i | Ikhtisar Eksekutif LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan @Copyright Itjen2014 Inspektorat Jenderal KKP Gd. Mina Bahari III, Lt 4-6 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Telp.+62-21-3519070 Fax. +62-21-3520336 Web: www.itjen.kkp.go.id
62
Embed
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ...kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/itjen/Dokumen/... · 2013 sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
@Copyright Itjen2014
Inspektorat Jenderal KKP Gd. Mina Bahari III, Lt 4-6 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Telp.+62-21-3519070 Fax. +62-21-3520336 Web: www.itjen.kkp.go.id
ii | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal (Itjen)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2010-2014, Itjen telah
menetapkan visinya untuk Menjadi Katalisator Pembaharuan Kinerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan misi Memberikan
Pengawasan Terbaik untuk Peningkatan Kinerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Rencana tersebut bertujuan untuk “Peningkatan Efektifitas
Peran Pengawasan Internal”. Sesuai PermenKP No. PER.15/MEN/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
peran pengawas intern terutama untuk mengawal program-program
strategis nasional dan kementerian, di antaranya Program Peningkatan
Kehidupan Nelayan (PKN), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri, Minapolitan dan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.
Terdapat tiga sasaran yang ingin dicapai Itjen KKP pada tahun
2013 sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) 2013.
Sasaran tersebut adalah 1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Opini WTP dari
BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2013; 2) Terwujudnya AKIP
yang efektif di KKP dengan indikator kinerja Nilai A untuk AKIP KKP dan
Nilai Baik untuk RB KKP; 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat dengan indikator kinerja Nilai Integritas KKP 6,75 dan Nilai
Inisiatif Anti Korupsi 8. Untuk menyempurnakan arah, sasaran dan
indikator kinerja serta meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja sampai
dengan tahun 2014, maka pada triwulan III 2013 dilakukan
penyempurnaan sasaran kinerja dengan menggunakan pendekatan
Balanced Scorecard (BSC) yang memungkinkan sasaran kinerja organisasi
disalurkan hingga level individu.
iii | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Setelah dilakukan penyempurnaan dengan metode BSC sasaran
kinerja Itjen pada tahun 2013 dirumuskan menjadi 8 sasaran dengan 21
indikator kinerja. Dalam capainnya hampir seluruh indikator kinerja telah
tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2013. Dari 21
indikator kinerja, hanya 3 yang belum mencapai target dan 1 indikator
kinerja yang masih menunggu hasil penilaian pihak eksternal yaitu, Nilai
Evaluasi AKIP KKP dengan capaian 84,84%, Persentase pelaksanaan
penugasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan dengan
capaian 92,11%, serta nilai implementasi RB KKP dengan capaian
90,53%. Capaian kinerja indikator lainnya akan dijelaskan secara
terperinci pada BAB III. Dalam hal akuntabilitas keuangan, Itjen KKP
mengelola anggaran senilai Rp59.118.512.000,00 dengan realisasi senilai
Rp58.515.408.549,00 atau 98,98%. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan capaian
kinerja tahun berikutnya, itjen akan melakukan beberapa langkah
perbaikan berupa penyesuaian Dokumen Perencanaan tahun 2014 dengan
sasaran kinerja berbasis BSC dan penyempurnaan formulasi pengukuran
indikator kinerja berbasis BSC dalam manual IKU tahun 2014 agar hasil
pengukuran lebih akurat dengan basis data yang handal.
Inspektorat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya telah melakukan
reviu terhadap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2013 pada minggu
ke-3 Februari 2014, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa
LAKIP yang disusun telah disajikan sesuai format dalam Lampiran IV
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 dan memberikan
keyakinan terhadap akurasi, ketajaman analisis dan keandalan informasi
yang disajikan. Hasil reviu tersebut telah dijadikan bahan penyempurnaan
LAKIP Itjen Tahun 2013 ini.
iv | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, dengan mengucap Puji Syukur kehadirat
Allah SWT atas segala berkat dan ridhonya, Inspektorat
Jenderal (Itjen) dapat menyelesaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2013 ini, yang merupakan implementasi dari Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 TAHUN 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Perlu kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu terselesaikannya laporan ini. Kami menyadari, bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan tahun 2013, masih terdapat rencana-rencana yang belum
berujung implementasi. Kemudian masih ada juga kegiatan dengan rencana yang
kurang matang. Begitu pula dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari
sempurna. Namun demikian, kami mencoba agar substansi akuntabilitas kinerja
yang disampaikan sesuai dengan koridor yang ditetapkan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Perlu kami
syukuri pula, bahwa sumbangsih Itjen dalam melaksanakan pengawasan
akuntabilitas kinerja di tahun 2013 yang lalu berujung positif, yaitu Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kelautan dan
Perikanan mendapat apresiasi berupa predikat A dari Kementerian PAN dan RB di
tahun 2013.
Untuk itu, kami berharap adanya kritik membangun demi kesempurnaan
LAKIP ini dan demi kemajuan Inspektorat Jenderal dalam mengawal KKP.
Jakarta, Februari 2014
Inspektur Jenderal
ANDHA FAUZIE MIRAZA
v | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................... . ii
KATAPENGANTAR ......................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................. v
DAFTAR TABEL ............................................................................. vi
DAFTAR GAMBAR .......................................................................... viii
BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................... 1
A. Latar Belakang .......................................................................... 1
B. Agenda Inspektorat Jenderal ...................................................... 2
C. Tugas dan Fungsi ...................................................................... 4
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................ 8
A. Rencana Strategis Itjen KKP Tahun 2010 – 2014 ......................... 8
B. Rencana Kinerja Tahunan. ......................................................... 12
C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 ................................................... 13
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ................................................... 19
A. Pengelolaan Kinerja Inspektorat Jenderal ................................... 19
B. Capaian Kinerja ........................................................................ 19
C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................. 48
BAB 4 PENUTUP ........................................................................... 53
LAMPIRAN
vi | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1. Penetapan Kinerja Inspektur Jenderal KKP Tahun 2013 14
Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja 19
Tabel 3. Realisasi IKU Sasaran Terwujudnya Good Governance dan Clean Government
20
Tabel 4. Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal Pada KKP
21
Tabel 5. Analisa Perkembangan Nilai Evaluasi Kinerja AKIP KKP 23
Tabel 6. Perkembangan Indeks Integritas KKP 25
Tabel 7. Unit Layanan Publik KKP yang disurvei KPK 25
Tabel 8. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP 26
Tabel 9. Perkembangan Nilai RB KKP 27
Tabel 10. Realisasi IKU Persentase Kegiatan Pengawasan Internal Berbasis Risiko
28
Tabel 11. Analisis Resiko Lingkup KKP 28
Tabel 12. Fokus Pengawasan Itjen 29
Tabel 13. Realisasi IKU Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
29
Tabel 14. Perkembangan IKU Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
31
Tabel 15. Perkembangan IKU Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP Yang Efektif dan Efisien
32
Tabel 16. Perkembangan Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko, Pelayanan Publik, SAKIP, RB, LK KKP dan PBJ lingkup KKP
32
Tabel 17. Realisasi Sasaran Terselenggaranya 33
Tabel 18. Perkembangan Pelaksanaan Penugasan Yang
Memenuhi Standar Pelaksanaan Pengawasan
34
Tabel 19. Perkembangan Jumlah Laporan Pengawasan Yang
Memenuhi Standar Pelaporan
35
vii | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Tabel 20 Perkembangan Sasaran SDM Itjen KKP yang Kompeten
dan Profesional
35
Tabel 21. Realisasi Sasaran Tersedianya Informasi yang Valid,
Handal, dan Mudah Diakses lingkup Itjen
36
Tabel 22. Perkembangan Service Level Agreement di Itjen 37
Tabel 23. Perkembangan Persepsi user terhadap kemudahan
akses di Itjen
38
Tabel 24. Realisasi Sasaran Terwujudnya Good Governance dan
Clean Government lingkup Itjen
39
Tabel 25. Perkembangan Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas
Eksternal Dan Internal Yang Ditindaklanjuti
Dibandingkan Total Rekomendasi Yang Diberikan Pada
Itjen
40
Tabel 26. Perkembangan Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP 41
Tabel 27. Perkembangan Indeks Integritas Itjen KKP 42
Tabel 28. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi Itjen KKP 43
Tabel 29. Perkembangan Nilai Implementasi RB Itjen KKP 44
Tabel 30. Perkembangan Nilai Evaluasi SPIP Itjen KKP 45
Tabel 31. Persentase Penyerapan DIPA Itjen Tahun 2013 46
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012 dengan
2013
47
Tabel 33. Tren Capaian Kinerja 2010 – 2013 & Perbandingan
terhadap Target Akhir Tahun RPJMN
47
Tabel 34. Realisasi Anggaran per Keluaran Itjen Tahun 2013 48
Tabel 35. Tabel 35. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2010
- 2013
51
viii | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP 6
Gambar 2. Peta Strategi Level 1 Inspektorat Jenderal KKP Tahun
2013
11
Gambar 3. Perkembangan Kualitas LK KKP 22
Gambar 4. Perkembangan Nilai AKIP KKP 24
Gambar 5. Perbandingan Komponen Integritas 25
Gambar 6. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP 26
Gambar 7. Grafik hasil Evaluasi AKIP pada Unit Eselon I KKP
Tahun 2013
41
Gambar 8. Grafik Hasil Penilaian IAK Unit Eselon I Lingkup KKP
Tahun 2013
43
Gambar 9. Grafik Hasil Evaluasi Pelaksanaan PMPRB Online Eselon
I Lingkup KKP Tahun 2012
45
Gambar 10. Grafik hasil Evaluasi SPI pada Eselon I KKP Tahun
2013
46
1 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
BAB I
PENDAHULUAN
AA.. LATAR BELAKANG
Cita-cita pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014 ditujukan untuk:
(i) terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui
pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya
saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya
bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi, (ii) terwujudnya masyarakat, bangsa dan
negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung
tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia,
dan (iii) terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang
dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat
dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan
cita-cita luhur tesebut, telah dirumuskan lima agenda pembangunan
nasional (Bappenas, 2011), yaitu :
1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
3. Penegakan Pilar Demokrasi
4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan
Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Itjen KKP) berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan
kinerja terbaik untuk mewujudkan salah satu dari lima agenda
pembangunan nasional dalam RPJM 2010-2014, yaitu perbaikan
2 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
tata kelola pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan agenda
tersebut, Itjen pada tahun 2013 mereviu kembali Rencana Strategis
(Renstra) 2010-2014 yang berpedoman pada RPJM Tahun 2010-2014. Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerjanya, Itjen KKP menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2013
yang menginformasikan masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun
waktu tahun 2013. Seluruh materi LAKIP akan disajikan secara
sistematis dan terstruktur yang meliputi: Pendahuluan mengenai latar
belakang penyusunan LAKIP, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
selama tahun 2013, Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan penutup
yang merupakan kesimpulan dari isi LAKIP serta saran untuk
perbaikan Akuntabilitas Kinerja.
BB.. AGENDA INSPEKTORAT JENDERAL
Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata
kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik
menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional.
Seiring perjalanan waktu, melalui agenda reformasi yang dimulai sejak
1998, pemerintah secara terus menerus melakukan perubahan sistem
dan kebijakan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintah yang
baik. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain
dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan
publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa
mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk
memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.
Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam
pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar
kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata
kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan
3 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada
hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat
permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin,
penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya
kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya
efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas
pelayanan umum.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Inspektorat
Jenderal melaksanakan agenda pembangunan nasional yang berupa
Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Program
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara,
dengan melakukan sebagai berikut:
1. Pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Sekretariat
Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan dan pelaksana pembangunan KP;
2. Pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan
pelaksana pembangunan KP;
3. Pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Kelautan,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pelaksana pembangunan KP;
4. Pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Badan
Riset Kelautan dan Perikanan dan pelaksana pembangunan KP;
5. Pengawasan akuntabilitas aparatur dengan tujuan tertentu pada
pelaksana pembangunan KP dan pengawasan pada unit kerja
Inspektorat Jenderal.
6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
4 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
CC.. TUGAS DAN FUNGSI
Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Itjen mengemban tugas sebagai pelaksana
pengawasan intern lingkup KKP. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Itjen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di
lingkungan KKP;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP; dan
5. Pelaksanaan administrasi Itjen.
Sesuai PermenKP tersebut, struktur Organisasi Itjen KKP terdiri atas
enam unit kerja Eselon II, yaitu:
1. Sekretariat
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi
di lingkungan Itjen.
2. Inspektorat I
Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Sekretariat
Jenderal (Setjen), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) dan Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMHP)
serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan
Sekretariat Jenderal, BPSDMKP dan BKIPMHP.
5 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
3. Inspektorat II
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap (DJPT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP), serta seluruh
UPT lingkup DJPT dan DJPSDKP.
4. Inspektorat III
Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dan Direkotrat Jenderal
Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (DJKP3K), serta seluruh
UPT lingkup DJPB dan DJKP3K.
5. Inspektorat IV
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DJP2HP) dan Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
(BalitbangKP) serta seluruh UPT lingkup DJP2HP dan
BalitbangKP.
6. Inspektorat V
Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas petunjuk Menteri serta pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan serta administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Struktur Organisasi Itjen KKP secara lebih terperinci disajikan pada
Gambar 1. berikut ini:
6 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP
7 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
BAB II
PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
8 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
BAB II
PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS ITJEN KKP TAHUN 2010 - 2014
Rencana Strategis Itjen KKP telah mengalami beberapa kali perubahan
disesuaikan dengan dinamika organisasi yang berkembang semakin baik. Pada
perubahan Renstra 2010 – 2014 di tahun 2013, Visi-Misi Itjen menjadi sebagai
berikut:
1. Visi Itjen KKP
Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Itjen KKP
selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai
peranan dan fungsi Itjen KKP adalah
“Menjadi Katalisator Pembaharuan Kinerja KKP”
Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai Itjen
yang kuat dan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tata pemerintahan
yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip good
governance dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.
Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari
segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas juga
diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup
KKP.
2. Misi Itjen KKP
Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi Itjen KKP adalah
“Memberikan Pengawasan Terbaik untuk Peningkatan Kinerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan”.
Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal
pelaksanaan program-program KKP (Peningkatan Kehidupan Nelayan,
9 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta
Industrialisasi Kelautan dan Perikanan) demi meningkatkan kinerja KKP yang
memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
3. Tujuan Itjen KKP
Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan
melaksanakan misi Itjen KKP. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:
“ Peningkatan Efektifitas Peran Pengawasan Internal”
4. Sasaran Strategis Itjen KKP
Sasaran strategis pengawalan pembangunan kelautan dan perikanan
berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:
a. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan
efisien, dengan indikator kinerja utama adalah Opini BPK-RI atas
Laporan Keuangan KKP.
b. Terwujudnya AKIP yang efektif di KKP, dengan indikator kinerja utama
adalah:
1) Nilai AKIP KKP
2) Nilai RB KKP
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan
indikator kinerja utama adalah:
1) Nilai Integritas KKP
2) Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
Pada Triwulan III Tahun 2013, telah dilaksanakan pengintegrasian BSC dalam
manajemen kinerja di Itjen, sehingga terdapat perubahan sasaran strategis
pengawalan pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang
akan dicapai, yaitu dibagi dalam tiga perspektif:
A. CUSTOMER PERSPECTIVE
1. Terwujudnya good governance dan clean government, dengan IKU
pencapaian sasaran strategis ini adalah:
10 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari total
realisasi anggaran
b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
c. Indeks Integritas KKP
d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
e. Nilai Evaluasi RB KKP
B. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
2. Tersedianya kebijakan pengawasan internal berbasis risiko dengan IKU
“persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko”
3. Terselenggaranya pengawasan internal KKP yang efektif dan efisien
dengan IKU pencapaian sasaran strategis:
a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
b. Berkurangnya materialitas TATD
c. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Efektif dan
Efisien”.
Adanya revisi anggaran tersebut, telah direncanakan untuk tidak mengubah
target capaian kinerja Itjen KKP di Tahun 2013. Revisi difokuskan pada kegiatan-
kegiatan non prioritas yang tidak mempengaruhi langsung capaian target
sasaran strategis.
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pengawasan
pembangunan kelautan dan perikanan telah ditetapkan target-target sasaran
IKU yang tertuang didalam Penetapan Kinerja (TAPJA) tahun 2013 yang telah
disepakati, yaitu:
a. Laporan Keuangan KKP WTP
b. Nilai AKIP A
c. Nilai RB KKP Baik
d. Nilai Integritas KKP sebesar 6,75
e. Nilai Inisiatif Anti Korupsi sebesar 8,00
Berkaitan dengan integrasi BSC pada manajemen kinerja di Itjen KKP, pada
triwulan III dilakukan revisi PK sebagaimana disajikan tabel 1.
14 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
Tabel 1. Penetapan Kinerja Inspektur Jenderal KKP TA 2013
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya good
governance dan clean government
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran
< 1%
2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 6 3 Nilai Indeks integritas KKP 6,50 4 Nilai Inisiatif anti korupsi KKP 7,5 5 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB KKP 75
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 2 Tersedianya kebijakan
pengawasan pengawasan internal berbasis resiko
6 Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko
100%
3 Terselenggaranya pengawasan internal KKP yang efektif dan efisien
7 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
70%
8 Berkurangnya materialitas TATD (Temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti)
10%
9 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko, Pelayanan Publik, SAKIP, RB, LK KKP, dan PBJ lingkup KKP
70%
4 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal KKP yang efektif dan efisien
10 Persentase pelaksanaan penugasan yang memenuhi standard pelaksanaan pengawasan
80%
11 Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan
6 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Itjen
13 Service Level Agreement di Itjen 70% 14 Persepsi user terhadap kemudahan akses
di Itjen (skala Likert 1-5) 4
15 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
7 Terwujudnya good governance dan clean government lingkup Itjen
15 Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan
100%
16 Nilai AKIP Itjen KKP A 17 Nilai integritas Itjen KKP 6,50 18 Nilai Inisiatif anti korupsi Itjen KKP 7,50 19 Nilai Penerapan RB di Itjen KKP 75 (setara
Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran dalam jumlah tertentu,
yang dilaksanakan oleh unit kerja KKP untuk mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan.
Itjen KKP sebagai unsur pengawasan intern KKP, melaksanakan “Program
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara”. Program
tersebut dilaksanakan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
lingkup KKP.
Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satuan kerja setingkat Eselon II. Kegiatan terdiri atas sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya yang meliputi personil/sumberdaya manusia, barang
modal (termasuk peralatan dan teknologi), dana/anggaran, dan/atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut. Dengan
kalimat yang lain, pengerahan sumberdaya dikategorikan sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan/atau
jasa.
16 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
Kegiatan yang direncanakan Itjen KKP tahun 2013 adalah:
a. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
b. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Sekretariat
Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
dan pelaksana pembangunan KP;
c. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan pelaksana
pembangunan KP;
d. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil dan pelaksana pembangunan KP;
e. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Badan Riset
Kelautan dan Perikanan dan pelaksana pembangunan KP;
f. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur dengan tujuan tertentu pada
pelaksana pembangunan KP dan pengawasan pada unit kerja Inspektorat
Jenderal.
Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam
beberapa komponen kegiatan, yaitu:
a. Audit (Kinerja dan Tujuan Tertentu);
b. Reviu Laporan Keuangan;
c. Inspeksi Pimpinan;
d. Pemantauan Tindak Lanjut;
e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN;
f. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern;
g. Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Mitra;
h. Evaluasi LAKIP Mitra;
17 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
i. Pemantauan implementasi Reformasi Birokrasi;
j. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
k. Pendampingan Program Pembangunan KP;
l. Pengawalan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang KP.
18 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
19 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengelolaan Kinerja Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal telah melaksanakan secara berkala setiap 3 bulan
pengukuran kinerja utama dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Itjen
tahun 2013 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim
pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka
pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari
hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja
(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan tingkat
toleransi 10% dan maksimal pencapaian 120%, sebagaimana disajikan pada
tabel berikut:
Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja
No Kode Warna Rentang
1. Hijau > 90%
2. Kuning 70% < x < 90%
3. Merah <70%
B. Capaian Kinerja
Capaian kinerja merupakan hasil yang diraih dari pelaksanaan
program/kegiatan Itjen pada tahun 2013. Data capain kinerja diperoleh dari
hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan ke IV. Hasil pengukuran
kinerja masing-masing sasaran strategis Itjen KKP pada tahun 2013 adalah
sebagai berikut:
20 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Sasaran ini memiliki 5 (lima) IKU yaitu: 1) Batas toleransi materialitas
temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran; 2) Nilai evaluasi
akuntabilitas kinerja; 3) Indeks Integritas KKP; 4) Nilai inisiatif anti korupsi;
5) Nilai evaluasi atas implementasi RB KKP sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3. Realisasi IKU Sasaran Terwujudnya Good Governance dan Clean Government
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
1. Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran
≤ 1% 0,06% 100%
2. Nilai Evaluasi AKIP KKP 6,0 5,09 84,84%
3. Indeks Integritas KKP 6,5 7,12 110%
4. Nilai Inisiatif Anti Korupsi 7,5 7,60 101%
5. Nilai RB KKP Tahun 2012 70 70,81 101,16%
Sumber: LAKIP ITJEN 2012
*Catatan: Opini BPK-RI LK KKP, di Tahun 2013 telah diturunkan menjadi komponen pembentuk di masing-masing Eselon I. Untuk Itjen, komponen pembentuknya adalah “Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal dari total realisasi anggaran KKP”.
Capaian kinerja Sasaran Strategis (SS) ke-1 sebagaimana dalam tabel 5,
menunjukan bahwa dari 5 IKU yang ada hanya 1 IKU yang belum mencapai
target, namun masih dalam toleransi penilaian baik (>90%). Penjelasan
capaian SS ke- 1 dapat disampaikan sebagai berikut:
CUSTOMER PERSPECTIVE
Sasaran 1 : Terwujudnya Good Governance dan Clean Government
21 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
IKU 1: Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal
dari total realisasi anggaran
Toleransi materialitas temuan pengawas eksternal (BPK RI) dan internal
dari total realisasi anggaran adalah besarnya nilai perbandingan antara total
jumlah temuan eksternal (BPK RI) dan internal yang material (bersifat
penting, berskala luas, anggaran besar) dengan total anggaran yang
dibelanjakan pada periode tahun anggaran berjalan. Dalam rangka
mendukung pencapaian opini WTP atas LK KKP, berdasarkan cascading
dengan metode komponen pembentuk, itjen berbagi tugas dengan setjen
dan eselon I lain, Itjen mendapatkan bagian sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagai evaluator dengan IKU “Batas toleransi materialitas
temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran”. Capaian IKU
tersebut pada tahun 2013 0,06% dari target < 1%” atau tercapai melebihi
target.
Upaya yang telah dilakukan Itjen untuk pencapaian IKU ke-1 tersebut
antara lain dengan melasanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan,