kepala Unit yang berwenang untuk menandatangani Su-rat Keterangan PKT. Selain itu juga per-lu disepakati bersama dokumen-doku-men yang wajib tersedia untuk setiap tipe teknologi yang diusulkan (bahan/material, komponen, konstruksi, dan sistem).

Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Teknologi (Clearing House)

5.3.2

Tuntutan hasil akhir dari kegiatan PKT adalah memastikan suatu teknologi dari luar Balitbang laik diterapkan dan sesuai dengan ketentuan yang ber-laku di lingkungan Kementerian PUPR menjadi agak sulit apabila dilakukan de ngan jalur Fast Track yang mele-watkan proses uji laboratorium dan uji gelar dan hanya mengandalkan doku-men teknis yang diserahkan serta site visit penerapan teknologi. Benar-benar dibutuhkan judgement yang kuat dari dewan pakar.

Dari tahun anggaran 2017 hingga awal tahun angaran 2020, terdapat 50 tek-nologi yang didaftarkan PKT yang mencakup teknologi bidang sumber daya air, bidang jalan dan jembatan, serta bidang perumahan dan permu-kiman, akan tetapi hingga awal tahun anggaran 2020, baru diterbitkan 13 Su-rat Keterangan PKT. Hal ini menanda-kan pelaksanaan proses PKT kurang berjalan lancar sehingga membutuh-kan waktu lama. Perlu dilakukan efi-siensi waktu dalam tahapan proses PKT maupun efisiensi mekanisme PKT.

Selain itu, komitmen bersama untuk mensukseskan PKT antara Puslitbang KPT sebagai koordinator dan Puslit-bang teknis sangat dibutuhkan.

Hasil pemantauan terhadap peman-faatan Surat Keterangan PKT yang telah terbit cukup positif. Pengusul teknologi memanfaatkan surat terse-but diantaranya sebagai ’entry’ untuk melakukan sosialisasi teknologi dan mengikuti proses tender di Unor, Di-nas, Pemkab, dan swasta.

Tanpa payung hukum yang jelas maka pelaksanaan kegiatan PKT tidak akan berjalan dengan optimal. Strategi pe-laksanaan PKT kedepan yang perlu di lakukan adalah segera dilakukan lega lisasi/pengesahan SE Menteri ten-tang Penilaian Kesesuaian Teknolo-gi, pembentukan Tim Tek nis/Dewan Pa kar yang terdiri dari unsur internal PUPR, akademis, dan praktisi yang dapat mem berikan rekomendasi kepa-da Kabalitbang/Kepala Unit yang ber-wenang untuk menandatangani Su rat Keterangan PKT.

155.4 Layanan Lainnya

5.4147

Layanan Lainnya

Pembentukan Unit Pengelolaan Kegia-tan Pusat/ Central Project Mana gement Unit (CPMU) untuk pembangunan ter padu pesisir Ibukota Negara (Na-tional Capital Integrated Coastal De-velopment), didasari atas Keputusan Menteri PUPR No. 486/KPTS/M/2019 terkait CPMU NCICD pada tanggal 16 Mei 2019. Dalam hal ini, Puslitbang KPT memiliki peran dan tanggung jawab sebagai Project Implementation Unit (PIU) dalam hal Kelembagaan, Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Tujuannya

adalah agar proyek NCCID ini tidak ha-nya berfokus pada penanganan ban-jir saja, tetapi ju ga menggabungkan berbagai solusi untuk perbaikan sosial-lingku ngan dan infrastruktur perkota-an.

Hingga saat ini, beberapa produk ke-bijakan, rekomendasi ataupun pene-litian terkait kelembagaan, so sial dan ekonomi, telah berhasil di sumbangkan oleh Puslitbang KPT. Salah satu pro-duk terkait penyiapan re komendasi atas pemetaan permasa lahan sosial dan lingku ngan yang di sertai pena-nganannya di sepanjang daerah kritis ±45 pada 10 (sepuluh) cluster pem-bangunan tanggul Fase A yaitu Kanal Muara, Pantai Indah Kapuk, Muara Ang-ke, Pantai Mutiara, Muara Baru, Sun-da Kelapa, Ancol, Tanjung Priok, Kali Baru dan Kali Blencong. Rekomendasi tersebut, diantaranya, adalah strategi

1

Kebijakan Penguatan Kelembagaan dan Pemetaan Sosial, Ekonomi Lingkungan dalam Pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

Replikasi Perdana Teknologi RISHA 2 Lantai sebagai Pusat Informasi dan Klinik Rumah Tahan Gempa, NTB, 2019

148 Bab 5 Kinerja Layanan Teknis

mitigasi dampak sosi al yang diperlu-kan untuk menangani permasalahan yang muncul, yakni mi tigasi non-struk-tural dan struktural, pe na nganan ma-salah sosial dengan me ng gunakan mo dal sosial yang ber si fat struktural dan model resolusi kon flik kompromi,

prioritas penanganan ti pi kal masalah lingkungan dengan pe ne rapan dan pemanfaatan inovasi teknologi, ser-ta program penanganan aspek sosial dan lingkungan yang dilakukan secara waktu berjangka serta pelibatan multi stakeholder.

2 Supporting Penerapan Building Information Modeling (BIM)

Selaku Sekretariat BIM, Puslitbang KPT membina relasi dengan instansi yang memiliki kapasitas terkait pengem-bangan BIM di Indonesia, baik internal maupun di luar kementerian. Untuk in-ternal Kementerian PUPR, Puslitbang KPT berkoordinasi dengan BPSDM yang berperan untuk meningkatkan kemampuan ASN PUPR. Selanjutnya dengan Ditjen Bina Konstruksi terkait, pelatihan SDM diluar PUPR dan pem-buatan dasar hukum implementasi BIM. Dengan Pusdatin terkait penye-diaan cloud storage BIM. Yang ter akhir, dengan direktorat jenderal teknis se-bagai ujung tombak pembangunan infrastruktur di lapangan untuk dapat membuat pilot project infrastruktur yang menggunakan BIM.

Sekretariat BIM PUPR juga telah beker-ja sama dengan beberapa pihak an-tara lain beberapa BUMN karya (PP, Waskita, Wika, Adhi, Hutama Karya, dll.), Center of Excellence BIM (Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Diponegoro, dll.), maupun dengan pihak penyedia authoring software (Trimble Solutions, Glodon, Graphisoft, Autodesk, dll.).

Roadmap implementasi Building In-formation Modeling (BIM) antara lain: Adopsi, Digitalisasi, Kolaborasi, dan Integrasi, yang diharapkan mampu di-capai oleh Kementerian PUPR. Sebagai tindak lanjut dibentuk Tim BIM PUPR melalui Surat Keputusan (SK) Kaba-litbang No. 32/KPTS/KL/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Pemben-tukan Tim Terpadu Penerapan BIM di lingkungan Kementerian PUPR yang bertugas “mengawal” implementasi BIM di lingkungan Kementerian PUPR. Terkait dengan SK tersebut, Puslitbang KPT mendapatkan mandat sebagai Sekretariat BIM PUPR, yang berperan sebagai “jembatan” bagi pihak yang ingin mengetahui informasi teraktual perihal BIM di Kementerian PUPR.

149

SDA (Bendungan Rukoh, Bendungan Jlantah, Bendungan Temef, dll), Ditjen Bina Marga (Jalan Tol Solo-Kertosono, Jembatan Teluk Kendari, Jalan Tol Ma-nado-Bitung, dll), Ditjen Cipta Karya (Pasar Atas Bukittinggi, Stadion Mana-han, Aquatik PON Papua, dll), serta Ditjen Penyediaan Perumahan (Rusun ASN Pasar Jumat, dll). Bahkan, saat ini Ditjen Bina Marga tengah menyi-apkan Rapermen Penerapan BIM un-tuk Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dimana Puslitbang KPT cukup banyak memberikan kontribusi dalam proses penyu sunannya.

Di masa mendatang, diharapkan agar dibentuk Komite BIM PUPR agar pene-rapan BIM dapat bergulir lebih besar dan cepat. Komite BIM PUPR yang di-usulkan diketuai oleh Dirjen Bina Kon-struksi, beranggotakan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama terkait, didukung para Pakar/Akademisi sehingga dapat menggerakkan regulasi, standar/pro-tokol dan guideline BIM pada skala proyek.

Puslitbang KPT juga intens berdiskusi dengan Institut BIM Indonesia, sebagai komunitas praktisi BIM yang ada di In-donesia.

Beberapa kegiatan yang terus dilaku-kan oleh Tim BIM PUPR adalah pem-bekalan teknis BIM pada fase design, engineering, dan construction; men-dukung diklat kepada ASN PUPR dan Penyedia Jasa, penyusunan standar dan protokol BIM bersama BUMN karya dan akademisi, sosialisasi BIM (forum BIM oleh Pemerintah Daerah ataupun kampus), pameran (Konstruk-si Indonesia, Ritech Expo, dll.); penjaja-kan kolaborasi dengan BIM Authoring Software.

Selain itu, beberapa bentuk penerapan BIM yang telah dilakukan oleh Unor teknis di Kementerian PUPR selama ini, antara lain; mengakomodir BIM pada tahap perancangan bangunan gedung tidak sederhana sebagaima-na tercantum dalam Permen PUPR No. 22/2018, pembuatan pilot project BIM pada proyek di lingkungan Ditjen

5.4 Layanan Lainnya

3 Tugas Tambahan Puslitbang KPT dalam rangka Mendukung Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR

Kementerian PUPR adalah salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam sistem pe nang gulangan ben-cana di Indonesia. Dalam mendukung perannya ter kait manajemen tata kelo-la antar unit organisasi internal, te-lah diterbitkan Kepmen PUPR Nomor 994 tahun 2016 mengenai Pemben-tukan Satuan Tugas Penanggulangan

150 Bab 5 Kinerja Layanan Teknis 1515.4 Layanan Lainnya

Pengusulan teknologi Balitbang pa-da e-katalog Kementerian PUPR di-lakukan dalam rangka percepatan pe manfaatan hasil litbang dalam pem-bangu nan infrastruktur PUPR. De ngan pe ngusulan e-katalog Sektoral Kemen-terian PUPR, diharapkan akan mem-permudah Direktorat Jenderal sebagai pengguna teknologi untuk mempe-

4 Koordinator E-Katalog Sektoral

Bencana PUPR. Kepmen ini mengatur mengenai pembagian tugas dan we-wenang masing-masing unit organi-sasi dan meka nisme koordinasi antar unit maupun dengan lembaga seperti BNPB, BPBD maupun dengan Peme-rintah Daerah.

Satgas Penanggulangan Bencana PUPR diketuai oleh Sekretaris Jende-ral Kementerian PUPR dengan Wakil Ketua: Dirjen SDA, Ditjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Penyediaan Perumahan dan Kepala Badan Litbang. Sementara Ketua Harian dipegang oleh Staf Ahli Menteri Bidang Teknolo-gi, Industri dan Lingkungan. Keseluru-han elemen ini menjadi bagian dari Pusat Komando Satgas PUPR. Sat-gas Penanggulangan Bencana PUPR dilengkapi dengan Unit Pendukung yang terdiri dari Sekretariat dan Pos Komando (Posko) serta Unit Pelaksana yang bekerja di lapangan terdiri dari Pos Siaga Bencana, Tim Reaksi Ce-pat (TRC), Satgas Pelaksana Tanggap Darurat dan Rehabilitasi pada ma sing-masing Balai.

Sesuai dengan Kepmen 994 tersebut peran Puslitbang KPT adalah men-dukung Pusat Komando khususnya di Sekretariat Satgas Penanggulan-gan Bencana, yang day to day ikut melakukan monitoring, pengumpulan data dan informasi bencana di seluruh Indo nesia dan menyusun laporan ha-rian, mingguan dan bulanan sebagai la poran kepada Kepala Biro PKLN se-laku Sekretaris Satgas PB Kementerian PUPR.

Tugas ini intensif dijalankan pada akhir tahun 2017 sampai tahun 2018 seiring de ngan kondisi bencana alam yang se-ring terjadi pada kurun wak tu tersebut. Secara teknis perso nil yang bertugas piket pada Sekretariat Satgas berasal dari perwakilan masing-masing bidang di lingkungan Puslitbang KPT yang di-jadwal secara bergiliran dari pagi sam-pai malam hari bersama-sama dengan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Kementerian PUPR.

5. Teknologi Atap Solar “PVROOF”, teknologi atap sekaligus sebagai pembangkit listrik tenaga surya.

6. PLATO-SINDILA, untuk penghitung lalu lintas otomatis dan sistem in-formasi dini lalu lintas.

7. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Portable, sebagai peram-buan lalu lintas sementara pada pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan.

8. Light Weight Deflectometer (LWD), sebagai alat untuk pengumpulan data kekuatan struktural jalan.

9. Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ), untuk mengukur lendutan permukaan perkerasan jalan.

10.Instalasi Pengolahan Air Bergerak (IPA mobile), untuk meningkatkan akses air minum di kawasan ben-cana atau daerah rawan air.

11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Anaerobik Biofilter skala Indi vidu, sebagai teknologi pengo-lahan air limbah domestik.

roleh informasi dan jenis teknologi lit-bang yang dibutuhkan dalam pemba-ngunan infrastruktur PUPR.

Puslitbang KPT berperan sebagai koordinator dalam pengurusan usulan e-katalog sektoral, berkoordinasi inter-nal dengan Puslitbang teknis ABC dan dengan eksternal yaitu dengan Ditjen Bina Konstruksi, LKPP, Ditjen Bina Mar-ga, Ditjen SDA, Ditjen Permukiman, Ditjen Penyediaan Perumahan.

Usulan teknologi litbang yang siap di-tayangkan pada e-katalog Sektoral Ke-menterian PUPR adalah:

1. Blok Beton Berkait Berongga Ber-tangga (3B), untuk pengaman pan-tai.

2. Tambalan Cepat Mantap Super Cold Mix Asphalt 1 (TCM-SCMA 1), untuk penambalan jalan berlubang secara cepat.

3. Rumah Instan Sehat Sederhana (RI-SHA), sebagai rumah tahan gempa.

4. Rumah Sederhana Panel Instan (RUSPIN), sebagai teknologi rumah modular sistem pracetak.

6Bab 6 Penutup

D alam jangka waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2015 sampai 2019, Puslitbang KPT telah menghasilkan banyak karya seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Mulai dari karya yang be-rupa software rekomendasi kebijakan sampai dengan fisik replikasi perdana teknologi. Tujuan yang diharapkan dari karya tersebut adalah terwujudnya pemanfaatan teknologi litbang yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur PUPR.

Priode 2015-2016, Puslitbang KPT di-nahkodai oleh Ir. Bobby Prabowo, CES., sementara periode 2017-2019 dipimpin oleh Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc., MM. Buku Laporan Eksekutif Pus litbang KPT tahun 2015-2019 ini, merupakan ringkasan seluruh kegiatan Puslitbang KPT sebagai cerminan dari pelaksanaan peran sebagai technolo-gy-intermediator dan policy input.

Peran Puslitbang KPT sebagai “Policy input” diterjemahkan melalui penye-diaan rekomendasi kebijakan terkait dengan tiga hal, yaitu rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR, rekomendasi kebijakan dalam rang-ka mendukung penerapan teknologi hasil litbang, dan rekomendasi kebija-kan dalam rangka memberi solusi ter-kait permasalahan publik PUPR yang

membutuhkan penanganan cepat dan tepat sasaran. Pelaksanaan penyusu-nan rekomendasi kebijakan dilakukan de ngan metode kajian yang sistematis dan ilmiah, sehingga dapat dipertang-gungjawabkan validitas dan kebena-ran nya.

Kepala Puslitbang KPT, Ir. Rezeki Pe-ra nginangin, M.Sc., MM., pada perio de 2017-2019, memperkenalkan sebuah terobosan research programming un-tuk konsep Pemetaan Kebutuhan Te-knologi, Penyiapan Kesiapterapan Te-knologi, Forum Bisnis serta Evaluasi Manfaat Penerapan Teknologi.

Pemetaan Kebutuhan adalah kegiatan untuk meggali potensi penerapan dan pengembangan teknologi dengan me-metakan permasalahan di setiap lokasi studi yang menjadi dasar bagi pelak-sanaan kegiatan litbang kesiapterapan teknologi dan berujung pada replikasi perdana. Dengan adanya kegiatan Pe-metaan Kebutuhan akan menghasilkan strategi untuk pelaksanaan penerapan dan kisi-kisi kebutuhan teknologi. Pe-metaan Kebutuhan diharapkan menja-di dasar kajian untuk mengembangkan teknologi eksisting atau menemukan inovasi teknologi baru.

Dalam kegiatan Penyiapan Kesiaptera-pan Teknologi dilakukan penilaian atas

155

Peninjauan Replikasi Perdana Teknologi Jaringan Irigasi Perpipaan, Kab. Magelang, 2017

kesiapan dokumen teknis yang men-cakup mencakup (1) Spesifikasi Teknis, (2) Metode Perencanaan, (3) Metode Pelaksanaan, (4) Metode Ope rasi dan Pemeliharaan, (5) Analisa Harga Satu-an (AHSP), dan (6) Bukti Teknis Nilai Competitiveness. Selain itu dikaji pula kelayakan teknologi secara non teknis yang meliputi: rantai pasok, kelemba-gaan, sosial budaya, ekonomi, lingku-ngan, maupun risiko.

Dokumen teknis yang lengkap meme-gang peranan kunci dalam penerapan lanjut, khususnya spesifikasi teknis, metode perencanaan dan AHSP. Doku-men Kesiapterapan Teknologi berfung-si sebagai referensi penerapan dan replikasi teknologi, acuan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan. De-ngan adanya dokumen ini juga menja-di daya Tarik bagi investor untuk berin-vestasi dan melakukan kerjasama.

Forum bisnis merupakan konsep ino-vatif dari Ir. Rezeki dalam rangka mempromosikan teknologi litbang de-ngan mempertemukan tiga pihak yai-tu antara penghasil teknologi, calon penerap teknologi dan calon aplikator. Tujuan utamanya adalah terbentuk-nya kesepakatan untuk memanfaatkan produk litbang secara sistematis dan komprehensif. Upaya yang dilakukan Puslitbang KPT untuk mendekatkan ketiga pihak tersebut selain melalui forum bisnis adalah dengan memfasili-tasi penayangan teknologi Balitbang pada e-katalog sektoral Kementerian PUPR yang telah dimulai sejak tahun 2019.

Secara umum belum optimalnya pe-manfaatan produk litbang dalam pe-nyelenggaraan infrastruktur PUPR di-sebabkan beberapa oleh:

1. Faktor kelayakan teknologi itu sendi-ri termasuk kelengkapan dokumen teknisnya, kesesuaian teknologi de-ngan kebutuhan pasar infrastruktur saat ini, system delivery teknologi meliputi ketersediaan supply me-lalui industrialisasi teknologi dan sis tem pengadaan barang/jasanya se bagai faktor pendukung dan yang tak kalah penting alih teknologinya ke pada pelaku konstruksi.

2. Belum adanya payung hukum regu-lasi berupa Peraturan Menteri PUPR atau Keputusan Menteri PUPR yang menjadi dasar untuk penerapan tek-

nologi litbang sehingga para calon penerap masih memiliki keraguan untuk menerapkan teknologi terma-suk kekhawatiran dalam menjalan-kan proses pengadaan barang dan jasanya.

3. Selama ini diseminasi, promosi dan pemasaran produk teknologi Lit-bang kepada UNOR, Pemda dan ca-lon aplikator teknologi belum inten-sif, sistematis dan inovatif dilakukan. Tetapi mulai tahun 2018 Puslitbang KPT telah melakukan promosi de-ngan pendekatan digital dengan dibuatnya website, aplikasi mobile TeknoPU. Usaha ini mendukung pro mosi dan pemasaran hasil Lit-bang secara sistematis dan masif.

4. Selama ini kurangnya koordinasi

dan komunikasi yang intensif antara Badan Litbang dengan Ditjen sela-ku user utama menjadi salah satu kendala rendahnya pemanfaatan tek nologi, usaha Puslitbang KPT me nyelenggarakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif de-ngan Ditjen teknis tentang apa yang perlu dikaji dan dikembangkan di litbang sebagai kebutuhan pasar.

156 Bab 5 Penutup 157

5. Paten, royalti dan hak atas kekayaan intelektual dari teknologi belum di lakukan secara terstruktur dan ter padu, sehingga sangat banyak teknologi yang belum dilindungi HAKI-nya dan rawan untuk diklaim pihak lain.

Dalam rangka memperkenalkan tek-nologi litbang kepada calon penerap dan pemanfaat teknologi, Puslitbang KPT membuat sebuah terobosan baru yaitu Replikasi perdana. Replikasi Per-dana telah berhasil memperkenalkan teknologi Balitbang secara lebih luas dan menambah keyakinan untuk me-nerapkan teknologi Balitbang. Pus-litbang KPT bukan merupakan ditjen teknis tetapi dilihat mampu melak-sanakan pembangunan konstruksi fisik dari penerapan teknologi, hal ini me-nimbulkan minat bagi pelaku usaha untuk menjadi penerap atau aplikator teknologi.

Puslitbang KPT telah berhasil melaku-kan kegiatan Replikasi Perdana yang dimulai sejak tahun 2017, yang meng-hasilkan tidak hanya output fisik teta-pi juga menghasilkan guideline bagi aplikator, feedback dan lesson learned untuk penyempurnaan.

Dalam menjalankan seluruh perannya, Puslitbang KPT menghadapi beberapa tantangan diantaranya; kelayakan tek-nologi, kesesuaian teknologi de ngan kebutuhan pasar infrastruktur, sistem delivery teknologi, industrialisasi tek-nologi, diseminasi dan promosi tek nol-ogi, alih teknologi, kerjasama dengan pelaku usaha, proses pengadaan ba-rang/jasa litbang, pemanfaatan reko-mendasi kebijakan, kapasitas SDM.

Dari seluruh rangkaian upaya yang te-lah dilakukan untuk menjalankan peran dan fungsinya dan menghadapi tan-tangan dan kendala yang ada, Puslit-bang KPT membutuhkan koordinasi, kerjasama dan dukungan dari semua pihak, karena pemanfaatan teknologi yang mendorong percepatan pemba-ngunan infrastruktur merupakan se-buah rangkaian panjang dari beberapa tahapan yang berlangsung berkelan-jutan dan berkesinambungan. Keber-hasilan satu tahapan akan mendukung keberhasilan tahapan selanjutnya, sam pai akhirnya tercapai tujuan akhir yang diharapkan.

Kantor Kec. Tanjung BLK Mataram

SMAN 1 Kediri SMPN 4 Janaparia

Kantor Kec. Kayangan Puskesmah Nipah 1

SMAN 1 Kuripan Kantor Camat Sikur

Posyandu Teluk Dalam Kantor Camat Kopang

SMAN 1 Gerung Puskesmas Nipah 2

Kantor Kec. Pringgarata Puskesmas Sengkol

SMAN 1 Labuapi SMPN 2 Aikmel

Kantor Kec. Bayan Kantor Camat Praya Tengah

SDN Nyurlembang Kecamatan Batulayar

Kantor Kec. Batukliang Kantor Camat Praya Barat

SMAN 1 Sekotong Puskesmas Tampak Siring

Replikasi Perdana Teknologi-Teknologi RISHA, NTB, 2018

Nanang Rianto, S.Ant., M.P.P.NIP. 198510252008121001

Iin Imania, S.E.NIP. 196811132007012001

Henty Adi Justitia, S.E.NIP. 198511082010122001

NuryadiNIP. 196706041987031001

Kasirin, A.Md.NIP. 197505182002121001

HolilahNIP. 196404051989032001

Abdul OpikNIP. 197211162008121001

ImamNIP. 196403032002121001

Slamet RiyadiNIP. 196305302008121001

Desy Nurdiasari, S.T.J29121984092018001

R. Uki Hendratmoko, A.Md.J23081972092018001

Adi Nurahman J01071969062018002

Indi HarsoD14061976092018002

Nur FatimahJ10091993092018001

Durahman J01071969062018002

Asep Bambang J02041977092018001

Puji AnisaJ11061989092018001

MarahalimJ23121974092018001

Abdul GofurJ24101981092018001

Usin J25081976092018001

Dr. Rifaid M Nur, M.Eng.NIP. 196003121985101001

Sungkono, S.E., M.M., M.B.A.NIP. 195504231982021001

Ir. Achjat Dwiatno, M.Eng.NIP. 196304041990031003

Ir. Budiprastiyo Doelrachman, M.U.P.NIP. 196009161988031001

JABATAN FUNGSIONAL

Yudha Pracastino Heston, S.T.,M.T.NIP. 197908292005021001

Retta Ida Lumongga, S.E., M.M.NIP. 197503192005022001

Dimas H Nugraha, S.T., M.Eng.NIP. 198501092008011008

Nino H Setyoadi, S.Sos., M.Sc.NIP. 197810222005021001

Dra. Retno Sinarwati, M.T.NIP. 196411071991032001

BALAI LITBANG PENERAPAN TEKNOLOGI SUMBER DAYA AIR

BIDANG SUMBER DAYA KELITBANGAN

Novri Haryandi, S.T., M.A.NIP. 197311072003121010

Ni Wayan Sumila D, S.Sos., M.Ak.NIP. 196812271991032002

Dian Asri Moelyani, S.T., M.Sc.NIP. 197411022005022001

Abdul Rahman, S.E.NIP. 198009062014121005

SukroniNIP. 196404151987021002

Noordama, S.Kom.NIP. 199003082014021006

Renanda Agustiantoro, S.Kom.NIP. 199508052019041001

Cholik Nurrahman, A.Md.J12031991092018001

RR. Sandi Previadiati, S.E., M.E.J01061988092018001

Agus Munaif, S.E.J14071993092018001

Azwar Zulkarnain, S.T.J01061991092018001

Leni Ferilia, S.E., M.Ak.NIP. 198404232010122003

Nuryati, S.Sos.NIP. 196504131991032001

Appun Ubawaty, S.T., M.A.NIP. 196909261998032004

SUB BAGIAN TATA USAHA

Noviana Widyastuti, S.Si., M.T.NIP. 197511012005022002

Dicky Fransisco S, S.I.P., M.Sc.NIP. 198405112010121004

Masmian Mahida, S.Kom., M.P.W.K.NIP. 198303302010121003

Dica Erly Andjarwati, S.T., M.T.NIP. 198703082009122001

Dr. Andi Suriadi, M.Si.NIP. 197105222014121001

Galih Primanda Permana, S.I.A.NIP. 198912032015031004

Tomi Hendratno, S.T., M.U.R.P.., M.P.P.NIP. 198608012010121002

Vicky Agustina, S.T.NIP. 198708012018022001

Mentari Khairita Utami, S.T.NIP. 199306012018022002

Alia R. Damayanti, S.T., M.Eng., M.Sc.NIP. 197905172005022002

Sahroni, S.E.NIP. 196601202002122001

Moammar Alzia Viqolbi, S.T., M.T.NIP. 198906162018021001

Rifa Nurrizqi Djuuna, S.T.NIP. 199006042019032010

Adji Krisbandono, S.T., M.Eng., M.Sc.NIP. 198109122005021002

Dr. FX. Hermawan KusumartonoNIP. 196801112001121001

Elias Wijaya Panggabean, S.T., M.T.NIP. 197808282005021002

Nuraini, S.T., M.T.NIP. 197707042005022001

Halleyana Tunjung W, S.E.NIP. 198603222014022001

Lucky Astri Fitriana, S.E.NIP. 198910262019042001

Subur LestariNIP. 196404111991032007

Wirawan W, S.T., M.Eng., M.U.R.P.NIP. 198411292010121003

Dellarisa Astari, S.E.Ak., M.Ak.NIP. 19871024201012200

Novi Arteti, S.T.NIP. 197511182008122001

Valentino Adelar Huwae, S.T.J01051987092018001

Aditya Daony Kristanto SJ23051995092018001

Ir. Mokhamad Wahabi, M.Si.NIP. 196401191993111001

BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI

BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN DAN KERJASAMA

Bastin Yungga Angguniko, S.T., M.M.NIP. 198201092008011011

Irwan Kusdariyanto, S.Sos., M.Si.NIP. 197511102003121001

Dessy Febrianty, S.Sos.NIP. 197802072008122001

Kurnia Prima Maria Roma, S.T.NIP. 199411142018022001

Andreas Christiawan, S.E., M.M.NIP. 197912132005021003

Yenni Nur’aini, S.E., M.T., M.Sc.NIP. 197904242005022002

Prahasdipta Bayu Adhi K, S.T.NIP. 199406082018021001

Hadiatma, S.T.NIP. 199106242019031009

Asih Widarti, S.E.NIP. 196911141992032001

LegawaNIP. 1980070520091110

SuronoNIP. 197302072008121002

Maryadi, B.A.NIP. 196206031992031002

TrianaNIP. 197610032009111001

Antin Juliati, S.T., M.M.NIP. 197307012001122001

Slamet RiyadiNIP. 197703192014121002

SupraptiNIP. 197202022014122001

Bintari IsworowatiNIP. 197706122014122005

BesarjoNIP. 196604041990031002

NandarNIP. 197406102008121001

Zamyuni Kuntoro Edy, S.T.J07061980092018001

Lutfi Lusiana Saputri, S.I.P.J22121992092018001

Aisyah Alhumaira Nur R, A.Md.NIP. 199502252018022001

Hari Suharyono, S.E.J06101975092018001

R. Okqianto Johar I S, S.I.P.J01101982092018001

Chitra Widyasani S. Putri, S.T.NIP. 198308212010122003

Annisa Indah Masitha, S.Sos.NIP. 198512072009122001

Febriasyraf Charifa, S.T.NIP. 199002282019031002

Enfy Diana Dewi, S.T., M.U.P.NIP. 197605132005022001

Isnaeni Setyowat, S.T.NIP. 199012312018022001

Rudita, S.T.J13061984092018001

Dyah Ayu Puspagarini, S.T.NIP. 199512112019032012

Iim Abdul Karim, S.Ag., M.Si.NIP. 197504012001121002

Angraini, S.T.NIP. 199206142018022001

Inastri Nityasari, S.Si., M.Sc.NIP. 198810072009122001

Nanda Ika Dewi Kumalasari, S.Ant.NIP. 198612132008122001

Amalia Hafizhah Jarot, S.T.NIP. 199209202018022002

Moch.Mulya Permana, S.T., M.T.NIP. 197109201998031003

BALAI LITBANG PENERAPAN TEKNOLOGI PERMUKIMAN

Marieska, S.E.J10091977092018001

Rokhmatul Khusnah, S.Pd.J28031991092018001

Yanuar Ihsan Nugroho, S.Kom.J24011991092018001

M.SobirinJ16111996092018001

Yoyok Eko SutartantoJ16041981092018001

Syafani RizkiJ07071994092018001

Andhitya Buna MahardikaJ29081992092018001

Eko WahyonoJ04021987092018001

SugiyantoJ09121979092018001

HariantoJ05021978092018001

Bahrul UlumJ30081981092018001

Reinaldy OctavianJ19101992092018001

M.Ali Rohman TaufikJ16061994092018001

M. Wahyu Aditya, A.Md.NIP. 199508032018021001

Dessy Octaria Hidayati, S.T.NIP. 199410062018022001

Sri Wulan Heriani, S.E.NIP. 196601191998032001

Dra. PristiwatiNIP. 196505121998032002

Ida Puspitasari, S.I.P.NIP. 198602092010122003

Ahdian Sultoni, A.Md.NIP. 198410302010121003

HartonoNIP. 196208221990031003

Andrio Firstiana Sukma, S.T., M.Si.NIP. 198205112008121001

Ganti Prasastha Purnaning S, S.T.NIP. 199502182019032012

Arvian Zanuari, S.T., M.T.NIP. 198601032009121001

Reinita Afif Aulia, S.T.NIP. 199009302014022001

Ahmad Faza Azmi, S.T.NIP. 198812082018021001

Ahsan Asjhari, S.Sos., M.T.NIP. 198104212006041003

Alfian Najib Anshori, S.T.NIP. 198712182010121004

Henniko Okadha, S.T.NIP. 198011182008012023

Aditya Prihantoko, S.T., M.T.NIP. 198701092009121001

Muhammad Ma’ruf, A.Md.J07071970092018001

Oky TriwibowoJ15101980092018001

Bramasto AninditoJ02121986092018001

WaluyoJ09111982092018001

Andrias IswadiJ31081982092018001

Oknavo FalentinoJ29101986092018001

Joko SusiloJ21011980092018001

Sugeng SetyawanJ02111985092018001

RestiantoJ27061979092018001

Arif DwiyantoroJ15111981092018001

SokijoJ15111966092018001

Slamet LestariJ12081971092018001

WantinemJ31121971092018001

Drs. R. Satrio Sang Raksono, M.T.NIP. 196307071997031001

BALAI LITBANG PENERAPAN TEKNOLOGI JALAN DAN JEMBATAN

Puji Astuti, A.Md.J16101980092018001

Ade RifaiJ09061981092018001

Huri HasanJ09041987092018001

Enwi Ari WibowoJ09041989092018001

Bryan Agus DwiyantoJ14081993092018001

Abdurahman SalehJ09061990092018001

Dwi Yunita Lestari, S.E.J15081988092018001

Suryawan Setianto, S.Sos.NIP. 198609042010121002

Satrio, S.S.T.,.M.A.NIP. 196912291994031004

Dina Firgijanti, S.E.NIP. 196209141985012001

Agnes Annisa Oktavi, A.Md.NIP. 198810102010122003

Deka SegaraNIP. 196210281991031004

Kokom Komariah, S.Pd.NIP. 197507152008122001

Tri JuliantiNIP. 196207031987032001

GED. HERITAGElantai 3

Jl. Pattimura No. 20Kebayoran BaruJakarta Selatan 12110

T 021 725 1043F 021 739 5062

litbang.pu.go.id/pkpt




LAPORAN EKSEKUTIF KINERJA PUSLITBANG KEBIJAKAN …pkpt.litbang.pu.go.id/assets/announcements/Laporan...3) Policy brief permasalahan publik bidang PUPR, 4) Pemetaan kebutuhan teknologi,

Documents