LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROGRAM … · kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud ... 17 Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (SATKER 05)

---------

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman

kepada Peraturan Menteri PAN/RB no 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan

kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan

kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini

disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja

kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provonsi Kepulauan Riau serta

hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Tanjungpinang, 31 Januari 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan

kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi

tentang: pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator

kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan

perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan

target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya

dalam pencapaian kinerja tahun 2019 dengan capaian rata-rata sasaran strategis

sebesar 111,43 persen, meskipun di satu sisi ada yang melebihi target dan ada

yang tidak mencapai target yang direncanakan. Rincian Kegiatan Bidang P2P

dapat dilihat pada tabel berikut:

No Sasaran Indikator Kegiatan Target Capaian Kinerja

1. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

93% 88% 95%

2. Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans penyakit potensial KLB dan melakukan respons terhadap sinyal kewaspadaan (alert) yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons)

Persentase respon terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)

80% 98% 123%

3. Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian Penyakit lnfeksi Emerging

5 5 100%

4. Kabupaten/kota di pintu masuk negara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah Kabupaten/kota di pintu masuk negara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

5 1 20%

5. Meningkatnya pencegahandan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

95% 99% 104%

6. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

2 2 100%

7. Menurunnya penyakit menular langsung

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

91% 94% 103%


Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

79% 99% 125%


Persentase kasus HIV yang diobati

55% 56% 102%


Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok berisiko

80% 100% 125%

11. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

50% 29% 58%


Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

50 %

94% 188%


Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

50% 67% 134%


Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

50% 70% 140%


Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

30% 68% 227%

16. Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan napza

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

2 1 50%

17. Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

100% 100% 100%

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2019, Bidang P2P mempunyai sasaran tujuh

belas (17) indikator dengan anggaran Rp. 5.407.335.000 dengan penyerapan

dana sebesar Rp. 4.936.976.498

Capaian indikator kinerja Bidang P2P Ddalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari

17 Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tahun 2019, sebanyak 10 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%),

3 indikator telah mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 4 indikator

tidak mencapai target yang dinyatakan secara umum cukup baik dalam

pencapaian indikator kinerja

Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau sudah dianggap cukup baik, namun dalam

pelaksanaannya masih dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan

harapan. Perencanaan yang kurang matang dalam mengimplementasikan

rencana kerja merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan salah

satu target penetapan kinerja tidak tercapai.

Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau harus ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga

beberapa perbaikan dan tindak lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian

target sendiri disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh

dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan DInas

Keseshatan Provinsi sera institusi terkait lainnya. Semoga ke depannya, kinerja

Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang sudah relatif baik ini

dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam

rangka menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular dan

tidak menular serta meningkatkan kesehatan jiwa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. 2

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................... 3

DAFTAR ISI ................................................................................................ 6

1.1 Latar Belakang ............................................................................... 7

1.2 Visi dan Misi................................................................................... 9

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ 11

1.4 Sumber Daya Manusia ................................................................ 12

1.5 Sistematika Penulisan ................................................................ 14

BAB II ....................................................................................................... 15

PERENCANAAN KINERJA...................................................................... 15

2.1 Perencanaan Kinerja ................................................................... 15

2.2 Perjanjian Kinerja ........................................................................ 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 19

3.1 Capaian kinerja ............................................................................ 19

A. Kesimpulan .................................................................................. 57

B. Tindak Lanjut ............................................................................... 58

7

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia

Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang

didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.

Sasaran yang akan dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) adalah: 1)

meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2) meningkatnya

pengendalian penyakit; 3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)

meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia

Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan

tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas

sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan melalui Pendekatan

Keluarga dan GERMAS.

RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2

tahun 2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan

Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program P2P

tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan

dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Ditjen P2P termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program

selama lima tahun mendatang. Dalam perkembangannya Renstra yang telah

disusun memerlukan penyesuaian terkait dengan GERMAS, PIS PK dan SPM

sehingga pada tahun 2019 dilakukan revisi Renstra Kementerian Kesehatan

dengan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai amanat Menteri

Kesehatan, dengan diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus

menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P. Pada

revisi RAP Ditjen P2P Tahun 2019 terjadi perubahan indikator dan telah

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit.

Pelaksanaan kegiatan pencapaian program bidang P2P Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 melalui kegiatan seksi P2M

8

yaitu PE kasus Malaria positif dilanjutkan MBS dan pembagian kelambu masal

di daerah yang terkonfirmasi malaria positif seperti daerah eliminasi di Kota

Batam, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas dengan API >1, dan

Kabupaten Bintan API <1, hal tersebut dilakukan untuk menjaga status

eliminasi dan menuju Kabupaten/Kota bebas Malaria di Provinsi Kepulauan

Riau. Pelaksanaan program TB di Provinsi Kepulauan Riau melalui intensifikasi

penemuan kasus TB baru di beberapa Kabupaten/Kota dan kegiatan penyisiran

ke klinik swasta dan semua Rumah Sakit di Kabupaten/Kota se-Provinsi

Kepulauan Riau untuk mencari kasus TB yang hilang dan kasus TB baru agar

segera mendapatkan pengobatan sesuai standar sesuai target SPM

Kabupaten/Kota bahwa semua penderita TB mendapatkan pengobatan sesuai

standar. Untuk pencegahan dan penanggulangan program HIV-AIDS dilakukan

mengacu pada kebijakan program 90.90.90 yaitu 90% jumlah orang yang di tes

HIV dan tahu status, 90% jumlah orang tahu status dan mendapatkan ARV,

serta 90% jumlah orang mendapatkan ARV dengan viral load tersupresi,

dengan tiga tujuan ini dapat mendukung target 3 zero (zero new infection, zero

newe related AIDS, dan zero stigma and discrimination). Dari seksi PTM dan

Kesehatan Jiwa dilakukan kegiatan berupa deteksi dini faktor risiko PTM

melalui kegiatan Posbindu di Desa/Kelurahan di semua Kabupaten/Kota,

deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50

tahun di semua Puskesmas di Kabupaten/Kota yang petugasnya sudah pernah

dilatih deteksi dini kanker payudara dan leher rahim. Kegiatan tersebut

dilakukan dengan berkoordinasi dengan lintas sektor dari pemerintahan

Desa/Kelurahan, IBI, YKI, Dharma Wanita Kejaksaan Tinggi, Dharma Wanita

TNI/Polri, TP-PKK, dan Kader kesehatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi

Kepulauan Riau. Kegiatan dari seksi imunisasi dan surveilans difokuskan pada

kegiatan imunisasi MR melalui kampanye dan sosialisasi serta pelaksanaan

imunisasi MR melalui Pos Imunisasi di Puskesmas, Posyandu, dan Sekolah.

Pelaksanaan imunisasi MR terkendala dengan adanya penolakan dari

beberapa kelompok masyarakat tertentu dengan alasan status kehalalan vaksin

MR tidak halal, sehingga Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

mengambil langkah dengan menggandeng Kementerian Agama dan MUI untuk

ikut bersama melaksanakan kampanye dan sosialisasi imunisasi MR. Sampai

batas akhir pelaksanaan imunisasi MR.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau atas

pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2019. Disamping itu, laporan

9

kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan

terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi

guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.

1.2 Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi

dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya

untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritim

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepentingan nasional, serta mewujudkan masyarakat yang

berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas

yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan

10

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor

strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam

tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun

2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2)

meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat

terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status

kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life

cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja,

maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau

outcome) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator

yang akan dicapai yakni sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP

2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012)

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran

hidup

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Peran

Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator

Kementerian Kesehatan yakni menyelenggarakan pencegahan dan

pengendalian peyakit secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung

pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya melalui

kegiatan surveilans dan karantina kesehatan, pencegahan dan pengendalian

penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor

dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular,

pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan

11

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau: Terwujudnya Kepulauan

Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah

Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim. Adapun Misi Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau adalah: Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan

gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS).

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang

ditugaskan kepada Provinsi. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau, adalah:

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya

kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya

kesehatan;

c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

d. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan

umum di bidang kesehatan;

e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup

tugasnya; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan

oleh Gubernur.

12

2. Struktur Organisasi

Gambar 1. Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Gambar 1. Dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau terdiri dari lima bidang yaitu: Bidang Kesehatan Masyarakat,

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Bidang Pelayanan

Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, dan Sekretariat. Adapun bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM), Seksi Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Kesehatan Jiwa

termasuk Napza, dan Seksi Surveilans dan Imunisasi.

1.4 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau dengan distribusi pegawai di seksi surveilans dan imunisasi

adalah berjumlah 10 orang, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit

menular adalah berjumlah 15 orang, dan seksi pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular dan keswa adalah berjumlah 11 orang.

13

12

6

9

0

2

4

6

8

10

12

14

Fungsional Umum Fungsional Tertentu PTT dan Honorer

Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2019

a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan

Gambar 2. Grafik Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 2. dapat diketahui bahwa distribusi Pegawai Bidang

P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat

pendidikan yang terbanyak adalah tamat S1 yaitu sebanyak 14 orang dan

yang paling sedikit adalah tamat SMA yaitu sebanyak 4 orang.

b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional

Gambar 3. Grafik Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan fungsional Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 3. dapat diketahui bahwa distribusi pegawai Bidang

P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Jabatan

Fungsional yang terbanyak adalah Jabatan Fungsional Umum yaitu

sebanyak 12 orang dan yang paling sedikit adalah Jabatan Fungsional

Tertentu yaitu sebanyak 6 orang.

6

14

7

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

S2 S1 D3 SMA

Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan

Tingkat Pendidikan Tahun 2019

14

1.5 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issue) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian

Kesehatan Tahun 2019.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja

4. Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi

pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang

merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian

Kinerja (PK). Perencanaan 5 tahunan Ditjen P2P tahun 2019 mengacu kepada

dokumen Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yang telah

dilakukan revisi pada bulan Desember 2017 dan ditetapkan pada tahun 2019,

sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 2019 akan menggunakan indikator yang

tertera pada RAP revisi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun

2015-2019.

Rencana Aksi Kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada RAP revisi Program

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019 dengan indikator:

1. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan peningkatan antigen

imunisasi

2. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

3. Jumlah puskesmas yang memiliki rantai dingin (cold chain) untuk imunisasi

4. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kejadian luar biasa

(KLB) untuk mencegah terjadinya KLB

5. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi emerging

6. Jumlah orang yang minum obat Filariasis

7. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

8. Jumlah tenaga yang dilatih pengendalian vektor dan binatang pembawa

penyakit

9. Jumlah Kab/Kota melakukan pengendalian vektor terpadu

10. Jumlah anak yang minum obat cacing

11. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Gerakan 1 Rumah 1

16

Jumantik

12. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu melakukan deteksi dini

penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

13. Jumlah kabupaten/kota yang tidak ditemukan kasus rabies

14. Release From Treatment (RFT) rate kasus baru kusta

15. Jumlah tes yang disediakan untuk populasi kunci, populasi khusus dan

populasi umum yang dilakukan tes HIV

16. Persentase kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini Hepatitis (DDH)

pada ibu hamil dan kelompok berisiko

17. Jumlah kabupaten/kota endemis bebas frambusia

18. Jumlah kabupaten/kota endemis bebas frambusia

19. Jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati

20. Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TB

21. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan terapi ARV bagi

ODHA

22. Persentase jumlah kasus IMS (sifilis) yang ditemukan dan diobati

23. Persentase kab/kota yang melaksanakan layanan rehidrasi oral

24. Persentase kab/kota yang melaksanakan pengamatan karier tifoid pada

penjamah makanan

25. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

26. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

27. Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker

payudara dan kenker leher rahim pada perempuan usia 30 - 50 tahun

28. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini dan Rujukan

Katarak

29. Kabupaten/kota yang memiliki minimal 20% puskesmas yang

menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA

30. Jumlah pelayanan kesehatan sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL)

yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan rehabilitasi medis pada

penyalahgunaan NAPZA

31. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker

dekonsentrasi

17

2.2 Perjanjian Kinerja

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No Sasaran Indikator Kegiatan Target



93%



80%

3. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

5



5



95%



2



91%



79%


Persentase kasus HIV yang diobati 55%



80%



50%



50 %



50%



50%

18



30%



2

17. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


100%

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per setiap indikator:

No Sasaran Indikator Kegiatan Target Capaian Kinerja



93% 88% 95%



80% 98% 123%

3. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

5 5 100%



5 1 20%

5. Meningkatnya pencegahandan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic


95% 99% 104%



2 2 100%



91% 94% 103%



79% 70% 99%


Persentase kasus HIV yang diobati

55% 56% 102%



80% 100% 125%



50% 29% 58%

20



50 %

94% 188%



50% 67% 134%



50% 70% 140%



30% 68% 227%



2 1 50%

17. Meningkatnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


100% 100% 100%

1. Indikator: Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

1) Definisi Operasional: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pada usia 0-7 hari, 1

dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1

dosis campak selama kurun waktu 1 tahun

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah bayi 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di

suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%

21

3) Capaian indikator

Gambar 4. Grafik persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 4. terlihat bahwa Persentase capaian kinerja

anak usia 0 -11 yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Kepulauan

Riau tahun 2015 – 2019. Dilihat dari capaian target tahun 2015 dan

2017 Provinsi Kepulauan Riau dapat mencapai target imunisasi dasar

lengkap, namun pada tahun 2016, 2018 dan 2019 tidak mencapai

target.

Capaian persentase anak usia 0 -11 yang mendapat imunisasi dasar

lengkap di Kepulauan Riau tahun 2019 dari target 93% tercapai 56%

sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah

sebesar 95%. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2019

yaitu sebesar 93% maka capaiannya belum mencapai target nasional

menunjukkan bahwa kinerja masih kurang

4) Analisa penyebab kegagalan : Indikator ini tidak mencapai target

dipengaruhi oleh antara lain cakupan imunisasi Campak/MR yang

rendah dikarenakan status vaksin MR yang belum ada sertifikat halal

sehingga banyak orangtua yang tidak bersedia anaknya untuk

divaksin, selain dukungan pemerintah daerah yang masih kurang

dalam pencapaian target program imunisasi ini.

5) Upaya untuk menunjang pencapaian indikator

- Training bagi pengelola imunisasi Kab/Kota dan Puskesmas

- Introduksi vaksin baru

- Umpan balik (bulanan) capaian imunisasi dasar lengkap dari Dinkes

Provinsi ke Dinkes Kabupaten/Kota sampai ke Puskesmas

91 92 92 93 93 93

88

96

91 88

102

96

104

98 95

75

80

85

90

95

100

105

110

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Anak Usia 0 Sampai 11 Bulan Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Di Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2015 - 2019

Target Capaian Kinerja

22

- Sweeping imunisasi dalam rangka meningkatan capaian imunisasi

dasar lengkap

- Penyebar luasan informasi melalui media KIE

6) Kendala/masalah yang dihadapi

- Belum adanya sertifikat halal vaksin MR

- Beban Kerja yang tinggi baik di Puskesmas, Kab/Kota dan Provinsi

- Dukungan Pemda dan stakeholders terkait yang masih kurang

7) Pemecahan Masalah

- Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang imunisasi dasar

lengkap di tingkat Provinsi, Kab/Kota dan puskesmas

- Feedback analisa capaian imunisasi dasar lengkap setiap bulan

secara berjenjang dari Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas,

termasuk Umpan balik capaian Kampanye MR.

8) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian indikator persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang Mendapat

Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

sebesar 88% (95%) dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran

layanan imunisasi sebesar 96,97% yang berarti tidak terdapat efisiensi

sumber pembiayaan

2. Indikator : Persentase respon terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert)

penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan

Dini dan Respon)

1) Definisi Operasional: Persentase respon terhadap sinyal kewaspadaan

dini dan respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan/atau Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang

direspon oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas

dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sinyal kewaspadaan dini

yang muncul pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)

Puskesmas di kab/kota tersebut di atas di kali 100%

23


Gambar 5. Grafik persentase respon terhadap sinyal kewaspadaan dini (Alert) penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (sistem Kewaspadaan Dini dan

Respon) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan Gambar 5. terlihat bahwa persentase capaian kinerja

respon terhadap sinyal kewaspadaan dini (Alert) Penyakit Potensial

KLB yang muncul dalam SKDR di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015

– 2019 menunjukkan capaian tertinggi pada tahun 2016 sebesar 131%

dan terendah pada tahun 2015 sebesar 120%.

Capaian persentase kinerja respon terhadap sinyal kewaspadaan dini

(Alert) Penyakit Potensial KLB yang muncul dalam SKDR di Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2019 dari target 80% tercapai 98% sehingga

didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah sebesar

123%. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 yaitu

sebesar 90% maka capaiannya telah mencapai target nasional

menunjukkan kinerja yang baik.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan Program: Indikator ini telah mencapai

target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain alur pelaporan bersifat

online, dukungan dari pimpinan serta adanya umpan balik yang

berjenjang dari tiap tingkatan mulai dari Pusat, Dinas Kesehatan

Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas.


- Pertemuan evaluasi bagi pengelola SKDR Kabupaten/Kota

- Umpan balik mingguan dari Pusat ke Dinkes Provinsi dan diteruskan

ke Dinkes Kabupaten/Kota sampai ke Puskesmas

- On the job training kepada petugas yang baru diganti baik di

Kabupaten/Kota maupun di Puskesmas

65 70 75 80 80 78 92 90

99 98

120 131

120 124 123

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Respon Terhadap Sinyal Kewaspadaan Dini (Alert) Penyakit Potensial KLB Yang Muncul Dalam SKDR

(Sistem Kewaspadaan Dini Dan Respon) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 - 2019


24


- Keterbatasan Sumber Daya terutama di tingkat Puskesmas


- Isu Akreditasi Puskesmas yang menjadi keharusan

- Dukungan dana operasional terutama untuk Puskesmas yang belum

memadai (laporan online memerlukan pulsa)

- Faktor internal petugas kurang mendukung


- Mengupayakan dukungan daerah dalam pengadaan sumber daya

manusia seperti suporting staf

- Feedback dilakukan setiap minggu dan berjenjang

- Memotivasi faktor internal petugas yang kurang mendukung


Capaian indikator Persentase Respon atas Sinyal Kewaspadaan Dini

Pada SKDR Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah 98% (123%)

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan respon KLB

dan wabah sebesar 89,10% yang berarti terdapat efisiensi sumber

pembiayaan sebesar 33,9%.

3. Indikator. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mampu Melaksanakan

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

1) Definisi Operasional : Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 2

yakni TGC aktif dan melakukan pengamatan mingguan. Kriterita

tambahan antara lain penilaian risiko berkala, memiliki NSPK

penanggulangan PIE dan memiliki pembiayaan penanggulangan PIE

2) Rumus/Cara perhitungan : Akumulasi jumlah Kabupaten/Kota yang

mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi

emerging

25

3) Capaian Indikator

Gambar 6. Grafik Jumlah Kabupaten/Kota yang Mampu Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Berdasarkan Gambar 6. terlihat jumlah Kabupaten/Kota yang


emerging di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dari target 5

Kabupaten/Kota tercapai sebanyak 5 kabupaten/Kota yaitu Kabupaten

Bintan, Karimun, Lingga, Anambas dan Kota Tajungpinang sehingga

didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah sebesar

100%. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Kabupaten/Kota yang


emerging telah mencapai target nasional 5 Kabupaten/Kota. Dan jika

dilihat dari capaian kinerja sebesar 100%, menunjukkan bahwa capaian

kinerja yang baik.

4) Analisa Penyebab Kegagalan : Indikator ini mencapai target

disebabkan oleh beberapa Kabupaten/Kota telah mempunyai SK Tim

Gerak Cepat (TGC).

5) Upaya untuk menunjang pencapaian indikator.

- Memonitoring proses penyusunan draft SK TGC di Kabupaten/Kota

- Melakukan advokasi kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dalam percepatan pembentukan TGC di

Kabupaten/Kota

5 5

100

0

20

40

60

80

100

120


Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mampu Melaksanakan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging

Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

26

6) Kendala dan masalah yang dihadapi : Pengelola program tidak

menganggap SK merupakan suatu dokumen yang perlua dibuat

dikarenakan sudah adanya tugas pokok dan fungsi dari masing –

masing program dan sektor

7) Pemecahan Masalah : Melakukan advokasi ulang dan monitoring

secara terus-menerus progres kegiatan pencegahan dan pengendalian

penyakit infeks emerging


Capaian indikator Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan

pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging di Provinsi

Kepulauan Riau adalah 5 Kabupaten/Kota (100%) dibandingkan

dengan capaian realisasi anggaran layanan pengendalian penyakit

infeksi emerging sebesar 99,4% yang berarti terdapat efisiensi sumber


4. Indikator : Jumlah Kabupaten/Kota yang Mempunyai Kebijakan

Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat yang berpotensi Wabah

1) Definis Operasional : Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyusun

Kebijakan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat yang berpotensi Wabah berupa dokumen dan

rencana kontijensi

2) Rumus/Cara Perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyusun

Kebijakan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat yang berpotensi Wabah berupa dokumen dan

rencana kontijensi


27

Gambar 7. Grafik Jumlah Kabupaten/Kota yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 7. terlihat Jumlah Kabupaten/Kota yang

Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah di Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2019 sebanyak 1 Kabupaten yaitu Kabupaten

Karimun. Sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut

adalah sebesar 95%.Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah

Kabupaten/Kota yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi

wabah masih dibawah target nasional 5 Kabupaten/Kota atau dengan

kata lain tidak mencapai target nasional. Dan jika dilihat dari capaian

kinerja sebesar 20%, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang masih

kurang.

4) Analisa Penyebab Kegagalan : Indikator ini tidak mencapai target

disebabkan oleh Kebijakan tersebut masih dalam proses penyusunan

dan pembahasan di beberapa Kabupaten/Kota

5) Upaya untuk menunjang pencapaian indikator.

- Memonitoring proses penyusunan dan pembahasan draft kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah di beberapa Kabupaten/Kota

- Melakukan advokasi kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dalam percepatan pembuatan kebijakan

Kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah.

6) Kendala dan masalah yang dihadapi : Pengelola program tidak

menganggap SK merupakan suatu dokumen yang perlua dibuat

5

1

20

0

5

10

15

20

25


Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat Yang Berpotensi Wabah Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019


28

dikarenakan sudah adanya tugas pokok dan fungsi dari masing –

masing program dan sektor

7) Pemecahan Masalah : Melakukan advokasi ulang dan monitoring

secara terus-menerus progres penyusunan SK kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi

wabah di Kabupaten/Kota


Capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang Mempunyai Kebijakan

Kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah di Provinsi Kepulauan Riau adalah

1 (20%) dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan

kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB sebesar 86,76% yang

berarti terdapat tidak terdapat efisiensi sumber pembiayaan.

5. Indikator: Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

1) Definisi Operasional: Jumlah kasus malaria positif baik dengan

pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan

pengobatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus malaria positif baik dengan

pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan

pengobatan sesuai standar dibagi jumlah kasus malaria positif yang

ditemukan dikali 100%


Gambar 8. Grafik persentase capaian pengobatan malaria sesuai standar

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2019

95 95 95 95

77

99 100 99

81

104 105 104

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019

Persentase Kasus Malaria Positif Yang Di Obati Sesuai Standar Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2019


29

Berdasarkan Grafik di atas dapat di simpulkan bahwa kinerja

persentase capaian kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2019 menunjukkan pada

tahun 2016 tidak mencapai target dan telah mencapai target pada

tahun 2017, 2018 serta 2019. Capaian kinerja tertinggi pada tahun

2018 sebesar 105%

Capaian persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 dari target 95% tercapai 99%.

Sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah

sebesar 104. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2019

yaitu 95% maka capaiannya telah mencapai targert nasional

menunjukkan bahwa kinerja baik.

4) Analisa penyebab keberhasilan program

- Indikator layanan eliminasi malaria ini telah mencapai target

dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adanya pelaporan kasus

metode 1 2 5 sesuai program malaria Kemenkes RI dimana

sasarannya yaitu terutama daerah tahap pembebasan,

pemeliharaan dan semua kasus positif

- Pada hari pertama dilaporkan adanya kasus positif malaria dalam

waktu 1X 24 jam ditemukan baik di layanan dan diluar layanan

langsung di berikan obat malaria dan dilaporkan ke Dinas

Kesehatan Kab/Kota

- Pada hari kedua penderita malaria positif selambat-lambatnya

dilakukan PE dimana setiap kasus akan dilakukan survei kontak,

MBS dan upaya efektif lainnya untuk penemuan kasus positif

malaria

- Selambat-lambatnya pada hari ke-5 harus dilakukan

penanggulangan yaitu penyelidikan fokus, pemetaan fokus dan

penanggulangan fokus

- alur pelaporan bersifat online, dukungan dari pimpinan serta

adanya umpan balik yang berjenjang dari tiap tingkatan mulai dari

Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas.


- Pertemuan evaluasi bagi pengelola Program Malaria

Kabupaten/Kota

- Umpan balik Data capaian target Program Malaria dari Pusat ke

30

Dinkes Provinsi dan diteruskan ke Dinkes Kabupaten/Kota sampai

ke Puskesmas

- On the job training kepada petugas yang baru diganti baik di

Kabupaten/Kota maupun di Puskesmas

6) Kendala/Masalah yang dihadapi



- Isu Akreditasi Puskesmas yang menjadi keharusan

- Dukungan dana operasional terutama untuk Puskesmas yang

belum memadai (laporan online memerlukan pulsa)

- Faktor internal petugas kurang mendukung

- Letak geografis dan mahalnya biaya transportasi di daerah endemis

malaria


- Mengupayakan dukungan daerah dalam pengadaan sumber daya

manusia dan alat untuk melaporkan data seperti suporting staf dan

laptop

- Feedback dilakukan setiap bulan dan berjenjang

- Memotivasi faktor internal petugas yang kurang mendukung

- Beberapa hal antara lain alur pelaporan bersifat manual dan di

upload ke on line, dukungan dari tim server Kemenkes RI sangat di

perlukan untuk memastikan bisa di akses aplikasi pelaporan

tersebut

- Dukungan insfraktruktur dan anggaran yang berdasarkan real cost

dilapangan baik pusat dan daerah sesuai daerah yang sulit

dijangkau


Capaian indikator Persentase kasus malaria positif yang di obati

sesuai standar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah 99%

(104%) dibandingkan dengan capaian realisasi layanan eliminasi

malaria sebesar 91,65% yang berarti terdapat efisiensi sumber


6. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan

POPM

1) Definisi Operasional: Jumlah kabupaten/kota endemis yang

31

melakukan POPM Filariasis baik tahun

pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kabupaten/kota endemis yang

melakukan POPM Filariasis pada dalam kurun waktu satu tahun


Gambar 9. Grafik jumlah Kab/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2019

Berdasarkan Gambar 9. dapat diketahui bahwa target jumlah

kabupaten/kota endemis Filariasis yang melakukan POPM di Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Telah mencapai target sebanyak 2

Kabupaten/Kota (100%) pada tahun 2019 yaitu Kota Batam,

Kabupaten Bintan. Dan jika dilihat dari capaian kinerja tahun 2019

sebesar 100%, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang baik


Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal

antara lain ketersediaan SDM yang cukup memadai, alur pelaporan

bersifat online.


- Peningkatan Kapasitas SDM Filariasis dan Kecacingan

- Kegiatan Deteksi SDJ, PRE TAS dan TAS

- Kegiatan Surveilans aktif (Kontak Investigasi kasus Filariasis dan

Kecacingan)

- Pertemuan Evaluasi dan validasi data

- Reviu Penyegaran Kader POPM Filariasis dan Kecacingan.

- Advokasi POPM filariasis

- Pelaksanaan POPM filariasis

2 2 2 2

100 100

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019

Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Melakukan POPM Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2018 - 2019


32





Mengupayakan dukungan daerah dalam pengadaan sumber daya

manusia dan alat pendukung pencatatan dan pelaporan untuk

melaporkan data


Capaian indikator jumlah kabupaten/kota endemis Filariasis yang

melakukan POPM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah 2

kabupaten/kota dengan capaian kinerja 100% dibandingkan dengan

capaian realisasi anggaran layanan pengendalian penyakit filariasis

dan kecacingan sebesar 92,41% yang berarti terdapat efisiensi

sumber pembiayaan sebesar 7,59%.

7. Indikator: Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

1) Definisi Operasional: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat (cacat

tingkat 0) diantara total kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah

dalam periode waktu 1 (satu) tahun

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang

ditemukan (cacat tingkat 0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan

dalam periode 1 tahun di kali 100%


91 91 91 91 91 100 97 97

74

94

110 107 106

81

103

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Cakupan Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 -

2019


33

Gambar 10. Grafik persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 - 2019

Berdasarkan Gambar 10 dapat dilihat bahwa capaian penemuan

kasus baru kusta tanpa cacat di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015

– 2019 menunjukkan bahwa capaian kinerja tertinggi yaitu pada tahun

2015 sebesar 110 % dan terendah pada tahun 2018 sebesar 81%.

Capaian persentase penemuan kasus baru kusta tanpa cacat di

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 dari target 103% tercapai 94%.

Sehingga didapakkan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah

103 %. Jika dibandingka dengan target nasional tahun 2019 yaitu

sebesar 91% maka capaiannya telah mencapai target nasional

menunjukkan bahwa kinerja baik


Indikator ini belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal

antara lain ketersediaan SDM yang memadai dan program school

survey yang dilakukan pada 45 Sekolah Dasar di Kota Tanjung Pinang

dan 45 Sekolah Dasar di Kabupaten Bintan yang meningkatkan

cakupan penemuan kasus kusta baru tanpa cacat


- Peningkatan Kapasitas SDM Kusta dan Frambusia.

- Kegiatan Deteksi Dini Kusta yaitu Intensifikasi penemuan kasus

Kusta di sekolah-sekolah belum tercapai (School survey).

- Kegiatan Surveilans aktif (Kontak serumah)

- Pertemuan Evaluasi dan validasi data Kusta dan Frambusia

6) Kendala/Masalah yang dihadapi : Beban Kerja yang tinggi baik di

Puskesmas, Kab/Kota dan Provinsi


Mengupayakan dukungan daerah dalam pengadaan sumber daya

manusia dan dana kegiatan surveilans kontak serumah dan deteksi

dini kasus kusta baru


Capaian indikator persentase cakupan penemuan kasus baru kusta

tanpa cacat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 sebesar 93,75%

(103%) dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan

intensifikasi penemuan kasus kusta sebesar 93,55% yang berarti

terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 9,45%.

34

8. Indikator: Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

1) Definisi Operasional: Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai

standar (penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar)

diantara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai

standar (penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi

jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati dikali 100%


Gambar 11. Persentase kasus TBC yang ditatalaksana sesuai standar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017- 2019

Berdasarkan Gambar 11 dapat dilihat bahwa capaian persentase

kasus TBC yang ditatalaksana sesuai standar di Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2017 belum mencapai target provinsi yaitu sebesar 73%

dari target 79%, sedangkan pada tahun 2018 sudah mencapai target

provinsi yaitu sebesar 88%. Capaian persentase kasus TBC yang

ditatalaksana sesuai standar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019

dari target 79% yang tercapai 99% sehingga didapatkan capaian

kinerja pada indikator tersebut adalah 125%. Jika dibandingkan

dengan target nasional tahun 2019 yaitu sebesar 100% maka capaian

belum mencapai target nasional menunjukkan kinerja yang baik


Indikator ini sudah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal

Kegiatan intensifikasi penemuan kasus TBS di populasi Khusus,

perusahaan dan sekolah-sekolah, kegiatan surveilans aktif serta

kegiatan penyisiran data kasus di RS secara lengkap.

79 79 79 73

88 99

92

111

125

0

20

40

60

80

100

120

140

2017 2018 2019

Persentase Kasus TB Yang Ditatalaksana Sesuai Standar Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2019


35


- Peningkatan Kapasitas SDM TB

- Kegiatan Deteksi Dini TB yaitu Intensifikasi penemuan kasus TBC

di Populasi Khusus, Perusahaan dan sekolah-sekolah.

- Kegiatan Surveilans aktif (Kontak Investigasi Kasus TB)

- Pertemuan Evaluasi dan validasi data

- Kegiatan penyisiran data kasus di RS secara lengkap


- Masih ada RS yang tidak melakukan pelayanan TBC sesuai

standar

- Belum semua SDM terutama dokter dan petugas baru yang

mendapatkan pelatihan TBC sesuai standar


- Melakukan sosialisasi dan advokasi dengan RS swasta dan klinik

praktek dokter mandiri melalui kegiatan public private mix (PPM)

- Melakukan peningkatan kapasitas program TBC pada dokter dan

petugas baru melalui usulan dana APBD


Capaian indikator persentase kasus TBC yang ditatalaksana sesuai

standar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 sebesar 99% (125%)

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan

pengendalian penyakit TBC sebesar 93,63% yang berarti terdapat

efisiensi sumber pembiayaan sebesar 6,37%.

9. Indikator: Persentase kasus HIV yang diobati

1) Definisi Operasional: Semua orang dengan positif HIV dan masih

dalam terapi pengobatan ARV

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah orang dengan positif HIV dan masih

dalam terapi pengobatan ARV dibagi dengan jumlah orang dengan

positif HIV dan memenuhi syarat untuk memulai terapi pengobatan

ARV dikali 100%


36

Gambar 12. Grafik persentase kasus HIV yang diobati di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 - 2019

Berdasarkan Gambar 12 dapat dilihat bahwa capaian persentase

kasus HIV yang diobati di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 – 2019

belum mancapai target pada tahun 2015 -2017 sedangkan pada tahun

2018 dan tahun 2019 telah mencapai target. Capaian target tertinggi

pada tahun 2018.

Capaian persentase kasus HIV yang diobati di Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2019 dari target 55% tercapai 56% sehingga didapatkan

capaian kinerja pada indikator tersebut pada tahun 2019 adalah

sebesar 102%. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2019

yaitu sebesar 55% maka capaiannya sudah melebihi dari target

nasional menunjukkan bahwa kinerja yang baik


Indikator ini sudah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal

antara lain ketersediaan SDM yang cukup memadai, alur pelaporan

bersifat online dan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah


- Pelatihan petugas PDP

- Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui media cetak seperti

buku saku, spanduk, leaflet, banner

- Ketersediaan obat ARV

- Pertemuan validasi data


- Klinik PDP Masih terbatas sehingga pelayanan pemberian ARV

masih belum maksimal

52 52 52 52 55

45 46 49 54 56

86 89 94

104 102

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Kasus HIV Yang Diobati Sesuai Standar Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 - 2019


37

- Reagen pemeriksan ARV masih bergantung dari pusat

- Jumlah SDM yang terbatas

- Mesin pemeriksaan Viral Load untuk mendukung

kepatuhan ARV belum maksimal


- Melakukan set up klinik PDP di semua Kab/Kota

- Pengadaan Reagen HIV dari APBD Provinsi dan Kab Kota

- Pelatihan SDM untuk Klinik VCT dan PDP

- Instalsi VL di Mesin TCM setiap Layanan


Capaian indikator persentase kasus HIV yang diobati di Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2019 sebesar 56% (102%) dibandingkan

dengan capaian realisasi anggaran layanan pencegahan dan

pengendalian penyakit HIV AIDS sebesar 97,60% yang berarti

terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 4,4%.

10. Indikator : Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini

hepatitis B dan C pada kelompok berisiko

1) Definis Operasioal : Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok berisiko

lainnya dalam kurun waktu satu tahun. Deteksi dini hepatitis B

dilakukan dengan menggunakan Rapid Diagnostic test (RDT) HbsAg

pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya

2) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan

Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil dan Kelompok Berisiko Tinggi

lainnya dibagi jumlah seluruh Kabupaten/Kota dikali 100%


38

Gambar 13. Grafik Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok berisiko di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019

Berdasarkan gambar 13 dapat dilihat bahwa capaian persentase

Kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C

pada kelompok berisiko di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 tdari

target 80% tercapai 100%, jika dibandingkan dengan target nasional

tahun 2019 yaitu sebesar 80% maka capaian telah melebihi target

nasional menunjukkan bahwa kinerja baik

4) Analisa Penyebab Keberhasilan Program : Indikator ini sudah mencapai

target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain keberhasilan advokasi

petugas kesehatan terhadap pentingnya deteksi dini hepatitis B dan

skrining hepatitis menjadi standar pelayanan kesehatan di Fasyankes.

5) Upaya untuk menunjang pencapaian indikator :

- Melakukan peningkatan kapasitas SDM (orientasi) dalam tatalaksana

dan manajemen pencegahan dan pengendalian (P2) hepatitis di 4

kabupaten kota yaitu Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten

Karimun dan Kabupaten lingga

- Melakukan pertemeuan validasi data pengelola program

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

6) Kendala atau masalah yang dihadapi :

- Tidak ada dukungan dana pemerintah daerah terkait logistik P2

Hepatitis

- Keterbatasan dana untuk pemantauan surveilans

7) Pemecahan masalah :

Pengadaan dana terkait pamantauan dan logistik P2 Hepatitis dari

APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

8) Analisis Efisiensi Sumber Daya : persentase capaian Kabupaten/Kota

80

100

125

0

20

40

60

80

100

120

140


Persentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B Dan C Pada Kelompok Berisiko Di Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2019

39

50

29

58

0

10

20

30

40

50

60

70


Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok(KTR) minimal 50 %

Sekolah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok

berisiko di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah 100% (125%)

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan pencegahan

dan pengendalian hepatitis sebesar 95,73% yang berarti terdapat

efisiensi sumber pembiayaan sebesar 29,27%.

11. Indikator : Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok(KTR) minimal 50 % Sekolah

1) Definisi Operasional : Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah adalah

kabupaten/kota yang telah melaksanakan kebijakan KTR yang dinilai

dari minimal telah menerapkan KTR di 50% sekolah/ madrasah sesuai

dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Kawasan

Tanpa Rokok dibagi dengan jumlah kab/ kota di Indonesia.

2) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan

kebijakan KTR di minimal 50% sekolah dibagi Jumlah kab/ kota di

Provinsi tersebut di kali 100%.


Gambar 14. Grafik persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) minimal 50% Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 14 dapat dilihat bahwa capaian indikator

persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan kawasan

tanpa rokok (KTR) minimal 50% Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

adalah sebesar 29% dibandingkan dengan target nasional tahun 2019

yaitu sebesar 50% yang artinya capaiannya belum mencapai target

nasional, sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut

40

pada tahun 2019 adalah sebesar 58%. Berdasarkan Gambar 14 dapat

dilihat bahwa capaian persentase kabupaten/kota yang melaksanakan

kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) minimal 50% sekolah di Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah sebesar 29% atau sebanyak 2

kabupaten/kota yaitu kabupaten Natuna dan Lingga, dibandingkan

dengan target nasional tahun 2019 yaitu sebesar 50% atau minimal

sebanyak 4 kabupaten/kota, yang artinya capaiannya belum mencapai

target nasional, sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator

tersebut pada tahun 2019 adalah sebesar 58%. Pelaksanaan kegiatan

survey implementasi KTR di sekolah pada tahun 2019 dilaksanakan di

7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau dengan melibatkan Dinas

Pendidikan, Satpol PP, Bagian Hukum Setda kabupaten/kota, Dinas

Kesehatan dan Puskesmas di kabupaten/kota dengan menggunakan

instrumen survey implementasi KTR di sekolah yang sudah terstandar

dari Subdit Paru Kronis Gangguan Imunologi (PKGI) Direktorat P2PTM

Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI. Teknis kegiatannya dengan

mengambil random sampling sekolah mulai dari SD/MI sebanyak 4

sekolah, SLTP/MTs sebanyak 5 sekolah, dan SMA/MA/SMK sebanyak

6 sekolah, sehingga total sekolah yang dilakukan survey sebanyak 15

sekolah. Adapun penilaian kriteria sekolah tersebut adalah sekolah

KTR dilihat berdasarkan observasi dengan menggunakan instrumen

cheklist yang terstandar dari Kementerian Kesehatan.

4) Analisa penyebab kegagalan program

Indikator ini belum mencapai target nasional dikarenakan implementasi

KTR di sekolah yang sudah ada regulasinya dari Permendikbud No.64

tahun 2015 tentang KTR di lingkungan sekolah, peraturan daerah atau

peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang KTR belum dilaksanakan

dengan baik oleh sekolah di kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan

Satgas KTR di kabupaten/kota yang sudah memiliki

Perda/Perwako/Perbup tentang KTR belum berjalan secara optimal

sehingga pelaksanaan implementasi KTR di sekolah tidak terlaksana

dengan baik.

5). Upaya untuk menunjang pencapaian indikator

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau untuk menunjang pencapaian indikator adalah:

- Sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Walikota/Bupati tentang

KTR di kabupaten/kota

41

- Peningkatan kapasitas SDM bagi tenaga kesehatan dan guru dalam

pelaksanaan KTR dan konseling upaya berhenti merokok di sekolah

dan puskesmas

- Melakukan kegiatan skrining merokok pada siswa di SMP dan SMA

sederajat dengan menggunakan alat CO Analyzer

- Melakukan advokasi kepada kepala daerah di kabupaten/kota yang

belum memiliki Perda KTR agar dapat membuat Perda KTR

- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi KTR

di sekolah

6). Kendala/masalah yang dihadapi

Adapun kendala/masalah yang dihadapi dalam mencapai target adalah:

- Masih banyak dijumpai kepala sekolah/guru yang merokok di

sekolah

- Ada beberapa sekolah yang tidak memiliki pagar, sehingga orang

luar bisa leluasa masuk dan merokok di halaman sekolah

- Sebagian besar sekolah tidak memiliki Satgas KTR di sekolah

- Tidak adanya sanksi yang tegas kepada Kepala Sekolah/Guru/TU

yang dijumpai merokok di sekolah

7). Pemecahan Masalah

Adapun pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah:

- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota

tentang penerapan implementasi KTR di sekolah

- Melakukan pelatihan kepada Kepala Sekolah/Guru tentang KTR dan

konseling upaya berhenti merokok di sekolah

- Melakukan penyuluhan bahaya merokok di sekolah

8). Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 % sekolah adalah

29% (58%) dan dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran

layanan pengendalian konsumsi rokok sebesar 95,43% yang berarti

terdapat tidak ada efisiensi sumber pembiayaan

12. Indikator: Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

terpadu.

1) Definisi Operasional: Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan

minimal tatalaksana penyakit Hipertensi dan DM dan atau telah

melakukan pembinaan Posbindu PTM di wilayahnya

42

20 30 40 50 73 89 94 94

365

297

235

188

0

100

200

300

400

2016 2017 2018 2019

Persentase Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu di Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2016-2019


1) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu di bagi Jumlah seluruh Puskesmas di

Provinsi di kali 100%


Gambar 14. Grafik Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 14 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator

persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

terpadu di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi pada tahun 2016 yaitu

sebesar 365% dan capaian kinerja terendah tahun 2019 yaitu sebesar

188%. Capaian kinerja pada tahun 2019 mengalami penurunan bila

dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi capaian tersebut sudah

jauh melebihi target yaitu sebesar 94% dibandingkan dengan target

nasional sebesar 50%, sehingga capaian kinerja Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2019 adalah sebesar 188%.

3) Analisa Keberhasilan Program



- Sosialisasi Posbindu PTM Tingkat 5 Kecamatan (masing-masing 5

Desa) di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batam dan Kabupaten Lingga

- Pembekalan Kader Posbindu PTM Tingkat Kecamatan (2 kecamatan

@masing-masing 5 Desa) di Kota Batam dan Kabupaten Lingga

- Deteksi dini faktor risiko PTM di 5 kecamatan (@masing-masing 5

Desa) di Kota Batam dan Kabupaten Lingga

- Pelatihan Pelayanan Terpadu PTM bagi tenaga kesehatan di

Puskesmas

43

4) Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah melebihi target dipengaruhi oleh beberapa hal antara

lain ketersediaan SDM yang cukup memadai, dukungan dari

Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Kades/Lurah, dan

Camat) dalam kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM, serta adanya alur

pelaporan yang bersifat offline dan online melalui portal web SI PTM.



- Adanya pergantian petugas pengelola program PTM di Puskesmas

dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- Masih kurangnya anggaran pengadaan BHP (striptes gula darah dan

kolesterol total) dan alat-alat pemeriksaan faktor risiko PTM lainnya

- Laporan bulanan baik yang bersifat manual dan berbasis web masih

belum dilaporkan tepat waktu dan tidak lengkap,

- Kondisi geografis (pulau-pulau, susah signal, musim angin kencang

dan gelombang tinggi)


Adapun pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah: - Melakukan Bimtek dan OJT pada petugas baru oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi

- Melakukan advokasi kepada Kades untuk pemanfaatan dana desa

dan perusahaan swasta melalui CSR untuk mendukung kegiatan

Posbindu PTM

- Menggunakan dan mengentri laporan melalui format offline dan akan

di upload oleh petugas PTM Dinas Kesehatan Kabupaten dengan

menitipkan kepada petugas yang pergi ke Dinas Kesehatan

Kabupaten

7) Efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pandu

PTM adalah sebesar 94% (188%) dan dibandingkan dengan capaian

realisasi anggaran SDM pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular yang meningkat kualitasnya sebesar 89,38% yang berarti

terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 10,62%

13. Indikator: Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.

1) Definisi Operasional: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan

44

20 30 40 50 39 64

78 67

195 213

195

134

0

50

100

150

200

250

2016 2017 2018 2019

Persentase desa/kel yang melaksanakan kegiatan

Posbindu PTM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2016-2019


kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dibagi Jumlah

Desa/Kelurahan di Provinsi di kali 100%.


Gambar 16. Grafik Persentase desa/kel yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019


persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu

PTM di Provinsi Kepulauan Riau yang tertinggi pada tahun 2017

sebesar 64% (213%) dan capaian kinerja terendah pada tahun 2019

sebesar 67% (134%), akan tetapi capaian kinerja tahun 2019 sudah

jauh melebihi target yaitu sebesar 67% dibandingkan dengan target

nasional sebesar 50%, sehingga capaian kinerja Provinsi Kepulauan

Riau tahun 2019 adalah sebesar 134%.

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator



Sosialisasi Posbindu PTM Tingkat 5 Kecamatan (masing-masing 5

Desa) di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batam dan Kabupaten Lingga

- Pembekalan Kader Posbindu PTM Tingkat Kecamatan (2

kecamatan @masing-masing 5 Desa) di Kota Batam dan

Kabupaten Lingga

- Deteksi dini faktor risiko PTM di 5 kecamatan (@masing-masing 5

45

Desa) di Kota Batam dan Kabupaten Lingga

- Pelatihan Posbindu Institusi

- Pemeriksaan faktor risiko PTM di setiap hari-hari besar nasional

dan daerah di masyarakat, sekolah, dan Instansi Pemerintah

dengan memanfaatkan dukungan dana CSR dan Instansi

Pemerintah/Swasta

5) Analisa penyebab keberhasilan


lain ketersediaan SDM yang cukup memadai, dukungan dari

Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Kades/Lurah, dan

Camat) serta pihak swasta melalui dana CSR, alur pelaporan bersifat

offline dan online melalui portal web SI PTM.


Adapun kendala/masalah yang dihadapi dalam mencapai

target adalah:

- Adanya pergantian petugas pengelola program PTM di Puskesmas

dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- Masih kurangnya anggaran pengadaan bahan habis pakai (striptes

gula darah dan kolesterol total) dan alat-alat pemeriksaan faktor

risiko PTM lainnya

- Laporan bulanan baik yang bersifat manual dan berbasis web

masih belum dilaporkan tepat waktu dan tidak lengkap, Kondisi

geografis (pulau-pulau, susah signal, musim angin kencang dan

gelombang tinggi)



- Melakukan Bimtek dan OJT pada petugas baru oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi

- Melakukan advokasi kepada Kades untuk pemanfaatan dana desa

dan perusahaan swasta melalui CSR untuk mendukung kegiatan

Posbindu PTM

- Menggunakan dan mengentri laporan melalui format offline dan

akan di upload oleh petugas PTM Dinas Kesehatan Kabupaten

dengan menitipkan kepada petugas yang pergi ke Dinas Kesehatan

Kabupaten

46

20 30 40 50 41 73 80 70

205

243

200

140

0

50

100

150

200

250

300

2016 2017 2018 2019

Persentase Puskesmas yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher

rahim pada perempuan usia 30-50 tahun di Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2016-2019



Capaian indikator Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan

Kegiatan Posbindu PTM adalah 67% (134%) dan dibandingkan dengan

capaian realisasi anggaran layanan deteksi dini faktor risiko PTM di

Daerah sebesar 85,88% yang berarti terdapat efisiensi sumber

pembiayaan sebesar 14,12%

14. Indikator: Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

1) Definisi Operasional: Persentase puskesmas yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan

usia 30-50 adalah jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan

deteksi dini kanker payudara dengan Pemeriksaan Payudara Klinis

(SADANIS), dan leher rahim melalui metode Inspeksi Visual dengan

Asam Asetat (IVA) atau papsmear pada perempuan usia 30-50 tahun

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah puskesmas yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan

usia 30-50 dibagi jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia dikali 100%


Gambar 18. Grafik persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia

30-50 tahun di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019


persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun di

Provinsi Kepulauan Riau tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 243%

47

dan capaian kinerja terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 140%,

akan tetapi capaian indikator tahun 2019 sudah jauh melebihi target

yaitu sebesar 70% dibandingkan dengan target nasional sebesar 50%,

sehingga capaian kinerja Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah

sebesar 140%.




- Deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks pada perempuan

usia 30-50 tahun dengan melakukan koordinasi bersama lintas

sektor, seperti: YKI, IBI, TP-PKK, Dharmawanita Provinsi,

Dharmawanita TNI/Polri dan pihak swasta (perusahaan)

- Pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim bagi

petugas kesehatan di puskesmas

- Melakukan Bimtek dan Monev program PTM kepada petugas PTM

di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

5) Analisa Penyebab Keberhasilan


lain ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas yang cukup memadai

dan sudah terlatih, dukungan dari Pemerintah Daerah, lintas sektor

(YKI, IBI, TP-PKK, Dharma Wanita) serta pihak swasta melalui dana

CSR, alur pelaporan bersifat offline dan online melalui portal web SI

PTM.



- Adanya pergantian petugas penanggungjawab deteksi dini kanker

payudara dan leher rahim yang sudah dilatih di Puskesmas

sehingga harus melatih kembali pada petugas yang baru

- Petugas yang terlatih deteksi dini kanker payudara dan leher rahim

masih kurang


masih belum dilaporkan tepat waktu dan tidak lengkap

- Ketersediaan BHP pemeriksaan IVA di kabupaten/kota masih

kurang memadai


48

10 15 20 30 23 39 47

68

230 260

235 227

0

50

100

150

200

250

300

2016 2017 2018 2019

Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi

dini dan rujukan kasus katarak di Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2016-2019



- Melakukan pelatihan, Bimtek dan OJT pada petugas baru oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi

- Melakukan advokasi kepada lintas sektor terkait untuk mendukung

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim


Capaian indikator persentase Puskesmas yang melaksanakan Kegiatan

deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-

50 tahun adalah 80% (200%) dan dibandingkan dengan capaian

realisasi anggaran layanan SDM pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular yang meningkat kualitasnya sebesar 89,38%

yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 10,62%%.

15. Indikator: Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan

rujukan kasus katarak

1) Definisi Operasional: Puskesmas yang melakukan deteksi dini oleh

tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas berupa tes fisik mata dengan

menggunakan senter dan ophthalmoscope, lalu pemeriksaan visus

mata dengan menggunakan Snelen Chart, dilanjutkan dengan tes

bayangan (Shadow Test) menggunakan pen light, serta mampu

melakukan rujukan kasus katarak ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi

dini dan merujuk kasus katarak dibagi Jumlah seluruh puskesmas di

Provinsi dikali 100%


Gambar 20. Grafik persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019

49


persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan

kasus katarak di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi pada tahun 2017

yaitu sebesar 260% dan capaian kinerja terendah tahun 2019 yaitu

sebesar 227%, akan tetapi capaian sudah jauh melebihi target yaitu

sebesar 68% dibandingkan dengan target nasional sebesar 30%,

sehingga capaian kinerja Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah

sebesar 227%.




- Melakukan Bimtek dan OJT program Gangguan Indera Fungsional

ke Dinas Kesehatan Kabuapten/Kota

- Deteksi dini dan rujukan kasus katarak di puskesmas

- Melakukan koordinasi dengan Bidang Yankes dan lintas sektor

terkait pelaksanaan operasi katarak

5) Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal

antara lain ketersediaan tenaga kesehatan (Dokter dan Perawat) untuk

melakukan deteksi dini dan rujukan kasus katarak di puskesmas serta

dukungan dari Pemerintah Daerah dan lintas sektor (TNI/Polri,

Kejaksaan Tinggi, RS Swasta) serta alur pelaporan bulanan



- Masih banyak petugas kesehatan di puskesmas yang belum terlatih

deteksi dini kasus katarak


masih belum dilaporkan tepat waktu dan tidak lengkap

- Minimnya anggaran untuk kegiatan program Gangguan Indera

Fungsional



- Melakukan Bimtek dan OJT pada petugas kesehatan di puskesmas

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi

50

2 1

50

0

10

20

30

40

50

60


Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan

Napza di IPWL Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019



kegiatan deteksi dini dan rujukan serta operasi kasus katarak


Capaian indikator persentase Puskesmas yang melaksanakan Kegiatan

deteksi dini dan rujukan kasus katarak adalah 68% (227%). Anggaran

tidak tersedia di tahun 2019.

16. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi

Penerima Wajib Lapor (IPWL).

1) Definisi Operasional: Jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1

Puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL aktif. Kriteria IPWL aktif adalah

IPWL yang menerima pasien wajib lapor dan menjalankan rehabilitasi

medis napza dan atau yang menjalankan upaya promotif dan preventif

2) Rumus/Cara perhitungan: Akumulasi jumlah Kab/kota yang mempunyai

minimal 1 Puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL aktif


Gambar 22. Grafik jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 22 dapat dilihat bahwa capaian indikator Jumlah

kabupaten/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib

Lapor (IPWL) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 belum mencapai

target yaitu hanya sebanyak 1 kabupaten/kota (50%) yang memiliki IPWL

51

yang aktif yang berlokasi di Kota Batam yaitu RSUD Embung Fatimah,

klinik rehabilitasi Loka BNN, dibandingkan dengan target sebanyak 2

kabupaten/kota (100%), sehingga capaian kinerja Provinsi Kepulauan Riau

tahun 2019 adalah sebesar 50% menunjukkan bahwa kinerja kurang.


Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

Riau untuk menunjang pencapaian indikator adalah:

- Pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan kasus gangguan jiwa bagi

tenaga kesehatan di puskesmas

- Melakukan Bimtek dan Monev program Keswa dan Napza

- Melakukan koordinasi dengan BNN Provinsi dan Kab/Kota

5) Analisa Penyebab Kegagalan

Indikator ini belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara

lain:

- SDM terlatih Napza masih kurang di kabupaten/kota

- Kurangnya sosialisasi program IPWL ke kabupaten/kota

- Pasien yang terindikasi Napza merasa takut untuk melakukan

konseling dan terapi rehabilitasi medis di puskesmas atau RS

dikarenakan beranggapan akan ditangkap dan dipenjarakan


Adapun kendala/masalah yang dihadapi dalam mencapai target

adalah:

- Masih banyaknya Petugas yang belum terlatih program Napza

- Laporan bulanan masih belum dilaporkan tepat waktu dan tidak lengkap

- Minimnya anggaran untuk kegiatan program Napza



- Melakukan Bimtek dan OJT pada petugas baru oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Provinsi


kegiatan pencegahan penyalahgunaan Napza


Capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi

Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebanyak 1 kabupaten/kota (50%) dan

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan sumber daya

52

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

120

100

80

60

40

20

100 100 100

Target

Capaian

Kinerja


manusia yang berkualitas bidang pencegahan dan pengendalian masalah

kesehatan jiwa dan Napza sebesar 95,94% yang berarti terdapat efisiensi

sumber pembiayaan sebesar 4,06%.

17. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker

dekonsentrasi

1) Definisi Operasional: Jumlah layanan dukungan manajemen dan

pelaporan satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e-

monev DJA, e-monev Bappenas dan e-performance

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah layanan dukungan manajemen dan

pelaporan satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e

monev DJA 12 dokumen, e monev Bappenas 12 dokumen dan e

performance 12 dokumen yang tercapai dibagi dengan target


Gambar 23. Grafik persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019

Berdasarkan Gambar 23 dapat dilihat bahwa capaian indikator

persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker

dekonsentrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sudah mencapai

target yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.


Capaian indikator Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan

satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e-monev DJA,

e-monev Bappenas dan e-performance sebesar 100% dan dibandingkan

53

dengan capaian realisasi anggaran layanan dukungan manajemen

Satker sebesar 92,88% yang berarti terdapat efisiensi sumber


4) Analisa Penyebab kegagalan program :

- Belum semua kebijkan KTR tersosialisasi keseluruh OPD dan

sekolah-sekolah swasta

- Kesadaran dari warga sekolah selain siswa dan guru yang masih

merokok dalam lingkungan sekolah seperti penjaga sekolah

- Sebagian lingkungan sekolah yang dilakukan survey adalah akses

jalan warga dan tidak mempunyai pagar sehingga banyak ditemukan

puntung rokok

- Tidak ada punishment atas pelanggaran kebijakan KTR yang dapat

menimbulkan efek jera


- Membentuk satgas anti rokok di sekolah - sekolah

- Menjalankan tindak pidana ringan jika ada pelanggaran

6) Kendala/Masalah yang dihadapi : Keterbatasan anggaran untuk

pelaksanaan survey sehingga tidak semua fasilitas dapat dilakukan

survey

7) Pemecahan Masalah : pemberdayaan warga sekolah untuk menjadi

satgas anti rokok


Capaian indikator persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan

kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) minimal 50% Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah sebesar 29% (58%) dibandingkan

dengan capaian realisasi anggaran layanan pengendalian konsumsi

rokok sebesar 95,43% yang berarti terdapat efisiensi sumber


3.2 Realisasi Anggaran

1). Realisasi anggaran masing-masing kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No Kegiatan Anggaran Realisasi %

1 Surveilans dan Karantina Kesehatan

Rp. 517.067.000 Rp. 480.346.600 92,90

2 Pencegahan dan Rp. 810.750.000 Rp. 746.354.438 92,06

54

Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Rp. 1.340.654.000 Rp. 1.271.743.840 94,86

4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Rp. 2.112.853.000 Rp. 1.850.066.580 87,56

5 Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Rp. 229.250.000 Rp. 219.935.640 95,94

6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Rp. 396.761.000 Rp. 368.529.400 92,88

TOTAL Rp. 5.407.335.000 Rp. 4.936.976.498 91,30

2). Realisasi anggaran indikator Perjanjian Kinerja 2019

No Indikator Anggaran Realisasi %

1. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

212.005.000 205.581.300 96,97

2. Persentase respons terhadap sinyal kewapadaan dini (alert) penyakit potensialKLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons)

167.217.000 140.739.300 86,76

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian Penyakit lnfeksi Emerging

65.325.000 64.956.500 99,44

4. Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

77.520.000 69.069.500 89,10

55

masyarakat yang berpotensi wabah

5. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

375.750.000 344.391.538 91,65

6. Jumlah kabupaten/kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

435.000.000 401.962.900 92,41

7. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

400.000.000 374.197.500 93,55

8. Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

347.050.000 324.955.000 96,63

9. Persentase kasus HIV yang diobati

231.630.000 226.059.900 97,60

10. Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan tatalaksana deteksi dini hepatitis B dab C pada kelompok berisiko

361.974.000 346.531.440 95,73

11. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

233.660.000 222.983.800 95,43

12. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM

254.800.000 219.788.300 86,26

13. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

120.390.000 97.163.100 80,71

14. Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

199.683.000 174.357.780 87,32

15. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

7.320.000 6.625.000 90,51

16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

229.250.000 219.935.640 95,94

17. Persentase layanan 396.761.000 368.529.400 92,88

56

dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

57

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2019 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah

ditetapkan dengan rata –rata capaian kinerja sebesar 112,24%

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 15

Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tahun 2019, sebanyak 11 indikator telah melebihi target yang ditetapkan

(>100%), 2 indikator telah mencapai target yang ditetapkan (100%),

sedangkan 4 indikator tidak mencapai target.

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 diketahui bahwa

kinerja anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar

91,3%, dengan realisasi tertinggi pada indikator layanan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi emerging sebesar 99,44% dan realisasi paling

rendah pada indikator layanan deteksi dini faktor risiko penyakit menular yakni

sebesar 85,88%

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 17 indikator, terdapat 14

indikator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai

atau melebihi target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan

telah dilaksanakan dengan baik.

5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan,

maupun negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara

nasional dilakukan dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama

antara unsur pemerintahan di pusat dan pemerintah daerah. Dengan

demikian, setiap permasalahan penyakit dan faktor risikonya yang timbul di

suatu wilayah perlu ditangani secara bersama antara unsur pusat dan daerah,

sedangkan untuk pintu masuk negara dilakukan upaya khusus melalui upaya

kekarantinaan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar negara

sebagai bentuk komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara

58

B. Tindak Lanjut

1. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMN, Renstra Kementerian

Kesehatan, RAP P2P, dan RAK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

periode tahun 2015 – 2019 sehingga akan dilakukan review untuk mengevaluasi

capaian target akhir tahun perencanaan, menilai keberhasilan dan pembelajaran

yang dihasilkan.

2. Akan dilakukan penyusunan dan pembahasan target RPJMN, Renstra

Kementerian Kesehatan, RAP P2P, RAK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

Riau periode tahun 2020 – 2024. Penetapan target indikator mengacu pada

tantangan dan capaian indikator periode sebelumnya, isu strategis dan hasil mid

term evaluation.

3. Akan dilakukan advokasi kepada Walikota/Bupati untuk pembuatan Peraturan

Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) bagi kabupaten/kota di Provinsi

Kepulauan Riau yang belum mempunyai Perda KTR dan memperkuat Tim

Satgas KTR di kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda KTR agar

implementasi Perda KTR dapat dilaksanakan dengan baik terutama di institusi

sekolah dan tatanan lainnya.

4. Mengingatkan kembali dan mendorong kabupaten/kota yang belum

menyelesaikan rencana kontijensi agar menyelesaikannya

Demikian Laporan Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan tahun

berikutnya.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROGRAM … · kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud ... 17 Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan

Documents