LAKIP Dit. P2MKJN Page 1 Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI JAKARTA
64
Embed
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ... · Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAKIP Dit. P2MKJN Page 1
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI
JAKARTA
LAKIP Dit. P2MKJN Page 2
KATA PENGANTAR
Dengan Rahmat Allah SWT, puji syukur kami panjatkan karena atas perkenan- nya, Direktorat Pencegahan dan Pengendalia Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza salah satu entitas akuntansi dibawah lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, kementerian kesehatan RI yang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Lakip ini berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban atas keberhasilan Direktorat Penegahan dan Pengendalia Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya ditahun 2019. Laporan ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), hasil dari realisasi dari laporan rencana strategis tahun 2019 yang memberikan gambaran tentang rencana strategis, penetapan kinerja tahunan, kegiatan dan anggaran . LAKIP Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza tidak terlepas dari kekurangan mengingat masih perlu penyempurnaan terus menerus semaksimal mungkin melalui koordinasi dengan berbagai lintas program dan lintas sektor . Mudah-mudahan Lakip ini dapat menjadi cermin untuk dapat mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, sehingga pelaksanaan kinerja kedepan lebih produktif, efektif dan efesien baik dari aspek perencanaan, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan.
Jakarta, 21 Januari 2020
Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
Dr.dr. Fidiansjah,SpKJ,MPH
NIP 196306271988121002
LAKIP Dit. P2MKJN Page 3
Ringkasan Eksekutif
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza merupakan unit eselon 2 pada Ditjen P2P. yang berkantor di Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 kav 4-9 Jakarta Selatan, Gedung Suyudi Lantai 11. Tujuan program dan kegiatan dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza adalah meningkatnya kesehatan jiwa dengan sasaran programnya adalah melakukan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Melakukan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dewasa dan usia lanjut dan Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Napza
Pada Renstra kementerian Kesehatan RI tahun 2015 – 2019 terdapat 3 (tiga)
indikator kinerja kegiatan (IKK) pada Direktorat pencegahan dan pengendalian
masalah kesehatan jiwa dan napza yaitu :
1. Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan target tahun 2019 sebanyak 280 kab/kota dan capai sebanyak 407 kab/kota atau 145,35 % melebihi dari yang di target.
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan target tahun 2019 sebanyak 200 kab/kota dan capaian sebanyak 207 kab/kota atau 103,50 % melebihi dari yang di targetkan.
3. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan
yang sederajat dengan target tahun 2019 sebanyak 34 provinsi dan
capaian sebanyak 34 provinsi atau 100% sama dengan yang di
targetkan.
Untuk mencapai tujuan,sasaran dan target indikator kinerja kegiatan upaya
yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat pencegahan
dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza adalah menyediakan
biaya rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, membuat NSP, melakukan
advokasi, melakukan sosialisasi, supervise, pelatihan di bidang kesehatan jiwa
dan napza
Alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 44.554.492.000 dengan realisasi
sebesar Rp. 43.398.886.577,atau 97,40 %
LAKIP Dit. P2MKJN Page 4
Daftar Isi
Kata Pengantar Daftar Isi Bab I. Pendahuluan
A. Latar belakang B. Isu Strategis C. Tujuan Penulisan D. Sistematika E. Visi dan Misi F. Tugas Pokok dan Fungsi G. Struktur Organisasi H. Sumber Daya Manusia
Bab II. Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja termasuk efisiensi penggunaan sumber daya.
Bab IV. Penutup Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta tindak lanjut di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Daftar Grafik Daftar Tabel
LAKIP Dit. P2MKJN Page 5
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, presentase populasi anak dan remaja adalah sebanyak 46 % dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa anak dan remaja menempati porsi yang cukup besar dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 237 juta. Sehubungan dengan hal tersebut maka baik buruknya kualitas anak dan remaja Indonesia menentukan pula kualitas penerus bangsa ini. Dalam rangka mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas baik tersebut perlu meningkatkan kesehatan tidak hanya fisik saja tapi juga kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Upaya kesehatan jiwa dilakukan untuk mempertahankan kesehatan individu sepanjang hayat sejak masa konsepsi sampai lansia, dilakukan sesuai tingkat tumbuh kembang dari bayi sampai lansia. Perkembangan individu dimulai sejak dalam kandungan kemudian dilanjutkan ke 8 tahap mulai bayi (0-18 bulan), toddler (1,5–3 tahun), anak - anak awal atau pra sekolah (3-6 tahun), sekolah (6-12 tahun), remaja (12-18 tahun), dewasa muda ( 18 –35 tahun), dewasa tengah (35-65) tahun, dan tahap terakhir yaitu dewasa akhir (>65 tahun). Dalam tahapan perkembangan tersebut terdapat periode penting yaitu periode pra sekolah, masa pra sekolah disebut masa keemasan (Golden period), jendela kesempatan (window of opportunity), dan masa kritis ( critical period) Pada rentang usia remaja, rentan terjadi beberapa masalah psikososial, identik dengan perilaku berisiko (risk-taking) dalam lingkungan yang berhubungan dengan (1) pencarian identitas diri, (2) mencari solusi masalah pribadi, (3) kemandirian dan harga diri, (4) situasi dan kondisi dalam rumah, (5) lingkungan sosial, (6) hak dan kewajiban yang dibebankan oleh orangtua serta berbagai hal lainnya yang dapat menjadi pemicu masalah kesehatan jiwa dan napza Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2014, menunjukkan hasil penelitian di 128 kecamatan diperoleh angka kejadian bunuh diri di Indonesia sebesar 1,77 per 100.000 penduduk. Disisi lain, GSHS (2015) menemukan proporsi pada siswa/i SMP dan SMA yang mengalami masalah kesepian 39,9% remaja laki-laki dan 52,9% remaja perempuan, 37,7% remaja laki-laki dan 46,8% remaja perempuan mengalami kecemasan dan 4,5% remaja laki-laki dan 6,5% remaja perempuan ingin bunuh diri.Fakta kekerasan sering kita dengar di media sosial, di lingkungan pendidikan sendiri dari data ICRW (2015) dinyatakan bahwa sekitar 75-84% siswa/i mengalami kekerasan di sekolah, 50% mengalami perundungan. Data dari Unicef tahun 2014,
LAKIP Dit. P2MKJN Page 6
siswa usia 13-15 th melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya.Riskesdas (2007), prevalensi remaja yang mengalami masalahpsikososial sebanyak 8,7%, prevalensi merokok usia 15 – 19 tahun, minumanberalkohol dan satu di antara 11 remaja Indonesia berusia 15 – 24 tahun mengalami ketidakstabilan emosi yang juga ditemukan satu dari 7 siswa pada studi GSHS pada pelajar SMP usia 13 – 15 tahun di Depok.Penelitian di 3 sekolah menengah atas dan kejuruan (2015) didapatkan ada keterkaitan antara problem emosional – problem perilaku – tekanan teman sebaya.Faktor risiko utama yang menjadi masalah emosional adalah perempuan yang lebih berisiko.Tidak semua yang terjaring di skrining adalah pelajar yang bermasalah. Maka kondisi kondisi tersebut perlu segera diatasi dan dilakukan intervensi intervensi yang baik agar Pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara yang dilandasi oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang merata di Indonesia. Satu atau lebih gangguan jiwa dan perilaku dialami oleh 25 % dari seluruh penduduk pada suatu masa dari hidupnya .WHO ( report 2001) menemukan bahwa 24% pasien yang berobat ke pelayanan primer memiliki diagnosa gangguan jiwa antara lain depersi dan cemas, baik diagnosis tersendiri maupun komorbid dengan diagnosis fisik Tidak sedikit masalah kesehatan jiwa tersebut dialami oleh usia produktif, bahkan sejak usia remaja. Berdasarkan data riskesdas 2013 di temukan bahwa semakin lanjut usia semakin tinggi gangguan mental emosional yang di deteksi, selain itu pada masa kehamilan dan pasca kehamilan sering terjadi masalah kejiwaaan seperti depresi. Beban yang di timbulkan akibat masalah kesehatan jiwa cukup besar. Selaian masalah kesehatan jiwa, gangguan penggunaan napza merupakan penyakit dari organ otak dan bersifat kronis kambuhan. Sebagaimana sifatnya, kekambuhan bukanlah semata-mata kurangnya niat untuk sembuh, melainkan karena interaksi berbagai faktor dalam diri seseorang yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosialnya. Secara biologis, terjadi perubahan fungsi dan struktur otak dari seseorang dengan ketergantungan Napza yang dapat mempersulit proses perubahan perilaku itu sendiri. Tidak jarang diperlukan beberapa
LAKIP Dit. P2MKJN Page 7
kali terapi rehabilitasi bagi penderita untuk dapat pulih atau mempertahankan kepulihannya. Prevalensi penyalahgunaan Narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 juta - 4,1 juta orang atau sekitar 2,1% - 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun -2014 (Laporan survey BNN bersama Puslitkes Ul tahun 2014) Undang-undang nomor 35 tahun 20019 tentang narkotika, khususnya pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara lebih rinci pelaksanaan wajib lapor diri pecandu narkotika dituangkan pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor. Sesuai dengan pasal 2 dari PP Nomor 25 tahun 2011, pengaturan wajib lapor pecandu narkotika bertujuan untuk :
1. Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social
2. Mengikutisertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.
3. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
Kementerian kesehatan RI, khususnya subdit P2 Masalah Penyalahgunaan Napza telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 50 tahun 2015 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika dan rehabilitasi medis yang merupakan acuan bagi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam menyelenggarakan proses wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu penyalahguna Napza termasuk mereka yang dalam proses hukum. Selain hal diatas, juknis ini juga mengatur persyaratan pengusulan penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), besaran pembiayaan rehabilitasi medis yang disediakan oleh Kemenkes, mekanisme pembiayaan rehabilitasi melalui klaim, utilisasi dana klaim, serta sistem pelaporan wajib lapor dan rehabilitasi medis. Berdasarkan Undang Undang Kesehatan Jiwa No 18 tahun 2014 upaya kesehatan jiwa di mulai dari upaya promotif, prevetif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai siklus kehidupan mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa dan usia lanjut. Tidak saja melakukan penangan masalah gangguan jiwa tetapi juga akses pelayanan kesehatan jiwa.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 8
Berdasarkan hal tersebut di atas maka isu strategis pada program pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza adalah :
1. Masih kurangnya mutu dan akses pelayanan kesehatan jiwa dan napza
2. Masih kurangnya SDM terlatih bidang kesehatan jiwa dan napza 3. Masih adanya stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa 4. Tingginya kasus penyalahgunaan napza 5. Belum optimalnya komitmen daerah bidang pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza Untuk mencapai tujuan Direktorat P2 Masalah kesehatan jiwa dan Napza meningkatkan kesehatan jiwa dengan sasarannya meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, perlu adanya Visi dan Misi, sesuai dengan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Visi dan Misi tersebut din tuangkan dalam NAWA CITA yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 9
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terdapat tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA sebagai berikut : Tugas pokok Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA adalah: penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa
LAKIP Dit. P2MKJN Page 10
C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terdapat SOTK Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA terdiri atas :
a. Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja; b. Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia; c. Subdirektorat Masalah Penyalahgunaan NAPZA; d. Subbagian Tata Usaha;
Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
LAKIP Dit. P2MKJN Page 11
D. Sumber Daya
a. Sumber Daya Manusia
Jumlah seluruh pegawai pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza per 31 Desember 2019 sebanyak 47 orang dengan rincian sebagai berikut :
Grafik 1.1 Jumlah SDM
Berdasarkan status kepegawai, untuk jumlah PNS sebanyak 40 orang dan Honorer sebanyak 7 orang
Grafik 1.2 SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada grafik di atas berdasarkan jenis kelamin jumlah laki-laki sebanyak 20 orang dan jumlah perempuan sebanyak 27 orang
LAKIP Dit. P2MKJN Page 12
Grafik 1.3. SDM berdasarkan Pendidikan
Berdasarkan grafik di atas jumlah SDM tenaga kesehatan sebanyak 27 orang , dan non kesehatan sebanyak 20 orang
b. Sarana dan Prasarana Berdasarkan laporan posisi barang milik negara (BMN) di neraca
per 31 Desember 2019 pada Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa
dan Napza sebagai berikut :
No Uraian Jumlah
1 Barang Konsumsi 292,236,250
2 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke
Masyarakat
155,375,000
3 Peralatan dan Mesin 2,678,094,405
4 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ( 2,406,995,701)
5 Software 249,000,000
6 Aset Tak Berwujud Lainnya 0
7 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi
pemerintahan
412,695,000
8 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam
Operasional Pemerintahan
1,822,788,200
LAKIP Dit. P2MKJN Page 13
9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan
dalam operasi
( 412,695,000)
10 Akumulasi Amortisasi software ( 174,000,000)
11 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak
digunakan dalam
( 1,822,788,200)
J U M L A H 793,709,954
c. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran tahun 2019 pada Direktorat P2 Masalah
Kesehatan Jiwa dan Napza sebagai berikut :
Grafik 1.4
Alokasi dan realisasi tahun 2019
Berdasarkan grafik di atas realisasi anggaran APBN dan Hibah
tahun 2019 sebesar 97,40%
Grafik 1.5
Alokasi dan realisasi APBN tahun 2019
LAKIP Dit. P2MKJN Page 14
Berdasarkan grafik di atas realisasi anggaran APBN tahun 2019
sebesar 96,17 %
Grafik 1.6
Alokasi dan realisasi anggarna Hibah
Berdasarkan grafik di atas realisasi anggaran Hibah sebesar 100%
E. Sistematika Penulisan
1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Bab I. Pendahuluan berisikan tentang Visi dan Misi, Latar
Belakang , Tugas Pokok dan Fungsi ,Struktur Organisasi ,Sumber
Daya, Sistematika Penulisan.
4. Bab II. Perencanaan Kinerja , berisikan tentang perencanaan
kinerja selama 5 tahun sesuai dengan dokumern renstra kemekes
2015-2019 dan perjanjian kinerja berisikan tentang perjanjian
antara Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa dan Napza dengan Direktur Jenderal P2P untuk
tahuan 2019.
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisikan tentang Capaian Kinerja
Organisasi yang disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Realisasi Anggaran
yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja termasuk efisiensi
penggunaan sumber daya.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 15
6. Bab IV. Penutup , Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas
capaian kinerja organisasi serta tindak lanjut di masa mendatang
yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan kinerja Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza tertuang dalam Renstra kementerian kesehatan tahun 2015-2019. Pada tabel ini di bawah ini terlihat perencanaan kinerja Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza selama 5 (lima) tahun.
Tabel 2.1
Perencanaan Kineja 2015-2019
No Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya
pelayanan
kesehatan jiwa di
puskesmas
Jumlah
Kabupaten/Kota
yang memiliki
Puskesmas yang
menyelenggaraka
n upaya
kesehatan jiwa
80
Kab/kota
130
kab/kota
180
Kab/kota
230
Kab/kota
280
Kab/kota
2 Meningkatnya
layanan wajib
lapor bagi
pecandu
narkotika IPWL
Jumlah
Kabupaten/Kota
yang
menyelenggaraka
n upaya
pencegahan dan
pengendalian
masalah
penyalahgunaan
Napza di Institusi
Penerima Wajib
Lapor (IPWL)
40
Kab/kota
50
Kab/kota
100
Kab/kota
150
Kab/kota
200
Kab/kota
3 Meningkatnya
upaya
pencegahan
dan
pengendalian
masalah
kesehatan jiwa
di sekolah
Jumlah Provinsi
yang
menyelenggaraka
n upaya
pencegahan dan
pengendalian
masalah
kesehatan jiwa di
30% SMA dan
yang sederajat
0 0 5
povinsi
19
provinsi
34
provinsi
Sumber data RAK P2MKJN tahun 2015-2019
LAKIP Dit. P2MKJN Page 17
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Direktur P2M Kesehatan Jiwa dan Napza dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target kinerja Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza pada akhir Tahun 2019. Perjanjian Kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
No Sasaran Indikator Target 2019
1
Meningkatkan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
280 Kab/kota
2 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
200 Kab/kota
3 Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
34 provinsi
Sumber data perjanjian kinerja 2019 P2MKJN
Dengan alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 43.737.901.000,-
LAKIP Dit. P2MKJN Page 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA Berdasarkan pada Renstra 2015-2019, Rencana Aksi Program P2P dan Rencana Aksi Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka target dan capaian kinerja pada Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza tahun 2019 dapat di lihat pada tebel 3.1 bawah ini :
Tabel 3.1 Target dan Capain Kinerja Tahun 2019
No Indikator target Capaian Kinerja
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
280 kab/kota
407 kab/kota
145,36 %
2 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
200 kab/kota
207 kab/kota
103,50 %
3 Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
34 provinsi
34 provinsi
100 %
Sumber data perjanjian kinerja 2019
Berdasarkan tabel tersebut di atas terdapat 2 (dua ) indikator Kinerja telah melebihi dari yang di targetkan dan 1 (satu) indikator yang sama dengan yang di targetkan.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 19
Untuk indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa tercapai sebanyak 407 kab kota atau 145,36%, tingginya capian ini disebabkan adanya program PIS-PK yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di puskesmas dalam menyelenggarakan upaya promotif bidang kesehatan jiwa,
Untuk rata rata nilai kinerja dari 3 indikator adalah 145,36% + 103,50% +100% = 348.86/3 = 116,28%
Untuk lebih jelas nya target dan capaian indikator kinerja tahun 2019, dapat dilihat dari uraian di bawah ini : 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya
pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) a. Penjelasan indikator
Masalah penyalahgunaan Napza merupakan penyakit otak yang
bersifat chronic relapsing disease. Terdapat berbagai aspek yang
terkait pecandu napza, yaitu aspek biologis, psikologis dan sosial.
Secara bioligis terjadi perubahan fungsi dan struktur otak pada
seseorang dengan ketergantungan Napza yang dapat
mempersulit proses perubahan perilaku. Dalam proses pemulihan
setiap penyalahguna harus menjalani program rehabilitasi sesuai
dengan kebutuhan dari masing-masing individu. Stigma yang
berkembang di masyarakat dan petugas kesehatan terhadap
penyalahguna Napza membuat aksesibilitas dalam rehabilitasi
belum optimal. Pemerintah melalui Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah lainnya menyediakan layanan rehabilitasi bagi
penyalahguna Napza melalui fasilitas pelayanan kesehatan
Institusi Penerima Wajib Lapor yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan melalui Kepmenkes. Setiap penyalahguna wajib
melaporkan diri ke IPWL dan dilanjutkan dengan rehabilitasi
medis. IPWL yang aktif dapat memberikan layanan pencegahan
dan rahabilitasi penyalahgunaan Napza sehingga dapat
menurunkan tingkat ketergantungan Napza dan mencegah
penyalahgunaan yang baru.
b. Definisi Operasional
Jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1 (satu) IPWL akif
(Puskesmas / RS / RSJ). Kriteria IPWL aktif adalah IPWL yang
menerima pasien wajib lapor dan menjalankan rehabilitasi medis
napza.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 20
c. Cara perhitungan
menjumlahkan Kab/kota yang mempunyai minimal 1 (satu) IPWL
aktif (Puskesmas / RS / RSJ)
d. Capaian indikator Capaian Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tahun 2019 dapat di lihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3.6 Target dan Capaian tahun 2019
No Indikator Target Capaian Kinerja (%)
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
200 kab/kota
207 kab/kota
103,50 %
Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator tahun 2019 telah melebihi dari yang di targetkan.
Garfik 3.7 Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2018 dan 2019
LAKIP Dit. P2MKJN Page 21
Berdasarkan grafik di atas, capain 2018 dan 2019 telah melebihi dari yang di targetkan
Grafik 3.8 Perbandingan target dan capaian jangka menengah
dan jangka panjang
Trend target dan capaian jangka panjang dan jangka menengah telah melebihi dari yang di targetkan Sedangkan untuk perbandingan target dan capaian Indikator tahun 2015 sampai dengan 2019, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 3.9 Target dan Capaian 2015 sd 2019
Berdasarkan grafik di atas, capaian target tahun 2015 sampai dengan 2019 telah melebihi dari yang di targetkan. Untuk target dan capaian tahun 2015 sd 2018 merupakan jumlah komulatif.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 22
Target dan Indikator tersebut telah sesuai dengan dokumen Renstra Revisi Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Ditjen P2P, dan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 1. Melakukan supervisi dan monitoring program P2 Napza,
tujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan dan kendala
yang dihadapi di tiap daerah mengevaluasi apakah layanan Pencegahan dan
Pengendalian Masalah Penyalahgunaan Napza sudah dijalankan atau belum.
Kegiatan supervisi di lakukan di provinsi Aceh, Sumbar, Sumut, Jabar, Jateng, DKI Jakarta, Jatim, Kalteng, Jambi, Sulteng, DIY, Sumsel, Bali, Papua Barat, Gorontalo, Babel, Kepri, Kaltim, Lampung, Bengkulu, NTB, NTT, Sulut, Banten dan Sulsel. Hasil supervisi nya adalah Belum terjalin kerjasama yang sinergis antara LS/LP
terkait Pencegahan dan pengendalian masalah Napza Aceh. Diperlukan pembicaraan lebih lanjut antara Dinas Kesehatan dengan stake holder terkait
Diperlukan sosialisasi tentang mekanisme klaim kepada 70 IPWL yang ada di Provinsi Aceh. Sehingga mereka dapat melaporkan kasus penyalahgunaan Napza tanpa harus merubah diagnosis menjadi gangguan jiwa berat (Skizofrenaia)
Perpindahan tenaga yang sudah terlatih memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Prov Aceh. Dengan adaanya rotasi dan mutase tanpa mempertimbangkan pelatihan yang telah diterima memiliki potensi melemahkan pelayanan.
Masih diperlukan koordinasi LS/LP terutama dengan BNN agar pelayanan bagi klien penyalahgunaan Napza dapat optimal
Refresing materi asesen dan verifikasi dapat dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
Pemetaan ulang tentang kebutuhan IPWL di Provinsi Bengkulu semua IPWL di bengkulu adalah RS. Diperlukan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan.
Revitalisasi pelapioran berjenjang dari Fasyankes ke Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Dinkes Provinis dan ke
LAKIP Dit. P2MKJN Page 23
Kementrian Kesehatan. Pelaporan ke BNN di seusaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melakukan orientasi manajemen verifikasi yaitu mengevaluasi
apakah pelaporan penyalahgunaan napza sudah diinput ke Selaras dan pengenalan aplikasi selaras
3. Melakukan advokasi dan sosialisasi p2 napza di Kab. Bogor, Kota Makassar, Kota Tangerang, Kab. Langkat, Kab. Tangsel, Kab. Pematang Siantar, Kota Kudus, Kab. Sukoharjo, Kota Solo dan Kota Bandung, 6 Februari 2019 – 3 Juli 2019, Peserta 6 tim pusat, 2 tim provinsin dan 3 tim kab serta 250 orang dari masyarakat setempat melakukan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
4. Melakukan Validasi terhadap tunggakan pembayaran klam tahun 2018 oleh BPKP yang dilakukan pada bulan September 2019 di Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan DKI Jakarta
5. Menyediakan anggaran klaim tersebut di bayarkan untuk biaya rawat jalan, rawat inap. Konseling, skrining dan obat-obatan untuk pecandu narkotika di IPWL yang sudah di tetap kan berdasarkan permenkes
Analisa Penyebab keberhasilan
Indikator Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL, capain target sebenyak 207kab/kota, keberhasilan ini dikarenakan a) advokasi dan sosialisasi yang intensif dalam upaya
pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan napza pada pengambil kebijakan dan masyarakat
b) Adanya tugas bersama dalam pelaksanaan P4GN di pusat dan daerah dan BNN, melalui kegiatan skrinig napza, tes urine, dan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika
c) Penyedian anggaran pembiayaan klaim wajib lapor rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika
Kendala/masalah yang di hadapi 1. Beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah terkait
pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza
2. Kurangnya tenaga kesehatan terlatih bidang P2 Napca 3. Rotasi dan mutase pegawai di daerah tinggi 4. Tidak semua daerah menyediakan APBD untuk
pencegahanan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza
LAKIP Dit. P2MKJN Page 24
5. Belum Optimalnya koordinasi LS/LP dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan napza
6. Kurangnya komitmen antara pemegang program dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan napza
7. Selalu adanya piutang terhadap pembayaran klaim rehabilitasi pecandu narkotika tahun sebelumnya.
Pemecahan masalah
1. Perlu dibuat peraturan daerah terkait pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan napza
2. Melakukan pelatihan bagi petugas kesehatan di bidang P2
Napza
3. Melakukan advokasi pada pemegang kebijakan untuk
menyediakan anggaran dan komitmen dalam upaya P2
napza
4. Meningkatkan koordinasi dengan LS/LP terkait P2 napza
5. Mengajukan tambahan anggaran untuk pembayaran klaim
rehabilitasi medis pecandu narkotika tahun sebelumnya
2. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang
menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa a. Penjelasan indikator
Menurut WHO kesenjangan pengobatan gangguan jiwa di Negara-negara dengan penghasilan rendah-menengah termasuk Indonesia masih tinggi, yaitu >85%. Hal ini berarti kurang dari 15% penderita gangguan jiwa mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang dibutuhkan. Melalui estimasi sederhana tentang utilisasi layanan baik di tingkat primer maupun sekunder-tersier menunjukkan bahwa ternyata memang cakupan layanan kesehatan jiwa di Indonesia masih rendah yaitu <10% (tahun 2013), dan tingkat kekambuhan pasien masih cukup tinggi pasca perawatan di Rumah Sakit. Untuk itu diperlukan upaya kesehatan jiwa di Puskesmas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa, baik upaya-upaya pencegahan maupun deteksi dan tata laksana secara dini. Agar mutu layanan terjaga, maka dalam kriteria indikator tercantum bahwa tenaga kesehatan puskesmas terlatih.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 25
b. Definisi Operasional Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 (satu) puskesmas di wilayahnya dengan kriteria: 1. Memiliki minimal 2 (dua) tenaga kesehatan terlatih kesehatan
jiwa(dokter dan perawat) 2. Melaksanakan upaya promotif dan preventif bidang
kesehatan jiwa teritegrasi dengan program kesehatan puskesmas lainnya
3. Melaksanakan deteksi dini, penegakan diagnosis, penatalaksanaan awal dan pengelolaan rujukan balik kasus gangguan jiwa.
c. Cara perhitungan Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang memiliki puskesmas dengan upaya kesehatan jiwa sesuai dengan kriteria.
d. Capaian indikator Capaian indikator untuk Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa tahun 2019 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.4 Target dan capaian tahun 2019
No Indikator
Target Capaian Kinerja
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
280 kab/kota
407 kab/kota
145,36%
Berdasar tabel di atas capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa tahun 2019 sebanyak 407 kab/kota melebihi dari yang ditargetkan 280 kab/kota atau sebanyak 145,36 %,
LAKIP Dit. P2MKJN Page 26
Grafik 3.4 Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2018 dan 2019
Berdasarkan grafik di atas, capaian tahun 2018 dan 2019 telah melebihi dari yang di targetkan
Grafik 3,5 Perbandingan target dan capaian jangka menengah
dan jangka panjang
Trend capaian dan target jangka menengah dan jangka panjang mengalami kenaikan setiap tahunnnya atau melebihi dari yang di targetkan
LAKIP Dit. P2MKJN Page 27
Sedangkan untuk perbandingan target dan capaian jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat di lihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 3.6 Target dan Capaian 2015 sd 2018
Pada grafik di atas terlihat bahwa target dan capaian tahun
2015 sampai dengan 2019 telah melebihi dari yang ditargetkan.
Jumlah target dan capaian indikator merupakan komulatif dari
tahun 2015 sampai tahun 2019, dan telah sejalan dengan target
dan indikator dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019, Rencana Aksi Program P2P tahun 2015-2019,
Rencana Aksi Kegiatan Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa
dan Napza Tahun 2015-2019.
e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
1. Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada Situasi Krisis
Kesehatan di Daerah Terdampak Bencana yang dilaksanakan
di provinsi Papua, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi
Selatan untuk melakukan penanganan masalah kesehatan
jiwa pasca bencana
LAKIP Dit. P2MKJN Page 28
2. Melakukan upaya promotive melalui pelaksanaan hari
kesehatan jiwa sedunia, dengan tujuan meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang isu isu kesehatan jiwa,
meningkatkan kepedulian dan partisipasi akif masyarakat
1) Didapat data terkait indikator Jumlah kab kota yang
memiliki puskesmas dengan layanan jiwa
2) ada permasalahan dalam format laporan yang harus di isi
oleh dinas kesehatan dari kemenkes, sehingga dinas
kesehatan meminta agar ada laporan 1 data untu
kemenkes
3) Penyediaan obat di puskesmas masih terpenuhi
4) Ada permasalah kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih
bidang kesehatan jiwa
5) Sedikitnya anggaran APBD untuk porgam kesehatan jiwa
5. Penyusunan peta strategis bidang kesehatan jiwa dan napza
tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai acuan dalam
pelaksanan program, kegiatan untuk mencapai tujuan dan
sasaran serta target indikator yang telah di tetapkan
f. Analisa Penyebab keberhasilan
Keberhasilan capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang
memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan
jiwa sebanyak 407 kab/kota, disebabkan oleh :
1. Adanya program PIS-PK yang telah dilakukan oleh petugas
kesehatan di puskesmas untuk menemuan kasus ODGJ
2. Melakukan advokasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh
subdit P2 masalah kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut
3. Dilakukannya pelatihan deteksi dini untuk dokter dan perawat
di puskesmas bidang kesehatan jiwa melalui dana
dekonsentrasi
4. Adanya nota kesepahaman antara kemensos, kemenkes,
kepolisian, BPJS tentang ODGJ No
HK.03.01/MENKES/28/2017.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 30
g. Kendala / masalah yang di hadapi
1. Tebatasnya jumlah tenaga kesehatan terlatih bidang keswa di
daerah
2. Belum optimalnya koordinasi dengan intas program dan lintas
sektor terkait bidang keswa antara pusat dan daerah
3. Kurangnya komitmen daerah terhadap masalah kesehatan
jiwa
4. Belum adanya juklak atau juknis dalam pelaksanaan program
dan kegiatan bidang kesehatan jiwa dan napza
5. kurangnya ketersediaan obat-obat keswa di Puskesmas
karena hambatan dalam distribusi dari pusat, provinsi, kab
kota hingga ke fasyankes
h. Pemecahan masalah
1. Melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk bidang
kesehatan jiwa baik melalui dana dekonsentrasi
2. Meningkatkan koordinasi dengan LP/LS terkait bidang keswan
melalui bimbingan teknis
3. Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang masalah
kesehatan jiwa pada LP/LS di daerah
4. Penyusunan peta strategis (road map) pelaksanaan program
dan kegiatan bidang kesehatan jiwa dan napza
5. Melakukan kerja sama dengan Ditjen Farmalkes untuk
penyediaan dan pendistribusi obat kesehatan jiwa
(psikofarmka) ke daerah
LAKIP Dit. P2MKJN Page 31
3. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian Masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat a. Penjelasan indikator
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, populasi anak dan remaja 37,65% (89.483.997 juta jiwa) dari total 237.641.326 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa anak dan remaja menempati porsi yang cukup besar dari keseluruhan penduduk Indonesia, maka baik buruknya kualitas anak dan remaja Indonesia menentukan pula kualitas penerus bangsa.
Anak dan remaja termasuk usia kelompok berisiko yang rentan memiliki berbagai masalah psikososial, identik dengan perilaku berisiko (risk-taking) dalam lingkungan yang berhubungan dengan (1) pencarian identitas diri, (2) mencari solusi masalah pribadi, (3) kemandirian dan harga diri, (4) situasi dan kondisi dalam rumah, (5) lingkungan sosial, (6) hak dan kewajiban yang dibebankan oleh orangtua serta berbagai hal lainnya yang dapat menjadi pencetus masalah kesehatan jiwa dan Napza.
Upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh baik fisik dan mental, maka perlu adanya program-program dan kegiatan yang mendukung upaya tersebut.
b. Definisi Operasional
Definisi operasional dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA adalah memiliki kriteria minimal satu (1) dari empat (4) kriteria, yaitu : melakukan upaya promotif dan preventif (mis: penyuluhan melalui media KIE , keswa) di sekolah, Melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan NAPZA melalui guru Bimbingan Konseling (BK) dan Puskesmas di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), memiliki buku rujukan kasus ke fasilitas pelayanan dasar/promer, guru bimbngan konseling (BK) terlatih keswa.
c. Cara perhitungan
30% x Jumlah seluruh sekolah SMA sederajat yang ada di
Provinsi
d. Capaian indikator
Capaian indikator untuk Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian Masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat tahun 2019 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:
LAKIP Dit. P2MKJN Page 32
Tabel 3.2 Target dan capaian tahun 2019
No Indikator Target Capaian Kinerja
1 Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
34 provinsi
34 provinsi
100 %
Berdasar tabel di atas terlihat capaian Indikator tahun 2019 sebanyak 34 provinsi sama dengan yang ditargetkan sebanyak 34 provinsi.
Untuk perbandingan target dan capaian tahun 2018 dan tahun
2019 dapai di lihat pada grafik di bawah ini
Grafik 3,1 Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2018 dan 2019
Berdasarkan grafik di atas, capaian tahun 2018 dan 2019 sama dengan yang di targetkan
LAKIP Dit. P2MKJN Page 33
Garfik 3.2 Perbandingan Target dan Capaian Jangka Menengah
dan Jangka Panjang
Pada grafik di atas terlihat target dan capaian jangka menengah (2017) sampai dengan jangka panjang (2019), baik target dan capaian, trend nya mengalami kenaikan Sedangkan untuk perbandingan target dan capaian tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat di lihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 3.3
Target dan Capaian 2015 sd 2018
LAKIP Dit. P2MKJN Page 34
Pada grafik tersebut terlihat pada tahun 2015 dan 2016 baik target maupun capaian nilainya 0 (Nol), hal ini di sebabkan karena indikator ini merupakan indikator baru hasil revisi, karena perubahan SOTK. Sedangkan untuk capaian 2019 sama dengan yang di target kan.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
1. Melakukan kegiatan TOT tentang Keterampilan Kecakapan
Hidup Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja bagi guru BK.
Peserta dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta.
Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua
dan DKI Jakarta,
Materi yang disampaikan adalah
Modul Pedoman Untuk Meningkatkan Harga Diri Siswa
Modul Mengelola Stres
Modul Mengenali dan Menghadapi Emosi
Modul Resolusi Konflik
Modul Mengatasi Tekanan Teman Sebaya
Modul Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sekolah
Modul Microteaching
2. Melakukan kegiatan monitoing pasca pelatihan di provinsi
Sulawesi Tengah, provinsi Jawa Barat, provinsi Nusa
Tenggara Barat, provinsi Lampung, provinsi Banten, provinsi
Kalimantan Barat,
Berdasarkan hasil monitoring :
1) Sekolah sudah melaksanakan kegiatan konselor untuk
siswa,
2) Terdapat media KIE kesehatan jiwa dan napza yang
terpasang di dinding ruang konseling maupun di
majalah dinding sekolah,
3) Siswa yang ditangani oleh guru BK adalah yang
bermasalah dengan disiplin kehadiran, adiksi game
online, pacaran, pornografi, masalah keluarga
(perceraian orang tua),
4) Sekolah telah melakukan deteksi dini dengan
menggunakan instrument SDQ pada awal semester
LAKIP Dit. P2MKJN Page 35
3. Melakukan kegiatan deteksi dini pada :
1) Hari Penglihatan dan Obesitas Sedunia pada tanggal
15 Oktober 2019 di Bandung.
Hasik deteksi dini dari 70 orang yang mengisi SRQ, 37
orang mengalami masalah kejiwaan.
2) Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Kolaborasi
dengan Fikom Unpad tanggal 28-29 Oktober di Kampus
Unpad Jatinangor.
Hasil deteksi dini dari 127 orang, 29 orang atau 17%
mengalami masalah kecemasan, 5 orang atau 4,2%
adalah ODGJ dan 9 orang atau 7,1% mengalami
masalah depresi, dan memenuhi kriteria untuk dirujuk
ke psikiater dan psikolog.
3) Hari Puncak HKJS tanggal 31 Oktober 2019 di Gedung
Sate Bandung.
Hasil diteksi dini dari 16 orang terdapat 1 orang
mengalami masalah kejiwaan dan perlu konsultasi lebih
lanjut.
4) Pada tanggal 8 – 10 Januari 2019 di Balai Kartini. Hasil
deteksi dari 556 orang, 104 orang mengalami masalah
gejala emosional, 66 orang mengalami masalah
perilaku, 30 orang dengan masalah hipersktifitas, 79
orang bermasalah dengan teman sebaya dan 12 orang
bermasalah perilaku prososial
5) Pada Rakerkesnas pada tanggal 11 -13 Februari 2019
di ICE BSD Tangerang
Hasil deteksi dini dari 181 orang, berdasarkan
instrumen SRQ 29 terdapat 89 orang atau 49%
mengalami masalah kesehatan jiwa dan memenuhi
kriteria untuk dirujuk ke psikiater dan psikolog.
Berdasarkan hasil HRV Analyzer diperoleh hasil
sebanyak 15 orang atau 8,3% dengan kriteria kurang
dan jelek.
Hasil wawancara pemeriksaan psikiatrik terhadap 89
pengunjung yang dirujuk, terdapat 16 orang atau 8,8%
dengan gangguan jiwa yang memerlukan penanganan
selanjutnya.
6) Pada Rakontek P2P pada tanggal 25 – 27 Februari
2019 di ICE BSD Tangerang.
Hasil deteksi dari 250 orang, 14 orang atau 6%
mengalami gangguan jiwa, 67 orang atau 27%
LAKIP Dit. P2MKJN Page 36
mengalami masalah kesehatan jiwa dan 169 orang
atau 67% normal,
7) Pada Hari Lansia tanggal 7 Juli 2019 di Bundaran
Senayan Jakarta
Hasil deteksi dari 74 orang, 12 % mengalami gejala
gangguan jiwa dan perlu dirujuk untuk penangannan
lebih lanjut.
8) Pada Liga Medika tanggal 28 Juli 2019 Biundaran HI
Jakarta
Hasil deteksi dari 37 orang, 26 orang mengalami
masalah kesehatan jiwa.
9) Di Kuningan City Mall pada tanggal 24 Agustus 2019
Hasil deteksi dini dari 21 orang, 17 orang terdeteksi
mengalami gangguan jiwa.
10) Pada Seminar Nasional Dharma Wanita di Gedung
Manggala Wana Bakti tanggal 3 September 2019
Hasil deteksi dini dari 42 orang. 14 orang ODMK, 7
orang ODGJ, 10 orang gejala Depresi dan 11 orang
normal.
11) Pada hari Alzeimer tanggal 15 September di Taman
Suropati Jakarta
Hasil deteksi dini dari 33 orang, 4 orang dinyatakan
ODGJ, 8 orang ODMK, 1 orang kemungkinan
mengalami gangguan kognitif dan 1 orang kemungkinan
Demensia.
12) Pada Kemah Nasional Kesehatan tanggal 30
September 2019 di Buperta Cibubur
Hasil deteksi dini dari 25 orang, abnormal 3 orang
masalah emosional, 6 orang masalah perilaku, 1 orang
hiperaktifitas, 6 orang masalah teman sebaya, 6 orang
perilaku prososial
13) Pada ICPN pada tanggal 28-29 November 2019 di
Hotel Prime Plaza Bali
Hasil deteksi dini dari 96 orang, 36 orang atau 37,5%
mengamai masalah kejiwaan, 3 orang atau
3,13%)mengalami gangguan jiwa sedangkan yang lain
normal.
14) Tanggal 14 – 15 Mei 2019 di Universitas Padjajaran
Jatinangor.
Hasil deteksi dini dari 74 orang, 31 orang mengalami
masalah kecemasan, 6 orang ODGJ dan 10
LAKIP Dit. P2MKJN Page 37
pengunjung masalah depresi, jadi pengunjung tersebut
memenuhi kriteria untuk dirujuk ke psikiater dan
psikolog
15) Tanggal 7 -9 November 2019 di ICE BSD Tangerang.
Hasil deteksi dini dari 213 orang. 77 orang normal, 89
orang ODMK dan 47 orang perlu dirujuk untuk
konsultasi lebih lanjut ke psikiater/psikolog
4. Melakukan sosialisasi di 11 kab kota yaitu Kota Bandung,
Kota Cimahi, kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban , Kota
Kupang, Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Kota Poso Kabupaten Sopeng kota Palangkaraya ,
Kecamatan Suradadi Kota Tegal , Kecamatan Bumijawa Kota
Tegal
Peserta sebanyak 250, berasal dari siswa dan siswi SMA dan
sederajat, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat
umum, muspida setempat dan tenaga kesehatan, dengan
narasumber berasal Komisi IX DPR RI, RSJ setempat dan Dit
P2MKJN,
Tujuan sosialisasi adalah meningkatkan pengetahuan dan
kepedulian masyarakat akan hidup sehat dan uapaya untuk
mencegah masalah kesehatan jiwa
Materi yang disosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat, dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa,
5. Pengiriman media KIE berupa poster (5 macam), Buku
Petunjuk Pelaksanaan Upaya Keswa di Sekolah dan DVD
kumpulan media KIE.
Jumlah paket yang dikirim sebanyak 2.849 paket ke 18
provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku
Utara, Papua, Papua Barat, Riau, NTB dan NTT.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 38
Analisa Penyebab keberhasilan
1. Adanya dukungan regulasi antara lain: Surat Keputusan
Bersama 4 Kementerian ( Kemenkes, Kemendiknas,
Kemendag dan Kemendagri) Nomor 73/2014 tentang
Upaya Kesehatan Sekolah
2. Adanya pelatihan bagi guru BK bidang kesehatan jiwa
dan napza
3. Tersedianya Medik KIE bidang kesehatan jiwa dan napza
4. Melakukan deteksi Dini dengan menggunakan instrument
SDQ yang dilaksanakan disetiap awal semester atau
tahun ajaran baru
Kendala / masalah yang di hadapi
1. Regulasi yang tersedia untuk pelaksanaan program
kesehatan jiwa anak dan remaja di daerah masih terbatas
belum dapat mengakomodir semua yang dibutuhkan oleh
daerah
2. Minimnya sumberdaya manusia baik pengelola program di
pusat, dinas kesehatan maupun pelaksana di tingkat
sekolah.
3. Adanya rotasi/mutasi petugas yang telah mengikuti
pelatihan
4. Kurangnya anggaran sehingga cakupan pelaksanaan
program kesehatan jiwa anak dan remaja belum optimal
5. Kurangnya komitmen dari daerah untuk melaksanakan
program kesehatan jiwa anak dan remaja
Pemecahan masalah
1. Melakukan advokasi dan sosialisasi program pencegahan
dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan
remaja ke sekolah – sekolah yang menjadi target indikator
dengan berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemenag,
Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Provinsi
2. Mengirimkan langsung Paket Media KIE ke berbagai
sekolah yang sudah ditetepkan dalam indikator sebagai
upaya capaian dengan salah satu kriteria
3. Memperbanyak kegiatan peningkatan keterampilan
kesehatan jiwa dan napza bagi tenaga pendidik di provinsi
yang menjadi target indikator baik dengan anggaran pusat
maupun melalui anggaran dekonsentrasi ke provinsi.
LAKIP Dit. P2MKJN Page 39
4. Menyusun kembali kegiatan-kegiatan yang terkait dalam
pencapaian indikator di tahun berikutnya
B. Efiseinsi Sumber Daya
Dibandingkan dengan kinerja yang dicapaian tahun 2019 maka realisasi anggaran sebesar 94,41% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 116,28% menunjukkan adanya efektifitas penggunaan dana.
Tabel 3.7
Efisiensi Sumber Daya
No Indikator Realisasi anggaran
Capaian Kinerja
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
99,22% 145,36 %
2 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
97,99
103,50 %
3 Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
94.14%
100,00 %
97,11% 116,28
LAKIP Dit. P2MKJN Page 40
C. Realiasai Anggaran
Anggaran dan realisasi pada Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa
dan Napza sebagai berikut :
Tabel 3.8
Anggaran berdasarkan jenis belanja tahun 2019
No Uraian Alokasi Realiasasi %
1 Belanja Barang 44.229.942.000 41.878.571.177 94.68
2 Belanja Modal 324.550.000 186.397.400 57.43
Total 44.554.492.000 42.064.968.577 94,41
Berdasarkan tabel di atas terlihat anggaran belanja barang anggran
lebih tinggi dari belanja modah. Belanja barang meliputi belanja atk,
belanja honor narasumber, paker meeting transport, uang harian dan
tiket, sedangkan belanja modal terdiri dari belanja alat pengolah data
yaitu PC dan Laptop
Tabel 3.9
Alokasi anggaran per output kegiatan tahun 2019
N
o
Jenis Output Alokasi Realisasi %
1 Norma/Standar/Prosedur/Kri
teria (NSPK) Pencegahan
Dan Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa dan NAPZA
944.619.000 294.076.400 31,13
2 Sumber Daya Manusia yang
berkualitas bidang
Pencegahan Dan
Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa dan NAPZA
1.488.000.000 1.473.353.013 99,02
3 Layanan Pencegahan dan
Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa Anak dan
Remaja
3.801.153.000
3.768.409.743 99,14
4 Layanan Pencegahan dan
Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa Dewasa
dan Usia lanjut
1.918.064.000 1.147.471.374
59,82
LAKIP Dit. P2MKJN Page 41
5 Layanan Pencegahan
Penyalahgunaan Napza
30.666.552.000
30.048.778.55
8
97,99
6 Sarana dan Prasarana
Penecegahan dan
Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa dan Napza
152.150.000 0 0,00
7 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal
187.550.000 186.397.400 99,39
8 Layanan Dukungan
Manajemen Satker
5.396.404.000 5.146.482.089 95,37
Pada tabel di atas terlihat penyerapan tertinggi dan terendah yaitu
pada:
a. Output layanan pencegahan dan pengendalian masalah
kesehatan jiwa anak dan remaja yaitu 99,14 dan Output
layanan sarana dan prasarana yaitu 99,39 %,
b. Ouput terendah terdapat pada output sarana dan prasarana
yaitu 0%, hal ini karena tdk punya justifikasi yg kuat pd saat
mengusulkan kegiatan, judulnya maintenence dan aplikasi
tetapi isi sub komponennya pengadaan PC
Tabel 3.10
Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Subdit Tahun 2018
No Uraian Pagu Realisasi %
1 subdit P2 masalah kesehatan jiwa anak dan remaja
5.289.153.000 5.247.974.136 99,22%
2 subdit P2 masalah kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut
1.528.765.000,- . 1.439.181.677 97,99
LAKIP Dit. P2MKJN Page 42
3 subdit pencegahan penyalahgunaan napza
30,666,552,000
30,048,778,558
94.14%
4 sub bag tata usaha
5.736.104.000 5.332.879.486 92,97
Dari tabel di atas terlihat penyerapan tertinggi adalah Subdit P2
masalah kesehatan jiwa anak dan remaja yaitu sebesar 99,22 %,
dan yang rendahh sub bag tata usaha sebesar Rp.92,97
D. Upaya untuk meraih WTP dan Reformasi Birokrasi
Upaya yang dilakukan untuk meraih WTP dan Reformasi Birokrasi
adalah :
a. Melakuan penata usahaan BMN sesuai dengan peraturan
b. Melakukan penataan akun sesusia badan akun standar
c. Melakukan priger print kedatangan dan kepulangan
d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan, anggaran dan disiplin pegawai
e. Melakukan pengawasan internal setiap bulan
f. Melakukan proses pengadaan sesuai dengan peraturan
g. Melakukan Absen tepat waktu
h. Penenpatan pegawai sesuai syarat jabatan
LAKIP Dit. P2MKJN Page 43
BAB IV
PENUTUP
a. Kesimpulan
Dari Uraian bab 1 sampai dengan bab IV, maka dapat disimpulkan
bahwa :
a) Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza mempunyai
tugas pokok dan fungsi melakukan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza
b) Upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa
dan napza dilakukan melului advokasi,sosialisasi, supervisi,
koordinasi, pelatihan dan penyedian anggaran untk klaim wajib
lapor bagi pecandu narkotika
c) Terdapat 3 indikator kinerja kegiatan (IKK) tahun 2019 yaitu
Jumlah kab kota yang memiliki puskesmas yang
menyelenggarakan upaya kesehatanjiwa, Jumlah kab kota yang
memiliki IPWL Aktif, Jumlah provinsi yang memilikio 30% SMA,
menyelenggarakan upaya kesehata jiwa dan napza, yang
capaian semua nya telah melebihi dari yang di targetkan
d) Untuk relealisasi anggaran mencapai 97,40 %
b. Tindak Lanjut
Untuk mencapai tujuan program dan target indikator tahun 2020, upaya
yang di lakukakan adalah
a) Membuat NSPK bidang kesehatan jiwa dan Napza
b) Meningkatkan Advokasi dan sosialisasi bidang kesehatan jiwa
dan napza
c) Melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan bidang kesehatan
jiwa dan napza
d) Meningkatkan koordinasi melalui supervise dan bimbingan teknis
kepada dinas kesehatan
LAKIP Dit. P2MKJN Page 44
Daftar Tabel
Data Indikator Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
Tahun 2019
PROVINSI KAB/KOTA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
NO. PROVINSI NO. KAB/KOTA NO. FASYANKES
1 ACEH 1 KAB. ACEH JAYA 1 RSUD Teuku Umar
2 KAB. ACEH TAMIANG 2 RSUD Kab. Aceh Tamiang
3 KAB. ACEH BESAR 3 Puskesmas Kuta Baro
4 Puskesmas Indrapuri
5 Puskesmas Kuta Malaka
4 KAB. ACEH SELATAN 6 RSUD dr. H. Yuliddin Away
5 KAB. BIREUEN 7 RSUD dr. Fauziah
6 KAB. ACEH TENGAH 8 RSUD Datu Beru
7 KAB. ACEH BARAT 9 RSUD Cut Nyak Dien
10 Puskesmas Johan Pahlawan I
11 Puskesmas Meureubo
8 KAB. ACEH UTARA 12 RSUD Cut Meutia
9 KOTA BANDA ACEH 13 RSJ Provinsi Aceh
14 RS Bhayangkara Tk. IV Aceh
15 Puskesmas Kota Alam
16 Puskesmas Baiturrahman
17 Puskesmas Banda Raya
18 Klinik Biddokes Polda Aceh
19 Puskesmas Kopelma
20 Puskesmas Jeulingke
10 KAB. PIDIE 21 RSUD Kab. Pidie
22 Puskesmas Mutiara
11 KAB. PIDIE JAYA 23 Puskesmas Meureudu
12 KAB. ACEH SINGKIL 24 Puskesmas Gunung Meriah
13 KAB. ACEH TIMUR 25 Puskesmas Peureulak
14 KOTA LHOKSEUMAWE 26 Puskesmas Muara Dua
27 Klinik Pratama BNNK Lhokseumawe
15 KOTA LANGSA 28 Puskesmas Langsa Barat (Seuriget)
29 Klinik Pratama BNNK Langsa
16 KAB. ACEH BARAT DAYA 30 Puskesmas Alue Sungai Pinang