LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/LAKIP-LKJ-BLHD-2016.pdf · Analisis Capaian Kinerja Evaluasi Capaian Kinerja Akuntabilitas

LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2016


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Daerah

(BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP

merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

yang dipercayakan kepada BLHD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Rencana

Strategis (RENSTRA) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur)

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan secara

garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah

dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 yang mengacu kepada Rencana Strategi

BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini telah

dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 tidak terlepas dari kekurangan- kekurangan sehubungan dengan kendala-

kendala yang dihadapi. Namun demikian BLHD Kabupaten Tanah Bumbu telah

mengupayakan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut melalui koordinasi dengan

pelaksana kegiatan.

Demikian disampaikan, diharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi

kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLHD

Kabupaten Tanah Bumbu, Kami mengharapkan sumbang saran pihak-pihak terkait atas

kekurangan laporan ini, karena Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna.

Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dan turut memberikan bantuan dalam

penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Batulicin, 10 Januari 2017 Januari


IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang

memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah

(BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2016. Capaian kinerja Tahun 2016

tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi sebagai bahan perbaikan

kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan

penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output

dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan

menunjukkan hasil bahwa BLHD Kab. Tanah Bumbu sudah berupaya dengan optimal

dan dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaannya beberapa

kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator sasaran ada yang tidak dapat

terealisasi sepenuhnya dikarenakan kondisi anggaran/defisit anggaran. Namun secara

keseluruhan, prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai 92% dari 3

(tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang direncanakan, serta dapat dilihat pula

pada prosentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan

penilaian berkategori sangat baik untuk 3 (tiga) program dan 29 (duapuluh sembilan)

kegiatan.


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu

I-3

1.5 Gambaran Kondisi Lingkungan I-9

1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 I-9

Bab II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016

2.1. Rencana Strategis II-1

A. Visi II-1

B. Misi II-2

C. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

II-2

D. Matrik Hubungan Visi, Misi dan Tujuan II-4

E. Matrik Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran II-4

F. Indikator Sasaran II-5

G. Program dan Kegiatan II-5

2.2. Rencana Kinerja II-7

2.2.1 Penetapan Kinerja II-7

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja III-1

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja III-3

3.3. 3.4 3.5 3.6 3.7.

Sinkronisasi Sasaran Strategis dan SPM Bidang LH Indikator Kinerja Lingkungan Hidup pada RPJMD Analisis Capaian Kinerja Evaluasi Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan

III-12 III-17 III-18 III-22 III-32

3.8. Analisa Permasalahan III-37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan IV-1

B. Saran

IV-1


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BLHD sesuai RENSTRA 2016-2021

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja BLHD TA. 2016

Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan BLHD TA. 2016

Lampiran 4 Pengukuran Kinerja BLHD TA. 2016

Lampiran 5 Laporan Kinerja BLHD Triwulan IV TA.2016

Lampiran 6 Target dan Realisasi Fisik dan Anggaran BLHD Triwulan IV TA. 2016


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan akuntabilitas kinerja

yang baik dari jajaran aparatur Pemerintah, sehingga penyelenggaraan manajemen

pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna secara

optimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan

Instruksi Presiden No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang

dilaksanakan oleh Aparatur Instansi Pemerintah sebagai pelaksana Program /

Kegiatan dalam satu Tahun Anggaran. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di wilayah

Kabupaten Tanah Bumbu sehingga wajib menyampaikan LAKIP.

LAKIP merupakan bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan

SKPD sebagai tolok ukur tercapai atau tidaknya suatu target dan sasaran / tujuan

pelaksanaan program / kegiatan sesuai visi dan misi kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk itu dalam penyusunan LAKIP mutlak diperlukan adalah Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran BLHD Kabupaten Tanah Bumbu serta penjabarannya dalam bentuk

strategi kebijaksanaan yang diimplementasikan dalam program kerja yang terjabar

menjadi kegiatan operasional yang rinci, spesifik dan terukur.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini disusun berdasarkan beberapa landasan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4265)



Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104)


Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan daerah;

8. Peratruran Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tetang tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan

Lingkungan Hidup Daerah;


15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2006 – 2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2011 – 2015

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2016 adalah :

a. Memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu

b. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis

dalam Rencana Strategis BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016–2021 yang

telah dilaksanakan pada tahun 2016.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu

dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan

tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama TA 2016

b. Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan

pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan

Misi dalam Renstra Bapedalda Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016–2021.

1.4. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai

yang diamanatkan dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan

maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 16 Tahun 2007

tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan

Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya

adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah


Bumbu diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No : 20

Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah

satunya adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 25 tahun 2012

ditetapkan tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi

Badan Lingkungan Hidup DaerahKabupaten Tanah Bumbu.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan mencakup bagian dan bidang-bidang sebagai

berikut :

1. Sekretariat

2. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran

3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

4. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan

5. UPT Badan (Laboratorium Lingkungan)

Sedangkan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan

lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;

4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan, pengawasan

dan penanggulangan pencemaran;

5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis

pengelolaan kualitas lingkungan;

6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan

upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup;

7. Pelaksanaan pelayanan umum;

8. Pengelolaan urusan ketatausahaan;


9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.4.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 20 Tahun

2011 tanggal 20 September 2011 susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup

2. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program dan keuangan. Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan


Bidang Pengawasan dan Penaggulangan Pencemaran mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan, penanggulangan pencemaran dan pengrusakan,

penegakan hukum dan pemulihan dibidang lingkungan hidup. Bidang

Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum; dan

b. Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran


Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian dampak lingkungan. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

terdiri dari :

a. Sub Bidang Bina Teknis AMDAL

b. Sub Bidang Evaluasi AMDAL dan Laboratorium

5. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan

Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas

melaksanakan analisis, pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan.

Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan (APKL) terdiri dari :

a. Sub Bidang Pelaksanaan PKL

b. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi PKL


6. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Unit Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kewenangan dan tugas teknis tertentu untuk melakukan analisis laboratoris serta

pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi dibidang

lingkungan hidup

Secara rinci struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdapat

pada tabel di bawah ini :

KEPALA

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

DAN

KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN

PENCEMARAN

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAMPAK

LINGKUNGAN

KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN

PENEGAKAN HUKUM

KEPALA SUB BIDANG BINA

TEKNIS AMDAL

KEPALA SUB BIDANG PENANGGULANGAN

DAN PEMULIHAN

KEPALA SUB BIDANG EVALUASI AMDAL DAN

LABORATORIUM

KEPALA SUB BAGIAN

EVALUASI, DOKUMENTASI

DAN

PELAPORAN

KEPALA BIDANG ANALISIS PENGELOLAAN KUALITAS

LINGKUNGAN (APKL)

KEPALA SUB BIDANG

PELAKSANAAN PKL

KEPALA SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PKL

KASUBBAG. TATA USAHA LAB. LH


1.4.3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

didukung oleh 34 orang PNS ditambah 18 orang tenaga Non PNS (PTT/Honorer).

Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan BLHD Kabupaten Tanah

Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini

keberadaan pegawai BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1.1

s/d 1.6.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian

No Status Golongan

Jumlah

I II III IV

1. PNS - 8 21 5 34

2. PTT 6

3 THL/Honorer 12

Jumlah 52

Tabel 1.2 Data PNS Menurut Golongan

No Unit Kerja Golongan

Jumlah

I II III IV

1. Kepala Badan - - - 1 1

2 Sekretariat - 1 4 1 6

3 Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran

- - 2 1 3

4 Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

- - 3 - 3

5 Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan

- 2 2 2 6

6 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

- - 2 - 2

7 Kelompok Jabatan Fungsional

- 4 9 - 13

Jumlah 7 22 5 34

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Penjenjangan ( Diklat )

No Tingkat Penjenjangan Jumlah ( orang )

1. Non Diklat - 2. Spada / Adum / Diklat PIM IV 5 3. Spadya / Spamen / Diklat PIM III 2 4. Sespa / Spamen / Diklat PIM II 1 5. Lemhanas / Spati -

Jumlah 8


Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Jabatan / Eselonering

No Eselonering Jumlah (orang)

1. I a I b

- -

2.

II a II b II c II d

3 1 - -

3. III a III b

1 3

4. IV a IV b

9 1

5 Non Eselon -

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah ( orang )

1. SD - 2. SLTP - 3. SLTA 4 4. D I - 5. D II - 6. D III 3 7. D IV - 8. S 1 22 9. S 2 5 10. S 3 -

Jumlah 34

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Menurut Perkembangannya

No Tingkat Perkembangan Jumlah ( orang )

1. Pensiun - 2. Kenaikan Pangkat - 3. Kenaikan Gaji Berkala 15 4. Diklat - 5. Cuti 35

Jumlah 50


1.5. Gambaran Kondisi Lingkungan

Berdasar kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun

2016 – 2021 (Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu 2016 – 2021), dan potensi

maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dirumuskan ada

beberapa isu pokok strategis sesuai dengan tugas dan fungsi BLHD Kabupaten

Tanah Bumbu yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu :

1. Kualitas air tercemar “sedang”

2. Lubang tambang belum dikelola maksimal dan terjadinya degradasi tutupan

lahan vegetasi

3. Debu dan emisi dari kegiatan usaha yang mencemari lingkungan pemukiman

4. Kesadaran masyarakat dalam berbudaya menghargai kondisi lingkungan yang

baik belum maksimal

1.6. Sistematika Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

maka disusunlah LAKIP Tahun 2016 yang berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek

strategis BLHD Kabupaten Tanah Bumbu, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas

dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan

anggaran BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 meliputi Rencana Strategis

BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun

2016.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis pencapaian

sasaran kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016, dengan pengungkapan dan

penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

TAHUN 2016

2.1. RENCANA STRATEGIS

RENSTRA BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 disusun

dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi BLHD Kabupaten Tanah

Bumbu untuk kurun waktu tahun 2016 - 2021. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan BLHD dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja

(Rencana Kerja Tahunan) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu

tahun 2016 – 2021

3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup

dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

A. VISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke arah mana organisasi akan

dibawa. Visi yang baik harus realistis dan mampu menjadi tuntutan bagi

organisasi agar eksis, unggul, antisipatif dan inovatif.

Visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Terwujudnya Kabupaten

Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan,

Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal

dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera

dan Berintelektual Tinggi”.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Visi sebagai

berikut :

“Terwujudnya Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Yang

Berkualitas”


B. M I S I

Misi adalah pernyataan eksplisit dari organisasi tentang apa saja yang

harus dicapai dengan menyebutkan kegiatan spesifik yang harus dilakukan

dalam rangka mewujudkan visinya. Adapun Misi Kabupaten Tanah Bumbu

adalah :

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai

terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu

mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi

Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi

Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di

Tengah Arus Regional dan Nasional.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya

Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta

memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.

4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat

ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang

berakhlak dan memiliki akar lokal.

5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik,

Efektif dan Bersih.

Guna mewujudkan Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu, maka misi pembangunan yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

2. Meningkatkan kualitas layanan laboratorium Lingkungan Hidup

3. Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup kabupaten

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH BLHD

KABUPATEN TANAH BUMBU

Agar lebih terarah, visi dan misi perlu dirumuskan dalam bentuk tujuan

dan sasaran strategis dengan mempertimbangkan nilai manfaat bagi publik dan

kemampuan sumber daya yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa tujuan strategis

merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari pernyataan misi yang akan


dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. disamping itu dapat diketahui

secara tepat apa yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai pengukur tingkat

capaian visi dan misi organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu. Tujuan dan sasaran strategis dimaksud dalam rangka

pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi adalah sebagai

berikut :

1. Misi pertama : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan :

Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran :

Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup

2. Misi kedua : Meningkatkan Kualitas Layanan Laboraturium

Lingkungan Hidup

Tujuan :

Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup

Sasaran :

Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup

3. Misi Ketiga : Menyediakan Data dan Informasi Lingkungan Hidup

Kabupaten

Tujuan :

Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang

Sasaran :

Meningkatnya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan

konsisten


D. MATRIK HUBUNGAN VISI, MISI DAN TUJUAN

Tabel 2.1

Matrik Hubungan Visi, Misi dan Tujuan

No. Visi Misi Tujuan

1. Terwujudnya lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu yang berkualitas



2. Meningkatkan kualitas layanan laboratorium Lingkungan Hidup


3. Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup kabupaten


E. MATRIK HUBUNGAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 2.2

Matrik Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran

No. Misi Tujuan Sasaran



Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup

2 Meningkatkan kualitas layanan laboratorium Lingkungan Hidup


Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup

3 Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup kabupaten


Meningkatnya data

dan informasi bidang

lingkungan hidup

yang valid dan

konsisten


Tabel 2.3. Matrik Indikator Kinerja Sasaran

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP


Mempertahankan kualitas lingkungan hidup

Indeks

Kualitas Air

(IKA)

Indeks

Kualitas

Udara

Kurang

Sangat baik

Kurang

Sangat baik

Kurang

Sangat baik

Cukup

Sangat baik

Cukup

Sangat baik

MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP


Meningkatnya kualitas

layanan bidang

lingkungan hidup

Tingkat

Kepuasan

Pelanggan

Jenis

Layanan

3,75

3

3,8

4

3,85

4

3,9

4

3,95

5

MISI 3 : MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang lingkungan hidup

Meningkatnya data

dan informasi bidang

lingkungan hidup

yang valid dan

konsisten

Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, RPPLH, Lap. Void, biomassa)

4 Dok.

kajian

5 dok.

kajian

4 dok.

kajian

4 dok.

kajian

4 dok.

kajian

G. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 yang termuat dalam RENSTRA

disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka melaksanakan strategi dan

kebijakan sebagaimana tersebut di atas yang diselaraskan dengan kedua misi

pembangunan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan

sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

- Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai

berikut :

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

dengan kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA

- Pemantauan Kualitas Lingkungan

- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

- Pengkajian Dampak Lingkungan

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan

Hidup

- Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran

- Koordinasi Penilaian ADIWYATA

- Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

4. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan kegiatan sebagai

berikut:

- Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

- Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

- Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup


- Operasional Kegiatan Laboratorium Lingkungan

2.2. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun

2016. Rencana Kinerja tahun 2016 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran

beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2016. Rencana

kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan

tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2016.

1.2.1. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka memenuhi perencanaan kinerja yang dimaksud diperlukan

suatu perjanjian kinerja dalam bentuk perjanjian kinerja sebagai tolok ukur terhadap

hasil capaian kinerja dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran. Hal tersebut

dapat diuraikan seperti pada tabel penetapan kinerja sebagai berikut


Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

1 Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks

Kualitas Air

(IKA)

Kurang

a. Program :

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

- Pemantauan Kualitas Lingkungan

- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang lingkungan hidup

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

- Koordinasi Penilaian Sekolah ADIWIYATA

- Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- Pelayanan Pengaduan masyarakat

b. Program :

Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan :

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

622.658.000,-

50.640.000,-

Indeks

Kualitas

Udara

Sangat baik

a. Program :

Peningkatan Pengendalian Polusi

Kegiatan :

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industry

27.040.000,-

2 Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup

Tingkat

Kepuasan

Pelanggan

3,75

a. Program :

Peningkatan pengendalian Polusi

Kegiatan :

- Akreditasi Laboratorium lingkungan

b. Program :


118.015.000,-

1.247.320.000,-


Kegiatan :

Pengembangan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan

Jenis

Layanan

3 b. Program :

Peningkatan pengendalian Polusi

Kegiatan :

Peningkatan Pengelolaan Laboratorium

294.992.500,-

Meningkatnya

data dan

informasi bidang

lingkungan hidup

yang valid dan

konsisten

Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, RPPLH, Lap. Void, biomassa

4 Dok. kajian

a. Program :


Kegiatan :

- Pengkajian Dampak Lingkungan

- Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran

b. Program : Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

Kegiatan :

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

107.525.000,-

28.295.000,-

T O T A L

2.496.485.500,-


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi

perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan

Kinerja (PK), serta tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi

Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian

sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh

sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran,

yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah

dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran dimaksud merupakan

hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kenerja kegiatan

yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut

tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau

penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah

kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2016 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran

badan dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan

pembangunan Kabupaten sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui

selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance

improvement).


Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala

pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2016

No Persentase Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100 % Sangat Baik

2 75 % sampai 100 % Baik

3 55 % sampai 75 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan

pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2016. Pengukuran kinerja ini digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada

tahun 2016 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan

visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun Tabel

Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategi Tahun 2016

No Sasaran Indikator Sasaran

Target Tahun

2016

Realisasi Tahun

2016

Prosentase

Capaian

Tahun 2016

(1) (2) (3) (5) (6) (7)

1. Mempertahankan

kualitas

lingkungan

hidup

Indeks

Kualitas Air

(IKA)

Indeks

Kualitas Udara

Kurang

Sangat Baik

Sangat

Kurang

Sangat Baik

85%

100%

2. Meningkatnya

kualitas layanan

bidang

lingkungan

hidup

Tingkat

Kepuasan

Pelanggan

Jenis Layanan

3,75

3

3,75

3

100%

100%

3. Meningkatnya

data dan

informasi bidang

lingkungan

hidup yang valid

dan konsisten

Jenis data dan

informasi LH

(SLHD, MIH,

RPPLH, Lap.

Void, biomassa)

4 Dok.

kajian

3 Dok.

kajian

75%


3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk

memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan

dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian

Indikator Sasaran pada tahun 2016 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar

dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan

datang.

Pengukuran kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 menggunakan metode

yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan

dan sasaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 disajikan

sebagai berikut :

3.2.1 MISI PERTAMA : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran : Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 2 (dua) indikator sasaran, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3. Sasaran Strategis Misi Pertama Tahun 2016

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET TAHUN

2016

REALISASI

TAHUN 2016

PROSENTASE

CAPAIAN

KINERJA (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

Mempertahankan

Kualitas Lingkungan

Hidup

1.1. Indeks Kualitas Air

(IKA)

Kurang Sangat

Kurang

85

1.2. Indeks Kualitas

Udara (IKU)

Sangat Baik Sangat Baik 100

RATA-RATA SASARAN/INDIKATOR SASARAN 92,5

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 1 dengan 2 indikator

sasaran pada tahun 2016 dengan kategori capaian 92,5% disimpulkan BAIK. Berikut

evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut :


1.1 Indeks Kualitas Air (IKA)

Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan

perusakan lingkungan Hidup dengan kegiatan utamanya adalah Pemantauan Kualitas

Lingkungan. Indikator sasaran tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2015

(periode RENSTRA BLHD Tahun 2011-2015) karena Indeks Kualitas Air (IKA)

merupakan indikator sasaran baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator

sebelumnya yaitu Data kondisi lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi kualitas

air, tanah dan udara. Pada indikator sebelumnya belum dilakukan perhitungan kondisi

kualitas air, udara dan lingkungan hidup dalam bentuk indeks, namun hanya

menghitung dari jumlah paramater kualitas air, udara dan tanah yang dipantau/diambil

sampelnya (pengujian di Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah Bumbu), sehingga

capaian hanya berupa prosentase parameter kualitas air/udara/tanah yang memenuhi

baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku sehingga belum bisa digambarkan secara

akurat tentang kondisi/status kualitas air/udara/lingkungan hidup Kabupaten Tanah

Bumbu per tahunnya. Namun di periode RENSTRA BLHD 2016-2021 dilakukan

pembenahan indikator sasaran dimana indikator sasaran ini salah satunya sebagai data

pendukung capaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Ketiga Kepala Daerah seperti

tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, yaitu Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) itu sendiri adalah kondisi kualitatif

air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode

tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun latar

belakang/dasar indikator sasaran IKA dengan fokus pada air DAS/sungai di Kabupaten

Tanah Bumbu, karena air sungai itu sendiri menjadi sumber air baku untuk berbagai

kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dll. Di lain pihak sungai juga dijadikan

tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya

semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air

sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk

indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status

Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status

mutu air dengan engan metode indeks pencemaran (Pollution Index – PI). Parameter

yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH,

TSS, e Coli dan Total Coli.

Perhitungan IKA dilaksanakan melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas

Lingkungan yang mengambil sampel air pada 3 DAS yaitu Batulicin, Kusan, dan Satui

di area Hulu, tengah dan hilir dengan total titik sampel DAS sebanyak 9 titik


pemantauan, sedangkan sampel air sungai sebanyak 19 titik, yaitu pada sungai Bening,

Mandulin, Sungai Dua I, Mereh, Sebamban, Bunati, Setarap, Angsana, Ata, Sela,

Sungai Dua II, Jelamu, Baruna, Mangkalapi, Taras, Pabilahan, Satui Hulu, Batuharang

dan Batulaki. Total sampel yang diambil adalah 28 titik. Kegiatan pengambilan dan

pengujian sampel ini direncanakan dilaksanakan sebanyak 2 periode, namun karena

kondisi anggaran Kab. Tanah Bumbu tidak semua sampel dapat diambil dalam 2

periode, hanya 3 titik DAS Batulicin dan 13 titik sungai yang bisa diambil sebanyak 2

periode.

Dari hasil pengambilan sampel air DAS/Sungai Tahun 2016 didapatkan hasil

perhitungan INDEKS KUALITAS AIR (IKA) adalah sebesar 52,14 atau dengan

kategori SANGAT KURANG. Hal ini jelas tidak memenuhi target yang telah

ditetapkan yaitu IKA Kab. Tanah Bumbu dengan Kategori KURANG atau nilai antara

58 ≤ x < 66.

Berikut analisis capaian indikator sasaran INDEKS KUALITAS AIR (IKA)

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 :

Periode I kegiatan pengambilan sampel air dilaksanakan di bulan Januari 2016 atau saat

musim hujan sehingga dari hasil uji Laboratorium ada beberapa parameter yang

melebihi baku mutu diantaranya TSS, BOD, COD, eColi dan Total Coli. Tingginya

beberapa parameter kualitas air tersebut diindikasikan beberapa faktor diantaranya :

a. Pengaruh musim hujan mengakibatkan erosi sehinga terjadi pengikisan di sempadan

sungai

b. Defisit anggaran mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk

meningkatkan nilai IKA, diantaranya :

- Dari target 2 (dua) kali periode pelaksanaan pengambilan sampel air limbah

pelaku usaha yang merupakan salah satu Standard Pelayanan Minimal (SPM)

bidang LH, hanya dapat dilakukan sekali saja dalam setahun sehingga tidak dapat

diketahui progress upaya pengelolaan air limbah periode kedua yang dilakukan

oleh pelaku usaha dibandingkan pada periode pertama

- Kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dari target 180 pelaku usaha

hanya dapat dilaksanakan binwas pada 166 pelaku usaha. Hal ini menyebabkan

pembinaan ke pelaku usaha khususnya terkait pengelolaan air limbah tidak

maksimal

- Kegiatan pengambilan sampel air DAS/Sungai yang semula direncanakan

sebanyak 2 (dua) periode hanya dapat terlaksana 1 (satu) periode pada 28 titik

pantau dan sebagian bisa dilaksanakan pada periode kedua. Jika dibandingkan

dengan periode pertama yang diambil pada musim hujan, pada periode kedua

yang diambil pada kisaran bulan Agustus-September 2016 dimana kondisi curah


hujan rendah, beberapa parameter banyak yang memenuhi baku mutu. Namun

karena tidak semua titik pantau sungai dapat diambil sampel air nya sehingga

mempengaruhi hasil perhitungan IKA.

Faktor-faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa pentingnya dukungan anggaran

untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rutin terkait pengelolaan air

limbah pelaku usaha, pengambilan sampel air limbah pelaku usaha di outlet untuk

mengetahui hasil pengelolaan air limbah pelaku usaha sebelum dibuang ke

perairan umum, serta pemantauan rutin kondisi kualitas air DAS/Sungai berupa

pengambilan dan pengujian sampel air sungai di Kabupaten Tanah Bumbu.

Ketiga kegiatan tersebut sangat mendukung untuk penyediaan data kondisi IKA.

1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengendalian Polusi

dengan kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktivitas Industri. Dari tabel 3.3.

terlihat bahwa capaian indikator sasaran IKU sesuai dengan targetnya yaitu berdasarkan

hasil perhitungan didapatkan nilai 90,047 atau dikategorikan “SANGAT BAIK”.

Pengertian Indeks Kualitas Udara (IKU) itu sendiri adalah gambaran atau indikasi awal

yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu.

Seperti hal nya IKA, untuk perhitungan IKU belum bisa dibandingkan dengan indikator

sasaran RENSTRA periode tahun sebelumnya karena hanya sebatas menghitung

parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku,

belum kearah perhitungan indeks kualitas udara. Untuk dapat menyajikan mengenai

status/kondisi kualitas udara Kab. Tanah Bumbu maka dilakukan pembenahan indikator

sasaran pada RENSTRA tahun 2016-2021. Adapun Metode perhitungan dan analisa

data digunakan metode indeks kualitas udara (IKU) model EU/Indeks annual Model

EU-LEU. Pengambilan sampel dilakukan di 10 titik pada 10 kecamatan masing-masing

adalah Kecamatan Simpang empat, Batulicin, Kusan Hilir, Angsana, Kusan Hulu, Sei.

Loban, Karang Bintang, Kuranji, Satui dan Mantewe. Parameter yang diuji dan menjadi

dasar perhitungan IKU adalah SO2 dan NO2. Dari hasil pengujian dan perhitungan IKU

diperoleh nilai IKU = 90,047 atau dengan kategori "SANGAT BAIK". Jika

dibandingkan dengan target indikator sasaran tahun 2016 yaitu "SANGAT BAIK" maka

realisasi tercapai sesuai dengan targetnya.


3.2.2.MISI KEDUA : MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN LABORATORIUM

LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Bidang Lingkungan Hidup

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 2 (dua) indikator sasaran, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4 Sasaran Strategis Misi Kedua Tahun 2016

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN RENCANA TAHUN

2016

REALISASI TAHUN

2016

PROSENTASE

CAPAIAN

KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Meningkatnya

Kualitas Layanan

Bidang

Lingkungan

Hidup

2.1. Tingkat Kepuasan

Pelanggan

3,75

3,75

100

2.2. Jenis Layanan 3

3

100

RATA-RATA SASARAN/INDIKATOR SASARAN 100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran dengan 2 (dua) indikator

sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan kategori capaian 100% disimpulkan

SANGAT BAIK. Berikut evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran

tersebut:

2.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan


dengan kegiatan utamanya adalah Akreditasi Laboratorium Lingkungan dan

Peningkatan Pengelolaan Laboratorium. Dari tabel 3.4. terlihat capaian indikator

sasaran Tingkat Kepuasan Pelanggan sesuai dengan targetnya yaitu 3,75. Penilaian

untuk Tingkat Kepuasan Pelanggan Layanan Laboratorium Lingkungan menggunakan 4

(Empat ) Variabel, yaitu :

1. Jasa Pengujian Secara Keseluruhan

2. Ketepatan Waktu Menyampaian Hasil Pengujian

3. Akurasi Hasil Pengujian

4. Pelayanan Staf Laboratorium

Skoring untuk 4 (empat) variabel tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) , yaitu :

1. A dengan score : 4 (puas, tepat waktu, akurat dan bersahabat)

2. B dengan score 3 (biasa saja, terkadang terlambat, cukup akurat, dan cukup ramah)

3. C dengan score : 2, (tidak puas, selalu terlambat, meragukan, dan tidak ramah)

Adapun hasil penilaian dengan score adalah sebagai berikut :

a. 3.50 – 4.00 adalah memuaskan


b. 3.00 – 3.49 adalah cukup memuaskan

c. 2.50 – 2.99 adalah kurang memuaskan

d. 2.00 – 2.49 adalah tidak memuaskan

Perhitungan indikator sasaran tersebut diambil dari 10 (sepuluh) sampel nama costumer

dengan menilai 4 (empat) variabel, dididapatkan rata-rata score sebagai berikut :

a. Jasa Pengujian Secara Keseluruhan : 3,7

b. Ketepatan Waktu Menyampaian Hasil Pengujian : 3,7

c. Akurasi Hasil Pengujian : 3,6

d. Pelayanan Staf Laboratorium : 4

Dari metode perhitungan di atas, didapatkan capaian Tingkat Kepuasan Pelanggan

Layanan Laboratorium Lingkungan tahun 2016 dengan score 3,75 atau dengan kategori

A sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.2 Jenis Layanan


dengan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan.

Kegiatan ini dialokasikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan laboratorium lingkungan

yang sudah terakreditasi untuk pelaksanaan pelayanan pengujian sampel air, tanah dan

udara sesuai dengan standard. Indikator sasaran ini telah dilaksanakan sejak periode

RENSTRA BLHD tahun 2011-2015 dan dilanjutkan pada periode RENSTRA BLHD

2016-2021 dikarenakan terus berkembangnya metode pengujian sehingga diperlukan

pembaharuan peralatan, adanya kekurangan jumlah alat seiring dengan bertambahnya

beban kegiatan, dan adanya alat yang rusak karena umur pemakaian yang sudah lama.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 ini di targetkan 3 (tiga) jenis pelayanan

Laboratorium Lingkungan dengan rincian sebagai berikut :

Pengujian dan Pengambilan Sampel :

a. Air

Total 44 parameter dengan rincian sebagai berikut :

24 Parameter terakreditasi :

a. pH

b. Suhu

c. TSS

d. TDS

e. Rasa

f. Kekeruhan

g. DHL

h. DO

i. BOD

j. COD

k. Fe

l. Mn

m. Zn

n. Cd


o. Cu

p. Pb

q. Minyak/Lemak

r. Surfaktan/Detergen

s. Sulfat

t. Amonia

u. Nitrit

v. Sulfida

w. Kesadahan

x. Klorida

20 Parameter non akreditasi :

a. Bau

b. Warna

c. Salinitas

d. Arsen

e. Raksa

f. Kromium Total

g. Kromium Heksavalen

h. Alumunium

i. Magnesium

j. Nitrat

k. Sianida

l. Fluorida

m. Pospat

n. Nitrogen Total

o. E Coli

p. Coliform

q. Fecal Coli

r. Benthos

s. Plankton

t. Debit

b. Udara Ambient (TSP, SO2, NO2, NH3, O2, CO, H2S)

c. Kebisingan

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa BLHD Kab. Tanah Bumbu mampu

mencapai indikator sasaran 2.2 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu telah

melaksanakan 3 (tiga) Jenis Layanan Pengujian di Laboratorium Lingkungan BLHD

Kabupaten Tanah Bumbu meliputi kualitas air, udara dan kebisingan. Faktor utama

capaian indikator tersebut adalah perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan

laboratorium terakreditasi, ketersediaan anggaran dan SDM pelaksana yang kompeten.


3.2.3.MISI KETIGA : MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN LABORATORIUM

LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran : Meningkatnya Data Dan Informasi Bidang Lingkungan

Hidup Yang Valid Dan Konsisten

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 1 (satu) indikator sasaran, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.5 Sasaran Strategis Misi Ketiga Tahun 2016

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN RENCANA TAHUN

2016

REALISASI TAHUN

2016

PROSENTASE

CAPAIAN

KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Meningkatnya

data dan informasi

bidang lingkungan

hidup yang valid

dan konsisten

3.1. Jenis data dan

informasi LH

(SLHD, MIH, Lap.

Void, biomassa)

4 Dokumen

Kajian

3 Dokumen

Kajian

75


Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran dengan 1 (satu)

indikator sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan kategori capaian 75%

disimpulkan BAIK. Berikut evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran

tersebut :

3.1. Jenis Data dan Informasi Lingkungan Hidup

Indikator tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yakni Program pertama

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan

Pengkajian Dampak Lingkungan dan kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan

Pencemaran. Sedangkan Program kedua adalah Peningkatan Kualitas Dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengembangan data

dan Informasi Lingkungan. Dari kedua program tersebut, capaian indikator sasaran

tersebut tidak sesuai dengan targetnya, yaitu dari target 4 (empat) dokumen kajian

hanya dapat tersusun 3 (tiga) dokumen kajian dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a.1. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, Laporan BIOMASSA tidak dapat

tersusun

a.2. Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran, telah tersusun Laporan

Void/Lubang Eks Tambang. Laporan ini tersusun setelah dilakukannya tinjau

lapang ke 8 (delapan) pelaku usaha tambang batubara yang sudah tidak aktif

yang berada di wilayah Kecamatan Karang Bintang dan Kecamatan Mantewe.

Lokasi pelaku usaha meliputi PT. Arutmin Indonesia (PIT ATA), PT. Eka

Satya Pratama, PT. Aruba, PT. Cempaka Alam Bumi Baru, PT. Lianganggang


Cemerlang, PT. Purnama Surya Cipta, PT. Putra Batulicin Membangun dan

CV. Siti Maju Sejahtera. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk

memperoleh data kondisi, luasan, titik koordinat lahan terganggu dan jumlah

PIT serta kualitas airnya.

b. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

Lingkungan Hidup

b.1. Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Lingkungan, telah tersusun 2 (dua)

Laporan yakni, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan

Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016.

Dari uraian di atas, capaian indikator sasaran ini hanyalah 75% atau dari 4 (empat) jenis

dokumen kajian hanya tersusun 3 (tiga) dikumen kajian. Yang tidak terealisasi adalah

penyusunan dokumen BIOMASSA. Kegiatan pengambilan sampel untuk Laporan

Biomassa ini ditargetkan pada 10 (sepuluh) Kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah

Bumbu dimana masing-masing kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) titik, total jumlah

sampel yang seharusnya diambil adalah 100 titik. Namun karena kondisi anggaran maka

tidak semua titik yang bisa diambil sampelnya. Hanya 40 (empat puluh) titik di 6

(enam) Kecamatan dapat dipantau dan diambil sampelnya yaitu :

1. Pemantauan Titik di Kecamatan Kusan Hilir sebanyak 10 Titik

2. Pemantauan Titik di Kecamatan Batulicin sebanyak sebanyak 10 Titik

3. Pemantauan Titik di Kecamatan Simpang Empat sebanyak 5 Titik

4. Pemantauan Titik di Kecamatan Mantewe sebanyak 5 Titik

5. Pemantauan Titik di Kecamatan Satui sebanyak 5 Titik

6. Pemantauan Titik di Kecamatan Angsana sebanyak 5 Titik

Faktor lain tidak dapat tersusunnya laporan BIOMASSA adalah, untuk pengujian tanah

memerlukan beberapa bahan kimia, dan rencana pengadaan bahan kimia laboratorium

tersebut terkendala efisiensi anggaran, sehingga pada triwulan III/IV UPT. laboratorium

tidak ada pengadaan bahan kimia. Secara tidak langsung berpengaruh terhadap rencana

kegiatan pengujian tanah. Selanjutnya masih terkait efisiensi anggaran, kegiatan

pemantauan titik – titik lainya tidak bisa dilanjutkan, sehingga kegiatan lanjutan lainnya

seperti penyusunan laporan juga tidak dapat terselesaikan. Diharapkan faktor tersebut

dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah sehingga tersedia anggaran untuk

penyusunan Dokumen Kajian Biomassa.


3.3. SINKRONISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS BLHD KAB. TANAH BUMBU

DENGAN PELAYANAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN

2015 DAN 2016

BLHD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan

otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

mempunyai fungsi sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum dan IKK Bidang Lingkungan

Hidup, yakni :

1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak

3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa

4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran

Dan/Atau Perusakan Lingkungan

5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

6. Penegakan Hukum Lingkungan

7. Pencemaran Status Mutu Air

Kedelapan fungsi tersebut merupakan indikator kinerja BLHD yang menjadi tolak ukur

dalam pencapaian sasaran strategi 5 (lima) tahun kedepan. Indikator sasaran beserta target kinerja

yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BLHD ditujukan untuk mewujudkan pelayanan SPM dan

IKK Bidang LH. Keberhasilan capaian indikator sasaran berarti pula keberhasilan dalam

pelaksanaan SPM dan IKK. Jabaran pencapaian kinerja pelayanan BLHD Kabupaten Tanah

Bumbu ditinjau dari indikator kinerja berdasarkan SPM dan IKK bidang lingkungan beserta target

dan realisasinya ditunjukkan pada pada tabel berikut :


Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah sesuai Standard Nasional (SPM dan IKK Bidang LH Tahun 2016-2020)

N

o

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi

BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

Target

SPM

Target

IKK

Kondisi

Awal

(2015)

Target Renstra BLHD Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun Ke-

Realisasi

Capaian

Tahun Ke -

Rasio

Capaian

Pada

Tahun Ke

-

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

100% 86,67% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 70%

2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara

dari Sumber Tidak Bergerak

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Pelayanan Informasi Status Kerusakan

Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi

Biomassa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

4 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat Akibat Adanya Dugaan

Pencemaran Dan/Atau Perusakan

Lingkungan

100% 63,44% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

AMDAL

80% 60,87% 70,37% 72,98% 75,38% 77,60% 79,65% 58,33% 82,90%

6 Penegakan Hukum Lingkungan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Pencemaran status mutu air 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Analisis capaian SPM dan IKK bidang LH tahun 2016 dan dibandingkan dengan capaian di kondisi

awal tahun 2015 :

A. SPM Bidang LH pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 19 dan 20 Tahun 2008 :

1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

Terlihat pada tabel di atas angka realisasi belum memenuhi target yang ditetapkan, di tahun 2015

dari target 100% terealisasi 86,67% (dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air nya, 26

diantaranya dikategorikan taat kelola air limbah), sedangkan di tahun 2016 hanya terealisasi

sebesar 70% (dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air limbahnya, 21 diantaranya

dikategorikan taat kelola air limbah). Indikiator pelayanan ini dihitung dari prosentase jumlah

usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi sesuai target

adalah :

- Dari beberapa pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai target SPM beberapa diantaranya

tidak aktif/tidak ada kegiatan

- Ada sebagian kecil pelaku usaha yang dikategorikan tidak taat dalam pegelolaan air

limbahnya. Dari hasil uji sampel air limbah pelaku usaha ada parameter yang melebihi baku

mutu yang dipersyaratkan yaitu TSS da pH, hal ini disebabkan perusahaan dalam pengelolaan

pengendapan tidak optimal. Faktor lain adalah jenis tanah titik penaatan secara alamiah sudah

mengandung tingkat keasaman yang tinggi sehingga perlu penanganan lebih maksimal

- Dari sisi anggaran, kondisi anggaran/defisit anggaran menyebabkan dari target 30 pelaku

usaha yang diambil sampelnya 2 (dua) periode dalam setahun hanya dapat dilaksanakan 1

(satu) periode saja. Hal ini menyebabkan tim SPM dari BLHD tidak dapat memantau hasil

kelola air limbah pelaku usaha di periode kedua. Akibatnya tidak dapat diketahui peningkatan

upaya pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil uji kualitas air limbah

pelaku usaha ini juga diserahkan tim SPM kepada tim binwas BLHD agar dapat dijadikan

dasar sebagai langkah pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha yang hasil uji sampel

air limbahnya ada parameter yang melebihi baku mutu.

2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak

Pelayanan SPM tersebut terlihat pada tabel terealisasi sesuai dengan targetnya. Tahun 2015

kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yaitu 100% atau sebanyak 5 pelaku usaha

berdasarkan hasil uji emisi cerobongnya dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan

teknis pencegahan pencemaran udara. Demikian halnya di tahun 2016 terealisasi 100% atau dari

6 pelaku usaha yang diambil sampel emisi cerobongnya, semuanya dikategorikan taat.


3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa

Kajian kerusakan Biomassa mulai dilaksanakan tahun 2013 s.d 2015 yang dilaksanakan secara

bertahap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu di 2 (dua) Kecamatan Tahun 2013

(Kecamatan Batulicin dan Kusan Hilir, 2 (dua) Kecamatan Tahun 2014 di Kecamatan Karang

Bintang dan Simpang Empat, 6 (enam) Kecamatan lainnya di Tahun 2015 (Sungai Loban,

Angsana, Mantewe, Satui, Kusan Hulu dan Kuranji). S.d. tahun 2015 telah dilakukan pemantauan

di seluruh lahan dan/atau tanah yang diperuntukkan untuk Biomassa di wilayah Kabupaten Tanah

Bumbu, yaitu seluas 373.378,100 Ha. Direncanakan kegiatan ini akan terus berlanjut di periode

RENSTRA BLHD tahun 2016-2021. Namun karena kondisi anggaran/defisit anggaran sehingga

penyusunan dokumen kajian Biomassa tahun 2016 tidak dapat tersusun karena kegiatan

pemantauan tanah di 10 kecamatan tidak dapat terselesaikan. Dari target 100 titik di 10

Kecamatan yang akan dipantau, hanya 40 titik saja yang dapat diambil sampelnya.

Ketidaklengkapan data hasil uji kualitas tanah ini mengakibatkan tidak dapat dilakukan analisis

secara menyeluruh terhadap status kerusakan lahan dan/atau produksi Biomassa.

4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran

Dan/Atau Perusakan Lingkungan

Target Indikator SPM tersebut adalah 100% yaitu jumlah pengaduan yang masuk dan

ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan BLHD setiap tahunnya. Pengaduan yang masuk

diklasifikasikan dulu yang termasuk dalam pengaduan masalah lingkungan dan pengaduan yang

bisa ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan sumber pencemar yang izin usaha/izin

lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Di Tahun 2015 sebanyak 9 pengaduan

masuk dan ditindaklajuti. Sedangkan tahun 2016 adalah sebanyak 8 pengaduan masuk dan

ditindaklanjuti.

B. IKK Bidang LH

Berikut hasil pelaksanaan 3 (tiga) IKK Bidang LH tahun 2015 sebagai data kondisi awal dan capaian

tahun 2016 :

1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tabel di atas, untuk tahun 2015 tidak

sesuai dengan targetnya yaitu 80% namun hanya terealisasi 60,87% (dari 92 pelaku usaha wajib

AMDAL hanya 56 pelaku usaha yang dapat terawasi). Demikan halnya di tahun 2016,

berdasarkan evaluasi hasil tahun 2015 maka dilakukan penurunan target yaitu sebesar 70,37%

namun hanya terealisasi 58,33% (dari 96 pelaku usaha wajib AMDAL hanya 56 pelaku usaha

yang dapat terawasi). Adanya penurunan target dan realisasi yang tidak sesuai target dikarenakan:

- Berdasarkan hasil temuan Tim Pembinaan dan Pengawasan di lapangan ada beberapa pelaku

usaha berdokumen AMDALyang tidak aktif lagi beroperasi/tidak ada kegiatan


- Ada beberapa kegiatan berdokumen AMDAL yang sudah memiliki dokumen namun belum

memulai kegiatannya di tahun 2016

2. Penegakan Hukum Lingkungan

Sama halnya dengan pelayanan pengaduan masyarakat, kegiatan Penegakan hukum Lingkungan

yang ada seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

setiap tahunnya

3. Pencemaran Status Mutu Air

Pencemaran Status Mutu Air, juga telah terealisasi sesuai target yaitu 100% terlaksana

pemantauan mutu sumber data air di 3 DAS (Batulicin, Kusan,Satui) dan kawasan industri

beradasarkan draf peta RTRWK, meliputi wilayah kecamatan Simpang Empat (Desa Sarigadung

dan Desa Gunung Besar) dan Kecamatan Karang Bintang (Desa Manunggal).

3.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup Pada Misi Ketiga RPJMD

Kabupaten Tanah Bumbu

Indikator bidang Lingkungan Hidup yang diangkat sebagai indikator kinerja daerah dalam

rangka mendukung pencapaian Misi Ketiga Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu

“Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang

berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk

Menghadirkan Kesejahteraan” adalah Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Berikut target IKLH tahun 2016-2020 sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016-2021 dan capaian IKLH Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 :

Indikator

Kinerja Satuan

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

(2015)

Target Capaian Kinerja Sasaran Kinerja

Pada

Akhir

RPJMD

(2021)

Capaian

Tahun

2016 2016 2017 2018 2019 2020

Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

indeks 67,77 66 ≤ x ≤ 74

(cukup)

66 ≤ x ≤ 74

(cukup)

66 ≤ x ≤ 74

(cukup)

74 < x ≤ 82

(Baik)

74 < x ≤ 82

(Baik)

74 < x ≤ 82

(Baik)

69,632

(cukup)

Dari tabel di atas yaitu terlihat bahwa nila IKLH terealisasi sesuai targetnya. Dari

target sebesar 66 ≤ x ≤ 74 atau dengan kategori “CUKUP”, terealisasi sebesar 69,632 atau dengan

kategori “CUKUP”. Capaian IKLH ini dihitung dari 3 (tiga) aspek yaitu nilai Indeks Kualitas

Air (IKA), nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). IKLH juga

diangkat sebagai indikator kinerja program yang dilaksanakan BLHD Kab. Tanah Bumbu di

tahun 2016 yaitu program pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Secara lengkap mengenai pengertian dan uraian capaian dari IKLH akan dibahas pada

capaian program/kegiatan. Hasil capaian IKLH ini akan menjadi bahan evaluasi untuk

peningkatan kinerja kegiatan BLHD Kab. Tanah Bumbu di tahun-tahun mendatang


khususnya juga untuk perencanaan RENSTRA periode mendatang.

3.5. Analisis Capaian Kinerja (Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan)

3.5.1. Sasaran Strategi Misi I

Tabel 3.7 Sasaran Strategi Misi I

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Tahun 2016

Realisasi Tahun

2016

Tingkat

Capaian

Tahun

2016

(1) (2) (3) (5) (6) (7)

1.

Mempertahankan

kualitas lingkungan

hidup

Indeks Kualitas Air (IKA)

Kurang Sangat Kurang 85%

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Sangat Baik Sangat Baik 100%

RATA-RATA SASARAN/INDIKATOR SASARAN 92,5%

URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN :

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis Misi I dengan 2

(dua) indikator sasaran disimpulkan BAIK meskipun pada pelaksanaannya ada 1

(satu) indikator sasaran yang tercapai sesuai dengan targetnya, yaitu Indeks Kualitas

Air (IKA) dimana targetnya adalah “KURANG” namun terealisasi dengan kategori

“SANGAT KURANG” dikarenakan kondisi anggaran/defisit anggaran Kabupaten tanah

Bumbu tahun 2016 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan pendukung untuk penyediaan

data IKA tidak dapat maksimal dilaksanakan, diantaranya kegiatan pembinaan dan

pengawasan pelaku usaha, pelaksanaan pengambilan sampel air limbah pada pelaku usaha dan

pengambilan sampel air DAS/sungai di 28 titik pemantauan yang seharusnya bisa

dilaksanakan 2 (dua) periode dalam setahun hanya 16 titik saja yang bisa dilaksanakan 2 (dua)

periode dan ini jelas mempengaruhi hasil uji kualitas air DAS/sungai di wilayah Kabupaten

Tanah Bumbu. Sedangkan pada indikator sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU) terealisasi

sesuai dengan targetnya, yaitu kategori “SANGAT BAIK”.

ALTERNATIF/SOLUSI :

Dalam rangka peningkatan nilai IKA, IKU dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan) maka

dilakukan beberapa rencana kegiatan diantaranya :

- Di akhir tahun 2016 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara SKPD terkait dengan

Pelaku usaha di sekitar wilayah DAS/Sungai terkait dengan hasil kualitas air sungai serta

upaya pengelolaan kualitas air limbah pelaku usaha sebelum dibuang ke perairan umum

(sungai). Kegiatan ini direncanakan akan terus berlanjut sampai dengan berakhirnya

periode RENSTRA BLHD dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan di

Kabupaten Tanah Bumbu.


- Merekomendasikan upaya pemulihan sempadan sungai dengan penanaman tanaman

penyangga salah satunya penanaman bambu.

3.5.2. Sasaran Strategis Misi II

Tabel 3.8 Sasaran Strategi Misi II

No Sasaran Indikator Sasaran Rencana Tahun

2016

Realisasi

Tahun 2016

Tingkat

Capaian

Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Meningkatnya

Kualitas

Layanan

Bidang

Lingkungan

Hidup

2.1. Tingkat Kepuasan

Pelanggan

3,75

3,75

100

2.2. Jenis Layanan 3

3

100


Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis Misi II dengan 6

(enam) indikator sasaran disimpulkan BAIK/BERHASIL.

URAIAN SINGKAT CAPAIAN KINERJA :

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis Misi II dengan 2

(dua) indikator sasaran disimpulkan BAIK/BERHASIL. Indikator sasaran 2.1 dan 2.2

terealisasi sesuai targetnya. Pada indikator sasaran ini fokus kepada peningkatan kualitas

layanan bidang lingkungan hidup dalam hal ini tingkat kepuasan pelanggan dan jenis layanan

pada UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu. Ada 3 (tiga) jenis layanan

pada UPT Lab. Lingkungan tersebut diantaranya pengujian sampel kualitas air, sampel

kualitas udara/kebisingan dan uji kualitas tanah. Dari 3 (tiga) jenis layanan tersebut, dari tahun

ke tahun UPT Lab. Lingkungan selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan sehingga

berpengaruh pada tingkat kepuasan pelanggan dan juga PAD. Adapun variabel yang dinilai

dalam layanan ini adalah Jasa Pengujian Secara Keseluruhan, Ketepatan Waktu

Menyampaian Hasil Pengujian, Akurasi Hasil Pengujian dan Pelayanan Staf Laboratorium.

Indikator sasaran ini baru dilaksanakan pada periode RENSTRA 2016-2021, mengingat

kepuasan pelanggan dalam layanan Lab. Lingkungan adalah juga merupakan syarat wajib

dalam penilaian Lab. Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai satu-satunya Lab.

Lingkungan yang terakreditasi di wilayah Kalimantan.

ALTERNATIF/SOLUSI :

Dalam rangka peningkatan kinerja layanan Laboratorium yang berimbas pada kepuasan

pelanggan serta peningkatan PAD, maka dilakukan beberapa kegiatan dan rencana kegiatan

diantaranya :


- Pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan sesuai dengan standard yang

berlaku dan terus berkembang seiring dengan peningkatan kualitas Laboratorium

Lingkungan yang terakreditasi

- Ketersediaan anggaran dan SDM pelaksana yang kompeten

3.5.3. Sasaran Strategis Misi III

Tabel 3.9 Sasaran Strategi Misi III

No Sasaran Indikator Sasaran Rencana Tahun

2016

Realisasi

Tahun 2016

Tingkat

Capaian

Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Meningkatnya

data dan

informasi

bidang

lingkungan

hidup yang

valid dan

konsisten

3.1. Jenis data dan

informasi LH

(SLHD, MIH, Lap.

Void, biomassa)

4 Dokumen

Kajian

3 Dokumen

Kajian

75


URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN :

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis Misi III dengan 1

(satu) indikator sasaran disimpulkan BAIK meskipun pada pelaksanaannya ada

indikator sasaran tersebut tidak terealisasi sesuai dengan targetnya. Dari rencana 4

(empat) jenis dokumen kajian yang tersusun, hanya 3 (tiga) diantaranya yang dapat

terselesaikan, yaitu Laporan Status Lingkungan Hidup daerah, Laporan Menuju

Indonesia Hijau dan Laporan Void/Lubang eks Pertambangan. Sedangkan 1 dokumen

kajian yang tidak dapat direalisasikan adalah Laporan Biomassa. 3 (tiga) dokumen

kajian. Faktor utama penyebab tidak dapat tersusunnya laporan BIOMASSA adalah, untuk

pengujian tanah memerlukan beberapa bahan kimia, dan rencana pengadaan bahan kimia

laboratorium tersebut terkendala efisiensi anggaran, sehingga pada triwulan III/IV UPT.

laboratorium tidak ada pengadaan bahan kimia. Hal ini berpengaruh terhadap rencana kegiatan

pengujian tanah dan kegiatan pemantauan titik – titik tanah lainnya tidak bisa dilanjutkan,

sehingga kegiatan lanjutan lainnya seperti penyusunan laporan juga tidak dapat terselesaikan.

Diharapkan faktor tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah sehingga tersedia

anggaran untuk penyusunan Dokumen Kajian Biomassa.


ALTERNATIF/SOLUSI :

Dalam rangka peingkatan capaian indikator sasaran Jenis data dan informasi LH yang valid

dan konsisten, maka dilakukan beberapa kegiatan dan rencana kegiatan diantaranya :

1. Perencanaan kegiatan yang lebih baik sehingga kegiatan pengumpulan data dalam rangka

penyusunan dokumen kajian dapat tersedia sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pemenuhan data

sekunder

3. Ketersediaan anggaran

Dari 3 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang ada, berikut total scoring capaian indikator sasaran

secara keseluruhan :

No Sasaran Indikator Sasaran

Target Tahun

2016

Realisasi Tahun

2016

Prosentase

Capaian

Tahun 2016

(1) (2) (3) (5) (6) (7)

1. Mempertahankan

kualitas

lingkungan

hidup

Indeks

Kualitas Air

(IKA)

Indeks

Kualitas Udara

Kurang

Sangat Baik

Sangat

Kurang

Sangat Baik

85%

100%

2. Meningkatnya

kualitas layanan

bidang

lingkungan

hidup

Tingkat

Kepuasan

Pelanggan

Jenis Layanan

3,75

3

3,75

3

100%

100%

3. Meningkatnya

data dan

informasi bidang

lingkungan

hidup yang valid

dan konsisten

Jenis data dan

informasi LH

(SLHD, MIH,

RPPLH, Lap.

Void, biomassa)

4 Dok.

kajian

3 Dok.

kajian

75%

RATA-RATA SASARAN / INDIKATOR SASARAN 92%

Analisis diarahkan terhadap Capaian Indikator Sasaran yang menghasilkan nilai dengan kategori

<55% berkategori tidak baik/tidak berhasil, 55%–60% berkategori kurang baik/kurang berhasil, 65 % -

8 0 % b e r k a t e g o r i b a i k / b e r h a s i l dan capaian kinerja yang bernilai 85%-100% berkategori

baik, serta capaian di atas nilai 100 yang ekstrim berkategori amat baik.


Dari hasil scoring indikator sasaran secara keseluruhan maka capaian BLHD Kab. Tanah

Bumbu tahun 2016 adalah 92% atau dengan Kategori “BAIK”.

3.6. EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator

kinerja kegiatan yang terdiri dari : Input, Output dan Outcome. Hasil evaluasi kinerja kegiatan

menunjukkan capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik.

Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut :

a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah kegiatan 13 (tigabelas) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatam Target Realisasi % Fisik

1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat ketersediaan layananan

Administrasi Perkantoran

100% 100% 100%

I.1. Penyediaan jasa komunikasi,sumber

daya air dan Listrik

I.1. Terbayarnya rekening kantor 12 Bulan 12 Bulan 100%

I.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

I.2. Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang

dipeliharan

17 Unit

Kendaraan

dinas

17 Unit

Kendaraan

dinas

100%

I.3. Penyediaan jasa administrasi

keuangan

I.3. Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan

12 Bulan 12 Bulan 100%

I.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

I.4. Tersedianya Peralatan dan Bahan

Kebersihan Kantor

4 Item 4 Item 100%

I.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

I.5. Jumlah Peralatan Kantor yng

diperbaiki

35 unit

peralatan kantor

diservice

8 unit peralatan

kantor diservice

22,85%

I.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor I.6. Tersedianya ATK Kantor


I.7. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

I.7. Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan


I.8. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

I.8. Tersedianya Alat Listrik Kantor 3 Item 3 Item 100%

I.9. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

I.9. Jumlah Peralatan dan

perlengkapan Kantor

8 item peralatan 8 item peralatan 100%

I.10. Penyediaan makanan dan minuman

I.10. Tersedianya makan minum rapat

371 OK 171 OK

39,4%

I.11. Rapat – rapat Koordinasi dan

Konsultasi keluar daerah

I.11. Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi Lintas Sektoral

12 Bulan

12 Bulan

100%

I.12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS I.12. Terpenuhinya upah/jasa pegawai

honorer/PTT

24 PTT dan

THL

24 PTT dan

THL

100%

I.13. Rapat – rapat Koordinasi dalam

daerah

I.13. Terlaksananya Koordinasi dalam

daerah

12 Bulan

12 Bulan

100%


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari 13 (tiga belas) kegiatan pada program

Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian

berkategori >85% / Sangat Berhasil.

b. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah kegiatan 1 (satu) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatam Target Realisasi % Fisik

1 2 3 4 5 6

1 Program :

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat kedisiplinan aparatur

dalam kehadiran dan

penggunaan atribut pegawai

100% 100% 100%

Kegiatan :

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari

tertentu

54 Stel Bju

Olahraga

54 Stel Bju

Olahraga

100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Disiplin Aparatur

dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 100% / Sangat Berhasil. Realisasi

fisik belanja yang ditargetkan sebanyak 54 stel baju olahraga terealisasi sesuai dengan

targetnya.

c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah kegiatan 10 (sepuluht) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Indikator

Program/Kegiatam Target Realisasi % Fisik

1 2 3 4 5 6

1 Program :

Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Optimalisasi Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

Cukup Cukup 100%

1. Kegiatan :

Koordinasi Penilaian Kota sehat / ADIPURA

Pemantauan pada Titik

Pantau ADIPURA

16 kali

pemantauan ADIPURA

16 kali

pemantauan ADIPURA

100%

2. Kegiatan : Pemantauan Kualitas

Lingkungan

Pemantauan Kondisi Lingkungan Hidup Kab.

Tanah Bumbu

58Titik Pantau 33 Titik Pantau 58,92%

3. Kegiatan : Pengawasan pelaksanaan

Kebijakan Lingkungan Hidup

Laporan Hasil Pengawasan, Penyelesaian Perizinan dan

Evaluasi Kebijakan

Lingkungan Hidup

3 Laporan 3 Laporan 100%

4. Kegiatan :

Pengkajian dampak Lingkungan

Jumlah dokumen hasil Kajian

(Kajian Biomassa)

1 Dokumen 0 Dokumen 0%

5. Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup

Jumlah Desa dan Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM) yang Dibina

2 Desa Binaan 2 Desa Binaan 100%

6. Penanggulangan dan

pemulihan pencemaran

Monitoring dan Evaluasi

8 Laporan 8 Laporan 100%

7. Koordinasi Penilaian

ADIWIYATA

Sekolah adiwiyata yang

Masuk Nominasi Provinsi

dan Nasional

5 sekolah

adiwiyata yang

masuk nominasi Provinsi dan

Nasional

5 sekolah

adiwiyata yang

masuk nominasi Provinsi dan

Nasional

100%

8. Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian

Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi

100 peserta 100 Peserta 100%


pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup 9.

10. Pelayanan pengaduan

masyarakat

Jumlah Pengaduan

Masyarakat yang ditindak lanjuti

100% 100% 100%

11. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium

Lingkungan

Jumlah prasarana dan sarana laboratorium

25 item peralatan Lab. LH, 1

Tambahan

Bangunan Lab. LH, IPAL Lab.

LH, dan 1

dokumen perencanaan

bangunan

25 item peralatan Lab.

LH, 1

Tambahan Bangunan Lab.

LH, IPAL Lab.

LH, dan 0 dokumen

perencanaan

bangunan

96,42

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup dari 10 (sepuluh) kegiatan pada, dapat dapat disimpulkan

pencapaian berkategori Sangat Baik, meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan

yang tidak dapat maksimal dilaksanakan karena kondisi/desfisit anggaran. Adapun uraian

capaian kinerja program tersebut adalah sebagai berikut :

Target kinerja program (outcome) adalah Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran kinerja program tersebut diterjemahkan dalam

bentuk perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH). IKLH itu sendiri

memiliki pengertian alat ukur sederhana yang dikembangkan oleh Kementerian LH di

Tahun 2009 untuk mengetahui tingkat pencapaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah maupun semua elemen masyarakat dalam mengurangi laju kerusakan lingkungan

dan pemulihan kualitas lingkungan. Tujuan yang melatar belakangi disusunnya indeks

kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kab. Tanah Bumbu adalah :

- Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang

kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target

program - program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, hanya mengambil tiga indikator

kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Struktur

perhitungan IKLH 100 % adalah = 30% Indeks Pencemaran Air + 30% Indeks

Pencemaran Udara + 40% Indeks Tutupan Hutan atau IKLH = (30% x IPA) + (30% x

IPU) + (40% x ITH). Kategori penilaian IKLH dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu :


Kategori IKLH Nilai

Unggul x > 90

Sangat Baik 82 < x ≤ 90

Baik 74 < x ≤ 82

Cukup 66 ≤ x ≤ 74

Kurang 58 ≤ x < 66

Sangat Kurang 50 ≤ x< 58

Waspada x < 50

Perhitungan IKLH Kab. Tanah Bumbu baru dilaksakan di tahun 2016 oleh BLHD Kab.

Tanah Bumbu melalui Program Pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup dengan kegiatan utamanya adalah Pemantauan Kualitas

Lingkungan (data dukung perhitungan IKA) dan Program Pengendalian Polusi

dengan kegiatan pendukungnya adalah Pengujian emisi/polusi udara akibat

aktivitas industri (data dukung perhitungan IKU). Sedangkan data ITH bersumber

dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Peta RTRWK. Perhitungan ini

dilaksanakan sebagai penyempurnaan dari perhitungan kualitas lingkungan sesuai dengan

metode yang telah ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebelumnya perhitungan hanya berdasarkan prosentase hasil uji kualitas air/udara/tanah

yang memenuhi baku mutu dan dianggap belum mampu menggambarkan kondisi

lingkungan hidup secara akurat.

Target capaian IKLH Kab. Tanah Bumbu tahun 2016 yang sekaligus merupakan target

indikator kinerja daerah misi ketiga RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu adalah

Kategori "CUKUP" atau dengan kisaran nilai 66 ≤ x ≤ 74 (CUKUP). Dari hasil

perhitungan, didapatkan :

- Capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 52,14 atau kategori "SANGAT

KURANG"

- Capaian nilai Indeks Kualitas udara (IKU) adalah 90,047 atau kategori "SANGAT

BAIK"

- Nilai ITH adalah 67,44

Sehingga dari ketiga indikator kualitas lingkungan tersebut didapatkan nilai IKLH Kab.

Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah 69,632 atau kategori "CUKUP" atau sesuai dengan

target yang telah ditetapkan.

Nilai IKLH ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program-

program kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu

maupun SKPD terkait dan juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang

pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi kualitas lingkungan

Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun mendatang.


d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan

Jumlah kegiatan 1 (satu) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Indikator

Program/Kegiatan Target Realisasi % Fisik

1 2 3 4 5 6

1 Program :

Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam

Lingkungan Hidup

Prosentasi peningkatan

kualitas data primer dan

sekunder lingkungan hidup

81% 82% 101,23%

Kegiatan : Pengembangan data dan

informasi lingkungan

Dokumen SLHD dan MIH 2 Dokumen

(MIH dan

SLHD)

2 Dokumen

(MIH dan

SLHD

100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Kualitas dan

Akses Lingkungan melalui kegiatan dengan keluaran Buku Laporan Status Lingkungan Hidup

Daerah (SLHD) dan Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH) Tahun 2016 dapat dilaksanakan

secara penuh sehingga pencapaian berkategori 100% / Sangat Baik. Penyusunan kedua laporan

tersebut rutin dilaksanakan sejak periode RENSTRA BLHD tahun sebelumnya s.d.

periode RENSTRA BLHD Tahun 2016-2021, karena kegiatan tersebut merupakan

kegiatan wajib bidang lingkungan hidup khususnya Kabupaten penerima dana DAK-LH.

Penyusunan Laporan Berikut uraian capaian kinerja program Peningkatan Kualitas dan

Akses Lingkungan :

- Seperti pada periode RENSTRA BLHD sebelumnya (tahun 2011-2015), untuk tahun 2016,

penetapan target berdasarkan jumlah data sekunder dan primer yang harus dipenuhi dalam

rangka penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kab. Tanah Bumbu.

Dari Juknis yang ada, jumlah data sesuai dengan format adalah 66 tabel data. Berdasarkan hasil

evaluasi pengumpulan data tahun-tahun sebelumnya masih ada beberapa data yang bersumber

dari dinas/instansi terkait yang masih belum dapat terisi maka penetapan target tahun 2016

adalah sebesar 81% atau sebanyak 53 data terisi sesuai dengan format.

- Berdasarkan jumlah data sekunder yang tersedia pada Dinas/Instansi terkait maupun data primer

yang diambil oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu untuk keperluan penyusunan Laporan SLHD Kab.

Tanah Bumbu Tahun 2016, dari 66 tabel data yang ada, 54 tabel data diantaranya terisi atau

terealisasi sebesar 82% melebihi target pengisian tabel data yang telah ditetapkan sebesar 81%.

Faktor utama capaian tahun 2016 dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah

rutin dilaksanakan koordinasi antara BLHD dengan dinas/instansi terkait untuk data yang

diperlukan dalam rangka penyusunan laporan SLHD Kab. Tanah Bumbu. Dilaksanakan rapat

koordinasi sebanyak 2 kali dalam setahun sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah data

sekaligus kualitas data yang diperoleh, meskupin pada tahun ini karena kondisi anggaran/defisit

anggaran rapat koordinasi hanya dapat terlaksana 1 (satu) kali. Faktor lain yang juga sangat

berperan adalah pelaksanaan pengumpulan data yang memang harus selalu di konfirmasi kepada

dinas/instansi terkait setelah pelaksanaan rapat koordinasi. Diharapkan pada tahun mendatang


jumlah dan kualitas data baik itu data primer yang tersedia pada BLHD maupun data sekunder pada

dinas/instansi terkait makin meningkat atau paling tidak selalu sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Jumlah kegiatan 4 (empat) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatam Target Realisasi % Fisik 1 2 3 4 5 6

1 Program :

Peningkatan Pengendalian

Polusi

Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha

90% 85% 94,44%

1. Kegiatan :

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas

industri

Indeks Kualitas Udara

Sangat

Baik

Sangat Baik 100%

2. Kegiatan : Pengujian kadar polusi

limbah padat dan limbah

cair

Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah (SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air)

1 Dokumen 1 Dokumen 100%

3. Kegiatan :

Akreditasi laboratorium lingkungan hidup

Laporan Hasil Akreditasi

1 laporan 1 Laporan 100%

4. Kegiatan :

Peningkatan pengelolaan

laboratorium lingkungan

Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium

1200

Sampel

3244 Sampel 270,33%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Pengendalian

Polusi terealisasi di kisaran 85-100% atau dengan kategori “BAIK”. Kegiatan utama capaian

kinerja program tersebut terletak pada kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas

industri dan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair. Berikut uraian capaian

kinerja program Peningkatan Pengendalian Polusi :

a. Capaian program tersebut diatas dihitung dari target kinerja kegiatan Pengujian emisi/polusi

udara akibat aktivitas industri yang merupakan pelaksanaan dari Standard Pelayanan Minimal

(SPM) pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak (emisi cerobong

pelaku usaha) dan kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yang

merupakan pelaksanaan dari SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air. Dari kedua

kegiatan tersebut, target kinerja Program tersebut di atas tahun 2016 adalah sebesar 90%.

Perhitungan target adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri yang merupakan

pelaksanaan dari Standard Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pencegahan Pencemaran

Udara dari Sumber tidak Bergerak mengambil sampel emisi cerobong pada 5 pelaku usaha

dan ditargetkan 100% dikategorikan taat dalam kelola emisinya.

- Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yang merupakan

pelaksanaan dari SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, yang mengambil sampel air


limbah pada 30 pelaku usaha dan ditargetkan 80% diantaranya atau sekitar 24 pelaku usaha

dikategorikan taat kelola air limbah sebelum dibuang ke perairan umum.

- Kemudian kedua prosentase tersebut dirata-ratakan, didapatkan target total Tingkat

Ketaatan Pelaku Usaha tahun 2016 sebesar 90%.

- Dari hasil pengambilan sampel dan hasil uji pada Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah

Bumbu didapatkan untuk SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air terealisasi sebesar

70% atau dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air limbahnya, 21 pelaku usaha

diantaranya dikategorikan taat pengelolaan air limbah dan untuk SPM pencegahan

Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak terealisasi sebesar 100% atau dari 6 pelaku

usaha yang diambil sampel emisi cerobongnya, semuanya dikategorikan taat kelola emisi

cerobongnya. Sehingga dari kedua perhitungan capaian tersebut didapatkan rata-rata

realisasi Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha tahun 2016 sebesar 85%, sedikit lebih

rendah dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja

programnya adalah sebesar 94,44%, dan dikategorikan “BAIK”.

b. Dari kedua kegiatan utama tersebut, ada 2 (dua) kegiatan pendukung terlaksananya

pengambilan dan pengujian sampel air dan emisi yaitu kegiatan Akreditasi Laboratorium

Lingkungan Hidup dan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Pentingnya

kedua kegiatan pendukung tersebut adalah karena Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah

Bumbu sebagai Laboratorium Lingkungan dengan akreditasi parameter air dan udara

terbanyak di wilayah Kalimantan. Dengan status akreditasi tersebut jelas proses pengambilan

dan pengujian sampel akan sesuai dengan standard yang berlaku, hasilnya valid, akurat dan

cepat. Sedangkan pada kegiatan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

merupakan pendukung tersedianya kebutuhan bahan kimia untuk proses pengujian sampel.

Pengukuran keberhasilan kinerja kegiatan tersebut terlihat pada tabel di atas, dimana dari

target 1.200 sampel, terealisasi sebanyak 3.244 sampel yang diuji dan selesai tepat waktu

(rincian 2.655 sampel air, 370 sampel udara ambien dan 199 sampel emisi), atau sebesar

270,33%. Tingginya capaian kinerja kegiatan tersebut dikarenakan sebagian besar pelaku

usaha di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan wilayah lain seperti Kotabaru, Pelaihari,

Balikpapan (Kalselteng) mengirimkan sampel air/udara/emisi ke Laboratorium Lingkungan

Kabupaten Tanah Bumbu.

c. Diharapkan dukungan anggaran untuk memaksimalkan capaian kinerja program/kegiatan

tersebut pada tahun mendatang. Seperti pemenuhan sarana dan prasarana baik itu berupa

peralatan, sarana mobilitas dan peningkatan gedung serta penambahan SDM yang kompeten.


Dari hasil pengukuran kinerja di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016

BLHD Kab. Tanah Bumbu telah dapat mencapai realisasi kinerja 29 kegiatan dari 5 program yang ada.

Berikut rekapitulasi seluruh program dan kegiatan :

Program Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Hasil Keluaran Program/Kegiatan

CAPAIAN

PROGRAM Rencana Realisasi Satuan

1 2 3 4 5 6

Pelayanan Administrasi Umum

Program : Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat ketersediaan layananan

Administrasi Perkantoran

100% 100% 98,65%

Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Terbayarnya rekening kantor 12 12 Bulan 100,00%

Kegiatan 2 : Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

yang dipelihara

17 17 Unit Kendaraan

Dinas

100,00%

Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa administrasi

keuangan

12 12 Bulan 100,00%

Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Tersedianya bahan kebersihan kantor 4 4 item 100,00%

Kegiatan 5 :Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kantor yang

diperbaiki

35 8 Unit 22,86%

Kegiatan 6 : Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya alat tulis kantor 12 12 Bulan 100,00%

Kegiatan 7 : Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

12 12 Bulan 100,00%

Kegiatan 8 : Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya alat listrik kantor 3 3 item 100,00%

Kegiatan 9 : Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor

8 8 item 100,00%

Kegiatan 10 : Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makan minum rapat 371 171 OK 46,09%

Kegiatan 11 : Rapat – Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi Sektoral

12 12 Bulan 100,00%

Kegiatan 12 : Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS

Tersedianya tenaga non PNS 24 PTT

dan THL

(336

OB/14

bulan)

24 PTT

dan THL

(336

OB/14

bulan)

OB 100,00%

Kegiatan 13 : Rapat – Rapat Koordinasi

Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dalam

daerah

12 12 Bulan 100,00%

Program : Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat kedisiplinan aparatur

dalam kehadiran dan penggunaan

atribut pegawai

100 100 % 100,00%

Kegiatan 1 : Pengadaan pakaian Khusus

hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

54 54 Pakaian Batik

Tradisional

100,00%

TOTAL RUTIN 99,14%

Urusan Wajib LINGKUNGAN

HIDUP

Program : Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Optimalisasi Kualitas Lingkungan

(IKLH)

Cukup Cukup Indeks 100%


Kegiatan 1 : Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

Pemantauan pada Titik Pantau

ADIPURA

16 16 Jumlah

Pemantauan di

Titik Pantau

ADIPURA

100,00%

Kegiatan 2 : Pemantauan Kualitas

Lingkungan

Pemantauan Kondisi Lingkungan

Hidup Kab. Tanah Bumbu

58 33 Titik Pantau 56,90%

Kegiatan 3 : Pengawasan Pelaksanaan


Laporan Hasil Pengawasan,

Penyelesaian Perizinan dan Evaluasi


3 3 Laporan 100,00%

Kegiatan 4 : Pengkajian Dampak

Lingkungan

Jumlah dokumen hasil Kajian 1 0 Dokumen 0,00%

Kegiatan 5 : Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup

Jumlah Desa dan Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) yang Dibina

2 2 Desa Binaan 100%

Kegiatan 6 : Penanggulangan dan

pemulihan pencemaran

Monitoring dan Evaluasi 8 8 Laporan 100,00%

Kegiatan 7 : Koordinasi penilaian

Adiwiyata

Jumlah Sekolah Adiwiyata yang

masuk Nominasi Provinsi dan

Nasional

5 5 Sekolah

Adiwiyata

100,00%

Kegiatan 8 : Pengembangan kapasitas

dalam rangka pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup

Jumlah Peserta yang Mengikuti

Sosialisasi

100 100 Peserta 100,00%

Kegiatan 9 : Pelayanan pengaduan

masyarakat

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang

ditindak lanjuti

100 100 % 100,00%

Kegiatan 10 : Pengembangan sarana dan

prasarana laboratorium lingkungan Jumlah prasarana dan sarana

laboratorium

25 25 Item Peralatan

Lab

100,00%

1 1 Tambahan

Bangunan Lab.

LH

100,00%

1 1 IPAL Lab. LH 100,00%

1 0 dokumen

perencanaan

bangunan

0,00%

Program : Peningkatan Kualitas Akses

dan Informasi SDA dan LH

Prosentasi peningkatan kualitas

data primer dan sekunder

lingkungan hidup

81 82 % 101,23%

Kegiatan 1 : Pengembangan Data Dan

Informasi Lingkungan

Dokumen SLHD dan MIH 2 2 Laporan 100,00%

Program : Peningkatan Pengendalian

Polusi

Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha 90 85 % 94,44%

Kegiatan 1 :

Pengujian emisi/polusi udara akibat

aktivitas industri

Indeks Kualitas Udara (IKU) Sangat

Baik

Sangat

Baik

Indeks 100,00%

0% 100%

Kegiatan 2 :

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat

dan Limbah Cair

Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi

Limbah

1 1 Dokumen 100,00%

Kegiatan 3 : Akreditasi Laboratorium

Lingkungan Hidup

Laporan Hasil Akreditasi 1 1 Laporan 100,00%

Kegiatan 4 : Peningkatan pengelolaan

laboratorium lingkungan

Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium 1200 3244 Sampel 270,33%

TOTAL URUSAN LH 98,60%

TOTAL KESELURUHAN 98,80%

Berdasarkan kategori scoring tersebut di atas Pencapaian kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun

2016 sebesar 98,80% dapat disimpulkan termasuk kategori SANGAT BAIK. Capaian ini sama dengan

capaian kinerja tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 98,98% (Sangat Baik).


Dengan melihat perbandingan tersebut maka pencapaian kinerja di tahun 2016 sama dengan

capaian tahun anggaran 2015. Adapun faktor yang menyebabkan pendorong keberhasilan kinerja

BLHD Kab. Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. SDM yang kompeten, meskipun masih ada kebutuhan penambahan SDM yang kompeten

2. Disiplin dan semangat bekerja aparatur yang cepat dan tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan

serta kerjasama/koordinasi yang baik dalam satuan kerja BLHD Kab. Tanah Bumbu

3. Faktor lainnya adalah pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan

pada RENSTRA BLHD Kab. Tanah Bumbu

Dari keberhasilan yang dicapai tersebut, tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa faktor penghambat

dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Masih kurangnya ketersediaan SDM yang kompeten

2. Pemenuhan prasarana dan sarana operasional kegiatan sesuai standard masih terbatas dengan

pagu yang ada

3. Kondisi alam (cuaca dl) serta medan/akses jalan yang belum kondusif yang terkadang

menyulitkan pelaksanaan kegiatan seperti pengambilan sampel air DAS dan sungai.

4. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan pelaku dalam mengelola lingkungan

5. Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor keberhasilan dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan evaluasi perencanaan

kegiatan dan anggaran di tahun berikutnya dengan tujuan untuk peningkatan kinerja BLHD Kab.

Tanah Bumbu

3.7. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian

depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator

keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan

yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Pada tahun 2016 belanja BLHD Kab. Tanah Bumbu terdiri atas belanja tidak langsung dan

belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian pembiayaan belanja langsung dan tidak

langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 sebagai berikut :


3.7.1. Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah sebesar

Rp.3.613.217.050,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.271.669.485,- atau 90,55% yang secara

rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10.

Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2016

No Program Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi Keuangan Dana Yang

Tidak Terserap

(Rp.)

Rp

%

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG

I Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

27.300.000 26.994.220 98,88 305.780

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional

85.800.000 69.234.050 80,69 16.565.950

3 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

147.590.000 145.039.600 98,27 2.550.400

4 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

2.324.000 2.324.000 100 0

5 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

7.700.000 6.150.000 79,87 1.550.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.697.800 40.544.600 99,62 153.200

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.910.750 8.846.250 99,28 64.500

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

1.150.000 1.150.000 100 0

9 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

84.593.000 80.923.000 95,66 3.670.000

10 Penyediaan makanan dan minuman

10.130.000 5.103.000 50,38 5.027.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

306.050.000 289.437.888 94,57 16.612.112

12 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

567.350.000 548.500.000 96,68 18.850.000

13 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam

Daerah

7.050.000 7.050.000 100 0

II Peningkatan

Disiplin Aparatur

14 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

21.800.000 21.800.000 100 0

III Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingk.

15 Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

59.378.000 42.078.000 70,86 17.300.000

16 Pemantauan Kualitas

Lingkungan

34.650.000 30.000.000 86,58 4.650.000

17 Pengawasan Pelaksanaan


188.225.000 159.119.000 84,54 29.106.000

18 Pengkajian Dampak Lingkungan 36.570.000 8.821.000 54,12 27.749.000


19 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

22.800.000 20.250.000 88,82 2.550.000

20 Penanggulangan dan pemulihan pencemaran

36.225.000 29.750.000 82,13 6.475.000

21 Koordinasi penilaian Adiwiyata 162.006.000 142.964.000 88,25 19.042.000

22 Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup

38.700.000 33.620.000 86,87 5.080.000

23 Pelayanan pengaduan

masyarakat

11.100.000 10.950.000 98,65

150.000

24 Pengembangan sarana dan

prasarana laboratorium

lingkungan

1.099.770.000 1.057.395.000 96,15 42.375.000

VI Peningkatan

Kualitas dan

Akses Lingk.

25 Pengembangan Data Dan

Informasi Lingkungan

23.380.000 18.452.250 78,92 4.927.750

VII Peningkatan

Pengendalian

Polusi

26 Pengujian emisi/polusi udara

akibat aktivitas industri

20.700.000 11.400.000 55,07 9.300.000

27 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

38.415.000 28.200.000 73,41 10.215.000

28 Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

140.740.000

112.955.920 80,26 27.784.080

29 Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan

382.112.500 312.617.707 81,81 69.494.793

3.613.217.050 3.271.669.485 90,55 341.547.565

3.7.2. Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja tidak langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah sebesar Rp.

3.525.231.615,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.357.323.077,- atau 95,24 %.

Dari tabel belanja langsung dan belanja tidak langsung di atas, akuntabilitas keuangan

BLHD Kab. Tanah Bumbu secara keseluruhan TA 2016 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.

6.628.992.562,- (92,86%) dari total keseluruhan anggaran TA. 2016 (meliputi belanja langsung dan

belanja tidak langsung) sebesar Rp. 7.138.448.665,-

Terlihat dalam penggunaan anggaran terjadi peningkatan yang diimbangi juga peningkatan

realisasi fisik kegiatan. Dari sisi efisiensi terlihat juga adanya penghematan penggunaan dana pada

input dalam menghasilkan output kegiatan Dengan demikian efisiensi anggaran belanja (belanja

langsung dan tidak langsung) BLHD Kabupaten 509.456.103,00

Berarti sangatlah jelas keberhasilan kinerja yang telah dicapai BLHD Kab. Tanah Bumbu

tahun 2016 sama seperti tahun-tahun sebelumnya.


3.7.3. PENDAPATAN

Realisasi pungutan atau penerimaan asli daerah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu s.d. 14 Desember tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.006.794.992,- (berasal

dari Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Retribusi Kekayaan Daerah (Laboratorium). Berikut uraian

target dan realisasi penerimaan BLHD Tahun Anggaran 2016:

Tabel 3.11. Realisasi Penerimaan Daerah pada BLHD Kab. Tanah Bumbu 2016

No. Jenis Penerimaan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Prosentase

1. Retribusi Izin Gangguan (HO)

2.250.004.887,- 1.712.046.192 76,09%

2. Retribusi Kekayaan Daerah

(Laboratorium)

1.500.783.000,- 1.523.548.700 101,52%

JUMLAH 3.750.787.887,- 3.235.594.892 86,26%

Sumber : Bendahara Penerima BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

Jika dbandingkan pada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan HO tahun 2016 juga tidak

mencapai target. Sedangkan Retribusi Kekayaan Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut

perbandingan target dan realisasi pendapatan dari tahun 2015 dan 2016 :

Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2015 dan 2016

Uraian Target Tahun Realisasi pada Tahun ke- (Rp.) Rasio antara Realisasi

dan Target Tahun ke-

2015 2016 2015 2016 2015

2016

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan Asli

Daerah

- HO 2.500.000.000 2.250.004.887 1.917.946.006 1.712.046.192 76,71%

76,09%

- Retribusi Kekayaan

Daerah (Laboratorium) 900.004.000 1.500.783.000 1.339.797.700 1.523.548.700 148,86% 101,52%

TOTAL 3.400.004.000 3.750.787.887,- 3.257.743.706 3.235.594.892 95,51% 86,26%

Sejak tahun 2012 – 2016, jenis penerimaan pada BLHD Kab. Tanah Bumbu hanya

bersumber dari Retribusi HO saja, sedangkan jenis penerimaan lainnya pada tahun 2011 yaitu

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair yang terealisasi sebesar Rp.60.000.000,- (55%

dari target penerimaan Rp. 120.000.000,-), Retribusi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang

terealisasi sebesar Rp. 42.000.000,- ( 52,50% dari target penerimaan Rp. 80.000.000,-), Retribusi

Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) yang terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,-

(50% dari target penerimaan Rp. 6.000.000,-) tidak dapat ditarik lagi retribusinya. Hal tersebut

sangatlah beralasan dikarenakan beberapa faktor yaitu :


1. Perda No. 06 Tahun 2008 tentang Retribusi yang menjadi dasar penarikan Retribusi Izin

Pembuangan Limbah Cair, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pemanfaatan LCPKS

pada tahun 2011 tidak berlaku lagi karena adanya PP No. 29 Tahun 2009 tentang Retribusi Limbah

Cair dimana didalamnya mengatur tentang jenis-jenis penarikan retribusi. Dari beberapa jenis

retribusi, 3 retribusi tersebut tidak terdapat pada PP No. 29 Tahun 2009.

2. Faktor lain yang menjadi alasan tidak ditargetkannya penerimaan dari 3 retribusi tersebut tahun

2012 dan 2015 yaitu terbitnya Perda No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten

Tanah Bumbu dimana didalam salah satu pasalnya yaitu pasal 58 ayat 1 menyebutkan bahwa objek

retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga,

perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus pleh

Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengelolaan limbah cair. Kendala utama adalah belum

adanya instansi khusus yang menangani pengelolaan limbah cair di Kab. Tanah Bumbu.

3. Faktor tersebut di atas yang menjadikan alasan tidak adanya penarikan retribusi limbah cair,

penyimpanan limbah B3 dan LCPKS pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, sehingga tidak

ada realisasi penerimaan dari 3 sumber retribusi tersebut dan hanya retribusi HO yang dapat

ditargetkan dan terealisasi.

4. Dasar hukum penarikan retribusi HO di tahun 2012 dan 2014 yaitu Perda No. 03 Tahun 2012

tentang Retribusi Ijin Gangguan Keramaian/HO yang merupakan perubahan atas Perda No. 02

Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Gangguan Keramaian/HO.

Sedangkan pada tahun 2012 s.d. 2016 sumber penerimaan BLHD selain bersumber dari HO,

juga bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu tarif pemeriksaan sampel uji kualitas

lingkungan pada Laboratorium Lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu yang sudah terakreditasi

(parameter air) dimana pelaksanaannya berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No.03 Tahun

2014 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dari tabel 3.16 dapat dilihat perbandingan

antara target dan realisasi pendapatan.

Dari sektor HO, tahun 2015 hanya terealisasi sebesar 76,71% dan tahun 2016 juga belum

mencapai target yaitu sebesar 76,09% dikarenakan ada beberapa kegiatan/usaha yang tidak ada

kegiatan (tidak aktif) seperti stockpile dan pelabuhan batubara sehingga tidak melakukan perpanjangan

izin HO. Dari sektor retribusi kekayaaan daerah, tahun 2015 DAN 2016 realisasinya melebihi target,

hal ini dikarenakan UPT Laboratorium LH Kab. Tanah Bumbu merupakan Lab. LH dengan parameter

terbanyak yang terakreditasi di Kalimantan sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor utama

peningkatan jumlah pengujian sampel air dari berbagai kegiatan baik itu oleh pelaku usaha,

masyarakat umum dan instansi dari Kab. Tanah Bumbu ataupun luar Kab. Tanah Bumbu.


3.8. ANALISA PERMASALAHAN

Selama tahun 2016, pelaksanaan kegiatan pada BLHD Kab.Tanah Bumbu umumnya sudah

berjalan dengan baik dalam arti mengarah kepada kesesuaian Standard Pelayanan Minimal (SPM)

bidang lingkungan hidup dan IKK Bidang LH .

Upaya yang dilakukan dalam rangka terwujudnya visi dan misi BLHD Kab.Tanah Bumbu

adalah mengevaluasi kembali usulan – usulan dana untuk menunjang Program dan kegiatan yang ada

pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar hasil yang diharapkan berhasil

guna dan tepat waktu.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu pada Tahun Anggaran 2016 yaitu menyangkut peningkatan / pengembangan baik secara

kualitas maupun kuantitas untuk menunjang aktifitas operasional dinas dan peningkatan pelayanan

terhadap masyarakat. Hal tersebut di atas erat kaitannya dengan keterbatasan sumber daya manusia

pengelola lingkungan hidup dan alokasi dana/penganggaran APBD. Ini lebih disebabkan karena makin

meningkatnya tuntutan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut diuraikan permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja BLHD

Kab. Tanah Bumbu :

2. Sekretariat

Permasalahan :

a. Kurangnya SDM yang berkualitas

b. Kurangnya kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek

c. Kurangnya jaringan internet dan sempitnya ruang kerja

Solusi :

a. Perlunya penambahan SDM yang berkualitas & handal

b. Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek

c. Penambahan jaringan internet dan memperluas ruang kerja

d. Mengikutsertakan staf di bagian sekretariat dalam segala kegiatan


Permasalahan :

a. Kurangnya alat transportasi ( mobil operasional terbatas )

b. Peningkatan SDM yang handal & berkualitas

c. Fasilitas penunjang terkait telekomunikasi & informatika

d. Ruang kerja kurang layak ( terlalu sempit )

Solusi :

a. Penambahan alat transportasi ( sarana )

b. Mengikuti Diklat

c. Pemasangan jaringan ( fasilitas internet, hard disk eksternal )


d. Memperluas ruang kerja


Permasalahan :

a. Mobil operasional kegiatan tidak ada

b. Kurangnya jumlah personil laki – laki dan tenaga untuk administrasi Sekretaris Komisi

AMDAL

c. Terbatasnya jumlah personil yang memiliki sertifikat penilai AMDAL

d. Ruang penyimpanan dokumen sudah melebihi kapasitas /

Solusi :

a. Penyediaan mobil operasional Bidang PDL

b. Penambahan pegawai laki – laki ( lapangan ) & perempuan ( administrasi )

c. Mengikutsertakan staf PDL untuk pelatihan penilai AMDAL ( S 1 )

d. Penambahan ruang dokumen / memindah ruang dokumen ketempat yang lebih memadai

4 Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan

Permasalahan :

Permasalahan :

a. Minimnya sarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan di bidang seperti kurangnya alat (

kamera, PC, printer, UPS, kendaraan roda 2 / Trail, APD )

b. Kurang personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan

pemantapan kualitas lingkungan

Solusi :

a. Adanya penambahan sarana penunjang ( PC, printer, UPS, Kendaraan roda 2 )

b. Penambahan personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan

kegiatan pemantauan kualitas lingkungan

5. Laboratorium Lingkungan Hidup

Permasalahan :

a. Kurangnya sumber daya manusia ( analis dan PPC )

b. Bangunan gedung kurang memadai

c. Pihak ke 3 : pengukuran limbah B3 kurang respon

d. Dengan pertambahnya ruang lingkup pengujian harus di tunjang dengan alat yang maksimal

e. Kurangnya diklat peningkatan SDM

f. Kurangnya jaminan kesehatan personil Lab

g. Anggaran pengadaan bahan sangat kurang

h. Kerusakan alat di pertengahan tahun atau mendadak tidak bisa diperbaiki karena biaya

perbaikan alat tidak ada

i. Kehabisan bahan yang tak terduga


Solusi :

a. Penambahan personil Lab

b. Penambahan gedung analis Lab

c. Penambahan alat Lab. yang memadai

d. Penambahan dikalt baik eksternal maupun internal

e. Penambahan surplemen kesehatan

f. Cek kesehatan per- 6 bulan sekali

Jika ditinjau dari pelaksanaan kegiatan prioritas pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Tanah Bumbu, ada beberapa hal yang menjadi kendala meskipun dalam pencapaiannya, kegiatan

tersebut terealisasi 100%. Kendala dan permasalahan tersebut diantaranya adalah :

1. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura :

Permasalahan :

a. Kurangnya perbaikan kondisi fisik titik pantau secara kontinyu artinya penanggung jawab

menangani titik – titik pantau adipura masih belum maksimal

b. Tim ADIPURA yang termuat dalam SK Bupati Tanah Bumbu belum bekerja secara maksimal

c. Adanya tambahan kriteria dari Kementerian LH dan Kehutanan tentang penilaian adipura yaitu

nilai rata – rata TPA titik pantau minimal 74,00 dengan nilai kumulatif tahun pemantauan (

Tahap I dan Tahap II ) minimal 75,00

d. TPST skala kabupaten yang menjadi titik pantau ADIPURA masih belum sinkron

Solusi :

a. Perbaikan kondisi fisik titik pantau dengan memperbanyak koordinasi secara berjenjang dan

peninjauan titik pantau secara berkala yang dihadiri oleh anggota Tim ADIPURA kabupaten

b. Pemantapan tim adipura tingkat kabupaten melalui rapat koordinasi dihadiri oleh pemegang

kebijakan di SKPD penanggung jawab adipura dan surat menyurat

c. Memberikan masukan saat rakor adipura tingkat provinsi agar kriteria adipura jangan berubah –

ubah

d. Koordinasi dengan SKPD terkait tentang penetapan TPST skala kabupaten

2. Kegiatan Pembinaan ADIWIYATA :

Permasalahan :

a. Masih ada beberapa sekolah atau guru tidak mengerti cara mengintegrasikan materi adiwiyata

kedalam matpel, karena RPP PLH bisa terintegrasi atau monolitik

b. BLHD sebagai unit kerja yang berbentuk badan mengakibatkan kurang lincah dalam bergerak,

dimana tidak bisa membantu secara fisik kepada sekolah, misalnya; pembuatan jalan bagus

menuju sekolah, penambahan jumlah WC di sekolah, sapras, diharapkan kondisi ini bisa diatasi

di tahun 2017 ketika BLHD akan berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup.


Solusi :

a. Meminta data sekolah yang respon terhadap adiwiyata melalui UPK sebagai perpanjangan

Disdik di tingkat kecamatan

b. Pembinaan sekolah yang belum pernah ikut dalam lomba adiwiyata dan yang belum lolos di

tingkat kabupaten tahun 2016

c. Sosialisasi adiwiyata melalui pertemuan bulanan guru ( KKG, MGM, MKKS, atau kegiatan

lainnya )

d. Aplikasi adiwiyata akan tersebar luaskan dengan bantuan sekolah yang sudah meraih Adiwiyata

Tingkat Nasional dan Tim Pengembangan Adiwiyata

e. Berusaha memperbaiki dokumen adiwiyata supaya bisa maju ketingkat Nasional maupun

Mandiri

f. Bantuan sapras bagi sekolah adiwiyata yang akan diusulkan ke tingkat Provinsi tahun berjalan

akan difasilitasi oleh BLHD se SKPD terkait dan pihak ketiga

3. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan :

Permasalahan :

a. Infomasi pelaksanaan juknis kegiatan MIH dan SLHD belum dapat diterima secara akurat

b. Masih minimnya anggaran dalam penyusunan kegiatan MIH dan SLHD untuk mendapatkan

hasil yang maksimal (Rapat koordinasi dan Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data)

c. Kurangnya peran serta dinas/instansi terkait dalam rangka pemenuhan data sekunder, sehingga

ada beberapa data yang tidak dapat terisi

Solusi :

a. Perlu adanya konsultasi langsung mengenai juklak dan juknis pelaksanaan penyusunan MIH

dan SLHD Ke BLHD provinsi dan KLHK

b. Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal

4. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pemantauan DAS/Sungai dan pelaksanaan SPM

Bidang LH) :

Permasalahan :

a. Transportasi ( mobil yang ada kondisinya yang kurang maksimal dan jumlahnya kurang )

Solusi :

a. Penambahan mobil baru

5. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha)

Permasalahan :

a. Parameter insitu ( Ph , debit air )

b. Perlengkapan safety sesuai SNI


c. Kamera , GPS

Solusi :

a. Pengadaan alat ukur Ph, debit air

b. Pengadaan perlengkapan safety

c. Pengadaan kamera , GPS

Penyelesaian Perijinan Bidang Lingkungan Hidup :

Permasalahan :

a. Belum adanya sosialisasi Perundang – undangan terbaru mengenai perizinan limbah cair dan

limbah B3

b. Belum adanya perlengkapan APD yang memadai untuk tim peninjau lapangan

c. Belum adanya alat pengukur kualitas air limbah dan limbah B3

d. Dari sisi pelau usaha, kendala yang ada adalah permohonan yang masuk sebagian belum

dilengkapi syarat administrasi, sebagian permohonan yang ditindak lanjuti belum melakukan

saran perbaikan teknis/BAP

e. Sebagian permohonan perizinan yang masuk masih dalam proses di Bupati

f. Sebagian perusahaan sudah memiliki izin yang berlaku

Solusi :

a. Perlu adanya sosialisasi teknis pelaksanaan Perundang – undangan terbaru mengenai perizinan

limbah cair dan limbah B3 baik itu kepada instansi maupun pelaku usaha

b. Perlu adanya pengadaan perlengkapan APD yang memadai untuk tim peninjau lapangan

c. Perlu adanya pengadaan alat pengukur kualitas air limbah dan air limbah B3

Evaluasi AMDAL/UKL-UPL :

Permasalahan :

a. Mobil operasional kegiatan

b. Jumlah personil laki - laki

Solusi :

a. Penambahan mobil operasional PDL

b. Penambahan personil laki – laki

6. Akreditasi Laboratorium Lingkungan

Permasalahan :

a. Kendala dengan pihak ke 3 : KAN yang tidak sesuai rencana / mengikuti jadwal KAN

b. Kalibrasi alat Lab. harus di kirim ke Pulau Jawa

Solusi :

a. Koordinasi intensif dengan KAN


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan

menunjukkan hasil bahwa BLHD Kab. Tanah Bumbu sudah berupaya dengan optimal dan

dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaannya beberapa

kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator sasaran ada yang tidak dapat

terealisasi sepenuhnya dikarenakan kondisi anggaran/defisit anggaran. Namun secara

keseluruhan, prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai 92% dari 3 (tiga)

sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang direncanakan, serta dapat dilihat pula pada

prosentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian

berkategori sangat baik untuk 3 (tiga) program dan 29 (duapuluh sembilan) kegiatan.

B. Saran

Permasalahan utama yang dihadapi oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu pada Tahun

Anggaran 2016 yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di

bidang lingkungan hidup yang seharusnya memerlukan adanya pendidikan dan latihan

khususnya bidang lingkungan hidup.

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu

berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan,

saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tertib perlu dijadikan prioritas unggulan

pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu disaat ini maupun di masa mendatang.

2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan kemampuan

operasional pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pengembangan kemampuan dan keterampilan SDM yang ada melalui diklat / pelatihan

teknis serta kesesuaian penempatan SDM dari segi latar belakang pendidikan dalam

tugasnya adalah prioritas utama untuk mendukung optimalisasi pencapaian program.

4. Mengusulkan penambahan pegawai BLHD Kab. Tanah Bumbu pada BKD Kab. Tanah

Bumbu yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan.

5. Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja dalam rangka peningkatan capaian

program/kegiatan


Untuk poin 2 dan 3 di atas, diperlukan kontinuitas pembinaan, jumlah dana yang

memadai dan ketersediaan anggaran.


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/LAKIP-LKJ-BLHD-2016.pdf · Analisis Capaian Kinerja Evaluasi Capaian Kinerja Akuntabilitas

Documents