LAPORAN KINERJAppid.dephub.go.id/files/LKIP_Setjen_2017_FINAL.pdf · Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal, nilai AKIP Setjen mengalami kenaikan ... Pemenang “Stand Favorit”

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJASEKRETARIAT JENDERAL

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 iii

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah untuk menyusun

dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang, sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas seluruh tugas dan kewajiban yang diamanatkan.

Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya melaksanakan fungsi Koordinasi

kegiatan Kementerian Perhubungan, Koordinasi dan penyusunan rencana,

program dan anggaran Kementerian Perhubungan, Pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi

Kementerian Perhubungan, Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan

tata laksana, Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

pelaksanaan advokasi hokum, Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan

layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, Pelaksanaan fungsi lainnya.

Berdasarkan PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan Struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdapat

penambahan dan perubahan nomenklatur struktur organisasi di Lingkungan

Sekretariat Jenderal, yaitu :

a. Biro Perencanaan (Biro I);

b. Biro Kepegawaian dan Organisasi (Biro II);

c. Biro Keuangan (Biro III);

d. Biro Hukum (Biro IV);

e. Biro Layanan dan Pengelolaan BMN (Biro V);

f. Biro Umum (Biro VI);

g. Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Biro VII);

h. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dilengkapi dengan unsur penunjang setingkat eselon II, yaitu ;

a. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom);

b. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB);

c. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;

d. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT);

e. Mahkamah Pelayaran (Mahpel).

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 dilakukan

melalui pengukuran capaian kinerja dari 13 (tiga belas) Sasaran Program yang

memuat 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Tahapan pengukuran

dimaksud meliputi : (1) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja

Tahun 2017, (2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 terhadap Target

Kinerja Tahun 2015-2017, (3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017

terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2017 dalam Dokumen Renstra Tahun 2015-

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 iv

2019, (4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi

Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017, dan (5) Analisis

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya,

Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal, nilai AKIP Setjen mengalami kenaikan

dari BB (79,95) tahun 2016 menjadi 80,19 (BB) tahun 2017, namun terdapat

beberapa hal dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2017 dilakukan perbaikan,

yaitu :

a. Sesuai arahan Menteri Perhubungan, untuk menambahkan 2(dua) scope dalam

Reviu Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019, diantaranya:

Biro Kerjasama : Terlaksananya proses Kerjasama Proyek

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Biro Komunikasi dan

Informasi Publik

: Terlaksananya Proses Komunikasi di Biro

Komunikasi dan Informasi Publik

b. Rencana reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019

yang dilakukan pada awal tahun anggaran 2018;

c. Penyempurnaan IKU Kemenhub yang sesuai ketentuan output menjadi outcome, tentunya hanya bagi kegiatan Eselon II yang memiliki kontribusi kepada IKU

Kementerian;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan aplikasi e-Performance kepada

seluruh unit kerja pada awal tahun 2018;

e. Koordinasi dengan Unit Kerja Eselon (UKE) 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal

untuk merumuskan IKU yang berorientasi outcome.

Berdasarkan tahapan pengukuran dihasilkan rata-rata capaian kinerja Sasaran

Program unit kerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2017 sebesar 103,14% turun

sebesar 21,95% dari tahun 2016 yang memperoleh capaian kinerja sebesar

125,09%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja Sekretariat Jenderal

dalam memenuhi target sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja telah

mencapai keberhasilan. Capaian kinerja 13 (tiga belas) Sasaran Program sebagai

berikut :

a. Sasaran Program pertama “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat

Jenderal Kementerian Perhubungan melalui tersedianya Dokumen Perencanaan,

Pemrograman, Kebijakan Pentarifan, dan dokumen Analisa dan Evaluasi sebagai

acuan dalam penyelenggaraan perhubungan” yang terdiri dari 3(tiga) IKU rata-

rata capaian kinerja sebesar 114,17%;

b. Sasaran Program kedua “Terwujudnya Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan

yang berintegritas, netral, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera serta beretika” yang terdiri dari 1 (satu) IKU rata-rata capaian kinerja sebesar

86,67%;

c. Sasaran Program ketiga “Peningkatan Pelaksanaan RB di Lingkungan

Kementerian Perhubungan” yang terdiri dari 1 (satu) IKU rata-rata capaian

kinerja sebesar 90,59%;

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 v

d. Sasaran Program keempat “Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian

Perhubungan dengan penilaian opini WTP” yang terdiri dari 3 (tiga) IKU rata-


e. Sasaran Program kelima “Peningkatan Kerja Sama Kemitraan/Investasi Dalam

Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri dalam Kerangka Regional/Sub Regional,

Bilateral dan Multilateral di Bidang Transportasi” yang terdiri dari 2 (dua) IKU

rata-rata capaian kinerja sebesar 100%;

f. Sasaran Program keenam “Peningkatan penetapan dan kualitas regulasi dalam

implementasi kebijakan sektor transportasi” yang terdiri dari 2 (dua) IKU rata-


g. Sasaran Program ketujuh “Peningkatan dalam pelayanan dan penyelesaian

masalah hukum” yang terdiri dari 1 (satu) IKU rata-rata capaian kinerja

sebesar 108,75%;

h. Sasaran Program kedelapan “Peningkatan kinerja layanan administrasi serta

sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan”

yang terdiri dari 4 (empat) IKU rata-rata capaian kinerja sebesar 175,65%;

i. Sasaran Program kesembilan “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Kementerian Perhubungan” yang terdiri dari 1 (satu) IKU rata-

rata capaian kinerja sebesar 100%;

j. Sasaran Program kesepuluh “Terselenggaranya e-Government di Kementerian

Perhubungan” yang terdiri dari 1 (satu) IKU rata-rata capaian kinerja sebesar

103,82%;

k. Sasaran Program kesebelas “Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan

Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan

Transportasi yang Berkelanjutan” yang terdiri dari 4 (empat) IKU rata-rata

capaian kinerja sebesar 81,63%;

l. Sasaran Program keduabelas “Terselenggaranya Pemeriksaan Lanjutan

Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” yang

terdiri dari 1 (satu) IKU rata-rata capaian kinerja sebesar 84,84%;

m. Sasaran Program ketigabelas “Peningkatan kinerja pelaksanaan investigasi

kecelakaan transportasi” yang terdiri dari 1 (satu) IKU rata-rata capaian kinerja

sebesar 82%.

Dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 1 (sepuluh) IKU

Sekretariat Jenderal yang berkontribusi langsung terhadap IKU Kementerian

Perhubungan, yaitu dari :

a. Biro Perencanaan, dengan IKU sebagai berikut:

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil

evaluasi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Kemenpan-RB);

Tingkat maturasi SPIP.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 vi

b. Biro Kepegawaian dan Organisasi, dengan IKU sebagai berikut:

Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Penguji Kendaraan

Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang

Bersertifikat;

Persentase indeks RB.

c. Biro Keuangan dan Perlengkapan, dengan IKU sebagai berikut:

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;

Persentase penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan.

d. Biro Hukum, dengan IKU sebagai berikut:

Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian

Perhubungan.

e. Biro Komunikasi dan Informasi Publik, dengan IKU sebagai berikut:

Keterbukaan informasi publik

f. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan IKU sebagai berikut:

Persentase kehandalan sistem informasi

g. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, dengan IKU sebagai berikut:

Tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana

transportasi yang dilaksanakan;

Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tentunya tidak terlepas dari dukungan

seluruh personil sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal

sebanyak 799 orang, serta ketersediaan anggaran sebesar Rp536.027.315.000,00,

yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp121.918,151,000,00, Belanja Barang

sebesar Rp349.482.353.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp64.626.811.000,00.

Realisasi penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2017 adalah sebesar

Rp485.171.228.513,00 atau 90,51%, sisa dana tidak terserap sebesar

Rp50.856.086487,00 tersebut diantaranya merupakan sisa kontrak pada Biro umum,

Biro Hukum, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, serta Komite

Nasional Keselamatan Transportasi.

Pada tahun 2017 terdapat berbagai penghargaan yang diterima beberapa unit kerja

eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, diantaranya:

a. Biro Keuangan dan Perlengkapan, atas penghargaan yang diperoleh

Kementerian Perhubungan, yaitu :

Penghargaan atas Keberhasilan “Menyusun dan Menyajikan Laporan

Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi (WTP)” yang

diberikan oleh Kementerian Keuangan;

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 vii

Penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga “Pengelola Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) Terbaik Ketiga Pada Kelompok Penerimaan Lebih Dari 1

Triliun” yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

b. Biro Kepegawaian dan Organisasi mendapatkan penghargaan “Pengelola

Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Besar” yang diberikan oleh Badan

Kepegawaian Negara dalam kegiatan BKN Award Tahun 2017.

c. Biro Perencanaan mendapatkan “Peringkat I (Pertama) Terbaik dalam

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Eksternal” yang diberikan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Jakarta IV.

d. Biro Umum mendapat beberapa penghargaan, yaitu :

Biro Umum sebagai pengelola Museum Transportasi TMII mendapatkan

Penghargaan Kategori “Museum Favorit I” dalam pameran Museum

Transportasi TMII;

Pemenang Juara I Lomba Keindahan Lingkungan kategori Kelompok Museum

dalam rangka peringatan HUT TMII ke-42.

e. Biro Komunikasi dan Informasi Publik mendapat beberapa penghargaan, yaitu :

Pemenang “Stand Favorit” pada Pameran Gebyar Wisata dan Budaya

Nusantara Expo 2017, Jakarta;

Pemenang “Stand Favorit” pada Kegiatan Pameran Tourism, Trade, and

Investment (TTI) Expo, Medan;

Pemenang Kategori Stand “Inovasi dan Kreativitas” pada Pameran World

Habitat Day and World Cities Days 2017 yang diselenggarakan oleh

Kementerian PUPR, Jakarta;

Pemenang “Juara II Anugerah Media Humas 2017” Kategori “Siaran

Pers/Pemberitaan” yang diselenggarakan oleh Bakohumas Kominfo, Jakarta;

Pemenang “Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik” yang diselenggarakan

Komisi Informasi Pusat.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 viii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ............................................................................... i Ringkasan Eksekutif ............................................................................... iii Daftar Isi ............................................................................... viii Daftar Tabel ............................................................................... x Daftar Gambar ............................................................................... xvi

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang............................................................................ 1 1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal...................................... 2 1.2.1 Struktur Organisasi.................................................... 2 1.2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat

Jenderal... 13

1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.............................. 19 1.3.1 Sumber Daya Manusia............................................... 19 1.3.2 Sumber Daya Keuangan............................................ 23 1.4 Potensi, Ruang Lingkup, Isu Strategis, dan Permasalahan........ 24 1.4.1 Potensi dan Ruang Lingkup....................................... 24 1.4.2 Isu Strategis............................................................... 33 1.4.3 Permasalahan............................................................ 34 1.5 Sistematika Laporan.................................................................... 42

BAB II Perencanaan Kinerja 2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis....................................... 43 2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Perhubungan

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017...................................... 44 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017................... 47

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja..................................................... 57 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja...................................................... 59 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Terhadap Target Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2017............................................................................ 60

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2017......................

69 3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Terhadap Target Tahun 2017 dalam Dokumen Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2017........

86 3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017..........................

96 3.2.5. Capaian Keberhasilan Kinerja Unit Kerja Lainnya….. 132

3.2.6 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama…………. 134

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 ix

3.3 Realisasi Anggaran………………………………………………… 140 3.3.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2017 ......................... 140 3.3.2 Realisasi Penyerapan Anggaran................................ 141 3.3.3 Pencapaian Keluaran................................................. 143 3.3.4 Analisis Efisiensi 147 3.3.5 Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Lainnya…………………………………………………

149 BAB IV Penutup

4.1 Kesimpulan…………………………………………………………. 151 4.1.1 Pencapaian Kinerja Sekretariat Jenderal…………… 151 4.1.2 Prestasi Kerja Tahun 2017…………………………… 159 4.2 Saran dan Tindak Lanjut…………………………………………. 160

4.2.1 Perencanaan Kinerja…………………………………. 160 4.2.2 Pengukuran Kinerja…………………………………… 161 4.2.3 Pelaporan Kinerja………………………………………. 162 4.2.4 Evaluasi Kinerja……………………………………….. 162 4.2.5 Capaian Kinerja……………………………………….. 163

Lampiran- Lampiran

Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Tahun 2017

Matrik Penetapan/Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 x

Halaman

Tabel I.1 Perampingan Fungsi dan Struktur Organisasi

PPTB............……………………………………………………………………………………... 12

Tabel I.2 Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Tingkat

Pendidikan......................................................................................................................... 20

Tabel I.3 Jumlah SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan

Golongan............................................................................................................................

21

Tabel I.4 Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya Sekretariat

Jenderal Tahun 2017 .............................................................................................. 23

Tabel I.5 Pemberian Punishment di Sekretariat Jenderal Tahun

2017....................................................................................................................................... 23

Tabel I.6 Alokasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal

TA. 2017.............................................................................................................................. 24

Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Tahun

2017...................................................................................................................................... 45

Tabel II.2 Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal

2017....................................................................................................................................... 48

Tabel II.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun

2017 Sebelum dan Sesudah Revisi.................................................................. 51

Tabel III.1 Perbandingan Target PK dan Capaian Kinerja Kegiatan

Sasaran Program Pertama Tahun 2017....................................................... 61

Tabel III.2 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Kegiatan

Sasaran Program Kedua Tahun 2017............................................................. 61


Sasaran Program Ketiga Tahun 2017............................................................ 62


Sasaran Program Keempat Tahun 2017....................................................... 63


Sasaran Program Kelima Tahun 2017...........................................................

64

DAFTAR TABEL

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 xi


Sasaran Program Keenam Tahun 2017......................................................... 65


Sasaran Program Ketujuh Tahun 2017...........................................................

65


Sasaran Program Kedelapan Tahun 2017.....................................................

66


Sasaran Program Kesembilan Tahun 2017...................................................

67


Sasaran Program Kesepuluh Tahun 2017..................................................... 67


Sasaran Program Kesebelas Tahun 2017..................................................... 68


Sasaran Program Kedua Belas Tahun 2017................................................ 69


Sasaran Program Ketigabelas Tahun 2017.................................................. 69

Tabel III.14 Perbandingan Sasaran Program RKT dan Sasaran Program

Revisi PK Sekretariat Jenderal Tahun 2017................................................ 70

Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU1 dengan Target Kinerja

2015-2017…………………………………………………………………………………....... 72


2015-2017.......................................................................................................................... 72


2015-2017…………………………………………………………………………………....... 73


2015-2017…………………………………………………………………………………...... 73


2015-2017.......................................................................................................................... 74


2015-2017.......................................................................................................................... 75

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 xii


2015-2017........................................................................................................................ .. 75


2015-2017…………………………………………………………………………………...... 75


2015-2017…………………………………………………………………………………...... 76


2015-2017........................................................................................................................... 77


2015-2017……………………………………………………………………………………... 78


2015-2017......................................................................................................................... 79


2015-2017.......................................................................................................................... 79


2015-2017……………………………………………………………………………………... 80


2015-2017……………………………………………………………………………………... 80


2015-2017……………………………………………………………………………………... 81


2015-2017........................................................................................................................... 81


2015-2017……………………………………………………………………………………... 82


2015-2017……………………………………………………………………………………... 82


2015-2017……………………………………………………………………………………... 83


2015-2017……………………………………………………………………………………...

83

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 xiii


2015-2017.......................................................................................................................... 84


2015-2017.......................................................................................................................... 84


2015-2017……………………………………………………………………………………... 85


2015-2017……………………………………………………………………………………... 86

Tabel III.40 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU1 dengan Target Renstra

Tahun 2017…………………………………………………………………………………... 87


Tahun 2017………………………………………………………………………………….... 87


Tahun 2017…………………………………………………………………………………... 88


Tahun 2017…………………………………………………………………………………... 89


Tahun 2017........................................................................................................................ 89


Tahun 2017…………………………………………………………………………………. 90


Tahun 2017…………………………………………………………………………………. 90


Tahun 2017…………………………………………………………………………………. 91


Tahun 2017………………………………………………………………………………….. 91


Tahun 2017.. 92


Tahun 2017…………………………………………………………………………………..

92

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 xiv


Tahun 2017………………………………………………………………………………….. 93


Tahun 2017………………………………………………………………………………….. 93


Tahun 2017………………………………………………………………………………….. 94


Tahun 2017………………………………………………………………………………….. 95


Tahun 2017…………………………………………………………………………………… 95

Tabel III.56 Penilaian AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2017..................... 97

Tabel III.57 Rincian Jabatan Fungsional Tahun 2017...................................................... 99

Tabel III.58 Rincian Jumlah Deregulasi Kementerian Perhubungan Tahun

2017................................................................................................................................... .... 112

Tabel III.59 Rekapitulasi Perkara yang Ditangani oleh Biro Hukum Tahun

2017................................................................................................................................... .... 112

Tabel III.60 Daftar Naskah Dinas Keluar Kementerian Perhubungan Tahun

2017....................................................................................................................................... 115

Tabel III.61 Daftar Naskah Dinas Masuk Kementerian Perhubungan Tahun

2017....................................................................................................................................... 115

Tabel III.62 Daftar Naskah Dinas Keluar Kementerian Perhubungan Tahun

2017........................................................................................................................................ 116

Tabel III.63 Perhitungan Standar Konsumsi Listrik Kategori Efisien....................... 116

Tabel III.64 Perhitungan Standar Kosumsi Air Kategori Hemat................................. 117

Tabel III.65 Perhitungan Penghematan Konsumsi Listrik................................................. 117

Tabel III.66 Perhitungan Penghematan Konsumsi Air........................................................ 118

Tabel III.67 Perhitungan Penghematan Konsumsi Air........................................................ 119

Tabel III.68 Rata-Rata Persentase Penghematan Konsumsi

Listrik, Air, dan Biaya Telepon antara Tahun 2017 dan 2016...... 120

Tabel III.69 Pengadaan Kendaraan Selama Tahun 2011-2017.................................. 120

Tabel III.70 Penghapusan Kendaraan Operasional di Lingkungan

Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Sepanjang tahun 2011

s.d 2017............................................................................................................................... 123

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 xv

Tabel III.71 Jumlah Kendaraan Operasional di Lingkungan

Kementerian Perhubungan Sampai dengan Tahun

2017......................................................................................................................................... 123

Tabel III.72 Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Transportasi.............. 124

Tabel III.73 Realisasi Penerapan Pedoman Sandar Pelayanan Sarana dan

Prasarana Transportasi yang Dilaksanakan Tahun 2017.................... 128

Tabel III.74 Realisasi Pemenuhan Dokumen Lingkungan

Proyek Pembangunan Infrastruktur Transportasi Tahun 2017......... 129

Tabel III.75 Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional

(Dalam Ton CO2)...........................................................................................................

130

Tabel III.76 Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Darat dalam Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca.............................................................................................. 130

Tabel III.77 Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Laut dalam Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca............................................................................................... 130

Tabel III.78 Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Udara dalam Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca............................................................................................... 131

Tabel III.79 Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Perkeretaapian dalam

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca................................................................... 131

Tabel III.80 Target dan Realisasi Anggaran IKU Sekretariat Jenderal Tahun

2017………………………………………………………………………………………………. 135

Tabel III.81 Pagu Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun

2017........................................................................................................................................ 140

Tabel III.82 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun

2017......................................................................................................................................... 141

Tabel III.83 Realisasi Anggaran Belanja Barang Sekretariat Jenderal Tahun

2017........................................................................................................................................ 142

Tabel III.84 Realisasi Anggaran Belanja Modal Sekretariat Jenderal Tahun

2017......................................................................................................................................... 143

Tabel III.85 Tingkat Capaian Keluaran Sekretariat Jenderal........................................ 144

Tabel III.86 Nilai Efisiensi Sekretariat Jenderal..................................................................... 148

Tabel IV.I Resume Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017.............. 154

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 xvi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1 Perubahan dan Penambahan Struktur Organisasi PM 189 Tahun

2015 menjadi PM 117 Tahun 2017…....................................................................

9

Gambar I.2 Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan.....................................................………………………………

11

Gambar I.3 Cascading Sasaran Kementerian Perhubungan dan Sekretariat

Jenderal Tahun 2015-2019.........................................................................................

18

Gambar I.4 Peta Strategis Sekretaris Jenderal…............................................................ 19

Gambar I.5 Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2017................……………………………...................................................... 21

Gambar I.6 Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Golongan Tahun

2017.............................................................................................................. 22

Gambar III.1 Rumus Capaian Keluaran............................................................................. 143

Gambar III.2 Rumus Nilai Efisiensi..................................................................................... 147

• Latar Belakang

• Tugas dan Fungsi

• Sumber Daya Manusia

• Potensi, Ruang

Lingkup, Isu

Strategis dan

Permasalahan

• Sistematika Laporan

BAB IPENDAHULUAN


REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2017

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 1

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib

mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk

Laporan Akuntabilitas Kinerja. Tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Perhubungan tercantum dalam PM 45 Tahun 2016 perihal Petunjuk

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tercantum di dalam PM 117 Tahun 2017

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan

Kementerian Perhubungan, masuk dalam lingkup unit kerja yang wajib menjalankan

amanat peraturan tersebut, karena disamping bertanggungjawab dalam penyelenggaraan

kegiatan dan pengelolaan sumber daya dalam mendukung peningkatan kinerja

Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal juga bertanggungjawab dalam

penyelenggaraan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani

oleh sumber daya manusia yang profesional.

Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh

Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih

dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance). Salah satu azas

penyelenggaraan good governance terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut, salah

satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

BAB I


Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 menggambarkan secara transparan

sejauh mana pencapaian kinerja melalui upaya-upaya strategis dan operasional yang

telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya jika dibandingkan

dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun dalam kerangka pemenuhan visi dan

misi yang telah ditetapkan. Selain itu pada laporan ini menampilkan target kinerja secara

series selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang

terukur kepada Menteri Perhubungan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan

kinerjanya.

1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal adalah

unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS : Melaksanakan serta menyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan

FUNGSI : a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran

Kementerian Perhubungan;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja

sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian

Perhubungan;

d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

pelaksanaan advokasi hukum;

f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang/jasa pemerintah;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2.1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas dan fungsi Sekretariat

Jenderal dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Biro dan 2 (dua) Pusat, sebagaimana berikut :


A. BIRO PERENCANAAN

TUGAS : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran Kementerian Perhubungan.

FUNGSI : a. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan pengendalian

kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang

dan rencana bergulir (rolling plan), serta koordinasi penyusunan

rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang

dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN)

di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan

rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana

dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme

Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), program dan anggaran serta

penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian

Perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA);

c. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan

penyusunan rencana, analisis dan penetapan pentarifan di bidang

transportasi, bahan untuk lembaga negara dan pemerintah;

d. Penyiapan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

rencana dan program Kementerian Perhubungan termasuk

perkembangan fisik dan nilai manfaatnya (outcome), Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja

Kementerian Perhubungan, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan

Korupsi (RAN-PK) unit Sekretariat Jenderal serta kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai

dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN); dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

B. BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

TUGAS : Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta

administrasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Perhubungan.

FUNGSI : a. Penyiapan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan

pengendalian perencanaan kepegawaian;

b. Penyiapan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan

pengendalian pengembangan kepegawaian;

c. Penyiapan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan

pengendalian mutasi, kesejahteraan, disiplin, asessment dan


konseling pegawai;

d. Penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana,

serta administrasi reformasi birokrasi; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

C. BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

TUGAS : Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi dan

pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

FUNGSI : a. Penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana,

pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, pemantauan,

penelitian, evaluasi, penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian

Perhubungan;

b. Penyiapan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi

laporan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan

keuangan Kementerian Perhubungan, analisa dan evaluasi laporan

keuangan, serta penyiapan pembinaan pola pengelolaan Badan

Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perhubungan;

c. penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan

pengelola anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tindak

lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tindak lanjut

laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, serta urusan tata

usaha dan rumah tangga Biro; dan

d. Penyiapan pembinaan, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

D. BIRO HUKUM

TUGAS : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.

FUNGSI : a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan di bidang transportasi;

b. Penyiapan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(JDIH) di bidang transportasi;

c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan perjanjian hukum nasional,

advokasi hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di

bidang transportasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan

rumah tangga Biro.


E. BIRO KERJASAMA

TUGAS : Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan

pelaksanaan kerja sama dan kemitraan/investasi dalam negeri,

kerja sama luar negeri, serta ratifikasi konvensi dan perjanjian

internasional di bidang transportasi.

FUNGSI : a. Penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan

konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama

dan kemitraan/investasi dalam negeri di bidang transportasi;

b. Penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan

konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama

luar negeri;

c. Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang

transportasi; dan

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

F. BIRO UMUM

TUGAS : Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan

keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumahtanggaan, serta

penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.

FUNGSI : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf

Ahli Menteri, dan Staf Khusus, serta pembinaan dan penyelenggaraan

keprotokolan;

b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan Kementerian

Perhubungan, pelaporan, serta urusan ketatausahaan dan

kerumahtanggaan Biro;

c. Penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga

Sekretariat Jenderal;

d. Penyiapan perencanaan, anggaran, akuntansi, laporan

pertanggungjawaban keuangan, penatausahaan keuangan, perjalanan

dinas Biro dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri,

serta penggajian di lingkungan Sekretariat Jenderal.

G. BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

TUGAS : Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan pelaksanaan

komunikasi dan informasi public.

FUNGSI : a. Penyiapan perumusan rencana strategi dan evaluasi program

komunikasi dan informasi publik;

b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik

melalui pemanfaatan media massa, media sosial, jejaring komunikasi,

dan pengelolaan opini publik;

c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik


melalui publikasi, edukasi publik, pelayanan informasi dan

dokumentasi;

d. Juru bicara Kementerian Perhubungan untuk penyampaian kebijakan

publik, kinerja, strategi dan program yang telah diputuskan Menteri

atau disepakati jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian

Perhubungan serta memberikan penjelasan atau merespon

masalah/isu publik; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

H. PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN

TUGAS : Melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan,

pengembangan sistem, serta pengelolaan data dan layanan operasional

sistem teknologi informasi dan komunikasi.

FUNGSI : a. Penyiapan penyusunan rencana strategis, pengelolaan program,

perumusan dan pembinaan pelaksanaan standar kebijakan dan tata

kelola, serta manajemen risiko sistem teknologi informasi dan

komunikasi;

b. Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan

pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur;

c. Penyiapan pengelolaan data dan layanan operasional sistem

teknologi informasi dan komunikasi; dan

d. Penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan,

kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga,

pengelolaan administrasi barang milik negara serta evaluasi dan

pelaporan.

I. PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

TUGAS : Melaksanakan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup,

peningkatan sistem dan inovasi pelayanan transportasi yang

berkelanjutan.

FUNGSI : a. Penyiapan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor

transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

b. Penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi

pelayanan prasarana transportasi;

c. Penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi

pelayanan sarana transportasi; dan

d. Pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja, anggaran dan

pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara (BMN),

pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan,

kerumahtanggaan, dan ketatausahaan.


Selain itu, Sekretariat Jenderal dilengkapi pula dengan unsur-unsur penunjang yaitu

Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Mahkamah Pelayaran. Tugas dan fungsi

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tercantum di dalam Peraturan

Presiden RI nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi,

berikut ini:

TUGAS : a. Melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;

b. memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi

kepada pihak terkait; dan

c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan

hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan

keselamatan transportasi.

FUNGSI : a. Pelaksanaan investigasi terhadap penyebab kecelakaan transportasi;

b. Permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait,

lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak

lain yang dipandang perlu;

c. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara

sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;

d. Penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;

e. Pemberian dan/atau penyampaian rekomendasi hasil investigasi

kecelakaan transportasi;

f. Pelaksanaan monitoring/pemantauan dan klarifikasi terhadap proses

tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan

transportasi;

g. Penyusunan pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden

melalui Menteri Perhubungan;

h. Pelaksanaan kerjasama investigasi kecelakaan transportasi dan/atau

peningkatan pengetahuan SDM;

i. Penyampaian laporan kinerja kepada Presiden dan laporan kinerja

akhir masa jabatan;

j. Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian investigator dan

tenaga ahli.

Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, maka

tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran, sebagai berikut :

TUGAS : Melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal

FUNGSI : a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran,

pengelolaan data, evaluasi kegiatan, serta pengelolaan sistem teknologi

dan informasi;

b. penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan

laporan pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),


serta urusan perlengkapan;

c. penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, pengelolaan

tata usaha, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengelolaan

Reformasi Birokrasi;

d. pelaksanaan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal,

administrasi persidangan, pemberian dukungan substantif persidangan,

pengetikan dan penggandaan konsep putusan;

e. penelitian sebab kecelakaan kapal dan penentuan ada atau tidak

adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi

kepelautan yang dilakukan oleh Nahkoda atau Pemimpin Kapal

dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya kecelakaan kapal; dan

f. penjatuhan sanksi administratif kepada Nahkoda atau Pemimpin Kapal

dan/atau Perwira Kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan

kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi

kepelautan.

Dalam mencapai tujuan penguatan kelembagaan pengadaan di Kementerian

Perhubungan maka perlu dibentuk susunan organisasi yang bertanggung jawab

secara keseluruhan dalam kegiatan pegadaan dan pengelolaan barang milik

negara. Hal ini bertujuan agar unit kerja utama dan seluruh unit kerja

pelaksana teknis dibawahnya secara keseluruhan harus berperan lebih strategis,

end to end process dan diarahkan agar berperan menjadi penjamin mutu

pengadaan barang/jasa di Kementerian Perhubungan.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2017 tentang

Perubahan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada tanggal 18

Desember 2017, terdapat penambahan dan perubahan nomenklatur struktur

organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Dijelaskan sebagai berikut:


Gambar I.1

Perubahan dan Penambahan Struktur Organisasi

PM 189 Tahun 2015 menjadi PM 117 Tahun 2017

Terdapat perubahan nomenklatur Biro Keuangan dan Perlengkapan menjadi Biro

Keuangan, dan penambahan 1 (satu) Biro yaitu Biro Layanan Pengadaan dan

Pengelolaan Barang Milik Negara. Adapun Tugas dan Fungsi Biro Layanan Pengadaan

dan Pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai berikut;

TUGAS : melaksanakan fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan,

penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa,

pemilihan Mitra, serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan

barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta

pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian

Perhubungan

FUNGSI : a. penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi,

pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan

Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Darat, Udara dan

Perkeretaapian;

b. penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,

pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan

Barang/ Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Laut dan

Penunjang, serta koordinasi atas penanganan terhadap penyimpangan,

pengaduan dan menyusun pertimbangan terhadap permasalahan

pengadaan barang/jasa serta Mitra, sosialisasi peraturan layanan

pengadaan;

PUSAT FASILITASI KEMITRAAN

DAN KELEMBAGAAN

INTERNASIONAL


c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara

yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan

dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

d. pelaksanaan dokumentasi, urusan tata usaha dan rumah tangga Biro


Gambar 1.2 Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

MENTERI PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL STAF AHLI MENHUB INSPEKTORAT JENDERAL /

DIREKTORAT JENDERAL / BADAN

BIRO PERENCANAAN

BIRO

KEPEGAWAIAN DAN

ORGANISASI

BIRO KEUANGAN

BIRO HUKUM

BIRO LAYANAN PENGADAAN

DAN PENGELOLAAN

BMN

BIRO UMUM

BIRO KOMUNIKASI

DAN INFORMASI PUBLIK

PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI

BERKELANJUTAN

PUSAT TEKNOLOGI

INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

KOMITE NASIONAL

KESELAMATAN TRANSPORTASI

MAHKAMAH

PELAYARAN

BAGIAN RENCANA

BAGIAN PERENCANAAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN PELAKSANAAN

ANGGARAN

BAGIAN PERATURAN

TRANSP. DARAT

BAGIAN LAYANAN

PENGADAAN TRANS. DARAT,

UDARA & PERKERETAAPIAN

BAGIAN TU PIMPINAN DAN KEPROTOKOLAN

BAGIAN PERENCANAAN

STRATEGI KOMUNIKASI

DAN EVALUASI

BAGIAN TU BAGIAN TU

BAGIAN PROGRAM

BAGIAN PENTARIFAN

DAN PELAPORAN

BAGIAN ANALISA DAN EVALUASI

BAGIAN PENGEMBANGAN

KEPEGAWAIAN

BAGIAN MUTASI, KESEJAHTERAAN

DAN DISIPLIN

BAGIAN ORGANISASI

TATA LAKSANA

BAGIAN AKUNTANSI

BAGIAN PERBENDA-

HARAAN

BAGIAN PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK

BAGIAN PERATURAN

TRANSP. LAUT

BAGIAN PERATURAN

TRANSP. UDARA

BAGIAN PERJANJIAN &

ADVOKASI

BAGIAN LAYANAN

PENGADAAN TRANSPORTASI

LAUT & PENUNJANG

BAGIAN PENGELOLAAN

BMN

BIDANG TATA KELOLA

LINGKUNGAN HIDUP

TRANSPORTASI

BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN

BIDANG TATA KELOLA SISTEM

PELAYANAN SARANA &

PRASARANA TRANSPORTASI

BIDANG PENGEMBANGAN

BIDANG PENGELOLAAN

DATA DAN OPERASIONAL

BAGIAN TU KEMENTERIAN

BAGIAN RUMAH TANGGA

BAGIAN PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

BAGIAN MEDIA MASSA & OPINI

PUBLIK

BAGIAN PUBLIKASI & PELAYANAN

INFORMASI

PUSAT FASILITASI

KEMITRAAN DAN

KELEMBAGAAN

INTERNASIONAL

BAGIAN TU

BIDANG HUBUNGAN BILATERAL &

SUBREGIONAL

BIDANG HUBUNGAN

MULTILATERAL

BIDANG FASILITASI

KEMITRAAN & INVESTASI


Di dalam PM 117 tahun 2017, terdapat perubahan nomenklatur pada Biro Kerjasama

menjadi Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional. Adapun tugas dan

fungsi Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, sebagai berikut :

Terdapat perampingan struktur organisasi di Pusat Pengelolaan Transportasi

Berkelanjutan (PPTB). Dijelaskan pada tabel I.1:

Tabel I.1

Perampingan Fungsi dan Struktur Organisasi PPTB

STRUKTUR ORGANISASI PPTB

PM 189 Tahun 2015

STRUKTUR ORGANISASI PPTB

PM 117 Tahun 2017

FUNGSI PPTB:

a. Penyiapan pengelolaan kebijakan lingkungan

hidup, dampak sektor transportasi, adaptasi

dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

b. Penyiapan pengelolaan kebijakan

peningkatan sistem dan inovasi pelayanan

prasarana transportasi;

c. Penyiapan pengelolaan kebijakan

peningkatan sistem dan inovasi pelayanan

sarana transportasi; dan

d. Pelaksanaan penyusunan rencana, program

kerja, anggaran dan pelaporan, pengelolaan

administrasi barang milik negara (BMN),

pelaksanaanurusan keuangan, kepegawaian,

persuratan,kearsipan, kerumahtanggaan, dan

ketatausahaan.

FUNGSI PPTB:

a. penyiapan pembinaan dan

pengelolaan kebijakan lingkungan

hidup, adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim sektor transportasi;

b. penyiapan pembinaan dan

pengelolaan kebijakan peningkatan

sistem dan inovasi pelayanan

sarana dan prasarana transportasi

berkelanjutan; dan

c. pelaksanaan penyusunan rencana,

program kerja, anggaran dan

pelaporan, pengelolaan administrasi

barang milik negara (BMN),

pelaksanaan urusan keuangan,

kepegawaian, persuratan, kearsipan,

kerumahtanggaan, dan ketatausahaan.

TUGAS : melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerja sama dan

fasilitasi kemitraan/investasi, kerja sama luar negeri, serta penyiapan

ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi

FUNGSI : a. penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan

konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan

fasilitasi kemitraan/investasi di bidang transportasi;

b. penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan

konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar

negeri;

c. penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang

transportasi; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat


ESELON III:

a. Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup

Transportasi;

b. Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan

Prasarana Transportasi;

c. Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan

Sarana Transportasi;

d. Bagian Tata Usaha

ESELON III:

a. Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup

Transportasi;

b. Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan

Sarana dan Prasarana Transportasi;

c. Bagian Tata Usaha.

ESELON IV:

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup

Transportasi

a. Subbidang Tata Kelola Lingkungan Hidup

Transportasi Darat;

b. Subbidang Tata Kelola Lingkungan Hidup

Transporasi Laut dan Udara.

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan

Prasarana Transportasi

a. Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan

Prima Prasarana Transportasi Darat,

Perkeretaapian dan Penunjang;

b. Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan

Prima Prasarana Transportasi Laut dan

Udara.

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana

Transportasi

a. Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan

Prima Sarana Transportasi Darat,


b. Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan

Prima Sarana Transportasi Laut dan Udara.

Bagian Tata Usaha

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

ESELON IV:

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup

Transportasi

a. Subbidang Tata Kelola Lingkungan

Hidup Transportasi Darat,


b. Subbidang Tata Kelola Lingkungan

Hidup Transportasi Laut dan Udara

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan

Sarana dan Prasarana Transportasi.

a. Subbidang Tata Kelola Kualitas

Pelayanan Prima Sarana dan

Prasarana Transportasi Darat,

Perkeretaapian dan Penunjang; dan

b. Subbidang Tata Kelola Kualitas

Pelayanan Prima Sarana dan

Prasarana Transportasi Laut dan

Udara.

Bagian Tata Usaha

a. Subbagian Perencanaan dan

Keuangan;

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

1.2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2015-

2019 dan dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan perhubungan tahun

2015-2019, Sekretariat Jenderal merumuskan tujuan pembangunan transportasi

tahun 2015-2019, antara lain :


1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan di

Kementerian Perhubungan, dengan tercapainya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui tersedianya Dokumen

Perencanaan, Pemrograman, Kebijakan Pentarifan, dan dokumen Analisa dan

Evaluasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan perhubungan. Hal tersebut

dapat dicapai berdasarkan nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan

yang berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB serta Nilai akuntabilitas kinerja

Sekretariat Jenderal yang berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal;

2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM Aparatur Perhubungan dalam

rangka optimalisasi kinerja Kementerian Perhubungan, dengan pencapaian

terwujudnya pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan yang berintegritas, netral,

capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera serta beretika berdasarkan

jumlah aparatur Kementerian Perhubungan yang ditingkatkan kualitas dan

kompetensinya dan tersusunnya dokumen kebijakan terkait SDM aparatur di

lingkungan Kementerian Perhubungan. Disamping itu, tujuan ini juga dapat

tercapai dengan terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran

melalui sistem, proses dan tata laksana yang rasional, jelas, efektif, efisien,

terukur, dan sesuai dengan visi Reformasi Birokrasi melalui penataan

organisasi/kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Kementerian

Perhubungan;

3. Mempertahankan akuntabilitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara

(BMN) Kementerian Perhubungan, serta pelayanan umum, dan sarana dan

prasarana gedung kantor pada lingkup Kementerian Perhubungan, tercapai

dengan terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan

penilaian opini WTP berdasarkan opini BPK atas pengelolaan keuangan

Kementerian Perhubungan dan tingkat penyerapan anggaran di lingkungan

Sekretariat Jenderal;

4. Meningkatkan kualitas produk hukum dan kajian kebijakan strategis serta

fasilitasi penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan,

dicapai dengan peningkatan Kerjasama Luar Negeri Sektor Transportasi dalam

kerangka Regional, Bilateral dan Multilateral berdasarkan jumlah

MoU/Agreement Kerjasama Luar Negeri Sektor Transportasi dalam kerangka

Regional, Bilateral dan Multilateral. Tujuan ini juga dapat dicapai dengan

peningkatan penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan

sektor transportasi ditandai dengan jumlah peraturan perundang-undangan di

sektor transportasi dan jumlah peraturan perundang-undangan terkait

pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal. Disamping itu juga dapat dicapai

dengan peningkatan dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum

berdasarkan persentase penyelesaian perkara hukum.


5. Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa serta pemelihan mitra

dan mempertahankan akuntabilitas laporan Barang Milik Negara (BMN)

Kementerian Perhubungan, serta pelayanan umum, dan sarana dan prasarana

gedung kantor pada lingkup Kementerian Perhubungan, tercapai dengan

pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka,

transparan, bersaing, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang

berlaku serta jumlah aset BMN yang berhasil ditetapkan statusnya.

6. Meningkatkan kualitas Kerjasama Kemitraan/Investasi Dalam Negeri dan

Kerjasama Luar Negeri di Kementerian Perhubungan, tercapai dengan

peningkatan Kerjasama Luar Negeri Sektor Transportasi dalam kerangka

Regional, Bilateral dan Multilateral berdasarkan jumlah MoU/Agreement

Kerjasama Luar Negeri Sektor Transportasi dalam kerangka Regional, Bilateral

dan Multilateral serta fasilitasi Kerjasama Kemitraan/Investasi pembangunan

infrastruktur transportasi melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan

usaha.

7. Menyediakan layanan komunikasi dan informasi publik yang efektif, efisien dan

mudah diakses dengan dukungan pengelolaan data dan SDM yang berkualitas,

tercapai dengan peningkatan kinerja layanan administrasi serta sarana dan

prasarana di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan berdasarkan

tingkat ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran, penghematan

konsumsi listrik, air dan biaya telepon di lingkungan kantor pusat Kementerian

Perhubungan, tingkat kecukupan sarana dan prasarana kantor pusat

Kementerian Perhubungan dan jumlah pengunjung museum transportasi. Tujuan

ini juga dapat tercapai dengan terselenggaranya e-government di Kementerian

Perhubungan melalui kehandalan Sistem Informasi Kementerian Perhubungan,

penguatan Perencanaan dan Kebijakan TIK, Pengelolaan Data dan Layanan

Operasional TIK. Disamping itu tujuan tersebut dapat tercapai dengan

terwujudnya kebijakan dan strategi bidang kemitraan, pelayanan jasa dan

lingkungan hidup sektor transportasi berdasarkan jumlah kajian yang menjadi

rekomendasi kebijakan sektor transportasi dan jumlah unit pelayanan publik

sektor transportasi yang dinilai dan dievaluasi telah memenuhi standar kriteria

pelayanan prima. Demikian pula tujuan ini juga dapat dicapai melalui

Terwujudnya Komunikasi dan Pelayanan Informasi sektor transportasi kepada

publik yang didukung SDM aparatur perhubungan dengan kompetensi

kehumasan untuk meningkatkan citra positif Kementerian Perhubungan

berdasarkan adanya Keterbukaan Informasi Publik dan jumlah dokumen

rekomendasi hasil analisis informasi untuk penyempurnaan kebijakan sektor

transportasi.


8. Mewujudkan peningkatan kualitas pelaksanaan investigasi kecelakaan

transportasi, dicapai dengan terselenggaranya persidangan Pemeriksaan

Lanjutan Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

berdasarkan jumlah perkara kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti, disidangkan

dan diputus tepat waktu serta prosentase rekomendasi putusan Mahkamah

Pelayaran yang ditindaklanjuti. Hal itu juga dapat tercapai dengan peningkatan

kinerja pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi ditandai dengan

ketepatan waktu pelaksanaan investigasi kecelakaan sampai dengan penyusunan

laporan final/akhir.

9. Mewujudkan peningkatan tata kelola kebijakan lingkungan hidup, penataan

sistem dan inovasi pelayanan transportasi yang berkelanjutan, yang dapat

dicapai dengan terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan lingkungan

hidup dan pelayanan publik di sektor transportasi dengan indikator kinerja yang

diukur berdasarkan tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan

prasarana transportasi yang dilaksanakan, persentase pemenuhan dokumen

lingkungan proyek pembangunan infrastruktur transportasi, persentase unit

pelayanan publik sektor transportasi yang dinilai dan dievaluasi telah memenuhi

standar kriteria pelayanan prima dan persentase penurunan emisi gas rumah

kaca dari sektor transportasi nasional.

Sasaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah merupakan hasil

yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan

terukur. Adapun sasaran yang hendak diwujudkan oleh Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan adalah:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan melalui

tersedianya dokumen perencanaan, pemrograman, kebijakan pentarifan

dan dokumen analisa dan evaluasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan

perhubungan;

2. Terwujudnya pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan yang berintegritas,

netral, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera serta beretika;

3. Peningkatan Pelaksanaan RB di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan

penilaian opini WTP;

5. Peningkatan kinerja layanan administrasi serta sarana dan prasarana di

lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan;

6. Peningkatan penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan

sektor transportasi;

7. Peningkatan dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hokum;

8. Terwujudnya layanan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan



9. Peningkatan Kerja Sama Kemitraan/Investasi Dalam Negeri dan Kerja

Sama Luar Negeri dalam Kerangka Regional/Sub Regional, Bilateral dan

Multilateral di Bidang Transportasi;

10. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Kementerian

Perhubungan;

11. Terselenggaranya e-Government di Kementerian Perhubungan

12. Terselenggaranya Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Peningkatan kinerja pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi;

14. Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup,

Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal dalam lima (5) tahun

kedepan sangat terkait dengan sasaran Kementerian Perhubungan terutama

dalam aspek keselamatan dan pelayanan sektor transportasi. Dalam aspek

keselamatan dan keamanan menjadi sasaran Sekretariat Jenderal terutama

pada unit kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan

Mahkamah Pelayaran, sementara untuk meningkatkan aspek pelayanan sektor

transportasi didukung oleh semua unit di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Cascading antara sasaran Kementerian dengan sasaran Sekretariat Jenderal

Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.


Gambar I.3

Cascading Sasaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019

Sasaran Kemenhub Sasaran Setjen

1. Meningkatnya keselamatan dan

keamanan transportasi

1. Terselenggaranya Pemeriksaan Lanjutan

Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

2. Peningkatan kinerja pelaksanaan investigasi

kecelakaan transportasi;

2. Meningkatnya kinerja pelayanan

sarana dan prasarana transportasi

3. Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan

Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan

Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi

yang Berkelanjutan;

4. Terwujudnya layanan pengadaan barang

dan jasa di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

3. Terlaksananya perumusan kebijakan

dalam penyelenggaraan

transportasi

5. Peningkatan penetapan dan kualitas regulasi

dalam implementasi kebijakan sektor

transportasi;

6. Peningkatan dalam pelayanan dan

penyelesaian masalah hukum;

4. Terlaksananya pengembangan

sumber daya manusia transportasi

-

5. Tersedianya SDM Kementerian

Perhubungan yang kompeten

dan profesional

7. Terwujudnya pengelolaan SDM Aparatur

Perhubungan yang berintegritas, netral,

capable, profesional, berkinerja tinggi dan

sejahtera serta beretika.

6. Terwujudnya good governance and

clean government

8. Peningkatan Pelaksanaan RB di Lingkungan


9. Peningkatan akuntabilitas kinerja

Kementerian Perhubungan melalui

tersedianya dokumen perencanaan,

pemrograman, kebijakan pentarifan dan

dokumen analisa dan evaluasi sebagai

acuan dalam penyelenggaraan perhubungan;

10. Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian

Perhubungan dengan penilaian opini WTP;

11. Peningkatan kinerja layanan administrasi

serta sarana dan prasarana di lingkungan

Kantor Pusat Kementerian Perhubungan;

12. Peningkatan Kerja Sama Kemitraan/Investasi

Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri

dalam Kerangka Regional/Sub Regional,

Bilateral dan Multilateral di Bidang

Transportasi.


Sasaran strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan

kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome dari beberapa

kegiatan yang dilaksanakan yang disusun berdasarkan balance scorecard

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut;

Gambar I.4

Peta Strategis Sekretaris Jenderal

Sumber: Renstra Sekretariat Jenderal, 2018

1.3. Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perhubungan dan dalam rangka

mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, salah

satunya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Sekretariat

Jenderal. Berdasarkan posisi sampai dengan 31 Desember 2017, jumlah SDM yang

dimiliki Unit Kerja Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan data yang diperoleh

dari Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah sebanyak 799 (tujuh ratus sembilan

puluh sembilan) orang yang dikelompokkan berdasarkan golongan/ruang gaji dan

tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :


Tabel I.2

Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO UNIT KERJA

PENDIDIKAN

JUMLAH Doktor

Pasca

Sarjana Spesialis S-1

D-

4

D-

3

D-

2

D-

1 SLTA SLTP SR/SD

1 Biro Perencanaan 1 18 0 20 0 17 0 0 10 0 0 66

2 Biro Kepegawaian dan Organisasi 0 17 0 34 1 3 0 0 18 0 0 73

3 Biro Keuangan dan Perlengkapan 1 13 0 37 0 13 0 0 18 0 0 82

4 Biro Hukum 1 9 0 38 1 2 0 0 10 0 1 62

5 Biro Umum 1 21 0 31 4 32 1 0 127 6 7 230

6 Biro Kerja Sama 0 8 0 12 0 0 0 0 2 0 0 22

7 Biro Komunikasi dan Informasi Publik 0 19 0 24 0 6 0 0 8 0 0 57

8 Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan 2 12 0 18 3 6 0 0 4 0 0 45

9 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perhubungan

0 9 0 29 0 0 0 0 10 0 0 48

10 Mahkamah Pelayaran 1 15 0 17 0 4 0 0 11 0 0 48

11 Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9

12 Sekretariat Komite Nasional Keselamatan

Transportasi

15 0 25 1 5 2 0 9 0 0 57

JUMLAH 7 158 0 292 10 88 3 0 227 6 8 799

Sumber : Biro Kepegawaian & Organisasi, 2018


Gambar I.5

Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

Tabel I.3

Jumlah SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Golongan

NO. UNIT KERJA GOLONGAN

IV III II I

1 Biro Perencanaan 10 47 9 0

2 Biro Kepegawaian dan Organisasi 10 51 12 0

3 Biro Keuangan dan Perlengkapan 11 57 14 0

4 Biro Hukum 8 49 5 0

5 Biro Umum 17 126 86 1

6 Biro Kerja Sama 4 17 1 0

7 Biro Komunikasi dan Informasi Publik 5 43 9 0

8 Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan 10 30 5 0

9 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perhubungan 9 34 5 0

10 Mahkamah Pelayaran 15 25 8 0

11 Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI 4 5 0 0

12 Sekretariat Komite Nasional Keselamatan

Transportasi 5 41 11 0

Sumber : Biro Kepegawaian & Organisasi, 2018

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Jum

lah

Unit Kerja

Laki-laki

Perempuan


Gambar I.6

Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Golongan Tahun 2017

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai dalam mendorong terwujudnya

sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, selain proses rekruitmen

yang baik dan benar dan program pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk

pengembangan kapasitas pegawai, juga diperlukan sistem pemberian reward and

punishment yang tepat dan efektif atas kinerja pegawai. Selama tahun 2017, reward

and punishment yang telah dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal

berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah

sebagai berikut :

a. Pemberian reward berupa kenaikan pangkat sebanyak 175 orang, kenaikan

jabatan administrator sebanyak 35 kenaikan jabatan pegawas sebanyak 68 dan

penghargaan Satyalancana Karya Satya tahun 2017 di lingkungan Sekretariat

Jenderal, sebagai berikut :

0

20

40

60

80

100

120

140Ju

mla

h

Unit Kerja

IV

III

II

I


Tabel I.4

Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya

Sekretariat Jenderal Tahun 2017

NO NAMA PERNGHARGAAN JUMLAH

1. Satyalancana Karya Satya XXX 21 orang

2. Satyalancana Karya Satya XX 33 orang

3. Satyalancana Karya Satya X 79 orang

TOTAL 133 orang

Sumber : Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2018

b. Pemberian punishment si lingkungan Sekretariat Jenderal selama tahun 2017,

sebagai berikut :

Tabel I.5

Pemberian Punishment di Sekretariat Jenderal Tahun 2017

NO JENIS HUKUMAN JUMLAH

KASUS

PERSENTASE

JUMLAH

KASUS

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

1. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1

(satu) Tahun 1 8,3%

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

1. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3

(tiga) Tahun

10 83,3%

2. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan

Sendiri Sebagai PNS/CPNS

1 83,3%

TOTAL 12 100%

Sumber : Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2018

1.3.2. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal didukung

pula dengan sumber daya keuangan yang berasal dari DIPA Tahun 2017, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp536.027.315.000,00 (lima ratus tiga puluh enam milyar

dua puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Rincian alokasi anggaran

perunit kerja Eselon II sebagai berikut :


Tabel I.6

Alokasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal TA. 2017

No Unit Kerja Alokasi Anggaran (Rp.)

Total Belj. Pegawai Belj. Barang Belj. Modal

1 Biro

Perencanaan

- 18.084.720.000 125.000.000 18.209.720.000

2

Biro

Kepegawaian

dan

Organisasi

- 29.074.776.000 - 29.074.776.000

3

Biro Keuangan

dan

Perlengkapan

- 18.134.293.000 - 18.134.293.000

4 Biro Hukum - 18.737.815.000 - 18.737.815.000

5 Biro

Kerjasama

- 19.315.356.000 - 19.315.356.000

6 Biro Umum 109.596.892.000 101.008.977.000 42.430.678.000 253.036.547.000

7 Biro KIP - 40.927.514.000 100.000.000 41.027.514.000

8 PPTB 3.589.196.000 8.910.968.000 - 12.500.164.000

9 PUSTIKOM 3.889.624.000 37.815.369.000 21.444.212.000 63.149.205.000

10 KNKT - 32.794.749.000 526.921.000 33.321.670.000

11 Mahkamah

Pelayaran

4.842.439.000 10.382.103.000 - 15.224.542.000

12 Atase

Perhubungan

- 14.295.713.000 - 14.295.713.000

Total 121.918.151.000 349.482.353.000 64.626.811.000 536.027.315.000

Sumber : Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2018

1.4. Potensi, Ruang Lingkup, Isu Strategis, dan Permasalahan

Dalam mencapai pemenuhan tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal, terdapat

potensi, ruang lingkup, isu strategis, dan permasalahan yang dihadapi oleh

Sekretariat Jenderal, yaitu sebagaimana yang dijabarkan dalam subbab berikut :

1.4.1. Potensi dan Ruang Lingkup

A. Aspek Perencanaan

Potensi Perencanaan dapat terlihat dalam penyusunan perencanaan jangka

panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Kementerian Perhubungan,

pelaksanaan integrasi pada penyusunan perencanaan telah dilaksanakan baik

secara internal maupun eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan

maupun antar Kementerian/Lembaga (seperti dengan Kementerian Keuangan,

KemePAN-RB, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman,

KPP-PA, Bappenas, dll), terutama dalam memfasilitasi perencanaan dan


program lintas sektor, penguatan peran perencanaan sebagai pengendali

pembangunan infrastruktur perhubungan serta pelaksanaan monitoring dan

evaluasi.

Aspek perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu

merumuskan serta melaksanakan kebijakan perencanaan dan penganggaran

di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini dapat terlihat dalam

pelaksanaan kebijakan perencanaan yang menerapkan aplikasi monitoring

dan evaluasi dalam perencanaan diantaranya e-Performance, dan e-

monitoring,

Selain itu, sejalan perkembangan kebijakan di tingkat nasional maupun

internal, dan menyempurnakan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Tahun 2015-2019 maka telah dilakukan penyusunan Reviu Rencana Strategis

Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 Nomor KP 873 Tahun 2017. Isu

Strategis perencanaan yaitu penerapan e-Planning dalam sistem perencanaan

dan penganggaran yang mudah, cepat, dan akuntabel.

Ruang lingkup perencanaan meliputi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja

pada instansi pemeritah, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Aspek Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan jasa

transportasi diperlukan perlu perhatian khusus dalam restrukturisasi

organisasi Kementerian melalui kegiatan evaluasi dan penyusunan struktur

organisasi, tugas dan fungsi. Di samping hal tersebut, juga diperlukan

penguatan profesionalisme SDM aparatur yang perlu mendapat perhatian

khusus antara lain mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi

dan penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/remunerasi,

pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi

serta sistem prosedur administrasi kepegawaian. Terkait dengan reformasi

birokrasi maka penguatan SDM tentunya harus memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi sebagai faktor penunjang terlaksananya reformasi

birokrasi secara efektif dan efisien.


C. Aspek Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan/Barang Milik

Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dalam rangka mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian

Perhubungan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dilaksanakan dan terus

ditingkatkan langkah-langkah yang tepat antara lain :

1. Melaksanakan Instruksi Menteri Perhubungan agar menindaklanjuti

rekomendasi LHP BPK yang belum selesai, masih dalam proses atau belum

ditindaklanjuti;

2. Membuat rencana tindak dan memonitor tindak lanjutnya;

3. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan mulai tingkat UAKPA

sampai dengan UAPA;

4. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dengan pembinaan dan

pembekalan kepada seluruh KPA, PPK, dan Bendaharawan dilingkungan

Kemenhub;

5. Melaksanakan Bimbingan Teknis implementasi akrual dengan pelaksanaan

Bimbingan Teknis implementasi akrual kepada seluruh petugas penyusun

laporan keuangan tingkat Kantor/Satker, Eselon I dan Tim Reviu Itjen;

6. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Mencatat dan menyajikan semua transaksi keuangan dalam Laporan

Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

8. PNBP wajib dipungut dengan tarif sesuai Peraturan Pemerintah, disetor

tepat waktu, dan digunakan sesuai dengan mekanisme APBN;

9. Segera melakukan penyetoran atas kerugian negara akibat pemahalan

harga, kelebihan pembayaran, kekurangan volume, dan/atau denda sesuai

rekomendasi apabila belum ditindaklanjuti.

D. Aspek Perundang-undangan dan Legalitas Hukum di Lingkungan Kementerian

Perhubungan

1. Program Reformasi Birokrasi Khususnya Penataan Peraturan Perundangan-

undangan membantu proses percepatan penyelesaian penyusunan peraturan

perundang-undangan dan menghasilkan kualitas regulasi dan legalitas

hukum yang lebih baik, sehingga meminimalisir adanya aturan yang

tumpang tindih atau tidak harmonis/sinkron.

2. Banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan telah

berpengaruh pada meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan

transportasi serta mendukung dunia usaha/perekonomian nasional.


3. Program deregulasi yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian

Perhubungan meliputi simplifikasi atau penyederhanaan peraturan,

penghilangan tumpang tindih peraturan, dan penyelarasan antar peraturan

satu dengan peraturan yang lain. Proses deregulasi dilakukan dengan

memperbaiki beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah dan

Peraturan Menteri Perhubungan, sebagai upaya untuk memberikan

kemudahan kepada masyarakat agar mendapatkan layanan yang lebih baik

serta menciptakan iklim kemudahan berusaha, antara lain dengan memberi

kemudahan perizinan, menyederhanakan persyaratan usaha, memangkas

birokrasi, penerapan perizinan online, dan pelayanan terpadu satu pintu.

E. Aspek Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa dan Pengelolaan Administrasi

Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dalam rangka terlaksananya proses layanan pengadaan barang/jasa serta

pemilihan mitra dengan efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil,

dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dilaksanakan

dan terus ditingkatkan langkah-langkah yang tepat antara lain :

1. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan belanja modal dan proses

pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku;


3. Melakukan proses layanan pengadaan barang/jasa serta pemilihan mitra

dengan efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel

serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Meningkatkan pengelolaan dan penatusahaan Barang Milik Negara.

F. Aspek Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang di Lingkungan

Kementerian Perhubungan

1. Peningkatan layanan sarana dan prasarana kantor pusat Kementerian

Perhubungan.

a. Kantor Pusat Kementerian Perhubungan memiliki 3 gedung utama,

Gedung Karsa, Gedung Cipta, dan Gedung Karya. Kondisi saat ini,

Gedung Karsa dimanfaatkan untuk pimpinan, sementara fasilitas

penunjang harian ditempatkan di dua gedung lainnya;

b. Jumlah kendaraan operasional di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian

Perhubungan sebanyak 138 kendaraan dengan jenis dan fungsi yang

berbeda.


2. Peningkatan layanan administrasi perkantoran Kementerian Perhubungan.

Saat ini, Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan diatur

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang

Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan. Terkait dengan

tata kearsipan, peraturan perundangan yang mengatur tentang kearsipan

di lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur dalam:

a. PM 94 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan


b. PM 78 Tahun 2010 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan


c. PM 79 tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan


d. PM 92 tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di

Lingkungan Kementerian Perhubungan.

G. Aspek Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan Potensi

Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian

Perhubungan khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

dilakukan upaya-upaya penyelenggaraan e-government dengan

mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di

lingkungan Kementerian Perhubungan. Optimalisasi pemanfaatan TIK

diupayakan melalui percepatan penyelesaian program-program dalam bentuk

Quick Win.

Implementasi Email Dinas Kementerian Perhubungan, Layanan Contact Center

151, Integrasi aplikasi-aplikasi penyelenggaraan e-government, Layanan

Perijinan Online di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dibangun,

dikembangkan dan diintegrasikan menjadi prioritas dalam peningkatan layanan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Perencanaan, pengembangan dan pengoperasian TIK di lingkungan

Kementerian Perhubungan, pada periode 2015-2019 dilaksanakan secara

terpusat sesuai dengan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 04 Tahun

2015 tentang Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian

Perhubungan, yang akan dilakukan dengan pemilahan program kegiatan dan

prioritas ke dalam 2 kelompok kegiatan yaitu program taktis dan strategis.

Program taktis lebih di arahkan kepada konsolidasi dan penentuan prioritas

pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan dan masih visible

untuk dijalankan dengan pertimbangan prioritas kebutuhan dan kontinuitas

terhadap program berjalan, sementara Program strategis mengarah kepada

langkah pembenahan prinsip dasar dan acuan pengembangan serat

pemanfaatan teknologi informasi di Kementerian Perhubungan.


H. Aspek Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan

Struktur organisasi Pusat Komunikasi Publik mengalami perubahan dimana

pada KM 60 Tahun 2010 Pusat Komunikasi Publik dibawah Menteri / Wakil

Menteri Perhubungan sedangkan pada Perpres Nomor 40 Tahun 2015, fungsi

humas berada dibawah Sekretariat Jenderal. Untuk itu, Pusat Komunikasi

Publik akan menjadi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik dibawah

Sekretariat Jenderal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 tahun 2010 tentang Standar

Prosedur Operasional dan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian

Perhubungan merupakan dasar hukum dalam pemberian informasi di bidang

perhubungan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang keterbukaan informasi publik. Dalam PM72 tahun 2010, Kepala Pusat

Komunikasi Publik merupakan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) yang mempunyai tanggung jawab membantu PPID Utama

(Sekretaris Jenderal) dan dapat memberikan informasi berdasarkan penugasan

dan atas nama PPID.

Peningkatan layanan dan kualitas informasi publik telah dilakukan melalui

pemberian informasi langsung pada ruang layanan informasi dan secara

online pada ppid.dephub.go.id.

I. Aspek Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi

Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) merupakan unsur

penunjang Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup,

peningkatan sistem dan inovasi pelayanan transportasi berkelanjutan. Dalam

melaksanakan tugas dimaksud diselenggarakan penyusunan rencana dan

program, pemantauan, evaluasi, perumusan dan pelaporan pengelolaan

kebijakan di bidang tata kelola lingkungan hidup sektor transportasi, tata

kelola sistem pelayanan sarana dan prasana transportasi.

Kondisi lingkungan strategis PPTB sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra PPTB 2016-2019.

Adapun identifikasi dari lingkungan strategis dimaksud dapat diuraikan sesuai

aspek-aspek berikut:


1. Aspek Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi

Dampak sektor transportasi terhadap lingkungan perlu dikendalikan dengan

melihat semua aspek yang ada di dalam sistem transportasi, mulai dari

perencanaan sistem transportasi, sarana dan prasarana transportasi, jenis

mesin kendaraan dan bahan bakar yang digunakan. Perencanaan sistem

transportasi yang kurang matang, bisa menimbulkan berbagai

permasalahan dan dapat menjadi ancaman serius bila dibiarkan begitu

saja, seperti terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan

infrastruktur transportasi yang tidak berwawasan lingkungan, terjadinya

perubahan iklim global akibat penggunaan bahan bakar fosil yang tidak

efisien dan terganggunya kesehatan masyarakat akibat polusi udara yang

melebihi ambang batas.

2. Aspek Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi

Peningkatan pelayanan prasarana transportasi melingkupi upaya-upaya

perbaikan sistem pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat

melalui penyederhanaan dan standar pelayanan minimal serta fungsi

kontrol sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penyusunan program pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

dilaksanakan dalam rangka peningkatan sistem pelayanan prasarana

transportasi ditujukan dalam bingkai tata kelola dan keberlanjutan

pelayanan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan

kebijakan pimpinan Kementerian Perhubungan.

3. Aspek Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Transportasi

Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pergerakan yang sangat tinggi,

sementara sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas,

mengakibatkan aksesibilitas dan mobilitas menjadi terganggu.

Tata kelola sistem pelayanan sarana transportasi bertujuan meningkatkan

pelayanan pada masyarakat melalui inovasi pengelolaan sistem pelayanan.

Program kegiatan di bidang ini selaras dengan program kementerian /

lembaga lain, terutama dalam hal peningkatan keamanan, keselamatan,

dan kinerja pelayanan transportasi, pembaharuan dan pemanfaatan

teknologi serta mengatasi isu lintas sektoral (dalam hal gender).

J. Aspek Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan/Investasi Dalam Negeri dan

Kerja Sama Luar Negeri

Sebagai salah satu upaya mempercepat dan mendorong penyediaan

infrastruktur transportasi ditengah keterbatasan ketersediaan anggaran,


pemerintah mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut

melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Guna

mendukung hal tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan/investasi

dalam negeri dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha

pada sector transportasi diperlukan revisi/penyempurnaan

peraturan/Permenhub yang mengatur mengai kewenangan dalam

penyelenggaran proses kerja sama dimaksud

2. Diperlukan penguatan SDM yang berkompeten dalam mengidentifikasi,

menstruktur, melakukan pengadaan, memahami aspek keuangan dan

bernegosiasi dalam pendanaan pembangunan infrastruktur dengan skema

Public Private Partnership (PPP)

3. Perlunya promosi potensi di bidang transportasi kepada dunia

internasional

4. Peningkatan peran dan keterwakilan Indonesia di dunia internasional

melalui peningkatan kerjasama luar negeri dalam rangka mendukung

pembangunan transportasi di Indonesia.

K. Aspek Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran

Beberapa permasalahan dalam bidang Penegakan Hukum di Bidang

Keselamatan Pelayaran antara lain:

1. Belum adanya upaya maksimal yang dilakukan Ditjen Perhubungan laut

untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Pelayaran dengan

memerintahkan secara tertulis kepada UPT (KSU, OP, KSOP, UPP) untuk

melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Pelayaran kepada Tersangkut

(Nahkoda atau Pemimpin kapal dan atau Perwira Kapal)

2. Jadwal waktu proses penyelesaian pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal

oleh Mahkamah Pelayaran sebagaimana yang ditetapkan oleh PP No 1

Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal selama 180 (seratus

delapan puluh) hari dinilai kurang efektif dan efisien sehingga

rekomendasi putusan Mahkamah Pelayaran terhadap pengenaan sanksi

administrasi berupa pencabutan sementara sertifikat kepelautan kepada

Tersangkut (Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan atau Perwira Kapal) tidak

ditindaklanjuti secara optimal.

3. Tidak terpenuhinya kuota komposisi Hakim/Anggota Mahkamah Pelayaran

disebabkan karena promosi dan pensiun yang dipersyaratkan memiliki

kualifikasi pendidikan tertentu (ANT-1, ATT-1, dan ahli bangun kapal atau

Sarjana teknik perkapalan) sehingga proses rekrutmen Hakim/Anggota

Mahkamah Pelayaran tersebut memerlukan waktu yang lama.


F. Aspek Pemeriksaan Awal dan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda

Transportasi.

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (Investigator, Tenaga Ahli,

Penunjang Investigator dan Tenaga Adminstrasi lainnya);

2. Regulasi yang memperkuat peran dan kedudukan Komite Nasional

Keselamatan Transportasi di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sesuai Undang-Undang;

3. Pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi dan menghasilkan laporan

yang sesuai standar dan ketentuan yang berlaku serta rekomendasi yang

cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel;

4. Keberadaan organisasi KNKT yang telah mendapat pengakuan oleh

lembaga yang sama ditingkat internasional merupakan pengakuan

keberadaan kelembagaan KNKT ditingkat Internasional;

6. Kualitas data dan laporan yang lengkap, aktual dan aplikatif melalui

sistem data base yang berlaku;

7. Advokasi pada instansi terkait atas rekomendasi keselamatan transportasi

dan personil terkait lainnya guna dapat mencegah terjadinya kecelakaan

transportasi;

8. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil laporan

final.

9. Rencana Pengadaan gedung baru berikut sarana dan peralatan yang

menunjang terlaksananya investigasi kecelakaan transportasi dan

pelaporannya. Selain merupakan kebutuhan yang penting bagi KNKT

kedepan hal ini merupakan jawaban atas ratifikasi organisasi penerbangan

sipil internasional (ICAO). Secara otomatis KNKT patuh terhadap hasil

audit yang dikeluarkan guna pengembangan organisasi ke depannya, hasil

audit review ICAO terhadap keselamatan penerbangan di Indonesia yang

terdapat pada Corrective Action Plan (CAP) area ORG pada Protocol

Question (PQ) 2.205 juga mensyaratkan hal yang sama yaitu:

a. CAP yang disusun tidak menjelaskan bahwa KNKT akan mengalokasikan

gedung untuk mengakomodir para investigator dalam melaksanakan

investigasi kecelakaan secara efektif;

5. Sebagai anggota dari lembaga keselamatan transportasi internasional

perlu meningkatkan hubungan kerjasama dengan operator transportasi,

produsen transportasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian. Pemerintah

Daerah dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dalam meningkatkan

keselamatan transportasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri seperti

ICAO, IMO, ISASI, ASIASASI, MAIF, MAIFA, ITSAP/ATSB, JICA/JTSB, IAI

Forum, Fligth Scape, ECCAIRS dan COSCAP, APRAST/AIG dan

intansi/organisasi yang membidangi investigasi di setiap negara terkait;


b. ICAO beranggapan bahwa ruangan bagi investigator tetap (full time

investigator) tidak kondusif untuk bekerja secara efisien dan tidak

dapat menjaga privasi dalam diskusi-diskusi yang bersifat

rahasia/tertutup.

10. Peningkatan keberadaan KNKT yang pada saat ini hanya diatur dengan

Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang;

1.4.2. Isu Strategis

Dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

terdapat beberapa kondisi yang harus diperhatikan/dikedepankan dalam perbaikan

organisasi di masa datang. Pada unit organisasi Sekretariat Jenderal, beberapa

isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain terkait dengan:

A. Aspek perencanaan, yaitu penerapan e-Planning dalam sistem perencanaan

dan penganggaran termasuk optimalisasi pemanfaatan e-Performance untuk

mengukur kinerja organisasi;

B. Aspek organisasi, yaitu tatalaksana dan kepegawaian, yaitu restrukturisasi

organisasi dan penguatan profesionalisme SDM aparatur;

C. Aspek pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan/barang milik

negara di lingkungan Kemenhub, yaitu peningkatan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran percepatan penyelesaian

tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK;

D. Aspek perundang-undangan dan legalitas hukum di lingkungan Kementerian

Perhubungan, yaitu percepatan penyelesaian penyusunan peraturan

perundang-undangan yang terkait peningkatan keselamatan, keamanan, dan

pelayanan transportasi serta mendukung dunia usaha/perekonomian

nasional, serta mendukung iklim kemudahan investasi di sektor transportasi;

E. Aspek kerja sama, dengan isu strategis peningkatan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kerja sama kemitraan/investasi dalam dan luar negeri dan

peningkatan peran serta Indonesia dalam sidang nasional dan internasional;

F. Aspek administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang di lingkungan

Kemenhub yaitu peningkatan layanan sarana dan prasarana kantor pusat

Kemenhub dan peningkatan layanan administrasi perkantoran Kemenhub;

G. Aspek Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan adalah pelaksanaan e-

Government yang menawarkan layanan kepada pihak-pihak terkait

(stakeholders) dengan Pemerintah;

H. Aspek komunikasi publik dan pemberian informasi di bidang perhubungan

adalah peningkatan layanan dan kualitas informasi publik dengan melakukan


pemberian informasi langsung pada ruang layanan informasi secara online

pada ppid.dephub.go.id;

I. Aspek dukungan manajemen pengelolaan kebijakan lingkungan hidup,

penataan sistem, dan inovasi pelayanan transportasi yang berkelanjutan,

yaitu penataan sistem dan inovasi pelayanan sarana prasarana transportasi

yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah yang

memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;

J. Aspek penegakan hukum di bidang keselamatan pelayaran, yaitu menyusun

regulasi dan pedoman dalam pelaksanaan tugas Hakim/anggota Mahkamah

Pelayaran dalam kapasitasnya sebagai tim majelis dalam sidang pemeriksaan

lanjutan kecelakaan kapal;

K. Aspek pemeriksaan lanjutan kecelakaan moda transportasi, yaitu

penambahan dan peningkatan SDM investigator kecelakaan dan peningkatan

kebutuhan sarana dan prasarana investigasi kecelakaan transportasi.

1.4.3. Permasalahan

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk

beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal.

Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan

sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan

eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses

perencanaan. Pemetaan terhadap permasalahan Sekretariat Jenderal tersebut

dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

A. Aspek Perencanaan

Salah satu permasalahan yang cukup mendasar saat ini adalah belum ada

indikator yang jelas untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dalam

beberapa program/kegiatan, terutama terkait dengan tingkat korelasi dan

konsistensi antara tugas fungsi dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini

di indikasikan dari beberapa permasalahan yang sudah berlangsung cukup

lama namun belum sepenuhnya dapat ditangani dan diselesaikan secara

baik, seperti lemahnya koordinasi perencanaan antara unit kerja di

lingkungan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah dan belum

optimalnya pemanfaaatan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Reformasi kebijakan Pemerintah di bidang perencanaan dan penganggaran

memerlukan sinkronisasi dan penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan

program dan anggaran dalam lingkup internal Kementerian Perhubungan.Hal

ini berimplikasi pada berubahnya struktur program dan anggaran yang lebih

berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja di setiap komponen/unit kerja


lingkup Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, masih diperlukan upaya-upaya

yang lebih terarah dalam rangka mewujudkan efisiensi perencanaan

anggaran lingkup Kementerian Perhubungan.

Monitoring dan evaluasi lingkup perencanaan program dan anggaran yang

dilaksanakan saat ini umumnya belum berjalan efektif, sehingga kendala dan

permasalahan yang ditemukan belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti

penyelesaiannya.

B. Aspek Organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian

Besarnya organisasi Kementerian Perhubungan menjadi tantangan utama

dalam penataan kelembagaan yang baik (baik fungsi organisasi Kantor Pusat

dan kelembagaan UPT daerah), khususnya untuk kelembagaan Unit

Pelaksana Teknis di daerah.Belum optimalnya Ketersediaan dan tuntutan

SDM transportasi yang memenuhi standar kompetensi menjadi masalah yang

dihadapi selain kebijakan moratorium penerimaan PNS karena menjadi

kebijakan yang bertolak belakang. Selanjutnya adanya kebijakan tuntutan

peningkatan pelayanan kepada publik dibidang transportasi melalui

pembentukan BLU juga menjadi permasalahan karena terdapat kriteria

pokok untuk pembentukannya.Bentuk dan struktur serta susunan organisasi

belum disesuaikan untuk semua fungsi, terutama dikaitkan dengan

penyesuaian kewenangan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlu

dipertajam agar beban kerja dapat tepat dan proporsional, mengingat belum

optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada sejumlah Unit Pelaksana

Teknis (UPT).

Kapasitas/fungsi Lembaga/Dinas di daerah dalam penyelenggaraan

infrastruktur perhubungan masih terbatas termasuk dekonsentrasi dan tugas

perbantuan sesuai dengan urusan dan wewenang Pemerintah Daerah.

C. Aspek Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan / Barang Milik


Diperlukan komitmen seluruh jajaran mulai dari pimpinan sampai staf untuk

mempertahankan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam mewujudkan target ini masih banyak

terdapat tantangan antara lain berkenaan dengan kualitas Laporan Keuangan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di dalam Penyusunan,

Penyajian dan Pengungkapan secara memadai, temuan dan rekomendasi BPK


yang masih mendapat status dalam proses atau belum ditindaklanjuti atas

Laporan Keuangan dan tahun-tahun sebelumnya.

D. Aspek Perundang-undangan dan Legalitas Hukum di Lingkungan Kementerian

Perhubungan

Masih terdapat beberapa permasalahan terkait Perundang-undangan dan

Legalitas Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian

Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terutama dalam

proses perencanaan dan koordinasi dengan unit kerja terkait;

2. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM

74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di

Lingkungan Kementerian Perhubungan;

3. Masih kurangnya SDM dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan

Perundang-undangan, hal ini terkait terbatasnya pelaksanaan diklat

jabatan fungsional Perancang yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum

dan HAM;

4. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

kepada masyarakat dan stakeholder terkait.

E. Aspek Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa dan Pengelolaan Administrasi

Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1. Kapasitas ruang kerja yang tidak memadai;

Pengembangan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan ikut

berdampak pada kebutuhan ruang kerja karena idealnya pengembangan

organisasi akan diikuti pula oleh pemenuhan kebutuhan ruang kerja dan

fasilitas pendukungnya.

Dengan tercukupinya kebutuhan terhadap ruang kerja maka keselamatan

kerja dapat terjamin dan produktivitas kerja dapat meningkat. Untuk itu

dibutuhkan kajian lebih lanjut terkait dengan kapasitas kebutuhan

ruangan kerja yang ideal, khususnya pada Gedung Cipta dan Gedung

Karya.

2. Dengan berkembangnya organisasi Kementerian Perhubungan serta

adanya perkembangan teknologi informasi dibutuhkan penyempurnaan


terhadap Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian

Perhubungan.

F. Aspek Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan

Beberapa permasalahan dalam Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Perhubungan antara lain:

1. Masih tersebarnya ruang penyimpanan server (server room) di masing-

masing Unit Kerja sehingga menyebabkan rentannya keamanan sistem

yang diterapkan;

2. Masih adanya program aplikasi yang tumpang tindih dan belum

termanfaatkan dengan baik karena belum optimalnya pelaksanaan

sinkronisasi pembangunan dan pengembangan TIK di masing-masing Unit

Kerja;

3. Masih terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TIK

pada masing-masing Unit Kerja Eselon I serta UPT;

4. Implementasi sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kemenhub belum sepenuhnya menerapkan

prinsip-prinsip Change Management sehingga sistem yang diterapkan

belum berjalan dengan baik.

G. Aspek Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuannya

untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal

maupun eksternal.

Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat

dan sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan

internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi

dalam suatu proses perencanaan.

Beberapa permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Belum seluruh pegawai Kementerian Perhubungan memahami mengenai

materi Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik sehingga kewajiban

Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik belum dapat terlaksana dengan baik.

Pelayanan informasi yang bersifat Desentralisasi memerlukan pemahaman

yang sama akan pemberian pelayanan informasi secara cepat dan tepat


waktu, biaya ringan, dan cara sederhana serta kesiapan masing masing

unit kerja terhadap mekanisme yang berlaku, sehingga pemenuhan

permohonan informasi dapat dilakukan secara efisien. Dengan demikian,

masing masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat

menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi dalam rangka

informasi publik secara bertingkat dan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2. Prosedur Pelayanan Informasi

Sistem pengelolaan dokumen yang merupakan bahan informasi publik

yang belum terintegrasi sehingga menyulitkan pelayanan informasi yang

dilakukan oleh PPID. Pemutakhiran informasi publik secara tepat waktu,

untuk pelayanan informasi yang lebih baik kepada publik dan revisi PM

Nomor 72 tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan

Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Belum optimalnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan Publikasi dan

Komunikasi Publik dengan Sub Sektor dan Badan.

H. Aspek Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi

Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan

Keberhasilan organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk

beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun

eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang

cepat dan mungkin sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan

lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi

organisasi dalam suatu proses perencanaan. Pemetaan terhadap

permasalahan pada Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan tersebut

dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Aspek Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi

Dalam sasaran nasional sesuai amanah RPJMN, isu lingkungan hidup

termasuk dalam prioritas pembangunan nasional. Namun aspek

lingkungan belum menjadi substansi dalam arus utama perencanaan

sistem transportasi. Hal ini mengakibatkan kurang terintegrasinya

perencanaan pembangunan karena perbedaan prioritas kegiatan yang

ditetapkan.

Berawal karena belum ditetapkan sebagai arus utama, juga berakibat

kepada peningkatan kualitas SDM di bidang substansi lingkungan sangat

kurang. Kondisi ini berdampak kepada penanganan permasalahan

lingkungan di bidang transportasi menjadi kurang optimal.


2. Aspek Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi

Perubahan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan

pelayanan prasarana transportasi perlu didorong dengan penyiapan

sistem tata kelola pelayanan yang baik dan ditetapkan melalui

kebijakan berupa aturan yang telah dikeluarkan dalam upaya

peningkatan pelayanan prasarana transportasi. Untuk itu perlu disusun

suatu system kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan meliputi

penyusunan program, penetapan sasaran dengan menyiapkan

sumberdaya manusia serta sistem pengawasan terhadap pelaksanaan

dan keberlanjutan pelayanan prasarana transportasi melalui tata kelola

yang baik.

3. Aspek Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Transportasi

Jumlah dan kompetensi SDM di sektor transportasi belum sepenuhnya

memenuhi kebutuhan, rotasi SDM dan isu strategis yang dinamis

mempengaruhi keberlanjutan penyelesaian pekerjaan dalam hal

koordinasi sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal.

Terdapat kerancuan dalam ruang lingkup pekerjaan karena dalam satu

siklus pelayanan transportasi bidang sarana dan prasarana tidak dapat

dipisahkan sehingga perlu pembatasan ruang lingkup masing-masing

bidang.

Secara umum belum terbentuknya simpul mengenai tupoksi strategis

peran PPTB di Kementerian Perhubungan, sehingga peran PPTB belum

dikenal sebagai koordinator pelayanan transportasi berkelanjutan.

Belum tersedianya database pada PPTB, yang berhubungan dengan

pengelolaan sistem sarana.

I. Aspek Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan / Barang Milik


Diperlukan komitmen seluruh jajaran mulai dari pimpinan sampai staf untuk

penatausahaan Aset Tak Berwujud di lingkungan Kementerian Perhubungan

dalam rangka memenuhi kriteria Aset Tak Berwujud dengan Standar

Akuntansi Pemerintah termasuk tata cara penghapusannya, serta masih

terdapatnya tanah-tanah yang belum bersertifikat.

Tantangan lainnya juga terdapat pada jumlah SDM unit layanan pengadaan

barang/jasa yang kompeten saat ini masih kurang.


J. Aspek Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan/Investasi Dalam Negeri dan

Kerja Sama Luar Negeri

Sebagai unit kerja baru, Biro Kerja Sama mempunyai tantangan untuk dapat

mewujudkan dan meningkatkan kerja sama luar negeri serta kerja sama dan

kemitraan/investasi dalam negeri. Keberhasilan suatu organisasi akan sangat

ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan

lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu

beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi,

setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal

terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses

perencanaan. Pemetaan terhadap permasalahan Biro Kerja Sama Sekretariat

Jenderal antara lain:

1. Masih diperlukan peningkatan sistem dan ketatalaksanaan organisasi

yang dapat menunjang kerja sama dan kemitraan/investasi dalam

negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan secara

efisien dan efektif;

2. Diperlukan pemenuhan SDM sesuai dengan peta jabatan yang mempunyai

kompetensi yang cukup untuk menangani isu-isu terkait kerja sama dan

kemitraan/investasi dalam negeri dan luar negeri di lingkungan

Kementerian Perhubungan serta terkait penyelenggaraan administrasi

ketatausahaan di Biro Kerja Sama;

3. Pemenuhan fasilitas pendukung dan peralatan perkantoran dalam

mendukung pelaksanaan tupoksi di Biro Kerja Sama.

K. Aspek Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran

Beberapa permasalahan dalam bidang Penegakan Hukum di Bidang

Keselamatan Pelayaran antara lain:

1. Belum adanya upaya maksimal yang dilakukan Ditjen Perhubungan laut

untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Pelayaran dengan

memerintahkan secara tertulis kepada UPT (KSU, OP, KSOP, UPP) untuk

melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Pelayaran kepada Tersangkut

(Nahkoda atau Pemimpin kapal dan atau Perwira Kapal);

2. Jadwal waktu proses penyelesaian pemeriksaan lanjutan kecelakaan

kapal oleh Mahkamah Pelayaran sebagaimana yang ditetapkan oleh PP

No 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal selama 180

(seratus delapan puluh) hari dinilai kurang efektif dan efisien sehingga

rekomendasi putusan Mahkamah Pelayaran terhadap pengenaan sanksi

administrasi berupa pencabutan sementara sertifikat kepelautan kepada


Tersangkut (Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan atau Perwira Kapal) tidak

ditindaklanjuti secara optimal;

3. Tidak terpenuhinya kuota komposisi Hakim/Anggota Mahkamah Pelayaran

disebabkan karena promosi dan pensiun yang dipersyaratkan memiliki

kualifikasi pendidikan tertentu (ANT-1, ATT-1, dan ahli bangun kapal atau

Sarjana teknik perkapalan) sehingga proses rekrutmen Hakim/Anggota

Mahkamah Pelayaran tersebut memerlukan waktu yang lama.

L. Aspek Pemeriksaan Awal dan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda

Transportasi.

Beberapa permasalahan terkait Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda

Transportasi antara lain:

1. Investigator Keselamatan Transportasi sesuai dengan Perpres No. 2

Tahun 2012 sejumlah 40 orang untuk keempat moda Transportasi

belum terealisasi;

2. Khusus untuk penyelesaian laporan investigasi kecelakaan penerbangan

dari tahun 2007 sampai dengan 2009 sejumlah 47 laporan belum final;

3. Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Komite Nasional

Keselamatan Transportasi (KNKT), untuk instansi terkait melaksanakan

Safety Action kurang mendapat perhatian;

4. Jumlah PNS selaku staf pendukung tugas dan Fungsi KNKT baik

secara teknis maupun administratif masih kurang;

5. Keberadaan organisasi KNKT yang telah mendapat pengakuan oleh

lembaga yang sama ditingkat internasional merupakan pengakuan

keberadaan kelembagaan KNKT ditingkat Internasional;

6. Sebagai hasil tindak lanjut ratifikasi organisasi penerbangan sipil

internasional (ICAO) secara otomatis KNKT patuh terhadap hasil audit

yang dikeluarkan guna pengembangan organisasi kedepannya, hasil audit

terhadap keselamatan penerbangan di Indonesia disampaikan hasil review

ICAO terhadap Corrective Action Plan (CAP) area ORG pada Protocol

Question (PQ) 2.205 adalah sebagai berikut :

a. CAP yang disusun tidak menjelaskan bahwa KNKT akan mengalokasikan

gedung untuk mengakomodir para investigator dalam melaksanakan

investigasi kecelakaan secara efektif;

b. ICAO beranggapan bahwa ruangan bagi investigator tetap (full time

investigator) tidak kondusif untuk bekerja secara efisien dan tidak dapat

menjaga privasi dalam diskusi-diskusi yang bersifat rahasia/tertutup.


7. Mengupayakan peningkatan keberadaan KNKT yang pada saat ini hanya

diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah menjadi

Undang-Undang;

8. Sebagai pijakan penyusunan rencana kerja yang sifatnya strategis perlu

disusun melalui Masterplan Kinerja KNKT oleh lembaga yang mempunyai

kompetensi.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2016 mengacu

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kementerian PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (strategic issues)

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan

analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja dan Lain-lain yang dianggap perlu

• Uraian Singkat

Perencanaan Strategis

• Rencana Kinerja

Tahunan Tahun 2017

• Perjanjian Kinerja

Tahun 2017

BAB IIPERENCANAAN KINERJA


REPUBLIK INDONESIA



43

2.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Perencanaan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 merupakan penjabaran lebih

lanjut dari perencanaan strategis jangka menengah tahun 2015-2019, yang

didalamnya memuat seluruh sasaran program dan target kinerja yang hendak

dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah Indikator Kinerja

Utama (Key Performance Indicators) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi

indikator–indikator pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perencanaan Kinerja tersebut dijelaskan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan

dan Penetapan/Perjanjian Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjabarkan

secara umum target-target yang akan dicapai dalam mewujudkan visi dan misi yang

tercantum di dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja

dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target-target dan program

kegiatan yang akan dicapai dalam waktu satu tahun agar dapat dilaksanakan

dengan lebih terencana dan terarah.

Penetapan/Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 antara lain memberi

informasi mengenai:

1. Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang akan dicapai

pada periode Tahun 2017;

2. Program yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan;

3. Total alokasi anggaran dalam DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2017.

Sasaran Program, Indikator Kinerja Utama beserta Satuan Ukur yang tercantum

dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2017 adalah standar

sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.

70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

BAB II


44

Kementerian Perhubungan, dimana di dalamnya dijelaskan bahwa Unit Kerja

Sekretariat Jenderal memiliki 13 (tiga belas) butir SP dengan 25 (dua puluh lima)

butir Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan,

serta kapasitas transportasi, sebagai berikut:

a. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi

ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi

serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi

transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan

dan keamanan transportasi diwujudkan melalui 2(dua) sasaran yaitu menurunnya

angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan

dalam penyelenggaraan transportasi.

b. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu:

(1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2)

Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan

kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4)

Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good

governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam

implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah

kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada

sektor tansportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam

rangka mewujudkan clean governance.


45

c. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan

menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana

dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan

multimoda (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3)

Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan,

terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, (4) Meningkatnya

pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi

teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

Dalam tujuan untuk mencapai Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Utama (IKU)

dan target yang telah ditetapkan pada periode tahun 2017, kegiatan dan alokasi

anggaran Sekretariat Jenderal yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan

Sekretariat Jenderal Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel II.1

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Tahun 2017

SASARAN PROGRAM (SP) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN

TARGET

1. Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja Sekretariat Jenderal


melalui tersedianya Dokumen

Perencanaan, Pemrograman,

Kebijakan Pentarifan, dan

dokumen Analisa dan

Evaluasi sebagai acuan dalam

penyelenggaraan

perhubungan.

1) Nilai akuntabilitas kinerja


berdasarkan hasil evaluasi

Kemenpan dan Reformasi

Birokrasi

Nilai A

80


Sekretariat Jenderal


Inspektorat Jenderal

Nilai AA

90,00

2

Terwujudnya Pengelolaan

SDM Aparatur Perhubungan

yang berintegritas, netral,

capable, profesional,

berkinerja tinggi dan

sejahtera serta beretika

3) Jumlah aparatur


yang ditingkatkan kualitas

dan kompetensinya

Orang 370

4) Tersusunnya dokumen

kebijakan terkait SDM

aparatur di lingkungan


Dokumen

Kebijakan

3


46


TARGET

3 Terwujudnya Organisasi yang

Tepat Fungsi dan Tepat

Sasaran melalui sistem,

proses dan tata laksana yang

rasional, jelas, efektif, efisien,

terukur, dan sesuai dengan

visi Reformasi Birokrasi

5) Penataan organisasi/

kelembagaan dan tata

laksana di lingkungan


Dokumen

Kebijakan

3

4 Terwujudnya Laporan

Keuangan Kementerian

Perhubungan dengan

penilaian opini WTP

6) Opini BPK atas pengelolaan

keuangan Kementerian

Perhubungan

Opini WTP

7) Jumlah aset BMN/Kekayaan

Negara Sekretariat Jenderal

yang terinventarisasi

Rp

1.338.057.263.9

64

8) Tingkat penyerapan

anggaran di lingkungan


% 90

5 Peningkatan Kerjasama Luar

Negeri Sektor Transportasi

dalam Kerangka Regional,

Bilateral dan Multilateral

9) Jumlah MoU/Agreement

Kerjasama Luar Negeri

Sektor Transportasi dalam

kerangka Regional, Bilateral

dan Multilateral

Kerjasama 4

6

Peningkatan penetapan dan

kualitas regulasi dalam

implementasi kebijakan

sektor transportasi

10) Jumlah peraturan

perundang-undangan di

sektor transportasi

peraturan 50


perundang-undangan terkait

pelaksanaan tugas


peraturan 10

7 Peningkatan dalam pelayanan

dan penyelesaian masalah

hukum

12) Persentase penyelesaian

perkara hukum

% 100

8 Peningkatan kinerja layanan

administrasi serta sarana dan

prasarana di lingkungan

Kantor Pusat Kementerian

Perhubungan

13) Tingkat ketepatan waktu

pelayanan administrasi

perkantoran

% 100

14) Penghematan konsumsi

listrik, air dan biaya telepon

di lingkungan kantor pusat


% 10

15) Tingkat kecukupan sarana

dan prasarana kantor pusat


% 100

16) Jumlah pengunjung museum

transportasi

orang 210.000

9 Terselenggaranya e-

government di Kementerian

Perhubungan

17) Jumlah Downtime Sistem

Inormasi

% 4

(=350.4 Jam)

(4%x365 Hari)


47


TARGET

18) Jumlah Modul Aplikasi yang

dipelihara, dikembangkan,

diintegrasikan dan dibangun

Aplikasi 52

19) Jumlah kapasitas bandwidth Mbps 175

20) Jumlah penyajian data

transportasi

Dokumen 20

10 Terwujudnya kebijakan dan

strategi bidang kemitraan,

pelayanan jasa dan

lingkungan hidup sektor

transportasi

21) Jumlah kajian yang menjadi

rekomendasi kebijakan

sektor transportasi

Dokumen

Kajian

4

22) Jumlah unit pelayanan

publik sektor transportasi

yang dinilai dan dievaluasi

telah memenuhi standar

kriteria pelayanan prima

unit kerja 163

11 Terwujudnya Komunikasi dan

Pelayanan Informasi sektor

transportasi kepada publik

yang didukung SDM aparatur

perhubungan dengan

kompetensi kehumasan untuk

meningkatkan citra positif


23) Keterbukaan Informasi

Publik

Nilai KIP 98

24) Jumlah dokumen

rekomendasi hasil analisis

informasi untuk

penyempurnaan kebijakan

sektor transportasi

Dokumen

Rekomendasi

80

12 Terselenggaranya persidangan

Pemeriksaan Lanjutan

Kecelakaan Kapal sesuai

ketentuan peraturan

perundang-undangan

25) Jumlah perkara kecelakaan

kapal yang ditindaklanjuti,

disidangkan dan diputus

tepat waktu

Putusan 50

26) Prosentase rekomendasi

putusan Mahkamah

Pelayaran yang

ditindaklanjuti

% 100

13

Peningkatan kinerja

pelaksanaan investigasi

kecelakaan transportasi

27) Ketepatan waktu


kecelakaan sampai dengan

penyusunan laporan

final/akhir

% 100

2.3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017

Perjanjian Kinerja (sebelumnya disebut dengan Penetapan Kinerja) sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah


48

untuk melaksanakan program/kegiatan yang capaiannya ditunjukkan oleh indikator

kinerja dan target, ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel II.2

Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal 2017

SASARAN PROGRAM

(SP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU) SATUAN

TARGET

PK

PENANGGUNG

JAWAB

1 Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja Sekretariat

Jenderal Kementerian

Perhubungan melalui

Tersedianya Dokumen

Perencanaan,

Pemrograman, Kebijakan

Pentarifan, dan Dokumen

Analisa dan Evaluasi

Sebagai Acuan Dalam

Penyelenggaraan

Perhubungan

1

Nilai Akuntabilitas Kinerja




Birokrasi.

Nilai 70(BB)

Biro

Perencanaan

2 Nilai Akuntabilitas Kinerja




Nilai 84 (A)

3 Tingkat Maturasi SPIP

Level 2

2 Terwujudnya Pengelolaan

SDM Aparatur

Perhubungan yang

berintegritas, netral,




4 Persentase pemenuhan

kebutuhan jabatan fungsional

Penguji Kendaraan Bermotor,

Pengawas Keselamatan

Pelayaran, dan Teknisi

Penerbangan yang

Bersertifikat.

% 90

Biro

Kepegawaian

dan Organisasi

3 Peningkatan Pelaksanaan

RB di Lingkungan

Kementerian

Perhubungan

5 Persentase Indeks RB

% 85



Perhubungan dengan

penilaian opini WTP

6 Opini BPK atas laporan


Perhubungan

Opini WTP

Biro Keuangan

dan

Perlengkapan

7 Persentase penyerapan

anggaran Kementerian

Perhubungan

% 90

8 Persentase penyerapan

anggaran Sekretariat Jenderal % 90

5 Peningkatan Kerja Sama

Kemitraan/Investasi

Dalam Negeri dan Kerja

Sama Luar Negeri dalam

Kerangka Regional/Sub

Regional, Bilateral dan

Multilateral di Bidang

Transportasi

9 Persentase proses fasilitasi

kerjasama dan kemitraan /

investasi dengan badan usaha

dan instansi lembaga pemerintah

yang ditindaklanjuti.

% 100

Biro Kerjasama

10 Persentase kesepakatan kerjasama bilateral, regional

dan multilateral yang

ditindaklanjuti

% 100


49

6 Peningkatan penetapan

dan kualitas regulasi

dalam implementasi

kebijakan sektor

transportasi

11 Persentase rancangan

peraturan yang ditetapkan % 90

Biro Hukum

12 Persentase pelaksanaan

deregulasi peraturan di

lingkungan Kementerian

Perhubungan

% 60

7 Peningkatan dalam

pelayanan dan

penyelesaian masalah

hukum

13 Persentase penyelesaian

perkara hukum % 80

8 Peningkatan kinerja

layanan administrasi

serta sarana dan


Kantor Pusat

Kementerian

Perhubungan

14 Tingkat ketepatan waktu

proses pelayanan

administrasi perkantoran

% 100

Biro Umum

15 Persentase penghematan

pemakaian listrik, air dan

biaya telepon di lingkungan

kantor pusat Kementerian

Perhubungan

% 10

16 Tingkat kecukupan sarana



sesuai kebutuhan

% 100

17 Persentase peningkatan

pengunjung Museum

Transportasi

% 5

9 Terwujudnya Good

Governance & Clean

Government di

Kementerian

Perhubungan

18 Keterbukaan Informasi Publik

Peringkat 3

Biro

Komunikasi

dan Informasi

Publik


Government di

Kementerian

Perhubungan

19 Persentase kehandalan

Sistem Informasi % 96

Pusat

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

11 Terselenggaranya

Manajemen Pengelolaan

Kebijakan Lingkungan

Hidup, Penataan Sistem

dan Inovasi Pelayanan

Transportasi Yang

Berkelanjutan

20 Tingkat penerapan Pedoman

Standar Pelayanan Sarana

dan Prasarana Transportasi

yang dilaksanakan

% 40

PPTB

21 Persentase pemenuhan

dokumen lingkungan proyek

pembangunan infrastruktur

transportasi

% 75

22 Persentase unit pelayanan





% 72

23 Persentase penurunan gas

rumah kaca dari sektor

transportasi nasional

% 40


50

Untuk mencapai output sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam Revisi Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 dialokasikan anggaran total untuk Unit Kerja Eselon I Sekretariat

Jenderal TA. 2017 yang sebesar Rp536.027.315.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam

Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017

tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, maka telah dilakukan Revisi

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal yang ditetapkan pada tanggal 14 November

2017. Terdapat perubahan Sasaran Program, Indikator Kinerja Utama, Target, serta

Satuan. Perbedaan perubahan PK Sekretariat Jenderal 2017 dijelaskan sebagai berikut:

12 Terselenggaranya


Kecelakaan Kapal Sesuai

Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan


perkara kecelakaan kapal

% 100

Mahkamah

Pelayaran

13 Peningkatan Kinerja

Pelaksanaan Investigasi

Kecelakaan Transportasi


penyusunan laporan

final/akhir investigasi


% 100

KNKT


51

Tabel II.3

Perbandingan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017

Sebelum dan Sesudah Revisi

NO SASARAN PROGRAM SEBELUM

SASARAN

PROGRAM

SESUDAH

IKU SEBELUM IKU SESUDAH SATUAN

SEBELUM

SATUAN

SESUDAH

TARGET

SEBELUM

TARGET

SESUDAH

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan melalui Tersedianya

Dokumen Perencanaan,

Pemrograman, Kebijakan

Pentarifan, dan Dokumen Analisa

dan Evaluasi Sebagai Acuan

Dalam Penyelenggaraan

Perhubungan

SAMA





Birokrasi

SAMA Nilai Nilai 76 (BB) 70(BB)





SAMA Nilai Nilai 84(AA) 84 (AA)

3 N/A Tingkat Maturasi SPIP N/A Level N/A 2

2 Terwujudnya Pengelolaan SDM

Aparatur Perhubungan yang

berintegritas, netral, capable,

profesional, berkinerja tinggi dan


SAMA

4 Jumlah Aparatur



dan kompetensinya

Persentase

pemenuhan

kebutuhan jabatan

fungsional Penguji

Kendaraan Bermotor,

Pengawas

Keselamatan

Pelayaran, dan

Teknisi Penerbangan

yang Bersertifikat

Orang % 135 90

5 Tersusunnya dokumen


Aparatur di lingkungan


DIHAPUSKAN Dokumen

Kebijakan N/A 3 N/A


52


SASARAN

PROGRAM

SESUDAH


SEBELUM

SATUAN

SESUDAH

TARGET

SEBELUM

TARGET

SESUDAH


Tepat Fungsi dan Tepat Sasaran

melalui sistem, proses, dan tata

laksana yang rasional, jelas,

efektif, efisien, terukur, dan

sesuai dengan visi Reformasi

Birokrasi

Peningkatan

Pelaksanaan RB di

Lingkungan

Kementerian

Perhubungan

6 Penataan

Organisasi/kelembagaan

dan tata laksanadi


Perhubungan

DIHAPUSKAN Dokumen

Kebijakan N/A 3 N/A

7 Penilaian pelaksanaan

program Reformasi

Birokrasi di lingkungan


Persentase Indeks RB Nilai % 85 (BB) 85(AA)

4

Terwujudnya Laporan


Perhubungan dengan penilaian

opini WTP

SAMA

8 Opini BPK atas laporan

keuanganKementerian

perhubungan

SAMA Opini SAMA WTP SAMA

9 Jumlah aset

BMN/Kekayaan Negara



DIHAPUSKAN Rp N/A

1.386.565.361.204 N/A

10 Tingkat penyerapan



SAMA % SAMA 90 SAMA

11

-

Tingkat penyerapan

anggaran

Kementerian

Perhubungan

N/A % N/A 90

5 Peningkatan Kerjasama

Kemitraan/Investasi Dalam

Negeri dan Kerjasama Luar

Negeri dalam Kerangka

Regional/Sub Regional,

Bilateral dan Multilateral di

Bidang Transportasi

SAMA

12 Jumlah Kerjasama

Kemitraan/Investasi

Dalam Negeri yang

ditindaklanjuti

Persentase proses

fasilitasi kerjasama

dan kemitraan /

investasi dengan

badan usaha dan

instansi lembaga

pemerintah yang

ditindaklanjuti

Proyek % 5 100


53


SASARAN

PROGRAM

SESUDAH


SEBELUM

SATUAN

SESUDAH

TARGET

SEBELUM

TARGET

SESUDAH

13 Jumlah Perjanjian

Internasional yang

ditindaklanjuti dalam

kerangka Regional/Sub

Regional, Bilateral, dan

Multilateral

Persentase

Kesepakatan

kerjasama bilateral,

regional dan

multilateral yang

ditindaklanjuti

MoU atau

Agreement % 12 100

6 Peningkatan Penetapan dan

Kualitas Regulasi Dalam

Implementasi Kebijakan Sektor

Transportasi

SAMA

14 Jumlah Peraturan

Perundang-undangan di

Sektor Transportasi

Persentase

Rancangan

Peraturan yang

Ditetapkan

Peraturan % 50 90

15 Jumlah Peraturan

Perundang-undangan

terkait pelaksanaan

tugas Sekretariat

Jenderal

DIHAPUSKAN Peraturan N/A 15 N/A

16

-

Persentase

Pelaksanaan

Deregulasi Peraturan

di Lingkungan

Kementerian

Perhubungan

N/A % N/A 60

7 Peningkatan dalam Pelayanan

dan Penyelesaian Masalah

Hukum

SAMA

17 Persentase Penyelesaian

Perkara Hukum SAMA % SAMA 85 80

8

Peningkatan Kinerja Layanan

Administrasi Serta Sarana dan

Prasarana di Lingkungan


Perhubungan

SAMA

18 Tingkat Ketepatan

Waktu Proses

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

SAMA % SAMA 100 SAMA


54


SASARAN

PROGRAM

SESUDAH


SEBELUM

SATUAN

SESUDAH

TARGET

SEBELUM

TARGET

SESUDAH

19 Penghematan Konsumsi

Listrik, Air, dan Biaya

Telpon di Lingkungan

Kantor Pusat

Kementerian

Perhubungan Sesuai

Kebutuhan

Persentase

Penghematan

Konsumsi Listrik,

Air, dan Biaya

Telepon di

Lingkungan Kantor

Pusat Kementerian

Perhubungan

% SAMA 10 SAMA

20 Tingkat Kecukupan

Sarana dan Prasarana

Kantor Pusat

Kementerian

Perhubungan

SAMA % SAMA 100 SAMA

21 Jumlah Pengunjung

Museum Transportasi

Persentase

Peningkatan

Pengunjung

Museum

Transportasi

Orang % 210.000 5

9 Terselenggaranya Tata Kelola

Teknologi Informasi dan

Komunikasi di Kementerian

Perhubungan

SAMA

22 Persentase Kehandalan

Sistem Informasi SAMA % SAMA 96 SAMA

23 Jumlah Sistem Aplikasi

yang Dibangun,

Dikembangkan,

Diintegrasikan, dan

Dipelihara DIHAPUSKAN

Aplikasi

N/A

50

N/A

24 Jumlah Dokumen

Perencanaan dan Tata

Kelola TIK

Dokumen 7


55


SASARAN

PROGRAM

SESUDAH


SEBELUM

SATUAN

SESUDAH

TARGET

SEBELUM

TARGET

SESUDAH

25 Jumlah Laporan

Pengelolaan Data dan

Layanan Operasional

TIK

DIHAPUSKAN

Laporan N/A 17 N/A

10 Terselenggaranya Manajemen

Pengelolaan Kebijakan

Lingkungan Hidup, Penataan

Sistem dan Inovasi Pelayanan

Transportasi yang

Berkelanjutan

SAMA

26 Prosentase Pemenuhan

Dokumen lingkungan

Proyek Pembangunan

Infrastruktur

Transportasi

SAMA % SAMA 75 SAMA

27 Jumlah Unit Pelayanan

Publik Sektor

Transportasi yang

Dinilai dan Dievaluasi

Telah Memenuhi

Standar Kriteria

Pelayanan Prima

Persentase Unit

Pelayanan Publik

Sektor Transportasi

yang Dinilai dan

Dievaluasi Telah

Memenuhi Standar

Kriteria Pelayanan

Prima

Unit Kerja % 117 72

28

-

Tingkat Penerapan

Pedoman Standar

Pelayanan Sarana

dan Prasarana

Transportasi yang

dilaksanakan

N/A % N/A 40

29

-

Persentase

Penurunan Gas

Rumah Kaca dari

Sektor Transportasi

Nasional

N/A % N/A 40


Pelayanan Informasi Sektor

Terwujudnya

Good

30 Keterbukaan Informasi

Publik SAMA Nilai KIP Peringkat 93 3


56


SASARAN

PROGRAM

SESUDAH


SEBELUM

SATUAN

SESUDAH

TARGET

SEBELUM

TARGET

SESUDAH

Transportasi Kepada Publik

yang Didukung SDM Aparatur

Perhubungan dengan

Kompetensi Kehumasan untuk

Menigkatkan Citra Positif


Governance &

Clean

Government di

Kementerian

Perhubungan

31 Jumlah Dokumen

Rekomendasi Hasil

Analisis Informasi untuk

Penyempurnaan

Kebijakan Sektor

Transportasi

DIHAPUSKAN Dokumen

Rekomendasi N/A 150 N/A

12 Terselenggaranya Persidangan


Kecelakaan Kapal Sesuai

Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

Terselenggaranya

Pemeriksaan

Lanjutan

Kecelakaan

Kapal Sesuai

Ketentuan

Peraturan

Perundang-

Undangan

32 Data Kecelakaan Kapal

yang Ditindaklanjuti dan

Diputus Tepat Waktu

Persentase

Penyelesaian

Perkara Kecelakaan

Kapal

Sidang % 30 100

13 Peningkatan Kinerja



SAMA

33 Ketepatan Waktu


Kecelakaan Sampai

dengan Penyusunan

Laporan Final/Akhir

Persentase

Penyelesaian

Penyusunan

Laporan Final/Akhir

Investigasi

Kecelakaan

Transportasi

% SAMA 100 SAMA

• Tahapan Pengukuran

Kinerja Tahun 2017

• Pengukuran Capaian

Kinerja Tahun 2017

• Realisasi Anggaran Tahun

2017

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA


REPUBLIK INDONESIA



57

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian kinerja suatu organisasi melalui upaya-upaya

strategis dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu

dalam rangka pemenuhan visi dan misi, serta merupakan tolok ukur keberhasilan atau

kegagalan suatu organisasi. Hal ini merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja operasional merupakan performance organisasi dalam perwujudan visi dan misi

organisasi yang dimanifestasikan dalam bentuk pelaksanaan program kerja sesuai dengan

perencanaan stratejik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada tahun berjalan akan menjadi lebih efektif jika dilakukan tiap

bulan atau triwulan, dengan demikian informasi yang up to date mengenai hasil

realisasi kinerja dari setiap IKU organisasi dapat diperoleh dengan lebih mudah.

Dengan kata lain semakin sering dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap IKU

akan diperoleh informasi lebih awal terkait capaian dan selanjutnya akan dilakukan

tindakan yang nyata dalam rangka peningkatan kinerja yang akan

dipertanggungjawabkan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejak tahun 2013, Kementerian Perhubungan telah membangun dan memperkenalkan

“e-Performance” yang merupakan sistem aplikasi berbasis web yang khusus

menyediakan fasilitas inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan

yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja eselon I sampai dengan Unit

Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sistem aplikasi ini telah

digunakan mulai tahun 2014 (http://www.e-performance.dephub.go.id). Dengan

mempergunakan aplikasi tersebut, diharapkan pelaksanaan monitoring dapat lebih

intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi akan menjadi lebih

mudah.

Sampai pada akhir tahun 2017, seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat

Jenderal telah memanfaatkan sistem aplikasi e-Performance ini secara optimal, dan

pada awal tahun 2017 aplikasi e-Performance mengalami penyempurnaan sehingga

BAB III

http://www.e-performance.dephub.go.id/


58

dapat mengakomodir seluruh kepentingan unit kerja di lingkungan Kementerian

Perhubungan.

Pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017, belum seluruh

rumusan IKU yang ada telah menggambarkan outcome, dimana sebagian besar IKU

yang telah dirumuskan hanya menggambarkan capaian output kegiatan penting.

Namun Kementerian Perhubungan c.q Biro Perencanaan telah melakukan berbagai

upaya dalam melakukan perumusan IKU yang berorientasi pada outcome atau output

penting lainnya guna peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sekretariat

Jenderal yaitu antara lain:

a. Penyusunan reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Kementerian

Perhubungan Tahun 2015-2019;

b. Penyusunan studi “Penyusunan Strategy Map dan Indikator Kinerja Utama dengan

Balanced Score Card (BSC)”;

c. Pengembangan aplikasi e-performance;

d. Koordinasi dengan Unit Kerja Eselon (UKE) 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal

untuk merumuskan IKU yang berorientasi pada outcome atau output penting

lainnya.

Capaian kinerja Sasaran Program (SP) unit kerja Sekretariat Jenderal dicapai melalui:

(1) identifikasi IKU pada setiap SP, dimana setiap SP minimal memiliki satu IKU, (2)

setiap IKU dilakukan pengukuran capaian kinerjanya (dalam %) melalui pembandingan

realisasi dengan targetnya, dan (3) nilai capaian kinerja setiap IKU dihitung

berdasarkan capaian kinerja setiap kelompok kegiatan yang telah dilakukan guna

mencapai SP dimaksud.

Tingkat capaian kinerja setiap SP merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok

IKU yang menunjukkan kinerja SP dimaksud, sama halnya dengan nilai/tingkat capaian

kinerja suatu IKU merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok kegiatan yang

mendukung IKU dimaksud.

Pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2017 ini tidak hanya menampilkan capaian

kinerja pada tahun 2017, namun mengacu pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini diharapkan

dapat menggambarkan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2017 serta

membandingkan dengan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015-2016.

Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana capaian kinerja Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan selama dalam kurun waktu 5(lima) tahun sesuai dengan

visi, misi, sasaran, dan target yang tercantum di dalam dokumen Reviu Renstra

Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 Keputusan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor KP 873 Tahun 2017.


59

Rumus yang digunakan dalam pengukuran dan perhitungan persentase capaian kinerja

sebagai berikut:

1) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin

baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

2) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin

buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah:

a) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 terhadap target kinerja tahun 2017;

b) Perbandingan realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Capaian

Kinerja Tahun 2017;

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 terhadap target kinerja pada

dokumen Renstra Sekretariat Jenderal;

d) Analisis penyebab ketercapaian/ketidaktercapaian kinerja;

e) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

f) Kontribusi unit kerja Sekretariat Jenderal terhadap capaian IKU Kementerian

Perhubungan.

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Jenderal dapat diketahui setelah

dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran Kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menginventarisir,

menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas

suatu instansi/organisasi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Hasil pengukuran kinerja

yang dibandingkan dengan target kinerja selanjutnya disebut pencapaian kinerja.

Pencapaian kinerja umumnya dipergunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

((Target - (Realisasi-Target)) = x 100 %

Target

Capaian Kinerja

Realisasi = x 100 %

Target PK

Capaian Kinerja


60

Pencapaian kinerja setiap uraian sasaran ditunjukkan melalui pencapaian setiap

indikator kinerja utama pada sasaran tersebut yang berorientasi pada outcome

atau output penting lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Perjanjian Kinerja

Revisi Tahun 2017

Selama tahun 2017, realisasi kinerja Unit kerja Sekretariat Jenderal secara umum

telah berhasil dicapai dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari persentase rerata

capaian kinerja sasaran program yang telah dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar

103,14%, mengalami penurunan sebesar 21,95% dari tahun 2016 yang memperoleh

capaian kinerja sebesar 125,09%. Hasil capaian ini diperoleh melalui perbandingan

antara nilai total realisasi dan target seluruh sasaran program di lingkungan

Sekretariat Jenderal. Capaian kinerja masing-masing program dijabarkan sebagai

berikut;

A. Sasaran Program Pertama “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat


Pemrograman, Kebijakan Pentarifan, dan dokumen Analisa dan Evaluasi

sebagai acuan dalam penyelenggaraan perhubungan” pada tahun 2017 yang

dilaksanakan oleh Biro Perencanaan melalui 3(tiga) IKU yang telah ditetapkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 dengan

rata-rata kinerja SS1 sebesar 114,17%, dijelaskan sebagai berikut:

IKU Nomor 1: Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perhubungan

berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi. Realisasi kinerja

tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 belum mendapatkan hasil

evaluasi dari KemenPAN-RB, sedangkan realisasi kinerja tahun 2017 adalah

68,63 dengan capaian kinerja terhadap IKU1 tahun 2017 sebesar 98,04%.

IKU Nomor 2: Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil

evaluasi Inspektorat Jenderal. Realisasi kinerja tahun 2017 belum

mendapatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal, sedangkan realisasi

kinerja tahun 2017 mendapatkan nilai 80,19 atau predikat “A” (Memuaskan)

dengan capaian kinerja terhadap IKU2 tahun 2017 sebesar 95,46%.

IKU Nomor 3: Tingkat Maturasi SPIP. Realisasi kinerja tahun 2017 sampai

dengan bulan Januari 2018 belum mendapatkan hasil evaluasi dari BPKP.

Realisasi kinerja tahun 2017 mendapatkan nilai sementara dari Inspektorat

Jenderal level 2,98 dengan capaian kinerja terhadap IKU3 tahun 2017 sebesar

149%.


61

Tabel III. 1

Perbandingan Target PK dan Capaian Kinerja Kegiatan

Sasaran Program Pertama Tahun 2017

NO INDIKATOR KINERJA

UTAMA

SATUAN TARGET DAN REALISASI

KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU1 Nilai Akuntabilitas

Kinerja Kementerian

Perhubungan

berdasarkan hasil

evaluasi Kemenpan dan

Reformasi Birokrasi

Nilai 70 (BB) 68,63 (B)

98,04


Kinerja Sekretariat

Jenderal berdasarkan

hasil evaluasi


Nilai 84 (A) 80,19 (A) 95,46

IKU3 Tingkat Maturasi SPIP Level 2 2,98 149

RATA-RATA KINERJA SS1 (%) 114,17

B. Sasaran Program Kedua “Terwujudnya Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan

yang berintegritas, netral, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

serta beretika” pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian

dan Organisasi melalui 1 (satu) IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 dengan rata-rata kinerja

SS2 sebesar 86,67%, dijelaskan sebagai berikut:

IKU Nomor 4: Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Penguji

Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi

Penerbangan yang Bersertifikat. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 78,08%

dengan capaian kinerja terhadap IKU4 tahun 2017 sebesar 86,67%.

Tabel III.2

Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Kegiatan

Sasaran Program Kedua Thaun 2017

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET DAN REALISASI

KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU4

Persentase pemenuhan





Penerbangan yang Bersertifikat

% 90 78,08 86,67



62

C. Sasaran Program Ketiga “Peningkatan Pelaksanaan RB di Lingkungan

Kementerian Perhubungan” pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Biro

Kepegawaian dan Organisasi melalui 1 (satu) IKU yang telah ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 dengan

pencapaian rata-rata kinerja SS3 sebesar 90,59%, dijelaskan sebagai berikut:

IKU Nomor 5: Persentase Indeks RB. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 77%

dengan capaian kinerja terhadap IKU5 tahun 2017 sebesar 90,59%, dijelaskan

dalam tabel berikut ini:

Tabel III.3


Sasaran Program Ketiga Tahun 2017


UTAMA


KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU5 Persentase Indeks RB % 85 (A) 77 90,59


D. Sasaran Program Keempat “Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian

Perhubungan dengan penilaian opini WTP” pada tahun 2017 yang

dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan melalui 3 (tiga) IKU yang

telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun

2017 dengan rata-rata kinerja SS4 sebesar 98,85%, dijelaskan sebagai berikut:

IKU Nomor 6: Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan.

Realisasi kinerja tahun 2017 adalah WTP dengan capaian kinerja terhadap

IKU6 tahun 2017 sebesar 100%.

IKU Nomor 7: Persentase penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 86,39% dengan capaian kinerja terhadap

IKU7 tahun 2017 sebesar 95,99%.

IKU Nomor 8: Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal. Realisasi

kinerja tahun 2017 sebesar 90,51% dengan capaian kinerja terhadap IKU8

tahun 2017 sebesar 100,56%.


63

Tabel III.4


Sasaran Program Keempat Tahun 2017


UTAMA


KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU6 Opini BPK atas laporan


Perhubungan

Opini WTP WTP 100

IKU7 Persentase penyerapan


Perhubungan

% 90 86,39 95,99

IKU8 Persentase penyerapan

anggaran Sekretariat

Jenderal

% 90 90,51 100,56


E. Sasaran Program Kelima “Peningkatan Kerja Sama Kemitraan/Investasi Dalam


Bilateral dan Multilateral di Bidang Transportasi” pada tahun 2017 yang

dilaksanakan oleh Biro Kerjasama melalui 2(dua) IKU telah ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017, dengan rata-rata

kinerja SS5 sebesar 100%, dijelaskan berikut ini:

IKU Nomor 9: Persentase proses fasilitasi kerjasama dan kemitraan / investasi

dengan badan usaha dan instansi lembaga pemerintah yang ditindaklanjuti.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 100% dengan capaian kinerja terhadap


IKU Nomor 10: Persentase kesepakatan kerjasama bilateral, regional dan

multilateral yang ditindaklanjuti. Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 100%

dengan capaian kinerja terhadap IKU10 tahun 2017 sebesar 100%.


64

III.5


Sasaran Program Kelima Tahun 2017


UTAMA


KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU9 Persentase proses

fasilitasi kerjasama dan

kemitraan / investasi

dengan badan usaha dan

instansi lembaga

pemerintah yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100

IKU10 Persentase kesepakatan


regional dan multilateral

yang ditindaklanjuti

% 100 100 100

RATA-RATA KINERJA SS5 (%) 100

F. Sasaran Program Keenam “Peningkatan penetapan dan kualitas regulasi dalam

implementasi kebijakan sektor transportasi” pada tahun 2017 dilaksanakan

oleh Biro Hukum melalui 2(dua) IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017, dengan rata-rata kinerja

SS6 sebesar 113,61%, dijelaskan berikut ini:

IKU Nomor 11: Persentase rancangan peraturan yang ditetapkan. Realisasi

kinerja tahun 2017 sebanyak 92% dengan capaian kinerja terhadap IKU11


IKU Nomor 12: Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan

Kementerian Perhubungan. Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 75% dengan

capaian kinerja terhadap IKU12 tahun 2017 sebesar 125%.


65

III.6


Sasaran Program Keenam Tahun 2017


UTAMA


KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU11 Persentase rancangan

peraturan yang ditetapkan % 90 92 102,22

IKU12 Persentase pelaksanaan

deregulasi peraturan di


Perhubungan

% 60 75 125


G. Sasaran Program Ketujuh “Peningkatan dalam pelayanan dan penyelesaian

masalah hukum” pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Biro Hukum melalui

1(satu) IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

Sekretariat Jenderal Tahun 2017, dengan rata-rata kinerja SS7 sebesar

108,75%, dijelaskan berikut ini:

IKU Nomor 13: Persentase Penyelesaian Perkara Hukum. Realisasi kinerja

tahun 2017 sebanyak 87% dengan capaian kinerja terhadap IKU13 tahun

2017 sebesar 108,75%.

Tabel III.7


Sasaran Program Ketujuh Tahun 2017


UTAMA


KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU13 Persentase Penyelesaian

Perkara Hukum % 80 87 108,75


H. Sasaran Program Kedelapan “Peningkatan kinerja layanan administrasi serta


pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Biro Umum melalui 4(empat) IKU yang


2017, dengan rata-rata kinerja SS8 sebesar 175,65% dijelaskan berikut ini:

IKU Nomor 14: Tingkat ketepatan waktu proses pelayanan administrasi

perkantoran. Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 99,28% dengan capaian

kinerja terhadap IKU14 tahun 2017 sebesar 99,28%.


66


tahun 2017 sebanyak 33,52% dengan capaian kinerja terhadap IKU15 tahun

2017 sebesar 335,20%.

IKU Nomor 16: Tingkat kecukupan sarana dan prasarana kantor pusat

Kementerian Perhubungan sesuai kebutuhan. Realisasi kinerja tahun 2017

sebanyak 96,92% dengan capaian kinerja terhadap IKU16 tahun 2017 sebesar

96,92%.

IKU Nomor 17: Persentase peningkatan pengunjung museum transportasi.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 8,56% dengan capaian kinerja terhadap

IKU17 tahun 2017 sebesar 171,20%.

Tabel III.8


Sasaran Program Kedelapan Tahun 2017


UTAMA


KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU14 Tingkat ketepatan waktu

proses pelayanan


% 100 99,28 99,28

IKU15 Persentase penghematan

listrik, air, dan biaya

telepon di lingkungan

kantor pusat kementerian

perhubungan

% 10 33,52 335,20

IKU16 Tingkat kecukupan sarana

dan prasarana kantor

pusat Kementerian

Perhubungan sesuai

kebutuhan

% 100 96,92 96,92

IKU17 Persentase peningkatan

pengunjung museum

transportasi

% 5 8,56 171,20



67

I. Sasaran Program Kesembilan “Terwujudnya Good Governance & Clean

Government di Kementerian Perhubungan” pada tahun 2017 dilaksanakan oleh

Biro Komunikasi dan Informasi Publik melalui 1(satu) IKU yang telah

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017,

dengan rata-rata kinerja SS9 sebesar 100%, dijelaskan berikut ini:

IKU Nomor 18: Keterbukaan Informasi Publik. Realisasi kinerja tahun 2017

adalah peringkat 3(tiga) dengan capaian kinerja terhadap IKU18 tahun 2017

sebesar 100%.

Tabel III.9


Sasaran Program Kesembilan Tahun 2017

NO

INDIKATOR KINERJA

UTAMA


KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU18 Keterbukaan Informasi

Publik Peringkat 3 3 100

RATA-RATA KINERJA SS9 (%) 100

J. Sasaran Program Kesepuluh “Terselenggaranya e-Government di Kementerian

Perhubungan” pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi

dan Komunikasi melalui 1(satu) IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017, dengan rata-rata kinerja

SS10 sebesar 103,82%, dijelaskan berikut ini:

IKU Nomor 19: Persentase Kehandalan Sistem Informasi. Realisasi kinerja

tahun 2017 adalah 99,67% dengan capaian kinerja terhadap IKU19 tahun

2017 sebesar 103,82%.

Tabel III.10


Sasaran Program Kesepuluh Tahun 2017


UTAMA


KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU19 Persentase Kehandalan

Sistem Informasi % 96 99,67 103,82


K. Sasaran Program Kesebelas “Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan


Transportasi yang Berkelanjutan” pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Pusat

Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan melalui 4(empat) IKU yang telah


68

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017,

dengan rata-rata kinerja SS11 sebesar 81,91%, dijelaskan berikut ini:

IKU Nomor 20: Tingkat penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan

Prasarana Transportasi yang dilaksanakan. Realisasi kinerja tahun 2017

sebanyak 14,25% dengan capaian kinerja terhadap IKU20 tahun 2017 sebesar

35,62%.

IKU Nomor 21: Persentase pemenuhan dokumen lingkungan proyek

pembangunan infrastruktur transportasi. Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak

90,93% dengan capaian kinerja terhadap IKU21 tahun 2017 sebesar 90,93%.

IKU Nomor 22: Persentase unit pelayanan publik sektor transportasi yang

dinilai dan dievaluasi telah memenuhi standar kriteria pelayanan prima.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 72% dengan capaian kinerja terhadap


IKU Nomor 23: Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi

nasional. Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 40,43% dengan capaian

kinerja terhadap IKU23 tahun 2017 sebesar 100%.

Tabel III.11


Sasaran Program Kesebelas Tahun 2017

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET DAN REALISASI

KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU20 Tingkat penerapan Pedoman

Standar Pelayanan Sarana

dan Prasarana Transportasi

yang dilaksanakan

% 40 14,25 35,62

IKU21 Persentase pemenuhan

dokumen lingkungan proyek

pembangunan infrastruktur

transportasi

% 75 90,93 90,93

IKU22 Persentase unit pelayanan





% 72 72 100

IKU23 Persentase penurunan gas

rumah kaca dari sektor

transportasi nasional

% 40 40,43 100



69

L. Sasaran Program Kedua Belas “Terselenggaranya Pemeriksaan Lanjutan

Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” pada

tahun 2017 dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran melalui 1(satu) IKU yang


2017, dengan rata-rata kinerja SS12 sebesar 84,84%, dijelaskan berikut ini:

IKU Nomor 24: Persentase penyelesaian perkara kecelakaan kapal. Realisasi

kinerja tahun 2017 sebanyak 84,84% dengan capaian kinerja terhadap IKU24


Tabel III.12


Sasaran Program Kedua Belas Tahun 2017


UTAMA


KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU24 Persentase penyelesaian

perkara kecelakaan kapal % 100 84,84 84,84


M. Sasaran Program Ketiga Belas “Peningkatan kinerja pelaksanaan investigasi

kecelakaan transportasi” pada tahun 2017 dilaksanakan oleh KNKT melalui

1(satu) IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

Sekretariat Jenderal Tahun 2017, dengan rata-rata kinerja SS13 sebesar 82%,

dijelaskan berikut ini:

IKU Nomor 25: Persentase penyelesaian penyusunan laporan final/akhir

investigasi kecelakaan transportasi. Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak

82% dengan capaian kinerja terhadap IKU25 tahun 2017 sebesar 82%.

Tabel III.13


Sasaran Program Ketigabelas Tahun 2017


UTAMA


KINERJA TAHUN 2017

KINERJA

(%)

TARGET CAPAIAN

IKU25 Persentase penyelesaian

penyusunan laporan



% 100 82 82

RATA-RATA KINERJA SS13 82

3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2017


70

Perbandingan target dan realisasi kinerja ini merupakan perbandingan capaian

kinerja pada tahun 2015 dan 2016 dengan capaian kinerja tahun 2017. Terdapat

perbedaan indikator kinerja pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015

terdapat 13(tiga belas) Sasaran Program dengan 27(dua puluh tujuh) Indikator

Kinerja Utama. Pada tahun 2016 terdapat 13(tiga belas) Sasaran Program dengan

28(dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama, sedangkan pada tahun 2017

terdiri 13(tiga belas) Sasaran Program dengan 25 (dua puluh lima) Indikator

Kinerja Utama, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.14

Perbandingan Sasaran Program RKT dan Sasaran Program Revisi PK

Sekretariat Jenderal Tahun 2017

SASARAN PROGRAM RKT

TAHUN 2017

SASARAN PROGRAM REVISI PK

SEKRETARIAT JENDERAL 2017

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja


Perhubungan melalui tersedianya

Dokumen Perencanaan, Pemrograman,

Kebijakan Pentarifan, dan dokumen

Analisa dan Evaluasi sebagai acuan

dalam penyelenggaraan perhubungan.

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja


Perhubungan melalui Tersedianya Dokumen

Perencanaan, Pemrograman, Kebijakan

Pentarifan, dan Dokumen Analisa dan

Evaluasi Sebagai Acuan Dalam

Penyelenggaraan Perhubungan

2

Terwujudnya Pengelolaan SDM

Aparatur Perhubungan yang

berintegritas, netral, capable,

profesional, berkinerja tinggi dan


Terwujudnya Pengelolaan SDM Aparatur

Perhubungan yang berintegritas, netral,

capable, profesional, berkinerja tinggi dan


3 Terwujudnya Organisasi yang Tepat

Fungsi dan Tepat Sasaran melalui

sistem, proses dan tata laksana yang

rasional, jelas, efektif, efisien, terukur,

dan sesuai dengan visi Reformasi

Birokrasi

Peningkatan Pelaksanaan RB di Lingkungan


4 Terwujudnya Laporan Keuangan

Kementerian Perhubungan dengan

penilaian opini WTP

Terwujudnya Laporan Keuangan

Kementerian Perhubungan dengan penilaian

opini WTP

5 Peningkatan Kerjasama Luar Negeri

Sektor Transportasi dalam Kerangka

Regional, Bilateral dan Multilateral

Peningkatan Kerja Sama

Kemitraan/Investasi Dalam Negeri dan

Kerja Sama Luar Negeri dalam Kerangka

Regional/Sub Regional, Bilateral dan

Multilateral di Bidang Transportasi

-

6

Peningkatan penetapan dan kualitas

regulasi dalam implementasi kebijakan

sektor transportasi

Peningkatan penetapan dan kualitas

regulasi dalam implementasi kebijakan

sektor transportasi


71

SASARAN PROGRAM RKT

TAHUN 2017

SASARAN PROGRAM REVISI PK

SEKRETARIAT JENDERAL 2017

7 Peningkatan dalam pelayanan dan

penyelesaian masalah hukum

Peningkatan dalam pelayanan dan

penyelesaian masalah hukum



prasarana di lingkungan Kantor Pusat


Peningkatan kinerja layanan administrasi

serta sarana dan prasarana di lingkungan

Kantor Pusat Kementerian Perhubungan

9 Terselenggaranya e-government di


Terselenggaranya e-Government di


10 Terwujudnya kebijakan dan strategi

bidang kemitraan, pelayanan jasa dan

lingkungan hidup sektor transportasi

Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan

Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan

Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi

Yang Berkelanjutan



transportasi kepada publik yang

didukung SDM aparatur perhubungan

dengan kompetensi kehumasan untuk

meningkatkan citra positif Kementerian

Perhubungan

Terwujudnya Good Governance & Clean

Government di Kementerian Perhubungan


Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan

Kapal sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan

Terselenggaranya Pemeriksaan Lanjutan

Kecelakaan Kapal Sesuai Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan

13

Peningkatan kinerja pelaksanaan

investigasi kecelakaan transportasi

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Investigasi


A. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Pertama

Sasaran Program Nomor 1: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat



sebagai acuan dalam penyelenggaraan perhubungan. Secara umum, rata-rata

capaian kinerja Sasaran Program Pertama yang dilaksanakan oleh Biro

Perencanaan, tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja Sasaran

Program tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan terdapat penambahan

IKU3 dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 2017. Secara

ringkas capaian kinerja tahun 2015-2017 terhadap target kinerja selama tahun

2015-2017, dijelaskan berikut ini:


berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi. Kementerian

Perhubungan belum mendapatkan hasil penilaian dari MenPAN-RB. Realisasi

kinerja tahun 2017 sebesar 68,63% kategori ”Baik”, dibandingkan dengan

realisasi tahun 2016, nilai AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2017


72

mengalami peningkatan sebesar 0,12%, namun mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2015 sebesar 3,17%. Capaian kinerja terhadap IKU1

mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1,55% dan

dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 2,31%, dijelaskan dalam tabel

berikut ini:

Tabel III.15

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU1 dengan Target Kinerja 2015-2017

IKU1 SATUAN KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017





Birokrasi

Nilai Target BB

(75)

BB

(71)

BB

(70)

Realisasi B

(71,80)

B

(68,51)

B

(68,63)

Kinerja (%) 95,73 96,49 98,04

IKU Nomor 2: Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil

evaluasi Inspektorat Jenderal. Sekretariat Jenderal belum mendapatkan hasil

penilaian dari MenPAN-RB. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 80,19%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, Nilai AKIP Sekretariat Jenderal

mengalami peningkatan sebesar 0,24%. Namun, mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 9,81%. Capaian kinerja terhadap

IKU2 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 9,95%,

namun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 8,12%,

dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.16



2015 2016 2017





Nilai Target 90

(AA)

93,50

(AA)

84

(A)

Realisasi 93,22

(AA)

79,95

(BB)

80,19

(A)

Kinerja (%) 103,58 85,51 95,46


73

IKU Nomor 3: Tingkat Maturasi SPIP. Realisasi kinerja tahun 2017

mendapatkan penilaian sementara dari Inspektorat Jenderal level 2,98

(Berkembang). Capaian kinerja IKU3 tahun 2017 tidak dapat dibandingkan

dengan tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan penambahan IKU di

dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2017, dijelaskan dalam

tabel berikut ini:

Tabel III.17



2015 2016 2017

Tingkat Maturasi SPIP Level Target - - 2

Realisasi - - 2,98

Kinerja (%) - - 149

B. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Kedua

Sasaran Program Nomor 2: Terwujudnya Pengelolaan SDM Aparatur

Perhubungan yang berintegritas, netral, capable, profesional, berkinerja tinggi

dan sejahtera serta beretika”. Secara umum, rata-rata capaian Sasaran

Program Kedua yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi,

tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja Sasaran Program tahun 2015

dan 2016. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan IKU4, satuan serta target.

Secara ringkas capaian kinerja tahun 2015-2017 terhadap target kinerja

selama tahun 2015-2017, dijelaskan berikut ini:



Penerbangan yang Bersertifikat.. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 78,08%.

Secara ringkas, capaian kinerja terhadap target kinerja selama tahun 2015-

2017, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.18


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

Jumlah Aparatur



dan kompetensinya

Jumlah Aparatur

Kementerian

Perhubungan yang

ditingkatkan kualitas

dan kompetensinya

Persentase pemenuhan





Penerbangan yang

Bersertifikat

SATUAN Orang Orang %

TARGET 335 355 90

REALISASI 348 389 78,08

KINERJA

(%)

103,88 109,58 86,67


74

C. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Ketiga

Sasaran Program Nomor 3: Peningkatan Pelaksanaan RB di Lingkungan

Kementerian Perhubungan. Secara umum, rata-rata capaian Sasaran Program

Ketiga yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi, tidak bisa

dibandingkan dengan realisasi kinerja Sasaran Program tahun 2015 dan 2016.

Hal ini dikarenakan terdapat penambahan Sasaran Program Ketiga, IKU5,

satuan serta target dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Tahun 2017. Secara ringkas capaian kinerja tahun 2015-2017 terhadap target

kinerja selama tahun 2015-2017, dijelaskan berikut ini:

IKU Nomor 5: Persentase Indeks RB. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar

77%. Secara ringkas, capaian kinerja terhadap target kinerja selama tahun

2015-2017, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.19


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

N/A Jumlah Laporan Pelaksanaan Program

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan

Persentase Indeks RB

SATUAN N/A Laporan %

TARGET N/A 1 85

REALISASI N/A 92,26 77

KINERJA

(%)

N/A 124,68 90,59

D. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Keempat

Sasaran Program Nomor 4: Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian

Perhubungan. Secara umum, rata-rata capaian Sasaran Program Keempat

yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan, tidak bisa

dibandingkan dengan realisasi kinerja Sasaran Program tahun 2015 dan 2016.

Hal ini dikarenakan terdapat perubahan Sasaran Program, IKU6, IKU7, dan

IKU8, satuan serta target dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat

Jenderal Tahun 2017. Secara ringkas capaian kinerja terhadap target kinerja

selama tahun 2015-2017, dijelaskan berikut ini:


Realisasi kinerja tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 belum

mendapatkan hasil evaluasi dari BPK, sedangkan realisasi kinerja tahun 2017

adalah WTP. Realisasi kinerja IKU6 tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah opini.


75

Capaian kinerja terhadap IKU6 tahun 2015, 2016, dan 2017 tercapai 100%,


Tabel III.20



2015 2016 2017

Opini BPK atas laporan


Perhubungan

Opini Target WTP WTP WTP

Realisasi WTP WTP WTP

Kinerja (%) 100 100 100


Realisasi kinerja tahun 2017 adalah 86,39%, Capaian kinerja IKU7 tahun 2017

tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan

belum terdapat IKU7 dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

tahun 2017, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.21



2015 2016 2017

Persentase penyerapan


Perhubungan

% Target N/A N/A 90

Realisasi 0 0 86,39

Kinerja (%) 0 0 95,99


kinerja tahun 2017 adalah 90,51%. Realisasi kinerja tahun 2017 mengalami

kenaikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,21% dan dibandingkan tahun 2015

sebesar 20,86%. Capaian kinerja terhadap IKU8 tahun 2017 mengalami kenaikan

dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 1,34%, dan realisasi tahun

2015 sebesar 18,62%, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.22



2015 2016 2017

Persentase penyerapan

anggaran Sekretariat

Jenderal

% Target 85 90 90

Realisasi 69,65 89,30 90,51

Kinerja (%) 81,94 99,22 100,56


76

E. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Kelima

Sasaran Program Nomor 5: Peningkatan Kerja Sama Kemitraan/Investasi

Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri dalam Kerangka Regional/Sub

Regional, Bilateral dan Multilateral di Bidang Transportasi. Secara umum, rata-

rata capaian Sasaran Program Kelima yang dilaksanakan oleh Biro Kerjasama,

tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja Sasaran Program tahun 2015

dan 2016. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan IKU9 dan IKU10, satuan

serta target dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun

2017. Secara ringkas capaian kinerja terhadap target kinerja selama tahun

2015-2017, dijelaskan berikut ini:

IKU Nomor 9: Persentase proses fasilitasi kerjasama dan kemitraan / investasi

dengan badan usaha dan instansi lembaga pemerintah yang ditindaklanjuti.

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 adalah 100%. Capaian kinerja terhadap

IKU9 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan

sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015, belum terdapat IKU yang dilaksanakan oleh Biro

Kerjasama;

2. Pada tahun 2016, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, dalam dokumen PK Sekretariat

Jenderal tahun 2016, Biro Kerjasama memasukkan 2(dua) IKU diantaranya:

Jumlah Kerjasama Kemitraan/Investasi Dalam Negeri yang

ditindaklanjuti dengan satuan Proyek serta target 3(tiga);

Jumlah Perjanjian Internasional yang ditindaklanjuti dalam kerangka

regional/sub regional, bilateral dan multilateral dengan satuan Proyek

serta target 4(empat).

Tabel III.23


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

N/A Jumlah Kerjasama

Kemitraan/Investasi

Dalam Negeri

yang ditindaklanjut

Persentase proses fasilitasi

kerjasama dan kemitraan /

investasi dengan badan usaha

dan instansi lembaga pemerintah


SATUAN N/A Proyek %

TARGET N/A 3 100

REALISASI N/A 0 100

KINERJA (%) N/A 0 100


77

IKU Nomor 10: Persentase Kesepakatan kerjasama bilateral, regional dan

multilateral yang ditindaklanjuti. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 100%.

Capaian kinerja tahun 2017 terhadap IKU10 sebesar 166,67%. Capaian kinerja

terhadap IKU10 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Hal

ini dikarenakan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015, belum terdapat IKU yang dilaksanakan oleh Biro

Kerjasama, namun terdapat IKU yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan

KSLN;

2. Pada tahun 2016, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, dalam dokumen PK Sekretariat

Jenderal tahun 2016, Biro Kerjasama memasukkan 2(dua) IKU diantaranya:

Jumlah Kerjasama Kemitraan/Investasi Dalam Negeri yang ditindaklanjuti

dengan satuan Proyek serta target 3(tiga);

Jumlah Perjanjian Internasional yang ditindaklanjuti dalam kerangka

regional/sub regional, bilateral dan multilateral dengan satuan Proyek

serta target 4(empat)

Tabel III.24


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

Jumlah MoU/agreement

kerjasama luar negeri

sektor transportasi

dalam kerangka

regional, bilateral dan

multilateral

Jumlah Perjanjian

Internasional

yang ditindaklanjuti dalam

kerangka regional/sub

regional, bilateral dan

multilateral

Persentase Kesepakatan


regional dan multilateral


SATUAN Kerjasama Proyek %

TARGET 4 4 100

REALISASI 8 6 100

KINERJA

(%) 200 150 166,67

F. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Keenam

Sasaran Program Nomor 6: Peningkatan penetapan dan kualitas regulasi

dalam implementasi kebijakan sektor transportasi. Secara umum, rata-rata

capaian Sasaran Program Keenam yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak

bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja Sasaran Program tahun 2015 dan


78

2016. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan IKU11 dan IKU12, satuan serta

target dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017.

Secara ringkas capaian kinerja terhadap target kinerja selama tahun 2015-

2017, dijelaskan berikut ini:


kinerja tahun 2017 sebesar 92% dan capaian kinerja terhadap IKU 11 sebesar

102,22%. Capaian kinerja terhadap IKU11 tidak dapat dibandingkan dengan

tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan IKU pada tahun 2015 dan 2016

masih terdapat 2(dua) IKU dengan satuan, serta target yang berbeda dengan

IKU pada tahun 2017. Secara ringkas, capaian kinerja terhadap target kinerja

selama tahun 2015-2017, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.25


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

Jumlah

Peraturan

perundang-

undangan di

sektor

transportasi

Jumlah

Peraturan

perundang-

undangan

terkait

pelaksanaan

tugas

Sekretariat

Jenderal

Jumlah

Peraturan

perundang-

undangan di

sektor

transportasi

Jumlah

Peraturan

perundang-

undangan

terkait

pelaksanaan

tugas

Sekretariat

Jenderal

Persentase

rancangan

peraturan

yang

ditetapkan

SATUAN Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan %

TARGET 100 10 50 10 90

REALISASI 204 49 88 65 92

KINERJA

(%) 204

490 176 650 102,22

IKU Nomor 12: Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan

Kementerian Perhubungan. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 75% dan

capaian kinerja terhadap IKU12 sebesar 125%. Capaian kinerja tahun 2017


penambahan IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun

2017, dijelaskan dalam tabel berikut:


79

Tabel III.26


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

N/A N/A Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan


SATUAN N/A N/A %

TARGET N/A N/A 60

REALISASI N/A N/A 75

KINERJA

(%)

N/A N/A 125

G. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Ketujuh

Sasaran Program Nomor 7: Peningkatan dalam pelayanan dan penyelesaian

masalah hukum. Realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh Biro Hukum pada

tahun 2017 sebesar 87%. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 108,75%,


IKU Nomor 13: Persentase penyelesaian perkara hukum. Realisasi kinerja

tahun 2017 sebesar 87% dan capaian terhadap IKU13 sebesar 108,75%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, IKU17 mengalami peningkatan

sebesar 14%, namun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015

sebesar 13%. Capaian kinerja terhadap IKU17 mengalami kenaikan

dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 22,87%, namun mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 8,9%, dijelaskan dalam tabel

berikut ini:

Tabel III.27



2015 2016 2017

Persentase penyelesaian

perkara hukum

% Target 85 85 80

Realisasi 100 73 87

Kinerja (%) 117,65 85,88 108,75

H. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Kedelapan

Sasaran Program Nomor 8: Peningkatan kinerja layanan administrasi serta

sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

Secara umum, rata-rata capaian Sasaran Program Kedelapan yang

dilaksanakan oleh Biro Umum pada tahun 2017 tidak bisa dibandingkan

dengan tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan, perubahan satuan pada

IKU17 yang tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat


80

Jenderal Tahun 2017. Dimana hal ini, mempengaruhi hasil capaian dan

realisasi kinerja. Secara ringkas capaian kinerja terhadap target kinerja selama

tahun 2015-2017, dijelaskan berikut ini:


perkantoran. Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 99,28%.

Realisasi dan capaian kinerja IKU14 mengalami penurunan dibandingkan tahun

2015 dan 2016 sebesar 0,72%, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.28



2015 2016 2017

Tingkat ketepatan waktu

proses pelayanan


% Target 100 100 100

Realisasi 100 100 99,28

Kinerja (%) 100 100 99,28

IKU Nomor 15: Persentase penghematan pemakaian listrik, air dan biaya

telepon di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan. Realisasi kinerja

tahun 2017 sebesar 33,52%. Realisasi kinerja IKU15 tahun 2017 mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 10,93% dan mengalami kenaikan

dibandingkan tahun 2015 sebesar 13,52%. Capaian kinerja IKU15 mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 109,30% dan mengalami

kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 132,50%, dijelaskan dalam tabel

berikut ini:

Tabel III.29



2015 2016 2017

Persentase penghematan


biaya telepon di lingkungan

kantor pusat Kementerian

Perhubungan

% Target 10 10 10

Realisasi 20,27 44,45 33,52

Kinerja (%) 202,70 444,50 335,20


Kementerian Perhubungan sesuai kebutuhan. Realisasi dan capaian kinerja

tahun 2017 sebesar 96,92%. Realisasi dan capaian kinerja mengalami

kenaikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 26,76% dan mengalami kenaikan

dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,14%, dijelaskan dalam tabel berikut ini:


81

Tabel III.30



2015 2016 2017

Tingkat kecukupan sarana



sesuai kebutuhan

% Target 100 100 100

Realisasi 91,78 70,16 96,92

Kinerja (%) 91,78 70,16 96,92

IKU Nomor 17: Persentase peningkatan pengunjung Museum Transportasi.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 8,56% sebanyak 330.476 Orang. Capaian

kinerja IKU17 tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dan 2016.

Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan Satuan. Secara umum pada tahun

2017, jumlah pengunjung Museum Transportasi mengalami kenaikan

dibandingkan tahun 2016 sebanyak 125.476 orang, dan kenaikan jumlah

pengunjung dibandingkan tahun 2015 sebesar 169,949 orang, dijelaskan

dalam tabel berikut:

Tabel III.31


IKU17 SATUAN

2015 &

2016

SATUAN

2017

KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

Persentase

peningkatan

pengunjung

Museum

Transportasi

Orang % Target 200.000 205.000 5

Realisasi 160.527 304.420 8,56

Kinerja

(%)

80,26 148,50 171,20

I. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Kesembilan

Sasaran Program Nomor 9: Terwujudnya Good Governance & Clean

Government di Kementerian Perhubungan. Realisasi dan capaian kinerja

Sasaran Program Kesembilan yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan

Informasi Publik tahun 2017 mencapai Peringkat 3. Realisasi dan capaian

IKU18 tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Hal

ini dikarenakan terdapat perbedaan Sasaran Program, IKU, Satuan, serta

Target dengan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 2017. Secara

ringkas capaian kinerja terhadap target kinerja selama tahun 2015-2017,


IKU Nomor 18: Keterbukaan Informasi Publik. Capaian kinerja tahun 2017

sebesar 100%, dijelaskan dalam tabel berikut ini:


82

Tabel III.32


IKU18 SATUAN

2015 & 2016

SATUAN

2017

KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

Keterbukaan

Informasi Publik

Nilai KIP Peringkat Target 96 97 3

Realisasi 91,445 92,74 3

Kinerja (%) 95,30 95,61 100

J. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Kesepuluh

Sasaran Program Nomor 10: Terselenggaranya e-Government di Kementerian

Perhubungan. Secara umum, realisasi kinerja Sasaran Program Kesepuluh

tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sebesar 99,67%, hanya bisa dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Hal

ini dikarenakan, belum terdapat IKU19, satuan serta target dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015. Secara umum, realisasi

kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 sebesar

1,86%. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 103,82% mengalami kenaikan

sebesar 1,93% dibandingkan tahun 2016. Secara ringkas capaian kinerja

terhadap target kinerja selama tahun 2015-2017 dijelaskan berikut ini:


tahun 2017 sebesar 99,67%. Capaian kinerja terhadap IKU19 sebesar

103,82%, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.33


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

N/A Persentase Kehandalan Sistem

Informasi

Persentase Kehandalan Sistem

Informasi

SATUAN N/A % %

TARGET N/A 96 96

REALISASI N/A 97,81 99,67

KINERJA (%) N/A 101,89 103,82

K. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Kesebelas

Sasaran Program Nomor 11: Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan


Transportasi yang Berkelanjutan. Secara umum, rata-rata capaian Sasaran

Program Kesebelas yang dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Transportasi

Berkelanjutan tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja

Sasaran Program tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan terdapat

perubahan IKU20, IKU21, IKU22, dan IKU23, satuan serta target dalam


83

dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017. Secara ringkas

capaian kinerja terhadap target kinerja selama tahun 2015-2017, dijelaskan

sebagai berikut:



sebesar 14,25%. Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan

dengan tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan IKU20 ditambahkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 2017, dijelaskan dalam tabel

berikut ini:

Tabel III.34


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

N/A N/A Tingkat penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan

Prasarana Transportasi yang dilaksanakan

SATUAN N/A N/A %

TARGET N/A N/A 40

REALISASI N/A N/A 14,25

KINERJA

(%)

N/A N/A 35,62


pembangunan infrastruktur transportasi. Realisasi dan capaian kinerja tahun

2017 sebesar 90,93%. Realisasi dan capaian terhadap IKU21 tahun 2017

tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini dikarenakan belum

terdata IKU tersebut dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Tahun 2015. Capaian kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan

tahun 2016 sebesar 45,97%. Capaian kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan

dibandingkan tahun 2016 sebesar 26,70%, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.35


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

N/A Prosentase pemenuhan dokumen

lingkungan proyek pembangunan

infrastruktur transportasi

Persentase pemenuhan dokumen

lingkungan proyek pembangunan

infrastruktur transportasi

SATUAN N/A % %

TARGET N/A 70 75

REALISASI N/A 44,96 90,93

KINERJA

(%)

N/A 64,23 90,93


84



Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 72%. Realisasi dan capaian tahun 2017


terdapat perubahan IKU, satuan serta target daam dokumen Perjanjian Kinerja

Sekretariat Jenderal Tahun 2017, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.36


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

Jumlah unit pelayanan

publik sektor

transportasi yang dinilai

dan dievaluasi telah

memenuhi standar


Jumlah Unit Pelayanan

Publik Sektor Transportasi




Persentase unit

pelayanan publik

sektor transportasi

yang dinilai dan

dievaluasi telah

memenuhi standar

kriteria pelayanan

prima

SATUAN Unit Kerja Unit kerja %

TARGET 148 163 72

REALISASI 148 117 72

KINERJA

(%) 100 71,78 100

IKU Nomor 23: Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi

nasional. Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 40,43%. Realisasi

dan capaian kinerja terhadap IKU23 tidak dapat dibandingkan dengan tahun

2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan belum terdapat IKU23 dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 dan 2016, dijelaskan


Tabel III.37


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

N/A N/A Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor

transportasi nasional.

SATUAN N/A N/A %

TARGET N/A N/A 40

REALISASI N/A N/A 40,43

KINERJA

(%)

N/A N/A 100


85

L. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Kedua Belas

Sasaran Program Nomor 12: Terselenggaranya Pemeriksaan Lanjutan

Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara

umum, realisasi dan capaian kinerja Sasaran Program Kedua Belas yang

dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran sebesar 84,84%. Capaian kinerja

terhadap Sasaran Program Kedua Belas tidak bisa dibandingkan dengan tahun

2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan IKU, Satuan serta

Target dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017.

Secara ringkas capaian kinerja terhadap target kinerja selama tahun 2015-

2017 dijelaskan berikut ini:


dan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 84,84%, dijelaskan dalam tabel

berikut ini:

Tabel III.38


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

Jumlah data kecelakaan



tepat waktu

Jumlah Data Kecelakaan

Kapal yang ditindaklanjuti,

disidangkan, dan diputus

tepat waktu

Persentase Penyelesaian

Perkara Kecelakaan Kapal

SATUAN Putusan Sidang %

TARGET 50 30 100

REALISASI 19 33 84,84

KINERJA

(%) 38 110 84,84

M. Pencapaian Kinerja Sasaran Program Ketiga Belas

Sasaran Program Nomor 13: Peningkatan kinerja pelaksanaan investigasi

kecelakaan transportasi. Secara umum, realisasi dan capaian kinerja Sasaran

Program Ketiga Belas yang dilaksanakan oleh KNKT sebesar 82%. Capaian

kinerja terhadap Sasaran Program Ketiga Belas tidak bisa dibandingkan

dengan tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan IKU,

Satuan serta Target dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Tahun 2017. Secara ringkas capaian kinerja terhadap target kinerja selama

tahun 2015-2017 dijelaskan berikut ini:


investigasi kecelakaan transportasi. Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017



86

Tabel III.39


KRITERIA TAHUN

2015 2016 2017

IKU

Jumlah laporan

kecelakaan 4

(empat) moda

transportasi

(Perkeretaapian,

Pelayaran,

Penerbangan, Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan)

yang diinvestigasi

KNKT

Jumlah laporan

final kecelakaan

transportasi yang

terselesaikan

Ketepatan waktu

pelaksanaan

investigasi

kecelakaan sampai

dengan pemyusunan

laporan

akhir/final

Persentase

penyelesaian

penyusunan

laporan

final/akhir

investigasi

kecelakaan

transportasi

SATUAN Laporan Laporan % %

TARGET 48 32 100 100

REALISASI 51 22 59,75 82

KINERJA

(%) 106,25

68,75 59,75 82

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2017 dalam

Dokumen Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2017

Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Kementerian Perhubungan dan

kesesuaian pelaksanaan kinerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(Rencana Strategis) Sekretariat Jenderal, disajikan tabel perbandingan realisasi

kinerja tahun 2017 dengan target tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam

dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal.

Secara umum terdapat deviasi yang cukup signifikan antara realisasi dengan

target yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Jenderal. Hal ini disebabkan

karena target yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal merupakan

asumsi target awal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2015 s.d.

2019).

Rata-rata pencapaian kinerja Sasaran Program Tahun 2017 tidak dapat

dibandingkan dengan target dalam Renstra Sekretariat Jenderal. Hal ini

dikarenakan terdapat perubahan struktur organisasi, perubahan dan penambahan

Sasaran Program, perubahan IKU, serta target dan satuan, dapat dijelaskan

sebagai berikut:


87




sebagai acuan dalam penyelenggaraan perhubungan” dilaksanakan oleh Biro

Perencanaan.


berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi. Realisasi kinerja


evaluasi dari KemenPAN-RB dengan target Nilai A (80), terealisasi dengan

nilai 68,63(B). Capaian kinerja IKU1 dibandingkan dengan target IKU tahun

2017 dalam Renstra Sekretariat Jenderal sebesar 85,78%, dijelaskan dalam

tabel berikut ini:

Tabel III.40

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU1 dengan Target Renstra Tahun 2017 IKU1 SATUAN TARGET

TAHUN 2017

RENSTRA

REALISASI KINERJA

(%)




Kemenpan dan Reformasi Birokrasi

Nilai 80

(A)

68,63

(B)

85,78

IKU Nomor 2: Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal. Realisasi kinerja


evaluasi dari Inspektorat Jenderal dengan target Nilai AA (90). Realisasi

kinerja tahun 2017 mendapatkan nilai A (80,19). Capaian kinerja IKU2

dibandingkan dengan target IKU tahun 2017 dalam Renstra Sekretariat

Jenderal sebesar 9,10%, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.41


TAHUN 2017

RENSTRA

REALISASI KINERJA

(%)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat

Jenderal berdasarkan hasil evaluasi


Nilai 90

(AA)

80,19

(A)

9,10



Inspektorat Jenderal sudah mengeluarkan nilai sementara mendapatkan level

2,98 (Berkembang), namun IKU3 tidak dapat dibandingkan dengan target


88

tahun 2017 dikarenakan belum terdapat IKU3 dalam dokumen Renstra

Sekretariat Jenderal 2015-2019.

B. Sasaran Program Kedua “Terwujudnya Pengelolaan SDM Aparatur


dan sejahtera serta beretika” dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan

Organisasi.



Penerbangan yang Bersertifikat. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 78,08%,

namun tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2017 dikarenakan

terdapat perubahan IKU, satuan, serta target dalam dokumen Renstra

Sekretariat Jenderal 2015-2019, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

III.42

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU4 dengan Target Renstra Tahun 2017 KRITERIA TARGET RENSTRA TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2017

IKU Jumlah Aparatur Kementerian

Perhubungan yang ditingkatkan

kualitas dan kompetensinya

Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan

fungsional Penguji Kendaraan Bermotor,

Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan

Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat

SATUAN Orang %

TARGET 370 90

REALISASI 78,08


Kementerian Perhubungan” dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan

Organisasi.

IKU Nomor 5: Persentase Indeks RB. Realisasi kinerja tahun 2017,

Kementerian Perhubungan mendapatkan nilai sementara sebesar 77%, namun

IKU5 tidak dapat dibandingkan dengan dengan target tahun 2017

dikarenakan belum terdapat IKU, satuan, serta target dalam dokumen

Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019.


89


Perhubungan dengan penilaian opini WTP” dilaksanakan oleh Biro Keuangan

dan Perlengkapan.


Realisasi kinerja tahun 2017 adalah WTP. Capaian kinerja IKU6 dibandingkan

dengan target IKU dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019


III.43


TAHUN

2017

RENSTRA

REALISASI

TAHUN

2017

CAPAIAN

KINERJA

(%)

Opini BPK atas laporan keuangan


Opini WTP WTP 100


Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 86,39%, namun IKU7 tidak dapat

dibandingkan dengan dengan target tahun 2017 dikarenakan belum terdapat

IKU, satuan, serta target dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal 2015-

2019.

IKU Nomor 8: Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 90,51%. Terdapat perbedaan IKU,

namun masih dapat dibandingkan dengan renstra dikarenakan persamaan

satuan dan target. Capaian kinerja IKU8 dibandingkan dengan target IKU

tahun 2017 dalam Renstra Sekretariat Jenderal sebesar 100,56%, dijelaskan


III.44

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU8 dengan Target Renstra Tahun 2017 IKU LAMA IKU BARU SATUAN TARGET

RENSTRA

TAHUN 2017

REALISASI KINERJA

(%)

Tingkat penyerapan

anggaran di

lingkungan


Persentase

penyerapan

anggaran

Sekretariat

Jenderal

% 90 90,51 100,56



Bilateral dan Multilateral di Bidang Transportasi” dilaksanakan oleh Biro

Kerjasama.


90

IKU Nomor 9: Persentase proses fasilitasi kerjasama dan kemitraan /

investasi dengan badan usaha dan instansi lembaga pemerintah yang

ditindaklanjuti. Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 100%, namun IKU9

tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2017 dikarenakan belum

terdapat IKU9 dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019.


multilateral yang ditindaklanjuti. Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017

sebanyak 100%, namun IKU10 tidak dapat dibandingkan dengan target


Sekretariat Jenderal 2015-2019, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.45

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU10 dengan Target Renstra Tahun 2017 KRITERIA TARGET RENSTRA TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2017

IKU Jumlah MoU/Agreement

Kerjasama Luar Negeri Sektor

Transportasi dalam kerangka

Regional, Bilateral dan Multilateral

Persentase Kesepakatan kerjasama

bilateral, regional dan multilateral yang

ditindaklanjuti

SATUAN Kerjasama %

TARGET 4 100

REALISASI 100

F. Sasaran Program Keenam “Peningkatan penetapan dan kualitas regulasi

dalam implementasi kebijakan sektor transportasi” dilaksanakan oleh Biro

Hukum.


kinerja tahun 2017 sebanyak 92%, namun IKU11 tidak bisa dibandingkan

dengan target tahun 2017, dikarenakan terdapat perubahan IKU, satuan

serta target dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019,


Tabel III.46

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU11 dengan Target Renstra Tahun 2017

KRITERIA TARGET RENSTRA TAHUN 2017 REALISASI TAHUN

2017

IKU Jumlah peraturan perundang-

undangan di sektor transportasi;

Jumlah peraturan

perundang-

undangan terkait

pelaksanaan tugas

Sekretariat

Jenderal

Persentase rancangan

peraturan yang

ditetapkan

SATUAN peraturan peraturan %

TARGET 50 10 100

REALISASI 100


91


Kementerian Perhubungan. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 75%, namun

IKU12 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2017 dikarenakan

belum terdapat IKU12 dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal 2015-

2019.


masalah hukum” dilaksanakan oleh Biro Hukum.


tahun 2017 sebesar 87%. Capaian kinerja IKU13 dibandingkan dengan target

IKU tahun 2017 dalam Renstra Sekretariat Jenderal sebesar 87%, dijelaskan


Tabel III.47


TAHUN 2017

RENSTRA

REALISASI KINERJA

(%)

Persentase penyelesaian perkara

hukum

% 100 87 87



dilaksanakan oleh Biro Umum.


perkantoran. Realisasi dan capaian kinerja IKU14 tahun 2017 sebesar

99,28% dibandingkan dengan target IKU tahun 2017 dalam Renstra

Sekretariat Jenderal sebesar 99,28%, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.48


TAHUN

2017

RENSTRA

REALISASI

TAHUN

2017

KINERJA

(%)

Tingkat ketepatan waktu


perkantoran

% 100 99,28 99,28


92

IKU Nomor 15: Persentase penghematan pemakaian listrik, air dan biaya

telepon di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan. Realisasi

kinerja tahun 2017 sebesar 33,52%. Capaian kinerja IKU15 dibandingkan

dengan target IKU tahun 2017 dalam Renstra Sekretariat Jenderal sebesar

335,20% dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.49

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU15 dengan Target Renstra Tahun 2017 IKU

LAMA

IKU

BARU

SATUAN TARGET

TAHUN

2017

RENSTRA

REALISASI

TAHUN

2017

KINERJA

(%)

Penghematan

pemakaian listrik,

air dan biaya

telepon di

lingkungan kantor

pusat

Kementerian

Perhubungan

Persentase penghematan


biaya telepon di

lingkungan kantor pusat

Kementerian

Perhubungan

% 10 33,52 335,20


Kementerian Perhubungan sesuai kebutuhan. Realisasi dan capaian kinerja

IKU16 tahun 2017 sebesar 96,92% dibandingkan dengan target IKU tahun

2017 dalam Renstra Sekretariat Jenderal, sebesar 96,92%, dijelaskan dalam

tabel berikut ini:

Tabel III.50

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU16 dengan Target Renstra Tahun 2017 IKU16

SATUAN TARGET

TAHUN

2017

RENSTRA

REALISASI

TAHUN

2017

KINERJA

(%)

Tingkat kecukupan sarana dan prasarana

kantor pusat Kementerian Perhubungan

sesuai kebutuhan

% 100 96,92 96,92

IKU Nomor 17: Persentase peningkatan pengunjung Museum Transportasi.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 8,56% sebanyak 330.476 orang, namun

IKU17 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2017 dikarenakan

perubahan satuan. Secara umum pada tahun 2017, jumlah pengunjung

Museum Transportasi mengalami kenaikan sebanyak 120.476 orang

dibandingkan target IKU tahun 2017 dalam Renstra Sekretariat Jenderal,



93

III.51

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU17 dengan Target Renstra Tahun 2017 IKU LAMA IKU BARU SATUAN

LAMA

SATUAN

BARU

TARGET

RENSTRA

TAHUN 2017

REALISASI

TAHUN

2017

Jumlah pengunjung

museum transportasi

Persentase

peningkatan

pengunjung

Museum

Transportasi

Orang % 210.000 8,56%


Government di Kementerian Perhubungan” dilaksanakan oleh Biro Komunikasi

dan Informasi Publik.


adalah peringkat 3(tiga), namun realisasi IKU18 tahun 2017 tidak bisa

dibandingkan dengan target tahun 2017 dikarenakan perubahan satuan

dengan dokumen Renstra Sekretariat Jenderal, dijelaskan dalam tabel

sebagai berikut:

III.52

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU18 dengan Target Renstra Tahun 2017 IKU SATUAN

LAMA

SATUAN

BARU

TARGET

RENSTRA

TAHUN 2017

REALISASI

TAHUN 2017

Keterbukaan Informasi Publik Nilai KIP Peringkat 98 3


Perhubungan” dilaksanakan oleh Pusat Teknologi dan Informasi Komunikasi.


tahun 2017 adalah 99,67%, namun IKU19 tidak dapat dibandingkan dengan

target tahun 2017 dikarenakan belum terdapat IKU19 dalam dokumen

Renstra Sekretariat Jenderal.



Transportasi yang Berkelanjutan” dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan

Transportasi Berkelanjutan.



sebanyak 14,25%, namun IKU20 tidak dapat dibandingkan dengan target IKU


94




pembangunan infrastruktur transportasi. Realisasi kinerja tahun 2017

sebanyak 90,93%, namun IKU21 tidak dapat dibandingkan dengan target IKU





Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 72%, namun IKU22 tidak bisa

dibandingkan dengan target IKU tahun 2017, dikarenakan terdapat

perubahan IKU, satuan serta target dalam dokumen Renstra Sekretariat

Jenderal, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

III.53


LAMA

SATUAN

BARU

TARGET

RENSTRA

TAHUN 2017

REALISASI

TAHUN

2017

Jumlah unit

pelayanan publik

sektor transportasi

yang dinilai dan

dievaluasi telah

memenuhi standar

kriteria pelayanan

prima

Persentase unit

pelayanan publik

sektor

transportasi yang

dinilai dan

dievaluasi telah

memenuhi standar

kriteria pelayanan

prima

unit kerja % 163 72

IKU Nomor 23: Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor

transportasi nasional. Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 40,43%, namun

IKU23 tidak dapat dibandingkan dengan target IKU tahun 2017 dikarenakan

belum terdapat IKU23 dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal 2015-

2019.


Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”

dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran.


kinerja tahun 2017 sebanyak 84,84%, namun IKU24 tidak dapat

dibandingkan dikarenakan terdapat perubahan IKU, satuan serta target IKU

tahun 2017 dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal, dijelaskan dalam

tabel berikut ini:


95

III.54

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU24 dengan Target Renstra Tahun 2017 IKU LAMA SATUAN

LAMA

TARGET

RENSTRA

TAHUN

2017

IKU

BARU

SATUAN

BARU

TARGET

BARU

REALISASI

TAHUN 2017

Jumlah

perkara

kecelakaan

kapal yang

ditindaklanjuti

disidangkan

dan diputus

tepat waktu

Prosentase

rekomendasi

putusan

Mahkamah

Pelayaran yang

ditindaklanjuti

Putusan % 50 100 Persentase

penyelesai

an perkara

kecelakaan

kapal

% 100 84,84


kecelakaan transportasi” dilaksanakan oleh Komisi Nasional Keselamatan

Transportasi.


investigasi kecelakaan transportasi. Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak

82%, namun IKU25 tidak dapat dibandingkan dengan target IKU tahun 2017

dikarenakan terdapat perubahan IKU, satuan serta target dalam dokumen

Renstra Sekretariat Jenderal, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

III.55


TARGET

RENSTRA

TAHUN 2017

REALISASI

TAHUN

2017

Ketepatan waktu


kecelakaan sampai

dengan penyusunan

laporan final/akhir

Persentase penyelesaian

penyusunan laporan



% 100 82


96

3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Selama tahun 2017, realisasi kinerja Unit kerja Sekretariat Jenderal secara

umum telah berhasil dicapai dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari persentase

rerata capaian kinerja sasaran program yang telah dicapai pada tahun 2017

yaitu sebesar 103,14%. Hasil capaian ini diperoleh melalui perbandingan antara

nilai total realisasi dan target seluruh sasaran program di lingkungan Sekretariat

Jenderal.


Jenderal Kementerian Perhubungan melalui tersedianya Dokumen

Perencanaan, Pemrograman, Kebijakan Pentarifan, dan dokumen Analisa dan

Evaluasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan perhubungan” pada tahun

2017 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan melalui 3(tiga) IKU yang

telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Tahun 2017, dijelaskan sebagai berikut:


berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi. Realisasi

kinerja tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 belum mendapatkan

hasil evaluasi dari KemenPAN-RB, sedangkan realisasi kinerja tahun 2017

adalah 68,63 dari target yang ditetapkan 70(BB). dengan capaian kinerja

terhadap IKU1 tahun 2017 sebesar 90,30%

Berdasarkan surat MenPAN-RB Nomor B/612/M.AA.05/2017 tanggal 16

Februari 2017 perihal Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2016. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian

Perhubungan mendapatkan nilai 68,63 atau predikat “B” (Baik).

Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian

kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi,

dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di

Kementerian Perhubungan sudah mulai berjalan namun masih memerlukan

perbaikan lanjut.

Pada unsur-unsur penilaian AKIP, rata-rata realisasinya mengalami

peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh upaya-upaya uang telah dilakukan

Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas

kinerja, sebagai berikut :


97

1. Melakukan Reviu Renstra Kementerian Perhubungan yang ditetapkan

dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017

Tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-

2019 dengan menggunakan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama

berbasis outcome yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

2. Menginstruksikan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai

dari level Eselon II sampai dengan level Pelaksana di Lingkungan

Kementerian Perhubungan melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor

UM.007/41/22 PHB 2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Hasil Evaluasi

atas Pelaksanaan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016 ;

3. Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi e-performance, yang saat

ini telah dapat memonitor capaian kinerja sampai dengan unit kerja

mandiri di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada aplikasi e-

performance yang telah disempuranakan ini Pimpinan unit kerja

diwajibkan untuk melakukan validasi atas Perjanjian Kinerja. Nilai AKIP

Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB

dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel III.56

Penilaian AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2017

Komponen Penilaian Satuan Target Realisasi Capaian

Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Nilai BB (70) B (68,63) 98,04%

Nilai Perencanaan Kinerja Kemenhub Nilai 22 21,58 98,09%

Nilai Pengukuran Kinerja Kemenhub Nilai 16 16,16 101,00%

Nilai Pelaporan Kinerja Kemenhub Nilai 11 10,99 99,91%

Nilai Evaluasi Kinerja Kemenhub Nilai 8 7,57 94,63%

Nilai Capaian Kinerja Kemenhub Nilai 13 12,33 94,85%

Sumber: Biro Perencanaan, 2018

IKU Nomor 2: Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal berdasarkan

hasil evaluasi Inspektorat Jenderal. Realisasi kinerja tahun 2017 belum

mendapatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal, sedangkan realisasi

kinerja tahun 2017 mendapatkan nilai 80,19 atau predikat “A” (Memuaskan)

dari target yang ditetapkan 84(A) dengan capaian kinerja terhadap IKU2

tahun 2017 sebesar 95,46%

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Nomor UM.007/34/2/ITJEN-2017

tanggal 18 Agustus 2017 perihal Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi atas

Implementasi SAKIP Tahun 2016 di Lingkungan Kementerian Perhubungan,


98

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi

terhadap implementasi SAKIP pada unit kerja eselon I di lingkungan

Kementerian Perhubungan Tahun 2016. Sekretariat Jenderal mendapatkan

penilaian kinerja tahun 2016 sebesar 80,19.

Dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal,

telah dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 dengan

menggunakan penyempurnaan indikator dari yang sebelumnya berbasis

output menjadi berbasis outcome;

2. Mendorong Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal untuk

menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang disesuaikan dengan Reviu

Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019.



Realisasi kinerja tahun 2017 mendapatkan level 2,98 (berkembang) dari

target yang ditetapkan level 2 dengan capaian kinerja terhadap IKU3 tahun

2017 sebesar 100%.

Berdasarkan surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Nomor S-12/D1/03/02/2017 tanggal 10 Januari 2017

perihal Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dan Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan,

BPKP menghimbau Kementerian Perhubungan untuk memasukkan Indikator

Kinerja ke dalam Reviu Renstra Kementerian Perhubungan, sebagai berikut;

a. Tingkat Kapabilitas APIP dengan Target tahun 2019 sebesar Level 3

selaku penanggung jawab Sekretaris Jenderal;

b. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP dengan target tahun 2019

sebesar Level 3 selaku penanggung jawab Inspektorat Jenderal.

Menindaklanjuti arahan BPKP, Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan

menambahkan 1(satu) IKU di dokumen revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat

Jenderal Tahun 2017. Oleh karena itu, realisasi kinerja Tingkat Maturasi SPIP

tidak dapat dibandingkan dengan target dan realisasi di tahun-tahun

sebelumnya.

Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah menunjukkan hasil yang sangat positif,

dimana realisasi yang dicapai diatas target yang ditetapkan. Hal ini

berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor

UM.007/52/22/ITJEN-2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan


99

Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun

2017, Kementerian Perhubungan mendapatkan penilaian maturitas SPIP

memperoleh skor 2,98 yang berarti berada pada tingkat “Berkembang” atau

Level 2.

Dalam rangka pencapaian target tingkat maturitas SPIP Kementerian

Perhubungan tahun 2019 pada level 3 atau “Terdefinisi” sesuai dengan Reviu

Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 saat ini sedang

dilakukan Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan


B. Sasaran Program Kedua “Terwujudnya Pengelolaan SDM Aparatur


dan sejahtera serta beretika” pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Biro

Kepegawaian dan Organisasi melalui 1 (satu) IKU yang telah ditetapkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017, dengan

capaian kinerja sebesar 86,67%,



Penerbangan yang Bersertifikat. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar

78,08% dari target yang ditetapkan 90% dengan capaian kinerja terhadap

IKU4 tahun 2017 sebesar 86,67% dari target sebesar 90%. Rincian jabatan

fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran,

dan teknisi penerbangan yang bersertifikat adalah sebagaimana tabel berikut:

Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Penguji Kendaraan

Bermotor, Pengawas Keselamatan dan Teknisi Penerbangan tidak sesuai

dengan target yang ditetapkan yaitu 90 % (5000 orang) dan hanya

Tabel III.57

Rincian Jabatan Fungsional Tahun 2017

NO JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH

1 Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) 27

2 Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP) 2.477

3 Teknisi Penerbangan (TP) 1.400

Jumlah 3.904

Sumber: Biro Kepegawaian & Organisasi, 2018


100

terealisasi sebesar 78 % (3904 orang). Realisasi belum tercapai dikarenakan

hal-hal sebagai berikut:

a. Pejabat fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) banyak yang

ditempatkan di Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten, sehingga

mereka tidak menjadi pegawai Kementerian Perhubungan;

b. Banyak PKP yang mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya dan masuk

ke dalam jabatan pelaksana nakhoda karena jabatan pelaksana nakhoda

lebih tinggi dari jabatan PKP;

c. Banyak TP yang mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya dan masuk

ke dalam jabatan pelaksana Inspektur Penerbangan karena jabatan

Inspektur Penerbangan lebih tinggi dari jabatan PKP;

d. Ada beberapa unit kerja yang membutuhkan jabatan fungsional PKB,PKP

dan TP, namun jabatan fungsional tersebut tidak tercantum sehingga

banyak pegawai yang tidak dapat masuk/menduduki jabatan fungsional

tersebut.

Upaya pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor,

Pengawas Keselamatan dan Teknisi Penerbangan dimasa yang akan datang

antara lain:

a. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait (pengguna jabatan

fungsional PKB,PKP dan TP) terkait perhitungan beban kerja dan analisa

jabatan untuk menghitung formasi yang akan menjadi dasar pencantuman

jabatan tersebut pada peta jabatan.

b. Bekerja sama dengan Ditjen Darat, Ditjen Hubla, Ditjen Hubud untuk

melakukan sosialisasi jabatan fungsional PKB, PKP dan TP;

c. Melakukan penyempurnaan Permenpan dan RB jabatan fungsional

PKB,PKP dan TP (apakah masih relevan dengan tupoksi pemangku jabatan

fungsional tersebut) bekerja sama dengan Ditjen Darat, Ditjen Hubla, Ditjen

Hubud;

d. Melakukan sertifikasi kompetensi.


Kementerian Perhubungan” pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Biro

Kepegawaian dan Organisasi melalui 1 (satu) IKU yang telah ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 dengan

pencapaian kinerja sebesar 90,59%.

IKU Nomor 5: Persentase Indeks RB. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar

90,59% dengan capaian kinerja sementara terhadap IKU5 tahun 2017 sebesar

77% dari target yang ditetapkan 85%. Kementerian Perhubungan sedang


101

menunggu hasil Sidang Pleno Kementerian PAN dan RB terkait penilaian RB

Kementerian Perhubungan Tahun 2017. Kementerian Perhubungan telah

melakukan berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan persentase indeks RB,

antara lain:

a. Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Reformasi

Birokrasi Kementerian Perhubungan.

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dibentuk dengan

Keputusan Menteri Perhubungan No mor KP 191 Tahun 2015 tentang Tim

Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dan disempurnakan dengan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 216 Tahun 2016 tentang Tim

Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan, telah dilakukan penataan terhadap kelembagaan

Kementerian Perhubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

b. Penetapan Peta Proses Bisnis

Telah disusun dan ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar

Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online.

Terkait Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor B/01/M.RB.06/2017 tanggal 19 Februari 2017 perihal

Kewajiban Penyampaian Laporan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas

Aparatur, dan Pengawasan, dapat disampaikan:

1) Penyampaian laporan kinerja tahun 2016.

Laporan kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2016 telah disampaikan

ke Kementerian PAN dan RB melalu surat Menteri Perhubungan nomor

UM.107/1/6 PHB 2017 tanggal 27 Februari 2017;

2) Penyampaian PMPRB online.


102

PMPRB Kemenhub telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri

PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah dan Submit telah dilakukan secara online

pada tanggal 26 April 2017 oleh Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak

Inspektur Jenderal di Ruang Rapat Kutai Gedung Karsa lantai 7, dengan

hasil 93.21 (Kategori AA interpretasi “ Istimewa”).

d. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1) Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian

Perhubungan terdiri dari:

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian

Perhubungan memiliki bobot penilaian 60%;

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas

Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor

B/61/RB.04/2017 tanggal 13 September 2017 perihal Pelaksanaan

Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2017 telah dilaksanakan Entry

Meeting Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan pada tanggal 27 September 2017 dan Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan

pada tanggal 27 dan 28 September 2017.

2) Survey Eksternal memiliki bobot 40%;

Survey eksternal merupakan survey terhadap masyarakat pengguna

layanan jasa utama yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan.

Survey eksternal telah dilaksanakan pada bulan Oktober s.d November

2017 pada :

a) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu: Kepala Terminal Tipe A

Tirtonadi Solo dan Kepala Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

Ketapang-Gilimanuk;

b) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu: Kepala Bandar Udara

Kalimarau dan Kepala Bandar Udara Radin Inten, Lampung;

c) Badan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan, yaitu: Direktur

Politeknik Penerbangan Surabaya, dan Kepala BP2IP Barombong.


103

Diharapkan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2016-2017

(hasil dari evaluasi pelaksanaan RB dan survei eksternal) dapat mencapai

nilai indeks RB>80%. Namun berdasarkan hasil rapat exit meeting terakhir

nilai sementara presentasi Indeks RB Kementerian Perhubungan mendapat

nilai sebesar 77%. Dengan dasar nilai tersebut Kementerian Perhubungan

diharapkan dapat mengajukan kenaikan tunjangan kinerja pegawai di

lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai peraturan perundangan.


Perhubungan dengan penilaian opini WTP”


Realisasi kinerja tahun 2017 adalah WTP dari target yang ditetapkan WTP

dengan capaian kinerja terhadap IKU6 tahun 2017 sebesar 100%.

Berdasarkan surat Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 27/S/III-

XIV/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016, BPK memberikan

opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Tercapainya Opini WTP Pada Laporan Keuangan TA.2016 Kementerian

Perhubungan Karena Terpenuhinya Kriteria-Kriteria Sebagai Berikut :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), bahwa posisi

Keuangan Kemenhub tgl. 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Operasional serta Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP).

2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures), bahwa angka-angka

yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemenhub TA. 2016 telah wajar

dalam semua hal material.

3. Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan, bahwa BPK telah melakukan

pengujian kepatuhan pada Kemenhub terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh

langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan .

4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern telah memadai untuk menyusun

laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik

yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan.

Dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,

Kementerian Perhubungan telah membuat upaya-upaya sebagai berikut :


104

1. Peningkatan Komitmen dan Integritas Pimpinan dan para Pengelola

Keuangan;


3. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan;

4. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Anggaran;

5. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran;

6. Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Reviu Laporan Keuangan;

7. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK;

8. Pembenahan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP);

9. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan;

10. Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempertahankan Opini Wajar

Tanpa Pengecualian adalah sebagai berikut:

a. Menerbitkan Peraturan/Instruksi Menteri Perhubungan;

b. Menyelenggarakan pembekalan/ bimbingan teknis/sosialisasi kepada

pengelola anggaran;

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksaan anggaran;

d. Pimpinan Unit Kerja (Auditee) harus peduli dan mendukung penuh proses

pemeriksaan;

e. Menindaklanjuti temuan BPK tahun-tahun sebelumnya;

f. Memberikan dokumen dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK

sesuai permintaan dan menjawab semua kuesioner;

g. Memberikan penjelasan kepada Tim BPK secara transparan dan

terkoordinasi;

h. Menyelesaikan segera hasil temuan BPK pada saat masa audit;

i. Meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikuti bimbingan teknis

akuntansi berbasis akrual; dan

j. Meningkatkan pemahaman tentang Sistem Akuntansi Instansi Berbasis

Akrual (SAIBA) dan mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis aktual.


Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 86,39% dari target yang ditetapkan 90%

dengan capaian kinerja terhadap IKU7 tahun 2017 sebesar 95,99%. Hal ini

dikarenakan sebagai berikut:

1. Terdapat kegiatan yang masih menjadi catatan halaman DIPA;

2. Sisa belanja Transito pada Ditjen Perhubungan Darat karena adanya

perubahan organisasi;


105

3. Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan dan putus kontrak

4. Masih terdapat permasalahan lahan;

5. Adanya bantalan loan pada kegiatan PHLN;

6. Kegiatan Subsidi perintis baru dilakukan penandatanganan kontrak dibulan

april karena adanya temuan BPK;

7. Adanya alokasi dana bersumber dari SBSN yang tidak terserap di tahun

2016 yang diluncurkan tahun 2017;

8. Adanya kegiatan kontrak tahun jamak yang persetujuannya oleh Menteri

Keuangan diakhir tahun anggaran.

Hal-hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan output pada beberapa

program dan kegiatan, sehingga target outcome tidak tercapai. Meskipun

demikian, capaian tahun 2017 masih menunjukkan hasil yang baik yaitu

86,39%.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan sektor Perhubungan dan

realisasi anggaran tahun 2017, dilakukan langkah-langkah strategis sebagai

berikut :

1. Meneliti kembali DIPA yang telah diterima dan segera mengajukan usulan

revisi DIPA dalam hal hasil penelitian yang dilakukan memerlukan

penyesuaian/perbaikan dalam DIPA;

2. Dalam hal terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (a.l.

blokir), segera mempersiapkan dokumen (TOR, RAB,dll) yang diperlukan

untuk menyelesaikan catatan dalam DIPA tersebut dan mengajukan usul

revisi sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi;

3. Menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran sesuai ketentuan perundangan;

4. Mengumumkan rencana pengadaan TA. 2017 melalui aplikasi Sistem

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP ver.2.0); dan

5. Target lelang akhir Maret 90% dan/atau 70% kontrak.


kinerja tahun 2017 sebesar 90,51% dari target yang ditetapkan 90% dengan

capaian kinerja terhadap IKU8 tahun 2017 sebesar 100,56%. Secara umum

capaian kinerja terhadap IKU8 mencapai target. Upaya-upaya yang dilakukan

dalam mencapai penyerapan anggaran Tahun 2017 dapat mencapai target,

diantaranya:


106

1. Menyiapkan data dukung lelang TA 2017 seperti KAK, RAB, spesifikasi

teknik, dan dokumen terkait lainnya;

2. PPK mengusulkan lelang tidak mengikat TA 2017sebelum 31 Desember

2016 (input pekerjaan dimaksud dalam Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan / SiRUP);

3. Inventarisasi kegiatan TA 2017 untuk lelang tidak mengikat ataupun lelang

setelah DIPA terbit;

4. Menetapkan kegiatan strategis TA 2017;

5. Melakukan analisa terhadap DIPA yang telah terbit dan mengajukan revisi

bila erdapat kesalaha penganggaran atau ingin merelokasikan anggaran;

6. Mengajukan data kontrak ke KPPN;

7. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait;

8. Percepatan pengesahan desain;

9. Target lelang akhir Maret 90% dan/atau 70% kontrak.

Namun terdapat dana tidak terserap sebesar Rp50.871.361.000,00 yaitu sisa

kontrak sebesar Rp4.065.098.533,00 dan sisa dana sebesar

Rp46.806.262.467,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sisa kontrak pada Kantor Pusat (Biro Umum), yaitu kegiatan:

1. Pembangunan gedung arsip tahap IV pada Kantor Pusat (Biro Umum);

2. Pengadaan alat kesehatan;

3. Pemeliharaan lift dan AC;

4. Biaya pengamanan khusus, Satpam, Pramubhakti, Pengemudi, dan

Reception;

5. Pengadaan pakaian dinas pegawai

b. Sisa kontrak pada Biro Hukum yaitu kegiatan:

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Peraturan

Perundang-Undangan Di Bidang Transportasi TA, 2017;

2. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Peraturan Perundang-Undangan

di Bidang Transportasi dan Peraturan Menteri Lainnya.

c. Sisa kontrak Biro Perencanaan yaitu kegiatan:

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA-KL Tahun 2018

Kemenhub;

2. Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam

Rangka Mendukung Konektivitas Kawasan Industri dan KEK;

3. Pengembangan SDM (Capacity Building) Bidang Penyusunan

Perencanaan Peningkatan Keselamatan Transportasi.


107

d. Sisa kontrak Biro Keuangan dan Perlengkapan yaitu kegiatan:

1. Bimbingan Teknis PPK dan ULP;

2. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan dan BMN Tahap I S.D V.

e. Sisa kontrak KNKT yaitu kegiatan Pengadaan Permanent Investigation

Equipment (PIE) dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi



Bilateral dan Multilateral di Bidang Transportasi”

IKU Nomor 9: Persentase proses fasilitasi kerjasama dan kemitraan /

investasi dengan badan usaha dan instansi lembaga pemerintah yang

ditindaklanjuti. Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 100% dari target yang

ditetapkan 100% dengan capaian kinerja terhadap IKU9 tahun 2017 sebesar

100%. Pada tahun 2017, terealisasi sebanyak 2 (dua) kegiatan fasilitasi

kerjasama, terdiri dari:

a. Fasilitasi kerjasama dengan instansi pemerintah dapat dilihat antara lain

dari penyusunan dokumen MOU kerjasama dengan Universitas Negeri

(Universitas Airlangga), kerjasama dengan Bank Pemerintah (Bank

Tabungan Pemerintah), kerjasama integrasi data dengan

Kementerian/Lembaga (Kementerian PUPR dan POLRI, Komisi

Pemberantasan Korupsi, PPATK, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan).

b. Fasilitasi kerjasama dan kemitraan/investasi dengan BUMN, swasta dan

masyarakat dapat dilihat antara lain penyusunan buku pedoman

pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, penyusunan

buku investasi, penyusunan draft peraturan Menteri Perhubungan terkait

pedoman kerjasama pemerintah dan Badan Usaha, MOU pendidikan dan

pelatihan SDM untuk operation dan maintenance dengan PT. KCIC

(Kereta Cepat Indonesia China) serta Memorandum of Understanding on

Developing Public-Private Partnership in the Transport Sector between

The Government of The Republic of Indonesia and Asian Development

Bank


multilateral yang ditindaklanjuti. Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 100%

dari target yang ditetapkan 100% dengan capaian kinerja terhadap IKU10


108

tahun 2017 sebesar 100%. Pada tahun 2017, terealisasi sebanyak 25 (dua

puluh lima) kesepakatan kerjasama, terdiri dari:

a. Penandatanganan Air Services Agreement Indonesia – Ceko Republik;

b. Penandatanganan Memorandum of Understanding Indonesia – Saudi

Arabia dibidang perhubungan udara (penambahan hak angkut);

c. Penandatangan Protocol to Amend the Memorandum of Understanding

between the Governments of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and

the Philippines on Expansion of Air Linkages;

d. Joint Statement The Twelfth Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia –

Philippines East Asean Growth Area Summit (12th BIMP-EAGA Summit);

e. Penandatanganan Air Services Agreement Indonesia – Qatar;

f. Memorandum of Understanding between the Ministry of Transportation of

the Republic of Indonesia and the Ministry of the Republic of Korea

concerning Cooperation in the field of Transport;

g. Letter of Intent (LOI) RI – Lithuania on the Cooperation in Transportation

Sector

h. Letter of Intent between the Government of the Kingdom of Sweden and

the The Government of the Rupublic of Indonesia concerning Knowledge

Exchange and Technology Transfer in Air Navigation and Traffic

Management.

i. MoU between the Government of the Kingdom of Sweden and the The

Government of the Rupublic of Indonesia concerning Cooperation in the

Transportation Sector;

j. Letter of Intent between the Government of the Kingdom of Sweden and

the The Government of the Rupublic of Indonesia on Cooperation in the

Transportation Sector;

k. Bali Declaration yang disepakati pada pertemuan Menteri-Menteri

Transportasi Asia-Eropa (ASEM-TMM);

l. Indonesia berhasil kembali terpilih menjadi anggota dewan IMO kategori

C, periode 2018-2019 pada pertemuan International Maritime

Organization (IMO) assembly ke-30;

m. Initial Signing Memorandum Of Understanding (MoU) pada pertemuan

Bilateral RI-Australia di Nusa Dua, Bali;

n. Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and

the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

Concerning Air Services;

o. Memorandum Of Understanding on The Conduct of Phase 2 of The

Joint Hydrographic Survey of the Straits of Mallaca and Singapore;

p. Signing Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments on

Air Transport Services Under AFAS Concerning Liberalisation Agreement

In Air Transport Services;


109

q. Signing Protocol 3 on Domestic Code Shares Rights between points

within the territory of any other ASEAN Member States;

r. Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Flight Crew Licensing (FCL);

s. Joint Ministerial Statement Twenty Third Asean Transport Ministers (ATM)

Meeting;

t. Joint Ministerial Statement 8th Asean And Republic Of Korea Transport

Ministers Meeting (8th ATM+ROK);

u. Joint Ministerial Statement The Sixteenth Asean And China Transport

Ministers Meeting (16th ATM+CHINA);

v. Joint Ministerial Statement The Fifteenth Asean And Japan Transport

Ministers Meeting (15th ATM+JAPAN);

w. Pengesahan Protocol of 1988 Relating To The International Convention

On Load Lines,1966 (protokol 1988 terkait dengan konvensi internasional

tentang garis muat kapal, 1966);

x. Pengesahan Protocol of 1988 Relating To The International Convention

For The Safety Of Life At Sea,1974 (protokol 1988 terkait dengan

konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut, 1974);

y. Penandatanganan MOU ASEAN Framework Agreement on Cross Border

Transit of Passengers (CBTP), Oktober 2017.

F. Sasaran Program Keenam “Peningkatan penetapan dan kualitas regulasi

dalam implementasi kebijakan sektor transportasi”


kinerja tahun 2017 sebesar 82% dari target 90% dengan capaian kinerja

terhadap IKU11 tahun 2017 sebesar 102,22%. Kementerian Perhubungan

juga telah menerbitkan 110 (seratus sepuluh) Peraturan Menteri Perhubungan,

yang terdiri atas : 10 (sepuluh) peraturan transportasi darat, 17 (tujuh belas)

peraturan transportasi laut, 30 (tiga puluh) peraturan transportasi udara, 11

(sebelas) peraturan transportasi perkeretaapian, dan 42 (empat puluh dua)

peraturan penunjang.

Aspek Perundang-undangan dan Legalitas Hukum di Lingkungan Kementerian

Perhubungan. Masih terdapat beberapa permasalahan terkait Perundang-

undangan dan Legalitas Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan

antara lain:

a. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap

Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan

Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian


110

Perhubungan, terutama dalam proses perencanaan dan koordinasi

dengan unit kerja terkait;

b. Terbatasnya SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan serta

terbatasnya diklat jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan dan diklat kompetensi lainnya di bidang hukum;

c. Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada

masyarakat dan stakeholder;

d. Belum optimalnya koordinasi dengan unit kerja terkait dalam proses

deregulasi dalam rangka simplifikasi peratuan perundang-undangan di

bidang transportasi.


Kementerian Perhubungan. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 75% dari

target 60% dengan capaian kinerja terhadap IKU12 tahun 2017 sebesar

125%. Pembentukan deregulasi peraturan terkait pengaturan investasi

merupakan arahan dari Presiden dalam rangka percepatan pembangunan

infrastruktur di bidang transportasi, dan dibuat berdasarkan kebutuhan

masyarakat di lapangan karena Kementerian Perhubungan selaku instansi

pemerintah yang secara teknis mengatur pelaksanaan transportasi di

Indonesia, khususnya dibidang keselamatan dan keamanan transportasi.

Pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi jilid I yang diumumkan oleh

Presiden pada penghujung tahun 2015 salah satunya memfokuskan pada

pembenahan regulasi atau dikenal dengan istilah deregulasi, yaitu

perombakan dan penyederhanaan peraturan dengan tujuan untuk memacu

pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia

dalam perekonomian global. Deregulasi diwujudkan dengan merasionalisasi

peraturan yaitu penghilangan peraturan yang tumpang tindih, keselarasan

antar satu peraturan dengan peraturan yang lain, serta penyederhanaan

peraturan terutama yang terkait dengan perizinan dalam rangka membangun

iklim kemudahan berinvestasi. Kementerian Perhubungan mengemban amanat

untuk melakukan deregulasi khususnya terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang transportasi. Biro Hukum selaku unit kerja yang

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi dan penyusunan

peraturan perundang-undangan, menjadikan program deregulasi sebagai

indikator kinerja utama untuk dilaksanakan dalam periode tahun 2015-2019.

Dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2017 Kementerian Perhubungan

telah melakukan deregulasi sejumlah 56 (lima puluh enam) peraturan baik


111

berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri

Perhubungan. Adapun substansi deregulasi tersebut secara garis besar

meliputi:

a. Penyederhanaan persyaratan kepemilikan modal usaha dalam berbagai

bidang penyelenggaraan dan pengusahaan transportasi, keagenan,

bongkar muat, dan lain sebagainya;

b. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang perhubungan dengan

tujuan untuk memangkas birokrasi dan mempermudah proses pengurusan

perizinan usaha;

c. Penyelenggaraan pelayanan dan perizinan online untuk memudahkan dan

mengefisienkan proses perizinan;

d. Pemangkasan tahapan dan waktu proses pengurusan perizinan;

e. Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha dari Menteri

Perhubungan kepada pejabat di bawahnya atau kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal;

f. Menstimulasi percepatan proses logistik/ penurunan angka dwelling time;

g. Menstimulasi/merangsang minat investor untuk berinvestasi dengan

membuka kemungkinan penunjukan langsung/ penugasan Konsesi kepada

BUP dengan syarat tertentu.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target yaitu dengan

menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang sifatnya tumpang

tindih, mempersulit kesempatan berusaha dan penyederhanaan persyaratan

berinvestasi. Dalam kurun waktu 2015-2017 Kementerian Perhubungan telah

melaksanakan program deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan

sebanyak 56 peraturan, dengan rincian sebagai berikut:


112

Tabel III.58

Rincian Jumlah Deregulasi Kementerian Perhubungan Tahun 2017

Jenis Peraturan Tahun

2015 2016 2017

Peraturan Pemerintah 1 1 -

Peraturan Presiden - 2 -

Peraturan Menteri Perhubungan 20 17 15

Jumlah 21 20 15

Sumber: Biro Hukum, 2018


masalah hukum”


tahun 2017 sebesar 87% dari target 80% dengan capaian kinerja terhadap

IKU13 tahun 2017 sebesar 108,75%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.59

Rekapitulasi Perkara yang Ditangani oleh Biro Hukum Tahun 2017

NO. JENIS PERKARA JUMLAH

1. PERKARA PERDATA 19 Perkara closed : 11

on going : 8

2. PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

(JUDICIAL REVIEW)

12

Permohonan

closed : 10

on going : 2

3. PERKARA TATA USAHA NEGARA 4

Perkara

closed : 2

on going : 2

4. PERKARA PIDANA 4

Perkara

Pendampingan

tingkat

penyelidikan

JUMLAH 39 Perkara

Sumber: Biro Hukum, 2018


113




perkantoran. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 99,28% dari target 100%

dengan capaian kinerja terhadap IKU14 tahun 2017 sebesar 99,28%. Hal ini

dikarenakan sebagai berikut:

Tingkat ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran dicapai dengan

upaya peningkatan layanan tata persuratan dan kearsipan.Capaian kinerja

dilakukan dengan mengukur layanan tata persuratan dan kearsipan yang

diberikan disesuaikan dengan prosedur operasi standar (standard operating

procedure/ SOP) di setiap kegiatan tata persuratan dan kearsipan.

Untuk meningkatkan efektivitas organisasi sesuai dengan kebutuhannya maka

dilakukan perubahan dan pengembangan organisasi sebagai respon dalam

menjawab tantangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan Kementerian

Perhubungan. Perubahan dan pengembangan organisasi ini secara nyata

dapat dilihat pada struktur organisasi di lingkungan Kementerian

Perhubungan, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian

Perhubungan ini maka berpengaruh pula kepada jalannya proses kegiatan

administrasi perkantoran agar dapat berfungsi sesuai dengan struktur

organisasi yang baru dibentuk. Agar pelaksanaan administrasi perkantoran

dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, maka kegiatan tata persuratan

dan kearsipan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM 59 tahun 2010 tentang Sistem Administrasi Perkantoran

Kementerian Perhubungan telah direvisi menjadi Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi

Perkantoran Kementerian Perhubungan, dengan didukung oleh beberapa

dokumen petunjuk teknis seperti :

1. PM 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas


2. PM 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas

Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

3. PM 94 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan



114

4. PM 78 Tahun 2010 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan


5. PM 79 tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan


6. PM 92 tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan


Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, selain mengacu pada Peraturan

Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut di atas, kegiatan tata persuratan

dan kearsipan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah

disusun agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana

tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Standar yang telah disusun tersebut

adalah:

1. SOP Pengelolaan Tata Naskah (Takah) Keluar;

2. SOP Pengelolaan Tata Naskah (Takah) Masuk;

3. SOP Pemindahan Arsip Inaktif;

4. SOP Pencetakan/ Penerbitan Bahan Materi Pimpinan Kementerian;

5. SOP Penyerahan Arsip Statis; dan

6. SOP Pemusnahan Arsip.

Upaya peningkatan pencapaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran,

antara lain:

1. Sosialisasi Penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59

tahun 2010 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian

Perhubungan yang diubah menjadi PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem

Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan;

2. Pembinaan Jabatan fungsional Arsiparis melalui Bimbingan Teknis;

3. Forum Komunikasi Kearsipan;

4. Rapat Koordinasi Ketatausahaan;

5. Monitoring dan evaluasi;

6. Aplikasi e-persuratan;

Data capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran, antara lain:

1. Pengelolaan Tata Naskah (Tata Persuratan)

a. Pengiriman naskah dinas Kementerian Perhubungan ke instansi lain

(naskah dinas keluar)


115

Tabel III.60

Daftar Naskah Dinas Keluar Kementerian Perhubungan Tahun 2017

NO URAIAN

JUMLAH NASKAH DINAS KELUAR

(Berkas)

Per Triwulan Total

I II III IV

1 Pengiriman Melalui Pos 290 530 325 640 1785

2 Pengiriman melalui

Caraka/ Ordonan 870 1225 1320 1125 4540

3 Pengiriman Naskah

Diplomatik 605 340 280 360 1585

4 Pengiriman Naskah

Internal 1095 960 870 965 3890

Total 2.860 3.055 2.795 3.090 11.800

Sumber: Biro Umum, 2018

b. Penerimaan dan Pendistribusian Naskah Dinas masuk dan

diagendakan sebelum dikirim ke Menteri Perhubungan, Sekretaris

Jenderal atau Unit-Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Tabel III.61

Daftar Naskah Dinas Masuk Kementerian Perhubungan Tahun 2017

NO URAIAN

JUMLAH NASKAH DINAS MASUK

(Berkas)

Per Triwulan Total

TW I TW II TW III TW IV

1 Surat Pribadi 9040 10300 10200 15000 44540

2 Non-Takah (Dossier) 21540 26700 28045 34000 110285

3 Naskah Khusus 1670 1867 1800 1945 7282

Total 32.250 38.867 40.045 50.945

162.10

7


c. Penerimaan dan pendistribusian Naskah Dinas masuk dan

didistribusikan ke unit organisasi/ kerja penerima tahun 2017.


116

Tabel III.62

Daftar Naskah Dinas Keluar Kementerian Perhubungan Tahun 2017

NO UNIT PENERIMA

JUMLAH NASKAH DINAS KELUAR

(Berkas)

Per Triwulan Total

TW I TW II TW III TW IV

1 Ditjen Perhubungan Darat 4025 3845 2978 6050 16.898

2 Ditjen Perhubungan Laut 26530 28750 25677 29750 110.707

3 Ditjen Perhubungan Udara 17550 19550 19000 25220 81.320

4 Ditjen Perkeretaapian 2870 3850 4051 3960 14.731

5 Biro Komunikasi dan

Informasi Publik 420 700 902 998 3.020

6 PUSTIKOM 1501 1696 1767 1991 6.955

Total 52.896 58.391 54.375 67.969 233.631


IKU Nomor 15: Persentase penghematan listrik, air, dan biaya telepon di

lingkungan kantor pusat kementerian perhubungan. Realisasi kinerja tahun

2017 sebanyak 12,18% dengan capaian kinerja terhadap IKU15 tahun 2017

sebesar 121,80%. Penghematan konsumsi listrik, air dan telepon di

lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan” dicapai melalui upaya

yang dilakukan dalam rangka penghematan konsumsi listrik, air, dan biaya

telepon di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan. Persentase

penghematan diharapkan dapat memenuhi target 10% dari jumlah konsumsi

air, listrik dan telepon dalam setahun sesuai standar efiensi konsumsi energi.

Cara pengukuran IKU dilakukan dengan mengukur persentase pemakaian

listrik yang dibandingkan dengan target sebagai berikut:

a. Target pemakaian listrik: 1.017.254 kWh/ bulan. Didapat dari perhitungan

standar konsumsi listrik kategori efisien:

Tabel III.63

Perhitungan Standar Konsumsi Listrik Kategori Efisien

Kategori Bangunan Luas (m2) Intensitas Energi

(kWh/m2/bln)

Batas Pemakaian

(kWh/bln)

Lantai Ber-AC 72661 14 1017254

Total 1017254


b. Target pemakaian air: 10.899 m3/bulan. Didapat dari perhitungan standar

kosumsi air kategori hemat:


117

Tabel III.64

Perhitungan Standar Kosumsi Air Kategori Hemat

Kategori Bangunan Luas (m2) Intensitas Energi

(kWh/m2/bln)

Batas Pemakaian

(kWh/bln)

Lantai Ber-AC 72661 14 1017254

Total 1017254


c. Target pemakaian telepon: Rp875.000.000,00/tahun. Didapat dari anggaran

yang disediakan untuk penggunaan telepon di tahun 2017.

Tabel III.65

Perhitungan Penghematan Konsumsi Listrik

Bulan Pemakaian

(kWh) Standard

Efisien (kWh) % Pemakaian % Penghematan

Januari 1018140 12207048 8,340591435 -0,007258102

Februari 996580 12207048 16,50456359 0,162103074

Maret 984360 12207048 24,56842965 0,431570352

April 845010 12207048 31,49074207 1,842591264

Mei 973260 12207048 39,46367705 2,202989617

Juni 793680 12207048 45,96549469 4,034505312

Juli 977880 12207048 53,97627666 4,357056677

Agustus 932520 12207048 61,61547001 5,051196653

September 858240 12207048 68,64616245 6,353837554

Oktober 953.580 12207048 76,45787909 6,875454246

November 905.430 12207048 83,87515147 7,791515197

Desember 996.250 12207048 92,03642027 7,963579729

Total 11234930 Sumber: Biro Umum, 2018

Penghematan pemakaian listrik di Biro Umum disebabkan karena mulai

dipergunakannya lampu LED (Light Emitting Diode) hampir di seluruh

lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan. Sesuai himbauan dari

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) agar publik dan

instansi pemerintah menggunakan lampu LED, mengingat produk ini hemat

energi karena daya pemakaian listriknya yang sangat kecil, memiliki umur

operasional yang panjang, serta ramah lingkungan karena tidak

mengandung merkuri. Hal lain yang juga berpengaruh terhadap efisiensi

energi yaitu dengan digunakannya inverter dihampir semua sistem

kelistrikan, pompa air bersih dan kotor, air conditioning (AC), Air Handling

Unit (AHU), dan pompa chiller di AC sentral.


118

Total pemakaian listrik selama satu tahun di Kantor Pusat Kementerian

Perhubungan menghabiskan energi sebesar 11.234.930 Kwh/ tahun,

sedangkan berdasarkan perhitungan data efisiensi, hasil perhitungan yang

termasuk dalam kategori efisiensi adalah sebesar 12.207.048 Kwh/ tahun.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pemakaian listrik di kantor

pusat Kementerian Perhubungan mengalami efisiensi dari perhitungan

standar konsumsi listrik kategori efisien sebesar 7,96%.

Tabel III.66

Perhitungan Penghematan Konsumsi Air

Bulan Pemakaian (m3) Standard

Hemat (m3) % Pemakaian % Penghematan

Januari 7682 130788 5,87362755 2,459705783

Februari 7965 130788 11,96363581 4,703030859

Maret 7559 130788 17,74321803 7,256781968

April 9781 130788 25,22173288 8,111600453

Mei 10072 130788 32,92274521 8,743921461

Juni 8469 130788 39,39810992 10,60189008

Juli 10502 130788 47,42789858 10,90543475

Agustus 10102 130788 55,15184879 11,51481787

September 9958 130788 62,76569716 12,23430284

Oktober 9622 130788 70,12264122 13,21069211

November 8223 130788 76,40991528 15,25675138

Desember 9045 130788 83,32568737 16,67431263

Total 108980


Seperti halnya penggunaan konsumsi listrik, konsumsi air juga mengalami

penghematan sebesar 16,67%, dari target pemakaian sebesar 130.788 m3/

tahun. Penggunaannya turun menjadi 108.980 m3/ tahun. Penghematan

konsumsi air ini, antara lain disebabkan karena sudah terintegrasinya sistem

pengelolaan air dengan BAS (Building Automation System) yang baru

dikembangkan sejak tahun 2017, dimulai dengan digunakannya inverter di

semua motor pompa air bersih sehingga lebih terkontrol dalam penggunaan

airnya. Selain itu adanya himbauan untuk menghemat pemakaian air yang

dipasang ditempat strategis, seperti di dalam toilet dan running text di pintu

masuk bagian depan Kementerian Perhubungan, juga diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran setiap pekerja di lingkungan Kementerian

Perhubungan untuk melakukan gerakan konservasi Sumber Daya Air,

sebagaimana himbauan dari Kementerian ESDM.

Standar hemat penggunaan air bersih pada bangunan gedung Kantor Pusat

Kementerian Perhubungan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan (m2/


119

liter) dikali koefisien (10,899 m3/ bulan) adalah 130.788 m3/ tahun. Standar

konsumsi hemat air ini, selanjutnya akan menjadi target perhitungan standar

hemat penggunaan air bersih per tahun. Sehingga berdasarkan data tersebut,

di tahun 2017 Kantor Pusat Kementerian Perhubungan mengkonsumsi air

bersih sebanyak 108.980 m3/ tahun dari standar penghematan sebesar

130.788 m3/ tahun sehingga terjadi penghematan dalam penggunaan air

bersih sebesar 16,67%.

Tabel III.67

Perhitungan Penghematan Konsumsi Air

Bulan Pemakaian (Rp.) Standard % Pemakaian % Penghematan

Januari 14856357 1060000000 1,401543113 6,93179022

Februari 16330131 1060000000 2,942121509 13,72454516

Maret 15867395 1060000000 4,439045566 20,56095443

April 18382513 1060000000 6,173244906 27,16008843

Mei 14994597 1060000000 7,587829528 34,07883714

Juni 13799410 1060000000 8,88966066 41,11033934

Juli 16353316 1060000000 10,43242632 47,90090701

Agustus 16579963 1060000000 11,99657377 54,67009289

September 20068504 1060000000 13,88982887 61,11017113

Oktober 14506328 1060000000 15,25835038 68,07498296

November 17627445 1060000000 16,92131689 74,74534978

Desember 31375968 1060000000 19,88131387 80,11868613

Total 210741927 1060000000


Penggunaan telepon mengalami efisiensi dalam hal biaya penggunaan

telepon sebesar 80,12%, dari jumlah alokasi awal anggaran sebesar

Rp1.060.000.000,00/tahun dan hanya dapat terealisasi sebesar

Rp210.741.927,00. Hal ini disebabkan karena perkembangan jumlah

penggunan telepon seluler sebagai alat komunikasi yang lebih efektif untuk

kepentingan pribadi sekaligus kepentingan di kantor pusat Kementerian

Perhubungan sehingga memicu penurunan jumlah pengguna telepon kantor

untuk keperluan pekerjaan.


120

Tabel III.68

Rata-Rata Persentase Penghematan Konsumsi

Listrik, Air, dan Biaya Telepon antara Tahun 2017 dan 2016

2017 2018

Bulan % Kinerja Bulan % Kinerja

Januari 3,03 Januari -0,15

Februari 5,99 Februari 1,81

Maret 9,10 Maret 3,90

April 11,94 April 5,53

Mei 14,47 Mei 7,76

Juni 17,96 Juni 9,49

Juli 20,32 Juli 11,52

Agustus 22,90 Agustus 13,66

September 25,59 September 16,12

Oktober 28,31 Oktober 18,55

November 31,41 November 20,86

Desember 33,52 Desember 22,74

TOTAL 0



Kementerian Perhubungan sesuai kebutuhan. Realisasi kinerja tahun 2017

sebanyak 96,92% dengan capaian kinerja terhadap IKU16 tahun 2017

sebesar 96,92%. Terdapat 3(tiga) kegiatan dalam pemenuhan kecukupan

sarana dan prasarana kantor pusat Kementerian Perhubungan, diantaranya:

1. Pemenuhan kendaraan operasional perkantoran. Pengadaan kendaraan

selama tahun 2011-2017 sebagai berikut:

Tabel III.69

Pengadaan Kendaraan Selama Tahun 2011-2017

NO JENIS KENDARAAN JUMLAH

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Sedan 2 - 2 - 8 2 -

2 Jeep - - 5 - 1 4 -

3 Bus Penumpang ≥ 30

orang - - 1 -

- -

4 Mini bus penumpang 15

s.d 29 orang - - - - - -

5 Mini bus penumpang ≤

14 orang 1 2 7 -

7 13 -

6 Mobil bak terbuka/ Pick

Up - - 1 -

- - -

7 Sepeda Motor - - 4 - 9 4 -

8 Ambulance - - 1 - - -

Total 3 2 21 - 25 23 -



121

Sepanjang tahun 2017, Kementerian Perhubungan tidak melakukan aktivitas

pengadaan kendaraan operasional karena tidak ada kegiatan penghapusan

Barang Milik Negara (BMN) yang diusulkan untuk dihapuskan oleh Unit Kuasa

Pengguna Barang (UAKPB) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan.

Pengadaan kendaraan operasional hanya dapat dilakukan jika ada usulan

penghapusan barang. Selain itu, terkait dengan aktivitas pengadaan

kendaraan operasional, unit kerja Biro Umum memang tidak mengajukan

usulan pengadaan kendaraan operasional karena untuk pemenuhan

kebutuhan akan kendaraan operasional sudah ditentukan akan menggunakan

sistem sewa agar dapat mengurangi biaya perawatan kendaraan. Pengajuan

pengadaan kendaraan operasional didasari oleh adanya pengajuan

kendaraan yang akan dihapuskan untuk kemudian dilakukan pengadaannya

kembali dengan jenis mobil yang sama. Sistem sewa kendaraan operasional

mulai diterapkan pada 2017 dan akan berlangsung hingga 2018.

Kebijakan untuk melakukan pengadaan kendaraan operasional dengan sistem

sewa juga sesuai dengan aturan dari Menteri Keuangan, sebagaimana

dijelaskan dalam Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 577/Km.6/2017 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa

Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagai pertimbangan dalam rangka

efisiensi dan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Menteri

Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang

Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional

Jabatan di Dalam Negeri. Peraturan ini mengatur Standar Barang dan

Standar Kebutuhan mengenai batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan

jumlah maksimum Alat Angkutan Darat Bermotor (AADB) Dinas Operasional

Jabatan yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN).

Sesuai dengan peraturan tersebut, dapat disampaikan bahwa pemenuhan

kebutuhan terhadap kendaraan operasional hanya diperbolehkan untuk

Menteri, Eselon I, Eselon II, dan Eselon III setingkat yang berkedudukan

sebagai Kepala Balai. Lain daripada itu dapat dilakukan melalui sistem sewa.

2. Penyediaan Prasarana di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian

Perhubungan sebagai berikut:


122

a. Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor Pusat Kementerian

Perhubungan yang terdiri dari :

Gedung Perkantoran di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan

yaitu: Gedung Cipta (7 Lantai), Gedung Karya (25 Lantai) dan

Gedung Karsa (9 Lantai) yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka

Barat No.8 Jakarta Pusat 10110;

Gedung Museum Transportasi yang berlokasi di Taman Mini

Indonesia Indah;

Gedung Graha Transportasi yang berlokasi di Desa Tugu, Puncak -

Bogor;

Gedung Depo Arsip yang berlokasi di Jalan Wastukancana,

Bandung dengan status bukan milik;

Gedung Transit Arsip yang berlokasi di Komplek Kementerian

Perhubungan Sekretariat Jenderal, Jalan Jatiwaringin, Jakarta Timur.

b. Pembangunan Gedung Record Center Kementerian Perhubungan di

Soreang, Bandung

Pada Desember 2017, Gedung Record Center Kementerian

Perhubungan di Kabupaten Soreang sudah selesai dibangun dan

direncanakan diresmikan pada 25 Januari 2018. Sebagai tahap

awal, direncanakan akan dilakukan pemindahan sarana dan

prasarana beserta sumber daya manusianya yang berasal dari

Depo Arsip Bandung.

3. Penghapusan Kendaraan Operasional di Lingkungan Kantor Pusat

Kementerian Perhubungan Sepanjang tahun 2011 s.d 2017. Biro Umum

mengajukan beberapa daftar usulan penghapusan Barang Milik Negara

(BMN) untuk dihapuskan pada Unit Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Biro

Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Kendaraan

operasional tersebut dihapuskan karena telah habis masa manfaat

maupun kondisinya yang sudah tidak layak. Jenis dan jumlah kendaraan

operasional yang dihapuskan yaitu sebagai berikut :


123

Tabel III.70

Penghapusan Kendaraan Operasional di Lingkungan

Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Sepanjang

tahun 2011 s.d 2017

NO JENIS KENDARAAN JUMLAH

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Sedan - - - - - 3 6

2 Jeep 3 - - 2 1 1 5

3 Bus (Penumpang ≥ 30

orang) 2 - - 5

- 1 -

4 Micro bus (penumpang

15 s.d 29 orang) - - - - - - 2

5 Mini bus (penumpang

≤ 14 orang) 2 - 3 1

- 5 21

6 Mobil bak terbuka/

pick up - - 2 -

- - -

7 Sepeda Motor 3 - - - - - 27

8 Ambulance - - - - - - -

Total 10 - 5 8 1 10 61


Jumlah kendaraan operasional di lingkungan Kementerian Perhubungan

sampai dengan tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

Tabel III.71

Jumlah Kendaraan Operasional di Lingkungan

Kementerian Perhubungan Sampai dengan Tahun 2017

NO JENIS KENDARAAN JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL

TAHUN 2017

1 Sedan 14

2 Jeep 5

3 Bus (Penumpang ≥ 30 orang) 5

4 Micro bus (penumpang 15 s.d 29

orang) 2

5 Mini bus (penumpang ≤ 14 orang) 22

6 Mobil bak terbuka/ pick up 2

7 Sepeda Motor 26

8 Ambulance 2

Total 78


IKU Nomor 17: Persentase peningkatan pengunjung museum transportasi.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebanyak 8,56% dengan capaian kinerja

terhadap IKU17 tahun 2017 sebesar 171,20%.


124

Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Transportasi dicapai dengan

upaya-upaya melalui kegiatan pameran keliling, pembinaan dan peningkatan

kemampuan SDM Museum, kegiatan promosi, serta konservasi, penyajian dan

pengembangan koleksi, serta pemeliharaan dan pengadaan sarana dan

prasarana.

Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Transportasi dilihat berdasarkan

banyaknya jumlah pengunjung museum dari tahun ke tahun, mengacu pada

besarnya persentase peningkatan pengunjung sebesar 5% dari jumlah

pengunjung di tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2017, jumlah pengunjung Museum Transportasi mengalami

peningkatan persentase sebesar 8,56% (26.056 orang) dari target persentase

peningkatan pengunjung sebesar 5% per tahun.

Terkait dengan PNBP, jika di tahun 2016 Museum Transportasi dapat

berkontribusi dalam hal PNBP sebesar Rp1.590.217.000,00, maka di tahun

2017 ini PNBP yang diberikan sebesar Rp1.659. 677.000,00.

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa berdasarkan target persentase

peningkatan pengunjung, Museum Transportasi dapat merealisasikannya

dengan baik, bahkan melampaui jumlah target pengunjung, yaitu sebanyak

330.476 orang, dengan PNBP sebesar Rp1.659.677.000,00 yang diperoleh dari

hasil penjualan tiket masuk museum dan biaya sewa penggunaan tempat di

area museum.

Tabel III.72

Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Transportasi

NO. BULAN JUMLAH

PENGUNJUNG AKUMULASI

1 JANUARI 29797 29797

2 FEBRUARI 23412 53209

3 MARET 35911 89120

4 APRIL 37391 126511

5 MEI 23468 149979

6 JUNI 26058 176037

7 JULI 25429 201466

8 AGUSTUS 16265 217731

9 SEPTEMBER 23089 240820

10 OKTOBER 32089 272909

11 NOVEMBER 21411 294320

12 DESEMBER 36156 330476

TOTAL 330.476

PENGUNJUNG 2016 304.420

% PENINGKATAN JUMLAH PENGUNJUNG 8,56



125


Government di Kementerian Perhubungan”


adalah peringkat 3 dari target yang ditetapkan peringkat 3 dengan capaian

kinerja terhadap IKU18 tahun 2017 sebesar 100%.

Setiap Badan Publik (BP) termasuk Kementerian dan Lembaga (K/L)

mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hal ini

dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana BP mampu dan serius

mengimplementasikan hasil tersebut. Setiap tahunnya Komisi Informasi Pusat

melakukan kegiatan pemeringkatan yang menghasilkan peringkat KIP

berdasarkan nilai angka. Nilai KIP sebesar 93,28 yang diperoleh Kementerian

Perhubungan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi

Pusat (KIP).

Selanjutnya pemeringkatan tersebut secara teknis telah diatur dalam

Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik

Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan

selama 7 (tujuh) bulan yang berlangsung pada bulan Juni s.d Desember

2017 yang diakhiri dengan pemeringkatan. Badan Publik wajib mengikuti

seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komini Informasi Pusat.

Pemeringkatan ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan Badan Publik dalam

menjalankan kewajiban, melalui 4 (empat) indikator yaitu :

a. Mengumumkan Informasi Publik;

b. Menyediakan Informasi Publik;

c. Melakukan Pelayanan Permohonan Informasi Publik; dan

d. Melakukan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan UU KIP.

Sehingga dapat terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya

pemahaman dalam pengelolaan informasi public Komisi Infromasi Pusat telah

melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan 4 (4)

variabel penilaian yaitu Self Assesment Questioner (SAQ); Verifikasi SAQ;

Visitasi Lanjutan Acak (VLA) dan Visitasi. Sehingga pada tahun 2017 telah


126

diperolah hasil penilaian tentang KIP melalui pemeringkatan dengan kategori

Badan Publik Kementerian/ Lembaga sebagai berikut:

a. Peringkat I Kementerian Keuangan dengan nilai 95,39;

b. Peringkat II Kementerian Perindustrian dengan nilai 95,37;

c. Peringkat III Kementerian Perhubungan dengan nilai 93,28;

d. Peringkat IV Kementerian Pertanian dengan nilai 92,16.

Metode penilaian yang dilakukan Komisi Informasi Pusat dalam menilai KIP

pada tahun ini tidak berubah dari tahun sebelumnya. Kegiatan yang

mendukung untuk tercapainya IKU Keterbukaan Informasi Publik ini adalah

Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

Dengan capaian yang diperoleh oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik

maka perlu peningkatan beberapa hal yang dapat menunjang dan

meningkatkan performa Kinerja dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik,

antara lain:

a. Meningkatkan pemanfaatan asset digital, meningkatkan penguasaan

teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bekal pelaksanaan

komunikasi publik yang efektif, serta pelayanan informasi yang optimal,

yang dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap


b. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan

pelatihan, guna membentuk SDM Humas yang handal, dan mampu

melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien

dan berkelanjutan.

c. Melaksanakan perekrutan tenaga honorer yang kompeten dan

berkualitas, guna mengisi kebutuhan SDM dan memperkuat performa dan

kinerja BKIP.

d. Untuk lebih menguatkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID di BKIP,

perlu dilakukan penyempurnaan struktur organisasi BKIP yang dapat

mengakomodir keberadaan level PPID di level yang lebih tinggi (Eselon

III).


127


Perhubungan”

IKU Nomor 19: Persentase Kehandalan Sistem Informasi.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 99,67% dari target 96% dengan

capaian kinerja terhadap IKU20 tahun 2017 sebesar 103,82%. Keberhasilan

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan dalam mencapai

target Indikator Kinerja Utama “Persentase Kehandalan Sistem Informasi”

dalam pelaksanaannya didukung oleh infrastruktur yang memadai dan

sumber daya yang handal.

Pencegahan dan Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan operasional

layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu hal

utama dalam menjaga kehandalan sistem yang berjalan. Pengembangan

Infrastruktur, penguatan sistem melalui pengujian cyber security baik pada

sistem aplikasi maupun infrastruktur serta kemampuan sumber daya manusia

masih perlu ditingkatkan, sejalan dengan proses integrasi yang terus

berkesinambungan terhadap seluruh sistem informasi yang beroperasi baik

internal maupun ekternal kementerian dalam layanan terhadap masyarakat

dan stakeholder.



Transportasi yang Berkelanjutan”



sebesar 14,25% dari target 40% dengan capaian kinerja terhadap IKU7

tahun 2017 sebesar 35,62%. Pada tahun 2017 target penerapan standar

pelayanan sarana dan prasarana yang dilaksanakan sebesar 40% atau 221

UPT dari 550 UPT. Dari target tersebut baru 79 UPT yang telah menyusun

standar pelayanan. Tidak tercapainya target kinerja tingkat penerapan

standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan

pada tahun 2017 dikarenakan:

a. Target dimaksud merupakan indikator IKU baru sesuai Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana

Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan

pada tanggal 2 Oktober 2017;


128

b. Belum terdapat anggaran rutin dalam rangka monitoring dan evaluasi

tingkat penerapan standar pelayanan pada UPT Kementerian

Perhubungan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;

c. Adanya kebijakan penghematan anggaran yang berdampak pada proses

pelaksanaan penerapan standar pelayanan di sub sektor.

Tabel III.73

Realisasi Penerapan Pedoman Sandar Pelayanan Sarana dan Prasarana

Transportasi yang Dilaksanakan Tahun 2017

No Sub Sektor Jumlah UPP Target (40%) Realisasi

1 Perhubungan Laut 323 129 41

2 Perhubungan Udara 165 66 19

3 Perhubungan Darat 26 10 0

4 Perkeretaapian 9 4 0

5 BPSDM Perhubungan 31 12 19

Total 554 221 79

Sumber: PPTB, 2018

Adapun upaya untuk mencapai target kinerja pada tahun mendatang yakni

dengan pendampingan penyusunan dokumen Standar Pelayanan dan

melakukan evaluasi terhadap dokumen serupa yang belum disusun dan

ditetapkan sebagai dokumen Standar Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Kementerian Perhubungan melalui penganggaran program kegiatan

tahun 2018 “Evaluasi Pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan pada Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan”.


pembangunan infrastruktur transportasi. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar

69,70% dari target 75% dengan capaian kinerja terhadap IKU21 tahun 2017

sebesar 92,93%. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:

A. Keterbatasan kompetensi SDM dari pihak Pemrakarsa (UPT) terkait dengan

informasi substansi dokumen lingkungan hidup;

B. Terdapat beberapa UPT yang terkendala oleh status lahan, dimana lahan

yang akan digunakan untuk pembangunan/pengembangan prasarana


129

termasuk dalam kawasan lindung, sehingga dokumen lingkungan tidak

boleh dilanjutkan penyusunannya;

C. Pergantian kepala daerah di beberapa wilayah berpotensi memperlambat

penerbitan Ijin Lingkungan, sementara Dinas Lingkungan Hidup hanya

berwenang mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup sebagai

dasar pengesahan ijin lingkungan.

Tabel III.74

Realisasi Pemenuhan Dokumen Lingkungan

Proyek Pembangunan Infrastruktur Transportasi Tahun 2017

Sumber: PPTB, 2018



Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 72% dari target 72% dengan capaian

kinerja terhadap IKU22 tahun 2017 sebesar 100%. Pelaksanaan penilaian

telah dilaksanakan pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 merupakan

tindak lanjut/evaluasi dari hasil penilaian pada tahun sebelumnya sebagai

upaya untuk mendorong perbaikan terhadap pemenuhan kriteria/aspek-aspek

pelayananan prima guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari target

163 UPP yang dinilai/dievaluasi terdapat 117 UPP (72%) yang dinyatakan

memenuhi standar kriteria pelayanan prima.

IKU Nomor 23: Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor

transportasi nasional.Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 40,43% dari target

40% dengan capaian kinerja terhadap IKU23 tahun 2017 sebesar 100%.

Pencapaian ini direalisasikan pada seluruh sub sektor transportasi, yaitu:

Sub sektor Total Terpenuhi Belum terpenuhi

Perhubungan Darat 7 7 0

Perkeretaapian 22 22 0

Perhubungan Laut 201 92 109

Perhubungan Udara 167 153 14

BPSDM 9 9 0

Total 406 283 123

Prosentase 100 % 69,7 % 30,3 %


130

Tabel III.75

Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional

(Dalam Ton CO2)

No. Mitigasi Sub Sektor Realisasi Target 2017 Persentase (%)

1 Perhubungan Darat 368.819 940.000

2 Perkeretaapian 1.543.000 693.000

3 Perhubungan Laut 141.800 448.000

4 Perhubungan Udara 1.322.107 6.268.000

Total 3.375.726 8.349.000 40 %

Sumber: PPTB, 2018

Tiap sub sektor memiliki aksi mitigasi yang berbeda dalam rangka

menurunkan emisi gas rumah kaca. Aksi mitigasi yang dilakukan masing-

masing sub sektor untuk mencapai target pencapaian penurunan emisi gas

rumah kaca dari sektor transportasi nasional pada tahun 2017, adalah

seperti rincian Tabel di bawah ini :

Tabel III.76

Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Darat

dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

No Aksi Mitigasi Capaian Penurunan

Emisi (Dalam Ton CO2)

1 Mendorong Pembinaan dan Pengernbanqan sistem

transit – Bus Rapid Transit (BRT)/ semi BRT

165.704

2 Pemanfaatan Teknologi Lalu Lintas untuk

Kelancaran Lalu Lintas di Jalan Nasional/ (Area

Traffic Control System/ ATCS)

203.116

Total 368.819

Sumber: PPTB, 2018

Tabel III.77

Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Laut dalam

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca



1 Efisiensi Manajemen Operasional Pelabuhan

(Pembangunan Teknologi Sollar Cell pada Sarana

Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) )

141.800

Total 141.800

Sumber: PPTB, 2018


131

Tabel III.78

Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Udara dalam




1 Peremajaan Armada Angkutan Udara 429.836

2 Penyempurnaan Sistem Dan Prosedur Pengoperasian

Serta Perawatan Pesawat Udara (Efisiensi

Operasional Penerbangan)

519.476

3 Performance Base Navigation (PBN) 362.317

4 Penghijauan Lingkungan Bandar udara 10.147

5 Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 331

Total 1.322.107

Sumber: PPTB, 2018

Tabel III.79

Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi Perkeretaapian dalam




1 Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa 552.000

2 Pembangunan KA Perkotaan Jabodetabek 778.000

3 Terbangunnya Jalur KA Trans Sumatera 213.000

Total 1.543.000

Sumber: PPTB, 2018


Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”


kinerja tahun 2017 sebesar 84,84% dari target 100% dengan capaian kinerja

terhadap IKU24 tahun 2017 sebesar 84,84%. Pada tahun 2017, jumlah

berkas Perkara yang terealisasi sebanyak 28 berkas perkara kecelakaan

kapal (19 berkas tahun 2017 dan 9 berkas tahun 2016) yang terselesaikan,

Pada tahun 2017, Mahkamah Pelayaran menerima 25 berkas perkara dari

Ditjen Perhubungan Laut cq. KPLP, namun terdapat 1 berkas dikembalikan ke

KPLP dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.


132


kecelakaan transportasi”


investigasi kecelakaan transportasi. Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 82%

dari target 100% dengan capaian kinerja terhadap IKU25 tahun 2017

sebesar 100%. Hal ini dikarenakan sebagai berikut

a. Pengumpulan data faktual investigasi kecelakaan lebih dari satu

tempat/lokasi dan pada waktu yang berbeda (pengambilan bukti

peristable, available, dan retrievable tidak bisa pada waktu yang sama);

b. Lama waktu penelitian dan menganalisa tergantung pada kompleksitas

dari objek yang diteliti;

c. Diperlukan waktu untuk pengumpulan data faktual tambahan jika dalam

proses analisis diperlukan data faktual lainnya yang mendukung hipotesis

hasil analisis dalam menentukan faktor yang berkontribusi terhadap

kecelakaan dan faktor keselamatan.

d. Diperlukan waktu untuk penyusunan laporan draft final dan laporan final

serta masa tanggapan dari pihak terkait terhadap draft laporan final;

e. Diperlukan investigasi lanjutan pada banyak kasus investigasi kecelakaan

transportasi;

f. Jumlah investigator baru bergabung mulai Agustus 2017 (Assesment

2017);

g. Khusus untuk Sub Komite Penerbangan fokus pada pemenuhan temuan

hasil audit ICAO;

h. Terdapat banyak instansi yang memiliki kepentingan yang sama di sarana,

prasarna dan lingkungan lokasi kejadian; dan

i. Jumlah kecelakaan moda transportasi yang diinvestigasi meningkat pada

tahun 2017, untuk moda Pelayaran sebesar 47%, moda Perkeretaapian

sebesar 14%, moda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar 60%.

3.2.5 Capaian Keberhasilan Kinerja Unit Kerja Lainnya

Pada tahun 2017 terdapat beberapa unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat

Jenderal yang turut memiliki andil dalam capaian keberhasilan kinerja dan

menerima beberapa penghargaan antara lain :

a. Biro Keuangan dan Perlengkapan, menginisasi atas penghargaan yang

diperoleh Kementerian Perhubungan, yaitu :


133

1) Penghargaan atas Keberhasilan “Menyusun dan Menyajikan Laporan

Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi (WTP)” yang

diberikan oleh Kementerian Keuangan;

2) Penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga “Pengelola Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) Terbaik Ketiga Pada Kelompok Penerimaan Lebih Dari

1 Triliun” yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.



Kepegawaian Negara dalam kegiatan BKN Award Tahun 2017;

c. Biro Perencanaan mendapatkan “Peringkat I (Pertama) Terbaik dalam

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Eksternal” yang diberikan oleh Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;


134

d. Biro Umum sebagai pengelola Museum Transportasi TMII mendapatkan

penghargaan Museum Transportasi TMII Kategori “Museum Favorit I” Pameran

Museum Bersama di Provinsi Banten dan Juara I Lomba Keindahan

Lingkungan kategori Kelompok Museum dalam rangka peringatan HUT TMII ke-

42;


1) Pemenang “Stand Favorit” pada Pameran Gebyar Wisata dan Budaya

Nusantara Expo 2017, Jakarta;

2) Pemenang “Stand Favorit” pada Kegiatan Pameran Tourism, Trade, and


3) Pemenang Kategori Stand “Inovasi dan Kreativitas” pada Pameran World

Habitat Day and World Cities Days 2017 yang diselenggarakan oleh

Kementerian PUPR, Jakarta;

4) Pemenang “Juara II Anugerah Media Humas 2017” Kategori “Siaran


5) Pemenang “Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik” yang diselenggarakan


3.2.6 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama

Secara rinci capaian realisasi per IKU Sekretariat Jenderal disajikan dalam tabel

berikut.


135

Tabel III.80

Target dan Realisasi Anggaran IKU Sekretariat Jenderal Tahun 2017

SASARAN PROGRAM IKU INDIKATOR KINERJA

UTAMA PAGU REALISASI

CAPAIAN

KEUANGAN

(%)

CAPAIAN

KINERJA

(%)

PENANGGUNG

JAWAB

SS1 Peningkatan

Akuntabilitas Kinerja


Kementerian

Perhubungan melalui

tersedianya Dokumen

Perencanaan,

Pemrograman,

Kebijakan Pentarifan,

dan dokumen Analisa

dan Evaluasi sebagai

acuan dalam

penyelenggaraan

perhubungan


Kinerja Kementerian

Perhubungan

berdasarkan hasil

evaluasi Kemenpan

dan Reformasi

Birokrasi

1.070.600.000 1.010.547.300 94,39 98,04

Biro

Perencanaan IKU2 Nilai Akuntabilitas

Kinerja Sekretariat

Jenderal berdasarkan

hasil evaluasi


- - - 95,46

IKU3 Tingkat Maturasi SPIP - - - 149

SS2 Terwujudnya

Pengelolaan SDM

Aparatur

Perhubungan yang

berintegritas, netral,



sejahtera serta

beretika

IKU4 Persentase

pemenuhan

kebutuhan jabatan

fungsional Penguji

Kendaraan Bermotor,

Pengawas

Keselamatan

Pelayaran, dan

Teknisi Penerbangan

yang Bersertifikat

201.145.000 200.605.290 99,73 86,67

Biro

Kepegawaian

dan

Organisasi


136



CAPAIAN

KEUANGAN

(%)

CAPAIAN

KINERJA

(%)

PENANGGUNG

JAWAB

SS3 Peningkatan

Pelaksanaan RB di

Lingkungan

Kementerian

Perhubungan

IKU5 Persentase Indeks RB

2.103.528.000 2.075.491.600 98,67 90,59

SS4 Terwujudnya Laporan


Perhubungan dengan

penilaian opini WTP

IKU6 Opini BPK atas

laporan keuangan

Kementerian

Perhubungan

- - - 100

Biro

Keuangan

dan

Perlengkapan

IKU7 Persentase

penyerapan anggaran

Kementerian

Perhubungan

47.941.453.295.000 41.418.150.341.000 86,39 95,99

IKU8 Persentase

penyerapan anggaran


536.027.315.000 485.171.228.513 90,51 100,56

SS5 Peningkatan Kerja

Sama

Kemitraan/Investasi

Dalam Negeri dan

Kerja Sama Luar

Negeri dalam

Kerangka

Regional/Sub Regional,

Bilateral dan

Multilateral di Bidang

Transportasi

IKU9 Persentase proses

fasilitasi kerjasama

dan kemitraan /

investasi dengan

badan usaha dan

instansi lembaga

pemerintah yang

ditindaklanjuti

977.264.000 897.522.861 91,84 100

Biro

Kerjasama

IKU10 Persentase

kesepakatan


regional dan

multilateral yang

ditindaklanjuti

5.061.691.000 4.918.656.312 97,17 100


137



CAPAIAN

KEUANGAN

(%)

CAPAIAN

KINERJA

(%)

PENANGGUNG

JAWAB

SS6 Peningkatan penetapan

dan kualitas regulasi

dalam implementasi

kebijakan sektor

transportasi

IKU11 Persentase rancangan

peraturan yang

ditetapkan

2.970.402.000 2.587.625.677 87,11 102,22

Biro Hukum

IKU12 Persentase

pelaksanaan

deregulasi peraturan

di lingkungan

Kementerian

Perhubungan

2.558.357.000 2.487.236.872 97,22 125

SS7 Peningkatan dalam

pelayanan dan

penyelesaian masalah

hukum

IKU13 Persentase

Penyelesaian Perkara

Hukum 3.570.698.000 3.170.990.960 88,81 108,75

SS8 Peningkatan kinerja

layanan administrasi

serta sarana dan

prasarana di

lingkungan Kantor

Pusat Kementerian

Perhubungan

IKU14 Tingkat ketepatan

waktu proses

pelayanan

administrasi

perkantoran

13.712.109.000 13.613.404.442 99,28 99,28

Biro Umum

IKU15 Persentase

penghematan listrik,

air, dan biaya telepon

di lingkungan kantor

pusat kementerian

perhubungan

14.589.834.000 13.250.397.025 90,82 33,52

IKU16 Tingkat kecukupan

sarana dan prasarana

kantor pusat

Kementerian

Perhubungan sesuai

kebutuhan

42.430.678.000 41.122.561.083 96,92 96,92


138



CAPAIAN

KEUANGAN

(%)

CAPAIAN

KINERJA

(%)

PENANGGUNG

JAWAB

IKU17 Persentase

peningkatan

pengunjung museum

transportasi

3.113.812.000 2.986.871.071 95,92 8,56

SS9 Terwujudnya Good

Governance & Clean

Government di

Kementerian

Perhubungan

IKU18 Keterbukaan Informasi

Publik

2.500.000.000 2.324.728.701 92,99 100 Biro KIP

SS10 Terselenggaranya e-

Government di

Kementerian

Perhubungan

IKU19 Persentase

Kehandalan Sistem

Informasi

31.232.817.000 31.186.864.034 99,85 99,67

SS11 Terselenggaranya

Manajemen

Pengelolaan Kebijakan

Lingkungan Hidup,

Penataan Sistem dan

Inovasi Pelayanan

Transportasi yang

Berkelanjutan

IKU20 Tingkat penerapan

Pedoman Standar

Pelayanan Sarana

dan Prasarana

Transportasi yang

dilaksanakan

- - - 14,25

PPTB

IKU21 Persentase

pemenuhan dokumen

lingkungan proyek

pembangunan

infrastruktur

transportasi

1.076.090.000 1.072.695.700 99,68 90,93

IKU22 Persentase unit

pelayanan publik

sektor transportasi

yang dinilai dan

dievaluasi telah

memenuhi standar

908.731.000 900.619.908 99,11 72


139



CAPAIAN

KEUANGAN

(%)

CAPAIAN

KINERJA

(%)

PENANGGUNG

JAWAB

kriteria pelayanan

prima

IKU23 Persentase penurunan

gas rumah kaca dari

sektor transportasi

nasional

299.317.000 298.217.500 99,63 40,43



Kecelakaan Kapal

sesuai Ketentuan

Peraturan Perundang-

undangan

IKU24 Persentase

penyelesaian perkara

kecelakaan kapal 2.121.747.000 2.096.523.391 99,74 84,84

Mahkamah

Pelayaran


pelaksanaan

investigasi kecelakaan

transportasi

IKU25 Persentase

penyelesaian

penyusunan laporan


kecelakaan

transportasi

8.919.779.000 8.901.182.738 99,80 82 KNKT


140

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Jenderal, sudah disusun langkah-langkah

perencanaan yang telah ditetapkan 5(lima) tahun sebelumnya dalam dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2015- 2019. Selanjutnya,

disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), serta

Rencana Aksi.

Dikarenakan terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat

Jenderal, maka diperlukan dilakukan Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun

2017. Pada akhir Tahun 2017, telah dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja (PK)

Sekretariat Jenderal Tahun 2017.

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017 didukung oleh dokumen

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2017 terdapat 13 (tiga belas)

Sasaran Program dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama menggunakan

APBN Tahun 2017 sebesar Rp536.027.315.000,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai

sebesar Rp121.918,151,000,00, Belanja Barang sebesar Rp349.482.353.000,00 dan

Belanja Modal sebesar Rp64.626.811.000,00.

Salah satu cara untuk melihat keefektifan penggunaan anggaran adalah dengan

melakukan evaluasi kinerja realisasi anggaran. Hal ini dilakukan untuk melihat

konsistensi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam Renstra dan PK

Tahun 2017 dengan realisasi keuangan, pencapaian keluaran dan pencapaian hasil,

serta efisiensi penggunaan anggaran.

3.3.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2017

Dari total anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2017 sebesar Rp536.027.315.000,00

yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp121.918,151,000,00, Belanja Barang

sebesar Rp349.482.353.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp64.626.811.000,00,


Tabel III.81

Pagu Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2017

UNIT KERJA

ALOKASI ANGGARAN PAGU

TOTAL

PAGU PEGAWAI PAGU BARANG PAGU MODAL

Biro Perencanaan - 18.084.720.000 125.000.000 18.209.720.000

Biro Kepegawaian

dan Organisasi

- 29.074.776.000 - 29.074.776.000

Biro Keuangan dan

Perlengkapan

- 18.134.293.000 - 18.134.293.000

Biro Hukum - 18.737.815.000 - 18.737.815.000

Biro Kerjasama - 19.315.356.000 - 19.315.356.000


141

UNIT KERJA

ALOKASI ANGGARAN PAGU

TOTAL

PAGU PEGAWAI PAGU BARANG PAGU MODAL

Biro Umum 109.596.892.000 101.008.977.000 42.430.678.000 253.036.547.000

Biro KIP - 40.927.514.000 100.000.000 41.027.514.000

PPTB 3.589.196.000 8.910.968.000 - 12.500.164.000

PUSTIKOM 3.889.624.000 37.815.369.000 21.444.212.000 63.149.205.000

KNKT - 32.794.749.000 526.921.000 33.321.670.000

Mahkamah

Pelayaran

4.842.439.000 10.382.103.000 - 15.224.542.000

Atase Perhubungan - 14.295.713.000 - 14.295.713.000

TOTAL 121.918.151.000 349.482.353.000 64.626.811.000 536.027.315.000

Sumber: Biro Keuangan, 2018

3.3.2 Realisasi Penyerapan Anggaran

Secara umum, realisasi penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2017 adalah

sebesar Rp485.171.228.513,00 atau 90,51%. Belanja Pegawai sebesar

Rp121.918,151,000,00, Alokasi anggaran Pagu Pegawai dilaksanakan oleh Biro Umum,

PPTB, Pustikom, dan Mahkamah Pelayaran. Realisasi penyerapan anggaran Pagu

Pegawai sampai akhir tahun 2017 sebesar Rp90.835.010.300,00, dijelaskan dalam

tabel, sebagai berikut:

Tabel III.82

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2017

UNIT KERJA PAGU

PEGAWAI Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Biro

Perencanaan

- - - - -

Biro

Kepegawaian

dan

Organisasi

- - - - -

Biro

Keuangan

dan

Perlengkapan

- - - - -

Biro Hukum - - - - -

Biro

Kerjasama

- - - - -

Biro Umum 109.596.892.000 18.607.338.840 38.350.468.711 68.516.483.027 80.512.821.664

Biro KIP - - - - -

PPTB 3.589.196.000 714.948.714 1.634.545.984 2.699.197.071 3.192.133.250

PUSTIKOM 3.889.624.000 678.693.388 1.564.451.967 2.706.961.767 3.196.319.413

KNKT - - - - -


142

UNIT KERJA PAGU

PEGAWAI

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Mahkamah

Pelayaran

4.842.439.000 845.646.212 1.854.441.679 3.253.374.054 3.933.735.973

Atase

Perhubungan

- - - - -

TOTAL 121.918.151.000 20.846.627.154 43.403.908.341 77.176.015.919 90.835.010.300


Belanja Barang sebesar Rp349.482.353.000,00. Realisasi penyerapan anggaran Pagu

Barang sampai akhir tahun 2017 sebesar Rp331.130.000.000,00, dijelaskan dalam

tabel sebagai berikut:

Tabel III.83

Realisasi Anggaran Belanja Barang Sekretariat Jenderal Tahun 2017

UNIT KERJA PAGU

BARANG TW I TW II TW III TW IV

Biro Perencanaan 18.084.720.000 2.290.883.100 6.804.128.400 12.387.987.600 16.792.033.750

Biro Kepegawaian

dan Organisasi

29.074.776.000 3.344.924.300 10.920.563.142 19.284.011.618 28.515.456.730

Biro Keuangan

dan Perlengkapan

18.134.293.000 2.915.796.922 8.123.633.830 15.714.791.019 18.105.191.908

Biro Hukum 18.737.815.000 2.033.951.897 5.632.425.350 11.313.387.885 16.904.338.902

Biro Kerjasama 19.315.356.000 194.107.539 3.045.242.980 7.030.274.968 18.151.556.660

Biro Umum 101.008.977.000 11.856.393.740 40.072.142.126 75.218.555.505 96.206.502.231

Biro KIP 40.927.514.000 2.110.039.994 8.736.902.890 20.040.081.403 37.893.631.955

PPTB 8.910.968.000 1.146.837.199 3.460.215.873 6.050.187.042 8.844.411.730

PUSTIKOM 37.815.369.000 2.258.524.973 10.650.115.404 22.825.982.779 36.420.819.269

KNKT 32.794.749.000 2.913.622.445 9.892.825.876 19.405.138.379 29.562.689.979

Mahkamah

Pelayaran

10.382.103.000 2.107.939.529 4.273.053.937 7.384.632.988 10.044.917.297

Atase

Perhubungan

14.295.713.000 229.054.235 3.731.347.880 7.903.712.603 13.688.449.589

TOTAL 349.482.353.000 33.402.075.873 115.342.597.688 224.558.743.789 331.130.000.000


Belanja Modal sebesar Rp64.626.811.000,00. Realisasi penyerapan anggaran Pagu

Barang sampai akhir tahun 2017 sebesar Rp63.206.218.213,00, dijelaskan dalam

tabel sebagai berikut:


143

Tabel III.84

Realisasi Anggaran Belanja Modal Sekretariat Jenderal Tahun 2017

UNIT KERJA PAGU MODAL TW I TW II TW III TW IV

Biro

Perencanaan

125.000.000 - - 122.475.000 122.475.000

Biro

Kepegawaian

dan Organisasi

- - - - -

Biro Keuangan

dan

Perlengkapan

- - - - -

Biro Hukum - - - - -

Biro Kerjasama - - - - -

Biro Umum 42.430.678.000 565.565.000 3.498.807.208 18.086.950.883 41.122.561.083

Biro KIP 100.000.000 - 98.370.000 98.370.000 98.370.000

PPTB - - - - -

PUSTIKOM 21.444.212.000 - 8.886.410.076 18.898.838.630 21.338.886.130

KNKT 526.921.000 191.664.000 436.421.000 474.041.000 523.926.000

Mahkamah

Pelayaran

- - - - -

Atase

Perhubungan

- - - - -

TOTAL 64.626.811.000 757.229.000 12.920.008.284 37.680.675.513 63.206.218.213


3.3.3 Pencapaian Keluaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, rumus yang digunakan untuk mengukur pencapaian

keluaran, adalah:

Gambar III.1

Rumus Pencapaian Keluaran

Secara rinci nilai tersebut diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:


144

Tabel III. 85

Tingkat Pencapaian Keluaran Sekretariat Jenderal

NO NAMA KEGIATAN

VOLUME INDIKATOR KINERJA

TARGET

VOLUME

KELUARAN

(TVK)

REALISASI

VOLUME

KELUARAN

(RVK)

CAPAIAN

VOLUME INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI

1 Pembinaan dan

Koordinasi

Penyusunan

Produk dan

Pelayanan Hukum

205 860 4,19 Persentase

Rancangan

Peraturan yang

Ditetapkan

% 90 92

Persentase

pelaksanaan

deregulasi

peraturan di

lingkungan

Kementerian

Perhubungan

% 60 75

Persentase

Penyelesaian

Perkara Hukum

% 80 87

2 Pembinaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian

5 5 1 Persentase

pemenuhan

kebutuhan

jabatan

fungsional

Penguji

Kendaraan

Bermotor,

Pengawas

Keselamatan

Pelayaran, dan

Teknisi

Penerbangan

yang

Bersertifikat

% 90 86,67

Persentase

Indeks RB

% 85(A) 90,59

3 Pembinaan dan

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan dan

Perlengkapan di

Lingkungan

Kementerian

Perhubungan

81 81 1 Opini BPK atas

laporan

keuangan

Kementerian

Perhubungan

Opini WTP WTP

Persentase

penyerapan

anggaran

Kementerian

Perhubungan

% 90 96,39

Persentase

penyerapan

anggaran

Sekretariat

Jenderal

% 90 90,51


145

NO NAMA KEGIATAN


TARGET

VOLUME

KELUARAN

(TVK)

REALISASI

VOLUME

KELUARAN

(RVK)

CAPAIAN


4 Penyusunan

Dokumen Rencana,

Program, Evaluasi

serta Penetapan

Kebijakan

Pentarifan di

Sektor

Perhubungan

42 51,83 1,23 Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Kementerian

Perhubungan

berdasarkan

hasil evaluasi

Kemenpan dan

Reformasi

Birokrasi

Nilai 70 (BB) 68,63 (B)

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Sekretariat

Jenderal

berdasarkan

hasil evaluasi

Inspektorat

Jenderal

Nilai 84 (A) 80,19 (A)

Tingkat

maturasi SPIP

Level 2 2,98

5 Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan

Pelayanan

Penunjang

Pelaksanaan Tugas

Biro Umum Setjen

Kementerian

Perhubungan

121 178 1,47 Tingkat

ketepatan waktu

proses

pelayanan

administrasi

perkantoran

% 100 99,28

Persentase

penghematan

listrik, air, dan

biaya telepon di

lingkungan

kantor pusat

kementerian

perhubungan

% 10 33,52

Tingkat

kecukupan

sarana dan

prasarana

kantor pusat

Kementerian

Perhubungan

sesuai

kebutuhan

% 100 96,92

Persentase

peningkatan

pengunjung

museum

transportasi

% 5 8,56


146

NO NAMA KEGIATAN


TARGET

VOLUME

KELUARAN

(TVK)

REALISASI

VOLUME

KELUARAN

(RVK)

CAPAIAN


6 Pelayanan

Pemeriksaan

Lanjutan

Kecelakaan Moda

Transportasi

48 48 1 Persentase

penyelesaian

penyusunan

laporan

final/akhir

investigasi

kecelakaan

transportasi

% 100 82

7 Penegakan Hukum

di Bidang

Keselamatan

Pelayaran

63 48 0,76 Persentase

penyelesaian

perkara

kecelakaan

kapal

% 100 84,84

8 Pengelolaan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Perhubungan

39 39 1 Persentase

Kehandalan

Sistem

Informasi

% 96 99,67

9 Dukungan

Manajemen

Pengelolaan

Kebijakan

Lingkungan Hidup,

Penataan Sistem

dan Inovasi

Pelayanan

Transportasi yang

Berkelanjutan

30 51 1,7 Tingkat

penerapan

Pedoman

Standar

Pelayanan

Sarana dan

Prasarana

Transportasi

yang

dilaksanakan

% 40 14,25

Persentase

pemenuhan

dokumen

lingkungan

proyek

pembangunan

infrastruktur

transportasi

% 75 90,93

Persentase unit

pelayanan

publik sektor

transportasi

yang dinilai dan

dievaluasi telah

memenuhi

standar kriteria

pelayanan

prima

% 72 72

Persentase

penurunan gas

rumah kaca

dari sektor

transportasi

nasional

% 40 40,43


147

NO NAMA KEGIATAN


TARGET

VOLUME

KELUARAN

(TVK)

REALISASI

VOLUME

KELUARAN

(RVK)

CAPAIAN


10 Pengelolaan

Komunikasi Publik

dan Pemberian

Informasi di Bidang

Perhubungan

15 15 1 Keterbukaan

Informasi Publik

Peringkat 3 3

11 Pembinaan dan

Koordinasi Kerja

Sama dan

Kemitraan/Investasi

Dalam dan Luar

Negeri serta

Ratifikasi Konvensi

Perjanjian

Internasional di

Bidang

Transportasi

22 22 1 Persentase

proses fasilitasi

kerjasama dan

kemitraan /

investasi

dengan badan

usaha dan

instansi

lembaga

pemerintah

yang

ditindaklanjuti

% 100 100

Persentase

kesepakatan

kerjasama

bilateral,

regional dan

multilateral

yang

ditindaklanjuti

% 100 100

Sumber: Aplikasi SMART (Modifikasi), 2018

Nilai Pencapaian Keluaran selama tahun 2017 sebesar 149,91 (Sangat Baik) yang berarti

pencapaian keluaran selaras dengan proses penganggaran pada penyusunan perjanjian

kinerja di awal tahun 2017.

3.3.4 Analisis Efisiensi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga, rumus yang digunakan untuk mengukur analisis efisiensi sumber

daya, adalah:

Gambar III.2

Rumus Nilai Efisiensi


148

Tabel III. 86

Nilai Efisiensi Sekretariat Jenderal

NO NAMA KEGIATAN PAGU

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

TARGET

VOLUME

REALISASI

VOLUME

EFISIENSI

(%)

PENANGGUNG

JAWAB

1 Pembinaan dan

Koordinasi

Penyusunan Produk

dan Pelayanan

Hukum

18.737.815.000 16.904.338.902 205 860 78,50 Biro Hukum

2 Pembinaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian

29.074.776.000 28.515.456.730 5 5 1,92

Biro

Kepegawaian

dan Organisasi

3 Pembinaan dan

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan dan

Perlengkapan di

Lingkungan

Kementerian

Perhubungan

18.134.293.000 18.105.191.908 81 81 0,16 Biro Keuangan

4 Penyusunan

Dokumen Rencana,

Program, Evaluasi

serta Penetapan

Kebijakan

Pentarifan di

Sektor

Perhubungan

18.209.720.000 16.914.508.750 42 51,83 24,73 Biro

Perencanaan

5 Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan

Pelayanan

Penunjang

Pelaksanaan Tugas

Biro Umum Setjen

Kementerian

Perhubungan

267.332.260.000 231.530.334.567 121 178 41,13 Biro Umum

6 Pelayanan

Pemeriksaan

Lanjutan

Kecelakaan Moda

Transportasi

33.321.670.000 30.086.615.979 48 48 9,71 KNKT

7 Penegakan Hukum

di Bidang

Keselamatan

Pelayaran

15.224.542.000 13.978.653.270 63 48 -20,51 Mahkamah

Pelayaran

8 Pengelolaan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Perhubungan

63.149.205.000 60.956.024.812 39 39 3,47 Pustikom


149

NO NAMA KEGIATAN PAGU

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

TARGET

VOLUME

REALISASI

VOLUME

EFISIENSI

(%)

PENANGGUNG

JAWAB

9 Dukungan

Manajemen

Pengelolaan

Kebijakan

Lingkungan Hidup,

Penataan Sistem

dan Inovasi

Pelayanan

Transportasi yang

Berkelanjutan

12.500.164.000 12.036.544.980 30 51 43,36 PPTB

10 Pengelolaan

Komunikasi Publik

dan Pemberian

Informasi di Bidang

Perhubungan

41.027.514.000 37.992.001.955 15 15 7,40 Biro KIP

11 Pembinaan dan

Koordinasi Kerja

Sama dan

Kemitraan/Investasi

Dalam dan Luar

Negeri serta

Ratifikasi Konvensi

Perjanjian

Internasional di

Bidang

Transportasi

19.315.356.000 18.151.556.660 22 22

6,03 Biro Kerjasama

EFISIENSI 17,80


Nilai Efisiensi dari Sekretariat Jenderal, yaitu

NE = 50% +

,

= 50% +

,

= 94,50 %

Nilai efisiensi Sekretariat Jenderal tahun 2017 sebesar 17,80% (nilai minimal skala

efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimal sebesar 20%) dengan asumsi realisasi

Sekretariat Jenderal Tahun 2017 sudah efisien dengan skala efisiensi 94,50%

3.3.5 Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja Lainnya

Penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2017 sudah melebihi dari target

yang ditetapkan sebesar 90,51%. Namun terdapat dana tidak terserap sebesar

Rp50.871.361.000,00 yaitu sisa kontrak sebesar Rp4.065.098.533,00 dan sisa dana

sebesar Rp46.806.262.467,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sisa kontrak pada Kantor Pusat (Biro Umum), yaitu kegiatan:


150

1. Pembangunan gedung arsip tahap IV pada Kantor Pusat (Biro Umum);

2. Pengadaan alat kesehatan;

3. Pemeliharaan lift dan AC;

4. Biaya pengamanan khusus, Satpam, Pramubhakti, Pengemudi, dan Reception;

5. Pengadaan pakaian dinas pegawai

b. Sisa kontrak pada Biro Hukum yaitu kegiatan:

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Peraturan Perundang-

Undangan Di Bidang Transportasi TA, 2017;

2. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Peraturan Perundang-Undangan di

Bidang Transportasi dan Peraturan Menteri Lainnya.

c. Sisa kontrak Biro Perencanaan yaitu kegiatan:

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA-KL Tahun 2018

Kemenhub;

2. Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Rangka

Mendukung Konektivitas Kawasan Industri dan KEK;

3. Pengembangan SDM (Capacity Building) Bidang Penyusunan Perencanaan

Peningkatan Keselamatan Transportasi.

d. Sisa kontrak Biro Keuangan dan Perlengkapan yaitu kegiatan:

1. Bimbingan Teknis PPK dan ULP;

2. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan dan BMN Tahap I S.D V.

e. Sisa kontrak KNKT yaitu kegiatan Pengadaan Permanent Investigation Equipment

(PIE) dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

• Kesimpulan

• Saran dan Tindak Lanjut

BAB IVPENUTUP


REPUBLIK INDONESIA



151

4.1 Kesimpulan

Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan dan disusun sebagai

wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal

dilaksanakan dengan mengukur capaian kinerja melalui unit kerja Eselon II yang ada

dibawahnya.

4.1.1. Pencapaian Kinerja Sekretariat Jenderal

Pada awal tahun 2017 unit kerja Sekretariat Jenderal telah menandatangani

Perjanjian Kinerja (PK) yang mencakup sasaran program yang hendak dicapai,

dengan menggunakan indikator kinerja dan target yang telah ditentukan, dan

secara umum unit kerja Sekretariat Jenderal telah melaksanakan seluruh kinerja

sebagaimana ditetapkan atau diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tersebut,

melalui pelaksanaan program dan kegiatan dimasing-masing unit kerja Eselon II

yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal. Sebagai ukuran keberhasilan, unit

kerja Sekretariat Jenderal telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran program dan

25 (dua puluh lima) indikator kinerja untuk dinilai capaiannya pada akhir tahun

2017, sedangkan kriteria keberhasilan capaian kinerja ditentukan oleh terpenuhinya

target kinerja dengan anggaran yang digunakan lebih kecil atau sama dengan

alokasi.

BAB IV


152

Nilai capaian kinerja sasaran program Sekretariat Jenderal secara keseluruhan

selama periode tahun anggaran 2017 mencapai 103.14% mengalami penurunan

sebesar 21,95% dibandingkan tahun 2016. Capaian kinerja secara garis besar

sebagai beriku:

a. Sasaran Program pertama “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan melalui tersedianya Dokumen Perencanaan,

Pemrograman, Kebijakan Pentarifan, dan dokumen Analisa dan Evaluasi sebagai

acuan dalam penyelenggaraan perhubungan” yang terdiri dari 3(tiga) IKU rata-


b. Sasaran Program kedua “Terwujudnya Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan

yang berintegritas, netral, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

serta beretika” yang terdiri dari 1(satu) IKU rata-rata capaian kinerja sebesar

86,67%;

c. Sasaran Program ketiga “Peningkatan Pelaksanaan RB di Lingkungan Kementerian

Perhubungan” yang terdiri dari 1(satu) IKU rata-rata capaian kinerja sebesar

90,59%;

d. Sasaran Program keempat “Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian

Perhubungan dengan penilaian opini WTP” yang terdiri dari 3(tiga) IKU rata-rata


e. Sasaran Program kelima “Peningkatan Kerja Sama Kemitraan/Investasi Dalam


Bilateral dan Multilateral di Bidang Transportasi” yang terdiri dari 2(dua) IKU

rata-rata capaian kinerja sebesar 100%;

f. Sasaran Program keenam “Peningkatan penetapan dan kualitas regulasi dalam

implementasi kebijakan sektor transportasi” yang terdiri dari 2(dua) IKU rata-rata


g. Sasaran Program ketujuh “Peningkatan dalam pelayanan dan penyelesaian

masalah hukum” yang terdiri dari 1(satu) IKU rata-rata capaian kinerja sebesar

108,75%;


153

h. Sasaran Program kedelapan “Peningkatan kinerja layanan administrasi serta


yang terdiri dari 4(empat) IKU rata-rata capaian kinerja sebesar 175,65%;

i. Sasaran Program kesembilan “Terwujudnya Good Governance & Clean

Government di Kementerian Perhubungan” yang terdiri dari 1(satu) IKU rata-rata

capaian kinerja sebesar 100%;

j. Sasaran Program kesepuluh “Terselenggaranya e-Government di Kementerian

Perhubungan” yang terdiri dari 1(satu) IKU rata-rata capaian kinerja sebesar

103,82%;

k. Sasaran Program kesebelas “Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan

Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang

Berkelanjutan” yang terdiri dari 4(empat) IKU rata-rata capaian kinerja sebesar

81,63%;

l. Sasaran Program keduabelas “Terselenggaranya Pemeriksaan Lanjutan

Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” yang terdiri

dari 1(satu) IKU rata-rata capaian kinerja sebesar 84,84%;

m. Sasaran Program ketigabelas “Peningkatan kinerja pelaksanaan investigasi

kecelakaan transportasi” yang terdiri dari 1(satu) IKU rata-rata capaian kinerja

sebesar 82%.


154

Tabel IV. I

Resume Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2017

SASARAN PROGRAM IKU

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

SATUAN

TARGET DAN

REALISASI KINERJA

TAHUN 2017

KINERJA

(%)

CAPAIAN

SP

TARGET CAPAIAN

SS1 Peningkatan

Akuntabilitas

Kinerja Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Perhubungan

melalui tersedianya

Dokumen

Perencanaan,

Pemrograman,

Kebijakan

Pentarifan, dan

dokumen Analisa

dan Evaluasi

sebagai acuan

dalam

penyelenggaraan

perhubungan

IKU1 Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Kementerian

Perhubungan

berdasarkan

hasil evaluasi

Kemenpan dan

Reformasi

Birokrasi

Nilai 70 (BB) 68,63 (B) 98,04

114,17 IKU2 Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Sekretariat

Jenderal

berdasarkan

hasil evaluasi

Inspektorat

Jenderal

Nilai 84 (A) 80,19 (A) 95,46

IKU3 Tingkat

Maturasi SPIP Level 2 2,98 149

SS2 Terwujudnya

Pengelolaan SDM

Aparatur

Perhubungan yang

berintegritas,

netral, capable,

profesional,

berkinerja tinggi

dan sejahtera

serta beretika

IKU4 Persentase

pemenuhan

kebutuhan

jabatan

fungsional

Penguji

Kendaraan

Bermotor,

Pengawas

Keselamatan

Pelayaran, dan

Teknisi

Penerbangan

yang

Bersertifikat

% 90 78,08 86,67 86,67

SS3 Peningkatan

Pelaksanaan RB di

Lingkungan

Kementerian

Perhubungan

IKU5 Persentase

Indeks RB

% 85 (A) 77 90,59 90,59


155

SASARAN PROGRAM IKU INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

SATUAN TARGET DAN

REALISASI KINERJA

TAHUN 2017

KINERJA

(%)

CAPAIAN

SP

SS4 Terwujudnya

Laporan Keuangan

Kementerian

Perhubungan

dengan penilaian

opini WTP

IKU6 Opini BPK atas

laporan

keuangan

Kementerian

Perhubungan

Opini WTP WTP 100

98,85

IKU7 Persentase

penyerapan

anggaran

Kementerian

Perhubungan

% 90 86,39 95,99

IKU8 Persentase

penyerapan

anggaran

Sekretariat

Jenderal

% 90 90,51 100,56

SS5 Peningkatan Kerja

Sama

Kemitraan/Investasi

Dalam Negeri dan

Kerja Sama Luar

Negeri dalam

Kerangka

Regional/Sub

Regional, Bilateral

dan Multilateral di

Bidang

Transportasi

IKU9 Persentase

proses fasilitasi

kerjasama dan

kemitraan /

investasi

dengan badan

usaha dan

instansi

lembaga

pemerintah

yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100

100,00

IKU10 Persentase

kesepakatan

kerjasama

bilateral,

regional dan

multilateral

yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100

SS6 Peningkatan

penetapan dan

kualitas regulasi

dalam

implementasi

kebijakan sektor

transportasi

IKU11 Persentase

rancangan

peraturan yang

ditetapkan

% 90 92 102,22

113,61

IKU12 Persentase

pelaksanaan

deregulasi

peraturan di

lingkungan

Kementerian

Perhubungan

% 60 75 125


156


KINERJA

UTAMA

SATUAN TARGET DAN

REALISASI KINERJA

TAHUN 2017

KINERJA

(%)

CAPAIAN

SP

SS7 Peningkatan dalam

pelayanan dan

penyelesaian

masalah hokum

IKU13

Persentase

Penyelesaian

Perkara Hukum

% 80 87 108,75 108,75


layanan

administrasi serta

sarana dan

prasarana di

lingkungan Kantor

Pusat Kementerian

Perhubungan

IKU14 Tingkat

ketepatan

waktu proses

pelayanan

administrasi

perkantoran

% 100 99,28 99,28

175,65

IKU15 Persentase

penghematan

listrik, air, dan

biaya telepon

di lingkungan

kantor pusat

kementerian

perhubungan

% 10 33,52 335,2

IKU16 Tingkat

kecukupan

sarana dan

prasarana

kantor pusat

Kementerian

Perhubungan

sesuai

kebutuhan

% 100 96,92 96,92

IKU17 Persentase

peningkatan

pengunjung

museum

transportasi

% 5 8,56 171,2

SS9 Terwujudnya Good

Governance &

Clean Government

di Kementerian

Perhubungan

IKU18

Keterbukaan

Informasi Publik Peringkat 3 3 100 100,00


e-Government di

Kementerian

Perhubungan

IKU19 Persentase

Kehandalan

Sistem

Informasi

% 96 99,67 103,82 103,82


157


KINERJA

UTAMA

SATUAN TARGET DAN

REALISASI KINERJA

TAHUN 2017

KINERJA

(%)

CAPAIAN

SP


Manajemen

Pengelolaan

Kebijakan

Lingkungan Hidup,

Penataan Sistem

dan Inovasi

Pelayanan

Transportasi yang

Berkelanjutan

IKU20 Tingkat

penerapan

Pedoman

Standar

Pelayanan

Sarana dan

Prasarana

Transportasi

yang

dilaksanakan

% 40 14,25 35,62

81,91

IKU21 Persentase

pemenuhan

dokumen

lingkungan

proyek

pembangunan

infrastruktur

transportasi

% 75 90,93 90,93

IKU22 Persentase unit

pelayanan

publik sektor

transportasi

yang dinilai

dan dievaluasi

telah

memenuhi

standar kriteria

pelayanan

prima

% 72 72 100

IKU23 Persentase

penurunan gas

rumah kaca

dari sektor

transportasi

nasional

% 40 40,43 101,07


Pemeriksaan

Lanjutan Kecelakaan

Kapal sesuai

Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

IKU24 Persentase

penyelesaian

perkara

kecelakaan kapal % 100 84,84 84,84 84,84


pelaksanaan

investigasi

kecelakaan

transportasi

IKU25 Persentase

penyelesaian

penyusunan

laporan

final/akhir

investigasi

kecelakaan

transportasi

% 100 82 82 82,00


158

Dengan demikian sesuai kriteria keberhasilan dapat dikatakan unit kerja Sekretariat

Jenderal telah berhasil dalam mencapai kinerjanya. Hal ini dapat dipahami, karena

hampir seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat

melaksanakan kinerja sesuai IKU yang menjadi lingkup tanggung jawabnya dengan

baik, dan memperoleh capaian kinerja yang lebih baik atau sesuai target yang

telah ditetapkan sebelumnya. Dari 28 (dua puluh lima) IKU sebanyak 16 IKU,

capaian kinerjanya mengalami keberhasilan dan sebanyak 9 IKU dapat dikatakan

belum mencapai keberhasilan. IKU yang belum mengalami keberhasilan meliputi :

1) IKU nomor 1 yaitu “Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan

berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi” secara capaian

target tidak berhasil dan capaian anggaran berhasil;

2) IKU nomor 2 yaitu “Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal berdasarkan

hasil evaluasi Inspektorat Jenderal” secara capaian target tidak berhasil namun

capaian anggaran berhasil;

3) IKU nomor 5 yaitu “Persentase indeks RB” secara capaian target tidak berhasil

namun capaian anggaran berhasil;

4) IKU nomor 7 yaitu “Persentase penyerapan anggaran Kementerian

Perhubungan” secara capaian target tidak berhasil namun capaian anggaran

berhasil;

5) IKU nomor 14 yaitu “Tingkat ketepatan waktu proses pelayanan administrasi”

secara capaian target tidak berhasil namun capaian anggaran berhasil;

6) IKU nomor 16 yaitu “Tingkat kecukupan sarana dan prasarana kantor pusat

Kementerian Perhubungan sesuai kebutuhan” secara capaian target tidak

berhasil namun capaian anggaran berhasil;

7) IKU nomor 20 yaitu “Tingkat penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana

dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan” secara capaian target tidak

berhasil namun capaian anggaran berhasil;

8) IKU nomor 24 yaitu “Persentase penyelesaian perkara kecelakaan kapal” secara

capaian target tidak berhasil namun capaian anggaran berhasil;


159

9) IKU nomor 25 yaitu “Persentase penyelesaian penyusunan laporan final/akhir

investigasi kecelakaan transportasi” secara capaian target tidak berhasil namun

capaian anggaran berhasil.

4.1.2. Prestasi Kerja Tahun 2017

Pada tahun 2017 terdapat berbagai penghargaan yang diterima beberapa unit kerja eselon

II di lingkungan Sekretariat Jenderal, diantaranya:

a. Biro Keuangan dan Perlengkapan, atas penghargaan yang diperoleh Kementerian

Perhubungan, yaitu :

Penghargaan atas Keberhasilan “Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan

Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi (WTP)” yang diberikan oleh

Kementerian Keuangan;

Penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga “Pengelola Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) Terbaik Ketiga Pada Kelompok Penerimaan Lebih Dari 1

Triliun” yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.



Kepegawaian Negara dalam kegiatan BKN Award Tahun 2017.

c. Biro Perencanaan mendapatkan “Peringkat I (Pertama) Terbaik dalam Pelaksanaan

Rekonsiliasi Data Eksternal” yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara Jakarta IV.

d. Biro Umum mendapat beberapa penghargaan, yaitu :

Biro Umum sebagai pengelola Museum Transportasi TMII mendapatkan

Penghargaan Kategori “Museum Favorit I” dalam pameran Museum Transportasi

TMII;

Pemenang Juara I Lomba Keindahan Lingkungan kategori Kelompok Museum

dalam rangka peringatan HUT TMII ke-42.


Pemenang “Stand Favorit” pada Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara

Expo 2017, Jakarta;

Pemenang “Stand Favorit” pada Kegiatan Pameran Tourism, Trade, and


Pemenang Kategori Stand “Inovasi dan Kreativitas” pada Pameran World Habitat

Day and World Cities Days 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR,

Jakarta;


160

Pemenang “Juara II Anugerah Media Humas 2017” Kategori “Siaran


Pemenang “Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik” yang diselenggarakan


4.2 Saran dan Tindak Lanjut

Keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal pada Tahun Anggaran

2017 sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian

Perhubungan tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh jajaran unit kerja

eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Berikut ini adalah beberapa saran/rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi

bahan masukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan


4.2.1 Perencanaan Kinerja

Langkah-langkah dan upaya dalam penyempurnaan perencanaan kinerja dari

tingkat Sekretariat Jenderal sampai dengan unit kerja yang terendah meliputi

antara lain:

1. Menyiapkan konsep penyempurnaan IKU yang bersifat outcome, direncanakan

akan diimplementasikan pada Tahun 2018 sejalan dengan dengan

penyempurnaan Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019;

2. Mempercepat Penetapan IKU di lingkungan Sekretariat Jenderal yang

berpedoman pada PerMenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan

70 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan


3. Sesuai arahan Menteri Perhubungan, untuk menambahkan 2(dua) scope dalam

Reviu Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019, diantaranya:

a. Biro Kerjasama dengan “Terlaksananya proses Kerjasama Proyek

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)”;

b. Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan “Terlaksananya Proses

Komunikasi di Biro Komunikasi dan Informasi Publik”.

4. Penyusunan dokumen perencanaan dengan jangka waktu minimal 2 (dua)

tahun sebelum pelaksanaan;


161

5. Mensosialisasikan dan menghimbau para eselon II di lingkungan Sekretariat

Jenderal untuk menyusun Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), PK

berjenjang eselon I, II sampai dengan eselon IV di lingkungan Sekretariat

Jenderal, serta Rencana Aksi per tahun masing-masing unit eselon II;

6. Melakukan percepatan pelaksanaan anggaran;

7. Menyusun dan menyiapkan administrasi (Teknik dan Keuangan) untuk

percepatan penyiapan anggaran.

8. Menyiapkan dokumen pendukung untuk pelelangan dini, termasuk untuk

kegiatan yang strategis.

4.2.2 Pengukuran Kinerja

Langkah-langkah dan upaya untuk penyempurnaan pengukuran kinerja meliputi :

1. Pelaksanaan penyempurnaan e-performance pada Tahun 2018 melalui

kegiatan bimtek untuk memudahkan unit kerja yang mengoperasikan, dan

implementasinya tidak hanya sampai dengan unit kerja terendah tetapi sampai

dengan perseorangan;

2. Direncanakan dilakukan integrasi sistem aplikasi e-performance dengan sistem

aplikasi e-planning dan e-monev;

3. Diusulkan unit kerja yang secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi

untuk aplikasi e-performance diberikan reward atas prestasi kerja, termasuk

bagi para operator dari sistem aplikasi e-performance yang secara rutin

melakukan input data pengukuran kinerja.

4. Penyempurnaan manual IKU dan legalisasinya.


162

4.2.3 Pelaporan Kinerja

Langkah-langkah dan upaya untuk penyempurnaan pelaporan kinerja meliputi :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal wajib menyusun Laporan

Kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban perencanaan dan penganggaran;

2. Laporan Kinerja dijadikan tolak ukur evaluasi dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran;

3. Indikator kinerja dalam laporan kinerja harus selaras dengan indikator kinerja

di atasnya;

4. Penggunaan sistem pelaporan kinerja secara elektronik

4.2.4 Evaluasi Kinerja

Langkah-langkah dan upaya untuk penyempurnaan evaluasi kinerja meliputi:

1. Evaluasi kinerja tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan tetap

memperhatikan standar kualitas serta secara rutin dilaksanakan sosialisasi

atas pedoman evaluasi kinerja yang berlaku;

2. Setiap unit kerja wajib menyusun evaluasi kinerja tepat waktu dan diusulkan

adanya reward bagi unit kerja yang menyelesaikan evaluasi kinerja secara

tepat waktu dan berkualitas;

3. Diharapkan setiap unit kerja eselon II dapat secara benar menyampaikan

tingkat kinerja sesuai IKK dan memberikan evaluasi faktor penyebab dan

upaya pencegahannya jika tingkat capaian kinerja dibawah 100%. Hal ini

dimaksudkan agar dokumen Laporan Kinerja di masa mendatang dapat

berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai bahan evaluasi/alat kontrol

bagi pimpinan unit kerja dalam rangka peningkatan kinerja di unit kerja eselon

II maupun kinerja di tingkat atasnya yakni eselon I atau Unit kerja Sekretariat

Jenderal.

4. Perlul dilakukan pelatihan evaluator SAKIP oleh Biro Perencanaan yang dilatih

langsung oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

5. Melakukan evaluasi atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan upaya

tidak lanjut yang harus dilakukan, termasuk pada kegiatan Multiyears Contract;

6. Menyiapkan Rapermen penyempurnaan Juknis SAKIP di Lingkungan Sekretariat

Jenderal.


163

4.2.5 Capaian Kinerja

Langkah-langkah dan upaya untuk penyempurnaan capaian kinerja meliputi:

1. Perlu adanya komitmen dari Pimpinan unit kerja atas pelaksanaan SAKIP pada

unit kerja masing-masing;

2. Perlu ditingkatkan kembali cakupan wilayah program pemberian reward and

punishment bagi tiap unit kerja yang memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat;

3. Secara berkesinambungan terus diupayakan penciptaan inovasi guna

mendukung perbaikan kinerja di masa mendatang.

•Matrik Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Sekretariat

Jenderal Tahun 2017

•Matrik Penetapan/Perjanjian


Tahun 2017

LAMPIRAN


REPUBLIK INDONESIA


RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2017

SEKRETARIAT JENDERAL

JAKARTA, JANUARI 2017

SEKRETARIAT JENDERAL


RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017

UNIT KERJA SEKRETARIAT JENDERAL

SASARAN PROGRAM (SP) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN TARGET

1. Peningkatan Akuntabilitas



melalui tersedianya Dokumen

Perencanaan, Pemrograman,

Kebijakan Pentarifan, dan

dokumen Analisa dan

Evaluasi sebagai acuan dalam

penyelenggaraan

perhubungan.





Birokrasi

Nilai A

80





Nilai AA

90,00

2

Terwujudnya Pengelolaan

SDM Aparatur Perhubungan

yang berintegritas, netral,




3) Jumlah aparatur



dan kompetensinya

Orang 370

4) Tersusunnya dokumen


aparatur di lingkungan


Dokumen

Kebijakan

3


Tepat Fungsi dan Tepat

Sasaran melalui sistem,

proses dan tata laksana yang

rasional, jelas, efektif, efisien,

terukur, dan sesuai dengan

visi Reformasi Birokrasi

5) Penataan organisasi/

kelembagaan dan tata

laksana di lingkungan


Dokumen

Kebijakan

3



Perhubungan dengan

penilaian opini WTP

6) Opini BPK atas pengelolaan


Perhubungan

Opini WTP

7) Jumlah aset BMN/Kekayaan

Negara Sekretariat Jenderal


Rp

1.338.057.263.9

64

8) Tingkat penyerapan



% 90

5 Peningkatan Kerjasama Luar

Negeri Sektor Transportasi

dalam Kerangka Regional,

9) Jumlah MoU/Agreement

Kerjasama Luar Negeri

Sektor Transportasi dalam

kerangka Regional, Bilateral

Kerjasama 4


Bilateral dan Multilateral dan Multilateral

6

Peningkatan penetapan dan

kualitas regulasi dalam

implementasi kebijakan sektor

transportasi


perundang-undangan di

sektor transportasi

peraturan 50


perundang-undangan terkait

pelaksanaan tugas


peraturan 10

7 Peningkatan dalam pelayanan

dan penyelesaian masalah

hukum

12) Persentase penyelesaian

perkara hukum

% 100





Perhubungan

13) Tingkat ketepatan waktu


perkantoran

% 100

14) Penghematan konsumsi

listrik, air dan biaya telepon

di lingkungan kantor pusat


% 10

15) Tingkat kecukupan sarana



% 100

16) Jumlah pengunjung museum

transportasi

orang 210.000


government di Kementerian

Perhubungan

17) Jumlah Downtime Sistem

Inormasi

% 4

(=350.4 Jam)

(4%x365 Hari)

18) Jumlah Modul Aplikasi yang

dipelihara, dikembangkan,

diintegrasikan dan dibangun

Aplikasi 52

19) Jumlah kapasitas bandwidth Mbps 175

20) Jumlah penyajian data

transportasi

Dokumen 20

10 Terwujudnya kebijakan dan

strategi bidang kemitraan,

pelayanan jasa dan

lingkungan hidup sektor

transportasi

21) Jumlah kajian yang menjadi

rekomendasi kebijakan

sektor transportasi

Dokumen

Kajian

4

22) Jumlah unit pelayanan


unit kerja 163







transportasi kepada publik

yang didukung SDM aparatur

perhubungan dengan

kompetensi kehumasan untuk

meningkatkan citra positif


23) Keterbukaan Informasi

Publik

Nilai KIP 98

24) Jumlah dokumen

rekomendasi hasil analisis

informasi untuk

penyempurnaan kebijakan

sektor transportasi

Dokumen

Rekomendasi

80



Kecelakaan Kapal sesuai

ketentuan peraturan

perundang-undangan

25) Jumlah perkara kecelakaan



tepat waktu

Putusan 50

26) Prosentase rekomendasi

putusan Mahkamah

Pelayaran yang

ditindaklanjuti

% 100

13

Peningkatan kinerja



27) Ketepatan waktu


kecelakaan sampai dengan

penyusunan laporan

final/akhir

% 100

Jakarta, Januari 2017

SEKRETARIS JENDERAL

SUGIHARDJO

Pembina Utama Madya (IV/d)

19610224 199203 1 001

LAPORAN KINERJAppid.dephub.go.id/files/LKIP_Setjen_2017_FINAL.pdf · Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal, nilai AKIP Setjen mengalami kenaikan ... Pemenang “Stand Favorit”

Documents