Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Informasi Geospasial 2014
2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daftar IsiKata Pengantar 6
Ikhtisar Eksekutif 8
Pendahuluan 11Latar Belakang 12
Tugas dan Fungsi 13
Struktur Organisasi 15
Sumber Daya Manusia 16
Sistematika Penyajian 17
Rencana Strategis Dan Penetapan Kinerja 19Rencana Strategis BIG 2013-2014 20
Visi dan Misi 20
Tujuan dan Sasaran 21
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 23
Penetapan Kinerja BIG Tahun 2014 25
Akuntabilitas Kinerja Dan Akuntabilitas Keuangan 27Pengukuran Kinerja 28
Capaian dan Evaluasi Kinerja 28
Sasaran-1 29
Sasaran-2 36
Sasaran-3 39
Sasaran-4 42
Sasaran-5 45
Sasaran-6 71
Akuntabilitas Keuangan 80
Penutup 83
3Badan Informasi Geospasial 2014
Daftar TabelTabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran-1 29
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-2 36
Tabel 3.3 Daftar pemerintah daerah yang mendapat sosialisasi pembangunan simpul jaringan tahun 2014 37
Tabel 3.4. Tabel kinerja Sasaran-3 39
Tabel 3.5. Indikator kinerja Sasaran-4 42
Tabel 3.6. Daftar PPIDS sampai tahun 2014 44
Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-5 45
Tabel 3.8. Batas Segmen Batas 63
Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-6 71
Tabel 3.10. Realisasi Anggaran 2014 per program dan kegiatan 81
4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daftar GambarGambar 1.1. Pemangku Jabatan Fungsional 16
Gambar 1.2. Personil BIG berdasarkan Pangkat dan Golongan 16
Gambar 1.3. Komposisi Pegawai BIG Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal 16
Gambar 3.1. Perkembangan capaian NSPK dan SNI 31
Gambar 3.1 Tampilan laman Ina-Geoportal 38
Gambar 3.2. Rincian Nilai Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2014 40
Gambar 3.3. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran-5 46
Gambar 3.4. Distribusi titik referensi geodesi JKHN yang dibangun tahun 2014 49
Gambar 3.5. Distribusi titik referensi geodesi JKHV yang dirawat pada tahun 2014 51
Gambar 3.6. Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Pasang Surut Belitung (kiri bawah), Natuna (atas) 52
Gambar 3.7. Sebaran pembangunan titik pantau geodinamika dan deformasi tahun 2014 53
Gambar 3.8.Sebaran pembangunan stasiun CORS tahun 2014 54
Gambar 3.9. Contoh peta LPI skala 1:50.000 57
Gambar 3.10. Indeks peta LLN sampai tahun 2014 58
Gambar 3.11. Lokasi kegiatan survey CBDRF RI-Malaysia, sektor barat (atas), sektor timur (bawah) 60
Gambar 3.12. Lokasi kegiatan CBDRF RI-PNG (atas), Lokasi pemasangan pilar batas RI-RDTL (bawah), 61
Gambar 3.13. Peta JBM RI-Malaysia 26 62
Gambar 3.14. Foto BSP terpasang 63
Gambar 3.15. Peta Koridor Batas Disepakati Di Atas Peta 64
Gambar 3.116. JUmlah NLP Peta Administrasi hingga tahun 2014 64
5Badan Informasi Geospasial 2014
Gambar 3.17. Indeks Pemetaan RBI Skala 1:100.000, Skala 1: 50.000, Skala 1:25.000, Skala 1: 10.000 dan Skala 1: 5000 67
Gambar 3.18. Foto udara wilayah Bogor untuk pemetaan skala 1 : 5.000 69
Gambar 3.19. Ketersedian peta RBI hingga tahun 2014 berserta kekurangan NLP 70
Gambar 2.20. Peta Sistem Lahan Skala 1:250.000 72
Gambar 3.21. Peta sebaran suhu padad Pemetaan Karakteristik Perairan 73
Gambar 3.21. Indeks lokasi Pemetaaan Karakteristik Peraiiran di Nusa Tenggara 75
Gambar 3.22. Peta Morfometri skala 1 : 50.000 76
Gambar 3.23. Peta Penutup Lahan Nasional hasil kesepakatan satu peta antar kementerian 78
Gambar 3.24. Peta Multirawan Bencana Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 79
7Badan Informasi Geospasial 2014
Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil
Presiden, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Bersama ini kami kami sampaikan Laporan Kinerja
Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2014,
yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas
kinerja pencapaian visi dan misi BIG pada tahun
anggaran 2014. Laporan ini merupakan bentuk dari
pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
serta mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini sebagai media yang merinci
pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban
organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber
daya dan anggaran untuk menjalankan misi organisasi.
Penyusunan Laporan Kinerja 2014 ini juga bertujuan
untuk memberikan gambaran yang jelas dan
transparan terhadap seluruh kegiatan-kegiatan yang
telah dilakukan BIG sepanjang tahun 2014.
Akhir kata, kami berharap agar laporan akuntabilitas
kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media
pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai
pemicu bagi peningkatan kinerja BIG kedepannya.
Kepala
Badan Informasi Geospasial
Priyadi Kardono
8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Kinerja Badan Informasi Geospasial
(BIG) Tahun 2014, merupakan manifestasi
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BIG
dalam rangka pelaksanaan good governance dan
implementasi kebijakan secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Laporan ini juga merupakan
wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi BIG
yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis,
mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2014.
Dalam mencapai visi dan misinya, pada tahun 2014
BIG menetapkan 6 sasaran strategis yang akan dicapai
yaitu: (i) meningkatkan penyelenggaraan informasi
geospasial (IG) yang telah bereferensi tunggal dan
mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan
IG; (ii) meningkatnya pengunaan IG di lingkungan
pemerintah dan masyarakat; (iii) terselenggaranya
reformasi birokrasi di Badan Informasi Geospasial; (iv)
meningkatnya kapasitas SDM dan industri IG nasional;
(v) meningkatnya cakupan informasi geospasial dasar
(IGD) yang akurat dan terkini/mutakhir; (vi) tersedianya
informasi geospasial tematik (IGT) terintegrasi yang
akurat.
Secara umum kinerja BIG dapat dikatakan berhasil
karena target setiap indikator sasaran strategis
9Badan Informasi Geospasial 2014
mencapai 100%. Semua kegiatan dapat terselenggara
dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama
dari semua unit kerja di BIG yang terkait. Peran
serta masyarakat semakin terlihat dari peningkatan
penggunaan INA-geoportal sebesar 20% dari tahun
2013, hal ini membuktikan antusias masyarakat dalam
mengakses kebutuhan IG semakin bertambah, sesuai
harapan dari sasaran ke-2 yang telah ditetapkan.
Sampai tahun 2014 terdapat 8 K/L yang ikut
berkontribusi dalam penyusunan kegiatan one map
policy, keterlibatan 8 K/L ini merupakan outcomes dari
Sasaran ke-1. Adapun 8 K/L tersebut adalah Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pertanian,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
dan Badan Informasi Geospasial. Kegiatan one map
ini adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu
yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan
mengacu pada Informasi Geospasial Dasar dan standar
metodologi yang telah ditentukan.
Dalam rangka pembinaan mengenai IG, sampai tahun
2014 telah terbentuk 10 Pusat Pengembangan Data
Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) di Universitas/
Perguruan Tinggi, yang bertujuan untuk memberikan
arahan kepada Universitas/PT dalam menyusun
program bimbingan teknis kepada simpul jaringan
provinsi dan simpul jaringan kabupaten/kota. Maka
dapat dikatakan bahwa outcomes dari sasaran ke-4
sudah tercapai.
Dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik
(IGT), dilakukan pembaharuan peta sistem lahan
skala 1:250.000 pada wilayah Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Tenggara. Tujuan pembaharuan ini adalah
untuk medukung perencanaan tata ruang atau evaluasi
lahan, agar penggunaannya dapat tepat sasaran.
Salah satu outcomes yang tecapai pada sasaran ke-6
ini adalah dihasilkan 1 NLP Peta Multirawan Bencana
skala 1:250.000, dengan adanya pemetaan multirawan
bencana yang terintegrasi ini diharapkan perencanaan
tata ruang provinsi menjadi lebih baik dan korban
akibat bencana dapat diminimalisir.
Kaitannya sasaran ke-5 mengenai batas daerah provinsi
dan kabupaten/kota, tahun 2014 BIG telah melakukan
kegiatan penegasan batas wilayah administrasi dengan
outcomes yang mendukung pelaksanaan pembangunan
daerah. Volume pekerjaan pada tahun 2014 sebanyak
13 segmen batas pada wilayah kabupaten di Provinsi
Sulawesi Selatan. Selain itu dalam rangka penyusunan
RDTR Kabupaten/Kota dan kawasan strategis
Kabupaten/Kota, BIG pada tahun 2014 melakukan
kegiatan penyediaan IGD skala besar dengan rincian
kegiatan pemetaan RBI dan pemotretan udara di kota
Bandung, Bogor, serta kota Samarindas-Balikpapan-
Tanjung Selor-Tarakan, sebanyak 527 NLP.
Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2014 sudah
sesuai dengan target yang ditetapkan dengan realisasi
hampir semua indikator mencapai 100%. Untuk itu
Badan Informasi Geospasial akan berusaha lebih keras
lagi sehingga di tahun-tahun mendatang akan menjadi
instansi yang mengutamakan profesionalitas dalam
bekerja sehingga terselenggaranya reformasi birokrasi
sesuai Sasaran ke-3.
12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku
pemegang kedaulatan tertinggi. Asas Akuntabilitas
tersebut dimanifestasikan dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan ini disusun sebagai salah satu
pertanggungjawaban BIG dalam melaksanakan tugas
dan fungsi selama kurun waktu 2014 dalam rangka
melaksanakan visi dan misi BIG sebagai salah satu
lembaga Negara yang penyelenggaraan kegiatannya
dibiayai oleh APBN. Laporan ini juga sebagai salah
satu instrumen untuk memacu peningkatan kinerja
setiap unit organisasi di lingkungan BIG serta untuk
mendapatkan masukan dari para stakeholder demi
perbaikan kinerja BIG pada tahun berikutnya.
Latar Belakang
Badan Informasi Geospasial (BIG) dibentuk melalui
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2011 tentang Informasi Geospasial (IG), menggantikan
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
Sejalan dengan pengesahan Perpres Nomor 94 Tahun
2011 tentang Badan Informasi Geospasial (BIG) pada
tanggal 27 Desember 2011, menjelaskan bahwas
kedudukan BIG berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden sehingga membuat tugas dan
fungsi BIG di bidang survei dan pemetaaan semakin
luas.
Dalam memenuhi salah satu azas penyelenggaraan
Negara berbasis good governance yang tercantum
pada UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas accountability,
yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir
13Badan Informasi Geospasial 2014
Dasar hukum dari penyusunan Laporan Kinerja ini
adalah Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden No.
5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah. Penyusunan laporan ini juga mengacu
pada pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Tugas dan Fungsi
Dalam melaksanakan peran strategis seperti survei
dan pemetaan, sesuai Perpres No. 94 Tahun 2011,
BIG mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pemerintahan di bidang informasi geospasial sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan tugas tersebut dijabarkan fungsi yang
melekat pada BIG sebagai berikut:
1. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang informasi geospasial;
2. Penyusunan rencana dan program di bidang
informasi geospasial;
3. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD)
yang meliputi pengumpulan data, pengolahan,
penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan
informasi geospasial dasar;
4. Pengintegrasian Informasi Geospasial Tematik
(IGT) yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik
(IGT) yang belum diselenggarakan selain BIG
meliputi pengumpulan data, pengolahan,
penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan
informasi geospasial tematik;
6. Penyelenggaraan Infrastruktur Informasi
Geospasial (IIG) meliputi penyimpanan,
pengamanan, penyebarluasan data dan informasi,
dan penggunaan informasi geospasial;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan
informasi geospasial;
8. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang
informasi geospasial;
9. Pelaksanaan kerjasama dengan badan atau
lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di
dalam dan/atau luar negeri;
10. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
di lingkungan BIG;
11. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan,
penyusunan peraturan perundang-undangan dan
bantuan hukum;
12. Pembinaan dan pelayanan administrasi
ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,
kepegawaian, keuangan, keprotokolan,
kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga,
kearsipan, persandian, barang milik negara,
perlengkapan, dan rumah tangga BIG;
13. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian
dan pengembangan, serta promosi dan pelayanan
produk dan jasa di bidang informasi geospasial;
dan
14. Perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan
pengawasan fungsional.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG
dikoordinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi.
14 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
KepalaBadan Informasi Geospasial
I NSPEK TUR
DeputiInformasi Geospasial Dasar
DeputiInformasi Geospasial Tematik
15Badan Informasi Geospasial 2014
Struktur Organisasi
Kepala BIG dalam menjalankan tugas dan
fungsi BIG dibantu oleh 4 Eselon I, yang terdiri
dari Sekretaris Utama, Deputi Bidang Informasi
Geospasial Dasar, Deputi Bidang Informasi
Geospasial Tematik, dan Deputi Bidang
Infrastruktur Informasi Geospasial berdasarkan
Perpres No. 94 tahun 2011.
Sek r e t a r i sU t ama
DeputiInfrastruktur Informasi
Geospasial
16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan tugasnya, BIG didukung oleh 669
orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti,
geodesi, geografi, kelautan, ilmu tanah, hukum,
administrasi, ilmu komputer, dan lainnya. Dari jumlah
669 PNS tersebut, sebanyak 68 orang menduduki
jabatan struktural, masing-masing: Eselon I sebanyak 5
orang, Eselon II sebanyak 11 orang, Eselon III sebanyak
31 orang dan Eselon IV sebanyak 21 orang. Dengan
catatan ada dua jabatan yang dipangku oleh Pelaksana
Tugas (Plt.), yaitu Kepala Biro Umum dan Keuangan, dan
Kepala Sub. Bagian Peraturan Perundang-undangan.
Sebanyak 601 orang lainnya mengikuti jenjang karir
dan kepangkatan melalui jabatan fungsional tertentu
dan umum
Jabatan Fungsional Umum308
1 Pranata Hubungan Masyarakat
Teknisi Lityasa13
Pustakawan4
2
6
Perancang Peraturan Perundang-undangan
Analis Kepegawaian
Auditor
Widyaiswara
Arsiparis
Peneliti
Pranata Komputer
Surveyor Pemetaan
7
7
51
18
20
166
Gambar 1.1. Pemangku Jabatan Fungsional
0
30
60
90
120
150
Gambar 1.2. Personil BIG berdasarkan Pangkat dan
Golongan
Pengatur Muda [II/a]
Pengatur Muda Tingkat I [II/b]
Pengatur [II/c]
Pengatur Tingkat I [II/d]
Penata Muda [III/a]
Penata Muda Tingkat I [III/b]
Penata [III/c]
Penata Tingkat I [III/d]
Pembina [IV/a]
Pembina Tingkat I [IV/b]
Pembina Utama Muda [IV/c]
Pembina Utama Madya [IV/d]
Pembina Utama [IV/e]
0
100
200
300
400
500
600
700
800
S-3
S-2
S-1
D-III/SM/AKADEMI
D-II
SMA
SMP
SD
210
240112 19
55
Gambar 1.3. Komposisi Pegawai BIG Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Formal
17Badan Informasi Geospasial 2014
Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja BIG
Tahun 2014 ini menjelaskan pencapaian BIG selama
tahun 2014. Capaian kinerja tersebut dibandingkan
dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan
tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja ini dapat melihat kekurangan
dalam hal kinerja apa saja yang harus mengalami
perbaikan di tahun berikutnya.
Dengan kerangka berpikir seperti itu maka dapat
dibuat sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja BIG Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Ikhtisar Eksekutif
Bagian ini menguraikan secara singkat tentang
tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil
capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam
mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah
yang diambil, serta langkah antisipatifnya.
2. Bab I : Pendahuluan
Bagian ini menjelaskan secara ringkas latar
belakang, tugas dan wewenang, struktur
organisasi, dasar hukum, dan sistematika
penyajian.
3. Bab II : Rencana Strategis dan Penetapan
Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis
dan penetapan kinerja BIG 2014
4. Bab III : Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas
Keuangan
Bagian ini menguraikan tentang kegiatan-
kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh
BIG dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
kinerja BIG tahun 2014, serta menjelaskan
realisasi anggaran dalam rangka pencapaian
kinerja dan penggunaan sumber daya.
5. Bab IV : Penutup
Bagian ini berisi kesimpulan atas laporan
akuntabilitas kinerja BIG tahun 2014, mulai
dari keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan
dan kendala dalam melaksanakan kegiatan,
serta strategi untuk mengatasinya pada tahun
mendatang.
20 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Rencana Strategis BIG 2013-2014
Badan Informasi Geospasial (BIG) bertugas membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
di bidang Informasi Geospasial. Perjalanan panjang
Bakosurtanal yang kemudian bertransformasi menjadi
lembaga yang kita kenal saat ini yaitu BIG dalam
menjalankan tugasnya, tidak terlepas dari dinamika
lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh
bagi eksistensi BIG. Langkah-langkah strategis dan
operasional yang merupakan kunci sukses bagi
organisasi akan diuraikan dalam arah dan kebijakan
tahunan BIG.
Visi dan Misi
Dalam rangka menghadapi perubahan kondisi global
dan nasional yang cepat dan dinamis, BIG telah
menetapkan visi sebagai berikut:
Menjadi Lembaga Penggerak dan Terdepan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Andal, Terintegrasi dan Mudah Dimanfaatkan
“
“
Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang
hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis
untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta
menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BIG
untuk mewujudkannya. Beberapa istilah yang terdapat
dalam visi dijelaskan sebagai berikut:
1. “Menjadi lembaga penggerak”
penyelenggaraan IG secara nasional melibatkan
seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari
pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan hal
tersebut maka BIG akan menjadi penggerak dari
seluruh pemangku kepentingan tersebut untuk
secara bersama-sama mewujudkan IG yang andal,
terintegrasi dan mudah dimanfaatkan.
2. “Menjadi lembaga terdepan”
BIG akan menjadi pelopor dan pemimpin dalam
penyelenggaraan IG secara nasional termasuk
dalam hal kebijakan, kelembagaan, teknologi,
standar, sumber daya manusia, dan ketersediaan
IG.
21Badan Informasi Geospasial 2014
3. “Penyelenggaraan Informasi
Geospasial”
Seluruh kegiatan yang mencakup (a) pengumpulan
DG; (b) pengolahan DG dan IG; (c) penyimpanan
dan pengamanan DG dan IG; (d) penyebarluasan
DG dan IG; dan (e) penggunaan IG.
4. “Andal”
Kondisi IG yang akurat, dapat dipercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan.
5. “Terintegrasi”
Bahwa data dan IG yang berada di Kementrian/
Lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat
menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat baik
dilihat dari segi posisi geometris maupun posisi
sebaran objek geospasial yang berada diruang
darat, laut dan udara.
6. “Mudah dimanfaatkan”
Setiap pengguna dapat memperoleh dan
menggunakan IG sesuai dengan keperluannya
masing-masing.
Dalam rangka pencapaian visi, BIG menetapkan 2 (dua)
misi, yaitu:
1. Meningkatkan koordinasi dan kapasitas
kelembagaan, sumber daya manusia, kualitas
penelitian dan pengembangan dalam
penyelenggaraan IG yang efektif, efisien, dan
sistematis serta mendorong pemanfaatan IG.
2. Membangun data dan IG yang berkualitas
dan berkelanjutan dengan multi-resolusi dan
multi-skala dalam satu referensi tunggal, serta
mudah dimanfaatkan secara cepat dan dapat
dipertanggungjawabkan untuk mendukung
pembangunan nasional.
Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari
misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang
ingin dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 2010-
2014, serta menggambarkan arah stratejik organisasi,
perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai
dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka
prioritas untuk melakukan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan. Maka dari itu telah ditetapkan
tujuan BIG untuk periode 2010-2014, yaitu sebagai
berikut:
1. Penyelenggaraan IG nasional tidak tumpang
tindih, lebih cepat dan memiliki sistem referensi
tunggal.
2. Penguatan kelembagaan IG Nasional.
3. Percepatan tersedianya data IG.
22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Penyelenggaraan IG Yang Telah Bereferensi Tunggal Dan Mengacu Pada Aturan/Panduan Penyelenggaraan IG
Indikator Utama
1. J umlah Dokumen Peraturan Tentang Sistem Referensi Tunggal
2. J umlah K/L Penyelenggara IG Yang Mengacu Pada IGD
3. J umlah Pemda Penyelenggara IG Yang Mengacu Pada IGD
4. J umlah Masyarakat Penyelenggara IG Yang Mengacu Pada IGD
Target dari tiap indikator
1. 3 Perka BIG, 19 Dokumen NSPK2. 8 K/L3. 2 Provinsi4. 1 Perusahaan
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Penggunaan Informasi Geospasial Di Lingkungan Pemerintah Dan Masyarakat
Indikator Utama
5. J umlah K/L dan Pemerintah Daerah Yang Terhubung Sebagai Simpul Jaringan IG
6. P ersentase Peningkatan Masyarakat Yang Mengakses IG
Target dari tiap indikator
5. 30 Simpul6. 10 %
Sasaran Strategis 3
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Di Badan Informasi Geospasial
Indikator Utama
7. P ersentase HasiPenilaian Reformasi Birokr
Target dari tiap indikato
90 %
SasarStrategis 5
MeningCakupan IGD Akurat Dan Terkini/Muta
23Badan Informasi Geospasial 2014
Indikator
ersentase Hasi enilaian
rmasi krasi
rget dari tiap indikator
90 %
Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Cakupan IGD Yang Akurat Dan
ini/Mutakhir
Indikator Utama
10. J umlah Titik Kontrol Geodesi Dan Geodinamika Sebagai Referensi Tunggal Dalam Penyelenggaraan IG
11. J umlah Cakupan Wilayah Dan Kedetilan Informasi Peta Rupabumi Sebagai Acuan Penyelenggaraan IG
12. J umlah Cakupan Wilayah Dan Kedetilan IG Lingkungan Laut Nasional (LLN) Dan Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Sebagai Acuan Penyelenggaraan IG
Target dari tiap indikator
10. 293 titik11. 1 .096 NLP12. 58 NLP
Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kapasitas SDM Dan Industri IG Nasional
Indikator Utama
8. J umlah Dokumen Pembinaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial
9. J umlah Dokumen Reviu Standar Kompetensi Kerja NasionalProfesi Bidang IG
Target dari tiap indikator
8. 1 Dokumen9. 1 Dokumen
Sasaran Strategis 6
Tersedianya IGT Terintegrasi Yang Akurat
Indikator Utama
14. J umlah Cakupan IG Tematik Strategis Dokumen Kajian Model Dinamika Spasial Untuk Perencanaan Pembangunan
Target dari tiap indikator
- 492 NLP- 4 IG Tematik Terintegrasi dan - 34 Dokumen
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
25Badan Informasi Geospasial 2014
Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi
Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010, dokumen
Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
instansi.
Sebagai pertanggungjawaban kepada pemberi
mandat, yaitu Presiden Republik Indonesia, telah
disusun Dokumen Penetapan Kinerja BIG Tahun 2014
(Lampiran 2). Dokumen Penetapan Kinerja tersebut
berisi informasi tentang target kinerja berupa
keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) tahun 2014.
Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar penilaian
keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan
program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
2014, dan penilaiannya dituangkan dalam bentuk
pemenuhan terhadap indikator kinerja.
Secara umum proses perencanaan di BIG didasarkan
pada beberapa dokumen perencanaan baik jangka
panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek
sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Dokumen acuan perencanaan jangka
menengah dan panjang yang dipergunakan antara
lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
Renstra BIG Tahun 2013-2014, Agenda Riset Nasional,
Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi. Selanjutnya untuk perencanaan jangka
pendek (tahunan) dipergunakan acuan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja BIG, Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), Rencana
Kerja Anggaran dan Kegiatan Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L).
Penetapan Kinerja BIG Tahun 2014
28 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Pengukuran Kinerja
Pengukuran capaian kinerja BIG tahun 2014 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan
realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing
perspektif. Pengukuran tersebut dilakukan dengan evaluasi
kinerja yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pengukuran Kinerja.
Pengukuran Kinerja dituangkan dalam formulir
Pengukuran Kinerja (Sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010) sebagaimana terlihat
pada Lampiran 3.
2. Evaluasi Kinerja Sasaran dan Kegiatan
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut maka
dilakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap
capaian kinerja BIG.
Capaian dan Evaluasi Kinerja
Capaian dan Evaluasi Kinerja dilakukan dengan mengacu
pada hasil pengukuran kinerja, kemudian dilakukan penilaian
masing-masing sasaran. Kemungkinan hasil evaluasi ada dua
yaitu berhasil atau gagal. Jika gagal, disampaikan penyebab
kegagalannya dan kalau berhasil atau melampaui target
dijelaskan pula mengapa hal tersebut bisa terjadi.
Pada umumnya, capaian kinerja BIG tahun 2014 dapat
dikatakan baik karena target setiap indikator kinerja sasaran
strategis secara menyeluruh dapat terpenuhi. Kondisi ini
mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis
yang merupakan gambaran telah berjalannya tugas dan
fungsi BIG dengan baik. Berikut diuraikan capaian indikator
sasaran strategis BIG tahun 2014
“Akuntabilitas kinerja BIG
diartikan sebagai suatu
kewajiban BIG untuk
mempertanggungjawabkan atau
menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan kepada yang
memiliki hak dan kewenangan
meminta pertanggungjawaban
mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan program dan
kegiatan dalam mewujudkan visi,
misi, tujuan dan sasaran BIG.”
29Badan Informasi Geospasial 2014
Sasaran-1“Meningkatnya penyelenggaraan Informasi
Geospasial (IG) yang telah bereferensi tunggal dan
mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG”Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran-1 terdiri atas empat Indikator Kinerja
Utama (IKU) BIG yang terdiri dari: (1) Jumlah Dokumen Peraturan tentang sistem referensi tunggal; (2) Jumlah
K/L penyelenggara IG yang mengacu pada IGD; (3) Jumlah Pemda penyelenggara IG yang mengacu pada IGD; (4)
Jumlah masyarakat penyelenggara IG yang mengacu pada IGD.
Pada awal tahun 2014 telah ditetapkan target capaian kinerja oleh Pimpinan BIG yang tergambarkan dalam tabel
3.1
Tabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran-1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiKinerja
(dalam %)
Meningkatnya penyelenggaraan IG yang telah bereferensi tunggal dan mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG
Jumlah Dokumen Peraturan tentang sistem referensi tunggal
3 Perka BIG, 19 Dokumen NSPK
3 Perka BIG, 19 Dokumen NSPK
100
Jumlah K/L penyelenggara IG yang mengacu pada IGD
8 K/L 8 K/L 100
Jumlah pemda penyelenggara IG yang mengacu pada IGD
2 Provinsi 2 Provinsi 100
Jumlah masyarakat penyelenggara IG yang mengacu pada IGD
1 perusahaan 1 Perusahaan 100
Dari realisasi yang dapat dilihat pada tabel 3.1, indikator kinerja pada sasaran-1 menitikberatkan pada
pemanfaatan IG bagi masyarakat, sektor swasta, dan instansi pemerintah. Sesuai amanat UU No. 4 tahun 2011
tentang Informasi Geospasial yang mengatur mulai dari tata cara perolehan izin pengumpulan data geospasial
hingga pemberian sangsi di bidang IG.
30 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Peraturan Perundangan Untuk MengoptimalisasiPenyelenggaraan IG Secara Nasional
1. Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)Peraturan Presiden ini disusun sebagai jawaban
atas adanya kebutuhan untuk merubah Peraturan
Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan
Data Spasial Nasional yang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
penyelenggaraan IG. Beberapa hal yang
menjadi highlight di dalam perubahan ini adalah
dilakukannya penyesuaian terhadap berbagai
nomenklatur yang ada & disesuaikan dengan UUIG.
Selain itu, untuk keanggotaan simpul jaringan,
yang sedianya dibatasi kepada 14 Kementerian/
Lembaga, maka saat ini dibuka peluang bagi
seluruh Kementerian/Lembaga, bahkan TNI,
Polri, dan Lembaga Tinggi Negara untuk ikut di
dalam jaringan IG Nasional. Masyarakat pun dapat
terlibat dan berkontribusi di dalam Jaringan IG
Nasional melalui mekanisme yang ditentukan.
2. Peraturan Kepala BIG Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi GeospasialPeraturan ini merupakan amanah ketentuan Pasal
56 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
Peraturan Kepala ini secara singkat mengatur
tentang bagaimana pelaksanaan sertifikasi terkait
informasi geospasial di Indonesia. Di dalam
Peraturan Kepala ini, Sistem Sertifikasi terkait
Informasi Geospasial di Indonesia terdiri atas:
a. sertifikasi kepada Tenaga Profesional;
b. sertifikasi kepada Penyedia Jasa;
c. pengakreditasian Lembaga Pelatihan/Kursus;
d. sertifikasi Instrumentasi; dan
e. sertifikasi Produk IG.
Peraturan Kepala ini juga mengamanahkan
adanya Lembaga Pengembangan Jasa Informasi
Geospasial. Lembaga ini nantinya akan menjadi
“kepanjangan” tangan Badan Informasi Geospasial
dalam melaksanakan pengembangan jasa di
bidang Informasi Geospasial. Salah satu fungsi
lembaga ini adalah melaksanakan akreditasi
terhadap lembaga sertifikasi yang yang akan
melaksanakan sertifikasi di bidang Informasi
Geospasial.
3. Peraturan Kepala BIG Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial.Peraturan Kepala ini merupakan amanah Pasal
32 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di
Bidang Informasi Geospasial. Peraturan Kepala ini
mengatur tentang tugas, fungsi, struktur organisasi
dan hal lain-lain terkait Lembaga Pengembangan
Jasa Informasi Geospasial. Lembaga
Pengembangan Jasa Informasi Geospasial
dibentuk untuk menjamin adanya sinkronisasi dan
harmonisasi dalam penyelenggaraan sertifikasi
dan pengakreditasian di bidang IG.
31Badan Informasi Geospasial 2014
Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Terkait Penyelenggaraan IG
Dalam penyusunan standar baik itu berupa produk,
proses maupun pelaksanaan IG, diperlukan kajian
sehingga standar dapat diterapkan secara efektif dan
efisien. Mengingat bahwa kegiatan standarisasi ini
dimulai dari tahap pengumpulan atau akuisisi data
geospasial sampai pada tahap penyajian IG itu sendiri.
Dengan adanya standar yang dibuat ini diharapkan
kualitas data dan informasi geospasial yang akan
digunakan oleh para pemangku kepentingan dapat
terjamin. Mengenai perkembangan capaian NSPK dan
SNI yang telah diselesaikan BIG dalam rentang 5 tahun
dapat dilihat pada grafik disamping.
0
5
10
15
20
25
Jumlah dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI)
Jumlah Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)
Th. 2014Th. 2013Th. 2012Th. 2011Th.2010
(3 , 3)
14
12
23
14
12
17
(19 , 19)
73 Dokumen NSPK
63 Dokumen SNI
Perkembangan capaian NSPK dan SNI
56 Dokumen NSPK
60 Dokumen SNI
Target Capaian
Gambar 3.1. Perkembangan capaian NSPK dan SNI
Pada tahun 2014 jumlah dokumen NSPK yang
dihasilkan sebanyak 19 dokumen, yang terdiri dari 15
dokumen NSPK dan 4 dokumen Standard Operating
Procedure (SOP). Dokumen-dokumen tersebut
dijabarkan sebagai berikut:
1. NSPK Pemetaan Tata Ruang
2. NSPK Pemetaan Dinamika Sumberdaya
3. NSPK Pemetaan Skala Besar
4. NSPK Ketelitian Peta
5. NSPK Pemetaan Partisipatif
6. NSPK Klasifikasi Penutup Lahan Skala Besar
7. NSPK Pemanfaatan Lahan Perizininan Terintegrasi
8. NSPK Pemetaan Sistem Lahan Skala 1:250.000
9. NSPK Pemetaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
10. NSPK Survei dan Pemetaan Mangrove
11. NSPK Pemetaan Karakteristik Perairan Laut
12. NSPK Pemetaan Habitat Perairan Laut Dangkal
13. NSPK Pemetaan Rawan Banjir
14. NSPK Pemetaan Multirawan Bencana
15. NSPK Pemetaan Biomassa
16. SOP Pemetaan Partisipatif untuk Pemutakhiran
Detil Rupabumi
17. SOP Pemetaan Lahan Gambut
18. SOP Pemetaan Penutup Lahan
19. SOP Ekpedisi Geografi Indonesia
Terkait dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI),
pada tahun 2014 BIG telah menyelesaikan 19 dokumen
SNI. Terdapat 17 dokumen yang baru sampai tahap
Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
sementara 2 dokumen lainnya sudah menjadi SNI.
Rincian dokumen SNI dan RSNI yang telah dihasilkan
tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. SNI GNSS Heighting
2. SNI Jaring Kontrol Horisontal (JKH)
3. RSNI Metode Pemetaan Rawan Banjir Skala
1:50.000 dan 1:25.000
4. RSNI Kontrol Kualitas Peta RTRW Provinsi,
32 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten dan Kota
5. RSNI Kontrol Kualitas Peta Rencana Detil Tata
Ruang
6. RSNI Spesifikasi Penyajian Peta RTRW Provinsi,
Kabupaten dan Kota
7. RSNI Spesifikasi Penyajian Peta Rencana Detil Tata
Ruang
8. RSNI Basis Data Spasial Rencana Tata Ruang:
Rencana Tata Ruang Kabupaten
9. RSNI Metodologi Katalog Unsur Geografi
10. RSNI ISO Informasi geografis – Citra dan data grid
11. RSNI ISO Informasi geografis – Layanan posisi
12. RSNI ISO Informasi geografis – Akses fitur
sederhana – Bagian 2: Pilihan SQL
13. RSNI ISO Informasi geografis – Sistem klasifikasi –
Bagian 1: Struktur sistem klasifikasi
14. RSNI ISO Informasi geografis – Kode dan
parameter geografis
15. RSNI ISO Informasi geografis –Geography Markup
Language (GML)
16. RSNI ISO Informasi geografis – Pengamatan dan
pengukuran
17. RSNI ISO Informasi geografis – Sistem klasifikasi
– Bagian 2: Meta Language penutup lahan/ Land
Cover Meta Language (LCML)
18. RSNI ISO Informasi geografis – Jaminan kualitas
penyediaan data
19. RSNI ISO Informasi geografis – Kualitas data
Pemanfaatan IG bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat
1. Penyusunan Peta NKRI Tahun 2014Peta NKRI diterbitkan oleh Badan Informasi
Geospasial yang melibatkan instansi (K/L)
terkait agar keabsahan data yang terkandung
merupakan data valid dari walidatanya. Instansi
dimaksud adalah Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan,
Dinas Pemetaan Topografi TNI AD, Dinas Hidro
Oceanografi TNI AL, Dinas Foto Udara TNI AU
dan Badan Bahasa. Peta ini bersifat public domain
artinya bisa dicetak oleh siapa saja, dengan tidak
mengubah isinya.
Output kegiatan penyusunan Peta NKRI tahun
anggaran 2014 adalah 1 (satu) peta NKRI skala
1:5.000.000 dan skala 1:2.500.000 dengan tema
Nasional Kesatuan Republik Indonesia edisi tahun
2014. Outcome dari kegiatan penyusunan Peta
NKRI tahun 2014 adalah memberikan informasi
kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sesuai dengan data kondisi yang terbaru pada
tahun 2014 yang dapat dipakai oleh para pihak
yang terkait dalam pengelolaan Negara.
2. Asistensi dan Supervisi Pemetaan Tata RuangData dan informasi geospasial RTRW nasional,
provinsi, kabupaten dan kota serta Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) perlu mengacu pada satu sistem
33Badan Informasi Geospasial 2014
tunggal dan terintegrasi secara nasional sesuai
asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan
UU Informasi Geospasial. Hal ini dikarenakan peta
RTRW dan RDTR bukan hanya diperlukan pada
proses perencanaan tata ruang saja tapi juga pada
proses pemanfaatan ruang dan pengendalian
ruang. Dengan demikian maka fungsi data spasial
dan peta menjadi penting karena terkait dengan
akurasi dan presisi data. Untuk itulah diperlukan
suatu standar yang sama dalam peta rencana tata
ruang agar menghasilkan kualitas yang sama.
Oleh karena itu kegiatan Supervisi dan
Asistensi Pemetaan Tata Ruang ini bertujuan
untuk membantu daerah dalam mempercepat
penyusunan peta tata ruang agar peta tata ruang
yang dibuat sesuai dengan kaidah perpetaan dan
sesuai tingkatan skala yang dibuat. Pada tahun
2014, kegiatan supervisi dan asistensi pemetaan
tata ruang dilakukan pada beberapa wilayah
Kabupaten/Kota di 4 (empat) provinsi, yaitu:
1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Kab.
Bangka Tengah.
2. Provinsi Sumatera Barat, di Kota Pariaman.
3. Provinsi Jawa Tengah, di Kab. Banjarnegara,
Kab. Blora, Kab. Jepara, Kota Magelang, Kab.
Pemalang, Kab. Salatiga, Kab. Temanggung,
Kab. Wonogiri, Kab. Wonosobo, dan Kab.
Sukoharjo.
4. Provinsi Jawa Timur, di Kab. Lumajang dan
Kota Madiun.
3. Pembinaan Penerbit AtlasPengesahan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial mengamanatkan untuk
memberikan pembinaan kepada para penerbit
atlas agar memproduksi atlas yang berkualitas.
Kualitas atlas dapat dilihat dari informasi peta
dasar yang harus mengacu kepada peta rupabumi
dengan skala tertentu. Dalam beberapa tahun
terakhir dilakukan pengkoreksian dan kontrol
kualitas produk penerbit. Momentum ini sekaligus
menjadi kesempatan untuk membina para
penerbit agar menghasilkan atlas yang berkualitas
dan mengacu pada informasi geospasial BIG. Salah
satu penerbit atlas tersebut adalah PT.Laksana, PT
Karya Pembina dan PT. PT Intan Pariwara.
4. Kementerian/Lembaga Penyelenggara IGSatu Peta adalah peta tematik tunggal dengan
tema tertentu yang disusun bersama pemangku
kepentingan dengan mengacu pada Informasi
Geospasial Dasar dan standar metodologi yang
telah ditentukan.
Produk satu peta diluncurkan setiap akhir tahun
dan disepakati oleh penyelenggaran IGT yang
berkontribusi dalam pembuatan tema satu peta
tersebut.
Terdapat 8 Kementrian dan Lembaga sebagai
penyelenggara IGT yang berkontribusi dalam
penyusunan satu peta di tahun 2014 diantaranya
adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu
34 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dan Badan Informasi
Geospasial. Organisasi non pemerintah yang
terlibat adalah The Nature Conservancy dan
Wetlands International
Adapun beberapa satu peta yang dihasilkan pada
tahun 2014 adalah:
• Satu Peta Penutup Lahan Nasional
• Satu Peta Karakteristik Laut Nasional
• Satu Peta Mangrove Nasional
• Satu Peta Habitat Lamun Nasional
• Satu Peta Pulau Kecil Nasional
36 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Sasaran-2“Meningkatnya Penggunaan Informasi Geospasial
[IG] di Lingkungan Pemerintah dan masyarakat”
Tercapainya Sasaran-2 dimulai dengan terpenuhinya 3 Indikator Kinerja Utama BIG, yaitu: (1) Jumlah K/L yang
terhubung sebagai simpul jaringan IG; (2) Jumlah pemerintah daerah yang terhubung sebagai simpul jaringan
IG; (3) Persentase peningkatan masyarakat yang mengakses IG. Sasaran tersebut dicapai melalui terpenuhinya
indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiKinerja
(dalam %)
Meningkatnya penggunaan Informasi Geospasial di lingkungan pemerintah dan masyarakat
Jumlah K/L yang terhubung sebagai simpul jaringan IG
30 Simpul 45 Simpul 150
Persentase peningkatan masyarakat yang mengakses IG
10% 20% 200
Pembangunan Simpul Jaringan Baru
Hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasi dan
terbangunnya 30 simpul jaringan baru, selain itu
dilakukan juga kegiatan sosialisasi mengenai JIGN dan
pelatihan bimbingan teknis untuk membangun simpul
yang diadakan di 5 provinsi, yaitu Jambi, Sulawesi
Utara, Maluku, Papua, Sulawesi Barat. Outcomes dari
penyelenggaraan kegiatan tersebut memungkinkan
daerah yang terhubung pada simpul jaringan untuk
mengakses informasi geospasial yang dibutuhkan
secara cepat, mudah dan efisien dalam rangka kegiatan
perencanaan pembangunan. Berikut ini jumlah capaian
simpul jaringan yang telah terhubung di berbagai
daerah.
a. Jumlah simpul jaringan terbangun berjumlah 45
simpul yaitu 5 provinsi, 30 kabupaten dan 10 kota;
b. Pelatihan bimbingan teknis Aplikasi Konversi
Metadata diberikan kepada 5 provinsi, 30
kabupaten dan 10 kota.
Tabel 3.3. menunjukan detil pencapaian yang
didapatkan dari kegiatan tersebut.
37Badan Informasi Geospasial 2014
Tabel 3.3 Daftar pemerintah daerah yang mendapat sosialisasi pembangunan simpul jaringan tahun 2014
No. ProvinsiTanggal
PenyelenggaraanProvinsi Kabupaten Kota Catatan
1 Jambi 24-26 Juni 2014 1 9 2
2 Sulawesi Utara 21-23 Agt 2014 1 6 6
3 Maluku 02-04 Sept 2014 1 7 1
4 Papua 10-12 Sept 2014 1 3 1
5 Sulawesi Barat 16-18 Sept 2014 1 5 0Tidak ada kota di provinsi ini
Total 5 30 10
Ina-Geoportal Untuk Mempermudah AksesInformasi Geospasial Bagi Masyarakat
Sebagai penyempurnaan Perpres No. 85 Tahun 2007
tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN), pada
tanggal 21 April 2014 dikeluarkan Perpres No. 27 tahun
2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
(JIGN), yang mengamanatkan untuk memberikan
kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan
IG, dan optimalisasi jaringan IG dengan melibatkan
seluruh pemangku kepentingan di bidang IG baik
pusat maupun daerah. Peraturan ini juga mengatur
tentang peran serta masyarakat dalam jaringan IGN.
Dalam melaksanakan amanat Perpres tersebut maka
BIG sebagai penanggung jawab penyebarluasan IG
melakukan kegiatan dan membangun infrastruktur
yang dinamakan Ina-Geoportal.
Ina-Geoportal, merupakan suatu portal, website,
dan repository untuk konten Geographic Information
System (GIS). Pengguna dapat menggunakan portal
ini untuk berbagi pakai peta dan aplikasi dengan
orang-orang yang diinginkan. Portal ini memfasilitasi
keinginan pengguna untuk saling berbagi data dan
informasi kepada komunitasnya. Saat ini Ina-Geoportal
yang diakses di http://tanahair.indonesia.go.id sudah
diisi data dari berbagai instansi yang disajikan secara
spasial. Saat ini ada 14 K/L yang sudah bergabung antara
lain BPN, BPS, KPU, LAPAN, Kementerian ESDM,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan,
Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian
Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Pertahanan, Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Kementerian Pertanian.
Portal ini memfasilitasi keinginan pengguna
untuk saling berbagi data dan informasi kepada
komunitasnya. Dengan portal ini, pengguna dapat
melakukan beberapa hal sebagai berikut:
a. Membuat, menyimpan, dan berbagi peta secara
online
b. Berbagi tautan, aplikasi GIS, peta, layer yang akan
digunakan
c. Melakukan pencarian konten GIS dalam komunitas
d. Membuat grup untuk dapat saling berbagi dengan
teman maupun relasi yang memiliki ketertarikan
tema GIS yang sama
39Badan Informasi Geospasial 2014
Sasaran-3“Terselenggaranya Reformasi Birokrasi di Badan
Informasi Geospasial (BIG)”
Tercapainya Sasaran-3 ditandai dengan terpenuhinya 1 (satu) Indikator Kinerja Utama BIG yaitu persentase
hasil penilaian reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi yang telah bergulir sejak tahun 2007 sudah
memasuki akhir masa pelaksanaan periode tahun 2010-2014. Sesuai arahan dari kementerian PAN-RB maka
setiap kementerian dan lembaga wajib melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di
lembaganya. Untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan reformasi birokrasi di Badan Infromasi Geospasial
(BIG) maka dilakukanlah pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di BIG. Terdapat satu
indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan capaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel 3.4.
Tabel 3.4. Tabel kinerja Sasaran-3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiKinerja
(dalam %)Terselenggaranya reformasi birokrasi di BIG
Persentase hasil penilaian reformasi birokrasi
90% 45% 50
Untuk melihat sejauh mana kesesuaian reformasi birokrasi yang dijalankan oleh BIG mampu memenuhi hararapan
masyarakat, maka diperlukan adanya penilaian atas program-program reformasi birokrasi di lingkungan BIG
dengan metode penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Kegiatan penilaian ini merupakan instrument
penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Hasil PMPRB di BIG diperoleh nilai reformasi birokrasi sebesar 45% dari target 90%. Rincian nilai reformasi
birokrasi untuk setiap kriteria pada masing-masing komponen penilaian dapat dilihat pada gambar 3.2.
40 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
52.90%
35.38%
33.87%
36.10%52.53%
16.50%
41.75%
54.06%
KomponenPengungkit
(Bobot 60%)Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan Tatalaksana
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Manajemen Perubahan
68%
15%
67.50%
KomponenHasil
(Bobot 40%)
Kualitas Pelayanan Publik
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Gambar 3.2. Rincian Nilai Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2014
41Badan Informasi Geospasial 2014
45.05%Nilai EvaluasiReformasi Birokrasi
Metode yang digunakan adalah dengan melakukan
komparasi rencana aksi yang sudah direncanakan pada
dokumen usul reformasi birokrasi dengan hasil yang
telah dicapai pada tahun yang telah ditentukan. Dari
komparasi tersebut maka dapat diambil kesimpulan,
terkait berapa banyak rencana aksi yang sudah
dilakukan, serta dapat diidentifikasi kendala apa saja
yang dihadapi jika kegiatan tersebut tidak berjalan.
Hasilnya menunjukkan bahwa persentase hasil
penilaian reformasi birokrasi di BIG pada tahun 2014
telah mencapai 45%.
Serangkaian kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan
BIG sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 2010,
hanya saja reward melalui mekanisme pemberian
tunjangan kinerja baru dilakukan pada tahun 2014,
tepatnya pada bulan Desember 2014. Pembayaran
tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai negeri
sipil BIG mulai Juli-Desember 2014 sesuai Perpres No.
111 Tahun 2014. Imbas dari pelaksanaan reformasi
birokrasi ini terlihat dari semakin disiplinnya seluruh
jajaran pegawai di lingkungan BIG, terlihat dari jam
kedatangan kerja. Lebih dari itu diharapkan dengan
pemberian tunjangan kinerja ini dapat menjadi motivasi
bagi seluruh pegawai dalam meningkatkan kinerja,
demi terlaksananya semangat reformasi birokrasi yang
telah terimplementasi secara penuh di BIG.
42 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Sasaran-4“Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Manusia dan
Industri Informasi Geospasial Nasional”
Sasaran-4 Renstra BIG memiliki 3 Indikator Kinerja Utama BIG yaitu: (1) Jumlah lembaga akreditasi lembaga
sertifikasi profesi IG dan SDM IG; (2) Jumlah lembaga sertifikasi profesi IG; (3) Jumlah SDM IG yang bersertifikat.
Terdapat 3 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan capaian kinerja sasaran-4 BIG, yaitu seperti
diuraikan pada tabel 3.5.
Tabel 3.5. Indikator kinerja Sasaran-4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiKinerja
(dalam %)
Meningkatnya kapasitas SDM dan Industri IG Nasional
Jumlah dokumen pembinaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial
1 Dokumen 1 Dokumen 100
Jumlah Dokumen review standar kompetensi kerja nasional/profesi bidang IG
1 Dokumen 1 Dokumen 100
Target Indikator kinerja pada sasaran-4 tahun 2014 adalah dokumen kelembagaan dan kajian IG, dokumen
pengembangan dan sosialisasi SDM bidang IG, serta dokumen sertifikasi dan akreditasi di bidang IG.
Dokumen Kelembagaan dan Kajian IG
Terdapat dua uraian kegiatan yang dapat dijabarkan
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
pengembangan kelembagaan IG, terdiri dari:
1. Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial (LPJIG)Bentuk dari kegiatan ini diharapkan terbentuk
dan beroperasinya lembaga LPJIG yang bertugas
untuk melaksanakan akreditasi lembaga sertifikasi
kompetensi terkait sertifikat tenaga professional.
Dokumen ini disusun dengan pertimbangan
bahwa untuk melaksanakan pasal 22 Peraturan
43Badan Informasi Geospasial 2014
Kepala Badan Nomor 11 tahun 2013 tentang sistem
sertifikasi di bidang IG, perlu ditetapkan peraturan
Kepala BIG tentang Lembaga Pengembangan Jasa
IG.
Sampai akhir tahun 2014, LPJIG belum dapat
terbentuk dan beroperasional disebabkan karena
pertimbangan kehati-hatian yang tinggi dalam
hal penentuan bentuk organisasi dan penentuan
standar biaya. Berdasarkan saran dari BPK agar
LPJIG ke depan memiliki kedudukan yang kuat
diperlukan kajian di internal BIG tentang bentuk
organisasi yang definitif dan jelas yang sesuai
dengan karakteristik tugas pokok dan fungsinya.
Kajian ini memerlukan kecermatan yang tinggi
agar LPJIG nantinya dapat berfungsi optimal.
Pada tahun 2014 telah disusun beberapa dokumen
terkait pembentukan LPJIG, yaitu:
• Perka BIG No. 1 Tahun 2014 tentang Sistem
Sertifikasi di Bidang IG
• Perka BIG No. 4 Tahun 2014 tentang Lembaga
Pengembangan Jasa dan Informasi Geospasial
• Perka BIG No. 10 Tahun 2014 tentang Seleksi
Calon Anggota LPJIG
2. Penyelenggaraan Forum INA-SDI/Kesekretariatan Jaringan Informasi Geospasial (JIGN)Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi
BIG sebagai penghubung simpul jaringan yang
bertugas untuk membangun sistem akses JIGN,
memfasilitasi pertukaran data spasial, memelihara
sistem akses JIGN dan melakukan pembinaan
kepada simpul jaringan. Dengan terselenggaranya
kesekretariatan JIGN in diharapkan dapat
meningkatkan koordinasi dalam penyiapan bahan
kebijakan, program dan kegiatan jaringan IG.
Tahun 2014 BIG menghasilkan dokumen-dokumen
terkait sekretariat JIGN, antara lain:
• Surat Keputusan Sekretariat Utama BIG
tentang Tim Penyusun Peraturan Kepala BIG
tentang Sekretariat JIGN
• Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang
JIGN
• Surat Keputusan Kepala BIG tentang Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat JIGN
Dokumen PembinaanPusat Pengembangan Data Infrastruktur Data Spasial (PPIDS)
Tahun 2014 BIG melakukan kegiatan pembinaan
PPIDS yang bertujuan untuk memberikan arahan
kepada Universitas/Perguruan Tinggi yang menjadi
rekanan dalam menyusun program bimbingan teknis
kepada Simpul Jaringan Provinsi dan Simpul Jaringan
Kabupaten/Kota.
Sasaran dari kegiatan pembinaan ini adalah agar
Universitas/Perguruan Tinggi tersebut dapat segera
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat dalam
Perpres JIGN.
Sampai akhir tahun 2014 telah terbentuk 10 PPIDS di
Universitas/Perguruan Tinggi, daftar PPIDS yang telah
terbentuk dapat dilihat pada tabel 3.6.
44 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Tabel 3.6. Daftar PPIDS sampai tahun 2014
No Nama PPIDSTahun Berdiri
1
Pusat Infrastruktur Data Spasial
Institut Teknologi Bandung
(PPIDS ITB), Jawa Barat
2005
2
Pusat Studi Infrastruktur Data
Spasial (PSIDS) – Lembaga
Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) Institut
Teknologi Sepuluh Nopember
(ITS), Jawa Timur
2007
3
Pusat Pengembangan
Infrastruktur Data Spasial
Universitas Negeri Padang
(PPIDS UNP), Sumatera Barat
2008
4
Pusat Pengembangan
Infrastruktur Data Spasial
Universitas Mulawarman
(PPIDS UNMUL),
KalimatanTimur
2009
5
Pusat Pengembangan
Infrastruktur Data Spasial
Universitas Syiah Kuala (PPIDS
UNSYIAH), Aceh
2011
6
Pusat Kajian Pengembangan
Infrastruktur Data Spasial
Universitas Gadjah Mada
(PPIDS UGM), D. I. Yogyakarta
2011
7
Pusat Pengembangan
Infrastruktu Data Spasial
(PPIDS) – Lembaga
Penelitian Universitas
Lambungmangkurat,
Kalimantan Selatan
2013
No Nama PPIDSTahun Berdiri
8
Pusat Pengembangan
Infrastruktur Data Spasial
Universitas Diponegoro (PPIDS
UNDIP), Jawa Tengah
2014
9
Pusat Pengembangan Informasi
Geospasial Universitas
Tanjungpura (P2IG UNTAN),
Kalimantan Barat
2014
10
Pusat Pengembangan
Infrastruktur Data Spasial
(PPIDS) – Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM) Universitas Udayana,
Bali
2014
Hal ini sesuai dengan target pembentukan PPIDS
selama pembangunan jangka menengah tahap II/
Rencana Strategis BIG 2009-2014. Saat ini Universitas
Hasanudin sudah dalam proses pembentukan PPIDS,
sehingga diharapkan pada tahun 2015 Universitas
Hasanuddin sudah menjadi PPIDS.
45Badan Informasi Geospasial 2014
Sasaran-5“Meningkatnya Cakupan IGD yang Akurat dan
Terkini/Mutakhir ”
Tercapainya Sasaran-5 ditandai dengan terpenuhinya 4 IKU BIG yaitu: (1) Jumlah titik kontrol geodesi dan
geodinamika sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG; (2) Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan
informasi peta rupabumi sebagai acuan penyelenggaraan IG; (3) Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan IG
Lingkungan Laut Nasional (LLN) dan Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) sebagai acuan penyelenggaraan IG; dan
(4) Jumlah cakupan IG batas wilayah yang akurat dan mutakhir. Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran-5
dapat dilihat pada tabel 3.7.Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-5
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiKinerja
(dalam %)
Meningkatnya cakupan IGD yang akurat dan terkini/mutakhir
Jumlah titik kontrol geodesi dan geodinamika sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG
293 Titik 303 Titik 103
Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan informasi peta rupabumi sebagai acuan penyelenggaraan IG
1096 NLP 1096 NLP 100
Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan IG LLN dan LPI sebagai acuan penyelenggaraan IG
58 NLP 58 NLP 100
Jumlah cakupan IG batas wilayah yang akurat dan mutakhir
90 segmen/pilar batas wilayah administrasi
90 segmen/pilar batas wilayah administrasi
100
115 segmen/pilar batas wilayah
negara
115 segmen/pilar batas wilayah
negara100
46 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Secara umum capaian kinerja sasaran-5 bermanfaat dalam menyediakan data dan informasi geospasial dasar
dalam berbagai resolusi dan berbagai skala yang mencakup seluruh wilayah darat dan wilayah laut nasional.
Capaian kegiatan yang telah berhasil dilakukan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Th. 2014Th.2013Th. 2012Th. 2011Th. 2010
8
4 70
120
65
200
460
303
120
54
54
115
80
9015
477
4250
61
260
4
Capaian Indikator KinerjaPada Sasaran-5
Penataan Batas provinsi/kabupaten/kota
Jumlah Border Sign Post (BSP) RI-RDTL
Jumlah Peta Batas Wilayah Negara (Joint Mapping) Koridor Perbatasan Darat RI-Malaysia,RI-PNG,RI-RDTL
Jumlah perapatan dan pemasangan pilar batas CBDRF RI-Malaysia, RI-PNG, RI-RDTL
Cakupan Peta Lingkungan Laut Nasional skala 1:50.000
Cakupan Peta Lingkungan Pantai Indonesia skala 1:25.000; 1:50.000; dan 1:250.000
Jumlah titik kontrol geodesi dan geodinamika sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG
Total Cakupan Indikator Kinerja Sampai Tahun 2014
252Pilar
Batas WilayahProvinsi, Kab/Kota
432Pilar
Batas Wilayah Negara
80BSP
15Peta Batas
(Joint Mapping)
8Peta LLN1: 50.000
276Peta LPI
1: 250.000, 1: 50.000, 1:25.000
1.273Titik kontrol
geodesi & geodinamika
Gambar 3.3. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran-5
47Badan Informasi Geospasial 2014
Titik Kontrol Geodesi dan Geodinamika sebagaiReferensi Tunggal Penyelenggaraan IG
Pada tahun 2014 telah dibangun dan dirawat titik
kontrol geodesi dan geodinamika sebanyak 303 titik,
dengan rician sebagai berikut:
1. Sistem Referensi Geodesi Jaring Kontrol Horizontal
Nasional (JKHN) dan Jaring Kontrol Vertikal
Nasional (JKVN) yang dibangun sebanyak 10 titik.
Sementara perawatan dilakukan pada 43 titik.
2. Stasiun jaringan pasang surut nasional realtime
yang dibangun sebanyak 2 stasiun, untuk
perawatan dilakukan pada 117 stasiun.
3. Titik pantau geodinamika dan deformasi yang
dibangun sebanyak 11 titik.
4. Stasiun Indonesia CORS yang dibangun sebanyak 3
stasiun, sementara stasiun yang dirawat sebanyak
118 stasiun.
1. Sistem Referensi Geodesi JKHN dan JKVN Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi
jaring kontrol geodesi yang merupakan bagian dari
IGD. Jaring kontrol geodesi merupakan titik-titik
kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka
acuan posisi tertentu bagi Informasi Geospasial.
Jaring kontrol Geodesi terdiri atas Jaring Kontrol
Horisontal (JKH), Jaring Kontrol Vertikal (JKV), dan
Jaring Kontrol Gayaberat (JKG). Data-data geodesi
di dalamnya dimanfaatkan oleh pemerintah
maupun swasta sebagai referensi untuk pekerjaan
pemetaan dan survey rekayasa. Semakin rapat
sebaran titik kontrol geodesi maka semakin baik
tingkat akurasi posisi yang diperoleh.
Jumlah dan sebaran jaring kontrol geodesi
yang tersedia saat ini masih belum mencukupi
kebutuhan IGD, sehingga sampai saat ini BIG
terus membangun titik JKHN dan JKVN. Pada
awal tahun 2014 direncanakan membangun
26 titik sistem referensi JKHN dan JKVN orde 0
dan 1, namun pada pertengahan tahun terdapat
pemotongan anggaran sebesar 70%, sehingga
target pembangunan titik-titik tersebut direvisi
menjadi 0 titik. Sisa anggaran digunakan untuk
backup supervisi GCP (Ground Control Point),
pembuatan titik tambahan apabila diperlukan
dan perjalanan Common Border Datum Reference
Frame (CBDRF) ke Malaysia. Walaupun target
pembangunan titik JKHN dan JKVN telah direvisi
menjadi 0 (nol), namun pada tahun 2014 tetap
terbangun 6 (enam) buah titik referensi JKHN
yaitu 2 wilayah yaitu, Riau dan Kalimantan Tengah,
dan 4 titik JKHN yang sekaligus merangkap JKVN
di Nias, Balikpapan, Makasssar, dan Bitung.
Dengan bertambahnya titik JKHN dan JKVN yang
dibangun maka semakin merapatkan jaringan titik
referensi geodesi yang dikelola oleh BIG. Titik-titik
tersebut dapat pula dijadikan sebagai titik kontrol
gayaberat.
48 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community120°0'0"E
120°0'0"E
116°0'0"E
116°0'0"E
112°0'0"E
112°0'0"E
108°0'0"E
108°0'0"E
104°0'0"E
104°0'0"E
100°0'0"E
100°0'0"E2°
0'0
"N
2°0
'0"N
2°0
'0"S
2°0
'0"S
6°0
'0"S
6°0
'0"S
10°0
'0"S
10°0
'0"S
±Keterangan
") JKHN dibangun tahun 2014
49Badan Informasi Geospasial 2014
Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community120°0'0"E
120°0'0"E
116°0'0"E
116°0'0"E
112°0'0"E
112°0'0"E
108°0'0"E
108°0'0"E
104°0'0"E
104°0'0"E
100°0'0"E
100°0'0"E
2°0
'0"N
2°0
'0"N
2°0
'0"S
2°0
'0"S
6°0
'0"S
6°0
'0"S
10°0
'0"S
10°0
'0"S
±Keterangan
") JKHN dibangun tahun 2014
Gambar 3.4. Distribusi titik referensi geodesi JKHN yang
dibangun tahun 2014
50 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Selain pembangunan titik baru, BIG juga
melakukan perawatan pada titik-titik JKHN dan
JKVN yang sudah ada. Maksud dari kegiatan ini
adalah sebagai pemeliharaan sistem dan kerangka
referensi nasional sehingga dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Pada
tahun 2014 dilakukan kegiatan pemelihataan
JKHN sebanyak 43 titik yang dilakukan di Jawa
Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Outcome yang diperoleh dengan
termutakhirkannya 43 pilar JKHN dan 14 pilar Titik
Pantau Geodinamika ini adalah terbaharuinya
informasi JKHN dan JKVN sehingga nilai posisi
horizontal maupun vertikal yang diperoleh
pengguna memiliki akurasi yang lebih baik.
Selain itu, nilai koordinat pada Sistem Referensi
Geospasial Indonesia (SRGI) 2013 dapat ter-update
dan diperoleh nilai velocity rate.
2. Stasiun Jaringan Pasang Surut Nasional RealtimeJaring Stasiun Pasang Surut Nasional merupakan
salah satu titik kontrol acuan pemetaan garis
pantai pada pemetaan skala besar. Berdasarkan
hasil kuantifikasi pasang surut dari perhitungan
dengan menggunakan model laut dan data satelit
altimeter, didapatkan bahwa kebutuhan Jaring
Stasiun Pasang Surut Nasional realtime sebanyak
400 stasiun. Sedangkan jumlah bangunan stasiun
pasang surut yang terbangun sampai tahun
2013 sebanyak 118 stasiun yang terdiri dari 116
bangunan stasiun yang beroperasi dan 2 stasiun
yang telah didismantle yaitu di Marore dan Tanjung
Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community120°0'0"E
120°0'0"E
116°0'0"E
116°0'0"E
112°0'0"E
112°0'0"E
108°0'0"E
108°0'0"E
104°0'0"E
104°0'0"E
100°0'0"E
100°0'0"E2°
0'0
"N
2°0
'0"N
2°0
'0"S
2°0
'0"S
6°0
'0"S
6°0
'0"S
10°0
'0"S
10°0
'0"S
±Keterangan
Distribusi titik referensi geodesi JKHV yang dirawat pada tahun 2014!.
51Badan Informasi Geospasial 2014
Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community120°0'0"E
120°0'0"E
116°0'0"E
116°0'0"E
112°0'0"E
112°0'0"E
108°0'0"E
108°0'0"E
104°0'0"E
104°0'0"E
100°0'0"E
100°0'0"E
2°0
'0"N
2°0
'0"N
2°0
'0"S
2°0
'0"S
6°0
'0"S
6°0
'0"S
10°0
'0"S
10°0
'0"S
±Keterangan
Distribusi titik referensi geodesi JKHV yang dirawat pada tahun 2014!.
Gambar 3.5. Distribusi titik referensi geodesi JKHV yang
dirawat pada tahun 2014
52 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Lesung. Salah satu dari ke-116 bangunan stasiun
pasang surut tersebut, yaitu stasiun Surabaya
mempunyai 2 sistem pengamatan, sehingga
sistem yang online berjumlah 117.
Mengingat kondisi tersebut maka perapatan
Jaring Stasiun Pasang Surut Nasional realtime
menjadi masalah utama yang urgent dan
dapat mengakibatkan dampak sistemik dalam
penyelenggaraan Jaring Stasiun Pasang Surut
Nasional sebagai salah satu instrumen utama
Ina-TEWS serta untuk pemetaan rupabumi skala
besar dan garis pantai yang presisi. Oleh karena
itu, pada tahun 2014 dibangun 2 stasiun pasang
surut baru yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung
Pandan (Belitung) dan Pelabuhan Penagi (Natuna).
Masing-masing stasiun tersebut di-install dengan
sensor pasang surut yang bertipe float gauge
(SE200), radar gauge (KRG), dan bubble gauge
(Nimbus). Dua stasiun tersebut mulai beroperasi
pada akhir November 2014.
Gambar 3.6. Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Pasang
Surut Belitung (kiri bawah), Natuna (atas)
Bertambahnya jumlah stasiun pasang surut yang
dioperasikan dari 117 stasiun yang dioperasikan di
tahun 2013 menjadi 119 stasiun yang dioperasikan
di akhir tahun 2014 menambah kerapatan Jaringan
Pasang Surut Nasional Realtime.
Selain pembangunan stasiun pasang surut
baru, BIG juga melakukan perawatan pada 117
stasiun pasang surut yang sudah ada. Lokasi
stasiun yang dirawat tersebar dibeberapa tempat
yaitu, Surabaya, Tahuna, Cilacap, Sunda Kelapa,
Lhokseumawe, Semarang, Manado, Nusa Penida,
Tarempa, Sekupang, Bintuhan dan Padang. Khusus
untuk stasiun yang berada di Lhokseumawe,
dilakukan pembangunan stasiun baru karena
kondisi stasiun yang miring akibat tertabrak kapal.
Outcome yang dihasilkan dengan tersedianya
data pasang surut adalah untuk peringatan
dini tsunami, sebagai sistem referensi, sebagai
indikator pemanasan global dan perubahan iklim,
53Badan Informasi Geospasial 2014
sebagai indikator penurunan permukaan tanah,
membuat pemodelan laut, dan terakhir untuk
mengkoreksi geoid dengan data model.
3. Pembangunan Titik Pantau Geodinamika dan DeformasiIndonesia mempunyai kondisi tektonik yang sangat
kompleks, dimana merupakan wilayah pertemuan
4 (empat) lempeng tektonik yang sangat aktif,
yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Australia,
Lempeng Pasifik, dan Lempeng Philipina. Interaksi
antara masing-masing lempeng ini menyebabkan
wilayah Indonesia memiliki seismisitas yang tinggi,
hal ini ditandai dengan terjadinya gempa bumi di
daerah pertemuan lempeng tektonik.
Interaksi antara keempat lempeng tektonik
tersebut juga mengakibatkan terjadinya perubahan
nilai koordinat dari Jaring Kontrol Geodesi (JKG)
yang merupakan realisasi dari Sistem Referensi
Geospasial Nasional 2013 (SRGI2013). Perubahan
nilai koordinat tersebut harus bisa diakomodir
untuk mewujudkan satu referensi geospasial
tunggal di dalam kegiatan yang berhubungan
dengan survei dan pemetaan.
Maka dari itu BIG tahun 2014 membangun 11
JKG berupa titik pemantauan geodinamika dan
deformasi sebagai perapatan JKG yang sudah ada
di wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera
Selatan, kedua melakukan pengukuran GPS di
dua wilayah tersebut yang selanjutnya digunakan
untuk membuat model deformasi nasional sebagai
salah satu pendukung terealisasinya SRGI2013.
Pembangunan titik pantau geodinamika dan
deformasi tersebar di 10 titik pada wilayah
Lampung, dan 1 titik di Sumatera Selatan. Sebaran
pembangunan tiitk pantau dapat dilihat pada
gambar berikut.
105°0'0"E
105°0'0"E
4°3
0'0
"S
4°3
0'0
"S
6°0
'0"S
6°0
'0"S
±Keterangan
!. Titik Geodinamika dibangun Tahun 2014
!. Titik Geodinamika dirawat Tahun 2014
Outcome bertambahnya titik pantau geodinamika
dan deformasi adalah terpantaunya perubahan
nilai koordinat dari JKG yang merupakan realisasi
dari SRGI2013 akibat dari pergerakan lempeng
tektonik. Sehingga nilai koordinat JKG dapat ter-
update dan pengguna dapat memperoleh nilai
koordinat yang lebih akurat.
4. Indonesia Continuously Operating Reference Station (CORS)Pembangunan stasiun CORS tahun 2014 ditujukan
untuk mendukung pemetaan batas wilayah,
oleh karena itu penempatan dari stasiun CORS
Gambar 3.7. Sebaran pembangunan titik pantau
geodinamika dan deformasi tahun 2014
54 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
yang dibangun dilakukan disekitar derah yang
mendekati wilayah perbatasan dengan kriteria
mengikuti SNI prosedur pembangunan stasiun
CORS. Tahun 2014 ini dibangun 3 stasiun CORS baru
pada lokasi berbeda yaitu, Malinau (Kalimantan
Utara), Sambas (Kalimantan Barat), Putussibau
(Kalimantan Barat). Ketiga stasiun tersebut mulai
aktif dan terkoneksi Virtual Private Network (VPN)
IP pada akhir Oktober hingga November 2014.
!.
!.
!.
115°0'0"E
115°0'0"E
110°0'0"E
110°0'0"E
5°0
'0"N
5°0
'0"N
0°0
'0"
0°0
'0"
±Keterangan
!. CORS dibangun tahun 2014
Selain kegiatan pembangunan CORS, BIG
juga melakukan perawatan stasiun CORS
sebanyak 118 stasiun pada tahun 2014.
Kegiatan perawatan ini terdiri dari tiga proses
kegiatan, yaitu pengoperasian stasiun tetap GPS
(CORS), pemeliharaan, dan pengolahan data.
Pengoperasian stasiun untuk memantau data yang
mengalir dari stasiun CORS ke BIG melalui jaringan
komunikasi VPN IP dan internet. Pemeliharaan
stasiun CORS terdiri dari perbaikan stasiun CORS
yang mengalami kerusakan, upgrade firmware, dan
pengecekan stasiun yang dilakukan minimal 1 kali
untuk setiap tahunnya agar alat dapat beroperasi
dengan baik. Terakhir adalah pengolahan data
stasiun CORS yang terdiri dari beberapa bagian,
pertama mengolah data mentah GPS menjadi
suatu format baku yang disebut dengan RINEX
(ASCII), kedua mengolah data menjadi informasi
baseline, ketiga menggabungkan data pendukung
lainnya seperti precise orbit, dan terakhir mengolah
data menjadi informasi koordinat teliti untuk
mendapatkan time series koordinat dan besar/arah
peregerakan deformasi kerak bumi pada masing-
masing stasiun.
Kegiatan perawatan ini menghasilkan outcome
berupa tersedianya data GPS dari 118 stasiun CORS
untuk keperluan Indonesia Tsunami Early Warning
System (Ina-TEWS), survey dan pemetaan,
pemeliharaan sistem referensi koordinat nasional,
serta informasi deformasi kerak bumi.
Peta Lingkungan Pantai Indonesia Untuk Mendukung Rencana Tata Ruang Pulau dan Wilayah Pesisir
Secara garis besar Peta Lingkungan Pantai Indonesia
(LPI) adalah peta dasar yang memberikan informasi
secara khusus untuk wilayah di daerah pesisir. Wilayah
pesisir terdiri dari dua alam yaitu darat dan air yang
mempunyai sifat berbeda namun saling mempengaruhi.
Sehingga diperlukan sarana perencanaan yang terpadu
tanpa mengesampingkan perbedaan lingkungan dan
Gambar 3.8.Sebaran pembangunan stasiun CORS tahun
2014
55Badan Informasi Geospasial 2014
ekosistem tersebut. Oleh karena itu salah satu sarana
tersebut adalah peta lingkungan pantai Indonesia
yang merupakan sumber informasi darat dan laut,
khususnya wilayah pantai secara simultan dalam satu
lembar peta dengan skala dan sistem proyeksi yang
sama. Sehingga diharapkan dalam proses perencanaan
dan pembangunan nasional pada wilayah pantai/pesisir
dapat berjalan lebih optimal.
Pada tahun 2014 BIG melakukan pemetaan LPI pada
tiga skala yaitu skala 1:250.000, 1:50.000, dan skala
1:25.000. Kegiatan pemetaan LPI khususnya pada
skala 1:250.000 telah dilakukan sejak tahun 1993 dan
telah terpetakan sebanyak 147 NLP dari 212 NLP
yang direncanakan mencakup keseluruhan wilayah
pantai/pesisir NKRI. Peta LPI skala 1:250.000 bertujuan
menyediakan IGD kelautan dan lingkungan pantai
sebagai IG terpadu untuk mendukung Rencana Tata
Ruang (RTR) pulau dan wilayah pesisir, dan Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW), yang ditetapkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Sama halnya dengan peta LPI skala 1:250.000, peta LPI
skala 1:50.000 mulai diselenggarakan pada tahun 1993
dengan target sebanyak 1050 NLP, sampai tahun 2014
telah tersedia sebanyak 498 NLP. Selain mendukung
RTR pulau dan wilayah pesisir, Pusat Kegiatan Lokal
(PKL), peta LPI skala 1:50.000 juga dapat dimanfaatkan
untuk perlindungan dan mitigasi bencana wilayah
pesisir.
Pada tahun 2013 BIG mulai melakukan pembuatan
peta LPI skala 1:25.000, dan sampai tahun 2014 telah
tersedia 8 NLP. Peta LPI pada skala ini dibuat untuk
prioritas wilayah tertentu yang ditentukan berdasarkan
infrastruktur pendukung penguatan konektifitas
terutama pelabuhan/wilayah pesisir. Cakupan wilayah
darat dan laut sesuai lembar peta dengan informasi
pesisir lebih rinci untuk skala Kabupaten/Kota
atau beberapa Kecamatan. Peta LPI skala 1:25.000
bermanfaat dalam menyediakan IG terpadu untuk
mendukung RTR Pulau dan Wilayah pesisir, mendukung
ketersediaan infrastruktur spasial untuk koridor
ekonomi spasial nasional, serta perlindungan dan
mitigasi bencana di wilayah pesisir. Selanjutnya telah
direncakan untuk pembuatan peta LPI skala 1:10.000
yang pada tahun 2014 baru dilaksanakan kajian berupa
desk-study mengenai metode akuisisi data hidrografi.
Berikut ini hasil penyelenggaraan pemetaan lingkungan
pantai Indonesia pada tahun 2014 terdiri dari:
1. Pembuatan Peta LPI skala 1:250.000, terdiri dari
10 NLP yang berlokasi di wilayah Selat Makassar,
Nusa Tenggara Timur, Pulau Halmahera, dan
Papua Barat;
2. Survei Hidrografi dan pembuatan peta LPI skala
1:50.000, terdiri dari 40 NLP yang berlokasi di
wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi
Tengah dan Barat;
3. Survei Hidrografi dan pembuatan peta LPI skala
1:25.000 wilayah Teluk Jakarta sebanyak 4 NLP.
57Badan Informasi Geospasial 2014
Pemetaan Lingkungan Laut Nasional dalamMengelola Sumber Daya Alam Laut
Penyelenggaraan pemetaan lingkungan laut nasional
dilakukan dalam tiga skala sesuai amanat UU IG pasal
18 ayat 2 dan 3, yaitu pada skala 1:500.000; 1;250.000;
dan 1:50.000. Sampai tahun 2010 ketersediaan Peta
Lingkungan Laut Nasional (LLN) untuk seluruh wilayah
Indonesia baru mencakup skala 1:500.000, sementara
untuk peta LLN skala 1:250.000 belum tersedia sampai
saat ini. Untuk skala 1:50.000 kegiatan pemetaan
sudah dimulai pada tahun 2013 dan menghasilkan 4
NLP. Kegiatan pemetaan pada skala ini dilanjutkan
pada tahun 2014 yang berlokasi di Karimunjawa (Jawa
Tengah), menghasilkan sebanyak 4 NLP. Indeks peta
LLN sampai tahun 2014 dapat di lihat pada gambar x.x.
Tersedianya peta LLN berupa peta dasar yang
memberikan informasi secara khusus mengenai wilayah
laut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan
pengelolaan sumber daya alam laut, penetapan batas
wilayah, dan keperluan tematik lainnya.
Gambar 3.9. Contoh peta LPI skala 1:50.000
58 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community138°30'0"E
138°30'0"E
132°0'0"E
132°0'0"E
125°30'0"E
125°30'0"E
119°0'0"E
119°0'0"E
112°30'0"E
112°30'0"E
106°0'0"E
106°0'0"E
99°30'0"E
99°30'0"E
93°0'0"E
93°0'0"E
14°0
'0"N
7°3
0'0
"N
7°3
0'0
"N
1°0
'0"N
1°0
'0"N
5°3
0'0
"S
5°3
0'0
"S
12°0
'0"S
12°0
'0"S
18°3
0'0
"S
18°3
0'0
"S
±Keterangan :
Index 1 : 50.000
Index 1 : 500.000
Gambar 3.10. Indeks peta LLN sampai tahun 2014
59Badan Informasi Geospasial 2014
Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community138°30'0"E
138°30'0"E
132°0'0"E
132°0'0"E
125°30'0"E
125°30'0"E
119°0'0"E
119°0'0"E
112°30'0"E
112°30'0"E
106°0'0"E
106°0'0"E
99°30'0"E
99°30'0"E
93°0'0"E
93°0'0"E
14°0
'0"N
7°3
0'0
"N
7°3
0'0
"N
1°0
'0"N
1°0
'0"N
5°3
0'0
"S
5°3
0'0
"S
12°0
'0"S
12°0
'0"S
18°3
0'0
"S
18°3
0'0
"S
±Keterangan :
Index 1 : 50.000
Index 1 : 500.000
60 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Perapatan dan Pemasangan Pilar BatasCommon Border Datum Reference Frame (CBDRF)RI-Malaysia, RI-PNG, RI-RDTL
Common Border Datum Reference Frame (CBDRF)
adalah datum kerangka referensi yang disepakati
dan digunakan secara bersama untuk pengelolaan
kawasan batas negara terutama yang terkait dengan
data dan informasi geospasial. Secara praktis CBDRF
direpresentasikan di lapangan dengan beberapa titik
(tugu, monument, pilar) kerangka yang koordinatnya
diketahui dengan tingkat ketelitian tinggi dalam datum
bersama yang disepakati oleh negara-negara yang
berbatasan. Kegiatan pemasangan pilar batas CBDRF
ini dilakukan oleh BIG di tiga perbatasan Negara, yaitu
Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Tahun 2014 kegiatan survey CBDRF RI-Malaysia
dilaksanakan disepanjang garis batas RI-Malaysia
dengan volume keseluruhan sebanyak 35 pilar batas
Negara. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sektor, yaitu
Sektor Barat (Kalimantan Barat – Sarawak) dan Sektor
Timur (Kalimantan Utara – Sabah).
Gambar 3.11. Lokasi kegiatan survey CBDRF RI-Malaysia,
sektor barat (atas), sektor timur (bawah)
61Badan Informasi Geospasial 2014
Kegiatan survei dan pemetaan di perbatasan antara
Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor-
Leste (RI-RDTL) dimulai dengan kegiatan penetapan
batas dan penegasan batas darat. Tahun 2014 telah
dilaksanakan survei pembuatan dan pemasangan 80
buah pilar auxiliary batas Negara RI-RDTL serta survei
penetapan titik-titik batas Negara sejauh 15 km secara
bilateral melalui kegiatan Joint Field Survey 2014 (JFS)
2014. Adapun tujuan dari pekerjaan ini adalah dalam
rangka menyelesaikan survei demarkasi pilar batas
Negara RI-RDTL dan memperjelas posisi garis batas
antara RI-RDTL.
Selanjutnya kegiatan pemasangan pilar batas antara
Republik Indonesia dengan Papua New Guinea (RI-
PNG), kegiatan survei ini dilaksanakan dari tanggal
27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 November
2014 dan menghasilkan 5 pilar batas CBDRF RI-PNG.
Hasil dari kegiatan ini berupa raw data GPS di Base
Station Jayapura dan Merauke. Pertukaran data
hasil survei kegiatan pengukuran pilar batas RI-PNG
menggunakan GPS tipe geodetic yang dilakukan oleh
kedua tim survei RI dan PNG belum bisa dilaksanakan
karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan.
Direncanakan akan dipertukarkan pada pertemuan
Joint Technical Sub-Commite on Survey Demarcation and
Mapping (JTSC SDM) pada bulan April 2015.
Gambar 3.12. Lokasi kegiatan CBDRF RI-PNG (atas), Lokasi
pemasangan pilar batas RI-RDTL (bawah),
62 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Joint Border Mapping (JBM) Koridor PerbatasanDarat RI-Malaysia, dan RI-PNG
Peta batas wilayah Negara atau peta joint border
mapping (JBM) merupakan peta rupabumi yang khusus
menampilkan wilayah sepanjang garis batas dengan
koridor tertentu, dan merupakan peta gabungan
antara kedua Negara berbatasan melalui mekanisme
antar kedua Negara. Terkait perkembangan waktu dan
teknologi, terutama berkaitan dengan teknologi Sistem
Informasi Geografis (SIG) dan citra resolusi tinggi yang
semakin bagus kualitasnya, maka pada tahun 2013
telah dilakukan pemutakhiran Peta JBM RI-PNG yang
dilengkapi dengan citra resolusi tinggi untuk sheet no.
8-15 serta dibuat dengan menggunakan software SIG
dan sudah dilengkapi basis data spasialnya. Pada tahun
2014 dilanjutkan kegiatan yang sama dan menghasilkan
5 NLP untuk sheet no. 6-20.
Kegiatan yang sama juga dilakukan untuk pemetaan
JBM RI-Malaysia, menghasilkan sebanyak 10 NLP yaitu
sheet no. 26-35. Khusus untuk peta JBM RI-Malasysia
dibuat sebanyak dua versi, yaitu untuk kontur interval
25 meter dan kontur interval 20 meter.
Adapun maksud dari kegiatan pembuatan peta JBM
ini adalah untuk menyediakan informasi geospasial di
wilayah perbatasan, serta sebagai bahan perundingan
bilateral RI-Malaysia dan RI-PNG. Volume pekerjaan
Pemetaan Koridor Perbatasan RI-PNG sebanyak 5
NLP mulai dari RI-PNG 16 sd. RI-PNG 20 Lokasi di
Kab. Bovendigoel dan Kab. Merauke, Provinsi Papua
serta Koridor Perbatasan RI-Malaysia di Kab. Malinau,
Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 10 NLP mulai dari
sheet 26-35
! ! !! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
!! !
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!!
!!
!
!!!
!!
!
!!!
!
!!
!
!!
!
!!!!!!!!!
!!
!!!!
!!
!
!!!
!!!
!!!!
!!
!!!
!!
!
!!
!
!!
!!!!
!!!!!!!!
!
!!
!
!!
!
!!!
!!
!!
!!
!!
!
!!!
!!!!!!
!
! ! !
!!
!
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! !! ! !
! ! !
!!
!
! ! !
! ! !
!!
!
!!
!
!!
!
!
!!
!!
!
! ! !
!
! !
! ! ! ! ! !
! ! !!!
!
!!
!
!!
!
! ! !
!!
!
! ! !
!! !
!!
!
!!
!
!
!!
! ! !
!! !
!! !
!!
!!
!!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!!!!!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!!
!
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/ "/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/ "/
"/"/
"/
"/"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"/
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
885
912
952
969
881
812
988
992
945
840
922
741
904904
909
659
663
736
733
808
654
706
859721
687
819
881
908
972
918
789
938
799
864
785
822
748
949
1035
1027
1043
1200
1077
800
900
700
1000
1100
1200
1300
1400
15001600
1700
800
900
900
1000
700
900
700
900
900
800
800
800
700
700
1100
1000
800
1100
800
1000
1000
700
900
1000
900
900
800
1000
800
900
900
1000
900
900
800
800
1000
900
900
1000
900
900
800
900
800
900
1000
900
900
900
900
700
800
1000
S. Kaya
n
S. B
ayan
S. Beli
en
S. Bungan
S. Aha
ng
S. B
angi
u
S. P
ayan
g
S. P
engi
an
S. Nyamuk
S. S
ekel
ep
S. T
uit B
io
S. M
alon
g Iu
t
S. Bubu
S. Lalut K
ayu
S. Sapan
S. Jelerai Iut
S. T
uit I
ut
S. Bangleciu
S. Lege D
ua
S. L
ong
Bul
an
S. Malong Ilang
S. P
entan
S. K
enyo
S. Malong Bio
S. Malong Payan
S. Malong Sada
S. Legau
S. M
alon
g B
elua
k
S. L
alut
Kul
it
S. Latung
S. Jerarai Bio
S. Jeling
S. Betaoh
S. Jekalang
S. Gelap
S. P
enasai
S. Lege Satu
S. N
aha
S. Lulut Salai
S. Penasai
S. K
ayan
S. K
ayan
V727
V730V737
V743V752V759
V765
V770V774
V786
V799
V805
V809
V814
V822
V832
V841
V852V860
V868V881V889
V895
V905
V913
V920V925
V934
V941V952
V960
V967
V977
V988
V998
V1046
V1059
V1069
V1084
V1095
V1106
V1116
V1126
V1136
V1147
V1155
V1202
V1211
V1218
V1225
V1230
V1236
V1005
V1016V1025
V1035
V899/4
V1099/5
V899/13
V1099/14
V1099/22
56'
56'
55'
55'
54'
54'
53'
53'
52'
52'
51'
51'
50'
50'
49'
49'
48'
48'
47'
47'
46'
46'
45'
45'
44'
44'
43'
43'
42'
42'
41'
41'
40'
40'
55'
54'
53'
52'
51'
50'
49'
48'
47'
46'
45'
44'
43'
42'
41'
40'
39'
55'
54'
53'
52'
51'
50'
49'
48'
47'
46'
45'
44'
43'
42'
41'
40'
39'
PEMETAAN BERSAMA DI SEPANJANG PERBATASAN INTERNASIONAL ANTARAINDONESIA (KALIMANTAN TIMUR & KALIMANTAN BARAT) DAN MALAYSIA (SABAH & SARAWAK)
JOINT MAPPING ALONG THE INTERNATIONAL LAND BORDER BETWEEN INDONESIA (KALIMANTAN TIMUR & KALIMANTAN BARAT) AND MALAYSIA (SABAH & SARAWAK)
INDONESIA - MALAYSIA SUNGAI KAYAN INDONESIA SHEET 26RESTRICTED / TERBATAS1 : 50,000
114°
40'
0"
T
1° 55' 0" U
114°
40'
0"
T
1° 39' 0" U
114° 56' 0" T
1° 55' 0" U
114° 56' 0" T
1° 39' 0" U
Scale 1 : 50,000Skala 1 : 50.000
© Copyright is reserved by Indonesian Law© Hak cipta dilindungi oleh Undang - Undang Republik IndonesiaContour interval 25 metres
Selang kontur 25 meter
This map was prepared from the following source materials: (a) Compiled from Rupabumi Indonesia map series 1820-34 and 1920-13 published in 2007, (b) Compiled from Malaysia topographical map series T 738 sheet 7623 published in 2004 and sheet 7723 published in 2006 (c) Field Plans referred to in Map No. 3 attached to the Memorandum of Understanding (MOU) signed in Yogyakarta, Indonesia on 13 December 1976, showing the International Boundary between Boundary Markers A 768 to A 1400; and Field Plans referred to in Map No. 9 attached to the Memorandum of Understanding (MOU) signed in Johor Bahru, Johor, Malaysia on 16 September 1992, showing the International Boundary between Boundary Markers A 1400 to B 001 and Boundary Markers B 001 to B 300 (d) Additional Information from field completion 2009.
Relation between True North,Grid North and Magnetic North are shown diagrammetrically for the centre of this map.Average magnetic declination in 2015 in the centre of this map is 0°33' and annual magnetic change -2.2' west.
Hubungan antara utara sebenarnya, utara grid dan utara magnetik ditunjukkan secara diagram untuk pusat peta ini.Deklinasi magnetik rata-rata tahun 2015 di pusat lembar peta: 0°33' dan perubahan tahunan deklinasi tersebut: -2.2'
Graticule: 1 MinuteGratikul: 1 Menit
Grid: 1,000 metre UTMGrid: 1.000 meter UTM
Projection: Transverse MercatorProyeksi: Transverse Mercator
Datum: Horizontal - CBDRF Vertical - Local Mean Sea LevelDatum: Horisontal - CBDRF Vertikal - Muka laut setempat
Prepared by Geospatial Information Agency , Indonesia in cooperation with Departmentof Survey and Mapping, Malaysia under the Indonesia - Malaysia Joint Border Mapping ProjectDibuat oleh Badan Informasi Geospasial, Indonesia bekerjasama dengan Jabatan Ukurdan Pemetaan Malaysia dalam rangka proyek pemetaan batas bersama Indonesia - Malaysia
Edition, 2014Edisi, 2014
THIS MAP IS NOT AN AUTHORITY ON BOUNDARIES
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI TENTANG BATAS - BATAS WILAYAH
ABBREVIATION SINGKATAN
BUILT ENVIRONMENT Built-up areaBuildings Mosque; ChurchHindu temple; Buddhist templeMuslim cemetery; Christian cemeteryHistorical site; Immigration point of Entry
DEMARCATIONInternationalUnresolvedStateDivisionDistrictVillage
AERONAUTICALMinor airfield Runway strip
GEDUNG & BANGUNAN LAINNYA Permukiman Bangunan Mesjid; GerejaPura; ViharaMakam muslim; Makam kristenTempat bersejarah; Perlintasan Resmi
BATAS WILAYAHBatas NegaraBelum terselesaikan Batas ProvinsiBatas Kabupaten / KotaBatas Kecamatan Batas Desa
LAPANGAN TERBANGLandas pacu perintisLandas pacu
TRANSPORTATIONArterial roadCollector roadLocal streetRoad under constructionMotorable trackFoot pathLight railwayKilometer postBridge; Pedestrian bridge
UTILITYPower lineWater tank; Petroleum tank Gas tank; Palm oil tank TowerWater pipe lineOil pipe lineGas pipe line
TRANSPORTASI Jalan Arteri Jalan KolektorJalan Lokal Jalan sedang dibangun Jalan LainJalan SetapakJalan LoriPal/Tonggak kilometerJembatan; Titian
INFRASTRUKTUR Kawat listrik tegangan tinggiTangki air minum; Depo bahan bakar minyak Depo bahan bakar gas; Depo minyak sawit MenaraPipa saluran airPipa bahan bakar minyak Pipa bahan bakar gas
G.Bkt.Bt.P.Tg.K.UT
INDEX MAP SHOWINGADJOINING SHEETS
PETUNJUK LETAK PETA
MAP COMPILATION NOTES
KETERANGAN RIWAYATPeta ini dikompilasi dari : (a) Peta Rupabumi Indonesia nomor Lembar Peta 1820-34 dan 1920-13 diterbitkan 2007. (b) Peta topografi Malaysia seri peta T 738 lembar 7623 diterbitkan tahun 2004 dan lembar 7723 diterbitkan tahun 2006.(c) Peta Rincikan, sebagai acuan peta No. 3 lampiran MOU Yogyakarta, 13 Desember 1976, yang menunjukkan pilar batas Internasional A 768 - A 1400; dan Peta Rincikan, sebagai acuan bagi Peta No.9 lampiran MOU Johor Baru, 16 September 1992, yang menunjukkan pilar batas Internasional A 1400 - B 001 dan pilar batas Internasional B 001 - B 300 (d) Informasi tambahan dari survei lapangan 2009
- Gunung- Bukit- Bukit- Pulau- Tanjung- Kuala- Utara- Timur
MALAYSIA
Kilometers/Kilometer0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Meters/Meter 2 000 1 0001 500 500
mUmTKg.
S.Sg.Tl.Tlk.
- Meter Utara- Meter Timur- Kampung
- Sungai- Sungai- Teluk- Teluk
P
203
N19
D.001
HYDROGRAPHY SwampRiver; Irrigation canalDam or weirLake; Hot springSandShore lineReef; Intertidal reefMud; Rock barWharf; JettyPondSea; Break waterLighthouse
GENERAL Height pointGPS StationInternational boundary marker,shown 1 km apart
PERAIRANRawaSungai; Saluran irigasiBendungan Danau; Sumber air panasPasirGaris tepi pantaiBatu karang; Terumbu�Lumpur; Beting karangDermaga; JetiEmpangLaut; Penahan ombakMenara suar
LAIN-LAIN Titik TinggiTitik GPSPilar batas negara, digambarkan tiap 1 km
VEGETATION Primary forest; Grass Wet paddy; Dry paddyMangrove forest; Cleared LandScrub/Renek; Mixed perennial cropsPlantation
HYPSOGRAPHYContour line index Contour line normalCliff precipitousCuttingEmbankment
GEOLOGYMine or quarry
TUMBUH-TUMBUHAN Hutan; RumputSawah irigasi; Sawah tadah hujanBakau; Tanah kosongBelukar; Tanah ladangKebun
RELIEFGaris kontur indeksGaris konturTebingGalian Timbunan GEOLOGITambang
INDONESIA
27
26
2524
MALAYSIA
INDONESIA
SR MOHAMAD KAMALI BIN ADIMINHead of Division
for Large Scale Topographic MappingCenter for Topographic Mapping and Toponym
Geospatial Information AgencyIndonesia
Director of SurveyData AcquisitionMapping Division
Department of Survey and MappingMalaysia
Acting Head of Centerfor Boundary Mapping
Geospatial Information AgencyIndonesiaChairman
Indonesian Working Group for the Common Border Datum Reference Frame
and Joint Border Mapping
Director of SurveyMapping Division
Department of Survey and MappingMalaysiaChairman
Malaysian Working Group forthe Common Border Datum Reference Frame
and Joint Border Mapping
This Proof Prepared and Checked by:
Approved by:
DR. ADE KOMARA MULYANA
DR.-ING. KHAFID DATO' SR MOHD NOOR BIN ISA
KALIMANTAN TIMUR
210000m
U20000
0mU
190000m
U
2000
00m
U19
000
0mU
MALINAU
Long Uro
KAYAN HILIR
250000mT 260000mT 270000mT
250000mT 260000mT 270000mT
2100
00m
U
KAYAN HULU
KAYAN SELATAN
Long Temuyat
Long Betaoh
Long Nawang
Metun
Long Betaoh
Mag NUM
True NUS
Grid NUG
4'
0°37'
Jumlah Border Sign Post (BSP) RI-RDTL
Border Sign Post (BSP) adalah tanda petunjuk
batas berwujud sebuah papan pengumuman untuk
memberitahukan masyarakat pelintas batas dan aparat
keamanan bahwa di dekat lokasi itu terdapat garis
batas. Di dalam papan pengumuman BSP dituliskan
juga keterangan jarak dari lokasi BSP ke garis batas.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan
secara bersama oleh kedua Negara, Indonesia merasa
perlu memasang tanda penunjuk batas yang dilakukan
secara unilateral.
Tahun 2014 ini dilakukan pemasangan sebanyak 80
BSP sehingga seluruhnya telah dipasang sebanyak
Gambar 3.13. Peta JBM RI-Malaysia 26
63Badan Informasi Geospasial 2014
520 buah BSP di sepanjang batas RI-RDTL. Sedangkan
bila dilihat dalam kurun waktu antara tahun 2010-2014
maka hasil capaian dari kegiatan ini adalah sebagai
berikut: Tahun 2010 tidak ada kegiatan pemasangan
BSP, tahun 2011 sebanyak 40 BSP, tahun 2012 sebanyak
50 BSP, Tahun 2013 sebanyak 70 BSP dan tahun 2014
sebanyak 80 BSP.
Penegasan Batas Wilayah Administrasi Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/
Kota memberikan banyak keuntungan bagi daerah
yang bersangkutan. Penegasan batas daerah dapat
mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah
yang bersangkutan, mulai dari pengaturan tata
ruang, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan
administrasi kependudukan, pelayanan administrasi
pertanahan, pelayanan perijinan mitigasi bencana
sampai penanganan kasus hukum. Akan tetapi
meskipun penengasan batas demikian penting
progres penegasan batas masih terhitung kurang
cepat. Saat ini baru sekitar 27% dari total seluruh
segmen batas daerah yang sudah berhasil ditegaskan.
Untuk mendukung percepatan penegasan batas
daerah, BIG melaksanakan kegiatan Pembuatan Peta
Koridor Kabupaten / Kota dan Ajudikasi Di Lapangan.
Dalam kegiatan ini dilakukan pelacakan batas secara
kartometrik dengan melibatkan kedua pemerintah
daerah sekaligus, sehingga dari kegiatan ini didapatkan
informasi mengenai garis batas yang disepakati di atas
peta, garis batas yang masih belum sepakat serta dapat
menginventarisir permasalahan batas yang terjadi.
Kegiatan ajudikasi batas Kabupaten/Kota dimulai pada
tahun 2013 sebanyak 15 segmen kabupaten dan 3
segmen batas Provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah.
Sedangkan volume pekerjaan yang dikerjakan pada
tahun anggaran 2014 ini adalah sebanyak 13 segmen
batas kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
berikut:Tabel 3.8. Batas Segmen Batas
No.Batas Segmen Batas Jumlah
NLPAdministrasi 1 Administrasi 2
1 Kota Makasar Kab. Gowa 1
2 Kab. Bone Kab. Sinjai 1
3 Kab. Bone Kab. Maros 1
4 Kab. Bulukumba Kab. Sinjai 1
5 Kab. Bone Kab. Soppeng 1
6 Kab. Barru Kab. Bone 1
7Kab. Barru
Kab. Sidrap-Parepare
1
8 Kab. Barru Kab. Sopeng 1
9 Kab. Bone Kab. Wajo 1
10 Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto 1
11 Kab. Gowa Kab. Sinjai 1
12 Kab. Gowa Kab. Bone 1
13 Kab. Barru Kab. Pangkep 1
Selain ajudikasi batas Kabupaten/Kota, BIG juga
melaksanakan ajudikasi batas wilayah Kecamatan/
Gambar 3.14. Foto BSP terpasang
64 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kelurahan yang bertujuan untuk menyediakan
data geospasial berupa koordinat titik batas dan
deliniasi garis batas kecamatan/kelurahan/desa
secara kartometrik dan ajudikasi di lapangan dengan
menyajikannya pada peta wilayah administrasi
kecamatan / kelurahan / desa. Ajudikasi batas wilayah
Kecamatan/Kelurahan pada tahun 2014 mencakup
4 kabupaten/kota pada 4 kecamatan dan 33 desa/
kelurahan.
PBU 05PBU 06
PBU 10
PBU 11
PABU 01
PABU 02
PABU 03
PABU 04
PABU 07
PABU 08
PABU 09
PABU 12
PABU 13
PABU 14
PABU 15
50
150
200
900
950
850
800
250
300
750
700
400
650
450
600
550
500
1000
1050
1100
100
1150
1300
12501200
1350
1400
1450
1500
1550
350
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
20002050
2100
2150
220
0
2250
2300
2350
2400
2450 25
00
2550
2600
2650
270
0
2750
100
500
500
125
0
1350
650
100
1150
400
150
2250
400
150
2300
1300
200
200
600
1150
350
260
0
2650
1600
500
100
900
900
150
105
0
2300
2050
550
50
150
450
50
600
950
1050
1100
1350
1050
1650
700
600
500
1100
1050
1500
450
450
100
600
500
1250
900
1350
2100
119°57'0"E
119°57'0"E
119°55'30"E
119°55'30"E
119°54'0"E
119°54'0"E
119°52'30"E
119°52'30"E
119°51'0"E
119°51'0"E
5°22
'30
"S
5°22
'30
"S
5°24
'0"S
5°24
'0"S
5°25
'30
"S
5°25
'30
"S
5°27
'0"S
5°27
'0"S
5°28
'30
"S
5°28
'30
"S
5°30
'0"S
5°30
'0"S
5°31
'30
"S
5°31
'30
"S
5°33
'0"S
5°33
'0"S
5°34
'30
"S
5°34
'30
"S
5°36
'0"S
5°36
'0"S
-10º0'
DIAGRAM LOKASI
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!
!
!
!
! !
!!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!!!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!!!!
!
!!
!
!!
!!
!!
!
!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!!
!!
!
!
!!
! !
!
!
!
! !
!
!! ! !
!!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
! !
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!
!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!!
!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! !
!
!
! !
!
!
! !
! ! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!
!
!
!
!
!
!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!!
!!
!
!
!!
!
! !
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!!!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
! !
!
! !
!
! !
!
! !
! !
!
! !
! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!!
!!!!
!!
!
!
!
KAB. GOWA
KAB. JENEPONTO
KAB. BULUKUMBA
KAB. BANTAENG
KAB. SINJAI
KAB. TAKALAR
120°10'E120°0'E119°50'E119°40'E
5°20'S
5°30'S
5°40'S
KAB.BANTAENG DAN KAB. JENEPONTO
PETA KORIDOR BATAS WILAYAH
LEMBAR 1
PROVINSI SULAWESI SELATANEDISI TAHUN 2014
RIWAYAT PETA
- Peta Koridor Batas Segmen ini Merupakan Hasil Ajudikasi Batas Kabupaten / Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
SUMBER PETA
- Peta Segmen Batas Kabupaten / Kota Kajian Provinsi Sulawesi Selatan- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, 2013- Peta Topografi Kabupaten Bantaeng - Jeneponto, Dittopad- Data Digital Garis Pantai Keluaran Pusat Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG, 2013
REFERENSI
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah- Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- Jika terdapat Kejanggalan Dalam Peta ini Pengguna Harus Menyampaikan Kepada Badan Informasi Geospasial c.q.Pusat Pemetaan Batas Wilayah Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong 16911 Indonesia Telp. 021-8754654, Email: [email protected]
1:25.000
ÇU
B
S
T
0 0.5 1 1.5 2 2.5 30.25Km
KETERANGAN
GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA
!( !(
#
tu
!( !(
Pipa Bahan Bakar
Permukiman
Gunung
Bangunan
Tempat/Bangunan bersejarah
Kantor Pemerintahan, Menara
Pusat listrik
Tambang, Sumur Bahan Bakar
Kawat Tegangan Tinggi
PENUTUP LAHAN
Padang Rumput, Alang-Alang, Sabana
Semak dan Belukar
Lahan Terbuka
Hamparan Pasir Pantai
Tambak
Rawa
Pelabuhan Laut
Sawah
Ladang
Perkebunan
Hutan
Air Tawar Sungai
Air Laut
Air Empang
RELIEF
Garis kontur, Garis kontur indeks
Garis depresi, Garis kontur bantu
.325 Titik tinggi, Tebing
Bukit
Timbunan, Galian
Batu
Pasir/kerakal, Bukit pasir
500
325!
DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :BADAN INFORMASI GEOSPASIALJL. RAYA JAKARTA - BOGOR KM 46TELP : (021) 8072062, FAX :62-21-8752064CIBINONG - BOGOR
ProyeksiSistem gridDatum horizontalDatum vertikalSatuan tinggiSelang kontur
: ..............................................................: ..............................................................: ..............................................................: ..............................................................: ..............................................................: ..............................................................
Transverse MercatorGrid GeografiDGN 95Mean Sea LevelMeter25 meter
Jalan arteri : Satu jalur, Dua jalur
Jalan kolektor
Jalan lain
Jalan Lokal
Jalan setapak
Tambangan
Jalan kereta api
Stasiun
Terowongan
Lapangan terbango
PERHUBUNGAN
KETERANGAN PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN
Telah Diperiksa Oleh : Telah Diperiksa Oleh :
Tim Supervisi
Nama : ...........................Tanggal : ...........................
Kepala Bidang .....................
Nama : ...........................Tanggal : ...........................
Garis pantai
Danau
Sungai
Rawa
Empang
PERAIRAN
DILAKSANAKAN OLEH:PT. SARANA PRIMADATASURAPATI CORE K-18 JL.PHH.MUSTOFA NO 39 BANDUNG. 40124TELP. (022) 87241349, 87241350FAX. (022) 87241349
Laut Flores
Laut Flores
BATAS ADMINISTRASI
Batas Provinsi
Batas Kabupaten / Kota
Titik Batas#0
Laut Flores
!
!
!
!
!
!!!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!
!
!
!!
!
!
!
!
!!
!!
!!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!!
!!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
! !
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
! !
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!!
!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!
!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!
!
! !
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
! !
!
!
!!
!!
!
!
!
!
! !
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!!!
!
!
!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!!
!
!
!!!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
! !
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!!
!!
!
!
! !
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
I. Provinsi Sulawesi Selatan
7303. Kabupaten Bantaeng
73037304
7306
7304. Kabupaten Jeneponto
7306. Kabupaten Gowa
WILAYAH ADMINISTRASI
73027302. Kabupaten Bulukumba
PABU 01PABU 02
PABU 03 PABU 04
PABU 05 PABU 06 PABU 07
PABU 14
PABU 15 PABU 16
PABU 15APABU 16A
300
250
200
150
100
350
400
450
500
50
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1100
1150 120
0
1000
1050
1250
130
0
1350
14001450
100
0
500
100
100
700
50
50
150
200
350
250
300
250
250
350
250
350
150
800
200
650
50
300
150
450
150
400
1250
200
550
600
1100
1100
150
1300
150
400
400
250
1150
150
200
350
700
350
50
300
250
300
150
250
100
900
250
500
350
500
500
150
350
50
50
100
100
250
50
1100
50
600
150
100
300
300
100
150
300
450
100
950
200
200
200
500
300
200
300
200
200
350
100
150
1100
100
450
400
500
350
350
600
450
250
500
250
350
600
500
850
550
50
450
450
200
150
350
200
600
500
500
250
50
135
0
400
150
900
250
100
800850
100
100
300
500
50
300
500
400
50
250
400
350
450
150
150
300
350
250
200
450
450
200
1150
200
300
500
900
400
800
100
50
500
100
100
300
800
500
350
1100
800
500
300
200
300
450
150
1000
50
1150
450
250
400
450
150
600
200
350
700
250
450
400
350
400
400
250
350
1200
300
100
100
50
400
250
600
400
200
200
350
800
200
200
300
300
100
300
350
600
1250
200
500
550
250
750
150
100
200
400
450
1200
550
100
450
200
350
350
400
400
450
200
250
250
100
1300
300
550
400
1100
250
350
350
300
450
150
500
250
100
250
350
1000
500
200
1050
250
650
250
950
300
650
350
500
450
400
350
800
850
400
250
250
1150
200
100
900
350
700
450
200
800
900
150
250
500
750
100
50
250
500
200
250 45
0
350
250
1100
500
100
50
800
50
350
400
400
200
1000
550
300
200
200
600
600
300
1100
400
300
150
200
250
100
100
600
550
500
100
400
500
350
400
50
50
300
500
300
100
950
450
450
400
100
350
50
500
300
350
800
1250
300
100
400
250
450
200
300
1150
350
500
600
350
250
300
600
800
250
600
50
200
100
200
150
350
500
200
300
300
300
150
350
200
1150
900
500
1400
150
150
200
800
550
450
1250
400
150
250
150
400
700
350
400
150
250
250
150
350
300
300
350
200
350
300
50
400
950
950
150
1150
150
150
400
500
350
200
650
650
900
250
200
300
200
200
400
350
250
600
50
300
150
450
800
200
200
300
700
450
250
1250
700
150
150
250
150
120
0
250
600
450
200
750
150
400
150
400
500
400
200
250
100
1150
600
350
350
900
150
1200
400
500
550
200
300
500
50
400
350
300
350
250
50
450
500
600
100
400
450
350
300
100
550
150
450
600
500
500
400
750
150
200
100
50
350
600
400
100
350
350
350
50
50
1000
100
300
350
100
450
450
400
150
200
200
250
400
200
350
50
450
400
250
350
350
400
200
550
50
350
400
500
150
300
350
150
1050
350
750
50
50
350
300
1150
100
650
550
200
200
100
350
200
150
550
500
500
50
50
115
0
200
200
450
100350
750
550
300
200
450
200
800
250
400
1000
800
200
800
400
550
100
150
900
150
500
150
900
300
400
50
450
50
300
50
400
400
350
450
1050
200
500
300
700
450
1100
450
400
850
50
50
350
200
200
450
250
350
950
950
350
350
450
350
1200
950
200
400
550
500
1200
400
100
150
900
150
100
250
150
450
450
50
150
50
400
150
250
350
200
250
250
150
300
300
850
550
400
500
250
100
50
400
400
300
1200
350
450
350
300
50
120
0
200
200
550
300
150
150
450
50
200
450
200
100
950
150
150
600
100
100
500
100
400
150
135
0
450
400
600
450
250
700
200
300
50
350
150
950
400
350
500
350
350
450
250
150
400
200
200
400
650
600
300
750
350
250
600
350
700
1250
600
300
250
100
150
200
300
150
800
250
850
300
1200
350
800
450
200
800
400
300
250
800
600
350
350
50
400
850
200
1000
300
750
300
1250
350
400
850
250
500
450
250
300
1300
300
300
350
250
750
100
250
400
1000
850
400
750
50
1000
400
200
1000
105
0
1000
250
300
100
500
500
650
250
1150
150
250
200
1150
100
150
250
100
300
100
300
50
50
115
0
1400
200
200
350
100
250
450
200
350
300
500
1000
450
100
250
350
800
900
350
900
50
150
150
750
250
450
400
350
100
1150
900
300
400
400
250
450
350
100
250
900
200
700
250
900
950
400
300
50
350
50
1000
150
250
400
50
150
500
300
800
250
400
100
800
150
100
600
250
250
400
350
350
900
300
250
700
150
450
50
350
300
100
1150
550
300
400
300
150
150
350
950
200
250
350
100
600
250
350
100
500
300
200
50
400
350
400
500
650
200
150
250
1050
350
300
150
350
1000
550
650
200
500
450
150
450
50
50
800
50
200
100
400
500
450
100
700
200
350
1050
150
400
150
600
100
850
100
100
450
300
350
300
100
50
300
100
200
950
200
400
350
250
400
350
50
100
500
400
450
750
100
150
750
150
1100
250
150
300
130
0
200
600
200
150
700
400
350
300
700
200
200
50
400
350
450
350
50
250
150
250
200
200
250
200
100
350
50
400
100
800
250
150
400
300
150
200
450
900
450
350
400
150
200
1000
1150
100
0
900
950400
350
850
150
600
500
300
300
400
450
500
200
400
450
50
350
300
350
200
450
300
450
400
350
50
350
150
300
100
650
250
400
500
550
50
350
550
150
550
550
800
350
650
1350
350
150
300
250
150
200
300
450
150
200
600
150
350
550
450
350
1200
850
450
100
300
450
750
200
400
550
200
250
850
650
250
700
750
250
150
300
300
100
500
150
100
600
300
300
200
350
350
200
200
400
350
250
50
900
119°46'0"E
119°46'0"E
119°44'0"E
119°44'0"E
119°42'0"E
119°42'0"E
119°40'0"E
119°40'0"E
119°38'0"E
119°38'0"E
119°36'0"E
119°36'0"E
119°34'0"E
119°34'0"E
119°32'0"E
119°32'0"E
4°26
'0"S
4°26
'0"S
4°28
'0"S
4°28
'0"S
4°30
'0"S
4°30
'0"S
4°32
'0"S
4°32
'0"S
4°34
'0"S
4°34
'0"S
4°36
'0"S
4°36
'0"S
4°38
'0"S
4°38
'0"S
4°40
'0"S
4°40
'0"S
4°42
'0"S
4°42
'0"S
4°44
'0"S
4°44
'0"S
4°46
'0"S
4°46
'0"S
4°48
'0"S
4°48
'0"S
4°50
'0"S
4°50
'0"S
4°52
'0"S
4°52
'0"S
4°54
'0"S
4°54
'0"S
Ó
-10º0'
DIAGRAM LOKASI
!
!
!!!
!!
!
!
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!!
!!!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!
!
!!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!!
!
! !
!
!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!!
!
!!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!!
!
!!
!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
! !
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!!
!!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!
!!!!!
!!
!
!
!!
!
!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!!
! !
!
!!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!!
!
! ! !
!
!
!
!
!!
!
!
!!
!!
!!
!!
!
!
!!
!!
!
!
!!
!
!
!
!
! !
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!!
!
! ! !
!
!
!!
!!
!!!
!
! !
! !
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!
!
!!
! !
! ! !
! ! !
!
! ! !
!
! !
!
!
!
!
!
! !
! !!
!
!!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!!
!!
!!
!
!
!!
!
!!!
!!
!
!
! !
!
!
!!
!
!
!
!
!
!!
!!!
!
!
!!
!!
!
!
!!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
! !
KAB. BONE
KAB. MAROS
KAB. BARRU
KAB. SOPPENG
KAB. WAJO
KAB. SINJAI
KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
KOTA MAKASSARKAB. GOWA
120°10'E120°0'E119°50'E119°40'E119°30'E119°20'E119°10'E
4°20'S
4°30'S
4°40'S
4°50'S
5°0'S
5°10'S
1:50.000
ÇU
B
S
T
0 1 2 3 4 50.5Km
KAB. BARRU DAN KAB. PANGKEP
PETA KORIDOR BATAS WILAYAH
LEMBAR 1
PROVINSI SULAWESI SELATANEDISI TAHUN 2014
RIWAYAT PETA
- Peta Koridor Batas Segmen ini Merupakan Hasil Ajudikasi Batas Kabupaten / Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
SUMBER PETA
- Peta Segmen Batas Kabupaten / Kota Kajian Provinsi Sulawesi Selatan- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, 2013- Peta Topografi Kabupaten Barru - Pankajene kepulauan, Dittopad- Data Digital Garis Pantai Keluaran Pusat Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG, 2013
REFERENSI
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah- Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- Jika terdapat Kejanggalan Dalam Peta ini Pengguna Harus Menyampaikan Kepada Badan Informasi Geospasial c.q.Pusat Pemetaan Batas Wilayah Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong 16911 Indonesia Telp. 021-8754654, Email: [email protected]
DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :BADAN INFORMASI GEOSPASIALJL. RAYA JAKARTA - BOGOR KM 46TELP : (021) 8072062, FAX :62-21-8752064CIBINONG - BOGOR
KETERANGAN
PENUTUP LAHAN
Padang Rumput, Alang-Alang, Sabana
Semak dan Belukar
Lahan Terbuka
Hamparan Pasir Pantai
Tambak
Rawa
Pelabuhan Laut
Sawah
Ladang
Perkebunan
Hutan
Air Tawar Sungai
Air Laut
Air Empang
GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA
!( !(
#
tu
!( !(
Pipa Bahan Bakar
Permukiman
Gunung
Bangunan
Tempat/Bangunan bersejarah
Kantor Pemerintahan, Menara
Pusat listrik
Tambang, Sumur Bahan Bakar
Kawat Tegangan Tinggi
ProyeksiSistem gridDatum horizontalDatum vertikalSatuan tinggiSelang kontur
: ..............................................................: ..............................................................: ..............................................................: ..............................................................: ..............................................................: ..............................................................
Transverse MercatorGrid GeografiDGN 95Mean Sea LevelMeter25 meter
RELIEF
Garis kontur, Garis kontur indeks
Garis depresi, Garis kontur bantu
.325 Titik tinggi, Tebing
Bukit
Timbunan, Galian
Batu
Pasir/kerakal, Bukit pasir
500
325!
Jalan arteri : Satu jalur, Dua jalur
Jalan kolektor
Jalan lain
Jalan Lokal
Jalan setapak
Tambangan
Jalan kereta api
Stasiun
Terowongan
Lapangan terbang o
PERHUBUNGAN
KETERANGAN PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN
Telah Diperiksa Oleh : Telah Diperiksa Oleh :
Tim Supervisi
Nama : ...........................Tanggal : ...........................
Kepala Bidang .....................
Nama : ...........................Tanggal : ...........................
Garis pantai
Danau
Sungai
Rawa
Empang
PERAIRAN
DILAKSANAKAN OLEH:
PT. SARANA PRIMADATASURAPATI CORE K-18 JL.PHH.MUSTOFA NO 39 BANDUNG. 40124TELP. (022) 87241349, 87241350FAX. (022) 87241349
Selat Makassar
Selat Makassar
BATAS ADMINISTRASI
Batas Provinsi
Batas Kabupaten / Kota
Titik Batas#0
! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
!!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!!
!
!!
!
!
!
!
!
! !!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!!
!
!
Selat Makassar
I. Provinsi Sulawesi Selatan
7310. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
7310 73117308
7311. Kabupaten Barru
7308. Kabupaten Bone
WILAYAH ADMINISTRASI
Gambar 3.15. Peta Koridor Batas Disepakati Di Atas Peta
0
30
60
90
120
150NLP
Th. 2014Th. 2013Th. 2012Th. 2011Th. 2010
20
130
70 60 60
10
20 27 2787
11 20
Jumlah NLP Peta Wilayah Administrasi kota skala 1:25.000 atau 1:50.000
Jumlah NLP Peta Wilayah Administrasi kabupaten skala 1:50.000 atau 1:100.000
Jumlah NLP Peta Wilayah Administrasi Provinsi skala 1:100.000 atau 1:250.000
Pemetaan Rupabumi Skala Kecil sampai Skala Besar Secara Sistematis Untuk Seluruh Wilayah NKRI
1. Peta Rupabumi Indonesia Skala Kecil dan MenengahUndang-undang no. 4 tahun 2011 tentang IG
khususnya pasal 7, menyebutkan bahwa Peta
Rupabumi Indonesia (RBI) merupakan salah satu
komponen IGD. Selain itu UU no. 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menyebutkan bahwa seluruh kegiatan
pembangunan harus direncanakan berdasarkan
data, baik spasial maupun nonspasial serta
informasi lainnya yang akurat dan dapat
Gambar 3.116. JUmlah NLP Peta Administrasi
hingga tahun 2014
65Badan Informasi Geospasial 2014
dipertanggungjawabkan. Badan Informasi
Geospasial yang memiliki tugas pokok dan fungsi
dalam menyelenggarakan dan membina program
pemetaan rupabumi dan toponim pada tahun
2014 melakukan pemetaan RBI Indonesia skala
1:25.000 yang diprioritaskan pada daerah Aceh,
Lampung, Bangka Belitung dan Muno-Buton serta
melakukan kegiatan pemutakhiran pemetaan RBI
skala 1:50.000 di Pulau Kalimantan.
Maksud dari kegiatan pemetaan RBI ini untuk
menghasilkan empat skala peta RBI mulai dari
skala 1:1.000.000 yang mencakup wilayah NKRI,
skala 1:100.000 di sebagian wilayah Papua,
skala 1:25.000 di wilayah Aceh, Lampung,
Bangka Belitung, dan Munabutton. Terakhir
pemutakhiran peta RBI skala 1:50.000 di wilayah
Kalimantan. Tujuan dari kegiatan pemetaan dan
pemutakhiran peta RBI skala kecil dan menengah
ini adalah untuk memperoleh data yang paling
mutakhir guna mengimplementasikan UU No.
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
yang menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial
haruslah diintegrasikan kedalam dan menjadi
bagian dari kerangka perencanaan pembangunan
di semua tingkatan pemerintahan.
Pemetaan RBI skala 1:25.000 di wilayah Aceh,
Lampung, Bangka Belitung, Munabuton
menghasilkan sebanyak 753 NLP .
2. Peta Rupabumi Indonesia Skala BesarSeiring dengan semakin tingginya kebutuhan IGD
skala besar dalam era teknologi informasi saat ini,
penataan ruang dan manajemen kebencanaan
merupakan aspek yang sangat penting untuk
dipertimbangkan dalam proses pembangunan
bangsa dan negara. Pasal 14 ayat 3 huruf c, UU No.
26 Tahun 2007 menyatakan secara jelas kebutuhan
akan IGD skala besar, khususnya untuk kepentingan
penyusunan RDTR Kabupaten/Kota maupun
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Tahun 2014
BIG melakukan kegiatan penyediaan IGD skala
besar dengan rincian kegiatan pemetaaan RBI dan
pemotretan udara.
Kegiatan pemotretan udara skala 1:5.000 dilakukan
di Kota Bandung, Bogor serta kota Samarinda-
Balikpapan-Tanjung Selor-Tarakan menghasilkan
527 NLP. Kedua adalah kegiatan pemotretan udara
sekaligus pemetaan pada wilayah yang telah
dipotret tersebut, masih pada skala 1:5.000 yang
berlokasi di wilayah Banjarmasin-Kota Banjarbaru
menghasilkan 144 NLP. Terakhir yaitu kegiatan
pemetaan RBI pada skala yang sama di wilayah
kota Palangkaraya menghasilkan 136 NLP.
66 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community135°0'0"E
135°0'0"E
128°0'0"E
128°0'0"E
121°0'0"E
121°0'0"E
114°0'0"E
114°0'0"E
107°0'0"E
107°0'0"E
100°0'0"E
100°0'0"E8°
0'0
"N
8°0
'0"N
1°0
'0"N
1°0
'0"N
6°0
'0"S
6°0
'0"S
13°0
'0"S
13°0
'0"S
Esri, HERE, DeLorme,MapmyIndia, ©OpenStreetMap contributors,and the GIS user community
Keterangan
1 : 5000
1 : 25.000
1 : 50.000
1 : 100.000
±
67Badan Informasi Geospasial 2014
Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community135°0'0"E
135°0'0"E
128°0'0"E
128°0'0"E
121°0'0"E
121°0'0"E
114°0'0"E
114°0'0"E
107°0'0"E
107°0'0"E
100°0'0"E
100°0'0"E
8°0
'0"N
8°0
'0"N
1°0
'0"N
1°0
'0"N
6°0
'0"S
6°0
'0"S
13°0
'0"S
13°0
'0"S
Esri, HERE, DeLorme,MapmyIndia, ©OpenStreetMap contributors,and the GIS user community
Keterangan
1 : 5000
1 : 25.000
1 : 50.000
1 : 100.000
±
Gambar 3.17. Indeks Pemetaan RBI Skala 1:100.000, Skala 1: 50.000, Skala 1:25.000, Skala 1: 10.000 dan Skala 1: 5000
69Badan Informasi Geospasial 2014
Gambar 3.18. Foto udara wilayah Bogor untuk pemetaan
skala 1 : 5.000
70 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
< Th. 2010
Th. 2011
Th. 2012
Th. 2013
Th. 2014
1 : 1.000.0001 : 500.0001 : 250.0001 : 100.0001 : 50.0001 : 25.0001 : 10.0001 : 5.000
3726753280
Tersedia
Nasional
941.021160106
23766333131
72232114
3092.1881.787545
Ketersediaan Peta RBI sampai dengan tahun 2014
1.04%? ?29.91% 63.76% 100% 100% 100%950386 263.894 2.486
91.547 13.020 3.899-90.597 -9.879 -1.413
309 94 37
Cakupan Nasional VS Ketersediaan
Gambar 3.19. Ketersedian peta RBI hingga tahun 2014
berserta kekurangan NLP
71Badan Informasi Geospasial 2014
Sasaran-6“Tersedianya Informasi Geospasial Tematik yang akurat”
Tercapainya Sasaran ke-6 ditandai dengan terpenuhinya satu Indikator Kinerja Utama BIG yaitu jumlah cakupan
IG tematik terintegrasi strategis nasional. Keberhasilan capaian kinerja sasaran ke-enam BIG seperti diuraikan
pada Tabel 3.9, sebagai berikut.
Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiKinerja
(dalam %)
Tersedianya IGT terintegrasi yang akurat
Jumlah cakupan IG tematik strategis dan dokumen kajian model dinamika sosial untuk mendukung perencanaan pembangunan
492 NLP, 4 IG tematik terintegrasi
dan 34 dokumen
492 NLP, 4 IG tematik terintegrasi
dan 34 dokumen100
Pembaharuan Peta Sistem Lahan Skala 1:250.000Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
Peta sistem lahan merupakan peta tematik yang
memuat satuan lahan mengenai kondisi fisik lahan. Di
dalam peta sistem lahan terkandung informasi dasar
berupa karakteristik lahan, yang terdiri dari sifat fisik
dan kimia tanah, geologi, iklim, penggunaan lahan, dan
fisiografi. Pada tahun 2014 wilayah kerja pembaharuan
peta sistem lahan dikhususkan pada wilayah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dari hasil kegiatan ini
dihasilkan outcome berupa ketersediaan peta tematik
dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu
masukan dalam penyusunan/evaluasi tata ruang,
memberikan gambaran potensi suatu wilayah. Dari
peta sistem lahan ini dapat dihasilkan analisis mengenai
wilayah rawan banjir.
73Badan Informasi Geospasial 2014
Pemetaan Karakteristik Perairan Nusa Tenggara
Kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan
menyediakan IGT karakteristik perairan laut dangkal
pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara ini dilakukan
pada skala 1:25.000. Dari kegiatan ini dihasilkan output
berupa peta karakteristik perairan laut dangkal skala
1:25.000 sebanyak 38 NLP. Sementara outcome dari
peta karakteristik ini adalah untuk melengkapi data
oseanografi untuk memperkuat kedudukan negara
maritim dan dapat dipakai untuk menyusun rencana
pengelolaan wilayah laut dengan data yang lebih
akurat.
Gambar 3.21. Peta sebaran suhu padad Pemetaan
Karakteristik Perairan
74 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
120°0'0"E
120°0'0"E
117°0'0"E
117°0'0"E
114°0'0"E
114°0'0"E6°
0'0
"S
6°0
'0"S
9°0
'0"S
9°0
'0"S
75Badan Informasi Geospasial 2014
120°0'0"E
120°0'0"E
117°0'0"E
117°0'0"E
114°0'0"E
114°0'0"E
6°0
'0"S
6°0
'0"S
9°0
'0"S
9°0
'0"S
Gambar 3.21. Indeks lokasi Pemetaaan Karakteristik
Peraiiran di Nusa Tenggara
76 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Pemetaan Morfometri pada Kawasan Terpilih
Kegiatan ini dilakukan di wilayah Jawa-Bali pada tahun
2014 dan menghasilkan output berupa Peta Morfometri
Jawa-Bali (kawasan terpilih) sebanyak 150 NLP. Hasil
nyata dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan
informasi geospasial tematik morfometri berupa
peta lereng nasional untuk mendukung KPK terkait
percepatan pengukuhan kawasan hutan. Berikut
adalah contoh dari peta morfometri yang dilakukan
pada tahun 2014:
Gambar 3.22. Peta Morfometri skala 1 : 50.000
78 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Penyusunan One Map Penutup Lahan Nasional
Data dan informasi penutup lahan diperlukan dalam penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah nasional
yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pada tahun 2014 dari hasil kegiatan ini dihasilkan 1 seamless
Peta IGT Penutup Lahan Nasional. Adapun outcome yang diharapkan dari kegiatan pemetaan ini adalah munculnya
satu data penutup lahan yang dapat menjadi baseline acuan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan peta
penutup lahan nasional, dalam rangka perencanaan tata ruang maupun kebijakan pembangunan nasional lainnya.
Kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun 2014 ini berlokasi secara nasional yang menghasilkan 1 peta seamless
yang setara dengan 306 NLP.
Gambar 3.23. Peta Penutup Lahan Nasional hasil
kesepakatan satu peta antar kementerian
79Badan Informasi Geospasial 2014
Pemetaan Integrasi Multirawan Bencana
Peta integrasi multirawan bencana menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan lokasi dan sebaran
terhadap bencana alam. Dengan menggunakan peta, pengguna dapat mengetahui lokasi, sebaran, dan kaitan
antar fenomena yang disajikan pada peta tersebut. Peta multirawan bencana merupakan salah satu sarana penting
untuk menyajikan informasi kerawanan bencana secara keruangan. Lokasi pemetaan dilakukan di Provinsi Jawa
Tengah dan D.I. Yogyakarta pada tahun 2014, menghasilkan 1 NLP Peta Multirawan Bencana skala 1:250.000.
Outcome yang ingin dicapai dari kegiatan pemetaan ini adalah dengan adanya peta multirawan bencana yang
terintegrasi diharapkan perencanaan tata ruang provinsi dapat lebih baik dan korban yang mungkin terjadi dapat
dikurangi.
Gambar 3.24. Peta Multirawan Bencana Jawa Tengah dan
D.I. Yogyakarta
80 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Akuntabilitas Keuangan
Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki 2 program pada
tahun anggaran 2014 dengan total pagu DIPA dari kedua
program tersebut adalah sebesar Rp. 729.651.464.000,-.
Adapun rincinan realisasi penggunaan anggaran per program
dan kegiatan BIG tahun anggaran 2014 dijabarkan pada tabel
berikut di halaman selanjutnya.
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi anggaran
di BIG pada tahun 2014 mencapai 87,83% dari total pagu
sebesar Rp. 729.651.464.000,-. Ada beberapa kendala yang
menyebabkan realisasi anggaran per kegiatan dibawah 90%,
beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Masih kurang tertibnya proses revisi yang mengakibatkan
sebagian tagihan tertolak karena mengalam pagu minus.
2. Banyaknya revisi terkait paket kontrak pengadaan
langsung di akhir tahun anggaran.
3. Realisasi yang lambat di akhir tahun dikarenakan banyak
kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan hingga bulan
Desember
4. Kebijakan pemerintah yang membatasi pelaksanaan
kegiatan rapat di Hotel menyebabkan perjalanan dinas
dan paket meeting tidak dapat direalisasikan.
5. Adanya pemotongan anggaran 2014 sehingga
menyebabkan beberapa rencana kegiatan tidak
bisa dilaksanakan, terutam kegiatan yang sifatnya
kontraktual.
87.83%realisasianggaran
BIG tahun 2014
81Badan Informasi Geospasial 2014
Tabel 3.10. Realisasi Anggaran 2014 per program dan kegiatan
Kode/Program/KegiatanJumlah (dalam ribuan)
Pagu (Rp.) Realisasi %
083.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial
3535 Pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan
82.965.124 78.206.462 94.26%
3536 Penyelenggaraan Perencanaan, Kepegawaian dan Organisasi, serta Hukum
37.419.238 28.185.378 75.32%
3538 Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara
3.197.050 2.946.168 92.15%
3539 Penyelenggaraan Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk
31.104.236 21.194.147 68.13%
083.01.06
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
3540 Pemetaan Tata Ruang dan Atlas 23.833.228 22.513.900 94.46%
3541 Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika
21.052.800 19.699.539 93.57%
3543 Pemetaan Batas Wilayah 16.460.400 15.574.749 94.62%
3544 Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai
17.264.100 17.130.061 99.22%
3545 Pemetaan Rupabumi dan Toponimi 364.507.521 333.900.094 91.60%
3546 Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial
9.460.000 8.423.016 89.03%
3547 Pemetaan dan Integrasi Tematik 30.137.800 28.756.313 95.42%
3548 Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial
92.249.967 64.291.012 69.69%
Total 729.651.464 640.820.839 87.83%
84 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Laporan Kinerja BIG tahun 2014 ini diharapkan dapat
memberikan gambaran tentang berbagai capaian
kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis
dan indikator keberhasilannya. Disusunnya Laporan
Kinerja ini juga untuk memberikan informasi kepada
masyarakat dan stakeholder tentang transparasi
kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilakukan
oleh BIG pada tahun 2014, sehingga nantinya dapat
memberikan feedback untuk peningkatan kinerja pada
tahun berikutnya.
Secara umum capaian kinerja yang dilakukan BIG tahun
2014 dapat dikatakan berhasil dan tercapai, terlihat
dari capaian-capaian target indikator kinerja yang
dapat direalisasikan sebagai bentuk tanggung jawab
BIG dalam pemenuhan kebutuhan akan Informasi
Geospasial. Berbagai pencapaian target indikator
kinerja BIG memberikan gambaran bahwa untuk
menjadi penyelenggara Informasi Geospasial yang
andal sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan,
dan dukungan aktif segenap instansi pemerintah pusat
dan daerah, masyarakat dan stakeholder.
Oleh karena itu kedepannya BIG telah menetapkan
beberapa strategi agar pencapaian indikator kinerja
pada tahun depan lebih optimal, sebagai berikut:
1. Penyempurnaan indikator kinerja utama sampai
ke unit kerja Eselon II, sehingga sesuai sasaran
strategis yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala,
sehingga dapat digunakan secara optimal untuk
pengendalian dan pemantauan kinerja serta
menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/
kegiatan.
3. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja dan program yang telah dilakukan sebagai
umpan balik untuk memperbaiki perencanaan,
manajemen kinerja dan peningkatan capaian
kinerja secara nyata dan berkelanjutan.
Lampiran 1
No Sasaran Strategis BIG Indikator Kinerja TargetJumlah peraturan per-‐UU-‐an di bidang informasigeospasial nasional 1 dokumen
Jumlah peraturan per-‐UU-‐an di bidang informasigeospasial nasional dan dokumen landasan yuridis kegiatan Badan informasi geospasial
1 dokumen
2 Jumlah titik sistem referensi geodesi JKHN dan JKVN yang dibangun 195 titik
Jumlah titik pemantauan geodinamika & deformasi yang dirawat dan dibangun
20 titik
Jumlah stasiun Indonesia CORS yang dirawat dan dibangun 125 titik
Jumlah stasiun jaringan pasut real time nasional yang dirawat dan dibangun
116 titik
Jumlah stasiun permanen gayaberat yang dirawat 1 stasiun
Jumlah pilar batas CBDRF RI-‐Malaysia, RI-‐PNG, RI-‐RDTL 120 pilar
Jumlah cakupan batas wilayah negara (Joint Mapping) koridor perbatasan darat RI-‐Malaysia,RI-‐PNG,RI-‐RDTL
15 Nomor Lembar Peta (NLP)
Jumlah cakupan peta pulau terluar 10 NLP
Jumlah pilar Border Sign Post (BSP) RI-‐RDTL 70 pilar
Jumlah dokumen adjudikasi batas antar provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan/kelurahan
3 dok
Jumlah pilar batas antar kecamatan dalam kab/kota 80 pilar
Jumlah cakupan peta wilayah administrasi provinsi, kabupaten dan kota
98 NLP
Jumlah cakupan peta LPI 54 NLP
Jumlah cakupan peta LLN 4 NLP
Jumlah cakupan peta LPI & LLN yang dimutakhirkan 20 NLP
Jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia skala besar 160 NLP
Jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia skala kecil & menengah
176 NLP
Jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia seamless & kartografi
509 NLP
No Sasaran Strategis BIG Indikator Kinerja Target
Jumlah dokumen atlas sumberdaya dan publik 6 dok
Jumlah cakupan peta tematik sumberdaya alam dan lingkungan hidup matra darat (termasuk peta tematik dan integrasi tematik pada wilayah koridor MP3EI)
301 NLP
Meningkatnya penyelenggaraan IG yang telah bereferensi tunggal dan mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BIGTAHUN ANGGARAN 2014
1
3
Tersedianya data dan IGD yang akurat, dapat dipercaya dandipertanggungjawabkan dalam referensi tunggal.
Terintegrasinya IGT yang akurat dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional yang mengacu pada IGD, serta mudah dimanfaatkan secara cepat.
Jumlah cakupan peta tematik sumberdaya alam dan lingkungan hidup matra laut
102 NLP
Jumlah cakupan peta integrasi tematik kebencanaan & perubahan iklim 20 NLP
4Jumlah dokumen pembangunan geospatial cloud computing services untuk penguatan data sharing di koridor MP3EI 33 Prov, 6 K/L
Jumlah dokumen pengembangan geospatial data center 1 dok
Jumlah dokumen pengelolaan IG secara terpadu pada simpul jaringan BIG 1 dok
Jumlah dokumen pembinaan pengelolaan IG pada simpul jaringan
20 dok
Jumlah dokumen pengelolaan IG strategis nasional pada Penghubung Simpul Jaringan 1 dok
Jumlah dokumen penyajian informasi geospasial 1 dok
Jumlah dokumen pengembangan portal informasi geospasial 1 dok
Jumlah dokumen kajian penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial 1 dok
Jumlah dokumen pembangunan aplikasi e-‐government BIG 1 dok
Jumlah dokumen pembangunan aplikasi pemanfaatan IG untuk mendukung penanganan isu-‐isu strategis nasional
3 dok
Jumlah Dokumen Pembangunan dan Pengembangan IDSN 1 dok
No Sasaran Strategis BIG Indikator Kinerja Target5 Jumlah Dokumen Kajian Standar IG (NSPK) 10 dok
Jumlah dokumen Kajian dan Standar tata laksana Penyelenggaraan IG 1 dok
Jumlah Dokumen Kajian dan Standar Produk IG 1 dokJumlah dokumen Kajian dan Standar Industri IG 1 dokJumlah dokumen Kajian dan Standar SDM IG 1 dokJumlah dokumen simpul jaringan baru 30 dokJumlah Dokumen kelembagaan dan kajian IIG 1 dokJumlah dokumen simpul jaringan terbina 300 dokJumlah Dokumen Pembinaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) 1 dok
Jumlah dokumen kegiatan promosi, humas, dan publikasi di bidang informasi geospasial 4 dok
Jumlah tenaga terdidik melalui diklat teknis di bidang informasi geospasial
90 orang
Jumlah tenaga terdidik melalui diklat fungsional surveyor pemetaan
280 orang
Terbangun dan berfungsinya mekanisme distribusi, penggunaan danpeningkatan aksesibilitas terhadap IG.
3
Tersedianya kapasitas sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi,dan meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan terhadap aplikasiteknologi guna mendukung BIG pada setiap pengambilan keputusan dibidang penyelenggaraan IG dan pembinaan pengguna IG.
Terintegrasinya IGT yang akurat dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional yang mengacu pada IGD, serta mudah dimanfaatkan secara cepat.
Kementerian/LembagaKementerian/Lembaga : BIG: BIGTahun Anggaran : 2014
ProgramTarget Realisasi % Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Jumlah Dokumen Peraturan tentang sistem referensi tunggal
3 Perka BIG, 19 Dokumen NSPK
3 Perka BIG, 19 Dokumen NPSK
100 6,065,233,000 5,496,603,235 90.62
Jumlah K/L penyelenggara IG yang mengacu pada IGD 8 K/L 8 K/L 100
Jumlah pemda penyelenggara IG yang mengacu pada IGD
2 provinsi 2 provinsi 100
Jumlah masyarakat penyelenggara IG yang mengacu pada IGD 1 perusahaan 1 perusahaan 100
Jumlah K/L dan pemerintah daerah yang terhubung sebagai simpul jaringan IG 30 simpul 30 simpul 100
8,570,077,000 4,294,838,678 50.11
Prosentase peningkatan masyarakat yang mengakses IG 10% 20% 200
6,988,186,000 2,790,743,428
Terselenggaranya reformasi birokrasi di Badan Informasi Geospasial
Prosentase hasil penilaian reformasi birokrasi 90% 45% 50 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial
117,900,000 78,500,000 66.58
Jumlah dokumen pembinaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial 1 Dokumen 1 Dokumen 100
1,381,117,000 1,155,527,046 83.67
Jumlah dokumen review standar kompetensi kerja nasional/profesi bidang IG 1 Dokumen 1 Dokumen 100
484,044,000 452,937,768
Jumlah titik kontrol geodesi dan geodinamika sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG
293 Titik 303 Titik 100 200,381,567,000 191,075,003,413 95.36
Anggaran (Rp.)Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja
Meningkatnya kapasitas SDM dan industri IG nasional
Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Meningkatnya cakupan IGD yang akurat dan terkini/mutakhir
Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Lampiran 2
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Meningkatnya penyelenggaraan IG yang telah bereferensi tunggal dan mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG
Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Meningkatnya penggunaan Informasi Geospasial di lingkungan pemerintah dan masyarakat
Penyelenggaraan Informasi Geospasial
ProgramTarget Realisasi % Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Anggaran (Rp.)Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja
Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan informasi peta rupabumi sebagai acuan penyelenggaraan IG
1.096 NLP 1.096 NLP 100 161,905,363,000 148,721,930,181
58 NLP 58 NLP 100 17,264,100,000 17,164,449,130
90 segmen/pilar batas wilayah administrasi
90 segmen/pilar batas wilayah administrasi
100 2,351,009,000 2,192,951,476
115 segmen/pilar batas wilayah
negara
115 segmen/pilar batas wilayah
negara100 4.382.652.000 4,134,577,626
Tersedianya IGT terintegrasi yang akurat
Jumlah cakupan IG tematik strategis dan dokumen kajian model dinamika spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan
492 NLP, 4 IG tematik
terintegrasi dan 34 Dokumen
492 NLP, 4 IG tematik
terintegrasi dan 34 Dokumen
100
Penyelenggaraan Informasi Geospasial
21,844,450,000 19,407,920,897 88.85
Jumah Anggaran (Rp.) : 238.360.344.000 238,360,344,000
: 221.508.393.269Realisasi Anggaran (Rp.)
Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan IG LLN dan LPI sebagai acuan penyelenggaraan IG
238,360,344,000 221,508,393,269
Meningkatnya cakupan IGD yang akurat dan terkini/mutakhir
Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Kementerian/Lembaga : BIGTahun Anggaran : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp.)(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah Dokumen Peraturan tentang sistem referensitunggal
3 Perka BIG, 19 DokumenNSPK
4.363.360.000
Jumlah K/L penyelenggara IG yang mengacu padaIGD
8 K/L
Jumlah pemda penyelenggara IG yang mengacupada IGD
2 provinsi
Jumlah masyarakat penyelenggara IG yang mengacupada IGD 1 perusahaan
Jumlah K/L dan pemerintah daerah yang terhubungsebagai simpul jaringan IG 30 simpul
10.735.646.000
Prosentase peningkatan masyarakat yangmengakses IG 10%
7.375.646.000
Terselenggaranya reformasibirokrasi di Badan InformasiGeospasial
Prosentase hasil penilaian reformasi birokrasi 90% DukunganManajemen dan
Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya BadanInformasi Geospasial
265.100.000
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Meningkatnya penyelenggaraanIG yang telah bereferensi tunggaldan mengacu padaaturan/panduan penyelenggaraanIG
PenyelenggaraanInformasi Geospasial
Meningkatnya penggunaanInformasi Geospasial di lingkunganpemerintah dan masyarakat
PenyelenggaraanInformasi Geospasial
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp.)(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah dokumen pembinaan Pusat PengembanganInfrastruktur Data Spasial 1 Dokumen
4.578.800.000
Jumlah dokumen review standar kompetensi kerjanasional/profesi bidang IG 1 Dokumen
3.750.000.000
Jumlah titik kontrol geodesi dan geodinamikasebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG 345 Titik
208.355.420.000
Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan informasipeta rupabumi sebagai acuan penyelenggaraan IG 376 NLP 161.905.363.000
Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan IG LLN danLPI sebagai acuan penyelenggaraan IG 58 NLP 16.475.127.000
90 segmen/pilar bataswilayah administrasi
1.349.323.000
120 segmen/pilar bataswilayah negara
9.080.607.000
Tersedianya IGT terintegrasi yangakurat
Jumlah cakupan IG tematik strategis dan dokumenkajian model dinamika spasial untuk mendukungperencanaan pembangunan
492 NLP,4 IG tematik terintegrasi
dan 34 Dokumen
PenyelenggaraanInformasi Geospasial
41.337.800.000
Jumah Anggaran (Rp.) : 269.636.126.000 269.636.126.000
Meningkatnya kapasitas SDM danindustri IG nasional
PenyelenggaraanInformasi Geospasial
Meningkatnya cakupan IGD yangakurat dan terkini/mutakhir
PenyelenggaraanInformasi Geospasial