Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat

ii

KATA PENGANTAR

Laporan Awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 di Provinsi Nusa

Tenggara Timur, masih bersifat laporan Rencana Kerja Tim Evaluasi Provinsi NTT

serta perkembangan persiapan Tim Evaluasi Provinsi NTT, bukanlah laporan analisis

dan pembahasan. Rencana Kerja dimaksud terdiri dari:

A. Rencana Kerja Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Berdasarkan RPJMN 2010-2014

B. Rencana Kerja Analisis Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan

Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014

C. Rencana Kerja Evaluasi Tematik

Kiranya Laporan Awal dari Tim EKPD NTT ini, dapat memberikan sinyal positif kepada

TIM EKPD Pusat (Tim Pengarah dan Sekretariat EKPD) bahwa Tim Evaluasi Propinsi

NTT telah siap melanjutkan kegiatan sesuai jadwal.

Kupang, 21 Juni 2011.

Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, Prof. Ir. Frans Umbu Datta. M.App.Sc.,Ph.D. NIP. 19600209 198703 1 003

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang Evaluasi

1

B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi

3

C. Anggota Tim Evaluasi Propinsi NTT

4

II RENCANA KERJA TIM EKPD PROPINSI NTT

5

A. Rencana Kerja Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional

2010 dan 2011 Berdasarkan RPJMN 2010-2014

5

B. Rencana Kerja Analisis Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah

Kebijakan Dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014

8


13

III PENUTUP

14

1

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan

sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung

koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi,

sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi

pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4)

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan

sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkela nj uta n.

Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)

Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas

mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil

kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4)

administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil

pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan

laporan hasil evaluasi.

Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari

peran tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-

post.

Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak

diperlukan, demikian juga pencapaian di tiap daerah.

2

RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

tiga prioritas lainnya, yaitu:

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Perekonomian

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN

2010- 2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target

kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu

strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN

2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.

Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan

harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya

berlangsung dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq.

Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi

Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi

selaku evaluator eksternal.

3

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi No Tujuan Sasaran Keluaran 1 Untuk melengkapi

baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2011 di tiap daerah

1. Tersedianya baseline data 2009 dan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2011 di tiap daerah

Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2011 di tiap daerah

2. Tersedianya imformasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah

2 Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2011 dengan kondisi daerah

1. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2011 dengan kondisi daerah

Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2011 dengan kondisi daerah 2. Tersedianya imformasi dasar

untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan revisi RPJMD oleh pemerintah daerah.

3 Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

3. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

Dokumen hasil evaluasi terhadap mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah 4. Tersedianya imformasi dasar bagi

pemerintah maupun pemerintah daerah dalam merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

4

C. Anggota Tim EKPD Provinsi NTT

1. Ir. Fabian Harry Lawalu, MS (Koordinator)

2. Prof. Ir. Frans Umbu Datta. M.App.Sc.,Ph.D.

3. Dr. David B.W. Pandie, MS

4. Ir. Melkianus Tiro, M.Si.

5. Dr. Saryono Yohanes, SH.,MH.

6. Ir. Agus A. Nalle, M.Si.

7. Ir. Vincen Tarus, Ph.D

8. Dr. Ir. Maria Yasintha Luruk, M.Si

5

BAB II. RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI NTT

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Berdasarkan RPJMN 2010-2014

Hasil Rapat I (Tanggal 24 Mei 2011) dan Rapat II (07 Juni 2011) Tim Evaluasi Provinsi

NTT menetapkan rencana tahapan dan jadwal kerja (pelaksanaan) EKPD 2011, yang

dirinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011

Tim Sekretariat Nasional, telah mengidentifikasi sejumlah indikator yang akan

dievaluasi serta telah mengidentifikasi capaian 2009, 2010 dan 2011 dari masing-

masing indikator tersebut.

Tim EKPD Provinsi Melengkapi data yang belum terisi dalam tabel indikator.

Terdapat 2 alternatif cara pengisian data:

1) Melengkapi data yang telah diisi oleh Tim Sekretariat Nasional dengan

sumber data yang sama, atau

2) Mengganti data yang telah ada dengan sumber data 2009, 2010 dan 2011

yang sama.

2. Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010 – Capaian 2011 dan

Target 2011

• Pertumbuhan ekonomi

• Tingkat Kemiskinan

• Angka Pengangguran

• Angka kematian bayi

• Rata-rata lama sekolah

• Angka harapan hidup

(Sumber data target kinerja adalah RKP 2010 dan RKP 2011, Indikator

kinerja yang memiliki target kinerja tahunan dalam RPJMN 2010-2014 akan

diidentifikasi oleh Tim Sekretariat Nasional.)

6

Khusus untuk capaian 2011 diutamakan untuk menganalisis indikator yang

memiliki target kinerja diatas. Namun, dipersilakan untuk menambah indikator

selain 6 indikator di atas.

3. Pembagian Tanggung Jawab Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010 – Capaian 2011 dan Target

No Prioritas Nasional Indikator

Penanggung Jawab Identifikasi Capaian

1 Ref ormasi Birokrasi dan Tata Kelola

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan

Persentase kab/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap

Dr. David Pandie, MS

Persentase kab/kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Persentase kab/kota yang telah memiliki e-procurement

Persentase kab/kota yang telah memiliki Perda Transparansi

2 Pend id i ka n Rata-rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (SD/MI) Prof. Frans Umbu Data Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) Ir. Melkianus Tiro. M.Si. Angka melek aksara 15 tahun keatas

3. Kesehatan Angka Kematian Bayi Angka Harapan Hidup Ir. F.H. Lawalu, MS Persentase penduduk ber-KB

Ir. Melkianus Tiro. M.Si.

Laju pertumbuhan penduduk 4 Penanggulangan

Kemiskinan Persentase penduduk miskin Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MS Tingkat pengangguran terbuka

5 Ketahanan Pangan

PDRB Sektor Pertanian Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP Nilai Tukar Petani Produksi Padi Ir. Vincen Tarus, Ph.D Jumlah Penyuluh Pertanian

6 Infrastruktur % panjang jalan nasional dalam kondisi:

Baik Sedang Buruk

Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana/Provinsi

Ir. A. A. Nalle, M.Si.

Perda RTRW Provinsi

7

No Prioritas Nasional Indikator

Penanggung Jawab Identifikasi Capaian

Persentase kab/kota yang telah mensahkan Perda RTRW

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Persentase kredit UMKM Nilai Realisasi Investasi PMA Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP Nilai Realisasi Investasi PMDN Ir. A. A. Nalle, M.Si. Jumlah alokasi kredit perbankan Jumlah tabungan masyarakat

8 Energi Rasio Elektrifikasi Ir. A. A. Nalle, M.Si. 9 Lingkungan

Hidup dan Pengelolaan Bencana

Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

Frekuensi terjadi bencana Ir. Vincen Tarus, Ph.D Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota Provinsi

Persentase pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kab/kota/provinsi

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Indeks Gini Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP Jumlah Kabupaten Tertinggal Ir. A. A. Nalle, M.Si. Kemiskinan

11 Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi dan Teknologi

Jumlah paten (HAKI) Dr. Saryono Yohanes, SH.,MH. Jumlah dosen peneliti PTN/PTS

Jumlah perpustakaan Jumlah hasil riset dari lembaga

i t

PRIORITAS LAINNYA

1 Kesejahteraan rakyat

IPM Pendapatan per kapita Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP Penyandang masalah sosial Ir. A. A. Nalle, M.Si. Gizi Buruk

2 Politik, Hukum, dan Keamanan

Indeks kriminalitas Dr. Saryono Yohanes, SH MH Persentase penyelesaian kasus

k j h t k i l

Persentase penyelesaian kasus k j h t t i l

3 Perekonomian Pertumbuhan ekonomi

Inflasi Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP Perkembangan PAD Ir. A. A. Nalle, M.Si. Pertumbuhan Ekspor Pertumbuhan Impor

8

4. Rencana Kerja Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 Berdasarkan RPJMN 2010-2014

Waktu

Kegiatan

Konsolidasi Identifikasi Capaian Analisis

Penulisan Laporan dan

Seminar

Mei

1 2 3 4

Juni

1 2 3 Awal 4

Juli

1 2 3 4

Agustus

1 2

Draft Laporan Akhir

3 4

September

1 2 3 4

Verifikasi Oktober

1 2 3 4

November

1 Seminar 2 Penyempurnaan

Laporan Akhir 3 4

B. Rencana Kerja Analisis Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan

Dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014

1. Identifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan RPJMN 2010-2014

Tim Sekretariat Nasional sudah mengidentifikasi sejumlah isu strategis, sasaran,

arah kebijakan dan strategi pengembangan berdasarkan wilayah pada RPJMN

2010-2014 (lihat lam pi ran).

2. Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dengan kondisi provinsi

Tim EKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan analisis sebagai

berikut:

• Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-

9

2014, untuk mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan

2011 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

• Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-

2014, untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan

dengan sasaran yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

• Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada

dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah

kebijakan dan strategi pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan

2011 di Provinsi.

3. Pembagian Tanggungjawab Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi

No Isu Strategis RPJMN 2010-2014 Penaggung Jawab

1 Optimalisasi pengembangan system dan komoditas unggulan wilayah.

Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP

2 Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ir. A. A. Nalle, M.Si. Ir. Melkianus Tiro. M.Si

3 Rendahnya interkonektivitas domestik pulau-pulau di wilayah Nusa Tenggara.


4 Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan.


5 Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola.

Dr. David Pandie, MS

6 Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa.

Dr. Saryono Yohanes, SH.,MH.

7 Ancaman degradasi lingkungan hidup di darat dan di laut.

Ir. Vincen Tarus, Ph.D

No Sasaran RPJMN 2010-2014 Penaggung Jawab

1 meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara, yang ditunjukkan kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita.


2 meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di wilayah Nusa Tenggara.


3 meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di wilayah Nusa Tenggara.


10

No Sasaran RPJMN 2010-2014 Penaggung Jawab

4 berkurangnya ketimpangan kontribusi perdagangan internasional antara wilayah Nusa Tenggara bagian barat dengan Nusa Tenggara bagian timur.


5 meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan laut dengan terbentuknya industri pengolahan hasil laut di wilayah Nusa Tenggara.


No Arah Kebijakan RPJMN 2010-2014 Penaggung Jawab

1 Optimalisasi pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. mengembangkan sentra produksi rumput laut. b. mengembangkan sentra produksi jagung. c. mengembangkan sentra produksi kakao. d. mengembangkan sentra produksi peternakan. e. mengembangkan sentra produksi perikanan tangkap.

Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP Ir. Vincen Tarus, Ph.D

2 komoditas unggulan dan pariwisata, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. mengembangkan industri pengolahan rumput laut. b. mengembangkan industri pengolahan jagung. c. mengembangkan industri pengolahan kakao. d. mengembangkan industri pengolahan peternakan. e. mengembangkan industri pengolahan perikanan tangkap.


3 Pengembangan pariwisata bahari dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. meningkatkan aksesibilitas dari sentra-sentra produksi di

Bayan, Keruak, Batukliang dan sekitarnya melalui keterpaduan ystem transportasi darat dan laut.

mengembangkan objek pariwisata. c. meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di

sekitar Gili Air dan Meno yang memiliki potensi sangat besar melalui pengembangan fasilitas pendukung berstandar internasional

d. mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan tambang dan perikanan tangkap yang komplementer dengan keberadaan pelabuhan internasional Teluk Kupang.

e. meningkatkan aksesibilitas kota Kupang ke sentra-sentra produksi di sekitarnya.

f. mengembangkan sentra produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, perikanan tangkap, wisata lingkungan, serta wisata bahari.


11


4 Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. meningkatkan stabilitas keamanan kawasan

perbatasan. b. mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan

perbatasan. c. mengembangkan kawasan perbatasan secara terpadu

untuk mendukung fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional.

Dr. Saryono Yohanes, SH.,MH Dr. David Pandie, MS

5 Pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. mengembangkan jaringan jalan lintas Nusa Tenggara. b. meningkatkan aksesibilitas pulau-pulau terpencil dan

terdepan/terluar. c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan a

ntarpulau (pelabuhan). d. mengembangkan jaringan prasarana transportasi

penyeberangan (pelabuhan) Lembar dan Sape. e. mengembangkan jaringan prasarana transportasi

penyeberangan (pelabuhan) Labuhan Bajo, Waingapu, Sumba, dan Maropko.

f. mengembangkan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai Pelabuhan Nasional di Lembar dan Bima.

g. meningkatkan sarana tranportasi untuk melayani rute


6 Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan

keterampilan kerja. b. meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan

mengembangkan ekonomi loka l. c. menyebarkan pembangunan fasilitas pendidikan ke

wilayah Nusa Tenggara. d. meningkatkan fasilitas pendidikan non formal.


7 Peningkatan akses fasilitas kesehatan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:

a. .menyebarkan pembangunan fasilitas kesehatan.


8 Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi sebagai berikut:

a. meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah. b. meningkatkan penegakan hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM) termasuk penanganan kasus korupsi. c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.


12


9 Penanggulangan konflik sosial secara partisipatif, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. menguatkan kelembagaan kerjasama antara aparat

kepolisian, tokoh agama dan adat dalam penyelesaian konflik antar golongan.

b. mengembangkan simpul kerja sama antara kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan swasta.

c. menegakkan hukum yang adil, tidak diskriminatif terhadap pelaku kejahatan.


10 Peningkatan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a. meningkatkan kualitas rencana tata ruang wilayah. b. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan.


4. Rencana Kerja Evaluasi Analisis Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan Dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014

Waktu

Kegiatan

Konsolidasi Identifikasi RKPD NTT

Analisis Relevansi


Seminar

Mei

1 2 3 4

Juni

1 2 3 Awal 4

Juli

1 2 3 4

Agustus

1 2

Draft Laporan Akhir

3 4

September

1 2 3 4

Verifikasi Oktober

1 2 3 4

November

1 Seminar 2 Penyempurnaan

Laporan Akhir 3 4

13


1. Identifikasi Dukumen Hasil-hasil Penelitian

Semua anggota tim EKPD berkewajiban mengidentifikasi hasil-hasil penelitian

evaluasi pembangunan di segala bidang dan thema pembangunan di Nusa

Tenggara Timur

2. Analisis Dokumen

Usuluan kebijakan dari hasil-hasil penelitian evaluasi direkonstruksi secara

sistematis

3. Penulisan Laporan

4. Rencana Kerja Evaluasi Tematik

Waktu

Kegiatan

Konsolidasi Identifikasi Dokumen Penalitian

Analisis Uusulan

Kebijakan


Seminar

Mei

1 2 3 4

Juni

1 2 3 Awal 4

Juli

1 2 3 4

Agustus

1 2

Draft Laporan Akhir

3 4

September

1 2 3 4

Verifikasi Oktober

1 2 3 4

November 1 Seminar

2 Penyempurnaan Laporan Akhir

14

BAB III.

PENUTUP Persiapan dan perencanaan kerja Tim Evaluasi Provinsi NTT dalam melaksanakan EKPD

2011, telah dilakukan melalui Rapat I (Tanggal 24 Mei 2011) dan Rapat II (07 Juni 2011).

Selanjutnya TIM EKPD NTT akan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai rencana, dengan

berpegang pada Buku Panduan EKPD 2011.

Kerjasama dengan stakeholders pembangunan di NTT akan menjadi factor penting dalam

melakukan semua rencana kerja EKPD 2011 di NTT. Oleh karenanya, semua anggota tim

EKPD NTT baik secara individu maupun secara kelembagaan harus dapat menjalin

kerjasama dengan stakeholders dimaksud, baik sebagai sumber data maupun sebagai

mitra diskusi.

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Education