LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian 2013.pdf · Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

TAHUN 2013

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Jakarta, Januari 2014

i LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2013 ini dapat tersusun tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (UPT) setiap tahun wajib membuat Laporan Akuntanbilitaas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Laporan tersebut merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai suatu unit kerja setingkat eselon II, Biro Organisasi dan Kepegawaian berusaha mematuhi kewajiban tersebut dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013 bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Biro Organisasi dan Kepegawaian yang memuat sasaran, kegiatan, dan indikator kinerja Satker Biro Organisasi dan Kepegawaian. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan kami. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian TTD Ir. Winarhadi, MM NIP. 19550826 198303 1 001

ii LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF Pembangunan pertanian yang berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis merupakan

pembangunan yang sangat kompleks yang melibatkan sub-sub sistem, mulai dari hulu sampai

dengan hilir. Sedangkan dilihat dari aspek-aspeknya, pembangunan pertanian juga merupakan

pembangunan yang mempunyai cakupan aspek yang luas, mulai dari sumber daya (modal, lahan,

sumber daya manusia, teknologi, dsb) sampai dengan sistem administrasi dan manajemen.

Pembangunan pertanian yang saat ini diselenggarakan dilakukan dalam suatu kondisi masyarakat

yang lebih kritis dengan tuntutan pelayanan dan perhatian pemerintah yang lebih tinggi, iklim

demokratisasi yang mulai berkembang, serta membanjirnya produk-produk pertanian dari luar

negeri. Sedangkan dalam sistem pemerintahan nasional juga terjadi perubahan yang cukup

mendasar yakni otonomi daerah.

Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber daya

Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka

Negara Kesatuan republic Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor

33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Otonomi daerah telah

merubah paradigma sentralistis menjadi desentralistis, yang ditandai dengan dilaksanakannya

otonomi daerah sebagaimana ditetapkan.

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut, telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam

tatanan pemerintahan yang disebabkan oleh terjadinya peralihan urusan/kewenangan, yaitu dari

Pemerintah Pusat kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota, dan Propinsi kepada Kabupaten/Kota.

Pembangunan Pertanian yang modern, tangguh dan efisien dengan orientasi pada sistem

agribisnis sebagaimana diuraikan diatas hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh sumber

daya manusia (SDM) aparatur pertanian dan sistem administrasi dan manajemen pembangunan

pertanian yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM Aparatur Pertanian dan

sistem Administrasi dan Manajemen Pembangunan Pertanian ini sangat diperlukan dan bahkan

merupakan bagian yang tak terpisahkan (condition sine quanon) dari pembangunan pertanian itu

sendiri (to develop the administration in order to administrate the development efficiency)

iii LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013

Upaya untuk mewujudkan suatu SDM Aparatur Pertanian dan sistem administrasi dan manajemen

pembangunan pertanian yang handal secara konsisten terus menerus dilakukan, yang meliputi

upaya untuk mewujudkan suatu kelembagaan pertanian yang kokoh dan professional,

penyusunan sistem dan prosedur yang efektif dan efisien, dan pengembangan jabatan fungsional

Rumpun Ilmu Hayat sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur

pertanian yang professional, pengembangan budaya kerja serta pelayanan administrasi

kepegawaian yang efektif dan efisien.

Perkembangan lingkungan strategis tersebut diatas baik domestik maupun internasional secara

tidak langsung telah menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara operasional

bertanggung jawab dalam pembangunan sistem administrasi dan manajemen pada kedudukan

yang penting dan strategis, khususnya dalam pembentukan kelembagaan yang kokoh dan

professional, penyusunan sistem dan prosedur yang dapat menjamin efektifitas dan efisiensi

dalam pembangunan pertanian, serta peningkatan profesionalisme SDM aparatur pertanian, yang

kesemuanya sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Dalam tahun 2013, program kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian diletakkan dalam kerangka

mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Penataan

Organisasi Kementerian Pertanian, Pembinaan Jabatan Fungsional, Pembinaan dan

Pengembangan SDM Aparatur Pertanian serta kegiatan – kegiatan penunjang lainnya.

iv LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................... v

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan ......................................................................................................... 1

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis ...................................................................................................... 4

1. Visi .......................................................................................................................... 4

2. Misi ......................................................................................................................... 4

3. Tujuan .................................................................................................................... 5

4. Sasaran Strategis .................................................................................................... 5

5. Cara Pencapaian Tujuan Sasaran ........................................................................... 6

B. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 ................................................ 17

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja ............................................................................................... 26

B. Evaluasi Kinerja ..................................................................................................... 91

BAB IV. PENUTUP

Penutup .............................................................................................................. 98

LAMPIRAN

Penetapan Kinerja Tahun 2013

Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2013

v LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2013 ...................................................................................... 17 Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ................................................................................... 25 Tabel 3. Sasaran Strategis, Rincian Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Tahun 2013 dan 2012.......... 91

Bab I. Pendahuluan

1 LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013

BAB I

PENDAHULUAN

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat Kementerian Pertanian.

Dalam hal pengorganisasian, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional fungsi tersebut merupakan tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta mutasi pegawai.

Dalam rangka pembangunan pertanian, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai peranan yang penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang proporsional, profesional, efektif dan efisien, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis tersebut.

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan administrasi dan manajemen di lingkungan Kementerian Pertanian, menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian pada suatu kedudukan yang spesifik yaitu sebagai in house consultant management di lingkungan Kementerian Pertanian.

Peran dan kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan pembagian urusan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sangat diperlukan dalam rangka operasionalisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Daerah. Selain itu, saat ini kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian berkedudukan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian.

Bab I. Pendahuluan


Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta

pengembangan budaya kerja; b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Sedangkan susunan organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara substantif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri dari: a. Bagian Organisasi; b. Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; d. Bagian Mutasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bab I. Pendahuluan


Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kerja

4 5

LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013 4

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai tolok ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya. A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 - 2014 ini merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Seketariat Jenderal Tahun 2010 – 2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian disusun dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/-10/2010, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional,

serta pengembangan budaya kerja; b. Koordinasi dan penyempurnaan tatalaksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkanlah visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut: 1. V I S I

“Menjadi Agen Pembaharu (The Development Agent) dalam mewujudkan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur yang profesional, efektif, efisien, dan amanah”.

2. M I S I Sesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Mewujudkan kelembagaan birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas pokok dan

fungsi yang jelas, serta sesuai dengan beban tugasnya. b. Mengupayakan terciptanya tertib administrasi pembangunan pertanian

berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen.



c. Membudayakan pelayanan yang prima kepada stakeholders (pelaku pembangunan pertanian).

d. Mewujdkan sumberdaya manusia aparatur pertanian yang professional, bersih dan berwibawa serta sejahtera.

e. Mengupayakan terciptanya tertib pelayanan administrasi kepegawaian.

3. TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Mewujudkan organisasi birokrasi pertanian (Deptan, UPT Deptan,

Dinas/Lembaga Teknis Daerah) yang proporsional. b. Mewujudkan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) yang dapat

mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pertanian secara efetif dan efisien, tertib dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di bidang pertanian.

c. Meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanian (pelayanan prima kepada stakeholders).

d. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

e. Meningkatkan mutu penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pertanian oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

f. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur pertanian.

g. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

4. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas dan fungsi

yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya. b. Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan

fungsional. c. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada

unit kerja pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja. d. Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan

efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi. e. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan

kesejahteraan pegawai. f. Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian

(pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya). g. Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan.


6 5


5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a. Kebijakan

Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka pembinaan aparatur pertanian adalah kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur pertanian, dan pelayanan publik serta otonomi daerah bidang pertanian.

b. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :

1) Stream lining organisasi melalui penajaman visi, misi, tugas pokok dan

fungsi guna memperoleh bentuk organisasi birokrasi yang profesional sesuai dengan beban tugasnya.

2) Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi yang setepat-tepatnya antar unit kerja lingkup Deptan dan dengan instansi terkait.

3) Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.

4) Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya otonomi daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien.

5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan pertanian.

6) Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian secara lebih terkoordinasi antara instansi terkait (misalnya : kerja satu atap).

c. Kegiatan

Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja eselon II dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada



capaian kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan dengan itu kegiatan-kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.

Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut di atas, nama kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk output-output kegiatan. Output dan indikator kinerja output strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian yang akan dilakukan pada kurun waktu 2010 – 2014, berdasarkan pendekatan tugas, pokok, dan fungsi meliputi:

Penataan Kelembagaan

Fenomena krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang menghendaki birokrasi bekerja lebih profesional, sehingga mengakibatkan perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk mengkaji kembali peran, posisi, bentuk, besaran dan struktur organisasi pemerintah. Gerakan reformasi birokrasi yang telah dilancarkan sejak tahun 2008, tepatnya sejak penetapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, hingga saat ini masih terasa sangat kuat getarannya dan menjadi harapan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, yang mencakup semua aspek dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. sejalan dengan penetapan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Tuntutan akan adanya reformasi birokrasi pada awalnya didasari pada kenyataan bahwa saat itu kondisi pemerintahan sedemikian parahnya karena dinilai tidak transparan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dirasakan terdapatnya pelayanan publik yang memerlukan birokrasi yang berbelit-belit, panjang, dengan waktu lama. Kondisi ini dikarenakan masih belum maksimalnya peran lembaga pemerintahan. Kelembagaan pemerintah pada masa lalu dibangun tidak berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang efisien, efektif, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan, hanya didasarkan pada kepentingan sekelompok orang atau memenuhi kepentingan politik tertentu, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi belum terwujud dengan baik.

Namun demikian upaya pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi saat ini telah dimulai, dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan bidang kelembagaan tentang pembentukan, penyempurnaan dan pengusulan kelembagaan pemerintah sebagai dasar bagi Kementerian untuk menata dan


8 5


meyempurnaan organisasi, termasuk pada Kementerian Pertanian. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara, yang membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Artinya jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah yang ditentukan, dan diharapkan akan terjadi pengurangan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Yang menetapkan terbentuknya kementerian negara berjumlah 34 (tiga puluh empat) diantaranya Kementerian Pertanian, dalam Peraturan Presiden tersebut mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi kementerian negara dan mengamanatkan kepada setiap Kementerian dalan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Keputusan Presiden itu ditetapkan agar telah selesai melakukan penataan organisasi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tersebut Kementerian Pertanian telah melakukan penataan organisasi dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Untuk itu agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, untuk mendukung program yang telah ditetapkan Menteri Pertanian maka disusun rincian tugas pekerjaan eselon IV lingkup Kementerian Pertanian.

Kemudian sebagai dampak dari perubahan/penggeseran/penambahan tugas, dan fungsi Organisasi Kementerian Pertanian karena ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian 61/Permenta/OT.140/10/2010 tersebut diatas maka perlu juga menyusun organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui pengkajian, penyempurnaan dan penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan UPT Kementerian Pertanian.

Sejalan dengan penataan organisasi Kementerian Pertanian tersebut agar program pembangunan pertanian dapat sejalan dan diterima serta sejalan dengan pelaksanaan pembangunan didaerah maka diperlukan pemantauan dan evaluasi kelembagaan daerah bidang pertanian agar organisasi dan tata kerjanya dapat selaras dan serasi dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemantauan dan evaluasi kelembagaan daerah bidang pertanian diharapkan mampu sebagai salah satu sumber referensi bagi pemerintah daerah dalam menyempunakan kelembagaan di bidang pertanian sehingga terjadinya pipeline yang jelas



antara kelembagaan bidang pertanian di pusat dan daerah, dengan demikian akan menimbulkan sinergi program pembanguan pertanian secara nasional, sehingga semua daerah dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan pertanian secara nasional. Untuk itu Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina di bidang pertanian berkewajiban memberikan saran pendapat tentang susunan organisasi satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian.

Peningkatan Kualitas Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Melalui peraturan tersebut dijelaskan bahwa jabatan fungsional diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu, merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah atas kemampuan seseorang secara intelektual dan emosional.

Untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Didalamnya dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, jabatan fungsional didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri namun fungsi dan tugas berkaitan satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan. Selain hal tersebut juga dijelaskan tentang pengelompokan jenis jabatan fungsional berdasarkan 25 (dua puluh lima) rumpun jabatan. Adapun jabatan fungsional bidang pertanian merupakan bagian dari Rumpun Ilmu Hayat.

Dalam melaksanakan kegiatannya, pejabat fungsional memerlukan acuan yang berupa pedoman jabatan fungsional yang bersifat operasional. Selain pedoman, juga disusun dan disiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Di dalam pedoman/juklak/juknis tersebut dimuat ruang lingkup kegiatan, butir-butir kegiatan pekerjaan perjenjang jabatan, satuan hasil, dan tatacara menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pembinaan karir bagi seorang pejabat fungsional serta kewajiban pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.

Pedoman/Juklak/Juknis jabatan fungsional merupakan ketentuan yang dinamis, artinya dapat direvisi (disempurnakan) jika dinilai sudah kurang sesuai dengan kondisi dan dinamika teknis substansi maupun administrasi.

Setiap kegiatan penyempurnaan maupun pengembangan jabatan fungsional harus senantiasa dibarengi dengan sosialisasi intensif terhadap seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, agar implementasi pedoman/juklak/juknis berlangsung secara optimal dan minim hambatan.


10 5


Salah satu pemangku kepentingan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan jabatan fungsional, yaitu Tim Penilai Jabatan Fungsional. Tim tersebut bertugas membantu pejabat penetap angka kredit dalam proses menilai DUPAK. Peran Tim Penilai sangat sentral, karena output yang dihasilkannya akan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi dan kinerja pejabat fungsional. Terkait hal tersebut, perlu dilaksanakan pengawalan khusus bagi Tim Penilai agar independensi serta obyektifitasnya dalam proses penilaian senantiasa terjaga. Salah satu metode untuk mencapai hal tersebut, antara lain melalui pelaksanaan bimbingan teknis terhadap Tim Penilai secara konsisten dan berkesinambungan.

Sebagai instansi pembina jabatan fungsional rumpun ilmu hayat lingkup pertanian dan instansi pengguna jabatan fungsional non rumpun ilmu hayat, Kementerian Pertanian wajib mengupayakan koordinasi yang sinergis dalam pelaksanaan jabatan fungsional di lingkungannya. Melalui koordinasi yang rutin maka kendala yang dihadapi oleh pemangku kepentingan terkait jabatan fungsional, dapat segera didiskusikan dan diupayakan pemecahannya.

Sehubungan implementasi jabatan fungsional memiliki cakupan luas di tingkat pusat dan daerah, maka keragaman persepsi dalam proses implementasi tidak dapat dihindari. Untuk meminimalisir deviasi dalam proses implementasi, sekaligus meluruskan deviasi yang sudah terjadi, maka perlu dilaksanakan pemantauan dan monitoring yang berkesinambungan oleh instansi pembina. Dalam proses pemantauan dan monitoring, Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara akan dilibatkan sebagai instansi yang memiliki fungsi sebagai pembina Aparatur Negara. Diharapkan proses pemantauan dan monitoring akan meminimalisir hambatan yang dihadapi pemangku kepentingan dalam implementasi jabatan fungsional di daerah.

Ketatalaksanaan

Ketatalaksanaan merupakan metoda atau mekanisme bagi organisasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketatalaksanaan berfungsi menggerakkan roda-roda organisasi kearah yang diinginkan. Dalam paradigma baru yang berkembang saat ini maka ketatalaksanaan diartikan sebagai sarana untuk mendorong penguatan mutu pelayanan, pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur, peningkatan kinerja organisasi melalui pengembangan manajemen kinerja yang baik. Dalam bidang ketatalaksanaan, penataan pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik atau good governance, yang berorientasikan pada peningkatan kinerja satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tertib, terarah, efektif, efisien dan dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya, tentunya setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian memerlukan pengaturan perangkat kerja, sistem kerja, kejelasan mekanisme dan tata kerja internal serta kejelasan pelaksanaan kegiatan untuk



mendinamisasikan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan pertanian. Pengaturan perangkat kerja, sistem kerja dan kejelasan mekanisme dan tata kerja internal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, dituangkan kedalam bentuk kegiatan ketatalaksanaan yang terdiri dari : Penyusunan Sistem dan Prosedur; Penyusunan Tata Hubungan Kerja; Pembinaan, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian; Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building.

Reformasi Birokrasi

Upaya pemerintah untuk membangun dan mengembangakan kinerja birokrasi pemerintahan guna meningkatkan profesionalisme SDM aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilakukan tindakan yang serius dan bersungguh-sungguh. Mengingat berbagai macam program pemerintah yang dilakukan dalam dasawarsa ini (pasca Reformasi 1998) belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, mewajibkan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek-aspek: 1. Kelembagaan (organisasi) 2. Ketatalaksanaan (business process) 3. Sumber daya manusia aparatur 4. Pengawasan 5. Akuntabilitas 6. Pelayanan publik 7. Pola pikir (mindset ) dan budaya kerja (culture set) Aparatur

Program Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dalam penerapan dan implementasinya secara sederhana Reformasi Birokrasi dapat dijabarkan dan didefenisikan sebagai: 1. perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak); 2. perubahan paradigma dari penguasa menjadi pelayanan; 3. mendahulukan peranan dari wewenang; 4. tidak berpikir output, tetapi outcome; 5. perubahan manajemen kinerja; dan


12 5


6. pemantauan percontohan keberhasilan (best practices);

Program-program Reformasi Birokrasi tingkat mikro (pada tingkat instansional pada masing-masing Kementerian/Lembaga) yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi, meliputi: 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen Aparatur 6. Penguatan Pengawasan 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai

Pembangunan pertanian yang modern, tangguh dan efisien hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh sistem administrasi dan manajemen pembangunan yang efektif, efisien dan sumberdaya manusia aparatur pertanian yang profesional. Oleh karena itu, pembangunan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian dan pembinaan sumberdaya manusia aparatur pertanian sangat diperlukan dan bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian itu sendiri.

Pembangunan pertanian memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, artinya profesional, berkinerja tinggi, akuntabel, mampu dan optimal dalam mengaktualisasikan kemampuan diri untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam organisasi dan lapangan pembangunan pada era globalisasi dan era reformasi tentunya era tersebut akan menemukan tantangan dan hambatan yang sangat komplek. Untuk itu sumberdaya manusia perlu dipersiapkan sebagaimana kebutuhan organisasi modern yang sarat akan perubahan-perubahan.

Oleh karena itu sumberdaya manusia dan proses manajemen kepegawaian yang profesional, transfaran, konsisten dan berkesinambungan merupakan sesuatu yang terus-menerus perlu dilakukan. Sumberdaya manusia perlu dikembangkan secara terus-menerus baik segi pembinaan, kebutuhan tingkat profesionalnya melalui pendidikan dan pelatihan baik untuk calon pegawai negeri melalui prajabatan ataupun bagi pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan pelatihan dalam jabatan untuk memposisikan jabatan sebagaiman persyaratan menduduki jabatan harus sudah mengikuti pendidikan dan latihan dalam jabatan yang relevan dengan jabatan. Disamping itu, adanya sanksi sebagaimana aturan disiplin pegawai dan aturan



lainnya untuk menjadikan semberdaya manusia dapat lebih konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Pembangunan pertanian memerlukan kesiapan sumberdaya manusia dari berbagai aspek tidak terkesuali apek kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bagian dari sistem peningkatan produktifitas kerja. Dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka perlu dilakukan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja, agar setiap pegawai dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri, masyarakat sekitar serta masyarakat.

Untuk menjawab semua kebutuhan tersebut diatas, telah disusun Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, yang mengatur salah satunya mengenai tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas untuk melaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai, dan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, formasi, pola karier, dan

evaluasi kinerja pegwai, sera pengelolaan sistem informasi kepegawaian; b. Penyiapan analisis kebutuhan, penyaringan dan pemantauan hasil

pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan, penyesuaian ijazah dan penyusunan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian serta disiplin pegawai; dan

c. Pelaksanaan urusan kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pelayanan Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Guna mengetahui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian,


14 5


mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu dalam suatu Kementerian/lembaga, telah disusun Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, yang mengatur salah satunya mengenai tugas dan fungsi Bagian Mutasi . Adapun tugas Bagian mutasi adalah melaksanakan penyiapan mutasi pegawai Kementerian Pertanian dan melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi : a. Penyiapan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai

lainnya serta pemberhentian pegawai lingkup Kementerian Pertanian; b. Pelaksanaan pengumpulan data pegawai, monitoring pegawai pusat dan

daerah serta sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian; c. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui bimbingan teknis

jabatan fungsional serta diklat analis kepegawaian.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang lebih baik, maka perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan pegawai, pengembangan, kenaikan pangkat, penetapan gaji, pengisian jabatan struktural/fungsional dan program kesejahteraan pegawai, serta pemberhentian/pensiun yang merupakan unsur dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan

Didalam suatu organisasi diperlukan manusia yang dapat menggerakan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. karena manusia berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, sebagai perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Begitu juga pada unit kerja Kementerian Pertanian, tujuan organisasi tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif pegawai, bagaimanapun canggihnya alat-alat atau sarana prasarana yang dimiliki oleh satuan kerja tersebut. Seperti diketahui bahwa Sumberdaya Manusia (SDM) memerlukan pembinaan secara kontinyu, karena mereka mempunyai latar belakang yang berbeda. Sehingga dengan pembinaan yang baik dan terus menerus akan diperoleh persamaan persepsi dari masing-masing SDM, yang pada gilirannya tujuan organisasi yang diharapkan dapat tercapai. Selain pembinaan, SDM juga mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan semakin kompleknya kebutuhan pegawai, maka untuk memenuhi



kebutuhan pegawai dalam menunjang kegiatan pada satuan kerja tersebut perlu disediakan alokasi anggaran yang memadai, agar tugas dan fungsi pada unit kerja yang bersangkutan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Setiap satuan kerja pada instansi pemerintah diharuskan untuk menyusun sebuah perencanaan tentang program dan kegiatan apa yang akan mereka laksanakan pada suatu tahun secara komprehensif dan akuntable. Proses penjaringan aspirasi tentang kegiatan – kegiatan yang dibutuhkan oleh suatu unit kerja merupakan salah satu bagian dari tata cara perumusan rencana kinerja tahunan. Kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada suatu tahun akan didokumentasikan pada suatu dokumen yaitu Dokumen Penetapan Kinerja. Dokumen ini merupakan kontrak kinerja dari Kepala Satuan Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan Kuasa Pengguna Anggaran. Implikasi yang signifikan dari peraturan ini adalah setiap unit kerja pemerintah berkewajiban untuk menyusun rencana kinerja tentang kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dengan mengacu kepada rencana strategis yang ada. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan – kegiatan yang ada di dalam rencana kinerja suatu satker, tidak semuanya akan direalisasikan. Ada suatu proses penelaahan yang memberikan beberapa pertimbangan, sehingga ada beberapa kegiatan yang akan ditunda pelaksanaannya. Untuk kegiatan – kegiatan yang tidak di tunda pelaksanaannya akan ditetapkan dalam sebuah Penetapan Kinerja yang menjadi kontrak kinerja kepala satker dengan kuasa pengguna anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah salah satu dokumen anggaran yang berisi alokasi dana setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja pemerintah. Pada setiap pengajuan anggaran, setiap unit kerja harus melampirkan data-data pendukung dari kegiatan – kegiatan yang telah direncanakan yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari setiap kegiatan. Kerangka Acuan Kerja dan Rencana anggaran Biaya akan menjadi sebuah dokumen yang memaparkan tentang konsep kegiatan secara rinci dan komprehensif yang akan dilaksanakan oleh suatu unit kerja. Penganggaran yang menjadi salah satu instrumen pengendalian pemerintah dalam prosesnya dibutuhkan suatu pembatasan sehingga kegiatan yang terlaksana dapat berjalan secara efesien dan efektif. Untuk mewujudkan suatu penganggaran yang efesien dan efektif maka diperlukan suatu penelaahan terhadap rencana kerja dan anggaran, kerangka acuan kerja, dan rencana anggaran biaya pada tiap instansi pemerintah. Oleh sebab itu, Satuan Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian perlu menyusun dan menelaah


16 5


rencana kerja dan anggaran serta seluruh data dukung pengalokasian anggaran yang ada, demi mewujudkan efisien dan efektif serta akuntable.

Fasilitasi Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di sektor pertanian yang menjadi tugas Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, maka sesuai dengan Permentan Nomor 61 Tahun 2010 terdapat salah satu tupoksi yaitu Fasilitasi Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan. Adapun bentuk kegiatan dari output ini antara lain:

1. Melakukan Perencanaan Program dan Pengukuran Kinerja 2. Melakukan Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Kinerja 3. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis administratif dan pelayanan

untuk mendukung pencapaian tujuan Biro. 4. Memfasilitasi tersedianya keterangan dan informasi bagi pimpinan Biro,

untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. 5. Melakukan Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Organisasi

ke UPT di Daerah 6. Membantu kelancaran upaya peningkatan kinerja organisasi Biro. 7. Menyusun pertanggungjawaban keuangan lingkup Biro Organisasi dan

Kepegawaian yang meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara

8. Melaksanakan Pengadaan Belanja Modal

Mengingat banyak dan beragamnya kegiatan yang akan dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian serta diperlukannya keselarasan antar berbagai kegiatan tersebut, maka diperlukan adanya upaya Koordinasi dalam hal pembinaan dan pelaporan kinerja, agar berbagai kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat lebih bersinergi satu sama lain dalam kerangka perbaikan kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian secara keseluruhan. Dikarenakan kegiatan Koordinasi dalam hal pembinaan dan pelaporan kinerja tersebut bersifat lintas institusi (unit kerja) dan lintas kegiatan yang ada di lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian maupun lintas satuan kerja dan lintas instansi pemerintah, maka kegiatan ini sangat penting untuk diselenggarakan pada satuan kerja Biro Organisasi dan kepegawaian agar sistem birokrasi yang ada dapat berjalan secara dinamis dan tepat sasaran.

Kegiatan Fasilitasi Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan akan lebih banyak berfungsi dalam memberikan pelayanan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dari seluruh kegiatan yang ada pada Biro Organisasi dan Kepegawaian. Oleh karena itu fokus utama kegiatan ini akan lebih diarahkan pada koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan evaluasi capaian kinerja dari seluruh kegiatan yang ada pada Biro Organisasi dan Kepegawaian.



B. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Rencana Strategis tersebut di atas, kemudian dijabarkan secara lebih luas dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Organisasi dan Kepegawaian, yang selanjutnya berdasarkan RKT tersebut disusun penetapan kinerja atau perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, kegiatan, indikator kinerja dan target berdasarkan ketersediaan anggaran dan prioritas kegiatan. Untuk tahun 2013, Rencana dan penetapan kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian, seperti diuraikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 1

RENCANA KINERJA TAHUN 2013

SASARAN INDIKATOR TARGET

STRATEGIS KINERJA

1 2 3

1 Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas, dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya

PENATAAN KELEMBAGAAN 4 DOKUMEN

1 Penataan Organisasi Kementerian Pertanian

Masukan : Dana 232,860,000

Sumber daya manusia 6 Orang

Keluaran : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Kementerian Pertanian

1 Laporan

2 Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian


Sumberdaya manusia (SDM) 6 Orang

Keluaran : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian

1 Dokumen

3 Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Bidang Pertanian



Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian

1 Laporan

4 Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian



Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi 1 Laporan

UPT Kementerian Pertanian

2 Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL 3 LAPORAN

1 Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan Fungsional

Rumpun Ilmu Hayat


18 5




Keluaran : Jumlah Laporan 1 Dokumen

Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan

Fungsional Rumpun Ilmu Hayat

2 Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat



Keluaran : Jumlah Laporan 1 Laporan

Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional

Rumpun Ilmu Hayat

3 Evaluasi Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional RIHP


Sumber daya manusia (SDM) 6 Orang

Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian DUPAK Jabatan 1 Laporan

Fungsional RIHP

3 Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian dan budaya kerja

PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK DAN BUDAYA KERJA 3 LAPORAN

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian



Keluaran : Jumlah laporan peningkatan kualitas 2 Laporan

pelayanan publik bidang pertanian

2 Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian



Keluaran : Jumlah laporan peningkatan kualitas budaya 1 Laporan

kerja lingkup Kementerian Pertanian

4 Terwujudnya sistem, prosedur, dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi.

KETATALAKSANAAN 4 LAPORAN

1 Penyusunan Sistem, Prosedur, dan Pembakuan Sarana Kerja



Keluaran : Jumlah Laporan Penyusunan Sistem, Prosedur, 1 Laporan

dan Pembakuan Sarana Kerja

2 Pembinaan, Evaluasi, dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur



Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan, Evaluasi, dan 1 Laporan

dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur

3 Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building



Keluaran : Jumlah Laporan Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan

1 Laporan

Capacity Building



4 Fasilitasi Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan Kerja



Keluaran : Jumlah Laporan Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan

1 Laporan

Kerja

REFORMASI BIROKRASI 4 LAPORAN

1 Fasilitasi Reformasi Birokrasi



Keluaran : Jumlah laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3 Laporan

Kementerian Pertanian

2 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis di Bidang Manajemen



Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

1 Laporan

di Bidang Manajemen

PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN 5 DOKUMEN

1 Penyusunan Rencana dan Penetapan Kinerja



Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan 2 Dokumen

Dokumen Penetapan Kinerja

2 Pengelolaan Anggaran



Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Anggaran 1 Laporan

3 Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran



Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penelaahan Rencana

2 Dokumen

Kerja dan Anggaran

KEGIATAN DAN PEMBINAAN 7 LAPORAN

1 Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja



Keluaran : Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan,

1 Laporan

dan Pelaporan Kinerja

2 Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi,

Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian



Keluaran : Jumlah Laporan Perjalanan Monitoring dan Evaluasi

1 Laporan

Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian


20 5


3 Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai



Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Mental dan Karakter 1 Laporan

Pegawai

4 Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Setjen



Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan

1 Laporan

Kegiatan Lingkup Setjen

5 Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Lingkup Setjen Kementan



Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern

1 Laporan

(SPI) Lingkup Setjen Kementan

6 Penilaian Kompetensi PNS Kementan



Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern

1 Laporan


7 Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian



Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional

1 Laporan

Analis Kepegawaian

LAYANAN PERKANTORAN 12 BLN LAYANAN

Layanan Perkantoran

Masukan : Dana 1,665,002,000


Keluaran : Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang diberikan 12 Bln Layanan

PENGADAAN BARANG (BELANJA MODAL) 166 UNIT

1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi



Keluaran : Jumlah Perangkat Pengolah Data yang diadakan 15 Unit

2 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran



Keluaran : Jumlah Kursi Kerja yang diadakan 143 Unit

3 Pengadaan Kendaraan



Keluaran : Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 8 Unit



5 Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai.

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI 19 LAPORAN

1 Koordinasi Peremajaan Data Kepegawaian Kementerian Pertanian



Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Peremajaan Data 2 Laporan

Kepegawaian Kementan

2 Penilaian Kompetensi PNS Lingkup Kementerian Pertanian



Keluaran : Jumlah Laporan Penilaian Kompetensi PNS Lingkup 1 Laporan

Setjen Kementan

3 Koordinasi Pembuatan Kartu Pegawai



Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Pembuatan Kartu Pegawai

1 Laporan

4 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementan



Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1 Laporan

Sekretariat Jenderal Kementan

5 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah


Sumber daya manusia 9 orang

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan 1 Laporan

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

6 Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai



Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai

1 Laporan

7 Penyelenggaraan Baperjakat, Pelantikan Pejabat, dan

Sumpah Pegawai, dan Penandatanganan Pakta Integritas



Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Baperjakat, 1 Laporan

Pelantikan Pejabat, dan Sumpah Pegawai, dan

Penandatanganan Pakta Integritas

8 Pemberian Tanda Jasa/ Penghargaan/ Kehormatan




Keluaran : Jumlah Laporan Pemberian Tanda Jasa/ Penghargaan/

1 Laporan

Kehormatan Kementerian Pertanian


22 5


9 Penataan Arsip Kepegawaian Lingkup Setjen Kementerian Pertanian



Keluaran : Jumlah Laporan Penataan Arsip Kepegawaian Lingkup

1 Laporan

Setjen Kementerian Pertanian

10 Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat Jenderal Kementan



Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat

1 Laporan

Jenderal Kementan

11 Penyusunan Instrumen Penilaian Prestasi Kerja dan Standar Kompetensi

Pegawai



Keluaran : Jumlah Laporan Penyusunan Instrumen Penilaian 2 Laporan

Prestasi Kerja dan Standar Kompetensi Pegawai

12 Perencanaan Kebutuhan Pegawai



Keluaran : Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Pegawai 1 Laporan

13 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Pengembangan Pegawai



Keluaran : Jumlah Laporan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan

1 Laporan

Pengembangan Pegawai

14 Medical Check Up Pegawai Kementerian Pertanian



Keluaran : Jumlah Laporan Medical Check Up Pegawai 1 Laporan


15 Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja



Keluaran : Jumlah laporan pembinaan kesehatan dan 2 Laporan

keselamatan kerja

16 Pelayanan Kesehatan Pegawai

Masukan : Dana 1,246,320,000


Keluaran : Jumlah Laporan Pelayanan Kesehatan Pegawai 1 Laporan



6 Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun, dan mutasi lainnya).

PENINGKATAN PELAYANAN MUTASI, PENSIUN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

9 DOKUMEN

1 Apresiasi Kepegawaian Kementerian Pertanian



Keluaran : Jumlah Laporan Apresiasi Kepegawaian Kementerian

1 Laporan

Pertanian

2 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat




1 Dokumen

Kenaikan Pangkat


Jabatan Fungsional




1 Dokumen

Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

4 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan

Pensiun




1 Dokumen

Pemberhentian dan Pensiun

5 Pembinaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi SDM

Aparatur Pertanian



Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Koordinasi, Monitoring, dan

1 Laporan

Evaluasi SDM Aparatur Pertanian

6 Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian


: Sumber daya manusia 9 orang

Keluaran : Jumlah Laporan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional

1 Laporan

Analis Kepegawaian

7 Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian



Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Sekretariat Jabatan 1 Laporan

Fungsional Analis Kepegawaian


24 5


8 Temu Koordinasi Pengelola SAPK Lingkup Kementan



Keluaran : Jumlah Laporan Temu Koordinasi Pengelola SAPK 1 Laporan

Lingkup Kementan

9 Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementan

Masukan : Dana 1,276,400,000


Keluaran : Jumlah Laporan Pengadaan CPNS Kementan 1 Laporan

Tahun 2013

7 Meningkatnya pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan

PEMBINAAN SDM APARATUR PERTANIAN MELALUI ORGANISASI KEDINASAN

1 LAPORAN

1 Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan


Sumber Daya Manusia 12 Orang

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan 1 Laporan

2 Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bakti




3 Pembinaan Pemberdayaan Perempuan




4 Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai




5 Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai




6 Pembinaan Mental Agama




7 Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan




8 Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai

Keterampilan






9 Forum Konsultasi Hukum




TABEL 2

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

SASARAN INDIKATOR TARGET

STRATEGIS KINERJA

I Meningkatnya Koordinasi dan Pembinaan Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, serta Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Koordinasi dan

Pembinaan Penataan Kelembagaan,

Tatalaksana, Perencanaan dan

Pengembangan Pegawai, Mutasi

serta Reformasi Birokrasi

01 Jumlah Dokumen Penataan 4 Dokumen

Kelembagaan

02 Jumlah Laporan Pembinaan 6 Laporan

Jabatan Fungsional, Pelayanan

Publik dan Budaya Kerja

03 Jumlah Laporan Ketatalaksanaan 4 Laporan

04 Jumlah Laporan Reformasi 4 Laporan

Birokrasi

05 Jumlah Laporan Perencanaan, 19 Laporan

Pengembangan, dan Kesejahteraan

Pegawai

06 Jumlah Dokumen Peningkatan 9 Dokumen

Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan

Pemberhentian Pegawai

07 Jumlah Laporan Pembinaan SDM 1 Laporan

Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan

08 Jumlah Laporan Fasilitasi Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

1 Laporan

Jumlah anggaran : Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Rp 20.884.750.000,- Kepegawaian

Bab III. Akuntabilitas Kinerja


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Beberapa kegiatan pada tahun ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan – kegiatan strategis tahun 2012 dengan fokus kegiatan pada Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja PNS, Koordinasi dan Peningkatan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian, dan Fasilitasi di Bidang Reformasi Birokrasi selain itu juga melaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan – peraturan baru atau peraturan perubahan yang berkaitan dengan Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian pada tahun sebelumnya. Gambaran kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam tahun 2013 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara kinerja nyata dengan rencana capaian, analisis terhadap efisiensi pencapaian Sasaran, sebagaimana diuraikan di bawah ini : A. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari target – target kinerja yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya.

1. Penataan Organisasi Kementerian Pertanian

Kegiatan Penataan Organisasi Kementerian Pertanian Pusat dilaksanakan dengan Tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) pada tahun 2012/2013 telah menetapkan program audit/evaluasi organisasi dengan prioritas pada 16 (enam belas) K/L. Realisasi audit/evaluasi organisasi tahun 2012 meliputi Kementerian PAN dan RB, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Kepegawaian Negara. Tahun 2013 sebagai pilot project dilakukan audit/evaluasi organisasi di Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian telah menyatakan kesiapan untuk di audit).

Berdasarkan hal tersebut, dibentuk Tim Pengkajian Organisasi Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 603/Kpts/OT.160/2/2013 tanggal 7 Pebruari 2013. Menteri PAN dan RB telah berkirim surat kepada Menteri Pertanian melalui surat Nomor B/548/M.PAN-RB/2/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang berisi antara lain agar Kementerian Pertanian segera melakukan audit/evaluasi organisasi. Kementerian PAN dan RB telah menyediakan konsultan dari PT. Sinergi Consulting sebagai pelaksana audit/evaluasi dan telah diinformasikan kepada Menteri Pertanian melalui surat Nomor B/700/M.PAN-RB/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Penataan Organisasi Kementerian Pertanian.



Proses penataan Kelembagaan Pusat yang telah dilakukan sebagai berikut: 1) Hasil audit/evaluasi Organisasi oleh PT. Sinergi Consulting, telah disampaikan kepada

Sekretaris Jenderal pada tanggal 24 Desember 2013. Ada 3 (tiga) alternatif yang diusulkan, Kementerian Pertanian dapat melakukan pendalaman lebih lanjut bersama Tim Pengkajian Organisasi.

2) Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal:

a. Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 14 mengamanatkan setiap K/L wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), sehingga perlu dibentuk Bagian Layanan Pengadaan pada Biro Umum;

b. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya, telah dilakukan evaluasi organisasi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Unit kerja eselon IV yang memiliki tugas sama dengan tugas pejabat fungsional pemeriksa PVT agar tidak overlaping dirampingkan, sehingga pejabat fungsional sebagai pelaksanaan tugas pokok lebih berperan.

3) Pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perlu dibentuk lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani bidang pangan. Permohonan ijin penyusunan Perpres telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui surat Menteri Pertanian nomor 273/HK.310/M/9/2013 tanggal 16 September 2013, dan telah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.432/Seskab/XI/2013 tanggal 21 November 2013 perihal Persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan kelembagaan pangan. Untuk itu telah disusun dan dibahas Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Ketahanan Pangan Nasional. Pembahasan telah melibatkan staf Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Hukum dan Ham. Rancangan Peraturan Presiden akan dibahas kembali dalam Rapat Pimpinan sebelum diusulkan kepada Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 232.860.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 169.881.725,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga dari unit-unit kerja eselon I dan pusat, dan semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 72.95%.

2. Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian

Pada tahun 2013 telah dilakukan pentaan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementan agar lebih efisien dan efektif. Penataan UPT meliputi seluruh Eselon I yang ada. Dengan rincian sebagai berikut :



1) Penataan Organisasi UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penataan dilakukan pada 20 (dua puluh) UPT dan ditetapkan dalam 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), terdiri atas: Permentan Nomor: 52/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar; Permentan Nomor: 53/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (berlokasi di Gunung Sindur, Bogor);

Permentan Nomor: 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner (berlokasi di Wates-DIY; Maros-Sulawesi Selatan; dan Denpasar-Bali);

Permentan Nomor: 55/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden;

Permentan Nomor: 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (berlokasi di Indrapuri-Aceh; Siborong-borong-Sumatera Utara; Padang Mangatas- Sumatera Barat; Sembawa-Sumatera Selatan; dan Pelaihari-Kalimantan Selatan);

Permentan Nomor: 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak (berlokasi di Cipelang-Jawa Barat);

Permentan Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan (berlokasi di Lembang-Jawa Barat);

Permentan Nomor: 59/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (berlokasi di Bekasi-Jawa Barat);

Permentan Nomor: 60/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (berlokasi di Bogor-Jawa Barat);

Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner (berlokasi di Medan-Sumatera Utara; Bukittinggi-Sumatera Barat; Lampung; Banjarbaru- Kalimantan Selatan, dan Subang- Jawa Barat).

2) Penataan Organisasi UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Penataan dilakukan pada 50 (lima puluh) UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, ditetapkan dalam 20 (dua puluh) Peraturan Menteri Pertanian, terdiri atas: Permentan Nomor: 20/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian; Lokasi BPTP Aceh, di Banda Aceh; BPTP Sumatra Utara, di Medan; BPTP Sumatra Barat, di Kab.Solok BPTP Bengkulu, di Bengkulu; BPTP Riau, di Pekanbaru BPTP Jambi, di Kab. Muaro Jambi BPTP Sumatera Selatan, di

Palembang; BPTP Lampung, di Bandar

Lampung; BPTP Jawa Barat, di Kab.

Bandung;

BPTP Nusa Tenggara Timur, di Kab.Kupang;BPTP Sulawesi Utara, di Kab. Minahasa;

BPTP Sulawesi tengah, di Kab. Donggala;

BPTP Sulawesi Selatan, di Makasar;

BPTP Sulawesi Tenggara, di Kendari;

BPTP Kalimantan Tengah, di Palangkaraya;

BPTP Kalimantan Barat, di



BPTP Jakarta, di Jakarta Selatan; BPTP Jawa Tengah, di

Kab.Semarang; BPTP Yogyakarta, di Kab. Sleman; BPTP Jawa Timur, di Kab. Malang; BPTP Bali, di Denpasar; BPTP Nusa Tenggara Barat, di

Kab. Lombok Barat;

Pontianak; BPTP Kalimantan Timur, di

Samarinda; BPTP Kalimantan Selatan, di

Banjarbaru; BPTP Maluku, di Ambon; BPTP Papua, di Kab Jayapura; BPTP Banten, di Kab. Serang; BPTP Kepulauan. Bangka

Belitung, di Pangkalpinang; BPTP Gorontalo, di Kab. Bone

Bolango; BPTP Maluku Utara, di Sofifi; BPTP Papua Barat, di Kab.

Manokwari. Permentan Nomor: 21/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Penelitian Tanaman Sayuran (berlokasi di Lembang - Jawa Barat); Permentan Nomor: 22/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (berlokasi di Bogor –Jawa Barat); Permentan Nomor: 23/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (berlokasi di Malang –Jawa Timur);

Permentan Nomor: 24/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Serealia (berlokasi di Maros-Sulawesi Selatan);

Permentan Nomor: 25/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (berlokasi di Banjarbaru-Kalimantan Selatan);

Permentan Nomor: 26/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah (berlokasi di Bogor –Jawa Barat);

Permentan Nomor: 27/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (berlokasi di Jaken, Pati–Jawa Tengah);

Permentan Nomor: 28/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Ternak (berlokasi di Bogor –Jawa Barat);

Permentan Nomor: 29/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (berlokasi di Bogor –Jawa Barat);

Permentan Nomor: 30/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (berlokasi di Tlekung, Batu –Jawa Timur);

Permentan Nomor: 31/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Hias (berlokasi di Segunung, Cianjur - Jawa Barat);

Permentan Nomor: 32/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (berlokasi di Solok –Sumatera Barat);

Permentan Nomor: 33/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (berlokasi di Bogor –Jawa Barat);

Permentan Nomor: 34/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Veteriner (berlokasi di Bogor –Jawa Barat);



Permentan Nomor: 35/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (berlokasi di Sukamandi, Subang–Jawa Barat);

Permentan Nomor: 36/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (berlokasi di Bogor –Jawa Barat);

Permentan Nomor: 37/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (berlokasi di Bogor –Jawa Barat);

Permentan Nomor: 38/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (berlokasi di Situgadung, Tangerang Selatan – Banten);

Permentan Nomor: 39/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (berlokasi di Bogor –Jawa Barat).

3) Penataan Organisasi UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP). Penataan dilakukan pada 13 (tiga belas) UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan ditetapkan dalam 11 (sebelas) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), terdiri atas: Permentan No. 100/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (berlokasi di Ciawi, Bogor –Jawa Barat);

Permentan No. 101/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Pertanian (berlokasi di Lembang –Jawa Barat);

Permentan No. 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang (berlokasi di Kupang –NTT);

Permentan No. 103/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan (berlokasi di Malang - Jawa Timur);

Permentan No. 104/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (berlokasi di Binuang – Kalimantan Selatan);

Permentan No. 105/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu (berlokasi di Malang - Jawa Timur);

Permentan No. 106/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku (berlokasi di Gowa-Sulawesi Selatan);

Permentan No. 107/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara (berlokasi di Bogor-Jawa Barat);

Permentan No. 108/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi (berlokasi di Jambi Luar Kota-Jambi);

Permentan No. 109/Permentan/Ot.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung;

Permentan No. 110/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (berlokasi di Sembawa-Sumatera Selatan; Banjarbaru-Kalimantan Selatan; Kupang-NTT).

Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 203.800.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar



Rp 318.237.950,-. Personil yang terlibat selain dari Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Badan Litbang Pertanian, juga berasal dari Menpan sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penataan kelembagaan instansi pemerintah, dan semuanya telah memberikan konstribusinya baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95.28%.

3. Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian

Dilaksanakan di Bekasi – Jawa Barat pada tanggal 11 – 13 September 2013, dengan Tema “Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”. Peserta yang hadir sebanyak 160 orang terdiri atas 135 orang dari UPT dan 25 orang dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Narasumber yang hadir sebagai berikut: a. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan

materi Pemimpin yang berintegritas (Faktor Utama Bagi Keberhasilan Reformasi Birokrasi);

b. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian; c. Dr. Ir. Hasim DEA (Staf Khusus Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian); d. Kepala Biro Perencanaan; e. Kepala Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Bogor-

Jawa Barat; f. Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura, Cimanggis-Depok, Jawa Barat; g. Kepala Bagian Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Selain itu, untuk mengenalkan kinerja UPT kepada para peserta dilakukan kunjung ke Balai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Bogor-Jawa Barat, dan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Cimanggis-Depok, Jawa Barat merupakan unit kerja pelayanan publik yang telah mendapatkan penghargaan. Melalui Forum Koordinasi UPT diharapkan dapat terwujud budaya organisasi UPT Kementerian Pertanian yang kuat untuk mencapai visi, misi Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator Input (masukan), bahwa dana yang tersedia kegiatan ini sebesar Rp. 250.548.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 236.370.000,-. Personil yang terlibat selain dari Biro Organisasi dan Kepegawain adalah pemerintah daerah setempat. semuanya telah memberikan konstribusinya baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 94.34%.

4. Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang

Pertanian. Pada tahun 2013 telah dilakukan Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian. Dengan rincian sebagai berikut :



a. Rekomendasi Kelembagaan daerah bidang pertanian kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan revisi PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

b. Rancangan Perpres Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam tahap persetujuan, setelah diparaf oleh 3 (tiga) Sekretaris Jenderal Kementerian terkait, surat ini oleh Kementerian Hukum dan Ham telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk diharminisasi sebelum memperoleh penetapan Presiden.

Dilihat dari indikator Input (masukan), bahwa dana yang tersedia kegiatan ini sebesar Rp. 94.680.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 54.309.935,-. Personil yang terlibat selain dari Biro Organisasi dan Kepegawain adalah UPT yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Semua personil telah memberikan konstribusinya baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 57.36%.

Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional.

1. Penyusunan Pedoman Juklak/Juknis Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian

Proses penyempurnaan dan pengembangan pedoman jabatan fungsional melibatkan unsur teknis internal Kementerian Pertanian, unsur dari Kementerian PAN dan RB, serta unsur Badan Kepegawaian Negara. Hasil penyusunan pedoman/juklak/juknis pada tahun 2013 sebagai berikut : 1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional

Penyuluh Pertanian, Pengendali OPT, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Pengawas Mutu Pakan

2) Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya.

3) Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya.

4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya.

5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 71/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pedoman Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak.

6) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4480/Kpts/KP.460/7/2013 tentang Penetapan Daerah Khusus Pada Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian.



7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya.

8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.

9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya.

10) Peraturan Kepala BKN Nomor K.26-30/V.152-2/08 tanggal 17 September 2013. tentang Perpanjangan Inpassing bagi pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian,

11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 112/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner.

12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner.

13) Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Nomor 114/Permentan/OT.140/11/2013 Nomor 28 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya.

14) Naskah Akademik Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, telah disampaikan melalui surat Menteri Pertanian Nomor 380/KP.460/M/12/2013 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 16 Desember 2013.

15) Rancangan Naskah Akademik Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian. 16) Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar

Hasil Pertanian dalam proses penetapan oleh Presiden. Menteri Pertanian telah membubuhkan paraf pada Rancangan Perpres, sesuai amanat surat pengantar dari Sekretaris Kabinet Nomor B.407/Seskab/XI/2013.

17) FES (Factor Evaluation System) jabatan fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman (Pemeriksa PVT) sebagai bahan pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pemeriksa PVT, telah disampaikan pada tanggal 8 Nopember 2013 melalui surat Menteri Pertanian Nomor 338/KP.460/M/11/2013 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

18) Rancangan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN tentang Ketentuan Pelaksanaan jabatan fungsional Pemeriksa PVT dan Angka Kreditnya, dalam proses penandatanganan surat pengantar Menteri Pertanian kepada Kepala BKN.

Selain penyempurnaan pedoman jabatan fungsional, saat ini sedang dilaksanakan proses pengembangan jabatan fungsional. Pengembangan tersebut merupakan upaya penyusunan jabatan fungsional baru, yang akan dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan karier PNS pada bidang tertentu sebagai pelaksanaan tugas sektor pertanian. Pengembangan jabatan fungsional saat ini difokuskan pada bidang analisis ketahanan pangan yang akan disusun menjadi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan. Jabatan Fungsional yang masih dalam masa inpassing sampai dengan 30 Juni 2014 (perpanjangan inpassing sesuai surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.152-2/08



tanggal 17 September 2013) adalah Analis Pasar Hasil Pertanian, yang dalam waktu dekat akan memperoleh penetapan tunjangan jabatannya melalui Peraturan Presiden. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini telah tersedia sebesar Rp. 323.050.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 305.364.110,- Personil yang terlibat dalam kegiatan ini selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, juga berasal dari unit kerja eselon I dan Pusat, dan semuanya telah memberikan kontribusi pemikiran. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 94.53%.

2. Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat

Pada tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2013 di Bogor – Jawa Barat dilaksanakan Sosialisasi Analis Pasar Hasil Pertanian pada. Kegiatan tersebut merupakan upaya yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina, untuk memenuhi amanat Pasal 5 Peraturan Menpan dan RB Nomor 6 Tahun 2012. Sosialisasi diikuti oleh calon pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, pejabat pengelola kepegawaian dinas pertanian/ perkebunan/ peternakan, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, serta Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian dengan peserta sebanyak 140 (seratus empat puluh). Sosialisasi tersebut untuk mempersiapkan para pemangku kepentingan dalam menghadapi proses inpassing yang akan berlangsung sampai dengan 30 Juni 2014.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini telah tersedia sebesar Rp. 267.050.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 240.350.000,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian yang telah memberikan kontribusinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 90%.

3. Evaluasi Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian

Dalam rangka melaksanakan amanat salah satu pasal dalam Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional. Terkait kewajiban mengirim DUPAK setiap tahun, maka volume DUPAK yang akan dinilai semakin besar. Saat ini penilaian dilakukan 2 sampai dengan 4 kali dalam setahun, hal ini membuat tugas tim penilai dan sekretariat tim penilai semakin berat. Adanya perbedaan persepsi dalam memaknai butir kegiatan mengakibatkan angka kredit yang diusulkan tidak sesuai dengan HAPAK/PAK yang keluar. Untuk mengatasi hal tersebut serta mengantisipasi berkembangnya dinamika dalam pelaksanaan jabatan fungsional maka perlu adanya persamaan persepsi diantara tim penilai dan sekretariat tim penilai.

Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor – Jawa Barat pada tanggal 27 Pebruari s/d 1 Maret 2013 dan dihadiri oleh 131 (seratus tigapuluh satu) peserta yang terdiri atas anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Kementerian Pertanian dari 9 (sembilan) jenis jabatan fungsional rumpun ilmu hayat lingkup pertanian, yang terdiri atas : Penyuluh Pertanian; Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; Pengawas Benih Tanaman; Pengawas Bibit Ternak; Medik Veteriner; Para Medik Veteriner; Pengawas Mutu Pakan; Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan Analis Pasar Hasil Pertanian.



Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 229.150.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 207.975.500,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian dan unit kerja terkait yang kesemuanya telah memberikan kontribusinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 90.76%.

Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja.

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian

a. Penyusunan Permentan Juklak/Juknis Pelayanan Publik

Pada tahun 2013 telah disusun Permentan terkait pelayanan publik, terdiri atas:

Permentan Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.

b. Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan dan sosialisasi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2013 dilakukan di Bogor – Jawa Barat tanggal 9 Desember 2013 dengan materi sebagai berikut:

Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

Permentan Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/ 8/2013 tentang Pedoman Pengukuran IKM di Lingkungan Kementerian Pertanian.

c. Evaluasi dan Penilaian Ekspose Kualitas UKPP Berprestasi di Bidang Pertanian

Rekap Kelengkapan Dokumen. Pada tahun 2013, 13 (tiga belas) Provinsi mengusulkan sebanyak 55 (lima puluh lima) UPTD sebagai UKPP berprestasi di bidang pertanian. Setelah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen yang memenuhi syarat 54 (lima puluh empat) UPTD.

Observasi Lapangan dan Verifikasi Penilaian UKPP Berprestasi di Bidang Pertanian. Verifikasi penilaian dilakukan Tim Penilai selesai pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan melakukan kunjungan ke kantor UKPP berprestasi di bidang pertanian. 54 (lima puluh empat) UPTD berprestasi di bidang pertanian yang di observasi lapangan, sebagai berikut: - Bidang perbenihan sebanyak 10 (sepuluh) UPTD; - Bidang penyuluhan sebanyak 10 (sepuluh) UPTD; - Bidang Keswan dan Kesmavet sebanyak 24 (dua puluh dua) UPTD; - Bidang pendidikan dan pelatihan sebanyak 5 (lima) UPTD; dan - Bidang perlindungan sebanyak 5 (lima) UPTD.



d. Ekspose Kualitas UKPP Berprestasi. Dari 54 (lima puluh empat) UPTD yang telah di observasi lapangan hanya 36 (tiga puluh enam) UPTD yang memenuhi syarat untuk mengikuti ekspose, terdiri atas: 1) Provinsi Aceh 3 UPTD 2) Provinsi Sumatera Utara 1 UPTD 3) Provinsi Sumatera Barat 3 UPTD 4) Provinsi Sumatera Selatan 2 UPTD 5) Provinsi Bengkulu 3 UPTD 6) Provinsi Lampung 3 UPTD 7) Provinsi Jawa Barat 4 UPTD 8) Provinsi Jawa Tengah 3 UPTD 9) Provinsi Jawa Timur 5 UPTD 10) Provinsi DI Yogyakarta 3 UPTD 11) Provinsi NTB 2 UPTD 12) Provinsi Sulawesi Tengah 2 UPTD 13) Provinsi Sulawesi Tenggara 2 UPTD Ekspose UKPP berprestasi di bidang pertanian dilakukan di hadapan Tim Penilai Kementerian Pertanian yang terdiri dari perwakilan 12 (dua belas) eselon I Kementerian Pertanian yang hadir berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Materi ekspose berupa pemaparan profil, kinerja, dan hasil produksi UKPP berprestasi di bidang pertanian. Ekspose dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Oktober 2013 di Bandung – Jawa Barat.

e. Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Penerima penghargaan Abdibaktitani tahun 2013 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4899/Kpts/KP.450/11/2013 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian Tahun 2013. Acara penyerahan penghargaan Abdibaktitani Tahun 2013 oleh Wakil Menteri Pertanian dan Sekretaris Jenderal di ruang pertemuan lantai dasar Gedung Pusat Informasi Agribisnis hari Jum’at, tanggal 29 Desember 2013 kepada:

1) 4 (empat) UPTD Berprestasi Percontohan memperoleh Piala Abdibaktitani dan hadiah uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2) 20 (dua puluh) UPTD Berprestasi Utama memperoleh Plakat Abdibaktitani dan hadiah uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah);

3) 7 (tujuh) UPTD Berprestasi Madya memperoleh Piagam Abdibaktitani dan hadiah uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

f. Fasilitasi persiapan dokumen penilaian Citra Pelayanan Prima, dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2013 oleh Kementerian PAN dan RB. Dalam kegiatan ini Kementerian Pertanian mengusulkan: 1) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, Malang; 2) Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Tlekung, Batu, Malang; 3) Balai Besar Karantina Pertanian, Surabaya; 4) Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hukum dan Informasi Publik sebagai unit

kerja yang wajib dinilai. g. Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu



Unit pelayanan yang telah mendapat Sertifikat ISO 9001-2008 sebanyak 116 UPT dari 161 UPT Kementerian Pertanian. Pada tahun 2013 ini 15 UPT yang telah melakukan ISO 9001-2008 dikunjungi sebagai uji petik terhadap hasil audit internal dan eksternal sistem manajemen mutu. Hasil kunjungan bahwa evaluasi kepuasan pelanggan disimpulkan 75 % belum efektif. Dalam penerapannya perlu ditingkatkan komitmen semua anggota organisasi, terutama dari pimpinan.

Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia sebesarRp 790.000.000,-

Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 754.319.230,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian dan eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta Pemerintah Daerah Propinsi se-Indonesia. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95.48%.

2. Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian

Pada tahun 2013 ini telah dilakukan pengukuran kualitas budaya kerja aparatur melalui survey IPNBK Lingkup Kementerian pertanian dengan hasil sebagai berikut : a. Penyusunan Permentan Juklak/Juknis Budaya Kerja

Pada tahun 2013 telah disusun Permentan Nomor 69/Permentan/ OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian, untuk mengevaluasi penerapan nilai-nilai dan makna bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian.

b. Workshop Budaya Kerja Kementerian Pertanian

Workshop bertempat di Hotel Permata Bogor pada tanggal 3 s.d. 4 Desember 2013 diikuti oleh Tim penyusun IPNBK dari tiap eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Tim penyusun IPNBK eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dengan hasil penyusunan sebagai berikut: Hasil penyusunan IPNBK lingkup Sekretariat Jenderal

Tahun 2013 Sekretariat Jenderal memperoleh indeks 3,24 dan nilai konversi budaya kerja 81,00 dalam kualifikasi kualitas budaya kerja Baik.

Hasil Penyusunan IPNBK lingkup Kementan Kementerian Pertanian pada tahun 2013 telah melakukan pengukuran IPNBK dengan menyebarkan kuesioner kepada 19.811 (sembilan belas ribu delapan ratus sebelas) orang pegawai dan yang mengembalikan kuesioner sebagai responden sebanyak 17.237 (tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) orang pegawai dari 12 (duabelas) eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan pengukuran IPNBK lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2013 menggunakan metode survei dengan capaian responden 87,01%, dengan menggunakan kuesioner yang mengacu kepada indikator budaya kerja Kementerian Pertanian berjumlah sebanyak 32 (tiga puluh dua) indikator dan 5 (lima) komponen budaya kerja. Tahun 2013 Kementerian Pertanian memperoleh indeks 3,234 dan nilai konversi budaya kerja 80,85 dalam kualifikasi kualitas budaya kerja Baik.

Penerapan nilai-nilai dan makna bekerja lingkup Kementan Dalam Workshop Budaya Kerja ini diberikan motivasi mengenai nilai-nilai dan makna bekerja Kementerian Pertanian oleh Motivator Agus Bintoro dari Sekretariat Negara.



Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia sebesar Rp. 149.200.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 130.460.000,- Personil yang terlibat berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 87.44%.

Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi.

1. Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem, Prosedur, dan Pembakuan Sarana Kerja

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang terwujudnya Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian, kegiatan penyusunan Sistem dan Prosedur merupakan salah satu aspek kegiatan dalam upaya Penataan Ketatalaksanaan. Disamping itu akibat perkembangan dan perubahan organisasi lingkup Kementerian Pertanian maka harus dilakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan guna menyelaraskan dengan pencapaian tujuan yang ingan dicapai. Sebagai hasil dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem Prosedur dan Tata Hubungan Kerja Tahun Anggaran 2013 adalah: a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4391/KPTS/OT.140/6/2013 Tentang Pakaian

Seragam dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kemeterian Pertanian.

b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4668/KPTS/OT.160/9/2013 Tentang Singkatan

dan Akronim Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini telah tersedia sebesar Rp. 301.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 186.931.300,- Personil yang terlibat dalam kegiatan ini selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, juga berasal dari unit kerja eselon I dan Pusat, dan semuanya telah memberika kontribusi pemikiran. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 62.10%.

2. Pembinaan, Evaluasi dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Perubahan Tatalaksana merupakan salah satu dari delapan area perubahan utama dalam Reformasi Birokrasi sistem manajemen Pemerintahan. Perubahan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud, pada hakekatnya diarahkan untuk melakukan penataan tatalaksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tatalaksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Opereasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tahun Anggaran 2013 adalah: a. Workshop Penyusunan SOP lingkup Kemeterian Pertanian sesuai Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.



b. Penyusunan SOP Generik Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal

c. Sosialisasi dan bimibngan teknis penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan pada UPT

Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 207.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 167.373.200,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan ini selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga melibatkan eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 80.86%.

3. Fasilitasi Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan Kerja

Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam menyusun Peraturan Menteri Pertanian yang akan dijadikan acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Urusan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Tahun anggaran 2013 sebagai output dari kegiatan ini adalah: a. Inventarisasi permasalahan pelaksanaan urusan bidang pertanian dan ketahanan

pangan dalam rangka rapat dengar pendapat dengan DPR RI. b. Penyusunan rancangan urusan bidang pertanian dan ketahan pangan dalam rangka

revisi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 236.500.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 97.864.500,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan ini selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga melibatkan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta Pemerintah Daerah Propinsi. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 41.38%.

4. Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang organisasi dan kepegawaian kepada masyarakat luas maupun unit kerja dilingkungan Kementerian Pertanian. Sebagai hasil pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Peningkatan Capacity Building Tahun Anggaran 2013 adalah: a. Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi I periode Januari s.d

Maret 2013. b. Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi II periode April s.d Juni

2013. c. Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi III periode Juli s.d

September 2013. d. Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi IV periode Oktober s.d

Desember 2013.



Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia Rp. 183.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 134.252.500,-. Personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan adalah personil lingkup bagian Tatalaksana Biro Organisasi dan Kepegawaian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 73.36%.

5. Fasilitasi Reformasi Birokrasi Selama tahun 2013 seluruh penanggung jawab program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatannya dengan mengacu pada rencana aksi yang sudah ditetapkan dalam revisi road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Beberapa Capaian Kerja pada kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012

Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama dan menjawab permasalahan-permasalahan terkait pembayaran tunjangan kinerja, pada hari Selasa (22/01/2013) bertempat di Bogor – Jawa Barat, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Acara ini dihadiri oleh 120 (seratus dua puluh) orang peserta, terdiri dari Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian, Pejabat Eselon III dan IV yang menangani fungsi Organisasi dan Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian, Pejabat Eselon III dan IV yang menangani fungsi ketatausahaan lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, serta Pejabat Eselon III dan IV lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Beberapa hal yang berkembang dan disepakati untuk dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja pada sosialisasi ini antara lain:

a. Biro Organisasi dan Kepegawaian mengkoordinasikan dan memfasilitasi evaluasi

pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai Kementerian Pertanian. b. Mekanisme pelaporan permasalahan tunjangan kinerja disampaikan kepada

pimpinan unit kerja masing-masing untuk dikompilasi dan selanjutnya disampaikan ke Biro Organisasi dan Kepegawaian.

c. Inventarisasi kembali kelas jabatan, nomenklatur jabatan fungsional umum maupun tertentu pada masing-masing unit kerja sesuai kebutuhan sebagai bahan evaluasi jabatan.

d. Dalam rangka efektivitas pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai lingkup Kementerian Pertanian, maka pengelola absen masing-masing unit kerja melaporkan setiap minggu rekapitulasi absen kepada pimpinan unit kerjanya, sehingga memudahkan pimpinan melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

e. Pimpinan masing-masing unit kerja harus mengawasi kinerja setiap pegawainya (dicatat) setelah melaksanakan absensi masuk sampai dengan absensi pulang, karena kinerja pegawai merupakan tanggung jawab secara berjenjang.



f. Dalam memberikan ijin, pimpinan masing-masing unit kerja harus selektif dengan mengacu kepada PP 53 Tahun 2010 dan Permentan 68 Tahun 2012.

g. Penataan Tatalaksana : Inventarisasi dan evaluasi kembali tata hubungan kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit kerja sesuai kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis.

h. Penataan manajemen: menata kembali distribusi pegawai (mutasi), dengan memastikan kembali unit kerja yang melepas pegawainya dan diyakini unit kerja yang menerima membutuhkan sesuai dengan kompetensi pegawai yang bersangkutan. Pimpinan unit kerja memberikan keterbukaan promosi bagi staf yang berprestasi tidak hanya di promosikan di lingkungan unit kerjanya.

2. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja

Sehubungan dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja Eselon I dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, untuk mengatur lebih rinci dan menyamakan persepsi pelaksanaan peraturan menteri dimaksud telah disusun Daftar Inventarisasi Permasalahan Terkait Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 yang merupakan hasil pembahasan dengan eselon I. Secara umum, Daftar Inventarisasi Permasalahan dari unit kerja Eselon I yang disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian berjumlah 101 pertanyaan/masukan. Setelah diteliti dan dikelompokkan terdapat 75 pertanyaan/masukan, yang terdiri atas: a. Tugas Belajar berjumlah 6 pertanyaan/masukan b. Izin dan Cuti berjumlah 18 pertanyaan/masukan c. Jabatan Fungsional berjumlah 7 pertanyaan/masukan d. Absensi berjumlah 26 pertanyaan/masukan, dan e. Lain-lain (Perhitungan Kinerja, SKP, Evaluasi Jabatan,dsb) berjumlah 18

pertanyaan/masukan

3. Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan reformasi birokrasi, dan tertib administrasi penetapan pemangku jabatan serta pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2013, telah ditetapkan Mekanisme Perubahan Data Pemangku Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 914/KP.020/A/03/2013 yang memuat ketentuan sebagai berikut: a. Unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian agar tidak melakukan

perubahan terhadap data pemangku jabatan yang telah ditetapkan kecuali terhadap pegawai yang pensiun, meninggal dunia, mutasi ke unit kerja lain, penggantian pejabat pengelola keuangan (Bendahara, PUMK, dan PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada ULP.

b. Melakukan rekonsiliasi/penyesuaian data pemangku jabatan apabila terjadi perubahan data pemangku jabatan dengan Sekretariat Jenderal Cq. Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai dasar perhitungan/pemberian tunjangan kinerja.



Perubahan data pemangku jabatan dapat diusulkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk jabatan struktural, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural yang diusulkan

Untuk jabatan fungsional tertentu, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional yang diusulkan

Untuk jabatan fungsional umum, dengan melampirkan Peta Jabatan, hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II/UPT

c. Mekanisme pengusulan perubahan data pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian sebagai berikut:

Unit Kerja Eselon II/UPT mengusulkan perubahan data pemangku jabatan beserta persyaratan yang telah ditentukan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Cq. Sekretaris Unit Kerja Eselon I

Pimpinan Unit Kerja Eselon I mengusulkan perubahan data pemangku jabatan beserta persyaratan yang telah ditentukan kepada Sekretaris Jenderal, Cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian membahas/menelaah usulan perubahan pemangku jabatan dengan Unit Kerja Eselon I yang mengusulkan

Sekretaris Jenderal memberikan surat pertimbangan teknis tentang persetujuan/penolakan perubahan data pemangku jabatan sebagai dasar penerbitan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I tentang perubahan data pemangku jabatan

Pimpinan Unit Kerja Eselon I menetapkan perubahan data pemangku jabatan di lingkungan unit kerjanya

Dengan berpedoman pada surat tersebut, untuk menjamin tertib administrasi pembayaran tunjangan kinerja dan validitas data pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian, dilaksanakan rekonsiliasi data pemangku jabatan. Rekonsiliasi dilaksanakan rutin setiap bulan antara unit kerja yang menangani fungsi organisasi dan kepegawaian pada masing-masing eselon I dengan Sekretariat Jenderal C.q Biro Organisasi dan Kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Jabatan yang ditandai dengan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Perubahan Data Pemangku Jabatan dan Surat Sekretaris Jenderal tentang Persetujuan Perubahan Data Pemangku Jabatan.

4. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Tahun 2013

Untuk menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi yang berjumlah + 600 Instansi (76 K/L, 33 Pemda Provinsi, 398 Pemda Kabupaten, dan 93 Kota) telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Model PMPRB dinilai dapat mengukur memiliki kemampuan untuk, antara lain: a. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan instansi pemerintah, serta

memperbaikinya b. meningkatkan kinerja instansi pemerintah c. memberikan motivasi dan mendorong keterlibatan para pegawai dalam proses dan

pengelolaan pelaksanaan kebijakan d. meningkatkan kepekaan para pegawai, dan e. sebagai benchlearning/proses pembanding untuk perbaikan kinerja instansi

pemerintah Untuk PMPRB lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kali pembahasan yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Biro dan Pusat serta auditor pendamping dari Inspektorat Jenderal dengan hasil penilaian (rekapitulasi nilai dan kertas kerja terlampir) sebagai berikut: a. Komponen Pengungkit memperoleh nilai rata-rata sebesar 69,79, dan b. Komponen Hasil masih belum final karena masih menunggu survei internal yang

dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

5. Penerapan Quick Wins Kementerian Pertanian

Dalam rangka membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tersebut, maka salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi mangamanatkan pelaksanaan quick wins, yaitu suatu program yang dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust building). Memperhatikan kriteria dalam penerapan Quick wins sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, penerapan quick wins Kementerian Pertanian tahun 2013-2014 akan diarahkan pada 8 (delapan) unit kerja yaitu: a. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura b. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari c. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan di Gunung Sindur d. Balai Inseminasi Buatan Lembang e. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan f. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi g. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tlekung, Malang h. Balai Penelitian Tanah Bogor, dan i. Balai Besar Karantina Surabaya Sampai dengan saat ini, proses identifikasi dan penyusunan rencana aksi penerapan quick wins telah dilaksanakan terhadap 8 (delapan) unit kerja dimaksud yang selanjutnya akan diseleksi dan ditetapkan sebagai Quick Wins Kementerian Pertanian.

6. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Jabatan (Sivajab) Kementerian Pertanian

Sivajab merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. SIVAJAB bertujuan untuk



menciptakan tertib administrasi perubahan pemangku jabatan dan pembayaran tunjangan kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Manfaat SIVAJAB antara lain: a. menyimpan hasil evaluasi jabatan Kementerian Pertanian, yang antara lain memuat:

nama jabatan, informasi faktor jabatan, dan hasil evaluasi jabatan (nilai dan kelas jabatan)

b. menyimpan data pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian c. memutakhirkan data pemangku jabatannya secara real time agar tercipta data

pemangku jabatan yang akurat dan tepat waktu

Halaman SIVAJAB akan menampilkan 5 menu, yakni: a. Daftar Jabatan b. Daftar Pemangku Jabatan c. Usulan Perubahan Unit Kerja/Jabatan d. Usulan Perubahan Pangkat, dan e. Laporan

Adapun diagram alur SIVAJAB adalah sebagai berikut:

Dilihat dari indikator input (masukan), dana untuk kegiatan ini telah tersedia sebesar Rp. 832.950.000,- Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 753.745.096,-. Tim kerja Reformasi Birokrasi yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku Fasilitator dan Tim kerja RB lingkup Kementerian Pertanian serta dari pihak Kementerian PAN & RB dan Kementerian Keuangan, semuanya telah memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Reformasi Birokrasi yang ada pada Kementerian Pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 90.49%.



6. Bimbingan Teknis Di Bidang Manajemen

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur dan tertib administrasi pembayaran tunjangan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perubahan Data Pemangku Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 Juni 2013 di Sentul - Jawa Barat Jawa Barat dengan peserta berjumlah 70 orang, yang berasal dari unit kerja yang menangani fungsi organisasi, kepegawaian dan keuangan. Pembicara dalam bimbingan teknis tersebut adalah Kepala Bidang Gaji dan Tunjangan SDM Aparatur, Hidayah Azmi Nasution, Ak., dan Direktur Gaji dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Negara, Drs. Mokhamad Syuhadhak, MPA.

Dalam acara ini, disampaikan bahwa evaluasi Jabatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian merupakan teknik manajemen yang bertujuan untuk membuat peringkat jabatan yang dianggap adil dan layak. Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai harus ditetapkan berdasarkan jabatan yang diemban sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB, serta Kepala BKN dengan memperhitungkan capaian kinerja masing-masing pegawai, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang banyak terjadi di lapangan, yakni kecenderungan pegawai untuk mendapatkan kelas jabatan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana untuk kegiatan ini telah tersedia sebesar Rp. 155.000.000,- Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 143.721.250,-. Tim kerja Reformasi Birokrasi yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku Fasilitator dan Tim kerja RB lingkup Kementerian Pertanian serta dari pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, semuanya telah memberikan kontribusi pemikiran dalam pelaksanaan kegiatan ini. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 92.72%.

7. Penyusunan Rencana dan Penetapan Kinerja

Kegiatan ini berbentuk koordinasi antar pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2013 dan Rencana Kinerja Tahun 2014. Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2014 Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini secara administratif dilaksanakan di jakarta. Selain itu, pada tahun ini telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 di Bandung – Jawa Barat pada tanggal 4-5 Januari 2013. Yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural, Perencana, dan Pengelolan Keuangan Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia Rp. 89.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 86.950.000,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini Tim Perencana lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 97.14%.



8. Pengelolaan Anggaran

Kegiatan ini berbentuk fasilitasi pengelolaan anggaran lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian dimana kegiatan ini meliputi: a. Penggandaan Pedoman dan Rencana Operasional Kegiatan b. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan yang telah dilakukan sebanyak 10 Kali (6

Revisi POK dan 4 Revisi DIPA Petikan), hal ini terjadi akibat revisi anggaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2013.

c. Penyusunan KAK dan RAB untuk kegiatan – kegiatan revisi TA. 2013 d. Pelaksanaan kegiatan sekretariat keuangan Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan beberapa laporan tentang pengelolaan keuangan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini hampir seluruhnya merupakan kegiatan administratif anggaran dan pengelola keuangan sehingga sebagian besar kegiatan dilaksanakan di kantor pusat Kementerian Pertanian.

Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia Rp. 519.045.000,- Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 402.129.855,-. Sumber daya yang terlibat dalam kegiatan ini semuanya berasal dari Sekretariat Keuangan Biro Organisasi dan Kepegawaian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 77.47%.

9. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kegiatan ini berbentuk koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2013 lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian, meliputi: a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Per Output dan sub output Biro Organisasi dan

Kepegawaian Tahun 2014. b. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan – kegiatan lingkup Biro Organisasi dan

Kepegawaian Tahun 2014. c. Finalisasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian

PAGU Indikatif, PAGU Anggaran, dan Alokasi Anggaran TA. 2014. d. Finalisasi Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi dan

Kepegawaian TA. 2014 Pada tahun ini juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi yang melibatakan seluruh Pelaksana Kegiatan Lingkup Biro OK sebanyak dua kali yaitu:

Rapat Koordinasi tentang Teknis dan Rambu-Rambu Penyusunan Anggaran Tahun 2014 pada bulan Juni 2013, dan

Rapat Koordinasi tentang Evaluasi Rencana Capaian Kinerja Tahun 2014 sesuai dengan DIPA Alokasi Anggaran Biro OK Tahun 2014. Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor – Jawa Barat pada tanggal 11 – 12 Desember 2013.

Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia Rp. 131.950.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 106.240.000,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Tim Anggaran/ Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 80.52%.



10. Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja

Pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian, Tata Usaha Biro lebih banyak berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan pembinaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berbagai kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Kegiatan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pelaporan Kinerja merupakan kegiatan fasilitasi dalam hal Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Perencanaan, Kepegawaian, serta Pelaporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian. Rincian Capaian Kinerja dapat dirinci sebagai berikut; a. Penyusunan Laporan Akhir Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Biro Organisasi dan

Kepegawaian Tahun 2012. b. Penyusunan Laporan Semester I dan II Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Biro Organisasi

dan Kepegawaian Tahun 2013. c. Redesign Web Site Biro Organisasi dan Kepegawaian yang telah diselesaikan pada

bulan Juni 2013. d. Updating berita online pada Web Site Biro. Pada tahun ini dapat ditayangkan berita

online sebanyak 18 buah yang menyajikan informasi tentang aktivitas pelaksanaan kegiatan biro dan isu-isu penting dalam bidang Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi Birokrasi serta Kepegawaian.

e. Pengadaan dan Distribusi Kartu Tanda Pengenal dan Papan Nama Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Kementan sebanyak 1.100 buah. Kegiatan ini meliputi pengambilan photo setiap pegawai, koordinasi dengan masing-masing pengelola kepegawaian Biro/ Pusat Lingkup Setjen Kementan, dan Rekonsiliasi Data Pegawai yang akan di proses sebelum masuk produksi.

f. Penyusunan Laporan Kinerja yang meliputi;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012

Laporan Kinerja Tahun 2012

Laporan PMK 249 Tahun 2012

Laporan SIMONEV Per Triwulan Tahun 2013

Laporan e-Monev Bappenas Per Triwulan Tahun 2013

Laporan Monev Anggaran Per Triwulan Tahun 2013

Laporan Bulanan selama tahun 2013 g. Rapat Koordinasi Lingkup Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi dengan agenda

1) Evaluasi Capaian Kinerja sd Triwulan III dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2013. 2) Finalisasi Draft Sasaran Kerja Pegawai Bagian Tatalaksana dan RB. Kegiatan ini diselenggarakan di Bogor – Jawa Barat pada tanggal 1-2 November 2013.

h. Fasilitasi Surat Menyurat baik masuk maupun keluar dengan rincian; Surat Masuk sebanyak 3.610 buah dan Surat Keluar sebanyak 2.029 buah

i. Kegiatan lainnya yang meliputi fasilitasi bidang kepegawaian lingkup biro dan fasilitasi operasinal pimpinan lainnya.

Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 528.300.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 488.405.400,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah



memberikan kontribusinya secara aktif dalam hal fasilitasi operasional lingkup Biro. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 92.45%.

11. Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan

Kepegawaian.

Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam bidang Perkembangan Reformasi Birokrasi dan bidang Kesejahteraan Pegawai Kementerian Pertanian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah Kuesioner yang dibagikan kepada pegawai-pegawai UPT yang telah ditentukan yaitu: Kepala UPT, Kasubbag Tata Usaha, Pegawai Senior, Pejabat Fungsional Umum, dan Pejabat Fungsional Khusus. Selama tahun 2013 telah dilakukan monitoring dan evaluasi di 18 Propinsi, dengan rincian:

Monev di Bidang Reformasi Birokrasi 1) Sumatera Barat 6) Bangka Belitung 2) Kalimantan Timur 7) DI Yogyakarta 3) Sulawesi Utara 8) Jawa Barat 4) Sulawesi Selatan 9) DI Aceh 5) Batam 10) Kalimantan Barat

Monev di Bidang Kesejahteraan Pegawai 1) Lampung 5) Banten 2) Riau 6) Jawa Tengah 3) Sumatera Utara 7) Jawa Timur 4) Sumatera Selatan

Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 200.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 199.384.660,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian dan ditugaskan ke UPT Lingkup Kementerian Pertanian di provinsi – provinsi yang telah ditentukan. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 99.69%.

12. Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai

Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan secara terintegrasi yang dilaksanakan untuk menciptakan iklim dan budaya kerja sama kerja yang kondusif demi peningkatan kinerja. Dalam program ini diupayakan adanya pencapaian komponen prilaku peserta pelatihan yang menentukan hasil produktif. Penyelenggaraan kegiatan ini melibatkan 11 orang sebagai panitia yang bekerja sama dengan pihak event organizer dari Primary Training and Consulting. Peserta dari kegiatan ini berjumlah 145 orang yang semuanya berasal dari PNS dan Non PNS lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 14 – 15 Juni 2013 di Tapos – Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengambil tema “Hilangkan Ego Sektoral dan Tingkatkan Produktivitas Kerja Demi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”.

Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 314.550.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 301.202.500,-. Kegiatan ini melibatkan seluruh



pegawai lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian yang telah berperan aktif dalam setiap sesi pelaksanaan kegiatan. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95.76%.

13. Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Sekretariat Jenderal

Kementan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Koordinasi dan Pembinaan Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementan. Selama tahun 2013 telah dilaksanakan tiga kali penyelenggaraan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Rapat Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Rapat Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang melibatkan Pejabat Struktural Eselon II, III, Kasubbag TU, dan Pengelola Keuangan. Kegiatan diselenggarakan di Komplek PPMKP Kementerian Pertanian Ciawi – Jawa Barat pada tanggal 1 Maret 2013 dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 64 orang.Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan Koordinasi Rencana Kinerja Tahun 2013 yang akan dicapai oleh Satuan Kerja Lingkup Setjen Kementan.

b. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Kementerian Pertanian I

Kegiatan ini diadakan dalam rangka Sosialisasi dan Pembinaan SDM Aparatur Lingkup Kementerian Pertanian, diselenggarakan pada tanggal 15 – 16 Maret 2013 di Puncak Bogor – Jawa Barat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh pegawai lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian serta perwakilan dari Eselon I Pusat Lingkup Kementerian Pertanian dengan jumlah total peserta sebanyak 151 orang. Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan. Agenda dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Kebijakan Umum Kepegawaian, Sosialisasi dari Permentan No 65 Tahun 2012 dan Perka BKN No 1 Tahun 2013.

c. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Kementerian Pertanian II

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pertanian Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Oktober 2013 di daerah Cilegon Propinsi Banten. Kegiatan ini dihadiri oleh 128 peserta yang seluruhnya merupakan pegawai lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian yaitu Ir. Winarhadi, MM dan menggundang sebagai narasumber dari Tenaga Ahli Menteri Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan. Pembinaan SDM kali ini mengambil Tema “Evaluasi diri untuk menjadi aparatur pertanian yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam rangka reformasi birokrasi yang berkelanjutan.”.

Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 648.100.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 514.347.000,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian dan



Pengelola Kepegawaian Lingkup Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 79.36%.

14. Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2013 telah melaksanakan pengendalian secara internal baik di lingkup Biro maupun Sekretariat Jenderal. Koordinasi diantara Tim Pelaksana SPI Biro/ Pusat lingkup Setjen diadakan rutin setiap bulannya.

Pertemuan rutin Rapat Koordinasi Tim Pelaksana SPI Biro/ Pusat Lingkup Setjen diadakan setiap bulan untuk membahas isu aktual, progress dan implementasi sistem pengendalian intern (SPI) lingkup Setjen Kementan. Setiap rapat koordinasi diselenggarakan, terdapat beberapa point rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh unit kerja Biro/Pusat. Capaian dan kendala yang ada selama proses implementasi setiap bulannya, didiskusikan pada setiap rapat koordinasi selanjutnya agar seluruh kendala yang ada dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Pada tahun ini Biro Organisasi dan Kepegawaian mendapat kesempatan 2 (Dua) kali untuk bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara Rapat Koordinasi Tim Pelaksana SPI. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SPI dapat dirinci sebagai berikut:

Rapat Koordinasi Tim Pelaksana SPI Pertama Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Maret 2013 di Bogor – Jawa Barat serta dihadiri oleh 57 orang yang terdiri dari Tim Pelaksana SPI Lingkup Setjen, Tim Pelaksana SPI Biro OK, Pejabat Struktural Biro Ok, dan Perwakilan dari masing-masing eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Setiap pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Tim SPI Setjen Kementan selalu dihadiri oleh mayoritas Kepala Satuan Kerja Biro/ Pusat, termasuk pada Rakor SPI kali ini dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Lingkup Setjen yaitu Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, dan Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusat KLN, dan Kepala Pusdatin, selain itu hadir juga Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan.

Rapat Koordinasi Tim Pelaksana SPI Kedua Kegiatan ini diadakan pada tanggal 29 – 30 November 2013 dan dihadiri oleh Tim Pelaksanan SPI Lingkup Setjen Kementan sebanyak 55 orang. Agenda Rapat Koordinasi kali ini adalah 1) Telaah Disiplin Pegawai. 2) Telaah Pemantauan Serapan Anggaran. 3) Rekap Pemantauan Resiko Kegiatan. 4) Rencana Aksi/ Kegiatan Satlak SPI 2014. 5) Program Kerja SPI Setjen 2014.

Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 150.100.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 127.730.000,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian yaitu Tim Pelaksana Teknis Sistem Pengendalian Internal (SPI). Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 85.10%.



15. Penilaian Kompetensi Pegawai PNS Kementan

Kegiatan Penilaian Kompetensi Pegawai PNS Kementan pada tahun ini berbentuk Assesment Center bagi Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian yang diselenggarakan di dua tempat yaitu 1) Jakarta untuk peserta dari Kantor Pusat, UPT Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Tengah di Lingkungan Kementerian Pertanian dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang. dan 2) Surabaya untuk peserta dari UPT Wilayah Indonesia Bagian Timur di Lingkungan Kementerian Pertanian dengan peserta sebanyak 60 orang. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 395.400.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 372.580.700,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari Tim Pelaksana Biro Organisasi dan Kepegawaian bekerja sama dengan Lembaga Manajemen FE Universitas Indonesia. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 94.23%.

16. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian diadakan untuk tingkat Keahlian dan Keterampilan pada tanggal 14 – 27 November 2013 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara – Jawa Barat. Peserta yang terlibat seluruhnya berasal dari pegawai Kementerian Pertanian sebanyak 51 (Lima puluh satu) orang yang terdiri dari 26 orang untuk tingkat keterampilan dan 25 untuk tingkat keahlian. Sebanyak 90% peserta berhasil lulus pada diklat yang diselenggarakan dengan predikat nilai BAIK dan BAIK SEKALI. Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 389.700.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. 325.851.450,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari Tim Pelaksana Biro Organisasi dan Kepegawaian bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 83.62%.

17. Layanan Perkantoran

Kegiatan Layanan Perkantoran merupakan Fasilitasi di Bidang Kerumahtanggaan Biro Organisasi dan Kepegawaian, yang merupakan kebutuhan dasar dari keberadaan suatu unit kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan Layanan Perkantoran Tahun 2013 meliputi;

a. Distribusi Eksploitasi Kendaraan Roda 4 (Empat) sebanyak 30 unit b. Distribusi Eksploitasi Kendaraan Roda 2 (Dua) sebanyak 25 unit c. Renovasi ruangan untuk digunakan sebagai Gudang Alat Tulis Kantor Satker Biro OK. d. Pemeliharaan Peralatan Komputer e. Pemeliharaan Peralatan Kesehatan f. Distribusi Honor Operasional Satker g. Distribusi Honor Pengemudi dan Pramusaji. dan



h. Distribusi Penambah Daya Tahan Tubuh ke seluruh Pegawai Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 7 (tujuh) kali selama Tahun 2013.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.665.002.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 1.589.062.666,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Sekretariat Keuangan Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah bekerja dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95.44%.

18. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pada tahun anggaran 2013 ini telah dilaksanakan pengadaan belanja modal perangkat pengolah data dan komunikasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Notebook PC sebanyak 5 unit b. Desktop PC sebanyak 6 unit c. LCD Projector sebanyak 1 unit d. Scanner sebanyak 2 unit e. Mesin Fax sebanyak 1 unit

Proses pengadaan barang seluruhnya telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instansi Pemerintah.

Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 126.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 120.670.000,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Tim Pendukung Biro Organisasi dan Kepegawaian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95.77%.

19. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan Fasilitasi dan Peralatan Kantor pada tahun anggaran 2013 ini terdiri dari Pengadaan Fasilitasi Kantor yaitu Kursi Kerja sebanyak 136 unit

Pengadaan Peralatan Kesehatan sebanyak 7 unit dengan rincian sebagai berikut:

a. Urine Analyser sebanyak 1 unit b. Compressor sebanyak 2 unit c. Light Curing LED sebanyak 1 unit d. Scaler Motor sebanyak 2 unit e. Tabung Oksigen Portable sebanyak 1 unit


Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 218.700.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 218.434.000,-. Sumber daya manusia yang terlibat



dalam kegiatan ini berasal dari Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Tim Pendukung Biro Organisasi dan Kepegawaian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 99.88%.

20. Pengadaan Kendaraan Bermotor

Pada tahun anggaran 2013 ini telah dilaksanakan pengadaan belanja modal Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

a. Kendaraan Roda 4 (Empat) sebanyak 3 unit b. Kendaraan Roda 2 (Dua) sebanyak 2 unit


Dilihat dari indikator Input (masukan), dana yang tersedia Rp. 485.400.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 485.267.500,-. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Tim Pendukung Biro Organisasi dan Kepegawaian. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 99.88%.

Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai.

1. Koordinasi Peremajaan Data Pegawai Kementerian Pertanian

a. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah salah satu kegiatan

penyusunan data melalui teknologi komputer sebagai bahan penyusunan yang

dilalukan oleh unit kerja Eseon I di lingkungan Kementerian Pertanian tentunya adalah

adanya informasi atau arsip tentang perubahan-perubahan naskah kepegawaian.

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2013 Simpeg yang merupakan data base PNS di

lingkungan Kementerian Pertanian dapat menyajikan jumlah sumber daya manusia

berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

NO ESELON I JUMLAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

JML S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

1 Setjen 12 174 485 62 392 12 8 1.145

2 Ditjen PSP 3 60 185 18 71 4 1 342

3 Ditjen TP 2 93 346 41 274 17 19 792

4 Ditjen Horti 6 73 177 10 108 10 9 393

5 Ditjen Bun 4 134 505 44 439 15 17 1.158

6 Ditjen PKH 15 460 438 198 853 87 121 2.172

7 Ditjen PPHP 3 91 186 16 72 2 2 372

8 Itjen 116 117 5 41 5 4 288



Jumlah PNS Kementerian Pertanian Tahun 2013 pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk tingkat pendidikan SLTA menunjukkan angka lebih tinggi sebanyak 7.066 orang pegawai dan terendah untuk tingkat pendidikan S3 sebanyak 581 orang pegawai. Akhir Desember Tahun 2013 tervalidasi Jumlah PNS Menurut Golongan sebagai berikut:

NO ESELON I MENURUT GOLONGAN

JUMLAH IV III II I

1 Setjen 126 838 177 4 1.145

2 Ditjen PSP 45 245 52 - 342

3 Ditjen TP 65 482 224 21 792

4 Ditjen Horti 50 257 77 9 393

5 Ditjen Bun 75 769 338 12 1.158

6 Ditjen PKH 186 1.271 620 95 2.172

7 Ditjen PPHP 60 259 52 1 372

8 Itjen 88 165 32 3 288

9 Balitbangtan 1.055 3.906 1.927 538 7.426

10 BPPSDMP 314 1.187 633 161 2.295

11 BKP 28 241 33 2 304

12 Barantan 232 1.888 1.317 28 3.465

JUMLAH 2.314 11.498 5.457 873 20.152

b. Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I dan II Kementerian Pertanian

Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I (K-I) dan Data Tenaga Honorer Kategori I (K-2), Kementerian Pertanian telah menyampaikan Laporan dan Data Tenaga Honorer Kategori I (K-I) sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi lapangan (verval) serta uji publik oleh Tim dari Badan Kepegawaian Negara dengan hasil 161 (seratus enam puluh satu) orang yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang. Terkait hasil Verifikasi dan Validasi tenaga honorer yang TMK, Kementerian Pertanian menyampaikan sanggahan untuk Verval ulang sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang.

Untuk memastikan data tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) orang dilakukan quality assurance (QA) oleh tim BPKP dengan hasil rekomendasi memproses pengangkatan 116 (seratus enam belas) orang sebagai CPNS sedangkan 45 (empat puluh lima) orang dinyatakan belum memenuhi syarat dan dimasukkan dalam daftar honorer KII. Menindaklanjuti hasil tersebut, Kementerian Pertanian telah memproses pengangkatan 161 (seratus enam puluh satu) orang sebagai CPNS dan menyampaikan sanggahan ke Tim Pokja TH Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan QA ulang terhadap 45 (empat puluh lima) orang yang belum memenuhi syarat.

9 Balitbangtan 464 1.087 1.937 396 2.754 339 449 7.426

10 BPPSDMP 55 440 800 101 652 96 151 2.295

11 BKP 7 65 119 10 97 2 4 304

12 Barantan 10 630 1.027 435 1.313 27 23 3.465

JUMLAH 581 3.423 6.322 1.336 7.066 616 808 20.152



Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No:K.26-30/V.50/93 tanggal 19 Maret 2013 prihal Pengumuman Uji Publik Daftar Tenaga Honorer Kategori II sebanyak 11 (sebelas) orang dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No:K.26-30/V/146-1/99 tanggal 02 September 2013 tentang Penyampaian Daftar Nominatif Tenaga Honorer (TH) Kategori II Sebagai peserta tes CPNS Kementerian Pertanian sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No:K.26-30/V.163-10/99 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Penyampaian Tambahan Data TH KII sebanyak 4 (empat) orang.

Dari seluruh tenaga honorer yang ada, TH Kementerian Pertanian masih tersisa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang tidak masuk KI maupun KII. Berdasarkan hasil rekomendasi BKN dan BPKP, jumlah honorer tersebut tidak memenuhi kriteria (TMK). Hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa keputusan sudah bersifat final dan tidak ada perubahan atau penambahan untuk TH Kategori II.Rincian Tenaga Honorer bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

NO UNIT KERJA

ESELON I

REKAPITULASI TENAGA HONORER TAHUN 2013

JUMLAH HONORER

KI/CPNS KII TMK

1 Setjen 2 0 2 0

2 Ditjen Tan.Pangan 11 3 7 1

3 Ditjen Hortikultura 1 0 1 0

4 Ditjen Perkebunan 5 0 5 0

5 Ditjen Nak & Keswan*) 46 36 11 3

6 Badan Litbang*) 135 57 62 11

7 Badan PPSDMP 6 0 6 0

8 Badan Karantina 81 20 42 18

JUMLAH 287 116 136 33

*) Dua TH pada Ditjen PKH dan Badan Litbang sudah diangkat menjadi CPNS melalui jalur umum.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan sebesar Rp. 241.120.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 191.733.600,-Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 79.52%.

2. Penilaian Kompetensi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian

Penilaian Kompetensi Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi kegiatan penilaian kompetensi pegawai dan pengolahan hasil penilaian kompetensi pegawai. Hasil dari pelaksaaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tersusunnya Profil Kompetensi Pegawai Kemeneterian Pertanian yang terdiri dari 7 kali pelaksanaan kegiatan, yaitu: a. Profil Kompetensi Individu PNS Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan L Lingkup

Kementerian Pertanian (Batch 1)



b. Profil Kompetensi Individu PNS Peserta DIKLATPIM Tk.III Angkatan XXXIV dan Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan LI Lingkup Kementerian Pertanian (Batch 2)

c. Profil Kompetensi Individu PNS Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan LII dan LIII Lingkup Kementerian Pertanian (Batch 3)

d. Profil Kompetensi Individu PNS Calon Peserta Tugas Belajar S3 Kementerian Pertanian Tahun 2013

e. Profil Kompetensi Individu PNS Lingkup UPT di Wilayah Bandung/Lembang f. Profil Kompetensi Individu Pejabat Stuktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian

yang dilaksanakan di DKI Jakarta g. Profil Kompetensi Individu Pejabat Stuktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian

yang dilaksanakan di Surabaya

Dari tujuh kali kegiatan yang direncanakan, semuanya terealisasi dengan rincian yaitu:

No Sub Kegiatan Tanggal Tempat Jumlah Peserta

Lingkup Kegiatan

1. PK PNS Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan L (Batch 1)

16 Maret 2013

PPMKP Ciawi 23 orang Kementerian Pertanian

2. PK PNS Peserta DIKLATPIM Tk.III Angkatan XXXIV dan Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan LI (Batch 2)

5 – 6 April 2013


3. PK PNS Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan LII dan

LIII (Batch 1)

13 Mei 2013


4. PK Calon Peserta Tugas Belajar S3

Tahun 2013

11 – 12 Juni 2013

Kantor Pusat Kementerian

Pertanian

15 orang Kementerian Pertanian

5. PK PNS Lingkup UPT di Wilayah

Bandung/Lembang

11 – 12 Juni 2013

BBPP Lembang

32 orang Bandung - Lembang

6. PK Pejabat Stuktural Eselon III

(Pelaksanaan di DKI Jakarta)

2 – 5 September

2013

Kantor Pusat Kementerian

Pertanian

(DKI Jakarta)


7. PK Pejabat Stuktural Eselon III

(Pelaksanaan di Surabaya)

9 – 10 September

2013

Balai Besar Karantina

Pertanian - Surabaya

(Jawa Timur)




Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 494.318.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 457.932.250,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 92.64%.

3. Koordinasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

Kegiatan Pengolahan data Kartu Pegawai Elektronik (KPE) adalah rangkaian kegiatan reformasi birokrasi dalam meningkatkan pengembangan data base Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian dan menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE). Untuk membangun pelayanan tersebut, diperlukan database Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian yang sudah dan/atau belum (dalam proses/foto tidak valid) mempunyai KPE. Database diolah dan diidentifikasi untuk ditetapkan sebagai peserta pengolahan data Pegawai Negeri Sipil. Hasil Pengolahan Data dari Kegiatan Implementasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik berdasarkan Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

NO UNIT KERJA

JUMLAH PEGAWAI DATA STATUS KPE *)

SIMPEG KPE SUDAH BELUM

DALAM PROSES

FOTO TIDAK VALID

1 Setjen 1.153 1.051 942 108 1

2 Ditjen PSP 1.194 846 624 216 6

3 Ditjen TP 803 670 591 78 1

4 Ditjen Horti 399 393 358 34 1

5 Ditjen Bun 372 359 316 43 -

6 Ditjen PKH 2.196 1.711 1.084 615 12

7 Ditjen PPHP 312 316 284 32 -

8 Itjen 345 346 297 49 -

9 Balitbangtan 290 288 265 22 1

10 BPPSDMP 7.643 5.625 4.278 1.312 35

11 BKP 2.313 1.761 1.453 300 8

12 Barantan 3.471 2.264 1.413 851 -

JUMLAH 20.491 18.329 14.604 3.660 65

*) Dari total data KPE ditemukan 2.162 orang PNS yang datanya masih sedang dalam proses identifikasi karena data belum jelas dan 3700 KPE sedang dalam proses pemilahan berdasarkan unit kerja eselon I.

Dilihat dari Indikator input (masukan) berupa dana yang tersedia sebesar Rp. 75.500.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 72.555.349,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah



memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 96.10%.

4. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan mutu pelayanan bidang kepegawaian dan memberikan kemudahan dalam melakukan proses pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Setjen Kementan. Berikut rician hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013:

No Kegiatan Target/Usulan Realisasi Ket

1 - Kartu Pegawai - Kartu Isteri/Kartu Suami

124

8 124

2 - Kartu TASPEN - Kartu ASKES

5 35

5 35

3 Data SIMPEG 1145 Per 31 Desember

2013

4 Keputusan Inpassing Gaji 1051 1051

5 Kenaikan Pangkat: a. Periode April b. Periode Oktober

102 86

106 86

6 Surat Pemberitahuan KGB 626 635

7 Surat Pemberhentian/Pensiun a. Pemberhentian Karena Mencapai

Batas Usia Pensiun b. Pemberhentian Karena Meninggal

Dunia c. Pemberhentian Karena Tidak Cakap

Jasmani atau Rohani

45

7

1

8 Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas 14 9 Tidak Lulus Ujian 5 orang

9 Sertifikat Tanda Lulus Ujian KPPI 16 16

10 Surat Tugas Pendidikan dan Pelatihan: a. Diklatpim III b. Diklatpim IV c. Diklat Peningkatan Kompetensi

Teknis

2 25

3

2 6

1

11 Surat & Daftar Usulan Calon Peserta Tugas Belajar

15

1

Berdasarkan hasil seleksi

12 Surat Izin Belajar 4 4



13 Cuti Pegawai : a. Cuti Tahunan b. Cuti Alasan Penting c. Cuti Bersalin d. Cuti Besar e. Cuti Sakit f. Cuti Di Luar Tanggungan Negara

275

287 36 23 4 5 1

Ditolak 10

orang

14 Keputusan Mutasi 20 17 3 orang masih dalam proses

15 Hasil Keputusan Pembinaan Sub Tim pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Setjen, yang berkaitan dengan: a. PP 53/2010 (Disiplin PNS) b. PP 10/1983 jo PP 45/1990 (Cerai) c. Pengaduan Masyarakat

6 kasus 5 kasus 2 kasus

1 masih proses

16 Sertifikat/Pemberian Penghargaan

157

17 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

73

73

Es. I = 12, Es.2 = 8

(min.Karo Can), Es. 3

=4 Poli =37

Sub Kepeg.12

18 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

1145 Per 31 Desember

2013

19 Taperum 55 55

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia Rp 418.440.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 375.482.500,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 89.73%.

5. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya Peningkatan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar Sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karir. Kegiatan Ujian Dinas dan UKPP telah dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali penyelenggaraan selama tahun 2013 yaitu Periode Februari yang dilaksanakan di 4 (empat) wilayah diantaranya Pusat, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa Timur dan periode Juni dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah diantaranya Pusat, Sulawesi, dan Jawa Timur.Total Jumlah Peserta dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



No Kegiatan

Periode

Februari Juni

Target Realisasi Target Realisasi

1 Ujian Dinas 43 43 164 161

2 Ujian KPPI 198 196 189 185

Jumlah 241 239 343 346

Dilihat dari Indikator input (masukan) berupa dana sebesar Rp 478.520.000,- Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 470.259.150,-sedangkan Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 98.27%.

6. Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai

Pembinaan etika dan disiplin PNS terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh PNS yang melakukan pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Berdasarkan aduan yang telah ditindaklanjuti melalui sidang Tim Etika Kementerian Pertanian merupakan usulan dari 10 unit kerja eselon I terkait sebagai berikut: a. Sekretariat Jenderal,

b. Direktorat Tanaman Pangan,

c. Direktur Jenderal Hortikultura

d. Direktur Jenderal Perkebunan

e. Direktur Jenderal Peternakan

f. Direktorat Jenderal PPHP

g. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian,

h. Badan Ketahanan Pangan

i. Badan Litbang Pertanian,

j. Badan Karantina Pertanian,

Ada beberapa hasil sidang Tim Etika yang keputusannya dikembalikan ke Eselon I merupakan wewenang Eselon I dan juga masih ada yang dipending karena masih perlu data-data yang akurat untuk mendukung dalam membuat keputusan. Terdapat beberapa aduan masyarakat yang terkait penipuan, pemalsuan yang dilakukan oleh oknum PNS Kementerian Pertanian, dimana aduan tersebut sulit untuk ditindaklanjuti dikarenakan keterbatasan informasi maupun sarana dan prasarana serta dukungan dana yang tersedia.



Berikut rekapitulasi Hasil Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Kementan selama tahun 2013:

No Uraian PP NOMOR 53 TAHUN

2010

PP NOMOR 32 TAHUN

1979

PP NOMOR 10/1983 Jo

PP No.45/1990

Total

1 SK Selesai 22 1 3 26

2 SK Dalam Proses 3 0 0 3

Jumlah 25 1 3 29

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia Rp 184.700.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 176.904.900,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95.78%.

7. Penyelenggaraan Baperjakat, Pelantikan Pejabat, Sumpah Pegawai, dan


Kegiatan Penyelenggaraan Baperjakat dan Pelantikan Pejabat/Sumpah Pegawai Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan sikap mental pegawai yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Hasil masing-masing pelaksanaan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

a. Baperjakat

Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal sepanjang Tahun Anggaran 2013 ini telah melaksanakan:

Baperjakat I Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2013 ini telah melaksanakan Rapat Baperjakat I sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:

Pada tanggal 25 Januari 2013 dilaksanakan Rapat pra Baperjakat I.

Pada tanggal 8 Februari 2013 dilaksanakan Baperjakat I lanjutan proses Rapat pra Bapetjakat I tanggal 25 Januari 2013 dan menghasilkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 269/Kpts/KP.330/2/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b lingkup Kementerian Pertanian yang ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2013.

Pada tanggal 28 Agustus 2013 dilaksanakan Rapat Baperjakat I.

Pada tanggal 19 Desember 2013 dilaksanakan Rapat Baperjakat I.

Baperjakat II Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2013 ini telah melaksanakan Rapat Baperjakat II sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Agustus 2013 dilaksanakan Rapat pra Baperjakat II.



Pada tanggal 30 Agustus 2013 dilaksanakan Baperjakat II lanjutan proses Rapat pra Baperjakat II tanggal 26 Agustus 2013 dan menghasilkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4634/Kpts/KP.330/9/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2013, dengan rekapitulasi data sebagai berikut:

b. Pelantikan Pejabat

1) Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II-a dan II-b lingkup Kementerian Pertanian

Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II-a dan II-b lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2013 di Aula Gedung D Kantor Pusat Kementerian Pertanian, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 269/Kpts/KP.330/2/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b lingkup Kementerian Pertanian yang ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2013.

Jumlah Pejabat yang dilantik oleh Menteri Pertanian sebanyak 23 orang pejabat Eselon II lingkup Kementerian Pertanian yang sekaligus juga dilaksanakan Penandatangan Pakta Integritas.

2) Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 di Aula Gedung D Kantor Pusat Kementerian Pertanian, dengan mengacu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4634/Kpts/KP.330/9/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2013.

Jumlah Pejabat yang dilantik oleh Sekretaris Jenderal sebanyak 31 orang terdiri dari 9 (sembilan) orang pejabat Eselon III dan 20 (dua puluh) orang pejabat

No. Unit Eselon II Pejabat

Eselon III Pejabat

Eselon IV

1 Biro Perencanaan - 1 orang

2 Biro Organisasi dan Kepegawaian 2 orang 6 orang

3 Biro Keuangan dan Perlengkapan 1 orang -

4 Biro Hukum dan Informasi Publik 1 orang 1 orang

5 Biro Umum dan Hubungan Masyarakat 2 orang 5 orang

6 Pusat Kerjasama Luar Negeri 1 orang 3 orang

7 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian - -

8 Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

2 orang 4 orang

9 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertania

1 orang 1 orang

Jumlah 10 orang 21 orang



Eselon IV serta 1 (satu) orang pejabat setingkat Eselon III dan 1 (satu) orang pejabat setingkat Eselon IV pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian. Pada acara pelantikan tersebut juga dilaksanakan Penandatangan Pakta Integritas.

3) Pelantikan Pejabat Struktural Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian, dengan mengacu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon I yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2013,

Jumlah Pejabat yang dilantik oleh Menteri Pertanian sebanyak 4 orang yaitu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi dan Staf Ahli Bidang Lingkungan.

Setelah dilaksanakannya pelantikan Pejabat Struktural, maka kegiatan selanjutnya yaitu menerbitkan surat pernyataan pelantikan dan melaksanakan tugas. Sepanjang Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sub Kepegawaian Sekretariat Jenderal telah menerbitkan:

a) Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian = 4 surat

b) Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Eselon II lingkup Kementerian Pertanian = 23 surat

c) Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal = 31 surat

d) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian = 4 surat

e) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Eselon II lingkup Kementerian Pertanian = 23 surat

f) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal = 31 surat

g) Berita Acara Sumpah Jabatan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian = 4 surat h) Berita Acara Sumpah Jabatan Eselon II lingkup Kementerian Pertanian = 23 surat i) Berita Acara Sumpah Jabatan Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal = 31

surat j) Pakta Integritas Jabatan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian = 4 surat k) Pakta Integritas Jabatan Eselon II lingkup Kementerian Pertanian = 23 surat l) Pakta Integritas Jabatan Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal = 31 surat

c. Serah Terima Jabatan

1) Serah Terima Jabatan Eselon I Kementerian Pertanian yang diselenggarakan yaitu antara:



Menteri Pertanian (Dr. Ir. Suswono, MMA) dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc).

Menteri Pertanian (Dr. Ir. Suswono, MMA) dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian (Prof. Ir. Yusni Emilia Harahap, MM)

Menteri Pertanian (Dr. Ir. Suswono, MMA) dengan Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Teknologi (Dr. Ir. Mat Syukur, MS).

Jabatan Staf Ahli Bidang Lingkungan dari Ir. Yusni Emilia Harahap, MM kepada Ir. Mukti Sardjono, M.Sc

2) Serah Terima Jabatan Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Pejabat - pejabat Struktural Lingkup Sekretariat Jenderal yang telah dilantik dan mengikuti sumpah jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4634/Kpts/KP.330/9/2013 yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Jabatan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2013 di Ruang Rapat lantai 6 Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian yang dihadiri oleh Pejabat Struktural Eselon III, dan IV lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan disaksikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Serah Terima Jabatan yang diselenggarakan yaitu Kepala Bagian Mutasi; Kepala Bagian Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai; Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal; Kepala Sub Bagian Perencanaan; Kepala Sub Bagian Mutasi II; Kepala Sub Bagian Mutasi III; Kepala Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi; Kepala Sub Bagian Evaluasi Organisasi; Kepala Sub Bagian Pemasyarakatan

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia Rp 168.282.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 147.842.000,- Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 87.85%.

8. Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan Kementan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai lingkup Kementerian Pertanian. Bentuk dari upaya tersebut adalah memberikan Tanda Kehormatan dari Presiden RI berupa Satya Lancana Karya Satya bagi PNS yang dinilai berdasarkan keteladanan dan masa kerja. Penyematan Tanda Kehormatan dilakukan pada saat Hari-hari besar nasional tahun 2013 diantaranya Harkitnas, Hari Krida Pertanian, Hari Proklamasi Kemerdekaan, dan Hari KORPRI dengan rincian; Tanda



Kehormatan Karya Satya sebanyak 631 orang pegawai dan Penghargaan Mentan sebanyak 46 orang pegawai.

Dilihat dari indikator Input (masukan) dana yang tersedia Rp. 186.300.000,-. Untuk

kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 154.195.900,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 82.77%.

9. Penataan Arsip Kepegawaian Kementerian Pertanian

Kegiatan Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Jenderal meliputi kegiatan penataan arsip kepegawaian Golongan I sampai dengan Golongan IV lingkup Sekretariat Jenderal dan Golongan IV Unit Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: a. Terkumpulnya Data Pegawai ( Daftar Riwayat Hidup, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan

Pangkat Pertama s.d. terakhir, Karpeg, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Kartu Askes, dll ) b. Penataan dokumen dilakukan berdasarkan urutan ALFABET, dengan maksud

memudahkan pencarian dokumen ketika diperlukan; Pencarian dokumen sudah dilakukan secara elektronisasi (komputerisasi).

c. Terkumpulnya Daftar Riwayat Hidup Pegawai secara komputerisasi masih dalam proses.

d. Terlaksananya penggandaan berkas kepegawaian. e. Tersusunnya arsip kepegawaian yang dinamis

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia Rp 69.650.000,-. Untuk

kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 57.482.000,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 82.53%.

10. Pembinaan SDM Aparatur Seketariat Jenderal Kementan

Kegiatan Pembinaan SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi para pegawai untuk meningkatkan kualitas, prestasi kerja dan disiplin serta etos kerja bagi para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal. Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

NO. SUB KEGIATAN TARGET REALISASI KETERANGAN

1. Pelepasan Purnabakti 84 orang 74 orang Peserta terdiri dari PNS Purnabakti dan Undangan

2. Pembinaan SDM Aparatur

2 kali dalam setahun


Kegiatan Pembinaan SDM Aparatur berupa : 1. Seminar Reproduksi

Wanita (55 orang) 1. Forum Group

Discussion dengan



Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar

Rp. 207.560.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 177.200.000,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 85.37%.

11. Penyusunan Instrumen Penilaian Prestasi KerjaPegawai dan Validasi Data LHKPN

Kementan

Instrumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memantau proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada masing-masing unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, Biro Organisasi dan Kepegawaian juga telah mengundang Pejabat Eselon III yang membidangi fungsi kepegawaian dari masing – masing Eselon I Kementerian Pertanian untuk memaparkan hasil penyusunan SKP dari unit kerjanya yang telah disusun serta menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi. Dari hasil pemaparan tersebut, beberapa hal penting yang didapat antara lain: a. Judul Formulir Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disempurnakan menjadi “Sasaran

Kerja Pegawai, Kementerian Pertanian” (sesuai formulir terlampir) b. Penulisan SKP menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (EYD) dengan

menggunakan font huruf Arial size 11 c. Seluruh pemangku jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian

Pertanian wajib menandatangani Surat Pernyataan sesuai formulir terlampir berdasarkan jabatannya pada data tunjangan kinerja (TMT 2 Januari 2014) yang diketahui dan disahkan oleh atasan langsungnya;

d. Unit kerja di isi unit kerja eselon II/UPT, kecuali pejabat eselon I

Badan Narkotika Nasonal (55 orang)

3. Pembinaan Kerohanian



Kegiatan direalisasikan dalam bentuk pengajian mingguan dan ceramah rohani bulanan

4. Pembinaan Jasmani 3 kali dalam setahun


Kegiatan Senam dan Jalan Sehat Bersama

5. Koordinasi dan sinkronisasi dengan Pembinaan SDM Aparatur





e. Uraian kegiatan SKP harus menggambarkan hubungan kerja antara masing-masing jenjang/tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum

f. Untuk pejabat struktural dan fungsional umum pada kolom Angka Kredit (AK) diisi dengan tanda “-“ (jangan dikosongkan)

g. Target Kualitas mutu pada SKP harus bernilai 100 h. Target Biaya hanya sampai pada pejabat struktural eselon II atau

pimpinan/kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) i. Tanggal Penetapan SKP di lingkungan Kementerian Pertanian TMT

2 Januari 2014 j. Untuk seluruh pemangku jabatan baik PNS yang dinilai maupun pejabat penilai

wajib mencantumkan TMT pangkat terakhir, khusus bagi pemangku jabatan fungsional tertentu mencantumkan jumlah angka kredit dan rincian butir kegiatannya sesuai dengan pedoman/juklak/juknis masing-masing, serta dicantumkan TMT dalam jabatan dan jumlah angka kredit terakhir (sesuai format terlampir)

k. Untuk penyusunan rencana kegiatan dan laporan tahunan di lingkungan Kementerian Pertanian dengan waktu selama 2 (dua) bulan

l. Bagi PNS yang belum menyelesaikan SKP diwajibkan menyelesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2013

m. Untuk Penilaian Perilaku Kerja dengan bobot 40% yang meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan wajib diisi dan dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sampai dengan Desember 2013 dari 20.004 orang pegawai Kementerian Pertanian yang sudah menyelesaikan penyusunan SKP berjumlah 17.959 Orang (87.64%), dan yang belum selesai berjumlah 1.489 orang (7,26%) sedangkan yang tidak wajib untuk menyusun SKP berjumlah 1.043 orang (5,80 %) yang terdiri atas pegawai yang sedang dalam tugas belajar/masa persiapan pensiun/dipekerjakan/ diperbantukan serta mutasi.

Validasi dan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kementerian Pertanian

Dalam rangka tertib administrasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2013, telah dilakukan validasi data PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Pertanian yang meliputi pejabat struktural Eselon I dan II dan Pejabat PPK, dan Bendahara, serta jabatan strategis sebagai berikut:

NO UNIT KERJA JUMLAH WAJIB LHKPN

SUDAH BELUM JUMLAH

1 Setjen 9 35 44

2 Ditjen. PSP 1 10 11

3 Ditjen. Tanaman Pangan 18 16 34



4 Ditjen. Hortikultura 4 7 11

5 Ditjen. Perkebunan 2 29 31

6 Ditjen. Peternakan & Keswan 57 55 112

7 Ditjen. PPHP 3 7 10

8 Itjen 21 110 131

9 Badan Litbang Pertanian 105 195 300

10 Badan PSDMP 17 111 128

11 Badan Ketahanan Pangan 5 10 15

12 Badan Karantina Pertanian 141 80 221

JUMLAH 383 665 1.048

Bagi PNS yang wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Pertanian yang belum menyampaikan laporannya telah ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor 3784/KP.020/A/12/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Hal Daftar Nama Wajib LHKPN. Selanjutnya seiring dengan perkembangan lingkungan strategis terkait dengan pelantikan pejabat struktural eselon I sejumlah 4 (empat) orang telah diinformasikan kepada PNS yang bersangkutan untuk segera melakukan pengisian dan penyampaian LHKPN melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor 3795/KP.020/A/12/2013 Tanggal 27 Desember 2013.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 153.300.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 140.686.300,- Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 91.77%.

12. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Penyusunan formasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang jumlah dan susunan pangkat yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Selain itu, penyusunan kebutuhan pegawai juga didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil. Penyusunan kebutuhan pegawai ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penataan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian dan merupakan tindak lanjut peraturan bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan pada tanggal 24 Agustus 2011 tentang moratorium (Penundaan Sementara Penerimaan CPNS).

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebutuhan Pegawai antara lain: 1) tersusunnya analisis jabatan. 2) tersusunnya analisis beban kerja. 3) tersusunnya peta jabatan. 4) tersusunnya proyeksi kebutuhan PNS. 5) tersusunnya kebutuhan pegawai tahun 2013. Proyeksi kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan jumlah PNS yang pensiun selama selama 4 (empat) tahun sebagai berikut:



No Eselon I 2013 2014 2015 2016 JUMLAH

1 Setjen 48 41 60 41 190

2 Ditjen PSP 8 10 10 22 50

3 Ditjen TP 23 15 42 16 96

4 Ditjen Horti 19 20 19 14 72

5 Ditjen Bun 52 57 57 72 238

6 Ditjen PKH 99 110 100 87 396

7 Ditjen PPHP 11 12 13 12 48

8 Itjen 2 4 5 11 22

9 Balitbangtan 275 322 364 411 1.372

10 BPPSDMP 91 95 105 106 397

11 BKP 12 13 18 16 59

12 Barantan 39 57 67 89 252

JUMLAH 679 756 860 897 3.192

Proyeksi PNS yang pensiun di lingkungan Kementerian Pertanian pada tabel diatas menunjukkan jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun 2013 s.d 2016 sebanyak 3.192 orang pegawai, dan yang tertinggi pada Tahun 2016 sebanyak 897 orang pegawai sedangkan terendah Tahun 2013 sebanyak 679 orang pegawai.

Sedangkan untuk kebutuhan PNS berdasarkan analisis beban kerja berdasarkan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian sebanyak 24.108 orang pegawai dan berdasarkan data pegawai kondisi Juni 2013 berjumlah 21.305. Sehingga terdapat kekurangan PNS di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan analisi beban kerja sejumlah 2.803.

NO ESELON I ABK BAZETTING SELISIH

1 Setjen 1.152 1.227 -75

2 Ditjen PSP 386 366 20

3 Ditjen TP 766 727 39

4 Ditjen Horti 423 423 0

5 Ditjen Bun 1.206 1.205 1

6 Ditjen PKH 2.838 2.324 514

7 Ditjen PPHP 421 394 27

8 Itjen 305 301 4

9 Balitbangtan 8.407 8.033 374

10 BPPSDMP 2.706 2.444 262

11 BKP 352 332 20

12 Barantan 5.146 3.529 1.617

JUMLAH 24.108 21.305 2.803



Untuk memenuhi kekurangan tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian dialokasikan sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) formasi dengan rincian berdasarkan pendidikan S2 sebanyak 135 orang; S1/D4 sebanyak 241 orang; D3 sebanyak 168 orang dan SLTA sebanyak 151 orang. Jumlah formasi 695 (enam ratus sembilan puluh lima) tersebut untuk mengisi kekurangan pegawai pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian baik pusat/UPT dengan jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 134.300.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 131.880.000,-. Personil yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusi secara aktif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 98.20%.

13. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Pengembangan Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS Kementerian Pertanian dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi yaitu melalui Diklat Kepemimpinan Tk.I, Diklat Kepemimpinan Tk.II, Diklat Kepemimpinan Tk.III, Diklat Kepemimpinan Tk.IV, KRA-KSA Lemhannas, penugasan belajar baik di dalam maupun di luar negeri serta berbagai pelatihan atau kursus. Hasil Pelaksanaan selama kurun waktu satu tahun terakhir sampai dengan bulan Desember 2013 yaitu terselenggaranya Diklatpim Tk III yang melibatkan 30 orang pegawai dan Diklatpim IV yang melibatkan 90 orang pegawai.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 113.500.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 84.674.170,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian dan unit kerja terkait yang kesemuanya telah memberikan kontribusinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 74.60%.

14. Pelayanan Kesehatan Pegawai

Pada Tahun Anggaran 2013 Balai Pengobatan Kementerian Pertanian telah melakukan pelayanan kesehatan terhadap pegawai, keluarga, dan pensiunan pegawai Kementerian Pertanian berupa pelayanan kesehatan tingkat dasar yang meliputi: a. Pelayanan berobat umum

b. Pelayanan berobat gigi

b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium

c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB

d. Pelayanan Emergensi dan P3K

e. Pelayanan Ambulance



Jumlah kunjungan berobat di Balai Pengobatan Kementerian Pertanian sampai dengan bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

No Kunjungan Berobat Jumlah (orang)

1 Pasien Berobat Umum 13.829

2 Pasien Berobat Gigi 4.828

3 Pasien Pemeriksaan Lab 1.747

4 Pasien KIA/KB 46

5 Pasien Darurat/Emergensi 42

6 Pelayanan Ambulance 17


Rp. 1.246.320.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 1.146.536.090,- Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 91.99%. Sumber Daya Manusia di Balai Pengobatan Kementerian Pertanian berjumlah 42 orang, terdiri dari:

No Sumber Daya Manusia Jumlah (orang)

1 Dokter Umum 14

2 Dokter Gigi 6

3 Tenaga Paramedis 15

4 Analis Laboratorium 2

5 Fungsional Umum 5

15. Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan November 2013 dengan perincian kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian yang berada di 4 Provinsi, sebagai berikut:

Jawa Tengah

Bali

Sumatera Selatan

Kalimantan Barat b. Kegiatan Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Kementerian

Pertanian pada Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan di Lembang – Jawa Barat pada tanggal 24 – 26 April 2013 yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta yang berasal dari UPT Kementerian Pertanian yang berada di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Banten, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Kegiatan tersebut menghadirkan 6 ( Enam ) orang narasumber yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Counsultan & Trainner di Pusat Kajian Risiko UI, dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian dengan 12 materi.



Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 205.835.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 191.300.100,- Personil yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian khususnya Subbag Kepegawaian dan Balai Pengobatan Kementan serta unit kerja eselon I terkait yang kesemuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 92.94%.

16. Medical Check Up Pegawai Kementerian Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2013 Balai Pengobatan Kementerian Pertanian telah melakukan kegiatan Medical Check Up terhadap pegawai Kementerian Pertanian dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

a. Medical Check Up bagi tenaga Satuan Pengamanan, Sopir, dan Teknisi dari Biro Umum sebanyak 101 Orang Pegawai. Yang dilaksanakan oleh PT. Baihaki Medika.

b. Medical Check Up Bagi Pejabat Eselon III dan IV Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebanyak 98 Orang dari 130 Orang yang diundang dengan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sebagai Pelaksananya.

c. Medical Check Up Bagi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dan BPTP Sumatera Barat sebanyak 65 Orang Pegawai dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang sebagai pelaksananya.

d. Medical Check Up Bagi Pegawai Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali, Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali sebanyak 40 Orang dengan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Bali sebagai Pelaksananya.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 444.500.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 342.143.452,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari intern Biro Organisasi dan Kepegawaian dan unit kerja terkait yang kesemuanya telah memberikan kontribusinya. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 76.97%.

Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pension dan mutasi lainnya).

1. Apresiasi Kepegawaian Kementerian Pertanian

Kegiatan Apresiasi Kepegawaian diadakan dalam rangka menginformasikan Peraturan Perundang – undangan di Bidang Kepegawaian yang baru sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memperlancar pelayanan administrasi kepegawaian dan meningkatkan wawasan para pengelola kepegawaian di bidang kepegawaian. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 17 – 19 Juni 2013 di Hotel Golden Flower, Bandung – Jawa Barat dan dihadiri oleh 95 orang peserta yang berasal dari seluruh pengelola kepegawaian Lingkup Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian.


Rp. 219.300.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 196.072.700,- Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan



Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 89.41%.

2. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat

Kegiatan satu atap Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun diadakan sekali setiap tahunnya yaitu setiap bulan Juli. Pada tahun 2013 kegiatan ini diselenggarakan di Bogor – Jawa Barat pada tanggal 4 – 6 Juli 2013. Berkas pegawai yang diusulkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 407 surat keputusan dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diproses lebih lanjut pada akhir kegiatan.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 321.500.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 302.647.300,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 94.14%.

3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional

Kegiatan satu atap Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Jabatan Fungsional diadakan 2 (Dua) kali setiap tahunnya yaitu pada bulan Februari dan September. Kegiatan ini meliputi;

a. Kenaikan Jabatan Fungsional b. Pengangkatan Pertama c. Pembebasan Sementara d. Pengangkatan Kembali e. Peninjauan Masa Kerja f. Aktif Bekerja Kembali, dan g. Penetapan Jabatan Fungsional dalam jenjang yang sama karena penambahan

angka kredit

Periode I diselenggarakan pada tanggal 12 – 14 Februari 2013 di Bogor – Jawa Barat. Berkas yang diusulkan sebanyak 347 surat keputusan dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Periode II diselenggarakan pada tanggal 9 – 11 September 2013 di Bogor – Jawa Barat.

Berkas yang diusulkan sebanyak 1.245 surat keputusan dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 252.750.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 227.145.700,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 89.87%.



4. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat

Kegiatan satu atap Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat diadakan 2 (Dua) kali setiap tahunnya yaitu pada bulan Februari dan September. Masing – masing penyelenggaraan dapat dirinci sebagai berikut: Periode I diselenggarakan pada tanggal 20 – 22 Februari 2013 di Bogor – Jawa Barat. Berkas yang diusulkan sebanyak 1.452 surat keputusan dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Periode II diselenggarakan pada tanggal 12 – 14 September 2013 di Bogor – Jawa Barat. Berkas yang diusulkan sebanyak 1.084 surat keputusan dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).


5. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru

Pengelolaan Administrasi Kepegawai Pegawai Baru ini merupakan Pemberkasan CPNS Baru yang berasal dari Honorer Kategori I Kementerian Pertanian sebanyak 116 Formasi dari 4 (Empat) Eselon I Kementan, yaitu;

a. Badan Litbang Pertanian sebanyak 57 Formasi b. Ditjen Tanaman Pangan sebanyak 3 Formasi c. Ditjen Peternakan dan Keswan sebanyak 36 Formasi d. Badan Karantina Pertanian sebanyak 20 Formasi

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 10 – 12 Januari di Bogor – Jawa Barat. Berkas yang diproses sebanyak 116 Surat Keputusan dan Seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).


6. Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian

Kegiatan Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian diadakan dalam rangka menyatukan persepsi pemangku jabatan fungsional Analis Kepegawaian terhadap permasalahan yang ada pada pengelolaan administrasi kepegawaian dan membentuk panduan yang jelas bagi pemangku jabatan fungsional analis kepegawaian. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 15 – 17 Mei 2013 di Bogor – Jawa Barat dan dihadiri oleh 40 orang peserta yang seluruhnya merupakan Pejabat Analis Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian.



Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini

sebesar Rp.132.800.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 127.193.400,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95.78%.

7. Temu Koordinasi Pengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Kegiatan Temu Koordinasi Pengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) diadakan dalam rangka; 1) Menyelesaikan kendala-kendala yang terkait dengan penggunaan SAPK. 2) Meningkatkan produktifitas pegawai (Analis Kepegawaian dan Pengadministrasi Kepegawaian) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pelayanan kepegawaian. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 29 – 31 Januari 2013 di Bogor – Jawa Barat dan dihadiri oleh 167 orang peserta yang berasal dari seluruh pengelola kepegawaian Lingkup Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian.

Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini

sebesar Rp.267.900.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 257.315.700,- Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 96.05%.

8. Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Kegiatan Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian diadakan dalam rangka; 1) Memfasilitasi para pejabat fungsional analis kepegawaian untuk membantu penyusunan dan pengumpulan angka kredit. 2) Melaksanakan sidang pleno sebanyak 2 periode selam tahun 2013. 3) Menyatukan pemahaman Permenpan RB Nomor Per/14/M.PAN/6/2006 dan Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel The Rizen, Bogor – Jawa Barat dan dihadiri oleh 46 orang peserta yang merupakan Pejabat Analis Kepegawaian dan Calon Analis Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian.


Rp. 217.000.000,- Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 168.652.800,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 77.72%.

9. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian

Kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 dilaksanakan untuk mengisi Formasi Pegawai sebanyak 695 orang sesuai dengan Penetapan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 158 Tahun 2013 Tentang Formasi CPNS Kementan TA. 2013



Rincian Formasi Pengadaan CPNS Kementan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH ALOKASI

JUMLAH SELURUHNYA 695

1 Dokter Gigi Dokter Gigi 2

2 Dosen Pertanian S2 Agribisnis/Sosial Ekonomi Pertanian 1

3 Dosen Pertanian S2 Bioteknologi Pertanian 1

4 Dosen Pertanian S2 Teknologi Hasil Pertanian 1

5 Dosen Pertanian S2 Ilmu Tanaman 1

6 Dosen Pertanian S2 Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan/Fitopatologi

1

7 Dosen Pertanian S2 Penyuluhan & Komunikasi Pembangunan

1

8 Dosen Pertanian S2 Pemuliaan Tan./Pemuliaan & Bioteknologi Tanaman

1

9 Medik Veteriner Dokter Hewan 83

10 Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan

S2 Agribisnis/Sosial Ekonomi Pertanian 2


S2 Pemuliaan Tan./Pemuliaan & Bioteknologi Tanaman

8


S2 Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan/Fitopatologi

6


S2 Teknologi Pasca Panen 2


Dokter Hewan/S2 Sains Veteriner/S2 Biomedis Hewan

6


S2 Sosiologi Pedesaan 2


S2 Ilmu dan Teknologi Benih 3


S2 Biokimia 1


S2 Bioteknologi Pertanian 1


S2 Teknologi Pangan 1


S2 Agronomi/Budidaya Pertanian 6


S2 Breeding/Pemuliaan Ternak/Ilmu Ternak

5

22 Analis Pasar Hasil Pertanian





23 Analis Pembiayaan Pertanian


24 Analis Pengembangan Alsintan

S1 Teknik Pertanian 1

25 Analis Pengembangan Jaringan

S1 Teknik Pengairan 2

26 Analis Pengembangan Kelembagaan Air

S1 Geografi 1

27 Analis Pengolahan Hasil Peternakan

S1 Peternakan 1

28 Guru Pertanian S1 Pendidikan Kimia 2

29 Guru Pertanian S1 Pendidikan Biologi 2

30 Guru Pertanian S1 Pendidikan Bahasa Inggris 3

31 Guru Pertanian S1 Pendidikan Matematika 2




S1 Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan 11


S1 Mikrobiologi Pertanian 3


S1 Pemuliaan Tanaman 9


S1 Teknologi Pangan 2


S1 Teknologi Hasil Pertanian 3


S1 Ilmu Tanah 10


S1 Kimia 4


S1 Peternakan 7




S1 Teknik Pengairan 2


S1 Statistik 2


S1 Geografi 1


S1 Arsitektur Lansekap 2

46 Pengawas Benih Tanaman

S1 Ilmu Tanah 1



48 Pengawas Bibit Ternak S1 Peternakan 7

49 Pengawas Mutu Hasil Pertanian





50 Pengawas Mutu Hasil Pertanian


51 Pengawas Mutu Pakan S1 Peternakan 7

52 Pengawas Pupuk & Pestisida

S1 Kimia 1

53 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

S1 Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan/Biologi

70

54 Penyuluh Pertanian S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

8

55 Penyusun Laporan Keuangan

S1 Ekonomi-Akuntansi 10

56 Perancang Peraturan Perundang-Undangan *)

S1 Hukum Pidana/Perdata/Internasional 6

57 Petugas Teknologi Budidaya


58 Petugas Teknologi Pascapanen


59 Petugas Teknologi Perbenihan

S1 Pemuliaan Tanaman 2

60 Pranata Humas S1 Komunikasi 5

61 Pranata Komputer **) S1 Ilmu Komputer/Teknik Informatika 12

62 Pranata Komputer **) S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer

2

63 Arsiparis **) D.III Kearsipan 6

64 Asisten Apoteker D.III Farmasi 1

65 Paramedik Veteriner D.III Kesehatan Hewan 26

66 Paramedik Veteriner D.III Peternakan 5


D.III Pertanian 3

68 Pengawas Bibit Ternak D.III Peternakan 8

69 Pengawas Mutu Pakan D.III Peternakan 6


D.III Pertanian 55

71 Pranata Laboratorium D.III Analis Kimia/Laboratorium 34

72 Verifikator Keuangan D.III Ekonomi-Akuntansi 24

73 Paramedik Veteriner SPP/SMK Peternakan 54


SPP-SPMA/SMK

Pertanian 5

75 Pengawas Mutu Pakan SPP/SMK Peternakan 5


SPP-SPMA/SMK

Pertanian 83

77 Perawat Ternak SPP/SMK Peternakan 4

*) Formasi untuk Putra/ Putri Papua **) Dapat dilamar oleh peserta disabilitas



Langkah – langkah yang telah dilakukan dalam Kegiatan Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut: a. Pengumuman Penerimaan CPNS Kementerian Pertanian TA. 2013 telah diumumkan

pada tanggal 13 Desember 2013 di Web Site Resmi Kementerian Pertanian yaitu; cpns.deptan.go.id

b. Pendaftaran lamaran CPNS secara On Line dimulai sejak 19 – 26 September 2013 di Web Site Resmi Kementerian Pertanian

c. Verifikasi administrasi I dilakukan sejak 20 – 26 September 2013 d. Verifikasi administrasi II dilakukan sejak 1 – 4 Oktober 2013 e. Pengumuman kelulusan verifikasi administrasi I tanggal 30 September 2013 dan

pengumuman kelulusan verifikasi administrasi II tanggal 5 Oktober 2013 f. Pencetakan Kartu Tes tanggal 1 – 6 Oktober 2013 dan 21 – 23 Oktober 2013 g. Penyampaian progress pelaksanaan pengadaan CPNS Kementan ke Panselnas

(Kementerian PAN dan RB serta BKN) tanggal 7 Oktober 2013 h. Pelaksanaan verifikasi dan validasi administrasi lamaran dilaksanakan 2 hari sebelum

pelaksanaan tes CAT i. Pelaksanaan Tes CAT dimulai pada tanggal 27 Oktober sd 4 November 2013 di

Yogyakarta dan berakhir pada tanggal 27 November sd 1 Desember 2013 di Sulawesi Selatan

Jumlah peserta yang melamar CPNS Tahun ini sebanyak 20.138 orang. Dari jumlah tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Kerja Pengadaan CPNS Kementan dengan hasil 11.811 peserta lolos verifikasi dan dapat mencetak Kartu Test Ujian. Proses selanjutnya adalah pengesahan kartu test peserta. Dalam tahap proses pengesahaan Kartu Test ini dilakukan verifikasi ulang terhadap calon peserta test. Hal ini dilakukan untuk lebih meneliti kembali kebenaran dari Lampiran – Lampiran Dokumen yang diisi sewaktu pendaftaran dan memastikan tidak ada joki pada saat ujian TKD nanti. Setelah dilakukan serangkaian proses verifikasi data, terdapat 4.758 peserta yang mengikuti Ujian CPNS Kementan yang dilaksanakan di 12 (Dua belas) Propinsi yang terdapat Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN. Hasil Ujian Computer Assited Test (CAT) telah diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 melalui surat Panitia Seleksi CPNS Kementan Nomor 1138/TU.210/A2/12/2013.

Hasil akhir seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Pertanian Formasi Tahun 2013 telah

diumum melalui Web Site resmi Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 99/Kpts/KP.200/1/2014 tanggal 22 Januari 2014. Peserta yang dinyatakan LULUS dan dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai CPNS Kementerian Pertanian Formasi Tahun 2013 adalah peserta ujian dengan urutan peringkat nilai (rangking) tertinggi pada masing-masing formasi jabatan dan unit kerja yang dipilih peserta. sebanyak 542 Peserta telah dinyatakan lulus dan dapat diproses menjadi CPNS Kementan. Pada Pengadaan CPNS Tahun ini terdapat formasi yang tidak terisi sebanyak 153 pegawai. Formasi Pegawai Tahun 2013 yang tidak terisi direncanakan akan diakumulasi dengan jumlah formasi pegawai baru Kementerian Pertanian Tahun 2014. Pemberkasan bagi peserta yang lulus CPNS Tahun 2013 akan dilaksanakan pada tanggal 3 – 7 Februari 2013 di Auditorium Gedung D Kantor Pusat Kementerian Pertanian.



Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.276.400.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 1.002.685.418,- Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 78.56%.

Meningkatnya pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan

1. Kerumahtanggan dan Ketatausahaan

Kegiatan Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut: tersedianya alat tulis kantor, bahan cetakan, rapat-rapat, spanduk, publikasi melalui sinar tani, pengiriman surat ke UPT vertikal, penyusunan dan pengiriman buletin, penyusunan bahan RKAKL dan RAB kegiatan, penyusunan rencana kegiatan, penyusunan triwulan 1 dan penyusunan tahunan; sedangkan untuk mendukung kelancaran tugas kegiatan telah terealisasinya pembayaran honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa, honor Tim Pelaporan Bulanan yang sempat direalisasikan hanya 1 bulan, honor pengurus TPA honor pramubhakti dan honor pengemudi.

Pelaksanaan perjalanan dinas selama tahun 2013 ke UPT Lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka konsinyasi penyusunan bahan/persiapan, pertemuan koordinasi dan sinkronisasi, pembinaan dan monitoring SDM di bidang organisasi kedinasan, memenuhi undangan rapat dinas/pelatihan/sosialisasi yang kemudian biaya belanja perjalanan tersebut direvisi kanwil menjadi memenuhi undangan rapat/pelatihan/sosialisasi, pertemuan koordinasi dan sinkronisasi, pembinaan dan monitoring SDM di bidang organisasi kedinasan, juga telah terealisasi dan dilaksankan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian agar seluruh pelaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan kegiatan ini, Sub Bagian Tata Usaha KORPRI selalu bekerja sama dengan Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Hal ini dikarenakan Anggaran Unit Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI masih tergabung dalam DIPA Biro Organisasi dan Kepegawaian. Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 568.430.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 540.765.066,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Intern Dewan Pengurus KORPRI yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95.13%.

2. Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bakti

Purna bakti merupakan masa peralihan dari status pegawai sebagai abdi masyarakat menjadi bagian dari masyarakat. Out put dari kegiatan ini adalah meningkatkan



pengetahuan, ketrampilan, sikap dan mental para calon purnabakti maka diselenggarakan Pelatihan untuk para calon purnabakti. Pelatihan ini diikuti oleh 25 orang peserta yang merupakan perwakilan dari setiap eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian. Pelatihan dilaksanakan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Ciawi, Bogor pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2013.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 76.500.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 76.500.000,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 100%.

3. Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

Dalam rangka Peringatan Hari Kartini tahun 2013, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian menyelenggarakan seminar Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dengan tema ”Dengan semangat Kartini, Kita Tingkatkan Kemandirian Perempuan di Era Globalisasi”. Dan pembinaan keterampilan yaitu dengan pembuatan hantaran.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan dalam memperingati hari Kartini, mengenang budaya dan turut serta melestarikan budaya asli Indonesia, memberikan semangat untuk meningkatkan kemandirian perempuan di era globalisasi, dan cara membuat hantaran untuk seserahan pernikahan. Penyelenggaraan seminar dilaksanakan pada tanggal 18 April 2013, bertempat di Auditorium gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Hadir sebagai undangan adalah para karyawan/karyawati/anggota KORPRI dan Pengurus serta pembina, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan lingkup Kementerian Pertanian sejumlah 300 orang, dan Penyelenggaraan pembinaan keterampilan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2013, bertempat di Auditorium gedung D Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Hadir sebagai peserta adalah para karyawati anggota KORPRI dan Pengurus serta pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan lingkup Kementerian Pertanian sejumlah 120 orang.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 83.000.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 82.356.000,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 99.22%.

4. Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, dinyatakan bahwa sesama PNS berhimpun dalam satu wadah yang menjadi wahana pembinaan jiwa korsa dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kehidupan dan kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan solidaritas dan kerjasama sesama anggota KORPRI, serta menumbuhkan rasa kesatuan, persatuan, kebersamaan, selain itu juga meningkatkan rasa



memiliki organisasi KORPRI baik lintas Kementerian/Lembaga maupun lintas Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan pembinaan jiwa korsa terbagi dalam 4 kegiatan yaitu :

a. Rapat Koordinasi tentang Program Kerja masing-masing Bidang pada Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian, dengan tujuan mengkoordinasikan kegiatan KORPRI secara keseluruhan dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan dan program kerja KORPRI, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, di Hotel Salak Bogor Jawa Barat. Peserta dalam kegiatan rapat koordinasi adalah Ketua dan anggota Bidang dalam kepengurusan KORPRI Kementerian Pertanian sebanyak 50 (Lima puluh) orang

b. Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Seminar Kesehatan, tujuanya adalah memberikan informasi adanya perubahan PT. Askes (persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan terhitung tanggal 01 Januari 2014 dan informasi tentang kiat hidup sehat, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 di Auditorium gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Peserta untuk sosialisasi BPJS Kesehatan adalah Karyawan/Karyawati, anggota Persatuan Wredatama Seluruh Indonesia (PWRI) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) lingkup Kementerian Pertanian. Jumlah peserta yang hadir 500 (Lima ratus) orang.

c. Kegiatan PORNAS XIII KORPRI di Manado Provinsi Sulawesi Utara, yaitu memberangkatkan atlet KORPRI Kementerian Pertanian pada PORNAS XIII di Manado dan pemberian dukungan baik moril maupun materil. Pelaksanaan PORNAS tanggal 20 – 29 bulan November 2013. Kementerian Pertanian mengirimkan atlit dalam 3 cabang olah raga yaitu tenis, tenis meja dan bulutangkis dengan jumlah atlit 34 (tiga puluh empat) orang.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi PORNAS. Tujuannya adalah koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan dan sekretariat KORPRI unit eselon I terkait untuk memberikan apresiasi kepada seluruh atlit Kementerian Pertanian yang telah selesai mengikuti PORNAS di Manado. Dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013, di Hotel Amaris Bogor, Jawa Barat, dengan peserta sebanyak 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari atlit dan official serta Pengurus KORPRI Eselon I yang terkait.


5. Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai

Kegiatan ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu Kegiatan Kesegaran Jasmani dan Kesenian bagi Pegawai Kementerian Pertanian. selama tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa penyelenggaraan yang dapat dirinci sebagai berikut:



a. Pembinaan Kesegaran Jasmani

Untuk kegiatan olahraga senam dan jalan sehat bersama, Kementerian Pertanian telah mempunyai jadual seminggu dua kali, yaitu hari Rabu dan Jum’at, pukul 06.30 – 07.30 WIB. Lokasi kegiatan senam dan jalan sehat bersama dilaksanakan di lapangan Kantor Pusat Kementerian Pertanian dan sekitarnya. Olahraga merupakan gambaran pembangunan karakter perjuangan yang tanpa kenal lelah dan sportivitas sehingga dalam menjalankan tugas dan pencapaian target dapat diterima dengan ikhlas dan rasa syukur.

Pada bulan Nopember tahun 2013, dilaksanakan Pekan Olah Raga Nasional KORPRI ke XIII di Manado Sulawesi Utara. Acara ini menjadi ajang silaturahim anggota KORPRI seluruh Indonesia sekaligus untuk menguji prestasi, kemampuan dan bakat para anggota dalam bidang Olah Raga. Kementerian Pertanian ikut berpartisipasi dengan mengikuti 3 (tiga) cabang olah raga, yaitu tenis lapangan, bulutangkis dan tenis meja, dengan hasil prestasi yang cukup baik.

Berikut prestasi yang dicapai Kontingen Kementerian Pertanian pada PORNAS KORPRI Ke XIII tanggal 20 – 29 Nopember 2013, di Manado: 1) Cabang Olah Raga BULU TANGKIS

Juara ke II (perak) ganda puteri (Tri Martsiska/Ditjen Bun dan Sari Siti Rohani/BKP)

Juara ke III (perunggu) ganda campuran (Dwi Triswidianto/BKP dan Puspa Dewi/BKP)

2) Cabang Olah Raga TENIS MEJA

Juara ke III (perunggu) beregu putera

Juara ke III (perunggu) beregu puteri

Juara ke III (perunggu) ganda putera (Rahmat Yandri/BKP dan Iyus Parlan/BKP)

Juara ke III (perunggu) ganda puteri (Farida/Itjen dan Elly Fauziah/BKP)

Juara ke III (perunggu) tunggal puteri (Farida/Itjen)

Juara ke III (perunggu) ganda campuran (Ely Fauziah/BKP dan Rahmat Yandri /BKP)

3) Cabang Olah Raga TENIS LAPANGAN

Juara ke III ganda puteri (Polianthes/Itjen dan Zenaida/Ditjen TP)

b. Pembinaan Kesenian

Pembinaan Kesenian dilakukan melalui pembentukan Tim Paduan Suara yang beranggotakan karyawan & karyawati lingkup Kementerian Pertanian, yang mempunyai minat, bakat dan kemapuan, di bidang olah vokal (seni suara). Untuk menjadi anggota tim Paduan Suara melalui seleksi berupa audisi, sehingga diharapkan dapat terbentuk tim yang cukup berkualitas. Saat ini jumlah anggota tim yang sudah terdaftar sebanyak 70 (tujuh puluh) orang berasal dari seluruh unit eselon 1 di kantor pusat Kementerian Pertanian, namun yang aktif hadir dalam pertemuan dan latihan sekitar 40 - 45 orang saja. Untuk meningkatkan kualitas vokal tim Paduan Suara dilakukan pertemuan dan latihan rutin sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan, termasuk pada saat menjelang pelaksanaan upacara bendera memperingati hari-hari besar nasional. Adapun upacara bendera yang selalu dilaksanakan setiap tahun di Kantor



Pusat kementerian Pertanian adalah untuk memperingati hari-hari besar nasional sebagai berikut:

1) Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 2) Hari Krida Pertanian, tanggal 21 Juni 3) Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI, tanggal 17 Agustus 4) Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 1 Oktober 5) Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 6) Hari Pahlawan, tanggal 10 Nopember 7) Hari Ulang Tahun KORPRI, tanggal 29 Nopember 8) Hari Ibu, tanggal 22 Desember

Selain tampil pada upacara bendera, Tim Paduan Suara Kementerian Pertanian juga telah berkesempatan tampil pada acara resmi kenegaraan yang dihadiri oleh Presiden RI dan Ibu Negara, serta Wakil Presiden RI dan Isteri, yaitu antara lain dalam acara Pemberian Penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara di Istana (d/h Penghargaan Ketahanan Pangan), Rakernas Dewan Ketahanan Pangan di JHCC Jakarta, serta acara seremonial yang dihadiri Wakil Presiden dan Menteri Pertanian tingkat internasional antara lain KTT ASEAN di Jakarta, Workshop/Lokakarya bidang pertanian tingkat nasional maupun tingkat internasional, Peresmian/ Pencanangan kegiatan oleh Menteri Pertanian, dan lain-lain. Pengalaman lainnya adalah mengikuti Lomba Paduan Suara antar Lembaga dan Kementerian di pusat dalam rangka HUT KORPRI Ke 42 Tahun 2013 yang diselenggarakan di RRI Jakarta, meskipun belum berhasil meraih prestasi yang memuaskan namun keikut-sertaan dalam lomba tersebut adalah merupakan pengalaman yang penting dalam mengukur kemampuan tim, dan menjadi pelajaran untuk keberhasilan di masa yang akan datang.

Untuk lebih meningkatkan kualitas dan percaya-diri dalam penampilannya, diadakan pula pembuatan baju seragam tim paduan suara berupa PDH. Untuk pembuatan baju sergam ini sudah dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pertama kali pada tahun 2011 dan yang ke dua pada tahun 2013 ini.


6. Pembinaan Mental Agama

Kegiatan pembinaan mental agama menjadi penyeimbang perkembangan intelektual dengan spiritual dalam diri setiap anggota KORPRI Kementerian Pertanian. Hal ini disebabkan setiap manusia secara fitrah pasti akan mencari ketenangan dan kedamaian dalam hingar-bingar kehidupan ini. Kegiatan pembinaan mental agama diharapkan dapat mewujudkan kebersamaan, saling hormat-menghormati antar pemeluk agama, dan memberikan pencerahan kepada PNS tentang tugas dan kewajiban sebagai aparat negara. Dalam rangka pembinaan mental agama tersebut, maka dilaksanakan kegiatan memperingati Hari-hari Besar Keagamaan selama tahun 2013 sebagai berikut:



1) Maulid Nabi Muhammad SAW Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2013. DP KORPRI bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementan melaksanakan acara Maulid di Masjid Nurul Iman Kementan pada tanggal 14 Januari 2013. Dalam acara tersebut diisi dengan ceramah Ust. Arifin Ilham dengan membahas topik “Nabi Muhamad SAW terlahir sebagai tauladan umat manusia”. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 450 orang yang terdiri dari pegawai kementan, DWP dan masyarakat umum.

2) Isra’ Mi’raj Perayaan Isra Mi’raj dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 di Masjid Nurul Iman. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 500 orang dari masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan ini berisi Tausyiah terkait Isra Mi’raj dengan Penceramah Ustad Hilman Rosyad Lc., dengan tema “Menggali Hikmah Isra Mi’raj untuk meningkatkan kualitas kerja dalam melaksanakan amanat dan fungsi pelayanan kepada masyarakat”.

3) Nuzulul Qur’an Nuzulul Qur’an jatuh pada tanggal 17 Ramadhan 1434 H atau 26 Juli 2013 mengangkat tema “Al-Qur’an membangun Kesolehan Individu dan Kesolehan Sosial”, yang diulas tuntas oleh DR. H. Ahzami Samiun Jazuli. MA. Tema tersebut merupakan penggugah bagi muslim untuk terus mempelajari dan mengkaji isi Al-Qur’an. Rangkaian kegiatan lainnya terkait Nuzulul Qur’an antara lain pemberian santunan bagi anak yatim/piatu dan dhuafa, serta Buka Puasa Bersama. Pada acara ini, Wakil Menteri Pertanian, DR. Rusman Heriawan berkenan hadir didampingi Bapak Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, serta Kepala Biro Perencanaan.

4) Halal Bihalal Idul Fitri 1434 H Halal bihalal IdulFitri 1434 H dilaksanakan pada hari pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri, tanggal 12 Agustus 2013. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian beserta ibu Hj. Mieke Suswono, Wakil Menteri Pertanian beserta Ibu Hj. Umi Mandajati, para pejabat Eselon I beserta Isteri, para pejabat Eselon II, serta karyawan/karyawati kantor pusat Kementerian Pertanian. Jumlah peserta yang hadir sekitar 2000 orang. Mendatangkan penceramah Prof. Ahmad Satori yang membahas tema “Keutamaan Silaturahim”. Silaturahmi merupakan ibadah yang sangat agung, mudah dan membawa berkah. Kaum muslimin hendaknya tidak melalaikan dan melupakannya, sehingga perlu meluangkan waktu untuk melaksanakan amal shalih ini.

5) Tahun Baru Hijriyah Peringatan tahun baru 1435 Hijriyah dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2013 di masjid Nurul Iman Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Kegiatan pengajian ini dihadiri oleh Menteri Pertanian, serta para pejabat lingkup Kementerian Pertanian dan masyarakat umum. Penceramah Ustd. Hilman Rosyad Shihab, Lc. Dengan tema “HIJRAH ADALAH PERBAIKAN DIRI YANG TIDAK PERNAH BERHENTI”. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 300 orang pegawai Kantor Pusat Kementerian Pertanian dan masyarakat umum.



6) Nyepi Tanggal 12 Maret 2013, Umat Hindu merayakan hari Nyepi sebagai rangkaian kegiatan menyambut tahun baru Saka 1935. Dewan Pengurus KORPRI Kementan memfasiltasi umat Hindu di kementan untuk merayakan hari yang bermakna instrospeksi dan kontemplasi diri ini pada tanggal 23 Maret 2013 di Puri Amartha, Jati Cinere, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menghadirkan Bedanda Drs. IGN Alit Putra untuk memberikan pencerahan dan perluasan wawasan keimanan dengan tema “Catur Brata Penyepian dalam upaya Peningkatan Srada dan Bahti (Iman dan Taqwa) Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 400 orang.

7) Paskah Perayaan Paskah dilakukan oleh umat kristiani Kementerian Pertanian pada tanggal 19 April 2013 bertempat di Auditorium F Kantor Pusat Kementerian Pertanian, dengan menyelenggarakan kebaktian yang dipimpin oleh Romo Aloysius Hadi Nugroho dan Romo Robby Yosep Rumiap Wehantouw. Tema kebaktian “Ia Tidak Disini Sebab Ia Telah Bangkit”. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 300 orang.

8) Dharma Wacana Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013, bertempat di Puri Amartha, Cinere, Jakarta Selatan, pegawai Kementerian Pertanian yang beragama Hindu bersama keluarga mengikuti kegiatan Dharma Wacana. Kegiatan ini menghadirkan Bedanda Drs. IGN Alit Putra untuk memberikan ceramahnya dengan tema “Dharma Wacana Yang Luhur Adalah Mengikuti Kebenaran”.

9) Pra Natal Pelaksanaan ibadah Pra Natal bagi umat kristiani di lingkungan kantor pusat Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2013, di ruang rapat Ditjen Perkebunan, Gedung C lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Ragunan Jakarta Selatan. Dalam acara ini sebagai pembawa firman (penceramah) adalah Pdt. Elider Tampubolon, membawakan tema “Keluarga Kristen sebagai Terang Dunia”. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 orang.

10) Pemberangkatan Jamaah Umrah Pelaksanaan umrah ini merupakan hasil infak dari para pimpinan Kementerian Pertanian yang sudah dimulai sejak tahun lalu (2012). Umrah ini diperuntukkan bagi anggota KORPRI Kementerian Pertanian khususnya golongan 1 dan 2, dilaksanakan pada tanggal 17 – 27 Mei 2013, diikuti oleh 6 orang pegawai golongan 1 dan 2, yaitu : Wiyonodan Edi (Sekretariat Jenderal), Sayadi (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian), Gunawan (Badan Litbang Pertanian), Suparno (Badan PPSDMP) dan Agus Irianto (Badan Karantina Pertanian). Para peserta umroh mendapat kesempatan bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Menteri Pertanian, pada tanggal 8 Mei 2013. Bapak Menteri memberikan arahan agar jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada karena tidak semua orang beruntung memiliki kesempatan beribadah ke Tanah Suci. Bapak Menteri juga berpesan agar peserta Umroh mendoakan Kementerian Pertanian tetap Berjaya, dan mengharapkan sekembalinya dari tanah suci para peserta Umroh membawa suatu perubahan kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan anggota KORPRI Kementerian Pertanian pada umumnya.



11) Walimatussafar Jamaah Haji Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian tahun ini menghantarkan rekan sejawat yang melaksanakan Rukun Islam yang ke-5 yaitu menunaikan ibadah Haji. Penyelenggaraan pelepasan haji dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2013, bertempat di Masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh pejabat eselon I, II, III dan IV dan PNS lingkup Kementerian Pertanian, anggota Dharma Wanita Persatuan, dengan menghadirkan Ustadz DR. Hasim, DEA untuk memberikan siraman rohani dan pencerahan bagi hadirin. Calon Jemaah haji yang berangkat tahun 2013 sebanyak 33 orang antara lain : Sekretariat Jenderal : Drs. Zulkifli, MM, Ir. Lely Nuryati, Ir. Eka Nantari, dan Drs. Sugeng Waluyo. Inspektorat Jenderal : Drs.Suyitno, M,Si. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : Iriyanti Agresiningsih, Andi Utama, dan Buang, S.Sos. Direktorat Jenderal Perkebunan : Fajar Hufail, SP dan Siti Maesaroh. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan : DR. Mursid Ma’sum, M.Agr. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian : Ermila Sofiyessi, S.TP, M.Agr, Sutejo dan Dewan Prasetyo Hadi, S. Badan Karantina Pertanian : Kunarsih, Drh. Agus Sunanto, Cucu Umi Kalsum, dan Ir. Haris Zulhan, MM. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian : Dra. Enok Pangasih, MM, dan Siti Karimatun, SE. Badan Ketahanan Pangan : Ir. Ali Marsaban, M.Si, Sri Mudati dan Siti Zuhro. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian: Soleh, SP, Muladi, S.Sos, Eviati, S.Si, Dr. Lidiyani Retno W, Dr. Suciantini, Drh. Jaenudin Gholib M.Si, dan Dr. Hermanto.

12) Pengajian Bulanan Kerjasama dengan Dharma Wanita Pengajian rutin setiap bulan dilakukan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Kanpus Kementerian Pertanian pada minggu ketiga setiap bulannya, di luar bulan yang ada hari besar Islamnya. Pada Pengajian dirangkai juga dengan senandung dari nasyid, pembacaan ayat suci dan saritilawah, serta yang utama adalah mendatangkan penceramah untuk memberikan tausyiah sebagai pengingat inti dari kehidupan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, istiqamah menjalankan tugas Negara dan mempererat silaturahim. Tahun 2013 pengajian bulanan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Kementan, dilaksanakan pada bulan Februari, Maret, April, Mei , September, Oktober dan Desember. Sedangkan di lain bulan tersebut bersamaan dengan peringatan hari besar agama Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran DP KORPRI Kementan. a. Memperingati Hari Krida Pertanian Ke 41

Pelaksanaan HKP ke-41 ini disemarakkan dengan kegiatan-kegiatan senam bersama, pertandingan olah raga yang menjadi ajang persiapan PORNAS untuk cabang olah raga Tenis Lapangan, Tenis Meja, dan Bulu Tangkis. Selain itu, pada HKP tahun ini dirangkai dengan Pentas Seni yang didahului pencarian bakat seni suara bagi seluruh pegawai (dan masyarakat umum di sekitar kanpus Kementan) dalam wadah “Pertanian Mencari Bakat”, yaitu kategori perorangan, umum, putera dan puteri, perorangan tingkat eksekutif, dan beregu (nasyid/vokal group). Dewan Juri pada lomba ini sebanyak 3 orang yang berasal dari Kementerian Pertanian dan profesional.. Kegiatan puncak dalam perayaan Hari Krida Pertanian



dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2013 dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Karantina, dan beberapa pejabat eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian disekitar Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi, dan dihadiri oleh pegawai kementerian Pertanian sekitar 700 orang. Acara puncak ini dimeriahkan dengan menggelar pertunjukan Reog Ponorogo dan Senandung bersama Ebiet G Ade. Kegiatan Pertanian Mencari Bakat menghasilkan para pemenangnya, sebagai berikut: Perorangan Putra a) Juara I : M. David, Direktorat Jenderal Perkebunan b) Juara II : Sudrajat A. Prabowo, Badan Karantina Pertanian c) Juara III : Brama Ardianto, Direktorat Jenderal Perkebunan Perorangan Putri a) Juara I : Sukapti Basuki, Direktorat Jenderal Perkebunan b) Juara II : Ai Srimulyati, Badan Karantina Pertanian c) Juara III : Eka Purwanti, Badan Karantina Pertanian Perorangan tingkat eksekutif a) Juara I : Ir. Bambang Darmawan, MM, Inspektorat Jenderal b) Juara II : Ir. R. Aziz Hidayat, MM, Inspektur Jenderal

b. Memperingati HUT KORPRI Ke 42 Tahun 2013

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 42 tahun 2013, KORPRI Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memeriahkan dan menggugah semangat para anggota KORPRI Kementerian Pertanian untuk selalu menjadi insan yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, serta selalu menepati janjinya sesuai dengan isi Panca Prasetya KORPRI. Peringatan HUT Ke 42 mengangkat tema “Dengan Profesionalisme dan Netralitas, KORPRI Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

HUT KORPRI yang jatuh pada setiap tanggal 29 Nopember, ditandai dengan

pelaksanaan upacara bendera di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Pada upacara bendera tanggal 29 Nopember 2013, sebagai Pembina Upacara adalah Wakil Menteri Pertanian (Bpk Rusman Heryawan), membacakan Sambutan Presiden RI selaku Penasehat Nasional KORPRI. Selain itu terdapat kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh DP KORPRI Nasional, dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap, pada tanggal 11 Nopember 2013. Perwakilan Anggota KORPRI Kementerian Pertanian sebanyak 5 orang mengikuti kegiatan ini. DP KORPRI Kementerian Pertanian juga melaksanakan kegiatan Donor Darah, bekerja-sama dengan PMI, dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2013, di Auditorium Kementerian Pertanian diikuti oleh sekitar 130 orang Anggota KORPRI Kementan.

Dilihat dari indikator input (masukan), dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 220.200.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp 218.426.000,-. Personil yang terlibat dalam kegitan ini berasal dari Dewan Pengurus KORPRI dan Pegawai Lingkup



Kementerian Pertanian yang semuanya telah memberikan kontribusinya dengan baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 99.19%.

7. Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan

Kegiatan Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan diadakan pada tanggal 11 sd 12 Desember 2013 bertempat di Hotel Horison Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka perencanaan pendirian Koperasi Sekunder KEMENTAN, yang anggotanya terdiri dari Koperasi Primer unit Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian.


8. Pembinaan Ketrampilan

Kegiatan Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013 bertempat di Auditorium Gedung D Kanpus Kementan, dengan peserta 250 orang. Kegiatan ini diselenggarakan karena Masih banyak anggota KORPRI terutama pegawai baru, belum mengetahui informasi tentang ASKES, bagaimana menggunakan BAPERTARUM dan pengurusan TASPEN. Untuk itu Forum Kesejahteraan Pegawai pada tahun ini diisi dengan kegiatan sosialisasi tentang Askes, Bapertarum dan Taspen.


9. Forum Konsultasi Hukum

Dalam rangka implementasi peran FPKH KORPRI Kementerian Pertanian dalam menyuarakan hal-hal yang menyangkut perlindungan bagi anggotanya yang tersandung masalah hukum, maka telah diselenggarakan Pelaksanaan Forum Pembinaan Konsultasi Hukum selama 2 (dua) hari, 25 Oktober 2013 dan 26 Oktober 2013 bertempat di Hotel Pangrango 2 Jalan Raya Pajajaran No. 32 Bogor 16151, Provinsi Jawa Barat, dengan peserta yang hadir sejumlah 50 orang terdiri dari Pejabat Eselon III dan IV yang membidangi Hukum dan Pegawai Negeri Sipil yang telah Lulus Pendidikan Khusus Profesi Advokasi atau Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi pendidikan hukum. Konsepnya FPKH KORPRI tidak saja menyediakan jasa bantuan hukum, tapi juga mensosialisasikan pencegahan tindak pidana korupsi.

FPKH Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian nantinya akan menuju pada terbentuknya LKBH KORPRI Kementerian Pertanian dan dalam praktiknya harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 18



Tahun 2003 tentang Advokat, dimana dalam melayani bantuan hukum terhadap Anggota KORPRI yang memiliki permasalahan hukum, maka akan diserahkan kepada Advokat berlisensi untuk bertindak sebagai kuasa hukum yang bersangkutan baik di luar maupun di dalam pengadilan.


Masing-masing tahapan dalam penyusunan LAKIP mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hal ini mengingat LAKIP merupakan suatu sistem pelaporan akuntabilitaas kinerja yang hasilnya digunakan untuk proses pengambilan keputusan pimpinan. Oleh karena itu untuk menghasilkan informasi yang baik dan akurat, sebelumnya dilakukan Pengukuran Kinerja yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi.

Capaian kinerja masing-masing kegiatan dalam program pembinaan dan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan yang menjadi tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian berdasarkan data Pengukuran Kinerja khususnya sampai pada indikator keluaran pada tahun 2013 dapat dicapai 100% dari Target Kinerja yang ada di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013, dengan kata lain dapat diklasifikasikan BAIK. dari segi serapan anggaran, pada tahun 2013 Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki anggaran sebesar Rp 20.884.750.000,- dan dapat terealisasi hingga akhir tahun 2013 sebesar Rp 18.411.213.672,- atau sebesar 88.16%. Seluruh capaian kinerja pada tahun ini dapat terwujud berkat konsistensi dan kerja keras dari seluruh Pelaksana Kegiatan Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Dengan pencapaian kinerja kegiatan yang sedemikian, maka sebagian besar sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dapat tercapai. Namun apabila dilihat dari substansi dari masing-masing keluaran (output), terdapat keluaran-keluaran yang masih memerlukan proses tindak lanjut, misalnya saja keluaran yang masih berbentuk rancangan peraturan atau kegiatan yang membutuhkan tindak lanjut seperti Kegiatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang membutuhkan Sosialisasi dan Workshop pada tahun yang akan datang.



B. Evaluasi Kinerja Berdasarkan hasil-hasil perhitungan sebagaimana tercantum dalam formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dihasilkan. Adapun hasil evaluasi dari masing-masing kegiatan sesuai dengan sasaran strategisnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3 SASARAN STRATEGIS, RINCIAN KINERJA, EVALUASI KINERJA TAHUN 2013 DAN 2012

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI REALISASI

STRATEGIS KINERJA 2013 2013 2012

1 2 3 4 5

1 Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas, dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan

PENATAAN KELEMBAGAAN 4 DOKUMEN 4 DOKUMEN 4 DOKUMEN

Persentase Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran 100 % 84 % 87 %

1 Penataan Organisasi Kementerian Pertanian

Output :

Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Kementerian Pertanian

1 Laporan 1 Laporan

beban tugasnya 2 Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian

Output :

Jumlah Dokumen Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang

Pertanian

Output :

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian

1 Laporan 1 Laporan

4 Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian

Output :

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi

1 Laporan 1 Laporan


2 Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL 3 LAPORAN 3 LAPORAN 3 LAPORAN

Persentase Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran 100 % 92 % 93,54 %

1 Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan Fungsional

Rumpun Ilmu Hayat

Output : Jumlah Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen



2 Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat

Output : Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan


Rumpun Ilmu Hayat



3 Evaluasi Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional RIHP

Output :

Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian DUPAK Jabatan

1 Laporan 1 Laporan

Fungsional RIHP

3 Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian dan budaya kerja

PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK DAN BUDAYA KERJA 3 LAPORAN 3 LAPORAN 3 LAPORAN

Persentase Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran 100 % 94,21 % 81,57 %

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian

Output :

Jumlah laporan peningkatan kualitas

2 Laporan 2 Laporan


2 Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian

Output :

Jumlah laporan peningkatan kualitas budaya

1 Laporan 1 Laporan


4 Terwujudnya sistem, prosedur, dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi alam pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi.

KETATALAKSANAAN 4 LAPORAN 4 LAPORAN 4 LAPORAN


1 Penyusunan Sistem, Prosedur, dan Pembakuan Sarana Kerja

Output :

Jumlah Laporan Penyusunan Sistem, Prosedur, dan Pembakuan Sarana Kerja

1 Laporan 1 Laporan

2 Pembinaan, Evaluasi, dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur

Prosedur

Output :

Jumlah Laporan Pembinaan, Evaluasi, dan

1 Laporan 1 Laporan


3 Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building

Output :

Jumlah Laporan Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan

1 Laporan 1 Laporan

Capacity Building

4 Fasilitasi Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan Kerja

Output :

Jumlah Laporan Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan

1 Laporan 1 Laporan

Kerja

REFORMASI BIROKRASI 4 LAPORAN 4 LAPORAN 4 LAPORAN


1 Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Output :

Jumlah laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3 Laporan 3 Laporan


2 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis di Bidang Manajemen

Output :

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

1 Laporan 1 Laporan

di Bidang Manajemen



PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN 5 DOKUMEN 5 DOKUMEN 5 DOKUMEN


1 Penyusunan Rencana dan Penetapan Kinerja

Output :

Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan

2 Dokumen 2 Dokumen


2 Pengelolaan Anggaran

Output :

Jumlah Laporan Pengelolaan Anggaran

1 Laporan 1 Laporan

3 Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran

Output :

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penelaahan Rencana

2 Dokumen 2 Dokumen

Kerja dan Anggaran

KEGIATAN DAN PEMBINAAN 7 LAPORAN 7 LAPORAN 7 LAPORAN


1 Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja

Output :

Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan,

1 Laporan 1 Laporan


2 Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi,


Output :

Jumlah Laporan Perjalanan Monitoring dan Evaluasi

1 Laporan 1 Laporan


3 Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai

Output :

Jumlah Laporan Pembinaan Mental dan Karakter

1 Laporan 1 Laporan

Pegawai

4 Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Setjen

Output :

Jumlah Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan

1 Laporan 1 Laporan


5 Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Lingkup Setjen Kementan

Output :

Jumlah Laporan Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern

1 Laporan 1 Laporan


6 Penilaian Kompetensi PNS Kementan

Output :

Jumlah Laporan Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern

1 Laporan 1 Laporan


7 Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Output

:

Jumlah Laporan Pelaksanaan

1 Laporan

1 Laporan



LAYANAN PERKANTORAN

12 BLN LAYANAN

12 BLN LAYANAN

12 BLN LAYANAN


Layanan Perkantoran

Output :

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang diberikan

12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

PENGADAAN BARANG (BELANJA MODAL) 166 UNIT 166 UNIT 109 UNIT


1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Output :

Jumlah Perangkat Pengolah Data yang diadakan

15 Unit 15 Unit

2 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Output :

Jumlah Kursi Kerja yang diadakan

143 Unit 143 Unit

3 Pengadaan Kendaraan

Output :

Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

8 Unit 8 Unit

yang diadakan

5 Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai.

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

19 LAPORAN 19 LAPORAN 19 LAPORAN


1 Koordinasi Peremajaan Data Kepegawaian Kementerian Pertanian

Output :

Jumlah Laporan Koordinasi Peremajaan Data

2 Laporan 2 Laporan


2 Penilaian Kompetensi PNS Lingkup Kementerian Pertanian

Output :

Jumlah Laporan Penilaian Kompetensi PNS Lingkup

1 Laporan 1 Laporan

Setjen Kementan

3 Koordinasi Pembuatan Kartu Pegawai

Output :

Jumlah Laporan Koordinasi Pembuatan Kartu Pegawai

1 Laporan 1 Laporan

4 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementan

Output :

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1 Laporan 1 Laporan


5 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

Output :

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan

1 Laporan 1 Laporan


6 Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai

Output :

Jumlah Laporan Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai

1 Laporan 1 Laporan

7 Penyelenggaraan Baperjakat, Pelantikan Pejabat, dan




Output :

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Baperjakat,

1 Laporan 1 Laporan



8 Pemberian Tanda Jasa/ Penghargaan/ Kehormatan


Output :

Jumlah Laporan Pemberian Tanda Jasa/ Penghargaan/

1 Laporan 1 Laporan


9 Penataan Arsip Kepegawaian Lingkup Setjen Kementerian Pertanian

Output :

Jumlah Laporan Penataan Arsip Kepegawaian Lingkup

1 Laporan 1 Laporan


10 Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat Jenderal Kementan

Output :

Jumlah Laporan Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat

1 Laporan 1 Laporan

Jenderal Kementan

11 Penyusunan Instrumen Penilaian Prestasi Kerja dan Standar Kompetensi

Pegawai

Output :

Jumlah Laporan Penyusunan Instrumen Penilaian

2 Laporan 2 Laporan


12 Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Output :

Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Pegawai

1 Laporan 1 Laporan

13 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Pengembangan Pegawai

Output :

Jumlah Laporan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan

1 Laporan 1 Laporan


14 Medical Check Up Pegawai Kementerian Pertanian

Output :

Jumlah Laporan Medical Check Up Pegawai

1 Laporan 1 Laporan


15 Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Output :

Jumlah laporan pembinaan kesehatan dan

2 Laporan 2 Laporan

keselamatan kerja

16 Pelayanan Kesehatan Pegawai

Output :

Jumlah Laporan Pelayanan Kesehatan Pegawai

1 Laporan 1 Laporan



6 Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun, dan mutasi lainnya)


9 DOKUMEN 9 DOKUMEN 9 DOKUMEN


1 Apresiasi Kepegawaian Kementerian Pertanian

Output :

Jumlah Laporan Apresiasi Kepegawaian Kementerian

1 Laporan 1 Laporan

Pertanian


Output :

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat

1 Dokumen 1 Dokumen


Jabatan Fungsional

Output :


1 Dokumen 1 Dokumen


4 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan

Pensiun

Output :


1 Dokumen 1 Dokumen


5 Pembinaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi SDM

Aparatur Pertanian

Output :

Jumlah Laporan Pembinaan Koordinasi, Monitoring, dan

1 Laporan 1 Laporan


6 Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Output :

Jumlah Laporan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional

1 Laporan 1 Laporan

Analis Kepegawaian

7 Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Output :

Jumlah Laporan Fasilitasi Sekretariat Jabatan

1 Laporan 1 Laporan


8 Temu Koordinasi Pengelola SAPK Lingkup Kementan

Output :

Jumlah Laporan Temu Koordinasi Pengelola SAPK

1 Laporan 1 Laporan

Lingkup Kementan

9 Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementan

Output :

Jumlah Laporan Pengadaan CPNS Kementan

1 Laporan 1 Laporan

Tahun 2013



7 Meningkatnya pembinaan pegawai

PEMBINAAN SDM APARATUR PERTANIAN MELALUI ORGANISASI KEDINASAN

1 LAPORAN 1 LAPORAN 1 LAPORAN

melalui organisasi kedinasan


1 Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan

Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan

1 Laporan 1 Laporan

2 Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bakti


1 Laporan 1 Laporan

3 Pembinaan Pemberdayaan Perempuan


1 Laporan 1 Laporan

4 Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai


1 Laporan 1 Laporan

5

Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai


1 Laporan 1 Laporan

6 Pembinaan Mental Agama


1 Laporan 1 Laporan

7

Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan


1 Laporan 1 Laporan

8 Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai

Keterampilan


1 Laporan 1 Laporan

9 Forum Konsultasi Hukum

Output :

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan

1 Laporan 1 Laporan

Bab IV. Penutup


BAB IV

P E N U T U P

Pembinaan Organisasi dan Kepegawaian merupakan fungsi yang strategis dalam upaya membangun suatu manajemen pembangunan pertanian modern dan mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu komitmen yang kuat dan pemahaman yang sama terhadap peran, tugas dan fungsi unit Organisasi dan Kepegawaian dari level top manager sampai dengan lower manager. Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2013 dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi terutama pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian telah berupaya melakukan pembenahan terhadap manajemen pembangunan pertanian, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk pengembangan jabatan fungsional, pemberian motivasi kerja kepada unit kerja pelayanan bidang pertanian, penataan ketatalaksanaan, serta pemberian asistensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2013 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain adalah Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan terbitnya Perpres No 103 Tahun 2012 pada akhir tahun. Keluarnya Perpres tersebut menandakan bahwa Kementerian Pertanian telah berhasil melakukan Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerjanya walaupun pencapaian belum 100%. Selain itu pada tahun 2013 telah dilakukan internalisasi instrumen penilaian prestasi PNS yang biasa disebut dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Penerapan SKP akan dilakukan pada Januari 2014 sehingga dibutuhkan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Lingkup Kementan pada tahun berjalan agar SKP yang ada dapat tersaji dengan Benar dan Tepat Sasaran. Dari hasil evaluasi kinerja baik kegiatan maupun program yang dilakukan diketahui capaian kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat tercapai 100 %, yang artinya BAIK. kegiatan-kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian lebih banyak bersifat non fisik (peraturan, kajian dan konsepsi). Selain itu terdapat kegitan yang masih memerlukan proses tindak lanjut agar output kegiatan tersebut dapat bermanfaat, seperti misalnya sosialisasi baik kedalam maupun keluar. Disadari bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan masih terjadi sehingga target-target yang telah ditentukan belum dapat dicapai sesuai dengan rencana. Selain itu beberapa kegiatan tidak serta merta menghasilkan outcome yang kemudian akan memberikan indikasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Diperlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk perwujudan sasaran yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan, misi, dan visi Biro Organisasi dan Kepegawaian.

TARGET REALISASI %

3 4 5

1

4 DOKUMEN 4 DOKUMEN 100%

781,888,000 654,747,960 83.74%

1

Masukan : Dana 232,860,000 169,881,725 72.95%

Sumber daya manusia 6 Orang 6 Orang

Keluaran :Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Kementerian

Pertanian1 Laporan 1 Laporan

2

Masukan : Dana 203,800,000 194,186,300 95.28%

Sumberdaya manusia (SDM) 6 Orang 6 Orang

Keluaran :Jumlah Dokumen Penataan Organisasi UPT Kementerian

Pertanian 1 Dokumen 1 Dokumen

3

Masukan : Dana 94,680,000 54,309,935 57.36%


Keluaran :Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kelembagaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian1 Laporan 1 Laporan

4

Masukan : Dana 250,548,000 236,370,000 94.34%


Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi 1 Laporan 1 Laporan


PENGUKURAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit : BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Tahun : 2013

SASARAN INDIKATOR

Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian

Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Bidang Pertanian

Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian

STRATEGIS KINERJA

1 2

Penataan Organisasi Kementerian Pertanian

Capaian Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja

PENATAAN KELEMBAGAANTerwujudnya organisasi birokrasi

pertanian dengan visi, misi, tugas, dan

fungsi yang jelas dan dengan struktur

yang proporsional dengan beban

tugasnya

TARGET REALISASI %

3 4 5

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA

1 2

2

3 LAPORAN 3 LAPORAN 100%

819,250,000 753,689,610 92.00%

1

Masukan : Dana 323,050,000 305,364,110 94.53%


Keluaran : Jumlah Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen



2

Masukan : Dana 267,050,000 240,350,000 90.00%


Keluaran : Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan


Rumpun Ilmu Hayat

3

Masukan : Dana 229,150,000 207,975,500 90.76%

Sumber daya manusia (SDM) 6 Orang 6 Orang

Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian DUPAK Jabatan 1 Laporan 1 Laporan

Fungsional RIHP

3


939,200,000 884,779,230 94.21%

1

Masukan : Dana 790,000,000 754,319,230 95.48%


Keluaran : Jumlah laporan peningkatan kualitas 2 Laporan 2 Laporan


Capaian Kinerja


Terwujudnya profesionalisme pegawai

melalui pengembangan jabatan

fungsional

PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK DAN BUDAYA KERJA

Capaian Kinerja


Terwujudnya pelayanan prima dalam

penyelenggaraan pelayanan publik pada

unit kerja pelayanan publik bidang

pertanian dan budaya kerja

Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan Fungsional

Rumpun Ilmu Hayat

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian

Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat

Evaluasi Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional RIHP

TARGET REALISASI %

3 4 5

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA

1 2

2

Masukan : Dana 149,200,000 130,460,000 87.44%


Keluaran : Jumlah laporan peningkatan kualitas budaya 1 Laporan 1 Laporan


4


927,500,000 586,421,500 63.23%

1

Masukan : Dana 301,000,000 186,931,300 62.10%


Keluaran : Jumlah Laporan Penyusunan Sistem, Prosedur, 1 Laporan 1 Laporan

dan Pembakuan Sarana Kerja

2

Prosedur

Masukan : Dana 207,000,000 167,373,200 80.86%


Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan, Evaluasi, dan 1 Laporan 1 Laporan


3

Masukan : Dana 183,000,000 134,252,500 73.36%


Keluaran : Jumlah Laporan Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan 1 Laporan 1 Laporan

Capacity Building

4

Masukan : Dana 236,500,000 97,864,500 41.38%


Keluaran : Jumlah Laporan Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan 1 Laporan 1 Laporan

Kerja

KETATALAKSANAAN

Capaian Kinerja


Fasilitasi Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan Kerja

Terwujudnya sistem, prosedur, dan tata

kerja yang menjamin efektivitas dan

efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi serta reformasi birokrasiPenyusunan Sistem, Prosedur, dan Pembakuan Sarana Kerja

Pembinaan, Evaluasi, dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur

Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building

Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian

TARGET REALISASI %

3 4 5

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA

1 2


987,950,000 897,466,346 90.84%

1

Masukan : Dana 832,950,000 753,745,096 90.49%


Keluaran : Jumlah laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3 Laporan 3 Laporan


2 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis di Bidang ManajemenMasukan : Dana 155,000,000 143,721,250 92.72%


Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 1 Laporan 1 Laporan

di Bidang Manajemen


739,995,000 595,319,855 80.45%

1

Masukan : Dana 89,000,000 86,950,000 97.70%


Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan 2 Dokumen 2 Dokumen


2

Masukan : Dana 519,045,000 402,129,855 77.47%


Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Anggaran 1 Laporan 1 Laporan

3

Masukan : Dana 131,950,000 106,240,000 80.52%


Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penelaahan Rencana 2 Dokumen 2 Dokumen

Kerja dan Anggaran

Capaian Kinerja


PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN

Capaian Kinerja


REFORMASI BIROKRASI

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran

Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Penyusunan Rencana dan Penetapan Kinerja

Pengelolaan Anggaran

TARGET REALISASI %

3 4 5

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA

1 2


2,626,150,000 2,329,501,710 88.70%

1

Masukan : Dana 528,300,000 488,405,400 92.45%


Keluaran : Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, 1 Laporan 1 Laporan


2

Masukan : Dana 200,000,000 199,384,660 99.69%


Keluaran : Jumlah Laporan Perjalanan Monitoring dan Evaluasi 1 Laporan 1 Laporan


3

Masukan : Dana 314,550,000 301,202,500 95.76%


Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Mental dan Karakter 1 Laporan 1 Laporan

Pegawai

4

Masukan : Dana 648,100,000 514,347,000 79.36%


Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan


5

Masukan : Dana 150,100,000 127,730,000 85.10%


Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern 1 Laporan 1 Laporan


KEGIATAN DAN PEMBINAAN

Capaian Kinerja



Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai

Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Setjen

Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Lingkup Setjen Kementan

Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja

Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi,

TARGET REALISASI %

3 4 5

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA

1 2

6

Masukan : Dana 395,400,000 372,580,700 94.23%


Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern 1 Laporan 1 Laporan


7

Masukan : Dana 389,700,000 325,851,450 83.62%


Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 1 Laporan 1 Laporan

Analis Kepegawaian

12 BLN LAYANAN 12 BLN LAYANAN 100%

1,665,002,000 1,589,062,666 95.44%

Masukan : Dana 1,665,002,000 1,589,062,666 95.44%


Keluaran : Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang diberikan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

166 Unit 166 Unit 100%

830,100,000 824,371,500 99.31%

1

Masukan : Dana 126,000,000 120,670,000 95.77%


Keluaran : Jumlah Perangkat Pengolah Data yang diadakan 15 Unit 15 Unit

2

Masukan : Dana 218,700,000 218,434,000 99.88%


Keluaran : Jumlah Kursi Kerja yang diadakan 143 Unit 143 Unit

3

Masukan : Dana 485,400,000 485,267,500 99.97%


LAYANAN PERKANTORAN

Capaian Kinerja

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Layanan Perkantoran

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi


PENGADAAN BARANG (BELANJA MODAL)

Capaian Kinerja


Penilaian Kompetensi PNS Kementan

Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Pengadaan Kendaraan

TARGET REALISASI %

3 4 5

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA

1 2

Keluaran : Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 8 Unit 8 Unit

yang diadakan

5


4,822,145,000 4,318,807,761 89.56%

1

Masukan : Dana 241,120,000 191,733,600 79.52%


Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Peremajaan Data 2 Laporan 2 Laporan


2

Masukan : Dana 494,318,000 457,932,250 92.64%


Keluaran : Jumlah Laporan Penilaian Kompetensi PNS Lingkup 1 Laporan 1 Laporan

Setjen Kementan

3

Masukan : Dana 75,500,000 72,555,349 96.10%


Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Pembuatan Kartu Pegawai 1 Laporan 1 Laporan

4

Masukan : Dana 418,440,000 375,482,500 89.73%


Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1 Laporan 1 Laporan


5

Masukan : Dana 478,520,000 470,259,150 98.27%

Sumber daya manusia 9 orang 9 orang

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan 1 Laporan 1 Laporan


Meningkatnya kualitas perencanaan,

pembinaan, pengembangan, dan

kesejahteraan pegawai.

Koordinasi Peremajaan Data Kepegawaian Kementerian Pertanian

Penilaian Kompetensi PNS Lingkup Kementerian Pertanian

Koordinasi Pembuatan Kartu Pegawai

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Capaian Kinerja


Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementan

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

TARGET REALISASI %

3 4 5

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA

1 2

6

Masukan : Dana 184,700,000 176,904,900 95.78%


Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai 1 Laporan 1 Laporan

7

Masukan : Dana 168,282,000 147,842,000 87.85%


Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Baperjakat, 1 Laporan 1 Laporan



8

Masukan : Dana 186,300,000 154,195,900 82.77%


Keluaran : Jumlah Laporan Pemberian Tanda Jasa/ Penghargaan/ 1 Laporan 1 Laporan


9

Masukan : Dana 69,650,000 57,482,000 82.53%


Keluaran : Jumlah Laporan Penataan Arsip Kepegawaian Lingkup 1 Laporan 1 Laporan


10

Masukan : Dana 207,560,000 177,200,000 85.37%


Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat 1 Laporan 1 Laporan

Jenderal Kementan

11

Pegawai

Masukan : Dana 153,300,000 140,686,300 91.77%



Pemberian Tanda Jasa/ Penghargaan/ Kehormatan


Penataan Arsip Kepegawaian Lingkup Setjen Kementerian Pertanian

Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat Jenderal Kementan

Penyusunan Instrumen Penilaian Prestasi Kerja dan Standar Kompetensi

Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai

Penyelenggaraan Baperjakat, Pelantikan Pejabat, dan

TARGET REALISASI %

3 4 5

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA

1 2

Keluaran : Jumlah Laporan Penyusunan Instrumen Penilaian 2 Laporan 2 Laporan


12

Masukan : Dana 134,300,000 131,880,000 98.20%


Keluaran : Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Pegawai 1 Laporan 1 Laporan

13

Masukan : Dana 113,500,000 84,674,170 74.60%


Keluaran : Jumlah Laporan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan 1 Laporan 1 Laporan


14

Masukan : Dana 444,500,000 342,143,452 76.97%


Keluaran : Jumlah Laporan Medical Check Up Pegawai 1 Laporan 1 Laporan


15

Masukan : Dana 205,835,000 191,300,100 92.94%


Keluaran : Jumlah laporan pembinaan kesehatan dan 2 Laporan 2 Laporan

keselamatan kerja

16

Masukan : Dana 1,246,320,000 1,146,536,090 91.99%


Keluaran : Jumlah Laporan Pelayanan Kesehatan Pegawai 1 Laporan 1 Laporan

6


3,488,050,000 2,775,163,668 79.56%

1

Masukan : Dana 219,300,000 196,072,700 89.41%


Terwujudnya pelayanan prima dalam

bidang administrasi kepegawaian

(pengangkatan, kenaikan pangkat,

pemberhentian, pensiun, dan mutasi

lainnya).Apresiasi Kepegawaian Kementerian Pertanian

Medical Check Up Pegawai Kementerian Pertanian

Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pelayanan Kesehatan Pegawai

Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Pengembangan Pegawai


Capaian Kinerja

TARGET REALISASI %

3 4 5

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA

1 2


Keluaran : Jumlah Laporan Apresiasi Kepegawaian Kementerian 1 Laporan 1 Laporan

Pertanian

2

Masukan : Dana 321,500,000 302,647,300 94.14%


Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen

Kenaikan Pangkat

3

Masukan : Dana 252,750,000 227,145,700 89.87%




4

Pensiun

Masukan : Dana 249,300,000 211,105,200 84.68%




5

Masukan : Dana 551,100,000 282,345,450 51.23%


Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Koordinasi, Monitoring, dan 1 Laporan 1 Laporan


6

Masukan : Dana 132,800,000 127,193,400 95.78%

: Sumber daya manusia 9 orang 9 orang

Keluaran : Jumlah Laporan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional 1 Laporan 1 Laporan

Analis Kepegawaian

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat

Jabatan Fungsional

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan

Pembinaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi SDM

Aparatur Pertanian

Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

TARGET REALISASI %

3 4 5

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA

1 2

7

Masukan : Dana 217,000,000 168,652,800 77.72%


Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Sekretariat Jabatan 1 Laporan 1 Laporan


8

Masukan : Dana 267,900,000 257,315,700 96.05%


Keluaran : Jumlah Laporan Temu Koordinasi Pengelola SAPK 1 Laporan 1 Laporan

Lingkup Kementan

9

Masukan : Dana 1,276,400,000 1,002,685,418 78.56%


Keluaran : Jumlah Laporan Pengadaan CPNS Kementan 1 Laporan 1 Laporan

Tahun 2013

7


2,269,520,000 2,201,881,866 97.02%

1

Masukan : Dana 568,430,000 540,765,066 95.13%

Sumber Daya Manusia 12 Orang 12 Orang

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan 1 Laporan 1 Laporan

2

Masukan : Dana 76,500,000 76,500,000 100.00%



3

Masukan : Dana 83,000,000 82,356,000 99.22%




Meningkatnya pembinaan pegawai

melalui organisasi kedinasanPEMBINAAN SDM APARATUR PERTANIAN MELALUI ORGANISASI KEDINASAN

Capaian Kinerja

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementan

Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Temu Koordinasi Pengelola SAPK Lingkup Kementan

Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan

Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bakti

TARGET REALISASI %

3 4 5

SASARAN INDIKATOR

STRATEGIS KINERJA

1 2

4

Masukan : Dana 425,540,000 409,900,800 96.32%



5

Masukan : Dana 609,300,000 601,945,000 98.79%



6

Masukan : Dana 220,200,000 218,426,000 99.19%



7

Masukan : Dana 117,900,000 111,300,000 94.40%



8

Masukan : Dana 67,250,000 66,849,000 99.40%



9

Masukan : Dana 101,400,000 93,840,000 92.54%



Forum Konsultasi Hukum

Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai

Pembinaan Mental Agama

Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan

Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai

Keterampilan

Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP Biro Organisasi dan Kepegawaian 2013.pdf · Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas

Documents