LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Kementerian Kesehatan Tahun 2016
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJASEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2015
KEMENTERIAN KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
Kementerian Kesehatan
T a h u n 2 0 1 6
KATA PENGANTAR
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT
karena atas izin dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAKIP) Sekretariat Jenderal Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan
ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.
Sekretariat Jenderal telah berupaya keras dalam mencapai sasaran
sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun
2015. Syukur alhamdulillah semua indikator kinerja telah dapat dicapai, dengan
demikian ke depan harus kita pertahankan. Berbagai kendala dalam pelaksanaan
kegiatan harus dapat kita sikapi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan
baik. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perencanaan
kedepan bagi para pelaksana program/kegiatan untuk menjadi lebih baik. Kami
sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusi. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal ini dapat
menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Jenderal
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan dalam
mensukseskan Program Indonesia Sehat.
Jakarta, 15 Januari 2016
Sekretaris Jenderal,
UNTUNG SUSENO SUTARJO
ii
DAFTAR ISI
halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii IKHTISAR EKSEKUTIF v BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG 1 B. PERAN DAN KEDUDUKAN SEKRETARIAT JENDERAL 2 C. SASARAN PROGRAM 3 D. STRUKTUR ORGANISASI 4 E. SISTEMATIKA 4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DALAM KERANGKA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
A. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 6 B. PERJANJIAN KINERJA 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA 12 B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 13 C. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DENGAN
TAHUN 2014 25
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 32 B. SARAN 32
LAMPIRAN PERHITUNGAN PERSENTASE HARMONISASI DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
TABEL 1: SandinganSasaran Program, Indikatordan Target DalamRenstradanRenja-KL 8
TABEL 2: CapaianIndikatorKinerjaSasaran Program KeSatu 13 TABEL 3: CapaianIndikator Program Kedua 21 TABEL 4: RincianPenetapanPeserta PBI Tambahan JKN/KIS
OlehKementerianSosialTahun 2015 22 TABEL 5: CapaianKinerjaSesuaiIndikatorKinerjaUtama PadaRenja-KL 2015 danRenstra 2015 – 2019 25 TABEL 6: RealisasiCapaianIndikatorSasaran Program
Tahun 2014 27 TABEL 7: RealisasiAnggaranSekretrariatJenderal TahunAnggaran 2015 29 TABEL 8: RealisasiAnggaranSekretrariatJenderal Berdasarkan IKU TahunAnggaran 2015 30
iv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
GAMBAR 1: KeterkaitanSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, SistemPenganggarandanSistem AKIP 6
GAMBAR 2: Target danCapaianKebijakanPublikBerwawasan
KesehatanTahun 2015 14 GAMBAR 3: PembukaanPertemuanKoordinasiPenguatan PemberdayaanMasyarakatMenuju Indonesia Sehat melaluiPendekatanKeluargaolehMenteriKesehatan 15 GAMBAR 4:CapaianRealisasiKinerjaSekretariatJenderal
Melalui e-monevBappenas 19
GAMBAR 5:Target PesertaPenerimaBantuanIuran(PBI) JKN/KIS Tahun 2014 - 2019Berdasarkan RencanaKinerja PPJK 25
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019, dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi organisasi, Sekretariat Jenderal melaksanakan 2
(dua) program dari 9 (sembilan) program Kementerian Kesehatan yang telah
ditetapkan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya serta Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sasaran strategis program tersebut adalah 1) Meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen
Kementerian Kesehatan, 2) Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 tersebut dan
dokumen penetapan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
tahun 2015, maka untuk menilai pencapaian sasaran program Sekretariat
Jenderal tahun 2015 telah ditetapkan 3 (tiga) indikator utama sebagai alat
pengukuran kinerja yaitu:
1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;
2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya;
3. Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat
(KIS).
vi
Pencapaian kinerja indikator kesatu, jumlah kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan, dari target yang ditetapkan sebesar 3 kebijakan
publik dapat dicapai 4 atau capaian kinerjanya sebesar 133%.
Pencapaian kinerja indikator kedua, persentase harmonisasi dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dari target sebesar
90%telah dapat terealisasikan capaiannya sebesar 245% dengan perhitungan
jumlah capaian kinerja pusat/biro dibagi dengan total pusat/biro.
Pencapaian kinerja indikator ketiga, jumlah penduduk yang menjadi
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2015 sebanyak 87,8 juta jiwa
dari target 88,2 juta jiwa. Capaian target tersebut mengalami peningkatan
jika dibandingkan capaian target pada tahun sebelumnya yang sebanyak
86,4 juta jiwa.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib
mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam
bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.Hal ini sejalan dengan upaya reformasi
birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga,
yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta
memiliki kinerja yang baik (Good Governance).
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal
diperlukan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas serta
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi Kementerian Kesehatan.Sekretariat Jenderal berperan juga dalam
meningkatkan kemampuan manajemen dan informasi kesehatan,
sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta koordinasi
dan integrasi lintas sektor dan berperan pada optimalisasi pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
Sebagai salah satu prioritas perubahan terhadap program reformasi
birokrasi, Sekretariat Jenderal berupaya mendukung pembangunan
kesehatan secara sistematis, berdayaguna, berhasilguna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga
tercipta Good Governance sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 sebagai tindak lanjut Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN).
2
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat Jenderal pada
setiap tahunnya menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada
Menteri Kesehatan.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat
Jenderal tersebut merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
2015-2019, Rencana Aksi Programdan Penetapan Kinerja Sekretariat
Jenderal tahun 2015.
B. PERAN DAN KEDUDUKAN SEKRETARIAT JENDERAL
Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara serta
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1144/Menkes/per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Jenderal
menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
Kementerian Kesehatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja
sama, hubungan masyarakat,arsip, dan dokumentasi Kementerian
Kesehatan;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
3
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelanggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan
pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal menyusun
Rencana Aksi Program (RAP) dan peta strategis yang didasarkan juga atas
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.
C. SASARANPROGRAM
Sasaran Program Kesatu “Meningkatnya koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian
Kesehatan.
Indikator:
1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya.
Sasaran Program Kedua“Terselenggaranya penguatan
JaminanKesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)”.
Indikator:
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia
Sehat (KIS) (dalam juta).
4
D. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal adalah sebagai
berikut:
E. SISTEMATIKA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 ini
menjelaskan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama Tahun
2015.Capaian kinerja tahun 2015 dapat digunakan sebagai bahan acuan
dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan
kerangka pikir seperti demikian, sistematika penyajian laporan akuntabilitas
kinerja Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:
Ikhtisar Eksekutif (Executive Summary)
Sekretariat Jenderal
Biro Kepegawaian
Biro Keuangan dan BMN
Biro Perencanaan dan Anggaran
Biro Hukum dan
Organisasi
Biro Umum
Pusat Data dan
Informasi
Pusat Kerjasama Luar Negeri
Pusat Penanggulangan Krisis
Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan
Pusat Komunikasi
Publik
Pusat Promosi
Kesehatan
Pusat Intelegensia Kesehatan
Pusat Kesehatan
Haji
Sekretariat Konsil
Kedokteran
5
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja (dokumen
penetapan kinerja).
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Pengukuran Kinerja
Pada sub bab ini disajikan kategori capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi.
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis program dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
tahun lalu;
3. Analisis penyebab keberhasilan/ketidakberhasilan atau
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan;
C. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014
1. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target realisasi kinerja yang terdapat dalam dokumen rencana kerja
kementerian (Renja-KL) dan realiasi tahun sebelumnya (tahun 2014);
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Bab IV Penutup
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atas Laporan Akuntabilitas
Kinerja Sekretariat Jenderal.
6
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
DALAM KERANGKA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
A. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dibangun
dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result
oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan
manajemen berbasis kinerja guna pengelolaan kinerja.
Upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja perlu dilakukan secara
menyeluruh pada beberapa komponen, antara lain Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian
Sasaran/Kinerja Organisasi. Dengan kata lain, SAKIP tidak hanya meliputi
satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh
dari instansi pemerintah yang terkait.
Keterkaitan komponen tersebut tidak terlepas dari 3(tiga) sistem yang saling
berkaitan satu sama lain. Keterkaitan 3(tiga) sistem ini dapat terlihat dari
gambar berikut ini:
Gambar 1.
Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Penganggaran dan Sistem AKIP
Sistem PerencanaanPembangunan
Nasional
Sistem AKIP
RKP/D
RKA-KL/
SKPD
PENGUKURAN & PENGUMPULAN DATA KINERJA
RENSTRA KL/SKPD
PENETAPAN KINERJA (PK)
LAKIP
RPJM/D
Sistem Penganggaran
RKT , RENJA
KL/SKPD
DIPA & POK
EVALUASI
RPJP Keterkaitan 3 sistem
SKO/SKP
PENILAIAN SKP
7
B. PERJANJIAN KINERJA
Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam
pembangunan kesehatan telah ditetapkan target-target sasaran Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang tertuang didalam Penetapan Kinerja (TAPJA) tahun
2015.
Penetapan kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja tahunan yang
dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang
memberikannya.Penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang
diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan
langsungnya.
Arah Pembangunan Kesehatan 2005 – 2025untuk mewujudkan
“Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” sebagai pengejawantahan
dari RPJPN 2005 – 2025yang selanjutnya diturunkan melalui 5 tahap RPJMN
termasuk pula bidang kesehatan. Tahun 2015 sebagai tahun peralihan
RPJMN tahap ke II ke RPJMNtahap ke III tentunya tidak lepas dari
penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).
Renstra 2015 – 2019bidang kesehatan merupakan rencana kerjaselama
5 tahun Kementerian Kesehatan yang disesuaikan dengan program yang
dicanangkan oleh pimpinan/ presiden terpilih, dimana pada tahun
pertamanya akan sedikit berbeda dengan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja-KL) tahun 2015 yang merupakan peralihan
dari pemerintahan lama (Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Wakil Presiden Budiono)ke pemerintahan baru (Bapak Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla). Hal ini berefek pula pada Indikator Kinerja
Utama (IKU) Kementerian Kesehatan dimana Sekretariat Jenderal terdapat
didalamnya.
Di bawah ini akan disandingkan perbedaan antara Indikator Kinerja
Utama (IKU) Sasaran Program Sekretariat Jenderal yang tercantum dalam
8
Renstra dan Renja-KL pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2015, dimana baik
sasaran program, indikator maupun target capaian indikator kegiatannya
terdapat sedikit perberbedaan, seperti dalam tabel berikut:
Tabel 1. Sandingan Sasaran Program, Indikator dan Target
Dalam Renstra dan Renja-KL
No. Sasaran Program (Outcome)
Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3) (4) Tertuang dalam Renstra 2015 – 2019 1
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
3
90%
2
Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)
88,2 Juta
Tertuang dalam Renja-KL 2015 dan DIPA T.A 2015 1
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
1. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana
2. Persentase (%) rumahtangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
34
40%
Namun demikian, setelah keduanya diajukan dalam Perjanjian Kinerja
(PK) untuk ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (pihak pertama) dan
Menteri Kesehatan (pihak kedua), untuk kepentinganpenyelaraskan
dengancapaian program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka ditandatangani Perjanjian Kinerja yang
memuat indikator yang terdapat dalam Renstra 2015-2019, seperti di bawah
ini:
9
10
11
Lampiran Perjanjian Kinerja yang tidak di tandatangani kedua belah pihak,
meskipun memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertuang dalam
Renja-KL dan DIPA Tahun 2015, sebagai berikut:
12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Kegiatan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan untuk
mendapatkan gambaran keberhasilan dan ketidakberhasilandalam
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di awal program.
Didasarkan atas informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan
pencapaian masing-masing indikator yang diukur, maka ditindaklanjuti
sebagai bagian pembinaan dan perencanaan program/kegiatan kedepan
sehingga setiap program/kegiatan dapat lebih berhasil guna dan berdaya
guna.
Manfaat lain dari pengukuran kinerja adalah memberikan gambaran
kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi
organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah di
tetapkan dalam dokumen Renstra atau pun Penetapan Kinerja.
Kategori capaian kinerja (penentuan posisi) beserta simbol warna
capaian, sebagai berikut:
No. Kategori Rentang Capaian Kinerja Simbol Warna
1. Sangat Baik >100 Biru
2. Baik 80-100 Hijau
3. Cukup 50-79 Kuning
4. Kurang < 49 Merah
Kegiatan pembandingan tingkat kinerja yang dicapai dengan target
dalam penetapan kinerja, dan pembandingan pencapaian kinerja tahun
berjalan dengan tahun sebelumnya menjadi salah satu bagian yang menjadi
fokus pengukuran.
13
Didasarkan atas Kepmenkes Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 dan
Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015, maka pelaporan ini
mengacu dan melaporkan capaian kinerja sesuai penetapan kinerja yang
telah di tandatangani pada Perjanjian Kinerja.
Pada tahun anggaran 2015 telah dilakukan penetapan kinerja secara
serentak di lingkungan Sekretariat Jenderal seiring dengan rapat koordinasi
staf paripurna bulanan.
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
Sasaran program/kegiatan Sekretariat Jenderal terdiri 2 (dua) sasaran
dan 3 indikator. Adapun capaian dari masing-masing sasaran program ini
sebagai berikut:
1. Sasaran Program Kesatu
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Kementerian Kesehatan.
Indikator, target, dan realisasi capaian dari sasaran strategis tersebut
dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini:
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Ke Satu
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Pencapaian
Simbol Warna
1. Jumlah kebijakan yang berwawasan kesehatan
3 4 133% Biru
2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
90% 245 245% Biru
14
a. Jumlah Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan
Lintas sektor berperan penting dalam kesehatan, terutama untuk
menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan
perilaku hidup sehat masyarakat.Menyadari hal tersebut, Kementerian
Kesehatan telah mendorong lintas sektor untuk mengeluarkan kebijakan
berwawasan kesehatan (Health in All Policy).Jumlah Kebijakan Publik
Berwawasan Kesehatan adalah jumlah kebijakan yang dibuat sektoral (K/L)
berupa Peraturan Presiden/Peraturan Menteri/Instruksi Menteri/Surat
Edaran Menteri/Surat Keputusan Bersama Menteri yang mendukung
kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
Gambar 2. Target dan Capaian Kebijakan Publik Berwawasan KesehatanTahun 2015
Dari gambar 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah kebijakan publik
berwawasan kesehatan yang dikeluarkan oleh lintas sektor pada tahun 2015
adalah sebanyak 4 (empat) kebijakan atau 133% dari target. Hasil ini
menunjukkan bahwa target Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan tahun
2015 telah tercapai.
0
1
2
3
4
2015
3
4
Target
Capaian
15
Pada tahun 2015 telah terbit kebijakan publik berwawasan kesehatan
sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran
Pajak Rokok yang menyebutkan bahwa penggunaan dana pajak
rokok di bidang kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
2. Kebijakan tarif cukai yg baru melalui PMK No. 198/PMK.010/2015
tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 179/PMK.011/2012
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
3. Surat kawat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor:
T.900/2239/KEUDA kepada Gubernur Se-Indonesia dan
Bupati/Walikota Se-Indonesia untuk pemenuhan anggaran
kesehatan minimal 10% sesuai dengan amanah UU 36/2009; dan
4. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Januari 2015 untuk
menjadikan transportasi umum sebagai Kawasan tanpa Rokok (KTR)
sesuai dengan PP 109 tahun 2012.
Gambar 3. Pembukaan Pertemuan Koordinasi Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
Menuju Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga oleh Menteri Kesehatan
16
Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya advokasi ke
pemegang kebijakan baik lintas program maupun lintas sektor. Upaya–upaya
yang telah dilakukan dalam rangka menghasilkan Kebijakan Publik
Berwawasan Kesehatan adalah:
1. Penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan dana pajak
rokok ke daerah;
2. Peyusunan regulasi pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan
rokok;
3. Koordinasi pelaksanaan penggalangan komitmen dalam mendukung
percepatan penurunan AKI dan AKB;
4. Penggalangan komitmen dalam determinan sosial kesehatan;
5. Penggalangan komitmen dalam peningkatan gaya hidup sehat;
6. Koordinasi lintas program dan lintas sector dalam pengembangan
PKRS dalam rangka penguatan promosi kesehatan di rumah sakit;
7. Pengembangan strategi advokasi;
8. Pemantauan dan evaluasi proses pembuatan dan implementasi
kebijakan publik berwawasan kesehatan; dan
9. Pelatihan pengelolaan advokasi petugas promkes provinsi.
Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:
1) Terbitnya kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lintas sektor
memerlukan proses dengan serangkaian kegiatan yang berjalan
dalam rentang waktu yang cukup panjang;
2) Isu kebijakan publikyang diinisiasi merupakan isu yang sedang
bergulir di lintas sektor, sehingga tidak dapat ditentukan oleh
Sekretariat Jenderal KementerianKesehatan.
17
Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, telah dilakukan upaya
antara lain:
a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor/lintas program (LS/LP)
secara intensif dan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan hingga selesai;
b. Melakukan identifikasi isu kebijakan berwawasan yang diperlukan
dengan melibatkan pihak luar, seperti LSM, organisasi
kemasyarakatan dan akademisi.
Nilai-nilai positif atau pembelajaran yang bisa diambil dari indikator
kebijakan publik berwawasan kesehatan hingga dapat menjadi acuan bagi
program selanjutnya yaitu:
a) Pendorong peran serta dari LSM, organisasi kemasyarakatan dan
akademisi untuk mendukung terbitnya kebijakan publik berwawasan
kesehatan; dan
b) Pendorong peran serta pemerintah daerah yang mampu lintas sektor
dalam membuat kebijakan yang berwawasan kesehatan seperti
kebijakan kawasan tanpa rokok, yangmenindaklanjuti kebijakan
berwawasan kesehatan dari pusat.
b. Persentase Harmonisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Lainnya.
Sesuai dengan Renstra Kemenkes dan Rencana Aksi Program (RAP)
Sekretariat Jenderal tahun 2015 – 2019bahwa cara menghitung indikator ini
yaitu hasil dari jumlah capaian kinerja Pusat/Biro dibagi dengan total
Pusat/Biro yang ada di Sekretariat Jenderal.
Seperti diketahui pada tabel 2 di atas bahwa indikator persentase
harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dari
18
target 90% telah dicapai realisasi sebesar 245% (penjelasan rinci pada
lampiran 1).
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, kegiatan yang telah dilakukan
adalah:
1. Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan;
2. Pembinaan administrasi kepegawaian;
3. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara;
4. Perumusan peraturan perundang-undangan dan organisasi;
5. Pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan
dan gaji;
6. Pengelolaan data dan informasi kesehatan;
7. Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
8. Penanggulangan krisis kesehatan;
9. Pengelolaan komunikasi publik;
10. Peningkatan intelegensia kesehatan;
11. Peningkatan kesehatan jemaah haji;
12. Peningkatan kerja sama luar negeri; dan
13. Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia.
Selain itu indikator ini dapat dilihat pada laporan PP39/2006 atau
sesuai denganaplikasie-monev Bappenas.Pembangunan aplikasi monev
berbasis website (e-monev) merupakan upaya untuk mengefektifkan dan
mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan
melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme
pelaporan monev kinerja pembangunan.Secara paralel, e-monev yang
dikembangkan saat ini telah memuat informasi kinerja yang dibutuhkan.
Dalam menetapkan target kinerja dan target anggaran kegiatan, penanggung
jawab program melakukan konsolidasi dengan pelaksana
kegiatan/penanggung jawab indikator sasaran kegiatan terkait dan
19
disepakati bersama dengan Sekretariat Jenderal K/L (cq. Biro Perencanaan
dan Anggaran).
Gambar 4. Capaian Realisasi Kinerja Sekretariat Jenderal
Melalui e-monev Bappenas
Dalam e-monev Bappenas pengisian target triwulan kegiatan dihitung
berdasarkan breakdown dari target tahunan yang telah ditetapkan (tersedia
dalam data dasar Renja-KL dan RKA-KL).Target triwulan menjadi acuan
dalam penilaian Status Capaian Anggaran dan Status Capaian Kinerja tiap
kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.
Target triwulanan merupakan prakiraan nilai pencapaian penyerapan
anggaran dan prakiraan nilai pencapaian kinerja suatu kegiatan secara
kumulatif per triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
20
1) Target triwulanan merupakan besaran/nilai yang ingin dicapai sampai
dengan triwulan tersebut dan bukan hanya nilai pada triwulan itu
saja;
2) Target triwulanan dinyatakan dalam satuan persen (%);
3) Nilai persentase yang diinput merupakan kumulatif dari triwulan
sebelumnya;
4) Target yang diinput adalah target penyerapan anggaran dan target
capaian kinerja kegiatan pertriwulan;
5) Nilai akhir dari target anggaran dan target kinerja pada triwulan IV
wajib 100%.
6) Indikator-indikator di dalam e-monev Bappenas diambil dari RKP
(Rencana Kerja Pemerintah) baik target maupun realisasinya.
2. Sasaran Program kedua
Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu
Indonesia Sehat (KIS).
Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019sasaran
program Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Indikator tercapainya sasaran program
adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat
(KIS) sebanyak 92,2 juta jiwa.Namun besaran target jumlah peserta PBI
yang digunakan sebagai target adalah sesuai Perpres No.3 Tahun 2015
tentang perubahan RKP 2015 sebanyak 88,2 juta jiwa (dapat dilihat pada
tabel 3 di bawah).
21
Tabel 3. Capaian Indikator Program Kedua
No Indikator Kinerja Traget Realisasi Capaian Simbol Warna 1 Jumlah penduduk yang
menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat (KIS)
88,2 Juta Jiwa
87,8Juta Jiwa
99,60 % Hijau
Pada tahun 2015, realisasi pencapaian indikator “Jumlah penduduk
yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat (KIS)” sebanyak 87.882.867
jiwa dari target 88.231.816 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja indikator
ini adalah sebesar 99,60%. Upaya pemenuhan capaian indikator tersebut
oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 belum mampu sebesar 100%
dikarenakan beberapa faktor eksternal diantaranya:
1) Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PBI tambahan yang
didaftarkan dikarenakan belum seluruhnya penetapanpeserta PBI
tambahan diselesaikan tepat waktu oleh Kementerian Sosial. Pada
tahun 2015 dari target PBI tambahan sebesar1.831.816 jiwa
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi
kelompok masyarakat miskin, rentan miskin, serta tuna wisma dan
orang penghuni lapas dan rutan yang terealisasi hanya sebanyak
1.482.867 jiwa. Pendaftaran peserta PBI tambahan tersebut dilakukan
secara bertahapberdasarkan SK Mensos RI Nomor 44B/HUK/2015;
SK Mensos RI Nomor 58/HUK/2015; SK Mensos RI Nomor
128/HUK/2015 dan SK Mensos RI Nomor 132/HUK/2015 (dapat
dilihat pada tabel 4).
22
Tabel 4. Rincian Penetapan Peserta PBI Tambahan JKN/KIS
Oleh Kementerian Sosial Tahun 2015
No SK Mensos RI Tanggal Jumlah PBI Baru (jiwa)
1 44B/HUK/2015 04 Mei 2015 1.355
2 44B/HUK/2015 04 Mei 2015 3.842
3 44B/HUK/2015 07 Mei 2015 204
4 44B/HUK/2015 09 Mei 2015 2.766
5 44B/HUK/2015 11 Mei 2015 2.206
6 44B/HUK/2015 13 Mei 2015 1.512
7 44B/HUK/2015 13 Mei 2015 624
8 44B/HUK/2015 21 Mei 2015 6.883
9 44B/HUK/2015 21 Mei 2015 1.568
10 44B/HUK/2015 21 Mei 2015 620
11 44B/HUK/2015 22 Mei 2015 1.273
12 44B/HUK/2015 25 Mei 2015 6
13 44B/HUK/2015 28 Mei 2015 526
14 44B/HUK/2015 29 Mei 2015 18
15 44B/HUK/2015 30 Mei 2015 120
16 44B/HUK/2015 30 Mei 2015 1.807
17 44B/HUK/2015 01 Juni 2015 141
18 44B/HUK/2015 02 Juni 2015 94
19 44B/HUK/2015 20 Juni 2015 763
23
20 44B/HUK/2015 21 Juni 2015 144
21 44B/HUK/2015 21 Juni 2015 35
22 44B/HUK/2015 30 Juni 2015 36
23 44B/HUK/2015 10 Juli 2015 8.260
24 58/HUK/2015 01 Desember 2015 60.051
25 128/HUK/2015 01 Desember 2015 2.084
26 132/HUK/2015 01 Desember 2015 1.385.929
T O T A L 1.482.867
Proses penetapan peserta PBI tambahan oleh pihak Kementerian Sosial
melalui proses yang panjang serta membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Sebelum peserta tambahan tersebut ditetapkan, perlu dilakukan proses
rekonsiliasi data yang melibatkan berbagai pihak baik lintas
Kementerian/Lembaga serta proses pemadanan data di BPJS Kesehatan.
Berikut disajikan gambar grafik target jumlah penduduk yang menjadi
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JKN/KIS dan persentase
kenaikannya tiap tahun berdasarkan Rencana Kinerja Satker Pusat
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sampai tahun 2019 (lihat gambar 6 di
bawah).
24
Gambar 5. Target Peserta Penerima Bantuan Iuran(PBI) JKN/KIS Tahun 2014 - 2019Berdasarkan Rencana Kinerja PPJK
Berdasarkan gambar di atas diketahui terjadipeningkatan target
peserta PBI tambahan tiap tahun. Peningkatan target peserta PBI JKN/KIS
tersebut perlu menjadi perhatian khusus oleh Kementerian Kesehatan
khususnya satker PPJK sebagai pelaksana program.
Guna mencapai target indikator tersebut, PPJK berdasarkan
tupoksinya diarahkan untuk melakukan pemantauan (monitoring) serta
melakukan koordinasi dalam proses pemutakhiran data PBI. Berikut berbagai
kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
1) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar dapat
mengirimkan data kepesertaan Jamkesda yang belum berintegrasi ke
dalam Program JKN;
2) Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dalam hal verifikasi dan
validasi data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan, sesuai dengan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
25
3) Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait permintaan data untuk
updatingkepesertaan JKN, yaitu jumlah kepesertaan PBI yang
iurannya dibayarkan olehpemerintah daerah.
C. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TAHUN 2014
Sebelumnya telah disebutkan bahwa tahun 2015 terdapat perbedaan
Indikator Kinerja Utama (IKU) padaRencana Kerja (Renja-KL)danpadaRencana
Strategis (Renstra).
Tabel 5 di bawah ini akan menyandingkan capaian Kinerja sesuai
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renja-KL 2015 dan Renstra 2015 – 2019:
Tabel 5. Capaian Kinerja Sesuai Indikator Kinerja Utama
Pada Renja-KL 2015danRenstra 2015 – 2019
No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase
Pencapaian Simbol Warna
Tertuang dalam Renja-KL 2015 Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
1 Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana
34 34 100% Hijau
2 Persentase (%) rumahtangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
40% 44 110% Biru
26
Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian semua indikator
≥99% yang artinya kinerja Sekretariat Jenderal berada pada kategori Baik
dan Sangat Baik atau simbol warna Hijau dan Biru.
Capaian tahun 2014 dan tahun 2015 meskipun analisisnyatidak
dapatdipersamakandimana realisasi tahun 2014 yang masih menggunakan
Renstra 2010 – 2014dengan realisasi tahun 2015 yang menggunakan Renstra
2015 – 2019, namun tidak ada salahnya kami tampilkan realisasi capaian
pada tahun 2014 yang lalu, dimana terdapat 4 sasaran program yang
masing-masing sasaran tersebut hanya mempunyai satu Indikator Kinerja
Utama(IKU), kecuali sasaran program “Meningkatnya koordinasi pelaksanaan
tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian
Kesehatan” yang memiliki 6 Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dilihat pada
tabel 6 di bawah ini.
Tertuang dalam Renstra 2015 – 2019 Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
1 Jumlah kebijakan yang berwawasan kesehatan
3 4 133% Biru
2 Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
90% 245 245% Biru
Sasaran Program: Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
1 Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat (KIS)
88,2 Juta Jiwa
87,8 Juta Jiwa
99,60% Hijau
27
Tabel 6. Realisasi Capaian Indikator Sasaran Program Tahun 2014
Sasaran Program (Outcome) Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase
Pencapaian Simbol Warna
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.
1. Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian (elektronik).
70% 80,45% 115% Sangat Baik
2. Persentase pengadaan menggunakan e_procurement.
90% 89% 98,90% Baik
3. Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data kesehatan
76% 79,79% 105% Sangat Baik
4. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana.
300 300 100% Baik
5. Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi.
58,5 55,5 94,90% Baik
6. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK.
7,02 7,49 106,71% Sangat Baik
Seluruh Kab/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Persentase kabupaten/kota yang telah menganggarkan APBD bidang kesehatan minimum 10 (sepuluh) persen dari APBD dalam rangka pencapaian SPM.
100% 48,87% 48,87% Kurang
28
Sasaran Program (Outcome) Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Pencapaian Simbol Warna
Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko financial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.
Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan.
80,10% 81,28% 101,47% Sangat Baik
Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga.
Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS.
70% 56,60% 84,71% Baik
Hasil pada tahun tahun 2014 di atas menunjukkan bahwa ada 1 (satu)
sasaran program (outcome) yang targetnya tidak bisa tercapai dengan baik
atau kurang (simbol warna merah), sedangkan hasil pada tahun 2015
menunjukkan semua sasaran program (outcome) targetnya tercapai dengan
baik dan sangat baik (simbol warna hijau dan biru).
Meskipun indikator kinerja utama (IKU) tidak dapat dibandingkan satu
sama lain, tetapi berdasarkan dengan realisasi capaiannya mengindikasikan
bahwa kinerja satker dilingkungan Sekretariat Jenderal pada tahun 2015
meningkat dan lebih baik dari tahun sebelumnya (tahun 2014).
Dari segi anggaran, penyerapan tahun 2015 pada tiap-tiap satker di
lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada
tabel 7 di bawah, dimana penyerapan anggaran secara keseluruhan sebanyak
94,11% atau sebesar 22,85 trilyun rupiah dari total anggaran sebesar 24,28
trilyun rupiah dengan penyerapan tertinggi pada satker PPJK dan terendah
pada satker Pusat Krisis Kesehatan.
29
Tabel 7. RealisasiAnggaran Sekretrariat Jenderal
Tahun Anggaran 2015
Penyerapan sebesar 94,11% masuk dalam kategori Baik (simbol warna
hijau). Pencapaian ini tidak terlepas dari proses pengawasan terpadu (monev)
yang dilakukan secara rutin baik bulanan maupun triwulanan dengan
memperhatikan segala aspek yang bisa menghambat kegiatan serta rencana
tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh masing-masing satker yang selalu
dikomunikasikan secara berjenjang, mulai dari operator aplikasi monev,
pelaksana kegiatan, KPA, PPK, sampai kepada pimpinan tertinggi yaitu
Sekretaris Jenderal.
No. Satker Anggaran Realisasi % Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
1 Biro Hukor 19.056.980.000 14.340.784.828 75,25 2 Ropeg 53.515.653.000 33.881.918.422 70,58 3 Rokeu & BMN 26.721.658.000 18.641.694.371 69,75 4 Roren 88.150.267.000 65.500.789.841 74,31 5 Roum 3.008.954.731.000 2.285.712.725.445 80,66 6 Pusdatin 74.000.000.000 69.866.527.966 94,41 7 PKLN 12.145.931.000 8.366.939.371 68,89 8 Puskes Haji 196.678.110.000 185.347.037.187 94,24 9 Puskomblik 39.013.850.000 36.257.353.320 92,93 10 Pusat Krisis 60.998.712.000 33.700.663.656 55,25 11 Promkes 221.321.000.000 145.854.279.226 65.90 12 Pusat Intelegensia 15.447.957.000 12.381.186.926 80,15 13 KKI 32.998.882.000 22.996.185.555 69,69
Sasaran Program: Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
14 PPJK 20.434.100.000.000 19.919.254.732.079 97,48 JUMLAH TOTAL 24.283.103.731.000 22.852.102.817.223 94,11
30
Tabel 8. RealisasiAnggaran Sekretrariat Jenderal Berdasarkan IKU Tahun Anggaran 2015
No. Indikator Kinerja Utama Anggaran Realisasi % Simbol
Warna Tertuang dalam Renja-KL 2015
Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
1
Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana
60.998.712.000 33.700.663.656 55,25 Cukup
2
Persentase (%) rumahtangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
24.222.105.019.000 22.818.402.154.537 94,20 Baik
Tertuang dalam Renstra 2015 – 2019 Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
1 Jumlah kebijakan yang berwawasan kesehatan
221.321.000.000 145.854.279.226 65.9 Cukup
2
Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
3.627.682.731.000 2.786.993.806.888 76.83 Cukup
31
Sasaran Program: Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
1
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat (KIS)
20.434.100.000.000 19.919.254.732.079 97,48
Baik
Dari tabel 8 di atas hasil dari masing-masing IKU baik dari Renja-KL
maupun Renstra 2015-2019 menunjukkan bahwa kinerja berada pada
rentang kategori cukup dan baik (simbol warna kuning dan hijau).
Selanjutnya bila dilihat dari anggaran, menunjukkan bahwa anggaran yang
besar mempunyai nilai kategori baik (simbol hijau), sedangkan anggaran yang
sedikit lebih rendah mendapatkan nilai kategori cukup (simbol warna
kuning).
Kedepannya akan dilakukan analisis terhadap capaian ini secara
intensif pada pertemuan informal “morning briefing” yang dilakukan setiap
senin pagi setiap minggunya yang dipimpin langsung oleh Sekretaris
Jenderal.
32
BAB IV
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal
sekaligus sebagai informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara
berkelanjutan.
A. KESIMPULAN
1. Sasaran program Sekretariat Jenderal sesuai Penetapan Kinerja
tahun anggaran 2015 telah dapat dicapai. Dari 2 (dua) sasaran
program dengan 3 (tiga) indikator, yang telah memperoleh kategori
biru sebanyak 2 indikator dan kategori hijau sebanyak 1 indikator,
atau dalam persentase realisasi sebesar 99,35%.
2. Dari sisi anggaran, dimana pagu alokasi anggaran Sekretaris
Jenderal Rp 24.283.103.731.000,- (dua puluh empat trilyun dua
ratus delapan puluh tiga milyar seratus tiga juta tujuh ratus tiga
puluh satu ribu rupiah) telah dapat direalisasikan sebesar Rp
22.852.102.817.223,- (dua puluh dua trilyun delapan ratus lima
puluh dua milyar seratus dua juta delapan ratus tujuh belas juta
dua ratus dua puluh tiga rupiah) atau dalam prosentase realisasi
sebesar 94,11%.
B. SARAN
1. Penetapan indikator kinerja sebaiknya tetap menggunakan
indikator yang dapat diukur, sesuai tugas pokok dan fungsinya,
data di unit dapat dijangkau, serta memenuhi kaidah SMART.
2. Sinergi antara perencana, pelaksana, dan pemantau (monev)
sehingga terjadi keterpaduan dalam menjangkau akuntabilitas
kinerja, perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.
33
Keberhasilan Sekretariat Jenderal dalam pencapaian kinerja pada
tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan
di tahun mendatang dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Segala kekurangan dan hal-hal lain yang menjadi hambatan dalam
pencapaian target yang sudah direncanakan dapat dicarikan solusi serta
diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan
Sekretariat Jenderal.
TARGET
2015
1 2 3 4 6 8 8 9 10 11
1 Jumlah Provinsi yang memiliki
rencana lima tahun dan
anggaran kesehatan terintegrasi
dari berbagai sumber
tersedianya anggaran untuk
pembangunan kesehatan yang
terintegrasi dari berbagai sumber
Provinsi yang memiliki rencana
lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari
berbagai sumber dana
9 100 100
2 Jumlah dokumen kebijakan
perencanaan, anggaran dan
evaluasi pembangunan
kesehatan yang berkualitas
Penyusunan dokumen kebijakan,
perencanaan dan penganggaran
Dokumen-dokumen
dikelompokkan berdasarkan
tugas dan fungsi unit kerja
25 100 100
3 Jumlah rekomendasi monitoring
dan evaluasi terpadu
penyusunan laporan serta
rekomendasi pelaksanaan
monitoring evaluasi terpadu.
Rekomendasi monitoring dan
evaluasi terpadu yang
dihasilkan
34 100 100
1 Persentase pemenuhan
kebutuhan SDM aparatur
kesehatan
Realisasi pengangkatan CPNS
dan PTT/P3K terhadap jumlah
formasi CPNS dan PTT/P3K per
tahun
90% 87 87
2 Persentase pejabat struktural di
lingkungan Kementerian
Kesehatan yang kompetensinya
sesuai persyaratan jabatan
Jumlah pejabat struktural
yang telah memenuhi standar
kompetensi jabatan terhadap
seluruh pejabat struktural
60% 73 73
3 Persentase pegawai Kementerian
Kesehatan dengan nilai kinerja
minimal baik
Jumlah CPNS dan PNS yang
mempunyai hasil penilaian SKP
dengan kriteria minimal baik
terhadap seluruh CPNS dan
PNS
80% 85 85
2 Persentase nilai aset tetap yang
telah mendapatkan Penetapan
Status Penggunaan (PSP) sesuai
ketentuan
Nilai aset tetap yang telah
mendapatkan PSP dibagi
dengan nilai aset tetap laporan
keuangan audited
30% 54 54
3 Persentase pengadaan
menggunakan e-procurement
Perbandingan jumlah Satker
Kantor Pusat dan Satker
Kantor Daerah yang
menggunakan LPSE dibagi
dengan jumlah seluruh Satker
Kantor Pusat dan Kantor
Daerah
65% 73 73
a) Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan SDM aparatur,
b)Terwujudnya sistem
rekrutmen dan pengelolaan
administrasi kepegawaian
yang transparan, c)
Terwujudnya penyelesaian
administrasi kepegawaian
yang tepat waktu, d)
Meningkatnya produk
administrasi kepegawaian
yang dikelola melalui sistem
layanan kepegawaian;, e)
Meningkatnya jumlah pegawai
yang menerima reward , f)
Menurunnya jumlah pegawai
yang menerima punishment .
TOTAL
5
Persentase Satker yang
menyampaikan laporan
keuangan tepat waktu dan
berkualitas sesuai dengan SAP
untuk mempertahankan WTP.
Jumlah Satker Kantor Pusat
dan Kantor Daerah yang
menyampaikan laporan
keuangan dibagi dengan
jumlah seluruh Satker Kantor
100%
100.00
NO UNIT KERJA PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGAN
3Biro Keuangan
dan BMN
Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan dan
Barang Milik Negara
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan dan
Barang Milik Negara (BMN)
Kementerian Kesehatan secara
efektif, efisien dan dilaporkan
sesuai ketentuan
1
1
Biro
Perencanaan dan
Anggaran
Perencanaan dan
Penganggaran Program
Pembangunan Kesehatan
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan penganggaran
program pembangunan kesehatan
100
2Biro
Kepegawaian
Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian
245
RENCANA AKSI PROGRAM REALI SASIPERSENTA
SE
100
PERSENTASE HARMONISASI DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
178
TARGET
2015
TOTALNO UNIT KERJA PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGANRENCANA AKSI PROGRAM REALI SASIPERSENTA
SE
1 Jumlah produk hukum bidang
kesehatan yang diselesaikan :
1)mempersiapkan produk
hukum bidang kesehatan dengan
melakukan harmonisasi dengan
unit teknis KL terkait. 2)
Pendokumentasian RUU,
Perpres, Kemenkes, Permenkes
,3) Sosialisasi Perundang-
undangan
a. RUU/RPP/R.Perpres/
R.Keppres/R.Inpres
Membandingkan tren hasil
tahun-tahun sebelumnya
dengan prakiraan kebutuhan
tahun-tahun mendatang
15 13 87
b. Permenkes/Kepmenkes
bidang kesehatan.
Membandingkan tren hasil
tahun-tahun sebelumnya
dengan prakiraan kebutuhan
tahun-tahun mendatang
75 205 273
2 Jumlah penanganan
masalah/kasus dan perjanjian
kerjasama bidang kesehatan
Memberikan bantuan hukum
dan telaahan terhadap
permasalahan hukum di
lingkungan permenkes
a. Jumlah penanganan masalah
hukum terkait aset
Membandingkan tren hasil
tahun-tahun sebelumnya
dengan prakiraan kebutuhan
tahun-tahun mendatang
60 78 130
b. Jumlah penanganan kasus-
kasus hukum
Membandingkan tren hasil
tahun-tahun sebelumnya
dengan prakiraan kebutuhan
tahun-tahun mendatang
35 31 89
c. Jumlah perjanjian kerja sama
di bidang kesehatan
Membandingkan tren hasil
tahun-tahun sebelumnya
dengan prakiraan kebutuhan
tahun-tahun mendatang
30 72 240
3 Jumlah produk organisasi dan
tata kerja serta analisis jabatan
Membandingkan tren hasil
tahun-tahun sebelumnya
dengan prakiraan kebutuhan
tahun-tahun mendatang
12 11 92
4 Jumlah produk ketatalaksanaan,
penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kesehatan,
akuntabilitas kinerja dan jabatan
fungsional
Membandingkan tren hasil
tahun-tahun sebelumnya
dengan prakiraan kebutuhan
tahun-tahun mendatang
15 26 173
Biro Hukum dan
Organisasi
Perumusan Peraturan
Perundang-undangan dan
Organisasi
Meningkatnya produk peraturan
perundang-undangan, pelayanan
hukum, organisasi dan tata
laksana
421
1) Melakukan kajian
kelembagaan organisasi dan tata
laksana, 2) Penyusunan
dokumen RB, 3)Penyusunan
juklak evaluasi sakip dan lakip,
4) penyusunan, peraturan
jabatan fungsional dan penataan
kelembagaan
4
TARGET
2015
TOTALNO UNIT KERJA PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGANRENCANA AKSI PROGRAM REALI SASIPERSENTA
SE
Meningkatnya kualitas
administrasi korespondensi,
pengaturan acara dan kegiatan
pimpinan dengan baik dan lancar
sesuai aturan
1 Persentase terselenggaranya
administrasi korespondensi,
pengaturan acara dan kegiatan
pimpinan dengan baik dan
lancar sesuai aturan
A = Jumlah korespondensi
yang diselesaikan dibagi
jumlah seluruh korespondensi
dikali seratus persen
B = Jumlah acara harian yang
terlaksana dengan baik dibagi
jumlah seluruh acara harian
dikali seratus persen.
Kumulatif A ditambah B dibagi
dua sama dengan target
91% 102 102
1 Persentase pelayanan dokumen
perjalanan dinas luar negeri
tepat waktu
a. Jumlah dokumen persiapan
keberangkatan pegawai
perjalanan dinas luar negeri
selesai maksimal 10 hari
setelah tanggal pengusulan
91% 77 77
b. Jumlah Satker Pusat yang
terbina kearsipannya dibagi
dengan jumlah seluruh Satker
dikali seratus persen
80% 106 106
c. Jumlah Satker UPT daerah
yang terbina kearsipan dan
tata naskah dinasnya dibagi
dengan jumlah seluruh Satker
dikali seratus persen
60% 67 112
Meningkatnya pengelolaan kantor
Kementerian Kesehatan
Persentase tersedianya sarana
dan prasarana kantor
SP-1 = Jumlah M2
pembangunan, renovasi,
rehabilitasi gedung kantor
dibagi jumlah realisasi M2
pembangunan, renovasi,
rehabilitasi gedung kantor
dikali seratus persen. SP-2 =
Jumlah pengadaan peralatan
kantor yang diadakan dibagi
jumlah realisasi pengadaan
peralatan kantor yang
diadakan dikali seratus persen.
SP-3 = Jumlah perawatan dan
pemeliharaan sarana
prasarana kantor dibagi jumlah
realisasi perawatan dan
pemeliharaan sarana
prasaranan kantor dikali
seratus persen.
IKK-2 = Keseluruhan SP dibagi
tiga
100% 97 97
Biro Umum
Pengelolaan Urusan Tata
Usaha, Keprotokolan, Rumah
Tangga, Keuangan, dan Gaji
421
Meningkatnya kualitas pelayanan
dokumen perjalanan dinas luar
negeri, tata naskah dinas dan
pengelolaan kearsipan di
lingkungan Kementerian
Kesehatan
2 Persentase pembinaan kearsipan
dan tata naskah dinas
1) Kualitas administrasi
korespondensi, pengaturan acara
dan kegiatan pimpinan dengan
baik dan lancer sesuai aturan, 2)
Kualitas pelayanan administrasi
dokumen perjalanan dinas luar
negeri, tata naskah dinas dan
pengelolaan kearsipan
dillingkungan Kementerian
Kesehatan, 3) Pengelolaan kantor
Kementerian Kesehatan, 4)
Pengelolaan pembayaran gaji
dan/atau insentif tenaga
kesehatan strategis tepat waktu,
5) Pengelolaan pembayaran gaji
dan tunjangan PNS dan CPNS
tenaga kesehatan tepat waktu ,
5) Layanan pengelolaan
ketatausahaan Biro Umum
5
TARGET
2015
TOTALNO UNIT KERJA PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGANRENCANA AKSI PROGRAM REALI SASIPERSENTA
SE
Meningkatnya kualitas
pengelolaan pembayaran gaji
dan/atau insentif tenaga
kesehatan strategis tepat sasaran
dalam rangka mendukung
capaian indikator program
pembangunan kesehatan 2015-
2019
Persentase pembayaran gaji
dan/atau insentif tenaga
kesehatan strategis tepat sasaran
Jumlah tenaga kesehatan
strategis tepat sasaran dibagi
jumlah seluruh pegawai di kali
100 persen
92% 107 107
1 Persentase Kabupaten/Kota yang
melaporkan data kesehatan
prioritas
Jumlah Kabupaten/Kota yang
mengirimkan laporan dibagi
dengan seluruh
Kabupaten/Kota yang ada
30% 206 206
1 Jumlah kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan
Jumlah kebijakan publik
berwawasan kesehatan
3 100 100
2 Persentase Kabupaten/Kota yang
memiliki kebijakan PHBS
(Jumlah Kabupaten/Kota yang
membuat kebijakan yang
mendukung PHBS minimal 1
kebijakan baru per tahun
dibagi jumlah kab dan kota) x
100%
40% 111 111
3 Persentase Desa yang
memanfaatkan dana Desa 10%
untuk UKBM
(Jumlah Desa yang
memanfaatkan dana desa
minimal 10 persen untuk
Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM) dibagi total jumlah
desa) x 100%
10% 9 90
4 Jumlah dunia usaha yang
memanfaatkan CSR-nya untuk
program kesehatan
Jumlah dunia usaha yang
melakukan kerja sama (MOU)
dengan Kementerian
Kesehatan dalam mendukung
program kesehatan
4 100 100
5 Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumber dayanya
untuk mendukung kesehatan
Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang
melakukan kerja sama (MOU)
dengan Kementerian
Kesehatan dalam mendukung
program kesehatan
3 100 100
2 Persentase tersedianya jaringan
komunikasi data yang
diperuntukkan untuk
pelaksanaan e-kesehatan
Biro Umum 421
1) Kualitas administrasi
korespondensi, pengaturan acara
dan kegiatan pimpinan dengan
baik dan lancer sesuai aturan, 2)
Kualitas pelayanan administrasi
dokumen perjalanan dinas luar
negeri, tata naskah dinas dan
pengelolaan kearsipan
dillingkungan Kementerian
Kesehatan, 3) Pengelolaan kantor
Kementerian Kesehatan, 4)
Pengelolaan pembayaran gaji
dan/atau insentif tenaga
kesehatan strategis tepat waktu,
5) Pengelolaan pembayaran gaji
dan tunjangan PNS dan CPNS
tenaga kesehatan tepat waktu ,
5) Layanan pengelolaan
ketatausahaan Biro Umum
Promkes
Pemberdayaan Masyarakat
dan Promosi Kesehatan
Meningkatnya pelaksanaan
pemberdayaan dan promosi
kesehatan kepada masyarakat
6 PUSDATIN
Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan
Meningkatnya pengelolaan data
dan informasi kesehatan
Jumlah Kabupaten/Kota yang
tersedia koneksi dibagi dengan
seluruh Kabupaten/Kota yang
ada
10% 105 105
7
259
421
5
TARGET
2015
TOTALNO UNIT KERJA PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGANRENCANA AKSI PROGRAM REALI SASIPERSENTA
SE
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang
mendapatkan dukungan untuk
mampu melaksanakan upaya
pengurangan risiko krisis
kesehatan di wilayahnya
ada 8 kegiatan: 1) Penilaian
kapasitas kab/kota dlm
penerapan manajemen
penaggulangan krisis
kesehatan,2) peningkt. Kapasitas
petugas dalam penyusunan peta
respon, 3) peningk. Dalam
penyusunan rencana
kontijensi,4)Penigk. kapasitas rs
menghadapi bencana,5) Peningk.
kapasitas petugas dlm
pengelolaan dalam sistem
infomasi penggulangan krisis
kesehatan,6) Peningk. kapasitas
pengkajian kebutuhan sumber
daya kesehatan pasca bencana,7)
table top exercise penerapan
manajemen penanggulangan
krisis kesehatan, 8) simulasi
penanggulangan krisis
kesehatan.
Menghitung jumlah
Kabupaten/Kota yang telah
didampingi dalam
melaksanakan upaya
pengurangan risiko krisis
kesehatan di wilayahnya
34 34 100
2 Jumlah Provinsi yang
mendapatkan advokasi dan
sosialisasi untuk mendukung
pelaksanaan upaya pengurangan
risiko krisis kesehatan di
wilayahnya
* Prov. Kaltara tdk melaksanakan
keg. Tdk menggunakan dana
dekon. RAK : 1) TOT
pedampingan penyusunan
perencana kontinjensi,2) TOT
penyusunan peta respon
Menghitung jumlah Provinsi
yang telah mendapatkan
advokasi dan sosialisasi untuk
mendukung upaya
pengurangan risiko krisis
kesehatan di wilayahnya
7 6 85
1 Jumlah publikasi kesehatan
yang disebarluaskan kepada
masyarakat
berupa media elektronik,
adventorial, situs sehat negeriku,
media briefing dan jumpa pers,
press tour, majalah mediakom,
media sosial, buku kinerja, dan
direktori pejabat kemkes,
hubungan antar lembaga.
Menjumlahkan total publikasi
yang disebarkan ke
masyarakat oleh Pusat
Komunikasi Publik melalui
media cetak dan elektronik,
rilis, media sosial (facebook,
twitter, youtube, website,
penerbitan dan media tatap
muka (sosialisasi/pertemuan)
7.499 11,374 152
2 Persentase pelayanan
permohonan informasi dan
pengaduan yang telah
diselesaikan
Halo Kemkes, pojok info, unit
layanan terpadu, SMS dan
LAPOR.
Perbandingan antara jumlah
pelayanan informasi dan
pengaduan masyarakat yang
diselesaikan dibagi jumlah total
permohonan informasi dan
pengaduan melalui aplikasi
SIAP (Halo Kemkes, email ,
pojok info, PPID, LAPOR, surat
masuk dan sms)
90% 95% 106
8 PP Krisis
Penanggulangan Krisis
Kesehatan
Meningkatnya upaya
pengurangan risiko krisis
kesehatan
142.5
9 Puskomlik
Pengelolaan Komunikasi
Publik
Meningkatnya pengelolaan
komunikasi publik
205
TARGET
2015
TOTALNO UNIT KERJA PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGANRENCANA AKSI PROGRAM REALI SASIPERSENTA
SE
10 Intelegensia
Peningkatan Inteligensia
Kesehatan
Meningkatnya kesehatan
inteligensia secara optimal dalam
rangka mempersiapkan SDM yang
berkualitas
Jumlah instrumen peningkatan
dan penanggulangan masalah
kesehatan inteligensia sesuai
tahapan siklus hidup untuk
mendukung pembangunan
pendidikan kewarganegaraan
dalam mempersiapkan SDM yang
berkualitas
Sesuai dengan siklus hidup
yang terdiri dari 7 tahapan,
yaitu: 1. tahap
janin/ibu hamil;
2. tahap bayi;
3. tahap balita;
4. tahap anak-anak;
5. tahap remaja;
6. tahap dewasa;
7. tahap lansia
7 100 100
100
11 Pusat Kes. Haji
Peningkatan Kesehatan
Jemaah Haji
Meningkatnya kesiagaan
pelayanan kesehatan di Arab
Saudi yang tepat guna dan sesuai
kebutuhan
Presentase hasil pemeriksaan
kesehatan jemaah haji (3 bulan
sebelum operasional)
Jumlah hasil pemeriksaan
kesehatan jemaah haji yang di
entry dalam SISKOHATKES
pada tiga bulan sebelum
operasional dibagi dengan
jumlah kuota jemaah haji pada
tahun berjalan dikalikan 100%
60% 84 84
84
12 PKLN
Peningkatan Kerja sama
Luar Negeri
Meningkatnya peran dan posisi
Indonesia dalam kerja sama luar
negeri bidang kesehatan
Jumlah kesepakatan kerja sama
luar negeri di bidang kesehatan
Jumlah dokumen kesepakatan
international yang telah
ditandatangani termasuk
kesepakatan dalam
persidangan internasional yang
bersifat kepemerintahan dan
telah diimplementasikan oleh
Kementerian Kesehatan untuk
mendukung pencapaian
sasaran strategis
pembangunan kesehatan yang
diukur dengan pelaporan
monitoring dan evaluasi secara
berkala dan komprehensif
dalam satu tahun
8 100 100
100
TARGET
2015
TOTALNO UNIT KERJA PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGANRENCANA AKSI PROGRAM REALI SASIPERSENTA
SE
1 Jumlah penanganan kasus
pelanggaran disiplin Dokter dan
Dokter Gigi yang terselesaikan
Jumlah rata-rata pengaduan
dalam kurun waktu 3 tahun
terakhir sebanyak 30 sampai
dengan 40 pengaduan. Dan
yang ditindaklanjuti sebagai
pelanggaran disiplin
Dokter/Dokter Gigi
37 83 83
2 Jumlah Surat Tanda Registrasi
(STR) Dokter dan Dokter Gigi
yang teregistrasi dan
terselesaikan tepat waktu
Jumlah perkiraan Dokter dan
Dokter Gigi lulusan baru,
ditambah registrasi ulang,
ditambah WNI lulusan luar
negeri, WNA lulusan dalam
negeri serta Dokter dan Dokter
Gigi lulusan dalam negeri yang
ingin bekerja ataupun belajar
diluar negeri
20,000 83 83
2 Jumlah dokumen hasil Health
Technology Assessment (HTA)
yang disampaikan kepada
Menteri Kesehatan
Dokumen dikelompokkan
menurut kajian/analisis HTA
yang dihasilkan
2 10 500
3 Jumlah dokumen kebijakan
realisasi iuran peserta Penerima
Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS
Dokumen dikelompokkan
sesuai kebijakan untuk
pembiayaan PBI JKN/KIS
2 2 100
3,434.50
245.32
13 KKI
Pengelolaan Konsil
Kedokteran Indonesia
Meningkatnya pelayanan
registrasi dan penyelenggaraan
standarisasi pendidikan profesi,
pembinaan serta penanganan
kasus pelanggaran disiplin Dokter
dan Dokter Gigi
125.00
14 PPJK
Pengembangan Pembiayaan
Kesehatan dan Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat
(KIS)
Dihasilkannya bahan kebijakan
teknis pengembangan pembiayaan
kesehatan dan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu
Indonesia Sehat (KIS)
1 Jumlah dokumen hasil
studi/monitoring dan evaluasi
pelaksanaan JKN/KIS
10 100
633
JUMLAH
Persentase
Dokumen dikelompokkan
berdasarkan
studi/kajian/monitoring dan
10