LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · Informatika Provinsi Banten di masa yang akan datang. ... kewenangan desentralisasi, ... Menyelenggarakan pengelolaan administrasi

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ii

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 disusun sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi. Dalam meningkatkan

kualitas pelayanan terhadap masyarakat di bidang perhubungan dan kominfo,

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten telah berupaya

melakukan berbagai langkah pembangunan selama tahun 2016. Berbagai langkah

tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016 Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten telah mencatat berbagai hal

keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan, walaupun demikian masih banyak

kekurangan yang perlu mendapatkan catatan/perhatian untuk masa yang akan

datang.

Terkait dengan hal diatas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten merasa perlu dan berkewajiban menyampaikan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 dengan

menyampaikan laporan pencapain kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah kepada Gubernur dan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten menginformasikan

perencanaan, pengukuran capaian kinerja, masalah dan solusi yang dilakukan

dalam mewujudkan tugas dan tanggungjawab yang diemban/dilaksanakan Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten selama Tahun 2016.

LAKIP DISHUBKOMINFO Provinsi Banten Tahun 2016 berfungsi sebagai bahan

evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten tahun 2016, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh

masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 iii

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan

prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun

setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran

tentang hasil program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah

memberikan kontribusi terhadap penyusunan buku ini, yang merupakan

penyusunan terakhir dari sektor perhubungan dan kominfo dalam satu laporan.

Selanjutnya akan dibuat terpisah, karena akan ditangani oleh OPD yang berbeda.

Sektor perhubungan oleh Dinas Perhubungan sedangkan sektor kominfo oleh

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah kepada yang berkepentingan. Semoga Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka

pembangunan bidang perhubungan dan kominfo.

Serang, Maret 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

REVRI AROES

Pembina Utama Madya NIP. 19580701 198811 1 002

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 iv

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………… ii DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………….… iv DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………………………… v DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………………………………….… v BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …………………………………………………….………………. Bab I-1 1.2 Maksud dan Tujuan………………………………………………………………… Bab I-2 1.3 Tugas dan Fungsi………………………………….......................... Bab I-2 1.4 Stuktur Organisasi…………………………………………………………………. Bab I-3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi………………………………………………………………………….. Bab II-1 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan……………….……………. Bab II-2 2.3 Prioritas Daerah, Program dan Kegiatan………………………………. Bab II-3 2.3.1 Prioritas Daerah…………………………………………………………. Bab II-3 2.3.2 Program dan Kegiatan…………………………………………….… Bab II-5 2.4 Perencanaan dan Kinerja………………………………………………………. Bab II-6 2.4.1 Komponen Rencana Kerja………………………………………… Bab II-6 A. Sasaran…………………………………………………………………… Bab II-6

B. Kebijakan………………………………………………………………. Bab II-7 C. Program…………………………………………………………………. Bab II-7 D. Kegiatan………………………………………………………………… Bab II-8 2.4.2 Matrik Rencana Strategis…………………………………………… Bab II-9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016……………………….……. Bab III-1 3.2 Analisis Capaian Kinerja 2016………………………………………………… Bab III-1 3.2.1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian..…………....……..........................…

Bab III-1

3.2.2 Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah …................................….

Bab III–23

3.2.3 Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur ……………….....................…

Bab III-27

3.2.4 Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah...... Bab III-34 3.2.5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Telematika ……………....................................…… Bab III-35

3.3 Akuntabilitas Keuangan…………………………………………………………. Bab III-47 BAB IV PENUTUP 4.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016……………...……………. Bab IV-1 4.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016……………………………………. Bab IV-1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Program/Kegiatan Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016..............

Bab II-9

Tabel 2.2 Matriks Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi BantenTahun 2012-2017.............................................

Bab II-12

Tabel 2.3 Matriks Program Tahunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Tahun 2012-2017.....................................................

Bab II-22

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi DISHUBKOMINFO.............................. Bab I-4

P e n d a h u l u a n

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Bab I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Fungsi utama perhubungan adalah pelayanan dan keselamatan,

sedangkan komunikasi dan informatika memberikan akses informasi

seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas

pemerintahan dan pembangunan. Semenjak Provinsi Banten berdiri

pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan infomatika dirasakan

belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan beberapa hal

antara lain keterbatasan sumberdaya aparatur yang kompeten dan

kemampuan anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2016 Anggaran yang diberikan kepada Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten diberikan porsi

yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dalam

rangka mengejar ketertinggalan pembangunan bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika dalam upaya memberikan dan meningkatkan

pelayanan dan keselamatan perhubungan dan akses komunikasi dan

informatika kepada masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa transportasi dan komunikasi

memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang kehidupan

masyarakat terutama bidang sosial budaya dan perekonomian yang adil

dan merata. Dalam memenuhi kebutuhan dimaksud, selama periode tahun

2016 telah dilakukan upaya-upaya secara optimal baik melalui

pembangunan prasarana dan sarana transportasi, komunikasi dan

informatika maupun kegiatan pembinaan pelayanan baik kepada pengguna

maupun pelaku. Namun demikian masih ditemukan adanya permasalahan-

permasalahan dan kekurangan yang memerlukan perbaikan dan

tindaklanjut penanganannya dimasa mendatang. Oleh karena itu berbagai

progres kemajuan yang telah dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi

perlu dilakukan evaluasi hasil kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten dalam rangka mewujudkan pelayanan

transportasi, komunikasi dan informatika di wilayah Provinsi Banten

sebagaimana yang diharapkan, yaitu pelayanan dan keselamatan

transportasi, serta komunikasi dan informatika yang sehat, aman,

terjangkau/terakses oleh masyarakat.



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya

meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai

kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi

pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan

membangun secara baik dan bersih (Good Goverment and Clean

Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi

pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif,

efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya,

menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah,

serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini

dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Tahun Anggaran

2016.

Adapun tujuannya adalah :

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan

dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2016;

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten tahun 2016, untuk

kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka

memperbaiki kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten di masa yang akan datang.



1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten adalah membantu Gubernur melaksanakan

kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas di bidang

Perhubungan komunikasi dan informatika, sedangkan fungsinya

adalah :

a. Menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika;

b. Menyusun kebijakan pengembangan sistem perhubungan, komunikasi

dan informatika;

c. Menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan

koordinasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

d. Melaksanakan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis kepada

kabupaten/kota di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

e. Menyelengggarakan pemberian perijinan dan pembinaan

kepengusahaan atas penyelenggaraan pelayanan perhubungan,

komunikasi dan informatika lintas kabupaten/kota;

f. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan teknis, serta

pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika;

g. Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, keuangan,

kepegawaian, urusan umum dan rumah tangga kantor;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan

fungsinya;

j. Melaksanakan konsultasi dengan unit kerja terkait.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.



SEKRETARIS

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PROGRAM, EVALUASI

DAN PELAPORAN

BIDANG

PERHUBUNGAN DARAT

SEKSI ANGKUTAN

PENUMPANG

SEKSI

ANGKUTAN BARANG

SEKSI TEKNIK SARANA

DAN PRASARANA

BIDANG

PERHUBUNGAN LAUT

DAN UDARA

SEKSI

KEPELABUHANAN

SEKSI

ANGKUTAN DAN

KESELAMATAN

PELAYARAN

SEKSI PERHUBUNGAN

UDARA

BIDANG

KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

SEKSI

TELEKOMUNIKASI

DAN TELEMATIKA

SEKSI SARANA

TELEKOMUNIKASI

DAN DESIMINASI

INFORMASI

SEKSI INFORMASI

PUBLIK

BIDANG

PENGENDALIAN

OPERASIONAL DAN

REKAYASA LLJ

SEKSI

MANAJEMEN DAN

REKAYASA LLJ

SEKSI PEMBINAAN

& PENGENDALIAN

LLJ

SEKSI PEMBINAAN

KESELAMATAN LLJ

UPT

3. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :

a. Seksi Angkutan Penumpang;

b. Seksi Angkutan Barang;

c. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;

4. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahkan:

a. Seksi Kepelabuhanan;

b. Seksi Angkutan dan Keselamatan Pelayaran;

c. Seksi Perhubungan Udara;

5. Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan,

membawahkan:

a. Seksi Manajeman dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;

b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan;

c. Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Jalan.

6. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:

a. Seksi Telekomunikasi dan Telematika;

b. Seksi Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informasi;

c. Seksi Informasi Publik.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;

8. Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Provinsi Banten sebagaimana pada gambar 1.1 dibawah

ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi DISHUBKOMINFO

Sumber : Perda 3/2012

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Bab II - 1

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Tahun 2016 merupakan tahun terakhir periode pembangunan

Provinsi Banten (2012-2017), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika sebagai perangkat daerah Provinsi Banten merupakan salah

satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata

dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya ”RAKYAT BANTEN

SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”. Harapan tersebut

merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam

penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten pada

periode 2012-2017. Rakyat Banten Sejahtera diantaranya ditekankan pada

meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah, yang dalam penafsirannya

diantaranya dapat artikan sebagai harapan terhadap semakin

meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada

masyarakat pada seluruh lini yang pada akhirnya diharapkan dapat

memenuhi kesejahteraan masyarakat Banten.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Provinsi Banten dituntut untuk mampu

mengejawantahkan Visi Pembangunan Banten 2012-2017, melalui

penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu

strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten pada periode 2012-2017

selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Banten Sejahtera, tentunya juga

dilandasi oleh ‘Isu Strategis’ sebagai fokus pembangunan yang dihadapi

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu

strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan

sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas

dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada

masyarakat.

Untuk itu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Banten menetapkan Visi 2012-2017 sebagaimana tertuang dalam Renstra

Dinas, yaitu:



“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, perlu ditetapkan

misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan misi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten 2012-2017, tentu tidak

terlepas dari Misi Pembangunan Banten 2012-2017 sebagai acuan dalam

menetapkan Misi SKPD.

Adapun Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten 2012-2017 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional

yang berorientasi pada pelayanan publik.

2. Meningkatkan pelayanan perhubungan yang handal, aman, nyaman,

terjangkau dan ramah lingkungan.

3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal,

aman, terjangkau dan ramah lingkungan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten yaitu

sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, yaitu

hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,

terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten berdasarkan rumusan misi

sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama :

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

aparatur memiliki tujuan untuk menciptakan kelembagaan dan SDM

aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai

berikut:



• Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

kelembagaan.

• Meningkatnya prasarana dan sarana kerja yang memadai.

• Meningkatnya kemampuan SDM Aparat.

2. Misi Kedua :

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan komunikasi dan

informatika, terjangkau dan ramah lingkungan memiliki tujuan untuk

meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana penyelenggaraan

perhubungan.


berikut:

• Meningkatkan kelancaran arus orang dan barang.

• Meningkatkan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara.

• Meningkatkan layanan informasi.

3. Misi Ketiga :

Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan komunikasi dan

informatika yang handal, terjangkau dan ramah lingkungan memiliki

tujuan untuk daya dukung dan kualitas sarana penyelengaraan

komunikasi dan informatika.


berikut:

• Meningkatkan keselamatan dan pelayanan transportasi darat, laut dan

udara.

• Meningkatnya meningkatkan layanan informasi.

2.3. PRIORITAS DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.3.1 Prioritas Daerah

Secara geografis wilayah Provinsi Banten terletak pada 105°1’11’’

BT hingga 106°7’12” BT dan 5°7’50” LS hingga 7°1’1” LS yang berbatasan

dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

• Sebelah utara dengan Laut Jawa

• Sebelah timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

• Sebelah selatan dengan Samudera Hindia

• Sebelah barat dengan Selat Sunda



Provinsi Banten yang berada di wilayah ujung barat Pulau Jawa,

memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi yang

sangat besar, tidak saja berskala lokal, regional, dan nasional, bahkan

terdapat potensi yang berskala internasional. Beberapa potensi unggulan

nasional berada di Wilayah Provinsi Banten antara lain sektor pariwisata,

industri dan pertambangan yang tersebar dibeberapa kawasan.

Selanjutnya, kedudukan dan peran wilayah Provinsi Banten dalam

konstelasi nasional atau sistem perwilayahan nasional adalah sebagai

berikut :

1. Kedudukan Banten yang berada di bagian barat Pulau Jawa menjadi

penghubung antara sistem Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Melalui

posisi seperti ini Banten menjadi pintu yang menentukan pertumbuhan

dan perkembangan wilayah sekitarnya. Dampak yang terjadi dalam

wilayah Banten akan mempunyai implikasi secara luas pada kondisi

keseluruhan sistem yang terkait. Khususnya dalam sektor transportasi

misalnya, keberadaan Pelabuhan Merak menjadi penentu roda

perekonomian yang bergerak dari dan ke Pulau Sumatera. Demikian

juga dengan keberadaan Bandara Soekarno-Hatta merupakan cermin

dari karakter nasional, sebab menjadi pintu gerbang ke dunia luar;

2. Keterkaitan dengan Jabodetabekjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-

Bekasi-Cianjur) mempunyai dampak berganda berupa pengaruh ke

depan maupun ke belakang. Pengaruh ke depan dapat dilihat pada

aktivitas hilir apa saja yang muncul pada wilayah-wilayah tersebut

sebagai akibat dari produksi yang dilakukan di Banten. Pengaruh ke

belakang adalah aktivitas hulu yang muncul untuk menunjang produksi

yang dilakukan di Banten. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari

proses peluberan karena adanya aglomerasi perkotaan, khususnya yang

digerakkan oleh Jakarta sebagai ibukota negara. Contoh yang dapat

dikemukakan adalah pertumbuhan kawasan perkotaan di perbatasan

dengan DKI Jakarta. Dalam hal ini, Banten menyumbangkan faktor

produksi lahan dan tenaga kerja sebagai komponen penggerak

pertumbuhan wilayah;

3. Keberadaan jalur lalu lintas internasional Selat Sunda (Alur Laut

Kepulauan Indonesia). Selat Sunda menjadi strategis bagi pertahanan

dan kemananan nasional karena menjadi salah satu jalur perlintasan

internasional Samudera Hindia - Laut Cina Selatan;



4. Di wilayah Banten terdapat 7 pelabuhan umum, terdiri dari 3

pelabuhan yang diusahakan dan 4 pelabuhan yang tidak diusahakan.

Pada tahun 2014 jumlah kunjungan kapal dalam negeri 3.603 kapal,

kunjungan kapal luar negeri 1.834 kapal. Aktifitas bongkar muat

barang kapal dalam negeri (regional/antar pulau) 34.831.068 Ton

(bongkar) dan 3.795.520 ton (muat). Sedangkan aktifitas bongkar muat

kapal luar negeri (ekspor/impor) adalah 31.289.291 Ton (impor) dan

2.329.487 Ton (ekspor).

Selain aktifitas bongkar muat barang, terdapat pula aktifitas bongkar

muat peti kemas sebanyak 7.249 unit peti kemas atau 129.902 Ton dan

aktifitas bongkar muat kontainer sebanyak 321.080 Ton atau 10.001

box.

Berdasarkan potensi aktifitas bongkar muat pada pelabuhan-pelabuhan

tersebut diatas, menunjukkan bahwa aktifitas bongkar muat

pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Banten sangat tinggi baik dalam

rangka pemenuhan kebutuhan lokal maupun sebagai pintu masuk

(transit) lalu lintas barang skala nasional. Sehingga dibutuhkan

pelabuhan yang mampu menampung aktifitas bongkar muat barang,

peti kemas dan container dengan skala yang lebih besar.

5. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. KEK Tanjung Lesung

ini pada awalnya dirancang untuk meningkatkan sektor pariwisata

didukung dengan pembangunan Bandara Banten Selatan dan Pelabuhan

Panimbang sebagai sarana memperlancar transportasi baik bongkar

muat barang maupun penumpang. Sehingga diharapkan dapat

menggerakkan roda perekonomian yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar maupun Banten

secara keseluruhan.

6. Seiring dengan laju pergerakan orang dan barang baik dalam wilayah

Provinsi Banten maupun keluar-masuk wilayah Provinsi Banten sangat

tinggi dibutuhkan integrasi sarana transportasi berbasis jalan maupun

berbasis rel. Untuk memberikan pelayanan transportasi yang

berkeselamatan perlu dilakukan penataan-penataan baik regulasi dan

sarana prasarana yang salah satu diantaranya mengkatifkan kembali

(reaktivasi) dan revitalisasi sarana transportasi terutama berbasis rel

yang keberadaannya tidak aktif. Adapun jalur kereta api yang tidak

aktif adalah lintas Rangkasbitung-Labuan, Cilegon-Anyer Kidul dan

Saketi – Bayah.



Untuk itu, perbaikan dan revitalisasi kereta api harus masuk dalam

skala prioritas, karena sistem transportasi kereta api terkait langsung

dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Hingga saat ini

kereta api masih menjadi salah satu moda andalan rakyat. Revitalisasi

kereta api dirasakan cukup mendesak, karena moda ini dinilai paling

banyak bersentuhan dengan publik. Harapan masyarakat terhadap

pembenahan sistem perkerataapian nasional tersebut secara bertahap

sudah dilaksanakan oleh pemerintah diawali dengan kajian pra-FS dan

FS dalam rangka revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api lintas

Rangkasbitung-Labuan, Cilegon-Anyer Kidul dan Saketi – Bayah. Selain

itu telah dilakukan kajian pembangunan jalur kereta api lintas utara.

Hal tersebut merupakan langkah awal untuk mewujudkan hak

masyarakat terhadap perbaikan sistem perkeretaapian agar

masyarakat dapat lebih terjamin dari keselamatan, keamanan dan

tercapai standar kenyamanan.

7. Sebagai kelengkapan keselamatan transportasi jalan diperlukan

dukungan sarana kelengkapan jalan seperti : lampu Penerangan Jalan

Umum (PJU), rambu-rambu, guard rail, marka jalan, Alat Pemberi

Isyarat Lalu Lintas (APILL), Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Rute Aman

Selamat Sekolah (RASS) dan lain sebagainya. Hal ini dalam upaya

mewujudkan rasa nyaman, aman dan selamat kepada masyarakat

transportasi.

2.3.2 Program dan Kegiatan

Sistem Jaringan Transportasi (sistem dukungan infrastruktur seperti jalan,

jembatan, kereta api dll), dan Sistem Pengaturan Kegiatan (sistem yang mengatur

kewenangan masing-masing instansi dan stakeholder baik provinsi, kabupaten/kota

maupun masyarakat). Melalui pendekatan kesisteman ini diharapkan akan terwujud

pemerataan hasil pembangunan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan

sektor ekonomi dan stabilitas daerah. Dengan penyebaran jaringan prasarana secara

merata, maka sedikit banyak akan mengurangi biaya produksi (transport), biaya

keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan dari masalah transportasi,

sehingga diharapkan kegiatan sektor-sektor ekonomi daerah cepat tumbuh.

Oleh karena itu strategi ini difokuskan pada : (1) Pengembangan wilayah

strategis berupa aksessibilitas jaringan transportasi barang dan orang dalam

memperlancar aksessibilitas dari dan ke Kawasan Bandara Soekarno-Hatta (PINTU 1)

disamping pengembangan kawasan itu sendiri dalam menciptakan daya tarik bagi



pertumbuhan kawasan disekitarnya; (2) Pengembangan aksessibilitas jaringan

transportasi barang dan dukungan penyediaan infrastruktur dasar penunjang

pelabuhan (listrik, telekomunikasi, jalan dan air) dalam operasionalisasi Pelabuhan

Merak (PINTU 2) dan dukungan kepada pembangunan Pelabuhan Bojonegara yang

diharapkan menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dengan

orientasi pembangunan infrastruktur wilayah; dan (3) Pengembangan wilayah

produktif berupa aksessibilitas jaringan transportasi rakyat dan usaha agro untuk

memperlancar sistem distribusi dan produksi agro melalui Pengembangan Stasiun

Kereta Api Rangkasbitung (PINTU 3). Disamping itu dalam menunjang pengembangan

kawasan pada masing – masing pintu tersebut, perlu diperhatikan keterkaitan serta

tipologi kawasan – kawasan sekitar 3 (tiga) pintu tersebut yang mengacu pada

struktur dan karateristik ruang yang ada.

Pada dasarnya tujuan revitalisasi kawasan dan wilayah ini adalah untuk

menciptakan pemerataan pembangunan, yakni melalui penciptaan keterkaitan dan

keterhubungan yang positif baik dari aspek ekonomi, sosial, infrastuktur, maupun

spasial (ruang), melalui pelaksanaan program-program khusus yang diarahkan pada

masing-masing kawasan secara terpadu dan lintas sektoral. Untuk itu, kawasan-

kawasan tertinggal diarahkan agar dapat mengoptimalkan potensi internalnya

dengan cara memanfaatkan keterhubungannya (interpendensi) dengan kawasan-

kawasan yang lebih maju disekitarnya.

2.4 PERENCANAAN DAN KINERJA

2.4.1 Komponen Rencana Kerja

A. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi kinerja kelembagaan;

- Meningkatnya prasarana dan sarana kinerja yang memadai;

- Meningkatnya kemampuan SDM Dishubkominfo;

- Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana

perhubungan;

- Meningkatnya kapasitas dan kualitas angkutan umum;

- Meningkatnya keselamatan dan keamanan penyelenggaraan

perhubungan;

- Meningkatnya daya dukung dan kualitas sarana komunikasi dan

informatika;



- Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan komunikasi

dan informatika.

B. Kebijakan

Dalam konteks Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten maka kebijakan yang akan ditempuh guna mewujudkan

visi, misi dan tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan koordinasi

pembangunan serta menyiapkan kerangka regulasi untuk mendukung

pelaksanaan agenda pembangunan

- Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas perhubungan,

komunikasi dan informatika

C. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian

strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program yang akan

dilaksanakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Banten dalam kurun waktu 2012-2017 menurut kebijakan yang

ditetapkan meliputi:

1. Misi ke-1

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah mendukung

pengembangan Wilayah/kawasan berwawasan Lingkungan, ditempuh

melalui kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan Bidang Perhubungan

a. Untuk kebijakan meningkatkan penataan pelayanan transportasi

wilayah khususnya perhubunan darat (ASDP, LLAJ dan KA)

diperkotaan dan antar wilayah.

b. mengembangkan kerjasama pembangunan investasi infrastruktur

transportasi laut dan udara (Pelabuhan dan Bandara)

2. Misi ke-5

a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam

rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pemanfaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah



D. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari

berbagai atau kesemuaan jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Tahun 2016 dapat dilihat

pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program/Kegiatan Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

No Program/Kegiatan

1 2

A Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut,

Udara dan Perkeretaapian

1 Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi

2 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

3 Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT Lebak- Pandeglang

4 Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT Tangerang Selatan

5 Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT Serang

6 Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT Tangerang

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lebak –

Pandeglang

8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT Lebak –

Pandeglang

9 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan

10 Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan

11 Penyelenggaraan Perhubungan Udara

12 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan

Laut dan Penyebrangan

13 Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian

Pemantauan Angkutan Laut



No Program/Kegiatan

1 2

14 Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang

15 Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api

16 Pelayanan Perijinan Pada UPT Serang

17 Pelayanan Perijinan Pada UPT Tangerang

18 Pelayanan Perijinan Pada UPT Lebak - Pandeglang

19 Pelayanan Perijinan Pada UPT Tangerang Selatan

20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT Lebak-

Pandeglang

B Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

21 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

22 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

C Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur

23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

25 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

26 Peningkatan Kapasitas Aparatur

27 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT Serang

29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT Tangerang

30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT Serang

31 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT

Tangerang

32 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT Serang

33 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT

Tangerang

34 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT

Tangerang Selatan



No Program/Kegiatan

1 2

35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang

Selatan

D Penyediaan Data Pembangunan Daerah

36 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

E Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika

37 Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika

38 Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi

Informatika

39 Penyebarluasan Informasi Publik

40 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT Tansel

41 Penyelenggaraan Kesalamatan Lalu Lintas (Angkutan

Lebaran) Provinsi Banten

42 Keselamatan Transportasi Darat (DAK)

43 Penyebarluasan Informasi Pembangunan



2.4.2 Matrik Rencana Strategis

Matrik Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dapat

diihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Matriks Program Lima Tahunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten Tahun 2012-2017

NO KEBIJAKAN PROGRAM

SASARAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

LIMA TAHUNAN

DAN SATU TAHUN

TRANSISI (Rp)

SUMBER

PENDANAAN KET.

TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01. Meningkatkan

kapasitas

lembaga

pemerintah dan

koordinasi

pembangunan

serta menyiapkan

kerangka regulasi

untuk mendukung

pelaksanaan

agenda

pembangunan

01. Peningkatan

Kualitas Tata

Kelola




SASARAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

LIMA TAHUNAN

DAN SATU TAHUN

TRANSISI (Rp)

SUMBER

PENDANAAN KET.

TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pemerintahan

Daerah

Mewujudkan

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

organisasi,

perencanaan serta

pengelolaan

keuangan yang

akuntabel

Tahun

2012-2017

01. Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

982.524.267

02. Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

1.611.000.000

02. Peningkatan

Sarana,

Prasarana

Perkantoran dan

Kapasitas

Aparatur

Rasio Penyediaan

Barang dan Jasa

Adm. Perkantoran

serta Pelayanan

Tata Usaha

Kerumahtanggaan

03. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

3,642,068,500.00




SASARAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

LIMA TAHUNAN

DAN SATU TAHUN

TRANSISI (Rp)

SUMBER

PENDANAAN KET.

TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

04. Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kantor

2,750,000,000.00

05. Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

5,998.933,000.00

06. Peningkatan Kapasitas

Aparatur

910,384,000.00

07. Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam dan

Keluar Daerah

1,680,000,000.00

Rasio

Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi di

dalam dan ke Luar

Daerah


Prasarana Kantor Pada

UPT Serang

459,000,000.00

Rasio Pembangunan,

Pengadaan,

Pemeliharaan dan

Rehabilitasi

Prasarana dan

Sarana Aparatur


Prasarana Kantor Pada

UPT Tangerang

500,000,000.00



335,000,000.00




SASARAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

LIMA TAHUNAN

DAN SATU TAHUN

TRANSISI (Rp)

SUMBER

PENDANAAN KET.

TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pada UPT Serang



Pada UPT Tangerang

210,000,000.00


Jasa Perkantoran Pada

UPT Serang

1,974,232,500.00



UPT Tangerang

1,700,000,000.00

Rasio pembinaan

dan peningkatan

pelayanan, tata

usaha dan

administrasi

kepegawaian



UPT Tangerang Selatan

1,274,420,000.00


Prasarana Kantor pada


1,226,300,000.00

03. Penyediaan Data

Pembangunan

Daerah

Meningkatnya Ketersediaa 16. Penyediaan Data dan 550,000,000.00




SASARAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

LIMA TAHUNAN

DAN SATU TAHUN

TRANSISI (Rp)

SUMBER

PENDANAAN KET.

TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pelayanan data dan

informasi

Pembangunan

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika dalam

menunjang

pelayanan public

n Data dan

Informasi

Pembangun

an

Informasi Pembangunan

02. Meningkatkan

kapasitas dan

kualitas

pelayanan

transportasi, pos

dan

telekomunikasi,

komunikasi dan

informasi yang

handal, berdaya

saing dan

memberikan nilai

tambah

04. Pengelolaan dan

Penyelenggaraan




SASARAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

LIMA TAHUNAN

DAN SATU TAHUN

TRANSISI (Rp)

SUMBER

PENDANAAN KET.

TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Transportasi

Darat, Laut,

Udara dan

Perkeretaapian

Meningkatnya

kualitas pengelolaan

dan

penyelenggaraan

Transportasi

Rasio

Pengemban

gan dan

Peningkata

n Fasilitas

Perhubunga

n melalui

penyediaan

sarana dan

prasasara

lalu lintas

angkutan

menjadi

100% tahun

2017

17. Penyelenggaraan Teknik

Sarana dan Prasarana

Transportasi

3,292,083,000.00

18. Manajemen dan




SASARAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

LIMA TAHUNAN

DAN SATU TAHUN

TRANSISI (Rp)

SUMBER

PENDANAAN KET.

TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rekayasa Lalu Lintas

Jalan

15,630,475,000.00

19. Pengawasan dan

Pengendalian Pada UPT

Lebak- Pandeglang

717,760,000.00

20. Pengawasan dan


Tangerang Selatan

925,000,000.00

21. Pengawasan dan


Serang

1,370,082,500,.00

22. Pengawasan dan


Tangerang

1,150,000,000.00

Tingkat

pembinaan

dan

pemantaua

n angkutan

darat laut

dan udara

sebesar

100% tahun




SASARAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

LIMA TAHUNAN

DAN SATU TAHUN

TRANSISI (Rp)

SUMBER

PENDANAAN KET.

TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017


Prasarana Kantor pada

UPT Lebak – Pandeglang

800,000,000.00



UPT Lebak – Pandeglang

1,515,824,000.00

25. Penyelenggaraan

Keselamatan Lalu Lintas

Jalan

2,744,155,000.00

26. Pengendalian dan

Penyelenggaraan Lalu

Lintas Jalan

5,024,540,000.00

27. Penyelenggaraan

Perhubungan Udara

1,850,751,000.00

28. Perencanaan

Pembangunan dan

Pengembangan

Pelabuhan Laut dan

Penyebrangan

1,600,000,000.00

29. Penyelenggaraan

Keselamatan Pelayaran

dan Pengendalian

1,284,123,000.00




SASARAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

LIMA TAHUNAN

DAN SATU TAHUN

TRANSISI (Rp)

SUMBER

PENDANAAN KET.

TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pemantauan Angkutan

Laut

30. Peningkatan Pelayanan

Angkutan Penumpang

3,760,740,200.00

31. Peningkatan Pelayanan

Angkutan Barang dan

Kereta Api

1,760,000,000.00

32. Pelayanan Perijinan

Pada UPT Serang

959,422,000.00


Pada UPT Tangerang

734,000,000.00


Pada UPT Lebak -

Pandeglang

774,006,000.00


Pada UPT Tangerang

Selatan

209,000,000.00



Pada UPT Lebak-

Pandeglang

215,366,000.00

05. Pengembangan

Komunikasi,




SASARAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

LIMA TAHUNAN

DAN SATU TAHUN

TRANSISI (Rp)

SUMBER

PENDANAAN KET.

TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informasi dan

Telematika

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

dan pelayanan

aksesbilitas serta

kapasitas

Telekomunikasi dan

Informatika

Meningkatn

ya

penyelengg

araan dan

pelayanan

aksesbilitas

serta

kapasitas

Telekomuni

kasi,

informasi

dan

teknologi

informatika

sebesar

100% tahun

2017.

37. Pengembangan

Telekomunikasi dan

Telematika

6,499,466,000.00

38. Penyelenggaraan Sarana

Telekomunikasi dan

Desiminasi Informatika

9,487,798,000.00

39. Penyebarluasan




SASARAN PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

LIMA TAHUNAN

DAN SATU TAHUN

TRANSISI (Rp)

SUMBER

PENDANAAN KET.

TOLOK UKUR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informasi Publik 7,065,631,000.00


dan Prasarana

Perkantoran UPT Tansel

158,000,000.00

41. Penyelenggaraan

Kesalamatan Lalu Lintas

(Angkutan Lebaran)

Provinsi Banten

2,744,155,000.00

42. Keselamatan

Transportasi Darat

(DAK)

2,943,729,000.00

43. Penyebarluasan

Informasi Pembangunan

5,300,000,000.00

T O T A L APBD

Provinsi

Banten



Tabel 2.3 Matriks Program Tahunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten Tahun 2012-2017

NO PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp.)

SUMBER

PENDANAAN KET.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A. Peningkatan

Kualitas Tata

Kelola

Pemerintahan

Daerah

01. Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

649.999.950 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000

02. Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset

344.395.100 300.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

B. Peningkatan

Sarana,

Prasarana

Perkantoran

dan Kapasitas

Aparatur

03. Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

2.081.963.600 2.500.000.000 2.550.000.000 2.600.000.000 3.000.000.000

04. Penyediaan 250.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000 500.000.000




SUMBER

PENDANAAN KET.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Barang dan Jasa

Perkantoran pada

UPT Serang

05. Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran pada

UPT Tangerang

405.000.000 450.000.000 450.000.000 500.000.000 600.000.000

06. Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran pada

UPT Tangerang

Selatan

0 0 0 0 0

07. Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran pada

UPT Lebak-

Pandeglang

0 0 0 0 0

08. Koordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam dan Keluar

Daerah

400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 500.000.000

09. Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000




SUMBER

PENDANAAN KET.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10. Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

pada UPT Serang

0 0 0 0 0

11. Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

pada UPT

Tangerang

0 0 0 0 0

12. Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

pada UPT

Tangerang

Selatan

0 0 0 0 0

13. Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

pada UPT Lebak-

Pandeglang

0 0 0 0 0

14. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

900.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000

15. Peningkatan 0 0 0 0 0




SUMBER

PENDANAAN KET.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kapasitas

Aparatur

16. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Pelayanan

Perhubungan

Darat UPT Serang

0 0 0 0 0

17. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

pada UPT

Tangerang

0 0 0 0 0

18. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

pada UPT

Tangerang

Selatan

0 0 0 0 0

19. Pengadaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

pada UPT Lebak-

Pandeglang

0 0 0 0 0




SUMBER

PENDANAAN KET.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20. Pengadaan

Sarana dan

Prasaran Kantor

(Pembayaran

Kewajiban TA.

2014)

0 0 0 0 0

C. Penyediaan

Data

Pembangunan

Daerah

21. Penyediaan Data

dan Informasi

Pembangunan

100.000.000 100.000.000 100.000.000 120.000.000 125.000.000

D. Pengelolaan

dan

Penyelenggara

an Transportasi

Darat, Laut,

Udara dan

Perkeretaapian

22. Penyelenggaraan

Teknik Sarana

dan Prasarana

Transportasi

700.000.000 800.000.000 900.000.000 900.000.000 930.000.000




SUMBER

PENDANAAN KET.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23. Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas

2.131.800.000 2.3000.000.00

0

2.320.441.258 2.690.160.399 2.670.000.000

24. Peningkatan

Pelayanan dan

Pemeliharaan

fasilitas

Jembatan

Timbang pada

UPT Serang

1.770.800.000 1.770.800.000 1.800.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000

25. Peningkatan

Pelayanan dan

Pemeliharaan

fasilitas

Jembatan

Timbang pada

UPT Tangerang

1.500.000.000

.000

1.500.000.000

.000

1.800.000.000 2.100.000.000 2.337.181.859

26. Peningkatan

Pelayanan dan

Pemeliharaan

fasilitas

Jembatan

Timbang pada

UPT Tangerang

0 0 0 0 0




SUMBER

PENDANAAN KET.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Selatan

27. Peningkatan

Pelayanan dan

Pemeliharaan

fasilitas

Jembatan

Timbang pada

UPT Lebak-

Pandeglang

0 0 0 0 0

28. Penyelenggaraan

Keselamatan

Lalu-Lintas Jalan

700.000.000 700.000.000 800.000.000 900.000.000 1.000.000.000

29. Pengendalian dan

Penyelenggaraan

Lalu Lintas Jalan

700.000.000 700.000.000 800.000.000 900.000.000 1.000.000.000

30. Penyelenggaraan

Perhubungan

Udara

400.000.000 400.000.000 500.000.000 700.000.000 700.000.000

31. Perencanaan

Pembangunan

dan

Pengembangan

Pelabuhan Laut

dan

250.000.000 300.000.000 450.000.000 500.000.000 700.000.000




SUMBER

PENDANAAN KET.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyeberangan

32. Penataan dan

Peningkatan

Pelayanan

Perhubungan

pada UPT

Tangerang

175.000.000 350.000.000 500.000.000 500.000.000 800.000.000

33. Penataan dan

Peningkatan

Pelayanan

Perhubungan

pada UPT

Tangerang

Selatan

200.000.000 300.000.000 500.000.000 500.000.000 800.000.000

34. Penataan dan

Peningkatan

Pelayanan

Perhubungan

pada UPT Serang

0 0 0 0 0

35. Penataan dan

Peningkatan

Pelayanan

Perhubungan

pada UPT Lebak-

0 0 0 0 0




SUMBER

PENDANAAN KET.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pandeglang

36. Penyelenggaraan

Keselamatan

Pelayaran dan

Pengendalian

Angkutan Laut

250.000.000 353.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000

37. Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Penumpang

400.000.000 400.000.000 420.000.000 450.000.000 500.000.000

38. Peningkatan

Pelayanan

Angkutan Barang

dan Kereta Api

822.400.000 1.200.000.00

0

1.500.000.00

0

1.600.000.00

0

1.600.000.00

0

E. Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Telematika

39. Pengembangan

Telekomunikasi

dan Telematika

1.000.000.000 1.168.543.797 1.247.610.314 1.510.040.100 3.757.650.414

40. Penyelenggaraan

Sarana

Telekomunikasi

1.000.000.00

0

1.100.000.00

0

1.200.000.00

0

1.300.000.00

0

3.500.000.00

0




SUMBER

PENDANAAN KET.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dan Desiminasi

Informatika

41. Fasilitasi Komisi

Informasi

500.000.000 500.000.000 700.000.000 700.000.000 1.900.000.000

Akuntabilitas Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Bab III- 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pada awal tahun Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan

dijadikan acuan dalam pengukuran capaian kinerja ini. Setelah itu

dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah

dilaksanakan dalam rangka pertanggunggjawaban kinerja dan

evaluasi/perbaikan untuk kedepan. Pengukuran tingkat capaian kinerja

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Tahun

2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2016

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap kegiatan yang

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dan secara terinci dapat dilihat

pada lampiran, untuk analisis capaian kinerja dapat dilihat pada bagian

dibawah ini.

3.2.1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut,

Udara dan Perkeretaapian.

a. Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Kegiatan ini dalam rangka memberikan kenyamanan, kelancaran,

ketertiban dan berkeselamatan lalu lintas dan angkutan secara

optimal. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Banten pada Tahun 2016 mengalokasikan anggaran pada kegiatan

Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan yang meliputi :

• Penyusunan Renja Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Tahun

2017. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan

anggaran mencapai 100% dan penyerapan anggaran 100% untuk

meningkatkan kinerja pemerintah.

• Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

Tahun 2016 Tingkat Provinsi. Kegiatan ini secara fisik telah selesai

100%, dan penyerapan anggaran mencapai 82,39%, sedangkan

sisanya 17,61% merupakan efesiensi dari penggunaan anggaran



• Pemilihan Pelajar Pelopor keselamatan lalu Lintas Tingkat Provinsi

Banten tahun 2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan

penyerapan anggaran mencapai 80,15%, sedangkan sisanya 19,85%

merupakan efesiensi dari penggunaan anggaran.

• Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Nasional; Kegiatan ini

secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan angga

• ran mencapai 58,23% sedangkan sisanya 41,77% merupakan efesiensi

dari penggunaan anggaran.

• Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas di Kota Serang. Kegiatan ini

secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai

100% untuk meningkatkan kinerja pemerinta.

• Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas di Kabupaten Serang. Kegiatan

ini secara fisik telah selesai 100% dan penyerapan anggaran

mencapai 100% untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

• Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas di Kota Cilegon. Kegiatan ini

secara fisik telah selesai 100% dan penyerapan anggaran mencapai

100% untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

• Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas di Kabupaten Lebak. Kegiatan ini


100% untuk meningkatkan kinerja pemerintah

• Penyusunan Rencana Umum Daerah Keselamatan Jalan (RUDK)

Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100% dan

penyerapan anggaran mencapai 89,45% sedangkan 10,54%


• Identifikasi Lokasi dan Desain Zona selamat Sekolah (ZOSS) di

Wilayah Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,

dan penyerapan anggaran mencapai 90,04% sedangkan sisanya 9,96%


• Identifikasi Lokasi dan Desain Taman Lalu Lintas di Wilayah Provinsi

Banten. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100% dan penyerapan

anggaran mencapai 86,54% sedangkan sisanya 13,46% merupakan

efesiensi dari penggunaan anggaran.

• Smart Driving. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan

penyerapan anggaran mencapai 95,09% sedangkan 4,91% merupakan


• Workshop Modul Keselamatan lalu Lintas Tahun. Kegiatan ini secara

fisik telah selesai 100% dan penyerapan anggaran mencapai 90,27%

sedangkan 9,73% merupakan efesiensi dari penggunaan anggaran.



• Penyusunan Laporan Kinerja kegiatan. Kegiatan ini secara fisik telah

selesai 100% dan penyerapan anggaran mencapai 94,60% sedangkan

5,40% merupakan efesiensi dari penggunaan anggaran.

• Penyusunan data Kecelakaan lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan

anggaran mencapai 91,61% sedangkan 8,39% merupakan efesiensi


Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016, pelaksanaan

kegiatan ini dapat dilaksanakan secara Fisik 100% dan penyerapan

anggaran 90,37% karena adanya efesiensi harga dari penggunaan

anggaran pada beberapa tolok ukur.

b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Dalam upaya peningkatan keselamatan, ketertiban dan kenyamanan

berlalulintas yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.

Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten secara bertahap dan berkesinambungan

senantiasa mengupayakan pengadaan dan pemasangan fasilitas

keselamatan LLAJ diwilayah Provinsi Banten. Pada Tahun 2016 telah

dialokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut yang meliputi :

• Penyediaan dan Pemasangan Rambu Chevron. Kegiatan ini secara

fisik telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 78,13%,

sedangkan sisanya 21,87% merupakan efesiensi dari penggunaan

anggaran.

• Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light. Kegiatan ini secara



anggaran.

• Pemeliharaan Perlengkapan jalan. Kegiatan ini secara fisik telah

selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 82,55%, sedangkan

sisanya 17,45% merupakan efesiensi dari penggunaan anggaran.

• Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi Tahun 2016/Lomba Tertib

lalu lintas. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan

penyerapan anggaran mencapai 41,71% sedangkan sisanya 58,29%.

Hal ini disebabkan beberapa rekening belanja yang tidak diserap

seperti pemberian uang penghargaan kepada masyarakat (peserta

WTN), perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.



• Penyusunan SOP Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. Kegiatan ini


59,77%, sedangkan sisanya 40,23% merupakan efesiensi dari

penggunaan anggaran, antara lain rekening belanja perjalanan dinas

dalam dan luar daerah tidak diserap.

• Evaluasi dan Penilaian Dokumen andalalin. Kegiatan ini secara fisik

telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 58,43%,


anggaran, antara lain rekening belanja perjalanan dinas dalam dan

luar daerah tidak diserap karena permohonan dari masyarakat

terkait penilaian dokumen andalalin kurang dari prediksi.

• Fasilitasi dan Koordinasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.


anggaran mencapai 21,82%, sedangkan sisanya 78,18% merupakan

efesiensi dari penggunaan anggaran, antara lain rekening belanja

perjalanan dinas dalam dan luar daerah tidak diserap karena

keterbatasan waktu dan personil serta adanya pembatasan

perjalanan dinas luar daerah.

• Rapat Koordinasi Bidang Dalops. Kegiatan ini secara fisik telah



• Penyusunan Renja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;



efesiensi dari penggunaan anggaran serta terdapat beberapa

rekening belanja yang tidak digunakan namun tidak mengurangi

pencapaian fisik kegiatan

• Penyusunan laporan Kinerja Kegiatan. Kegiatan ini secara fisik telah



• Penyediaan Data dan Pemeliharaan Marka Jalan. Kegiatan ini secara



anggaran.

• Penyediaan dan Pemasangan Traffic Light. Kegiatan ini secara fisik

telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 100%.

• Penyediaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan

Pontang - Tanara. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan





• Penyediaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan pada Ruas Jalan

Curug-Legok-Parung Panjang; Kegiatan ini secara fisik telah selesai




cabe Raya- Cirendeu. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,

dan penyerapan anggaran mencapai 97,13%, sedangkan sisanya


• Penyediaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan pada Ruas Jalan

Palima-Pasar Teneng. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,




Sempu - Dukuh Kawung. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,



• Penyediaan dan Pemasangan Perlengkapan Jaln pada Ruas Jalan

Parung - Palima. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



• Mobil Oprerasional Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas jalan.




• Fasilitasi dan Monitoring Kegiatan DAK. Kegiatan ini secara fisik



anggaran, yaitu rekening belanja perjalanan dinas dalam dan luar

daerah dalam rangka pendampingan kegiatan DAK tidak terserap

secara optimal karena adanya pembatasan perjalanan dinas luar

daerah.

• 'Pengadan Water Barrier. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,





• 'Pengadan trafific cone. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,



• 'Pengadan trafific cone. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,



• Pengadan trafific cone. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,



• 'Revitalitasi Traffic Light. Kegiatan ini secara fisik telah selesai



• 'Penyediaan dan Pemasangan Fasilitasi Perlengkapan Jalan. Kegiatan

ini secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran

mencapai 98,44%, sedangkan sisanya 1,56% merupakan efesiensi dari

penggunaan anggaran.



anggaran 91,81% karena adanya efesiensi penggunaan anggaran pada

beberapa rekening belanja antara lain perjalanan dinas dalam dan luar

daerah yang tidak terserap secara optimal karena keterbatasan waktu,

jumlah personil dan adanya pembatasan perjalanan dinas ke luar

daerah. Selain itu efisiensi harga terhadap belanja/pengadaan

barang/jasa.

c. Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Dalam upaya pelaksanaan pengendalian dan pemeriksaan kendaraan

bermotor angkutan barang dan penumpang serta kelengkapan

administrasi kendaraan angkutan barang dan penumpang pada tahun

2016 Dishubkominfo Provinsi Banten terkendalinya keselamatan,

kelancaran, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta

terkendalinya kelengkapan angkutan penumpang dialokasikan anggaran

pada kegiatan :

• Pengendalian Angkutan Barang/Penumpang Pada Jalan Provinsi dan

Jalan Nasional. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan





• Penertiban Angkutan Penumpang. Kegiatan ini secara fisik telah



• Pengaturan Lalu Lintas Pada Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi

Banten (KP3B) Rumah Dinas Gebenur/Rumah Dinas Sekda. Kegiatan


mencapai 100%.

• Pengaturan Lalu Lintas Pada Acara Kesadaran Nasional (KORPRI).


anggaran mencapai 100%.

• Pengaturan Lalu Lintas Pada Acara PHBI (Peringatan Hari Besar

Islam). Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan



• Fasilitasi Pengaturan lalu Lintas Pada Acara SKPD/ Instansi/

Lembaga/ Organisasi. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,

dan penyerapan anggaran mencapai 100%.

• Fasilitasi Pengawalan dan Pengaturan lalu Lintas Pada Acara

Pimpinan daerah/Menteri/Presiden. Kegiatan ini secara fisik telah

selesai 90,10%, dan penyerapan anggaran mencapai 89,64%,

sedangkan sisanya 10,36% dikarenakan untuk kegiatan tersebut

dianggarkan 22 kali satu tahun anggaran, sedangkan kegiatan

tersebut terselenggara 20 kali.

• Rapat Koordinasi terbatas Pembinaan dan Pengendalian lalu Lintas

jalan. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan



• Fasilitasi Pembinaan dan pengendaliuan lalu Lintas jalan. Kegiatan


mencapai 94,34%, sedangkan sisanya 5,66% .

• Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pembinaan dan Pengendalian Lalu

Lintas jalan. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan

penyerapan anggaran mencapai 100%.

• Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan. Kegiatan ini secara fisik telah



• Kendaraan Dinas pendukung Pengawalan, Pengendalain dan

Pengaturan Lalu Lintas. Kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga



pencapaian fisik 99,03%, dan penyerapan anggaran 99,00%,


anggaran.

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, pelaksanaan kegiatan

ini dapat dilaksanakan; Fisik 99,47% hal ini dikarenakan untuk

kegiatan Fasilitasi Pengawalan dan Pengaturan lalu Lintas Pada

Acara Pimpinan daerah/Menteri/Presiden dianggarkan 22 kali dalam

satu tahun anggaran, sedangkan kegiatan tersebut terselenggara 20

kali. Hal ini berdampak pada penyerapan keuangan yang hanya

mencapai 96,18% selain adanya efesiensi harga dari beberapa tolok

ukur.

d. Penyelenggaraan Perhubungan Udara

Guna meningkatkan pelayanan yang terkait dengan perhubungan udara

pada tahun anggaran 2016, Dishubkominfo Provinsi Banten melalui

Seksi Perhubungan Udara menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

• Pelayanan Perhubungan Udara di Bandara dan Pemantauan KKOP

Bandara. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan


merupakan efesiensi dari penggunaan anggaran dikarenakan

keterbatasan waktu, jumlah personil dan pembatasan perjalanan

dinas ke luar daerah.

• Sosialisasi KKOP Bandara. Kegiatan ini secara fisik telah selesai



• Fasilitasi Angkutan Haji Tahun 2016/1437 H; Kegiatan ini secara fisik



anggaran.

• Pemantauan Angkutan Lebaran Tahun 2016/1436 H Di Bandara

Soetta. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan



• Persiapan Rapat Bandar Udara Banten Selatan. Kegiatan ini secara



anggaran.

• Pemantauan Angkutan Natal 2016 dan Tahun Baru 2016. Kegiatan ini






• Rapat Koordinasi Keselamatan Penerbangan. Kegiatan ini secara



anggaran.

• Bintek Kebandarudaraan dan Heliport. Kegiatan ini secara fisik telah



• Sosialisasi Penyelenggaraan Jasa Pengurusan Transportasi. .





selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 100%.



anggaran 83,88% karena adanya efesiensi harga dari penggunaan

anggaran pada perjalan dinas dalam dan luar daerah dikarenakan

keterbatasan waktu, jumlah personil dan pembatasan perjalanan dinas

ke luar daerah.

e. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan

Penyeberangan

Dalam upaya meningkatkan kualitas kepelabuhanan, Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten tahun

anggaran 2016 melalui seksi Kepelabuhanan menyelenggarakan

kegiatan sebagai berikut :

• Penyusunan Rencana Seksi. Kegiatan ini secara fisik telah selesai



• Pemantauan Lingkungan pelabuhan regional Anyer dan labuhan

Semester 1 dan 2. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan


merupakan efesiensi dari penggunaan anggaran belanja jasa

konsultasi.



• Pemantauan Penyelenggaraan Kegiatan Kepelabuhan di Provinsi

Banten. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan



• Updating Penyusunan data Pelabuhan Umum dan Khusus di Provinsi




• Pemantauan Penyelenggaraan Kegiatan Kepelabuhan di Provinsi



efesiensi dari rekening belanja belanja sewa tempat pertemuan dan

perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

• Kajian Potensi Pembangunan dan Pengembangan Laut dan

Penyebrangan di Wilayah Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.

• Penyusunan Laporan Kinerja; Sosialisasi Hasil Pemantauan

Lingkungan Pelabuhan Regional Anyer. Kegiatan ini secara fisik telah



Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016, pelaksanaan


anggaran sebesar 91,39% hal ini karena adanya efesiensi harga dari

penggunaan anggaran rekening belanja belanja sewa tempat

pertemuan dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah dikarenakan

keterbatasan waktu, jumlah personil dan pembatasan perjalanan dinas

ke luar daerah.

f. Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian

Angkutan Laut

Dalam upaya meningkatkan kualitas keselamatan pelayaran dan

angkutan laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten tahun anggaran 2016 melalui seksi Keselamatan

Pelayaran menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

• Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut. Kegiatan ini secara





anggaran disebabkan adanya penurunan harga BBM dalam

melaksanakan pemantauan dan pengendalian angkutan laut serta

pembatasan perjalanan dinas ke luar daerah.

• Pembekalan SAR Diwilayah Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.

• Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Pelabuhan

Labuan Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai





• Penyusunan Rencana Kerja Seksi. Kegiatan ini secara fisik telah


• 'Pembinaan Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan.


anggaran mencapai 96,03%.sedangkan sisanya 3,97% merupakan


• 'Sosialisasi Penyelenggaraan Jasa Pengurusan Transportasi Provinsi


anggaran mencapai 98,34%.sedangkan sisanya 1,66% merupakan




keuangan sebesar 91,23% hal ini karena adanya penurunan harga BBM

dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian angkutan laut

serta pembatasan perjalanan dinas ke luar daerah.

g. Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api

Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan barang dan

mewujudkan pengembangan transportasi kereta api di wilayah Provinsi

Banten, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Banten pada Tahun 2016 melalui Seksi Angkutan Barang melaksanakan

kegiatan meliputi:




selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 95,46%. sedangkan


• Pemeliharaan Bangunan Pos Perlintasan Kereta Api. Kegiatan ini




• Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penetapan

Jaringan Lintas angkutan Barang. Kegiatan ini secara fisik telah


sisanya 9,89% disebabkan adanya pembatasan perjalanan dinas ke

luar daerah.

• Kajian Rencana Umum Terminal Angkutan Barang di Wilayah Provinsi




• Sosialisasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Rencana Induk Perketaapian Provinsi Banten. Kegiatan ini secara

fisik telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 76,35%

sedangkan sisanya 23,65% dikarenakan efisiensi penggunaan uang

saku peserta melebihi standar satuan harga yang ditetapkan, dan

efisiensi belanja sewa ruang rapat.

• Pembinaan Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api Tahun 2016.







• 'Pembinaan Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api Angkatan II tahun


anggaran mencapai 88,86%, sedangkan sisanya 11,14% dikarenakan

pembatasan perjalanan dinas dan efisiensi belanja sewa ruang

rapat.



keuangan sebesar 93,33% hal ini dikarenakan efisiensi penggunaan



uang saku peserta melebihi standar satuan harga yang ditetapkan,

pembatasan perjalanan dinas, dan efisiensi belanja sewa ruang rapat.

h. Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi

Dalam upaya meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan

transportasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Banten pada Tahun 2016 melalu Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Transportasi menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

• Penyusunan Rencana Kerja. Kegiatan ini secara fisik telah selesai



• Pembinaan Perusahaan Karoseri. Kegiatan ini secara fisik telah


sisanya 14,88% dikarenakan pembatasan perjalanan dinas.

• Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.

• Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor se Provinsi Banten.


anggaran mencapai 88,18%, sedangkan sisanya 11,92% dikarenakan

pembatasan perjalanan dinas dan efisiensi penggunaan uang saku

peserta melebihi standar satuan harga yang ditetapkan.

• Study Kebutuhan LPJU Jalan Provinsi Di Wilayah Provinsi Banten.




• Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penertiban Berita Acara

SRUT. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan



• Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan SRTU. Kegiatan ini secara



anggaran.

• Pembinaan Petugas Terminal se Provinsi Banten. Kegiatan ini secara


sedangkan sisanya 12,08% dikarenakan adanya pembatasan

perjalanan dinas.



• Inventarisasi Data P3D Terminal diProvinsi Banten. Kegiatan ini


24,16%, sedangkan sisanya 75,84% honorarium untuk tim

kabupaten/kota tidak diberikan karena tidak menyerahkan data

yang dibutuhkan.

• Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck pada Terminal Terpadu

Merak. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan



• Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck pada terminal Poris

Plawad Tangerang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 0,37%, dan


kegiatan ini tidak dilaksanakan karena sudah dilaksanakan oleh BPTJ

(Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek).

• Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck pada terminal

kadubanen pandeglang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,


15,67% dikarenakan adanya pembatasan perjalanan dinas dan

belanja makan minum tidak diserap.

• Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck pada terminal

Pakupatan Serang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan


dikarenakan adanya pembatasan perjalanan dinas dan belanja

makan minum tidak diserap.

• Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di

Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 35,50%, dan


kegiatan ini hanya terlaksana pada survey kebutuhan PJU,

sedangkan pengadaan fisik PJU gagal lelang dan anggarannya

dialihkan pada kegiatan lain di APBD Perubahan.






keuangan sebesar 89,48% hal ini karena pembatasan perjalanan dinas,

efisiensi penggunaan uang saku peserta melebihi standar satuan harga



yang ditetapkan, honorarium untuk tim kabupaten/kota tidak

diberikan, kegiatan Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck pada

terminal Poris Plawad Tangerang tidak dilaksanakan, belanja makan

minum tidak diserap, dan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan

Penerangan Jalan Umum (PJU) di Provinsi Banten terlaksana pada

survey kebutuhan PJU.

i. Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang

Dalam upaya terwujudnya peningkatan pelayanan umum penumpang

dan ketertiban angkutan umum penumpang, Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten pada Tahun 2016 melalui

Seksi Angkutan Penumpang melaksanakan kegiatan meliputi :

• Penyusunan Rencana Seksi Angkutan Penumpang. Kegiatan ini secara

fisik telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 100%.

• Dukungan Kelancaran dan Keselamatan Angkutan Lebaran tahun

2016/1437 H. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



• Pembinaan Perusahaan/Operator Angkutan Penumpang Umum di

Wilayah Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,



• Rapat Koordinasi Bidang Perhubungan Darat. Kegiatan ini secara



anggaran.

• Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Wilayah Provinsi Banten

Tahun 2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



• Fasilitasi Penataan Trayek Angkutan Umum AKDP di Provinsi Banten.


anggaran mencapai 20,60%, sedangkan sisanya 79,40%, belanja sewa

ruang rapat dan makan minum tidak diserap karena pelaksanaan

kegiatan diubah menjadi kunjungan ke kabupaten/kota.

• Study Survey Identifikasi Jaringan Trayek Angkutan Penumpang

Umum pada Daerah Terisolir(Angkutan Perintis) Di Wilayah Provinsi





efesiensi dari penggunaan anggaran serta terdapat barang/jasa

yang tidak dibelanjakan.

• Penyusunan Detail Enginereering Design (DED) Angkutan Masal

Perkotan Ciseperang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,



• Penyusunan Laporan Kinerja Angkutan Penumpang. Kegiatan ini






keuangan sebesar 96,74% disebabkan belanja sewa ruang rapat dan

makan minum tidak diserap karena pelaksanaan kegiatan diubah

menjadi kunjungan ke kabupaten/kota.

j. Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT Serang

Dalam rangka pengendalian dan Pengawasan angkutan barang dan

pengaturan lalu lintas di wilayah Kabupaten/kota Serang dan Kota

Cilegon, UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang, pada tahun

anggaran 2016 melaksanakan kegiatan sebagai berikuti :

• Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang dan

Orang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan penyerapan


• Pengaturan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi Banten. Kegiatan ini


100%.

• Penyusunan Survey Kepuasan masyarakat di UPT Serang. Kegiatan ini


100%.

• Pembuatan data Base Jembatan Timbang. Kegiatan ini secara fisik


• Belanja Jasa Pendamping. Kegiatan ini secara fisik telah selesai

100%, dan penyerapan anggaran mencapai 100%.

• Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan (Cikande, Ciwandan,

Petir, Kopo). Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan





• Pemeliharaan Alat Ukur Jembatan Timbang Portable. Kegiatan ini




• Pengadaan Traficon dan Senter Lalulintas. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.

• Belanja makan dan Minum Kegiatan. Kegiatan ini secara fisik telah




anggaran 99,11% karena adanya efesiensi harga dalam penggunaan

anggaran pada beberapa tolok ukur.

k. Pelayanan Perijinan pada UPT Serang

Dalam rangka peningkatan pelayanan perhubungan darat khususnya di

wilayah Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon, Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten tahun anggran 2016

menyelenggrakan kegiatan meliputi :

• Sosialisasi Pembinaan Angkutan Umum AKDP. Kegiatan ini secara



anggaran.

• Bintek Pengemudi Angkutan B3 di Wilayah Kabupaten Serang.


anggaran mencapai 99,84%. sedangkan sisanya 0,16% merupakan




• Pemeliharaan jaringan Aplikasi database AKDP Trayek. Kegiatan ini


93,47% sedangkan sisanya 6,53% merupakan efesiensi dari


• Pengembangan Pelayanan Perijinan Angkutan UMUM AKDP. Kegiatan


mencapai 100%.








keuangan sebesar 98,58% hal ini karena adanya efesiensi harga

penyerapan anggaran pada beberapa tolok ukur.

l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT Lebak-

Pandeglang

Dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja

dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai.

Diperlukan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, UPT Pelayanan

Perhubungan Lebak- Pandeglang tahun anggaran 2016 melalui kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor menyelenggrakan kegiatan

sebagai berikut:

• Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perhubungan Darat

UPT Lebak- Pandeglang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,




kegiatan ini secara fisik mencapai 100% dengan penyerapan anggaran

keuangan sebesar 90,32% disebabkan adanya efisiensi harga dari

barang/jasa.

m. Pelayanan Perijinan Pada UPT Tangerang


wilayah Kabupaten/Kota Tangerang, Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Provinsi Banten tahun anggran 2016 menyelenggrakan

kegiatan meliputi :




• Updating Penyusunan Angkutan Darat. Kegiatan ini secara fisik telah



• Pembnaan kepada Pengusahan Angkutan dalam Trayek dan

Pengusaha tidak dalam Trayek. Kegiatan ini secara fisik telah selesai







• Sosialisasin Pendaftaran Ijin Trayek Kendaraan di Wilayah Kab/Kota

Tangerang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan





keuangan sebesar 99,36% hal ini karena adanya efesiensi harga pada

beberapa tolok ukur.

n. Pelayanan Perijinan pada UPT Tangerang Selatan


wilayah Kota Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten tahun anggran 2016 menyelenggrakan

kegiatan meliputi :

• Sosialisasi Pembinaan Angkutan Umum AKDP. Kegiatan ini secara



anggaran.



keuangan sebesar 99,67% hal ini karena adanya efesiensi harga.

o. Pengawasan dan Pengendalain pada UPT Tangerang Selatan

Dalam rangka Pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan

pengaturan lalu lintas di wilayah Kota Tangerang Selatan, UPT

Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang Selatan, pada tahun anggaran

2016 melaksanakan kegiatan sebagai:

• GATUR Lalin di Jalan Provinsi/Nasional dan Peringatan Hari Besar

Nasional/Keagamaan. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 90%, dan



• Penyusunan Renja Seksi dan Laporan Kinerja Kegiatan. Kegiatan ini


100%.



• Pengadaan Jembatan Timbang Portable. Kegiatan ini secara fisik


sedangkan sisanya 32,80% merupakan efesiensi dari pengadaan

barang/jasa.

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, pelaksanaan kegiatan ini

dapat dilaksanakan secara Fisik 100% dan penyerapan keuangan

sebesar 82,99% hal ini karena adanya efesiensi harga pada beberapa

tolok ukur.

p. Pelayanan Perijinan Pada UPT Lebak - Pandeglang

Dalam rangka peningkatan pelayanan Perijinan perhubungan darat

khususnya di wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang,

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten tahun

anggran 2016 menyelenggrakan kegiatan meliputi:

• Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Pengusaha Angkutan

Umum AKDP kab. Lebak. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,



• Sosialisasi Pelayanan Perijinan Pembinaan Pengusaha Angkutan

Umum AKDP Kab. Pandeglang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai



• Rapat Koordinasi dan Informasi Angkutan Umum AKDP Lebak -

Pandeglang. Pandeglang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,


1,38% merupakan efesiensi dari penggunaan anggaran



keuangan sebesar 95,02% hal ini karena adanya efesiensi harga pada

beberapa tolok.

q. Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT Lebak- Pandeglang

Dalam rangka Pengawasaan dan pengendalian angkutan barang dan

pengaturan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten

Pandeglang, UPT Pelayanan Perhubungan Darat Lebak-Pandeglang,

pada tahun anggaran 2016 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

• Penyusunan Renja Seksi. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,

dan penyerapan anggaran mencapai 100%.



• Operasi dan pengawasan serta penegakan hukum di Jembatan

Timbang dan Pos-pos Pengawasan. Kegiatan ini secara fisik telah


• Pengaturan lalu Lintas pada jlan Propinsi di titik Rawan Kemacetan

daerah Lebak –Pandeglang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai


• Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.





keuangan sebesar 99,97%.

r. Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas (Angkutan Lebaran)

Dalam rangka Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas angkutan

Lebaran dan pengaturan lalu lintas di wilayah Provinsi Banten, pada

tahun anggaran 2016 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

• Posko Terpadu Angkutan Lebaran Tahun 2016. Kegiatan ini secara

fisik telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 97,65%.


anggaran.

• Posko Natal tahun 2016 dan Tahun baru 2017. Kegiatan ini secara



anggaran.




Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016, pelaksanaan kegiatan

ini dapat dilaksanakan secara Fisik 100% dan penyerapan keuangan

sebesar 97,71%.



s. Keselamatan Transportasi Darat (DAK)

Dalam rangka Keselamatan Transportasi Darat di wilayah Provinsi

Banten Maka dibutuhkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Mengurangi

Tingkat Kecelakaan di jalan Provinsi Banten, pada tahun anggaran 2016

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

• Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail. Kegiatan ini secara fisik

telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 97,91%.


anggaran.

• Pengadaan dan Pemasangan ZOSS (Zona Selamat Sekolah). Kegiatan




• Pengadaan dan Pemasangan Warning Light. Kegiatan ini secara fisik

telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 98,97%.


anggaran.


kegiatan ini dapat dilaksanakan secara Fis ik 100% dan penyerapan


t. Pengawasan dan Pengendalain pada UPT Tangerang

Dalam rangka Pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan

pengaturan lalu lintas di wilayah Kota Tangerang Selatan, UPT

Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang Selatan, pada tahun anggaran

2016 melaksanakan kegiatan sebagai:

• Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang dan penumpang.




• Pemeliharaan Fasilitas kelengkapan Jalan di Wilayah Kab/Kota.


anggaran mencapai 98,47%. sedangkan sisanya 1,53% merupakan


• 'Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan. Kegiatan ini secara fisik telah






dapat dilaksanakan secara Fisik 100% dan penyerapan keuangan sebesar

99,45% hal ini karena adanya efesiensi harga pada beberapa tolok ukur.

3.2.2 Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Dalam upaya tersedianya data pelaporan Keuangan dan Neraca aset,

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten pada

Tahun Anggaran 2016 menyelenggarakan kegiatan sebgai berikut :

• Penyusunan Dokumen Evaluasi laporan Keuangan Dishubkominfo

Provinsi banten Ta.2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,


50,36% dikarenakan kegiatan tersebut diselenggarakan di internal

(kantor) pada belanja jasa narasumer dan belanja jasa tenaga ahli

tidak di serap.

• Penyusunan Laporan Keuangan pada SKP Dishubkominfo Provinsi




• Penyusunan Laporan PAD pada Dishubkiminfo Provinsi Banten

TA.2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



• Penyusunan Laporan Neraca Aset Pada SKPD Dishubkominfo Provinsi

banten TA.2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan


• 'Penyusunan strandart Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan

Anggaran Internal Kegiatan Pada SKPD Dishubkominfo Provinsi

Banten TA>2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



• Penyususuna Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan

Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pada SKPD Dishubkominfo

Provinsi Banten TA.2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,


29,00% merupakan sisa anggaran belanja jasa tenaga ahli dan

honorarium panitia.



• 'Penyusunan Dokumen Laporan Satgas Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) Kegiatan Dishubkominfo Provinsi Banten TA.2016.




• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Retribusi

Perhubungan. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan


dikarenakan kegiatan tersebut diselanggarakan di internal (kantor)

pada belanja jasa narasumer dan belanja jasa tenaga ahli tidak di

serap.

• Rekonsialisasi Dokumen Keuangan Pada SKPD Dishubkominfo Prov.

Banten TA.2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan


dikarenakan kegiatan tersebut diselanggarakan di internal (kantor)

pada belanja jasa narasumer dan belanja jasa tenaga ahli tidak di

serap.

• Penyusunan DokumenRekonsialisasi dan Pencocokan Data Aset dan

Inventarisasi barang Persediaan pada SKPD Dishubkominfo Prov

banten. TA.2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



• Pembuatan Aplikasi Database Penerimaan retribusi SSKPD

Dishubkominfo Prov. Banten TA.2016. Kegiatan ini secara fisik telah


sisanya 13,53% merupakan efesiensi dari honor panitia pelaksana

kegiatan, belanja cetak dan belanja makan minum kegiatan serta

efisiensi dari belanja jasa konsultan yang tidak diserap.

• Penyelenggaraan akuntasi, Pengelolaan BMD dan TLHP BPK RI dan

APIP di Lingkungan Dishubkominfo Prov. Banten. Kegiatan ini secara


sedangkan sisanya 20,50% dikarenakan honorarium panitia tidak

diserap dan adanya efisiensi dari belanja sewa ruang rapat dan

kamar.

• Sosialisasi Langkah-langkah Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan

Akhir tahun Anggaran 2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai




sisanya 12,81% merupakan efesiensi belanja sewa ruang rapat, sewa

kamar, dan belanja makan minum.



keuangan sebesar 84,15% hal ini karena belanja jasa narasumer dan

belanja jasa tenaga ahli tidak di serap, sisa anggaran belanja jasa

tenaga ahli dan honorarium panitia, belanja cetak, belanja makan

minum kegiatan, belanja jasa konsultan yang tidak diserap, belanja

sewa ruang rapat dan kamar, dan belanja makan minum.

b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan

pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2016 menyelenggarakan kegiatan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan meliputi :

• Penyusunan Drfat Renstra Dinas Perhubungan dan Kominfo Tahun

2017-2022. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



• Penyusunan Dokumen LAKIP Dishubkominfo Tahun 2016. Kegiatan ini


100%.

• Penyusunan Dokumen LKPJ Dishubkominfo Tahun 2016. Kegiatan ini


100%,.

• Penyusunan LPPD Dishubkominfo Provinsi Banten Tahun 2016.



• Penyusunan Forum SKPD Dishubkominfo Provinsi Banten Tahun 2016.




• Penyusunan Rencana Kerja Dishubkominfo Provinsi Banten Tahun




• Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan. Kegiatan






• Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA/DPPA dan DRPK TA. 2017. Kegiatan


mencapai 100%.

• Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Dishubkominfo Provinsi




• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dishubkominfo.



• Forum Evaluasi Renja SKPD Dishubkominfo. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.

• Kajian Kelembagaan Dishubkominfo (Mengacu UU 23 / 2014).




• Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan


dikarenakan efisiensi dari belanja makan minum, sewa ruang rapat

dan kamar serta penyesuaian tarif uang saku.

• Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD-

GRK Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Kegiatan ini


100%.

• Rakor Penyusunan Dokumen PPRG/GBS Perencanaan, Penganggaran

Responsif Gender. . Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



dapat dilaksanakan secara Fisik 100% dan penyerapan keuangan

sebesar 93,93% hal ini karena adanya efisiensi dari belanja makan

minum, sewa ruang rapat dan kamar serta penyesuaian tarif uang

saku.



3.2.3 Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk mendukung kinerja aparatur diperlukan kelengkapan sarana dan

prasarana, sehingga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten pada tahun anggaran 2016 melaksanakan kegiatan

berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor, yaitu:

• Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.


dapat dilaksanakan dengan capaian Fisik sebesar 100% dengan

penyerapan anggaran keuangan sebesar 97,40% disebabkan adanya

efisiensi dari harga barang.

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor


dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai,

sehingga diperlukan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja melalui :

• Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan






barang/jasa.

c. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran



sehingga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Banten tahun anggaran 2016 melalui kegiatan Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran sebagai berikut :

• Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan








belanja BBM (bahan bakar minyak), penurunan harga BBM per liter.

d. Penyediaan Barang dan Jasa pada UPT Serang



kegiatan penyediaan barang dan jasa pada UPT Perhubungan Darat

Serang menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

• Dukungan Kompilasi Data Kemiskinan. Kegiatan ini secara fisik telah



• Jasa Petugas Adminitrasi, Petugas Penata Arsip, Pramubakti,

Pengemudi dan Penjaga Kantor. Kegiatan ini secara fisik telah


• Penyediaan Sarana dan Prasarana Pada UPT Serang. Kegiatan ini


96,01%. sedangkan sisanya 3,99% merupakan efesiensi dari

penggunaan anggaran

• Bimtek Pembinaan Pegawai Lapangan UPT Serang. Kegiatan ini


86,39%, sedangkan sisanya 13,61% merupakan efesiensi dari belanja

sewa kamar serta belanja makan dan minum.



keuangan sebesar 97,90% disebabkan adanya efesiensi dari belanja

sewa kamar serta belanja makan dan minum.

e. Penyediaan Barang dan Jasa pada UPT Tangerang




Tangerang menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

• Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang.








keuangan sebesar 94,01% disebabkan efisiensi dari honorarium pegawai

tidak tetap dan pembatasan perjalanan dinas.

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang

Untuk mendukung kinerja aparatur pada UPT Perhubungan Darat

Tangerang diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana, sehingga


anggaran 2016 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

• Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang.







barang/jasa.

g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang

Untuk mendukung kinerja aparatur pada UPT Perhubungan Darat

Tangerang diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana, sehingga


anggaran 2016 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perhubungan Darat pada

UPT Serang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 99,97%, dan




kegiatan ini secara fisik mencapai 99,97% dengan penyerapan anggaran


barang/jasa.

h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang






Perhubungan Tangerang tahun anggaran 2016 melalui kegiatan


sebagai berikut :

• Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang.








i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang




Perhubungan Serang tahun anggaran 2016 melalui kegiatan


sebagai berikut:


UPT Serang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan






barang/jasa.

j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan

Perhubungan Darat Tangerang Selatan

Untuk mendukung kinerja aparatur pada UPT Pelayanan Perhubungan

Darat Tangerang Selatan diperlukan kelengkapan sarana dan

prasarana, sehingga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten pada tahun anggaran 2016 melaksanakan kegiatan

berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor, yaitu :

• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perhubungan Darat pada

UPT Tangerang Selatan. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,






kegiatan ini secara fisik mencapai 100%. Dengan penyerapan anggaran


barang/jasa.

k. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan

Perhubungan Darat Tangerang Selatan




Tangerang Selatan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

• Rakortas Dishubkominfo dan Perusahaan angkutan. Kegiatan ini




• Belanja Bahan Pakai Habis. Kegiatan ini secara fisik telah selesai

100%, dan penyerapan anggaran mencapai 100%

• Belanja Alat Listrik. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan

penyerapan anggaran mencapai 100%

• Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih. Kegiatan ini secara

fisik telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 100%.

• Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos. Kegiatan ini secara fisik


• Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas. Kegiatan ini secara fisik telah


sisanya 2,98% merupakan efisiensi harga dari belanja BBM (bahan

bakar minyak), penurunan harga BBM per liter.

• Belanja Jasa Kantor. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan

penyerapan anggaran mencapai 100%

• Belanja Surat Kabar dan Majalah. Kegiatan ini secara fisik telah



• Belanja Makan dan Minum Rapat Rutin. Kegiatan ini secara fisik


• Belanja Biaya Perjalanan Dinas. Kegiatan ini secara fisik telah




• Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Kegiatan ini secara fisik telah



• Belanja Sewa Ruang/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat. Kegiatan ini




• Belanja Jasa Tenaga Lepas. Kegiatan ini secara fisik telah selesai





belanja BBM (bahan bakar minyak), penurunan harga BBM per liter dan

efisiensi belanja barang/jasa.

l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan

Perhubungan Darat Lebak-Pandeglang

Untuk mendukung kinerja aparatur pada UPT Pelayanan Perhubungan

Darat Lebak-Pandeglang diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana,

sehingga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Banten pada tahun anggaran 2016 melaksanakan kegiatan berupa

Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor, yaitu :

• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perhubungan Darat UPT

Lebak-Pandeglang. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan






barang/jasa.

m. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan

Perhubungan Darat Lebak-Pandeglang




Lebak-Pandeglang menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :



• Penyediaan barang dan jasa perkantoran. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.





n. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPT

Tangerang Selatan




Perhubungan Tangerang Selatan tahun anggaran 2016 melalui kegiatan


sebagai berikut:


UPT Tangerang Selatan. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,






barang/jasa.

o. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar daerah

Dalam rangka memenuhi belanja konsultasi dan koordinasi dalam dan

luar daerah, diselenggarakan kegiatan sebagai berikut :

• Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar daerah. Kegiatan ini









p. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Dalam upaya terwujudnya penguatan tata kelola kelembagaan dan

mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta kemandirian SDM melalui

APBD Provinsi Banten TA. 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten telah dialokasikan anggaran Peningkatan

Kapasitas Aparatur, yaitu :

• Bimbingan Teknis Perubahan Midset Aparatur Sipil Negara Terhadap

Pelayanan Publik. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan


• Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran SKPD,DPA

& Anggran Kas ,Serta Teknis. Kegiatan ini secara fisik telah selesai



• Bimbingan Teknis Penyusunan Standar-standar Operasioanal

Prosedur Dishubkominfo Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.

• Bimbingan Teknis tata cara Penyusunan dan Pengelolaan tata

Naskah Dinas. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan


• Pengajian Rutin Bulanan. Kegiatan ini secara fisik telah selesai



• Senam Kesegaran Jasmani. Kegiatan ini secara fisik telah selesai




kegiatan ini secara fisik mencapai 100% karena ada beberapa tolok

ukur sama dengan bidang sehingga tidak dilakasanakan. Sehingga

penyerapan anggaran keuangan sebesar 97,75%.

3.2.4 Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

a. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Guna meningkatkan data dan informasi di Provinsi Banten yang

aktual dan pelaksanaan e-Government di Provinsi Banten sehingga

tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat dan aktual.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten



telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan

Penyediaan data dan Informasi Pembangunan yaitu :

• Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan. Kegiatan ini secara fisik


• Kompilasi dan Analisis Data. Kegiatan ini secara fisik telah selesai



• Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan

Tahun 2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



• Updating Buku Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam

Angka Tahun 2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,



• Penyusunan Profil Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dalam Angka Tahun 2016. Kegiatan ini secara fisik telah selesai



• Sosialisasi Sistem (Aplikasi) Data dan Informasi. Kegiatan ini secara

fisik telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai



• Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Data dan Informasi.







barang/jasa.

3.2.5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika

a. Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika

Dalam upaya meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM)

terkait Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika tahun anggran

2016, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten



melalui seksi Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika

menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

• Workshop Pelayanan Universal Di Bidang Telekomunikasi. Kegiatan


mencapai 76,95%, sedangkan sisanya 23,05% dikarenakan

pembatasan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.

• Sosialisasi Filateli dan Pendukung Pameran Filateli di Banten Expo.




• Workshop Internet Sehat dan Aman Tingkat SMA/SMK di Wilayah

Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



• 'Workshop Internet Sehat dan Aman Untuk Mahasiswa di Wilayah

Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



• 'Pengawasan, pembinaan dan Inventarisasi penyelenggara Pos di

Wilayah Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik telah selesai



• 'Workshop Internet Sehat dan Aman Untuk Keluarga. Kegiatan ini


78,62%, sedangkan sisanya 21,38% dikarenakan pembatasan

perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah, efisiensi belanja

sewa ruang rapat dan belanja makan minum.

• Penyusunan Laporan Kinerja. Kegiatan ini secara fisik telah selesai


• Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam Pemberdayaan

Informasi dan Komunikasi (internet desa). Kegiatan ini secara fisik



anggaran.

• Pengadaan Peralatan Komunikasi Radio. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.



• Ham Festival HUT Provinsi Banten ke XVI 2016. Kegiatan ini secara


sedangkan sisanya 16,3% merupakan efisiensi penggunaan anggaran.

Kegiatan tersebut hanya menggunakan belanja jasa pendamping

oleh EO (event organizer) yang sudah mengcover seluruh kegiatan

yang tidak diserap.

• Workshop Telekomunikasi dan Telematika. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.

• Sosialisasi tentang Penyelenggaraan Pos di Wilayah Provinsi Banten.




• Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Pengembangan Telekomunikasi

dan Telematika. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan


• WORKSHOP Peningkatan Kapasitas Literasi Digital. Kegiatan ini


100%.



keuangan sebesar 97,18% dikarenakan pembatasan perjalanan dinas

baik dalam maupun luar daerah, efisiensi belanja sewa ruang rapat

dan belanja makan minum serta penggunaan jasa pendamping oleh EO

(event organizer) yang sudah mengcover seluruh kegiatan yang tidak

diserap.

b. Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika

Untuk mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) diperlukan sarana dan prasarana telekomunikasi yang mumpuni.


anggaran 2016 melalui seksi Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi

dan Desiminasi Informatika menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut

:

• Pelayanan Dukungan Teknologi Informasi Provinsi Banten. Kegiatan




mencapai 66,39%, sedangkan sisanya 33,61% disebabkan

pembatasan perjalanan dinas luar daerah.

• Pengelolaan Server Aplikasi , Server Email, Server Website, Server

Backup Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%,


4,39% karena pembatasan perjalanan dinas luar daerah dan

pengurangan belanja tenaga ahli.

• Pengelolaan WAN dan LAN KP3B. Kegiatan ini secara fisik telah

selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 94,14%,

sedangkan sisanya 5,86% dikarenakan adanya sisa belanja internet.

• Penyusunan DED Interkoneksi Jaringan Ke Kab/Kota Provinsi

Banten. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan



• Pelayanan Dukungan TIK. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 35%,

dan penyerapan anggaran mencapai 98,61, sedangkan sisanya 1,39%


• Sosialisasi pencegahan kejahatan dunia maya (cyber crime).




• Pemuktahiran Konten Dinamis Website Pemprov Banten. Kegiatan


mencapai 100%.

• Pembangunan Backbone Infrastruktur Jaringan Fiber Optik KP3B.


anggaran mencapai 80,12%, sedangkan sisanya 19,88% disebabkan

oleh efisiensi pengadaan barang/jasa.




• Kajian LPSE. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 100%, dan

penyerapan anggaran mencapai 0% (tolak ukur dihilangkan di APBD

Perubahan)

• Pengelolaan Website Terpadu SKPD Provinsi Banten. Kegiatan ini






• Dukungan TIK CCTV Arus Mudik, Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini


71,96%, sedangkan sisanya 28,04% dikarenakan pembatasan

perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja tenaga ahli dan

efisiensi lelang pengadaan barang/jasa.


kegiatan ini secara fisik mencapai 100%, dan penyerapan anggaran

mencapai 88,51% dikarenakan pembatasan perjalanan dinas dalam dan

luar daerah, belanja tenaga ahli dan efisiensi lelang pengadaan barang

dan jasa.

c. Penyebarluasan Informasi Publik

Dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi public hasil

pembangunan, tugas pimpinan, serta mendukung tugas Komisi

Informasi dalam hal sengketa informasi public, pada tahun anggaran

2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten

melalui seksi Penyebarluasan Informasi Publik mengalokasikan

anggaran sebagai berikut :

• Pembuatan Iklan Digital Layanan Masyarakat. Kegiatan ini secara

fisik telah selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai



• Rapat Koordinasi Bidang Kominfo. Kegiatan ini secara fisik telah

selesai 100%, dan penyerapan anggaran mencapai 84,31%,

sedangkan sisanya 15,69% disebabkan oleh efisiensi akomodasi

fullboard dan pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

• Bimbingan Teknis Tentang Sengketa Informasi Badan Publik Bagi

Aparatur Pemerintah di Provinsi Banten. Kegiatan ini secara fisik



anggaran.

• Bimbingan Teknis Tentang Seketa Informasi Badan Publik bagi

Aparatur Pemerintah Kab/Kota se Provinsi. Kegiatan ini secara fisik


sedangkan sisanya 10,99% karena efisiensi akomodasi fullboard dan

pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

• Penyebarluasan Informasi Melalui Media Informasi, TV, Radio dan

Online. Kegiatan ini secara fisik telah selesai 90%, dan penyerapan

anggaran mencapai 84,22%, sedangkan sisanya 15,78% pembatasan



perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta belanja promosi dan

publikasi (keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan/penetapan

APBD Perubahan yang tidak sesuai jadwal).

• Workshop Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi

Sosial dan Kemasyarakatan. Kegiatan ini secara fisik telah selesai


sisanya 17,12% merupakan efisiensi akomodasi fullboard dan

pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.



• Penyusunan Rencana Kerja TA.2017. Kegiatan ini secara fisik telah


• Revisi Pergub no.4 thn. 2012 ttng SSHB KI Prov. Banten. Kegiatan


mencapai 97,15%, sedangkan sisanya 2,85% merupakan efesiensi



kegiatan ini secara fisik mencapai 92,22%, dan penyerapan anggaran

mencapai 85,41% dan sisanya 14,59% karena keterbatasan waktu

pelaksanaan (belanja akomodasi dan publikasi), efisiensi akomodasi

fullboard dan pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

d. Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Dalam rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan di wilayah

Provinsi Banten Maka diperlukan data yang akurat sehingga rencana

Pembangunan Provinsi Banten mengarah yang Lebih Baik, pada tahun

anggaran 2016 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

• Rapat evaluasi penyebarluasan Informasi Pembangunan. Kegiatan ini


14,33%. sedangkan sisanya 85,67% dikarenakan pelaksanaan evaluasi

diselenggarakan hanya sekali dan sisanya tidak diserap.

• Pengumpulan Bahan dan Materi Publikasi Informasi Pembangunan.

Kegiatan ini secara fisik telah selesai 0%, dan penyerapan anggaran

mencapai 0%, sedangkan sisanya 100% karena pengumpulan bahan

dan materi publikasi dilaksanakan oleh pihak ketiga.

• Publikasi Advetorial Media Cetak Lokal dan Nasional. Kegiatan ini








sisanya 79,31% dikarenakan pelaksanaan evaluasi diselenggarakan

hanya sekali dan sisanya tidak diserap.



keuangan sebesar 96,28% dikarenakan pengumpulan bahan dan materi

publikasi dilaksanakan oleh pihak ketiga serta pelaksanaan evaluasi

diselenggarakan hanya sekali dan sisanya tidak diserap.



Tabel 3.1 Rekapitulasi Program/Kegiatan, Pagu Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran APBD Provinsi Banten TA. 2016

Terkait dengan Target Rencana Kerja TA. 2016

No. Nama Program, Kegiatan dan Tolak Ukur Pagu 2016 Realisasi 2016 Realisasi (%) Target

2016

Capaian (%)

Keuangan Fisik Keuangan Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Belanja Pegawai 13,704,000,000.00 13,626,585,028.00 99.44 99.94 100.00 99.44 99.94

BELANJA LANGSUNG

I. Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1,611,000,000.00 1,513,242,000.00 93.93 100.00 100.00 93.93 100.00

2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

982,524,267,00 826,803,617.00 84.15 100.00 100.00 84,15 100.00

II. Peningkatan Sarana, Prasarana

Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3,642,068,500.00 3,547,316,900.00 97.40 100.00 100.00 97.40 100.00

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,750,000,000.00 2,226,020,513.00 80.95 100.00 100.00 80.95 100.00

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5,998.933,000.00 5,368,210,702.00 89.49 100.00 100.00 89.49 100.00

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 910,384,000.00 889,919,450.00 97,75 100.00 100.00 97,75 100.00

7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan

Keluar Daerah

1,680,000,000.00 1,679,171,231.00 99.95 100.00 100.00 99.95 100.00




2016

Capaian (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Pada UPT Serang

459,000,000.00 458,879,050.00 99.79 100.00 100.00 99.79 100.00


Pada UPT Tangerang

500,000,000.00 461,543,400.00 92.31 100.00 100.00 92.31 100.00


Pada UPT Serang

335,000,000.00 328,354,500.00 98.02 100.00 100.00 98.02 100.00


Pada UPT Tangerang

210,000,000.00 85,962,000.00 40.93 100.00 100.00 40.93 100.00


Pada UPT Serang

1,974,232,500.00 1,932,723,094.00 97,90 100.00 100.00 97,90 100.00


Pada UPT Tangerang

1,700,000,000.00 1,598,158,000.00 94.01 100.00 100.00 94.01 100.00


Pada UPT Tangerang Selatan

1,274,420,000.00 1,256,475,000.00 98,59 100.00 100.00 95.92 100.00


pada UPT Tangerang Selatan

1,226,300,000.00 1,179,437,175.00 96,18 100.00 100.00 96,18 100.00

III Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat, Laut, Udara dan

Perkeretaapian

16 Penyelenggaraan Teknik Sarana dan

Prasarana Transportasi

3,292,083,000.00 2,945,637,974.00 89,48 100.00 100.00 89,48 100.00

17 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan 15,630,475,000.00 14,350,594,100.00 91,81 100.00 100.00 91,81 100.00

18 Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT 717,760,000.00 717,512,000.00 99,97 100.00 100.00 99,97 100.00




2016

Capaian (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lebak- Pandeglang

19 Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT

Tangerang Selatan

925,000,000.00 767,616,000.00 82,99 100.00 100.00 82,99 100.00


Serang

1,370,082,500,.00 1,357,856,500.00 99,11 99,27 100.00 99,11 99,27


Tangerang

1,150,000,000.00 1,143,620,650.00 99,45 100.00 100.00 99,45 100.00


pada UPT Lebak – Pandeglang

800,000,000.00 792,887,500.00 99,11 100.00 100.00 99,11 100.00


Pada UPT Lebak – Pandeglang

1,515,824,000.00 1,485,050,852.00 97,97 100.00 100.00 97,97 100.00

24 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas

Jalan

2,744,155,000.00 2,681,328,948.00 97,71 100.00 100.00 97,71 100.00

25 Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu

Lintas Jalan

5,024,540,000.00 4,832,813,729.00 96,18 99,47 100.00 96,18 99,47

26 Penyelenggaraan Perhubungan Udara 1,850,751,000.00 1,552,367,000.00 83,88 100.00 100.00 83,88 100.00

27 Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan Pelabuhan Laut dan

Penyebrangan

1,600,000,000.00 1,462,270,900.00 91,39 100.00 100.00 91,39 100.00

28 Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran

dan Pengendalian Pemantauan Angkutan

Laut

1,284,123,000.00 1,171,556,120.00 97.27 100.00 100.00 97.27 100.00

29 Peningkatan Pelayanan Angkutan 3,760,740,200.00 2,939,021,040.00 78.15 100.00 100.00 78.15 100.00




2016

Capaian (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penumpang

30 Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang

dan Kereta Api

1,760,000,000.00 1,642,583,104.00 93,33 100.00 100.00 93,33 100.00

31 Pelayanan Perijinan Pada UPT Serang 959,422,000.00 945,766,000.00 98,58 100.00 100.00 98,58 100.00

32 Pelayanan Perijinan Pada UPT Tangerang 734,000,000.00 729,307,500.00 99,36 100.00 100.00 99,36 100.00

33 Pelayanan Perijinan Pada UPT Lebak -

Pandeglang

774,006,000.00 735,440,000.00 95,02 100.00 100.00 95,02 100.00

34 Pelayanan Perijinan Pada UPT Tangerang

Selatan

209,000,000.00 208,304,000.00 99,67 100.00 100.00 99,67 100.00


Pada UPT Lebak-Pandeglang

215,366,000.00 194,522,000.00 90,32 100.00 100.00 90,32 100.00

IV Penyediaan Data Pembangunan Daerah

36 Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

550,000,000.00 532,766,035.00 96,87 100.00 100.00 96,87 100.00

V Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Telematika

37 Pengembangan Telekomunikasi dan

Telematika

6,499,466,000.00 6,316,353,489.00 97,18 100.00 100.00 97,18 100.00

38 Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi

dan Desiminasi Informatika

9,487,798,000.00 8,397,387,658.00 88,51 100.00 100.00 88,51 100.00

39 Penyebarluasan Informasi Publik 7,065,631,000.00 6,035,034,991.00 85.41 100.00 100.00 85.41 100.00




2016

Capaian (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 9

40 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


158,000,000.00 152,193,500.00 96,33 100.00 100.00 96,33 100.00

41 Penyelenggaraan Kesalamatan Lalu Lintas

(Angkutan Lebaran) Provinsi Banten

2,744,155,000.00 2,528,507,448.00 97,71 100.00 100.00 97,71 100.00

42 Keselamatan Transportasi Darat (DAK) 2,943,729,000.00 2,870,985,000.00 97,53 100.00 100.00 97,53 100.00

43 Penyebarluasan Informasi Pembangunan 5,300,000,000.00 2,466,302,000.00 96.28 98.89 98,89 96.28 98.89

120,075,282,567.00 112,194,901,940.00 93,44



3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam laporan ini selain laporan pencapaian kinerja kegiatan juga

disampaikan laporan akuntabilitas keuangan terkait dengan penggunaan

atau realisasi anggaran APBD Provinsi Banten TA. 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Laporan Akuntabilitas Keuangan Terkait Dengan Penggunaan Atau

Realisasi Anggaran APBD Provinsi Banten TA. 2016

No. Nama Program, Kegiatan dan Tolak

Ukur Pagu 2016

Keuangan 2016 Realisasi

Fisik(%) (Rp.) (%)

1 2 3 4 5 6

A BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Belanja Pegawai 13,704,000,000.00 13,626,585,028.00 99,44 100

B BELANJA LANGSUNG

I. Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1,611,000,000.00 1,513,242,000.00 93.93 100

2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset

982,524,267,00 826,803,617.00 84.15 100

II. Peningkatan Sarana, Prasarana

Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

3,642,068,500.00 3,547,316,900.00 97.40 100


Kantor

2,750,000,000.00 2,226,020,513.00 80.95 100

5 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

5,998.933,000.00 5,368,210,702.00 89.49 100

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 910,384,000.00 889,919,450.00 97,75 100

7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah

1,680,000,000.00 1,679,171,231.00 99.95 100


Kantor Pada UPT Serang

459,000,000.00 458,879,050.00 99.79 100


Kantor Pada UPT Tangerang

500,000,000.00 461,543,400.00 92.31 100


Kantor Pada UPT Serang

335,000,000.00 328,354,500.00 98.02 100


Kantor Pada UPT Tangerang

210,000,000.00 85,962,000.00 40.93 100


Perkantoran Pada UPT Serang

1,974,232,500.00 1,932,723,094.00 97,90 100


Perkantoran Pada UPT Tangerang

1,700,000,000.00 1,598,158,000.00 94.01 100


Perkantoran Pada UPT Tangerang

Selatan

1,274,420,000.00 1,256,475,000.00 98,59 100


Kantor pada UPT Tangerang Selatan

1,226,300,000.00 1,179,437,175.00 96,18 100




Ukur Pagu 2016


Fisik(%) (Rp.) (%)

1 2 3 4 5 6

III Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat, Laut, Udara dan

Perkeretaapian

16 Penyelenggaraan Teknik Sarana dan

Prasarana Transportasi

3,292,083,000.00 2,945,637,974.00 89,48 100

17 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Jalan

15,630,475,000.00 14,350,594,100.00 91,81 100

18 Pengawasan dan Pengendalian Pada

UPT Lebak- Pandeglang

717,760,000.00 717,512,000.00 99,97 100



925,000,000.00 767,616,000.00 82,99 100


UPT Serang

1,370,082,500,.00 1,357,856,500.00 99,11 99,27


UPT Tangerang

1,150,000,000.00 1,143,620,650.00 99,45 100


Kantor pada UPT Lebak - Pandeglang

800,000,000.00 792,887,500.00 99,11 100


Perkantoran Pada UPT Lebak -

Pandeglang

1,515,824,000.00 1,485,050,852.00 97,97 100

24 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu

Lintas Jalan

2,744,155,000.00 2,681,328,948.00 97,71 100

25 Pengendalian dan Penyelenggaraan

Lalu Lintas Jalan

5,024,540,000.00 4,832,813,729.00 96,18 99,47

26 Penyelenggaraan Perhubungan Udara 1,850,751,000.00 1,552,367,000.00 83,88 100

27 Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan Pelabuhan Laut dan

Penyebrangan

1,600,000,000.00 1,462,270,900.00 91,39 100

28 Penyelenggaraan Keselamatan

Pelayaran dan Pengendalian

Pemantauan Angkutan Laut

1,284,123,000.00 1,171,556,120.00 97.27 100

29 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Penumpang

3,760,740,200.00 2,939,021,040.00 78.15 100

30 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Barang dan Kereta Api

1,760,000,000.00 1,642,583,104.00 93,33 100

31 Pelayanan Perijinan Pada UPT Serang 959,422,000.00 945,766,000.00 98,58 100

32 Pelayanan Perijinan Pada UPT

Tangerang

734,000,000.00 729,307,500.00 99,36 100

33 Pelayanan Perijinan Pada UPT Lebak -

Pandeglang

774,006,000.00 735,440,000.00 95,02 100

34 Pelayanan Perijinan Pada UPT

Tangerang Selatan

209,000,000.00 208,304,000.00 99,67 100


Kantor Pada UPT Lebak-Pandeglang

215,366,000.00 194,522,000.00 90,32 100

IV Penyediaan Data Pembangunan

Daerah

36 Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

550,000,000.00 532,766,035.00 96,87 100

V Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Telematika




Ukur Pagu 2016


Fisik(%) (Rp.) (%)

1 2 3 4 5 6

37 Pengembangan Telekomunikasi dan

Telematika

6,499,466,000.00 6,316,353,489.00 97,18 100

38 Penyelenggaraan Sarana

Telekomunikasi dan Desiminasi

Informatika

9,487,798,000.00 8,397,387,658.00 88,51 100

39 Penyebarluasan Informasi Publik 7,065,631,000.00 6,035,034,991.00 85.41 100



158,000,000.00 152,193,500.00 96,33 100

41 Penyelenggaraan Kesalamatan Lalu

Lintas (Angkutan Lebaran) Provinsi

Banten

2,744,155,000.00 2,528,507,448.00 97,71 100

42 Keselamatan Transportasi Darat (DAK) 2,943,729,000.00 2,870,985,000.00 97,53 100

43 Penyebarluasan Informasi

Pembangunan

5,300,000,000.00 2,466,302,000.00 96.28 98.89

Jumlah 120,075,282,567.00 112,194,901,940.00 93,44

P e n u t u p

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Bab IV- 1

BAB IV

PENUTUP

4.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam setiap pelaksanaan tugas sudah barang tentu dijumpai

adanya keberhasilan ataupun kekurangannya. Dalam melaksanakan APBD

TA. 2016 Dinas Perhubungan, Komunkasi dan Informatika Provinsi Banten

ditemukan adanya beberapa kendala/hambatan sehingga pelaksanaan

tidak semua kegiatan dapat terlaksana 100%.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten sampai

dengan bulan Desember 2016 dapat dikatakan sangat baik, namun disadari

masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Banten.

4.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Tahun

2016 ini selain adanya keberhasilan juga ditemukan adanya kendala dan

hambatan yang dapat mengurangi keberhasilan yang telah dicapai,

namun diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan

bermanfaat bagi perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja di masa

yang akan datang. Untuk itu diharapkan adanya saran dan masukan untuk

perbaikan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi yang lebih baik.

Dalam rangka menuju terwujudnya penyelenggaraan pelayanan

perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal, masih diperlukan

adanya upaya-upaya peningkatan dan perbaikan terhadap sarana dan

prasarana melalui peningkatan :

1. Dukungan peningkatan SDM sesuai kebutuhan;

2. Dukungan anggaran;

3. Dukungan pihak-pihak terkait/stakeholder dan masyarakat.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · Informatika Provinsi Banten di masa yang akan datang. ... kewenangan desentralisasi, ... Menyelenggarakan pengelolaan administrasi

Documents