LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TAHUN 2015 Jl. Bhayangkara No. 105 Sukabumi 43123 Telp/Fax. (0266) 221074 Website : pn-sukabumikota.go.id Email : [email protected] atau [email protected]
47
Embed
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …pn-sukabumikota.go.id/downloads/LAKIP_2014_PN_SUKABUMI.pdf · telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan ... Pendayagunaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TAHUN 2014
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke
Majelis
Page 9 of 21
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata
yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016
Pengadilan Negeri Sukabumi telah memiliki Rencana Kerja Tahunan 2016 sebagai berikut :
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
10%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana
100% 92%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
30%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 75
Page 10 of 21
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan. 100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2015
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan
kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai
wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran Pengadilan Negeri Sukabumi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Sukabumi, sebagai berikut:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
10%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana
85% 92%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
30%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
Page 11 of 21
perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 75
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan. 100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
30%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
Page 12 of 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan
sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi tahun 2014,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan
tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun
2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan
dalam tabel dibawah ini.
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
10%
0%
0%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
100% 100%
100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
70% 95%
69% 85%
98,5% 89,5%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana
85% 100%
80% 100%
94% 100%
Page 13 of 21
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
15%
20%
133%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
100%
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
100%
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
100%
100%
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
100%
100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
75
82
109%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
100%
100%
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan
50%
100%
200%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
20%
100%
500%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
15%
0%
0%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
5%
0%
0%
Page 14 of 21
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2014 mengacu pada Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Sukabumi telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran
yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
10%
0%
0%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
100% 100%
100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
70% 95%
69% 85%
98,5% 89,5%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana
85% 100%
80% 100%
94% 100%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
15%
20%
133%
a. Indikator 1. Persentase Mediasi yang Menjadi Akta Perdamaian
Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
adalah perbadingan antara perkara yang dimediasi dengan perkara yg selesai dengan
akta perdamaian. Hal ini dikarenakan perkara perdata yang masuk hanya sebagian kecil
yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Pengadilan
Negeri Sukabumi menargetkan 10% mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan
realisasi 0% sehingga pencapaiannya 0%.
Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:
1. Karena para pihak tetap pada gugatannya dan menginginkan putusan majelis hakim.
Page 15 of 21
2. Karena dikala telah ditentukan hari mediasi oleh hakim mediator para pihak yang
berperkara tidak hadir.
b. Indikator 2. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus
diselesaikan.
Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata yang masing‐masing ditargetkan
selesai 100% pada tahun 2014, ternyata dapat tercapai 100% untuk Perdata dan
Pidana. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2013, seluruhnya dapat
diselesaikan karena merupakan tunggakan yang wajib diselesaikan ditahun 2014.
Penyelesaian sisa perkara 2013 pada tahun 2014 dengan capaian sebesar
100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri
Sukabumi telah berjalan dengan baik dan lancar.
c. Indikator 3. Persentase Perkara yang Diselesaikan
Persentase capaian perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 untuk
Perkara Perdata sebesar 98,5% dan Perkara Pidana 89,5%. Hal ini
dikarenakan Pengadilan Negeri Sukabumi berusaha menyelesaikan perkara di
tahun berjalan tetapi masih ada perkara yang belum selesai karena adanya
perkara yang masuk diakhir tahun 2014. Alasan lainnya adalah para pihak
kebanyakan berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi
sehingga panggilan harus melalui delegasi pengadilan negeri setempat
dimana para pihak berada.
d. Indikator 4. Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 5
Bulan
Persentase capaian perkara yang Diselesaika dalam Jangka Waktu Maksimal
5 Bulan selama Tahun 2014 untuk Perkara sebesar 94% dan untuk perkara Pidana
sebesar 100%. Capaian ini dapat dikarenakan dalam perkara Pidana memiliki batas
waktu untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa. Untuk perkara Perdata
persentase tersebut dicapai dikarenakan untuk para pihak sebagian besar berada di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi dapat diselesaikan dalam waktu kurang
Page 16 of 21
dari 5 bulan, terutama perkara perceraian dan Perkara Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) di Pengadilan Negeri Sukabumi mencapai lebih dari 80% dari total perkara
yang masuk.
e. Indikator 5. Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu lebih dari 5
bulan
Persentase perkara di Pengadilan Negeri Sukabumi yang diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 5 bulan ditargetkan sebesar 15% dan realisasi sebesar 20% maka
pencapaiannya sebesar 133%, ini lebih dikarenakan para pihak yang berperkara
berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga membutuhkan
waktu 1 (satu) bulan untuk 1 (satu) kali bantuan panggilan sehingga menyebabkan
penundaan sidang untuk sidang berikutnya bisa mencapai 2 (dua) bulan.
2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
Pencapaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada tahun 2014
sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
50% 99%
60% 99%
80%
100%
84% 95%
88% 99%
99%
100%
168% 96%
146,6% 100%
123,8% 100%
Dalam perkara pidana, tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding, maupun kasasi oleh karena baik penuntut umum maupun
terdakwa telah merasa puas terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sukabumi, sehingga tidak adanya pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk
perkara pidana di Pengadilan Negeri Sukabumi. Sedangkan pada perkara perdata,
para pihak sebagian telah merasa puas dengan putusan Majelis Hakim.
SURAT KEPUTUSAN I(f,TUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NOMOR :W11-U4/ 9oA nC.Or.OvSKfit2Dts
TENTANGRf,VIU Pf,NETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
Menimbang
Mengingat
KETUA PENGADILAN NEGERI SI]KABUMI
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PEzu9/MPAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan IndikatorKinerja Utama (IKU) lnstansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) Tahun 2004 - 2009, dan dimulainya RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014 makaPengadilan Negeri Sukabumi perlu meninjau kembali atau mereviuuntuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
l. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 lentang perubahan kedua atasundang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.
4. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi,Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang SekretariatMahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang KepaniteraanMahkamah Agung.
10. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undng Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Menetapakan
Pertama
Kedua
Ketiga
I I . Peraturan Menteri NEGAT(A Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PEPJ9 M.PAN/5 12007 tentang Pedoman Umum Penetapan IndikatorKinerja
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGA.DILAN NEGERI SUKABUMITENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMAPENGADILAN NEGERI SIJKABI]MI.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan inimerupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi.
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lenqkap
lOOo/o
b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Maielis
100%
c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan parapihak
100o/o
d. Prosentase penyitaanwaktu dan tempat.
tepat 100o/o
Page 2 of 3
e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
75
4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeovanq diselesaikan
100%
b. Presentase KepuasanPelavanan Penqadilan.
100%
Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan.
Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklaniuti
30%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasvarakat vanq ditindaklaniuti
100%
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklaniuti.
100o/o
Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 64.150.000,-
NrP. 19630s31 198803 1003
Sukabumi, Januari 2015
r Panitera / Sekretaris
1ft engaailaan Negeri Su kabum i
4/
NtP. 19600505 198203 1008
Page 3 of 3
SK TIM PENYUSUN LAKIPPENGADILAN NEGERI SUKABUMI
PENGADILAN NEGERI SUKABUMIJalan. Bhayangkara No, l05
Telp, ( 0266 ) 222850 - 22tO74.SUKABUMI 43L23
Website : pn-sukabumikota.go.id
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMINoMoR :W11-U4/ lt6 /KP.0l,ol lsKltu20ts
TENTANGPENUNJUKAN / PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
KETUA PENGADTLAN NEGERI SUKABUMI
Menimbang
Mengingat : 1.
2.
Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Preslden (Inpres)nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim PenyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat keputusan ini dipandangcukup cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim PenyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun20t4 pada Pengadilan Negeri Sukabumi.
Instruki Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
Diktum Ketiga Instruki Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentangPenyusunan Dokumen Penetapan Kinerha mulai dari PengadilanNegeri Tingkat Pertama keatas secara berjenjang denganberdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing ;
6.
3. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ;
7.
Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentangSekretariat Mahkamah Agung ;
Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentangKepaniteraan Mahkamah Agung ;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : PER/O9/M. PAN/05/2007 tentang Pedoman UmumPenetapan Indikator Kinerja Utama ;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/1212004 tentang Penetapan Kinerjaserta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi ;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Men PAN & RB) Nomor : 11 Tahun 2011tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012dan Dokumen Penetapan Kineda Tahun 2012 ;
8.
9.
Memperhatikan
Menetapkan
Pertama
Kedua
Tembusan disampaikan kepada Yth :
a. Ketua Mahkamah Agung N di Jakarta ;
b. Wakil ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakata ;
c. wakil ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta ;
d. Para Ketua N4uda Mahkamah Agung RI di Jakada ;
e. Panitera l.4ahkamah Agung RI di Jakarta ;
f. Sekretaris l.'lahkamah Agung RI di Jakarta ;
g. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
h. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung;
i. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi (sebagai laporan);
j. Arsip.
Hasil Rapat Tanggal 29 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim PenyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 padaPengadilan Negeri Sukabumi.
MEMUTUSKAN
Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalamjabatan sebagaimana ter@ntum dalam lajur tiga daftar lampiran suratkeputusan ini.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruandalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
SUKABUMI03 Februari 2015
NEGERI SUKABUMI
tv /,. .
wreowo, sH., MH.11988031003
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERISUKABUMI TENTANG Pf,MBENTUI'AN TIM LAPORANAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )NoMOR:w11-u4/ , lg /Kp.o1.ol lSKltUaOLSTanggal I 03 Februari 2015
No. NAMA / NIP JARATANPENI'NJUKAN
DALAM TIM LAKIPSf,BAGAI
I 2 3 4
WAHYIJ PRASETYO WIBOWO. SH.MHNIP. 19630531 198803 I 003
Ketua Pengadilan NegeriSukabumi
Pelindung
2 YUSENIDAR. SH,MH.NrP. 196007r7 198803 2 002
Wakil Ketua PengadilanNeseri Sukabumi
Ketua Tim LAKIP
SYAMSUAR. SH,NlP. 19600605 198203 I 008
Panitera / Seketaris WcLil Ketua lim LAKIP
4. SI]GIRI. SH.NTP t9631| t9 t99103 I 003
Wakil Panitera Koordinator Tim BidangTeknis
5. EDI SUPRIADI, SE.NrP. 19610612 t99403 I 002
Wakil Seketaris Koordinator Tim BidangAdministrasi