LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ...bppi.kemenperin.go.id/uploads/files/dokumen/LAKIP_PUSTAN...LSPro dan 124 Lab Penguji atau sebesar 162 LPK yang mendukung penerapan pemberlakuan

1

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP)

PUSAT STANDARDISASI

2015

BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN INDUSTRI

LAKIP Pusat Standardisasi 2015

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Standardisasi berperan dalam perumusan, penyiapan penerapan, pengembangan

dan kerja sama di bidang standardisasi industri. Untuk melakukan tugas tersebut Pustan telah

menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2015.

Dalam pencapaian sasaran pertama pada Penyediaan RSNI, ST, PTC (Standar), 100 RSNI

yang ditargetkan sebagai bagian dari fasilitasi penerapan SNI telah terlaksana dengan baik

melebihi target yang direncanakan yaitu 120 RSNI. Realisasi ini meningkat sebesar 120 %.

dan Kajian Pengembangan Standar yang ditargetkan 2 Judul hanya terpenuhi 1 judul saja

yaitu kajian efektifitas penerapan SNI .

Untuk capaian sasaran kedua dalam Penyediaan Regulasi Teknis Standarisasi

Industri, skema sertifikasi produk yang ditargetkan sebanyak 6 skema telah memenuhi

capaiannya sebesar 100%. Sedangkan regulasi teknis yang tersusun sebanyak 30 regulasi

sehingga memenuhi capaiannya sebesar 300%

Sasaran strategis ketiga yaitu Penyediaan SDM di bidang Standardisasi Industri,

dimana untuk mendukung hal tersebut kami telah mengadakan pelatihan-pelatihan yang

terkait dengan peningkatan SDM Industri yakni Pelatihan Sertifikasi Produk sebanyak 20

orang, Pelatihan Petugas Pengambil Contoh sebanyak 40 orang, Pelatihan SMM sebanyak 20

orang, Pelatihan PPSI sebanyak 30 orang dan Pelatihan PPNS sebanyak 52 orang, total dari

jumlah SDM baru yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 162 orang , dari hasil yang

dicapai tidak mencapai target yaitu 200 orang. Target yang tercapai hanya 81 % .

Dalam hal Penyediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) , tercatat sebanyak 38

LSPro dan 124 Lab Penguji atau sebesar 162 LPK yang mendukung penerapan

pemberlakuan SNI/ST secara Wajib di tahun 2015. Penambahan jumlah LPK yang

terakreditasi dan/ ditunjuk untuk memberikan sertifikasi produk di tahun 2015 sebanyak 7

LPK atau 140% telah melebihi target yang direncanakan yaitu 5 LPK .

Untuk mendukung tercapainya kinerja utama tersebut di atas tidak lepas dari kinerja

lainnya yaitu Kegiatan/kajian/monitoring dan evaluasi kebijakan serta Layanan dukungan

teknis manajemen kinerja Pusat Standardisasi.

Diharapkan dengan meningkatkan koordinasi dengan Direktorat dan instansi terkait

lainnya serta meningkatkan kemampuan Laboratorium Penguji dalam rangka mendukung


ii

penerapan SNI/ST secara wajib, Pusat Standardisasi akan memperoleh capaian kinerja utama

yang lebih baik pada Tahun 2016.

Jakarta, Januari 2016

Pusat Standardisasi


iii

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................................ i

Daftar Isi .......................................................................................................................... iii

Daftar Lampiran .............................................................................................................. iv

Bab I Pendahuluan .......................................................................................................... 1

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Standardisasi ....................................................... 1

1.2 Peran Strategis Pusat Standardisasi ........................................................................ 1

1.3 Struktur Organisasi Pusat Standardisasi ................................................................. 2

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .................................................................... 3

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Pusat Standardisasi Tahun 2015 – 2019 ................... 3

2.2 Rencana Strategis Pusat Standardisasi Tahun 2015 ............................................... 4

2.3 Rencana Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015 .............................................. 5

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi ................................................. 8

2.5 Pernyataan Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi .............................................. 9

Bab III Akuntabilitas Kinerja ........................................................................................... 10

3.1 Analisa Capaian Kinerja Pusat Standardisasi Tahun 2015 ........................................ 10

3.2 Analisa Realisasi Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015................................... 56

Bab IV Penutup ............................................................................................................... 58

4.1 Kendala....................................................................................................................... 58

4.2 Kesimpulan dan solusi................................................................................................ 59

Lampiran ......................................................................................................................... 61


iv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi

2. Pernyataan Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi

3. Pengukuran Kinerja (PK)


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Standardisasi

Pusat Standardisasi merupakan salah satu unit di bawah Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian dan berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Perindustrian Nomor: 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyiapan

penerapan, pengembangan, dan kerja sama di bidang standardisasi industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perumusan, penyiapan penerapan,

pengembangan, dan kerja sama di bidang standardisasi industri;

b. koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penyiapan penerapan, pengembangan, dan kerja

sama di bidang standardisasi industri;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perumusan, penyiapan penerapan,

pengembangan, dan kerja sama di bidang standardisasi industri; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat Standardisasi.

1.2 Peran Strategis Pusat Standardisasi

Pusat Standardisasi mempunyai peran strategis dalam perumusan, penyiapan

penerapan dan kerjasama, infrastruktur di bidang standardisasi industri.

1. Perumusan standar mempunyai kegiatan:

a. Penyiapan koordinasi dan perumusan standar industri di bidang basis industri

manufaktur; dan

b. Penyiapan koordinasi dan perumusan standar industri di bidang industri agro dan

industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

2. Penyiapan penerapan dan kerjasama standardisasi mempunyai kegiatan:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyiapan penerapan standar industri; dan

b. Penyiapan bahan kerjasama standardisasi industri

3. Infrastruktur standar mempunyai kegiatan:


2

a. Penyiapan bahan pengembangan infrastruktur di bidang standardisasi industri; dan

b. Penyiapan bahan pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

1.3 Struktur Organisasi Pusat Standardisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi di Pusat Standardisasi.

Pusat

Standardisasi

Perumusan

Standard

Penyiapan

Penerapan dan

Kerjasama

Standard

Infrastruktur

Standard

Tata Usaha dan

Manajemen

Kinerja

Perumusan

Standard Industri

Manufaktur

Perumusan

Standard Industri

Agro dan

Teknologi Tinggi

Penyiapan

Penerapan

Standard

Kerjasama

Standard

Pengawasan

Lembaga

Penilaian

Kesesuaian (LPK)

Pengembangan

Infrastruktur

Standard

Gambar 1 – Struktur Organisasi Pusat Standardisasi


3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Pusat Standardisasi Tahun 2015 - 2019

2.1.1 Visi

Terwujudnya pelayanan sub sistem standardisasi industri yang diakui nasional maupun

internasional.

2.1.2 Misi

a. Memfasilitasi pengembangan standar;

b. Memfasilitasi penerapan standar;

c. Mendukung penerapan regulasi teknis;

d. Meningkatkan perlindungan konsumen, melalui penggunaan standar yang berkaitan

dengan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan pelestarian lingkungan hidup;

e. Mendorong persaingan usaha yang sehat, adil dan jujur;

f. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang standardisasi;

g. Memfasilitasi pengembangan LPK.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

2.1.3.1 Tujuan

a. Mendorong kemampuan industri dalam memproduksi produk yang bermutu;

b. Menyediakan kebijakan dan standar yang dapat digunakan oleh regulator untuk

pemberlakuan SNI secara wajib;

c. Menyediakan infrastruktur pengujian dan sertifikasi dalam mendukung kegiatan

penilaian kesesuaian;

d. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat Pusat dan Daerah dalam

melaksanakan kegiatan di bidang standardisasi industri.


4

2.1.3.2 Sasaran :

a. Meningkatnya peran standardisasi;

b. Meningkatnya sertifikasi mutu produk dan peningkatan infrastruktur standar

c. Meningkatnya kerjasama standar dan notifikasi regulasi teknis

d. Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

e. Meningkatnya jumlah aparat yang mempunyai kompetensi dalam bidang standardisasi

2.2 Rencana Strategis Pusat Standardisasi Tahun 2015

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Standardisasi seperti

yang telah diuraikan di atas, maka Rencana Strategis Tahun 2014 Pusat Standardisasi yaitu:

1. Meningkatkan jumlah SNI dibidang industri melalui proses perumusan RSNI secara

efektif;

2. Mendukung penerapan SNI/ST yang diberlakukan secara wajib dengan meningkatkan

kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK);

3. Berperan serta dalam kegiatan standar dan penilaian kesesuaian di berbagai blok

perdagangan regional maupun internasional;

4. Mengembangkan R & D di instansi dan industri;

5. Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf.

Untuk mendukung Rencana Strategis tersebut Pusat Standardisasi merencanakan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perumusan RSNI

2. Laporan Kegiatan/Kajian/Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pusat Standardisasi

2.1 Diseminasi Standardisasi dan Regulasi Teknis

2.2 Pemeliharaan SMM

2.3 Kajian dan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Pada

Industri Kakao Bubuk Indonesia

2.4 Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Personil LPK

2.5 Pengawasan dan Evaluasi Kinerja LPK dalam Rangka SNI/ST Wajib

2.6 Kerjasama Standardisasi Industri Internasional

2.7 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pustan 2015

2.8 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pustan


5

3. Regulasi Teknis Terkait Pemberlakuan SNI Secara Wajib

3.1 Koordinasi Penyusunan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK dalam

Rangka Pemberlakuan SNI/ST/Pedoman Tata secara Wajib

3.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perencanaan, Penerapan,

Pemberlakuan, Pembinaan Dan Pengawasan SNI, Spesifikasi Teknis Dan

Pedoman Tata Cara Barang Dan/atau Jasa Industri

3.3 Penyusunan Rancangan Skema Sertifikasi Produk Terkait Regulasi Teknis

Pemberlakuan SNI Secara Wajib

3.4 Penyusunan Konsep Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Assesor Manajemen

Mutu Industri (AMMI)

4. Layanan Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Standardisasi

4.1 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

5. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin dalam Rangka Menunjang Kinerja pada

Pusat Standardisasi

6. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

6.1 Kesekretariatan Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium Penguji

6.2 Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium Penguji

2.3 Rencana Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015

Berikut ini merupakan Rencana Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015 per

kegiatan dengan jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 17.975.400.000,- (Tujuh belas

milyar sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus ribu rupiah) yang merupakan

perubahan anggaran terakhir.

Tabel 2.1 - Rencana Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015

Sasaran Strategis

Rencana Anggaran

(Rupiah)

1 Perumusan RSNI 2.930.362.0000

1.1 Perencanaan Perumusan RSNI 382.166.000

1.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pustan 2.245.004.000


6

Sasaran Strategis

Rencana Anggaran

(Rupiah)

1.3 Sistem Informasi Kebijakan Standardisasi Industri 144.496.000

1.4 Peninjauan SNI 158.696.000

2 Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Pusat Standardisasi 1.513.694.000

2.1 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pustan 2016 145.430.000

2.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pustan 260.958.000

2.3 Sistem Informasi Kebijakan Standardisasi Industri 892.576.000

2.4 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 214.730.000

3 Regulasi Teknis Terkait Standardisasi Industri 1.261.038.000

3.1 Perencanaan Regulasi Teknis 312.612.000

3.2 Penyusunan Rancangan Regulasi Teknis 345.516.000

3.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK

dalam rangka Pemberlakuan SNI,ST dan/atau PTC secara wajib

602.910.000

4 Kerjasama Standardisasi Industri 1.478.557.000

4.1 Kerjasama Jejaring LaboratoriumPengujian Pangan Indonesia 449.476.000

4.2 Penentuan Posisi Indonesia dalam Sidang Kerjasama Standardisasi 298.768.000

4.3 Sidang Kerjasama Standardisasi Dalam Rangka FTA 730.313.000

5 Pengembangan Sertifikasi Produk 1.024.474.000

5.1 Penyusunan Skema Sertifikasi 1.024.474.000

6. Pengawasan SNI 1.038.558.000

6.1 Pengawasan LPK 429.506.000

6.2 Pertemuan Teknis Pengawasan LPK 213.140.000

6.3 Kajian Efektifitas Penerapan SNI 395.912.000

7 Pembinaan Standardisasi Industri 3.468.217.000

7.1 Diseminasi Standardisasi dan Regulasi Teknis 665.142.000

7.2 Peningkatan Kemampuan SDM dalam rangka Pemberlakuan

SNI/ST/PTC Secara Wajib

724.670.000

7.3 Peningkatan Kemampuan SDM Pengawas SNI 1.671.345.000

7.4 Manajemen Jabatan Fungsional AMMI 425.060.000

8 Layanan Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Standardisasi 449.400.000

8.1 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 449.400.000

9 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 175.000.000

9.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin dalam Rangka Menunjang Kinerja 175.00.000


7

Sasaran Strategis

Rencana Anggaran

(Rupiah)

pada Pusat Standardisasi

10 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4.567.500.000

10.1 Kesekretariatan Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium

Penguji

16.592.000

10.2 Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium Penguji 4.5550.908.000

Jumlah Rencana Anggaran Keseluruhan 17.975.362.000


8

2.5 Dokumen Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi


9

2.6 Pernyataan Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi


10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisa Capaian Kinerja Pusat Standardisasi Tahun 2015

3.1.1 Penyediaan RSNI, ST, PTC

3.1.1.1 Realisasi Rancangan SNI 3 (final)

Pada Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi Tahun 2015, target penyusunan RSNI3

sebanyak 100 RSNI. Jumlah RSNI yang telah konsensus pada yahun 2015 mencapai 120

RSNI yang melebihi target yang direncanakan yaitu 100 RSNI, adapun 120 RSNI tersebut

terdiri dari:

Tabel 3.1 - RSNI yang telah Konsensus Tahun 2015

No. Judul RSNI

KT 21-01, Permesinan dan Produk Permesinan

1. Kendaraan bermotor – Komponen sistem bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed

natural gas/CNG) – Bagian 1: Persyaratan umum dan definisi


natural gas/CNG) – Bagian 3: Katup searah


natural gas/CNG) – Bagian 4: Katup manual


natural gas/CNG) – Bagian 7: Injektor gas

5.

Kendaraan bermotor – Komponen sistem bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed

natural gas/CNG) – Bagian 8: Indikator tekanan

6. Alat mesin pemanen tebu

7. Mesin penggiling tebu

8. Mesin pembersih gabah bagian 1

9. Peralatan dan aksesoris LPG – Sistem propulsi LPG untuk kapal

10. Komponen otomotif untuk penggunaan bahan bakar LPG (Liquified Petroleum Gas) – Selain

tangki

SKT 21-01-S1, Permesinan dan Alsintan

11. Mesin pengolah ubi kayu – Bagian 5: Mesin pengayak tepung ubi kayu – Syatat mutu dan

metode uji

12. Traktor roda dua – sistem transmisi

KT 31-01, Elektronika untuk Keperluan Rumah Tangga

13. Perkakas listrik genggam dioperasikan motor – Keselamatan – Bagian 2 - 17: Persyaratan

khusus untuk routers dan trimmers

14. Keselamatan perkakas listrik genggam dioperasikan motor Bagian 2: Persyaratan khusus

untuk penyemprot dengan cairan tidak mudah terbakar

15. Lampu LED swa-balast untuk layanan penerangan umum dengan tegangan suplai > 50 V –

persyaratan kinerja


11

16. Perkakas listrik genggam dioperasikan motor– Keselamatan – Bagian 2 - 11: Persyaratan

khusus untuk gergaji timbal balik (jig dan gergaji berpelindung)

17. Perkakas listrik genggam – Keselamatan Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk Serut

18. Perkakas listrik genggam – Keselamatan Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk Pemangkas

Tanaman Pagar

19.

Pengkondisi udara pendinginan udara dan pompa panas udara ke udara – Metoda pengujian

dan penghitungan untuk faktor kinerja musiman Bagian 2: Pemanasan – Faktor kinerja

musiman

20. Peralatan pendinginan rumah tangga – Karakteristik dan metode uji – Bagian 2: Persyaratan

kinerja

21. Sistem catu daya tak putus (UPS) – BAgian 1 – Umum dan persyaratan keselamatan untuk

UPS

22. Peralatan teknologi infomasi keselamatan – Bagian 1 : Persyaratan umum

23. Sistem catu daya tak putus (UPS) – BAgian 2: Kesesuaian Kompatibilitas Elektromagnetuk

(EMC)

KT 43-01, Rekayasa Kendaraan Jalan Raya

24. Kendaraan bermotor – Spidometer – Tingkat ketelitian

25. Kaca spion KBM kategori M,N dan O

KT 59-01, Tekstil dan Produk Tekstil

26. Tekstil – Cara uji amina aromatic tertentu turunan dari zat warna azo – Bagian 1: Deteksi

penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa pengekstrak serat.

27. Tekstil – Cara uji amina aromatic tertentu turunan dari zat warna azo – Bagian 1: Deteksi

penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa pengekstrak serat.

28. Tekstil – Cara uji amina arimatik tertentu turunan dari zat warna azo- Bagian 3 : Deteksi

penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat melepaskan 4-aminoazobenzena

29. Tekstil – Benang jahit

30.

Prosedur pengambilan contoh untuk pemeriksaan cara atribut – Bagian 5: Sistem rencana

pengambilan contoh bertah3ap di indeks dengan batas mutu penerimaan (AGL) untuk

pemeriksaan lot per lot

31.

Prosedur pengambilan contoh untuk pemeriksaan cara variable – Bagian 1: Spesifikasi untuk

rencana pengambilan contoh tunggal yang di indeks dengan batas mutu penerimaan (AQL)

untuk pemeriksaan lot per lot dengan karakteristik mutu tunggal dan AQL tunggal

32. Tekstil – Seprei

33. Kain dilapisi karet atau plastik - Cara uji tahan gesek - Bagian 2: Martindale Abrader

34. Tekstil-Kekuatan sobek kain - Bagian 3: Cara uji kekuatan sobek dari contoh uji berbentuk

sayap (metoda sobekan tunggal)


celana panjang (metoda sobekan tunggal)


lidah (metoda sobekan ganda)

37. Tekstil - Cara uji tahan luntur warna - Bagian G02: Tahan luntur warna terhadap uap gas yang

dibakar

38. Tekstil – Cara uji tahan luntur warna – Bagian J03 ; Perhitungan beda warna

39. Tekstil – Cara uji pH ekstrak air dari bahan tekstil


12

40. Tekstil – Cara uji kandungan Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) dan PFA pada bahan

tekstil

41. Tekstil – Kain tenun untuk setelah (suiting)

42. Tekstil – Kain tahan air untuk segala keperluan

43. Tekstil – Kain untuk pakaian dalam wanita

44. Tekstil – Pakaian dalam wanita

45. Tekstil – Ukuran pakaian dalam wanita

KT 59-01-S1, Batik dan Produk Batik

46 Batik cap

47. Batik kombinasi

KT 67-01, Makanan dan Minuman

48. Lemak reroti (shortening)

49. Lada bubuk

50. Tahu

51. Jipang beras

52. Roti tawar

53. Roti manis

54. Keripik tempe

55. Keripik buah

SKT 67-04-S1, Minuman

56. Nanas dalam kemasan sterilisasi

57. Sari buah

58. Minuman berperisa berkarbonasi

59. Susu pasteurisasi

60. Anggur

61. Krimer nabati

62. Nata dalam kemasan

63. Jelly hidrokoloid

64. Arak

65. Bir

KT 71-01, Teknologi Kimia

66. Hidrogen peroksida teknis

67. Natrium silikat padar teknis

KT 71-02, Garam

68. Garam konsumsi beryodium

KT 71-03, Kimia Pembersih

69. Detergen cuci cair untuk pakaian

70. Deterjen cuci cair untuk alat dapur

71. Deterjen pasta/krim

72. Sabun cair pembersih tangan

73. Sabun mandi cair

KT 77-01, Logam, Baja dan Produk Baja

74. Baja lembaran dan gulungan Lapis paduan alumunuium dan seng dengan atau tanpa

magnesium lapis cat atau laminasi (BjLAS Warna/ Bj LASM Warna)


13

KT 81-01, Industri Kaca

75. Botol dan stoples (jar)

76. Ampelas

77. Kaca pengaman kendaraan pengaman

KT 83-01, Industri Karet dan Plastik

78. Pipa polietilena (PE) dan fiting untuk system penyediaan air minum – Bagian 1: Umum

79. Pipa polietilena (PE) dan fiting untuk system penyediaan air minum – Bagian 2: Pipa

80. Pipa polietilena (PE) dan fiting untuk system penyediaan air minum – Bagian 3: Fiting

81. ISO 127:2012, Rubber, natural latex concentrate -- Determination of KOH number

82.

ISO 2285:2013, Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tension set under

constant elongation, and of tension set, elongation and creep under constant tensile load

83. ISO 8308:2006, Rubber and plastics hoses and tubing -- Determination of transmission of

liquids through hose and tubing walls

84. ISO 2878:2011, Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Antistatic and conductive products -

Determination of electrical resistance

85. ISO 37:2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan sifat-sifat tegangan-regangan

86. ISO 1827:2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan modulus geser dan rekatan

terhadap pelat kaku – Metode geser quadruple

87. ISO 37:2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan sifat-sifat tegangan-regangan

88. ISO 1827:2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan modulus geser dan rekatan

terhadap pelat kaku – Metode geser quadruple

89. ISO 2285 2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan tarikan tetap terhadap

perpanjangan konstan, dan tarikan tetap, perpanjangan dan creep terhadap beban tarik konstan

90. ISO 2878 2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Produk antistatis dan konduktif –

Penentuan tahanan listrik

91. ISO 8030 2015, Selang karet dan plastik – Metode uji bakar

92. ISO 8308 2015, Selang dan perpipaan dari karet dan plastik – Penentuan penyaluran cairan

melalui selang dan dinding pipa

93. ISO 11425 1996, Selang dan rakitan selang karet untuk sistem power-steering mobil –

Spesifikasi

94. ISO 12243 2015, Sarung tangan medis terbuat dari lateks karet alam – Penetapan protein

terekstrak dalam air menggunakan metode Lowry termodifikasi

95. ISO 127 2015, Karet, lateks alam pekat – Penentuan bilangan KOH

96. ISO 11852 2015, Karet – Penentuan kadar magnesium dalam lateks kebun dan lateks pekat

karet alam dengan titrasi

97. ISO 18899-2015, Karet – Panduan kalibrasi peralatan uji

98. ISO 2393-2014, Uji kompon karet – Persiapan, pencampuran dan vulkanisasi – Peralatan dan

prosedur

KT 83-01-S1, Crumb Rubber

99. Karet alam, mentah – Penentuan kadar kotoran (Rubber, raw natural – Determination of dirt

content) (ISO 249:2014, MOD)


14

100.

Karet alam, mentah – Penentuan kadar gel dalam karet spesifikasi teknis (TSR/SIR) ( Rubber,

raw natural – Determination of the gel content of technically specified rubber (TSR) (ISO

17278:2013, IDT)

101. Karet alam – Spesifikasi Teknis (ISO 2000:2014, IDT)

KT 85-01, Teknologi Kertas

102. Kertas dan karton untuk kemasan pangan

103. Pulp kraft belum putih kayujarum (NUKP)

104. Kertas manila

105. Spesifikasi kertas dasar untuk kertas bungkus berlaminasi plastic

106. Kertas dasar tisu antiseptic

107. Kertas tisu dan produk tisu – Bagian 7: Pengukuran derajat cerah dan warna pada D65/10° (di

luar ruangan)

108. Kertas tisu dan produk tisu – Bagian 8 : Air – Waktu penyerapan dan air – Kapasitas

penyerapan, wadah– metode perendaman

109. Petunjuk standar untuk validasi kandungan bahan daur ulang dalam kertas daur ulang dan

karton

110. Pulp – Cara uji noda dan shives – Bagian 3: Pemeriksaan visual dengan cahaya yang

dipantulkan menggunakan metode Equivalent Black Area (EBA)

111. Kertas dan karton – Cara pengambilan contoh untuk menentukan kualitas rata-rata

112. Pulp – Cara pengambilan contoh untuk pengujian

KT 87-01, Industri Cat dan Warna

113. Spesifikasi cat plastic dingin untuk marka jalan

114. Cat tangki balas kapal berbahan resin epoksi

115. Cat akhir berbahan dasar poliuretan untuk perlindungan keperluan

116. Cat anti fouling untuk lambung bawah kapal baja

KT 91-02, Kimia Bahan Konstruksi

117. Papan semen rata

KT 97-02, Furnitur berbahan kayu, rotan dan Bambu

118. Meja makan

119. Meja tamu

120. Meja dapur

Jumlah RSNI yang telah konsensus pada Tahun 2014 sebanyak 132 RSNI. Berikut

132 RSNI yang telah dikonsensuskan pada Tahun 2014.

Tabel 3.2- RSNI yang telah Konsensus Tahun 2014

No. Judul RSNI

PT. 21-01, Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

1 Mesin pengering ubi kayu

2 Pisau dodos (Rev SNI 02-4507-1998)


15

No. Judul RSNI

3 Flat bed drier

4 Combine harvester

SPT. 87-01, Cat dan Warna

5 Atap semen bergelombang serat krisotil (Rev. SNI 03-2050-2006)

6 Papan rata serat krisotil (Rev. SNI 03-1027-2006)

PT. 31-01, Elektronika untuk Keperluan Rumah Tangga

7 Lampu neon tutup ganda-- Spesifikasi Kinerja

8 Lampu pijar - Spesifikasi Keselamatan - Bagian 2: lampu halogen Tungsten untuk

keperluan penerangan umum dalam negeri dan yang sejenis

9 Lampu pijar - Spesifikasi Keselamatan - Bagian 3: lampu halogen Tungsten (non-

kendaraan)

10 Persyaratan khusus untuk a.s atau a.b. Yang disuplai konverter elektronik untuk

lampu filament

11 Sel dan baterai sekunder yang mengandung alkali atau elektrolit non-asam - disegel

sel tunggal yang dapat diisi ulang Portable - Bagian 1: Nikel-Kadmium

12 Sel dan baterai sekunder yang mengandung alkali atau elektrolit non-asam - disegel

sel tunggal yang dapat diisi ulang Portable - Bagian 2: nikel-metal hidrida

13 Sel dan baterai sekunder yang mengandung alkali atau elektrolit non-asam lainnya -

sel lithium dan baterai sekunder untuk aplikasi portable

14

Sel dan baterai sekunder yang mengandung alkali atau elektrolit non-asam lainnya -

Persyaratan keselamatan untuk sel sekunder tertutup portabel, dan untuk baterai

dibuat darinya, untuk digunakan dalam aplikasi portabel

15 Lampu induksi Fluorescent - spesifikasi Keselamatan

16 Modul LED untuk penerangan umum - Persyaratan kinerja

17 Alat kendali lampu - Persyaratan khusus untuk peralatan kendali elektronik dengan

suplai d.c. atau a.c. untuk modul LED

18 peralatan kendali elektronik dengan suplai d.c. atau a.c. untuk modul LED -

Persyaratan kinerja

19 Lampu LED swa-ballast untuk penerangan umum dengan tegangan> 50 V -

Spesifikasi keselamatan


16

No. Judul RSNI

20 Lampu swabalast untuk pencahayaan umum - Persyaratan keselamatan

21

Peralatan listrik untuk rumah tangga - keselamatan - Persyaratan khusus untuk

peralatan pendingin komersial dengan unit pendingin dan kompresor yang tergabung

dan terpisah

22 Baterai primer – Umum

23 Baterai primer – Spesifikasi fisik dan listrik

PT. 43-01, Alat Transportasi darat

24 Kendaraan Bermotor - Kaca Spion untuk kategori L - Ketentuan Umum, Syarat Mutu

dan Metode Uji

25 Kendaraan bermotor - Kaca spion spion untuk kategori M, N dan O - Ketentuan

umum, syarat mutu dan metode uji

26 Kendaraan bermotor - Komponen sistem bahan bakar gas alam bertekanan

(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 10: Pengatur aliran gas


(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 11: Gas/udara campuran


(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 12: Pressure Relief Valve (PRV)


(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 13: Pressure Relief Device (PRD)


(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 15: Gas tigth housing and ventilation hose


(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 16: Rigit fuel line


(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 19: Fittings

33

Kendaraan bermotor - Komponen sistem bahan bakar gas alam bertekanan

(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 20: Rigit fuel line in materials other than

stainless steel

59-01, Tekstil dan Produk Tekstil

34 Metode Uji - untuk Daya Tahan Ritsleting terhadap Semprot garam (Kabut)

35 Metode Uji - tahan luntur Warna Ritsleting ke Dry Cleaning

36 Metode Uji - tahan luntur Warna Ritsleting terhadap Cahaya

37 Metode Uji - Ketahanan akhir Ritsleting ke Dry Cleaning

38 Standard Test Methods for Bonded, Fused, and Laminated Apparel Fabrics

39 Standard Test Method for Failure in Sewn Seams of Woven Apparel Fabrics

40 Sampling procedures for inspection by variables -- Part 1: Specification for single

sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection


17

No. Judul RSNI

for a single quality characteristic and a single AQL

41

Sampling procedures for inspection by variables -- Part 2: General specification for

single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot

inspection of independent quality characteristics

42 Sampling procedures for inspection by variables -- Part 3: Double sampling schemes

indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

43 Sampling procedures for inspection by variables -- Part 4: Procedures for assessment

of declared quality levels

44

Sampling procedures for inspection by variables -- Part 5: Sequential sampling plans

indexed by acceptance quality limit (AQL) for inspection by variables (known

standard deviation)

45 Textiles -- Determination of spirality after laundering -- Part 1: Percentage of wale

spirality change in knitted garments

46 Textiles -- Determination of spirality after laundering -- Part 2: Woven and knitted

fabrics

47 Textiles -- Determination of spirality after laundering -- Part 3: Woven and knitted

garments

48 Textiles- Determination of the fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting

-- Part 3: Random tumble pilling method

49 Textiles -- Dyestuffs -- Part 3: Method for determination of certain carcinogenic

dyestuffs (method using triethylamine/methanol)

50 Textiles -- Tensile properties of fabrics -- Part 1: Determination of maximum force

and elongation at maximum force using the strip method

51 Textiles -- Determination of formaldehyde -- Part 1: Free and hydrolysed

formaldehyde (water extraction method)

52 Metode Uji - Pengujian Kekuatan untuk Ritsleting

53 Metode Uji - tahan luntur Warna Ritsleting terhadap Pencucian

54 Metode Uji - untuk Mengukur Dimensi Ritsleting

55 Metode Uji - untuk operabilitas dari Ritsleting

56 Metode Uji Standar untuk Ketahanan Finish Ritsleting untuk Pencucian

57 Metode Uji - untuk tahan luntur Warna Zipper Tape untuk Crocking

58 Textiles -- Determination of formaldehyde -- Part 2: Released formaldehyde (vapour

absorption method)

PT. 59-02, Kulit, Produk Kulit dan Alas kaki


18

No. Judul RSNI

59 Kulit - Penentuan kimiawi kadar Formaldehida Bagian 3 : Penentuan emisi

Formaldehida

60 Kulit - Penentuan ketahana air kulit fleksibel Bagian 1: Kompresi lincar berulang

(Penetrometer)

61 Kulit - Penentuan kimiawi krom oksida Bagian 2: Kuantifikasi dengan cara

colorimetric

62 Kulit - Metode uji fisis dan mekanis penentuan kelemasan

63 Kulit - Penentuan kimiawi kadar Formaldehida Bagian 2: Metoda analisis kolorimetri

dari kulit

64 Kulit - Penentuan kimiawi kromoksida Bagian 4:kuantifikasi dengan inductively

coupled plasma-optical Emmission Spectrometer

65 Kulit - Penentuan ketahanan air kulit fleksibel Bagian 2 : kompresi sudut berulang

(Maesar)

66 Kulit - Metode uji fisis dan mekanis penentuan kuat tarik dan kemuluran

67 Kulit - Metode uji fisis dan mekanis persiapan dan pengkondisian contoh

68 Kulit - Penentuan kimiawi kadar Formaldehida Bagian 1 : Metode kromatrografi cair

kinerja tinggi

PT. 67-04, Makanan dan Minuman

69 Tempe Kedelai

70 Cokelat Compound /Coco

71 Mi Kering

72 RBD Olein

73 RBD Stearin

74 RBD Palm Oil

75 Makanan ringan ekstrudat

76 Mie basah

SPT. 87-01, Cat dan Warna

77 Cat untuk mainan anak

78

cat dasar epoksi dua komponen

berbasis pelarut organik

untuk melindungi besi dan baja terhadap korosi

PT. 71-01, Teknologi Kimia

79 BPMC teknis

80 Propoxure teknis


19

No. Judul RSNI

81 Garam industri aneka pangan

82 Garam konsumsi cair beryodium

83 Garam diet

84 Absorben polimer

PT. 77-01, Logam, Baja dan Produk Baja

85 Tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC

Strand/KBjP-P7)

86 Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP)

87 Pipa Baja Aliran untuk Migas

88 Kawat baja (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC Bar/KBjP-Q)

89 Pipa baja untuk pancang

90 Baja tulangan beton

SPT. 83-01 S2, Crumb Rubber

91 Rubber latex, natural, concentrate - Determination ofn volitile fatty acid number

92 Rubber , unvulcanized - Determinations using a shearing-disc viscometer - Part 1.

determination of Mooney viscosity

93 Rubber - Determination of metal content by atomic absorption spectrometry - Part 3:

Determination of copper content

94 Rubber test mixes - Preparation, mixing and vulcanization - Equipment and

procedures

PT. 83-01, Industri Karet dan Plastik

95 Pipa PE untuk jaringan gas rumah tangga

96 Karet, vulkanisat atau termoplastik-Pengujian kekerasan - Pendahuluan dan panduan

Rubber, vulcanized or thermoplastic-Hardness testing - Introduction and guide

97

Karet, vulkanisat atau termoplastik—Penentuan kekerasan (kekerasan antara 10

IRHD dan 100 IRHD) Rubber, vulcanized or thermoplastic—Determination of

hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)

98 Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan pengaruh cairan

Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids

99

Karet, vulkanisat atau termoplastik –Ketahanan retak terhadap ozon – Bagian 1: Uji

regangan statis dan dinamis Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance to

ozone cracking — Part 1: Static and dynamic strain testing

100

Karet, vulkanisat atau termoplastik–Uji keusangan yang dipercepat dan ketahanan

panas Rubber, vulcanized or thermoplastic – Accelerated ageing and heat resistance

tests

101

Pipa dan sambungan dibuat dari polivinil klorida non plastisasi terorientasi (PVC-O)

untuk mengalirkan air bertekanan - Spesifikasi Pipes and joints made of oriented

unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under

pressure — Specifications

102 Selang karet, berpenguat tekstil, untuk pemakaian air secara umum — Spesifikasi


20

No. Judul RSNI

Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications —

Specification

103

Selang karet dan sistem pipa untuk sistem pendingin mesin bakar internal–

Spesifikasi Rubber hoses and tubingforcoolingsystemsforinternal-combustionengines

– Specification

104 Selang karet dan perakitan selang untuk penghisapan dan pelepas air — Spesifikasi

Rubber hoses and hose assemblies for water suction and discharge — Specification

105

Selang karet atau plastik dan rakitan selang — Uji denyut tekanan hidrolik tanpa

tekukan Rubber or plastics hoses and hose assemblies — Hydraulic-pressure impulse

test without flexing

106

Selang karet dan plastik dan rakitan selang - Panduan untuk pemilihan, penyimpanan,

penggunaan, dan pemeliharaan Rubber and plastics hoses and hose assemblies –

Guidelines for selection, storage, use, and maintenance

107 ISO 4437-1:2014 (E), Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels —

Polyethylene (PE) — Part 1: General


Polyethylene (PE) — Part 2: Pipes


Polyethylene (PE) — Part 3: Fittings

110

Karet, vulkanisat atau termoplastik penghantar dan disipatif – Pengukuran hambatan

listrik

Conducting and dissipative rubbers, vulcanized or thermoplastic — Measurement of

resistivity

PT. 85-01, Teknologi Kertas

111 Kertas kraft kayu daun (LKBP)

112 Kertas multiguna

113 Kertas sigaret

114 Kertas kemas, Bagian 2: Kertas kraft untuk kantong

115 Pulp - Cara uji bilangan kappa

116 Pulp - Cara uji konsumsi klorin (Derajat delignifikansi)

117 Kertas dan karton - Cara uji kadar air dari induk contoh - Metode kering - Oven

118 Tisu dan produk tisu - Bagian 3: Cara uji ketebalan, ketebalan tumpukan dan densitas

tumpukan nyata

119 Kertas dan karton - Cara uji cadangan alkali

120 Tisu dan produk tisu - Bagian 6: Cara uji gramatur

PT. 97-01, Rumah Tangga, Hiburan dan Olah Raga


21

No. Judul RSNI

121 Cakram

122 Tongkat estafet

123 Jaring sepak takraw

124 Catur

125 Bola sepak takraw

126 jaring voli

127 Persyaratan keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak

PT. 97-02, Furnitur

128 Meja dan kursi taman dari kayu bukan jati

129 Meja makan dari kayu

130 Meja belajar untuk sekolah dasar

131 Meja laboratorium

PT. 71-03, Kimia Pembersih

132 Sabun mandi padat

Jumlah RSNI yang telah konsensus pada Tahun 2013 sebanyak 92 RSNI. Berikut 92

RSNI yang telah dikonsensuskan pada Tahun 2013.

Tabel 3.3 - RSNI yang Telah Konsensus Pada Tahun 2013

No Judul RSNI

SPT 67-04-S1 Minuman

1 Air Demineral

2 Air Mineral

3 Air Mineral Alami

4 Air Soda

5 Susu Bubuk

SPT 67-04-S2 Produk Tembakau

6 Kretek

PT 85-01 Teknologi Kertas

7 Kertas label


22

No Judul RSNI

8 Kertas arsip

9 Kertas tisu toilet

10 Cara uji kilap - Sudut 75 derajat - Kertas dan karton

11 Cara uji whiteness (d/u) - Kertas dan karton

12 Cara uji whiteness (C/2)- Kertas dan karton

13 Cara uji faktor pantul biru cahaya baur (derajat putih ISO) - Kertas, karton dan pulp

14 Cara uji faktor pantul biru cahaya baur ( derajat putih D65) - Kertas, karton dan pulp

15 Cara uji noda dan shives - Bagian 1: Pemeriksaan lembar laboratorium dengan

cahaya yang ditransmisikan - Pulp

16 Cara uji noda dan shives - Bagian 2: Pemeriksaan lembar pabrik dengan cahaya yang

ditransmisikan - Pulp

17 Pulp, kertas dan karton -- Cara uji kadar kering -- metode pemanasan dalam oven

18 Pulp – Disintegrasi kondisi basah – Bagian 1: Disintegrasi pulp kimia

19 Pulp – Disintegrasi kondisi basah – Bagian 1: Disintegrasi pulp mekanis pada suhu

20°C

20 Pulp – Disintegrasi kondisi basah – Bagian 1: Disintegrasi pulp mekanis pada suhu di

atas 85°C

21 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.1: Metode umum

22 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.2: Staining Guide

23 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.3: Herzberg staining test

24 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.4: Graff "C" staining test

25 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.5: Lofton-Merritt staining test

(modification of Wisbar)

26 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.6: Penentuan kekasaran serat

27 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.7: Penentuan faktor bobot

28 Cara pembuatan lembaran pulp untuk uji derajat putih

29 Kertas tisu dan produk tisu-Bag.4: Cara uji Sifat tarik

30 Kertas tisu dan produk tisu-Bag.5: Cara uji ketahanan tarik basah

31 Kertas dan karton- Cara uji ketahanan cabut – Metode IGT (model listrik)

PT 21-01 Permesinan dan Produk Permesinan

32 Peralatan perangkat bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed Natural

Gas/CNG) untuk kendaraan bermotor – Bagian 5: Katup manual (ISO 15500-5)


23

No Judul RSNI

33 Peralatan perangkat bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed Natural

Gas/CNG) untuk kendaraan bermotor – Bagian 6: Katup otomatis (ISO 15500-6)

34

Peralatan perangkat bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed Natural

Gas/CNG) untuk kendaraan bermotor – Bagian 14: Katup aliran berlebih (ISO

15500-14)

35 Mesin pemarut hasil pertanian

36 Motor bensin

37 Kuku baket

38


Gas/CNG) untuk kendaraan bermotor – Bagian 2: Kinerja dan metode uji (ISO

15500-2)

39 Cultivator

40


Gas/CNG) untuk kendaraan bermotor – Bagian 9: Regulator bertekanan (ISO 15500-

9)

SPT 21-01-S1 Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

41 Mesin perajang ubi kayu-Bagian 1: Pengiris-Syarat mutu dan cara uji

42 Mesin penepung ubi kayu

PT 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil

43 Tekstil - Pakaian jadi (garmen)

44 Tekstil - Kerudung

45 Tekstil - Karpet sistem cutting

46 Tekstil - Cara uji dan mutu kain interlining

47 Tekstil - Cara uji dan mutu risleting

48 Tekstil - Cara uji kadar minyakl dalam bahan tekstil

49 Tekstil - Cara uji identifikasi serat tunggal

50 Tekstil - Cara uji kadar kanji pada kain grey

51 Tekstil - Cara uji Moisture

52 Tekstil - Cara uji mengkeret kain dalam penyetrikaan

53 Tekstil - cara uji tahan luntur warna kain terhadap saliva

54 Tekstil - cara uji kekuatan jahitan produk pakaian jadi


24

No Judul RSNI

55 Tekstil - Ukuran celana danak laki-laki

56 Tekstil - Ukuran rok anak

PT 43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya

57 Aki untuk kendaraan bermotor kategori L

PT 77-01 Logam, Baja Dan Produk Baja

58 Pipa baja untuk konstruksi umum

59 Pipa saluran air dengan atau tanpa lapis seng

60 Paku

61 Pipa saringan untuk sumur air tanah

PT 71-01 Teknologi Kimia

62 Azodikarbonamide

63 Natrium hipoklorit teknis

64 Hidrogen Peroksida

65 Mangan oksida

66 Garam Bahan baku

67 Pupuk haspamin

68 Pupuk NPK

69 Asam klorida teknis

PT 83-01 Industri Karet Dan Plastik

70 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of the effect of liquids (ISO

1817:2011, IDT)

71 Rubber -- Guide to the use of curemeters (ISO 6502:1999, IDT)

72 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness (hardness between

10 IRHD and 100 IRHD) (ISO 48:2010, IDT)

73 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Hardness testing -- Introduction and guide

(ISO 18517:2005, IDT)

74 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Resistance to ozone cracking -- Part 1: Static

and dynamic strain testing (ISO 1431-1:2012, IDT)

75 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Accelerated ageing and heat resistance tests (

ISO 188:2011, IDT) Revisi

76 Conducting and dissipative rubbers, vulcanized or thermoplastic -- Measurement of

resistivity (ISO 1853:2011, IDT)


25

No Judul RSNI

PT 81-01 Industri Kaca dan Keramik

77 Kaca untuk bangunan -Kaca dilapisi - Bagian 1 : Cacat fisik

78 Kaca untuk bangunan - Kaca dilapisi - Bagian 2 : Warna tampak luar

79 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 1 : Daya tahan segel tepi dengan uji

iklim

80 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia

81 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 3: Konsentrasi gas dan kebocoran gas

82 Kaca untuk bangunan — Kaca isolasi — Bagian 4: Metode uji untuk sifat fisik segel

tepi

PT 47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan

83 Bangunan kapal dan konstruksi kelautan - Jendela sisi kapal

84 Bangunan kapal dan konstruksi kelautan - Jendela kapal segi empat biasa

PT 87-01 Cat dan Warna

85 Cat dekoratif berbasis pelarut organik

86 Metoda uji untuk penentuan timbal, kadmium dan kobalt konsentrasi rendah dalam

cat dengan menggunakan SSA

87 Cat tembok emulsi

88 Pengambilan contoh cat

PT 91-02 Kimia Bahan Konstruksi

89 Semen portland

90 Semen portland pozoland

91 Semen portland komposit

PT 43-01-S1 Komponen Otomotif

92 Kendaraan bermotor – Bahan gesek kampas rem – Definisi produk dan jaminan mutu

Jika dibandingkan dengan Tahun 2014 yang mencapai 132%, tahun 2015 ini

mengalami penurunan sebesar 12% menjadi 120% dari target 100 RSNI3. Berikut diagram

jumlah RSNI3 dari tahun 2011 s.d. 2015.


26

Diagram 3.1 – Jumlah RSNI3 terhadap Targetnya Tahun 2011 s.d. 2015

3.1.1.2 Kajian Pengembangan Standar

3.1.1.2.1 Kajian Analisa Dampak Industri,

Kajian ini dalam pelaksanaannya Kajan Analisa Dampak Industri tidak dapat

terlaksana karena tidak berjalannya koordinasi dengan baik serta kurangnya waktu dan

personil untuk melaksanakan kajian analisa dampak industri ini

3.1.1.2.2 Kajian Efektifitas Penerapan SNI

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas dan atau pengamatan yang

ilakukan selama pelaksanaan kajian efektifitas penerapan SNI Helm Pengendara Kendaraan

Bermotor Roda Dua, Selang karet untuk kompor gas LPG, Kompor gas bahan bakar LPG

satu tungku dengan system pemantik, dan Baja tulangan beton secara umum dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Ketersediaan Standar Nasional Indonesia dan regulasi teknis dan petunjuk teknis bagi

industri dalam rangka pemberlakuan wajib SNI Helm pengendara kendaraan bermotor

roda dua, Selang karet untuk kompor gas LPG, Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku

dengan system pemantik, dan Baja tulangan beton relatif cukup memadai atau mudah

diakses oleh pelaku usaha. Meskipun demikian, sebagian kecil pelaku usaha Selang karet

kompor gas LPG dan Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik


27

masih merasakan kesulitan untuk memperoleh atau mengakses regulasi teknis beserta

petunjuk teknisnya.

b. Industri Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, Selang karet untuk kompor gas

LPG, Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik dan Baja

tulangan beton menyatakan mampu memenuhi persyaratan SNI dengan baik, kecuali bagi

pendatang baru di industri Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system

pemantik.

c. Ketersediaan LSPro untuk mendukung penerapan SNI wajib untuk keempat jenis produk

tersebut cukup memadai, dan bahkan terdapat beberapa LSPro yang ditunjuk yang belum

memiliki pelanggan. Sementara layanan yang diberikan LSPro pada umumnya cukup

memuaskan, meskipun belum seluruh responden menyatakan setuju.

d. Pemberlakuan SNI wajib untuk keempat jenis produk tersebut secara umum dapat

mengurangi keluhan pelanggan disamping menghambat atau memperlambat arus impor

kecuali impor untuk produk Selang karet untuk kompor LPG yang masih berfluktuasidan.

e. Pembinaan yang dilakukan oleh Instansi Pembina terhadap industri relatif cukup baik,

khususnya bagi industri Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, kecuali bagi

industri Selang karet untuk kompor gas LPG, Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku

dengan system pemantik, dan Baja tulangan beton.

f. Pengawasan produk beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI relatif masih lemah dan

belum effektif, terutama dari aspek penegakan hokum (law enforcement). Kurangnya

pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait tidak terlepas dari keterbatasan anggaran

disamping banyaknya jenis produk yang diawasi, sehingga pelaksanaan pengawasan yang

dilakukan oleh instansi terkait hanya berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.

g. Kendala utama yang dialami selama pelaksanaan kajian ini adalah sulitnya mendapatkan

data yang akurat mengenai jumlah industri serta nama perusahaannya, baik di Direktorat

Pembina maupun di Dinas Perindag Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga data yang

digunakan dalam kajian ini berbeda satu sama lain, antara Instansi Pembina dengan LSPro,

maupun dengan Asosiasi.


28

Penerapan SNI wajib secara khusus untuk masing-masing produk sesuai lingkup kajian

adalah sebagai berikut.

A. Penerapan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib

Penerapan SNI wajib Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua secara umum

dapat dikatakan berjalan dengan efektif, terutama dilihat dari ketersediaan lembaga

penilaian kesesuaian, jumlah industri yang telah memiliki SPPT SNI, dan penurunan

volume impor, tetapi masih diperlukan berbagai upaya perbaikan terutama di bidang

pengawasan.

a. Jumlah industri nasional yang bergerak di sub sector industri Helm pengendara

kendaraan bermotor roda dua saat ini tercatat 52 perusahaan, baik berskala kecil,

menengah maupun besar. SPPT SNI yang diterbitkan sampai saat ini oleh 5 LSPro (B4T,

BSI, Chempack, Baristand Industri Surabaya, dan LSPro Baristand Industri Medan) dari 8

LSPro yang ditunjuk berjumlah 156 sertifikat untuk 176 merk. Sementara LSPro yang

belum menerbitkan SPPT SNI atau yang belum memiliki pelanggan adalah LSPro Jogja

Product Assurance, Kementerian Perindustrian, LSPro LSPro TUV Nord Indonesia, dan

LSPro PT. TUV Rheiland Indonesia. Disamping itu, ke lima LSPro tersebut juga telah

menerbitkan SPPT SNI untuk beberapa perusahaan yang berlokasi di luar negeri, yaitu

LSPro B4T memiliki 3 pelanggan yang berada di Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam,

dengan menerbitkan 4 SPPT SNI untuk 4 merk; LSPro Baristand Industri Medan memiliki

2 pelanggan yang berada di Malaysia dengan menerbitkan 4 SPPT SNI untuk 4 merk;

LSPro BSI memiliki satu pelanggan yang berada di Tiongkok dengan menerbitkan 1 SPPT

SNI untuk satu merk; LSPro Chempack memiliki 1 pelanggan di Jepang dengan

menerbitkan 1 SPPT SNI untuk 1 merk; dan LSPro Baristand Industri Surabaya memiliki

1 pelanggan di Tiongkok dengan menerbitkan 3 SPPT SNI untuk 3 merk.

b. Hasil uji petik Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang diperoleh dari 6

wilayah (Medan, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar) untuk 8

sampel yang memenuhi persyaratan SNI hanya tiga sampel, yaitu satu sampel dari

wilayah Surabaya (open face --- hanya untuk uji parameter kritis) dan dua sampel yang

diperoleh dari wilayah Jabodetabek (full face --- untuk pengujian seluruh parameter


29

uji). Sampel uji untuk Helm jenis open face yang diperoleh dari wilayah Jabodetabek

untuk pengujian seluruh parameter SNI juga tidak memenuhi persyaratan.

c. Parameter uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI terdiri dari penyerapan energy

kejut (dari 8 sampel uji ditemukan 4 sampel pecah); parameter penetrasi (dari 8 sampel

uji terdapat 4 sampel yang tidak memenuhi persyaratan); dan parameter kekuatan

sistem penahan (dari 8 sampel uji terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi

peryaratan).

Sampel uji petik yang tidak memenuhi persyaratan SNI terdiri dari merek GP,

BASIC, ARL (LSPro B4T), merek VOG (LSPro BSI), dan merek MRY (nama

produsennya belum diketahui dan atau belum memiliki SPPT SNI).

d. Sejak diberlakukannya regulasi teknis untuk produk Helm pengendara kendaraan

bermotor roda dua, ternyata membawa dampak yang cukup besar terhadap penurunan

volume impornya, yaitu dari 301 ton pada tahun 2010 turun menjadi 71 ton pada tahun

2014. Produk impor yang masih beredar di pasar domestik adalah produk-produk

dengan harga yang relative lebih mahal atau kemungkinan besar ditujukan untuk

segment pasar kelas menengah ke atas.

e. Jumlah perusahaan yang bergerak di sub sektor industri Helm pengendara kendaraan

bermotor roda dua mengalami penurunan dibandingkan pada awal pemberlakuan SNI

wajib. Pada tahun 2009 tercatat 65 perusahaan yang telah mengikuti atau menerapkan

SNI, yaitu terdiri dari 13 industri Helm nasional dengan kapasitas produksi 2,2 juta

unit/bulan dan 52 perajin dengan kapasitas 1,1 juta unit per bulan. Namun saat ini,

jumlah anggota Asosiasi Perakit Helm Indonesia yang masih bertahan hanya 38

perusahaan. Begitu juga halnya perusahaan menengah dan besar saat ini tercatat 9

perusahaan. Berkurangnya jumlah perusahaan yang bergerak di sub sektor industri ini

adalah karena penyerapan pasar terhadap produk Helm pengendara kendaraan

bermotor roda dua sudah mulai melambat karena penggunaan Helm cukup awet, maka

sebagian industri kecil menengah yang hanya mengandalkan pasar dalam negeri tidak

lagi mampu bertahan/berkembang, kecuali perusahaan besar yang telah menguasai

pasar domestic disamping telah melakukan penetrasi atau merintis pasar global yang

dapat bertahan dan berkembang dengan baik.

f. Selama pelaksanaan survey atau pengumpulan data, belum ditemukan perusahaan

yang belum memiliki SPPT SNI karena data yang terkumpul adalah data yang


30

bersumber dari Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan SPPT SNI dan atau

Direktorat Industri Kimia Hilir. Sementara data primer yang diharapkan bersumber dari

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di daerah sulit diperoleh karena tidak

memiliki database industri. Meskipun demikian, dari hasil uji petik ditemukan satu

merk Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang belum diketahui

perusahaan mana yang memproduksinya atau kemungkinan besar ada perusahaan

Helm yang belum memiliki SPPT SNI.

g. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh LSPro berdasarkan

hasil tanggapan/pendapat responden relatif belum begitu memuaskan karena masih

terdapat pelanggan yang menyatakan tidak puas dan sebagian lagi memilih posisi

netral, sementara lainnya menyatakan puas tetapi bukan sangat memuaskan.

h. Pengawasan penerapan SNI kelihatannya belum begitu efektif karena masih banyak

ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI, terutama produk Helm open

face dengan harga murah. Begitu juga halnya pandangan responden terhadap

pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait masih lemah. Disamping itu, terdapat

beberapa produsen yang telah memiliki SPPT SNI mengeluhkan adanya kriminalisasi

oleh oknum penegak hukum, sehingga mengganggu kelancaran proses produksi.

i. Pembinaan yang diberikan oleh instansi pembina sudah cukup baik, seperti adanya

fasilitasi kepada industri perajin helm dalam hal sertifikasi produk karena semua

industry Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua telah menerapkan system

manajemen mutu SNI ISO 9001:2008, meskipun sebagian industry kecil sulit

mempertahankan konsistensi penerapan system manajemen mutu tersebut karena

berbagai keterbatasan. Sementara, untuk program pelatihan dalam rangka

meningkatkan kemampuan industry yang diberikan oleh Instansi Pembina masih

dirasakan belum memadai.

j.

B. Penerapan SNI Selang Karet Untuk Kompor Gas LPG

Penerapan SNI wajib Selang karet untuk kompor gas LPG secara umum dapat

dikatakan berjalan dengan efektif, terutama dilihat dari ketersediaan atau kemudahan

mengakses/ memperoleh SNI dan regulasi teknis termasuk petunjuk teknis, jumlah

industri yang telah memiliki SPPT SNI, dan ketersediaan lembaga penilaian

kesesuaian.


31

a. Jumlah industri Selang karet untuk kompor gas LPG nasional saat ini yang telah

memperoleh SPPT SNI tercatat 12 perusahaan yang diterbitkan oleh 4 LSPro (BSI, B4T,

LUK, JPA) dari 6 LSPro yang ditunjuk dengan jumlah SPPT SNI 21 sertifikat untuk 35

merk. Disamping itu, tiga dari LSPro tersebut juga telah menerbitkan SPPT SNI untuk

beberapa perusahaan yang berlokasi di luar negeri, yaitu LSPro BSI memiliki 2

pelanggan yang berada di Tiongkok, dengan menerbitkan 2 SPPT SNI untuk 4 merk;

LSPro LUK dan LSPro Jogya Product Assurance masing-masing memiliki satu pelanggan

di Tiongkok dengan menerbitkan masing-masing 1 SPPT SNI untuk 1 merk.

b. Ketersediaan LSPro untuk menunjang pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib Selang

karet untuk kompor gas LPG sudah cukup memadai karena dari enam LSPro yang

ditunjuk ternyata dua diantaranya belum menerbitkan SPPT SNI atau belum memiliki

pelanggan, yaitu LSPro LSPro TUV Nord Indonesia dan LSPro PPMB.

c. Sejak diberlakukannya regulasi teknis untuk produk Selang karet untuk kompor gas

pada tahun 2009, ternyata belum dapat menurunkan volume impor walaupun volume

impornya tidak begitu besar. Hal ini terlihat dari data impor tahun 2009 tercatat 14 ton

dan naik menjadi 38 ton pada tahun 2010 atau terjadi peningkatan sekitar 171%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan bahkan pada tahun 2011 terjadi lonjakan

yang cukup tinggi, yaitu meningkat menjadi 121 ton atau naik 218%. Begitu juga halnya

pada tahun 2012 meningkat sekitar 139%, yaitu menjadi 289 ton. Penurunan baru

terlihat cukup signifikan pada tahun 2013, yaitu menjadi 26 ton atau turun 91%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2014 impor Selang

karet untuk kompor gas LPG kembali melonjak menjadi 114 ton atau terjadi

peningkatan sekitar 338%.

d. Dampak positif dari pemberlakuan SNI wajib Selang karet untuk kompor gas LPG

terhadap tumbuh dan berkembangnya industri Selang karet untuk kompor gas LPG

cukup signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah industri sebelum diberlakukannya SNI wajib

untuk produk tersebut hanya tercatat lima perusahaan, yaitu PT. Delta Jaya Mas

(1980); PT. Kaka Rubberindo (1990), PT. Kencana Gemilang (1987); PT. Rich Indonesia

(1990); dan PT. Sahabat Rubber (1990). Akan tetapi, sejak diberlakukannya SNI wajib

Selang karet untuk kompor gas LPG pada tahun 2009 sampai 2014, jumlah industri

bertambah menjadi 17 perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah di Pulau Jawa


32

(Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur). Namun, saat ini jumlah industri yang masih

beroperasi atau yang masih memperpanjang penggunaan SPPT SNI hanya 11

perusahaan karena program konversi energy sudah selesai.

e. Meskipun perusahaan industri yang bergerak di sub sektor Selang karet untuk kompor

LPG bertambah, namun peningkatan produksinya selama periode 2009 – 2014 tidak

begitu signifikan. Total produksi pada tahun 2009 tercatat dari 12.217 ton, tetapi

turun menjadi 11.484 ton pada tahun 2010. Produksi kembali membaik sejak tahun

2011 sampai dengan 2013, yaitu masing-masing menjadi 12.292 ton (2011), 12.675 ton

(2012) dan 13.917 ton pada tahun 2013. Akan tetapi, jumlah produksi Selang karet

pada tahun 2014 diprediksi akan mengalami penurunan hingga menjadi 13.894 ton

atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013. Perusahaan yang tidak lagi

berproduksi atau memperpanjang penggunaan SPPT SNI terdiri dari PT. Kaka

Rubberindo, PT. Jaya Anugrah Rubber, PT. Eka Prima Rubberindo, PT. Surya Agung

Rubber Industry, PT. Sahabat Rubber Industries, dan PT. Catur Putera Usaha Mandiri.

f. Hasil uji petik Selang karet untuk kompor gas LPG yang diperoleh dari 5 wilayah

(Medan, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar) yang diuji di Laboratorium B4T,

ternyata tidak satupun yang memenuhi persyaratan SNI. Dari lima sampel tersebut,

tiga sampel untuk dua merek (MIYAKO dan WIN GAS) diproduksi oleh perusahaan yang

telah memiliki SPPT SNI, sementara untuk merek PRIMAFLEX dan GAS KITA saat ini

tidak lagi terdaftar sebagai pemegang atau memperpanjang penggunaan SPPT SNI di

LSPro yang ditunjuk.

C. Penerapan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem

Pemantik

Penerapan SNI wajib Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system

pemantik secara umum dapat dikatakan berjalan dengan efektif, terutama dilihat dari

jumlah industri yang telah memiliki SPPT SNI, ketersediaan lembaga penilaian

kesesuaian, dan penurunan impor dalam dua tahun terakhir ini.

a. Jumlah industri Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik

nasional saat ini yang telah memperoleh SPPT SNI tercatat 38 perusahaan yang

diterbitkan oleh 5 LSPro (BSI, B4T, MIDC, Baristand Industri Surabaya dan Sucofindo)

dari 8 LSPro yang ditunjuk dengan jumlah 62 SPPT SNI untuk 63 merk. Disamping itu,


33

LSPro BSI juga telah menerbitkan SPPT SNI untuk satu perusahaan yang berlokasi di

Malaysia dengan menerbitkan 1 SPPT SNI untuk 1 merk.

b. Ketersediaan LSPro untuk menunjang pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib

Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik sudah cukup

memadai karena dari 8 LSPro yang ditunjuk ternyata tiga diantaranya belum memiliki

pelanggan, yaitu LSPro TUV Nord Indonesia, LSPro LUK B2TKS dan LSPro Baristand

Industri Medan.

c. Sejak diberlakukannya regulasi teknis untuk produk Kompor gas bahan bakar LPG satu

tungku dengan system pemantik pada tahun 2009, ternyata volume impornya malah

mengalami peningkatan dari 2010 sampai dengan 2012, yaitu dari 93 ton pada tahun

2010 meningkat menjadi 980 ton dan terus menjadi 1.201 ton pada tahun 2012. Impor

baru mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014, yaitu masing-masing menjadi

720 ton dan 527 ton. Perusahaan luar negeri yang memperoleh SPPT SNI, ternyata

hanya perusahaan yang berlokasi di Malaysia, sementara perusahaan lainnya yang

berlokasi di Tiongkok, Turki, Italia, Vietnam, Singapura dan Negara lainnya, tidak ada

yang tercatat di LSPro yang ditunjuk. Kemungkinan besar produk yang diimpor dengan

HS yang sama terdapat produk yang dikecualikan dari SNI wajib atau masuk dengan

menggunakan jalur pertimbangan Teknis.

d. Pemberlakuan SNI wajib Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system

pemantik terhadap tumbuh dan berkembangnya industri di dalam negeri ternyata

hanya didorong oleh adanya program konversi energy dari minyak tanah ke LPG. Pada

saat program konversi berlangsung jumlah produsen kompor gas LPG satu tungku

tumbuh dengan pesat, yaitu dari semula tercatat 7 perusahaan dengan kapasitas 800

ribu unit per tahun meningkat menjadi 40 perusahaan dengan total produksi sekitar 55

juta unit. Namun, setelah program konversi berlalu jumlah produsen kompor gas satu

tungku turun drastis. Saat ini anggota yang tercatat di APKOGI hanya 17 Perusahaan

dengan kapasitas terpasang 43 juta/tahun, tetapi utilisasinya hanya 55%. Sementara

menurut data Direktorat Industri Material Dasar Logam, jumlah perusahaan yang

bergerak di sub sector ini pada tahun 2009 berjumlah 34 perusahaan industri dengan

kapasitas terpasang 50,07 juta unit per tahun, dan saat ini berdasarkan hasil verifikasi

konsultasi yang dilakukannya turun menjadi 31 perusahaan dengan kapasitas produksi

44,22 juta per tahun. Disisi lain, bila ditinjau dari jumlah perusahaan yang telah


34

memperoleh SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk tercatat 39

perusahaan. Dengan demikian, terdapat beberapa perusahaan Kompor gas bahan

bakar LPG satu tungku dengan system pemantik yang belum tercatat di Direktorat

Industri Material Dasar Logam.

e. Hasil uji petik Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik

dibawa dari 5 wilayah (Medan, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar) dan diuji

di Laboratorium Uji Baristand Industri Surabaya dan Laboratorium uji B4T dapat

disimpulkan bahwa sampel Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system

pemantik yang memenuhi persyaratan SNI hanya dua sampel, yaitu merek EUROGAS

yang dibeli di wilayah Medan, dan merek QUANTUM yang dibeli di wilayah Semarang.

Sementara tiga sampel yang tidak memenuhi persyaratan SNI adalah merek Quantum

yang dibeli di Surabaya, merek Rinnai yang dibeli di Makassar, dan merek NANOTEC

yang dibeli di wilayah Bandung. Dua dari tiga merek Kompor yang tidak memenuhi

persyaratan SNI telah memiliki SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro BSI, sedangkan

untuk merek NANOTEC belum diketahui nama produsennya atau perusahaan yang

memproduksinya belum memiliki SPPT SNI.

C. Penerapan SNI Baja Tulangan Beton

Penerapan SNI wajib Baja tulangan beton secara umum dapat dikatakan belum

berjalan dengan efektif, terutama ditinjau dari jumlah industri yang telah dan belum

memiliki SPPT SNI serta ketidakkonsistenan produk yang beredar di pasar, baik

berdasarkan berita yang dimuat di media, maupun hasil uji petik yang dilakukan

dalam kajian ini. Namun, apabila ditinjau dari aspek ketersediaan SNI, regulasi

teknis dan juknis; ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian dan penurunan volume

impor dapat dikatakan bahwa pemberlakuan SNI wajib untuk produk Baja tulangan

beton secara umum cukup efektif.

a. Jumlah industri Baja tulangan beton nasional saat ini yang telah memperoleh SPPT SNI

tercatat 43 perusahaan yang diterbitkan oleh 6 LSPro (BSI, MIDC, Baristand Industri

Surabaya, Baristand Industri Medan, LUK B2TKS dan TUV Nord Indonesia) dari 10 LSPro

yang ditunjuk dengan jumlah 60 sertifikat untuk 59 merk. Disamping itu, LSPro BSI juga

telah menerbitkan SPPT SNI untuk satu perusahaan yang berlokasi di Tiongkok untuk 1


35

merk, dan LSPro Barisand Industri Surabaya memiliki dua pelanggan yang berlokasi di

Vietnam dan Tiongkok dengan menerbitkan 9 SPPT SNI untuk 3 merk. Apabila dikaitkan

dengan data jumlah industri Baja tulangan beton yang terdapat di Direktorat Industri

Material Dasar Logam yang berjumlah 68 perusahaan dengan perusahaan yang telah

memperoleh SPPT SNI, ternyata 25 perusahaan diantaranya belum memiliki SPPT SNI.

b. Ketersediaan LSPro untuk menunjang pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib Baja

tulangan beton sudah cukup memadai karena dari 10 LSPro yang ditunjuk ternyata

empat diantaranya belum menerbitkan SPPT SNI atau yang belum memiliki pelanggan,

yaitu LSPro PPMB, B4T, Sucofindo dan LSPro Integrita Global Sertifikasi.

c. Sejak diberlakukannya regulasi teknis untuk produk Baja tulangan beton pada tahun

2008, ternyata volume impornya selama lima tahun belakangan ini berfluktuasi, yaitu

dari 2.279 ton pada tahun 2010 turun menjadi 114 ton pada tahun 2011 atau terjadi

penurunan sekitar 95% dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2012

terjadi lonjakan volume impor yang sangat tajam, yaitu meningkat menjadi 17.052 ton

atau naik 14.858% dibandingkan dengan tahun 2011. Impor kembali mengalami

penurunan pada tahun 2013 dan 2014, yaitu masing-masing turun 34% dan 86%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau menjadi 11.315 ton dan 1.618 ton pada

tahun 2014. Meskipun secara volume impor menurun, tetapi dari segi nilai, angkanya

menunjukan peningkatan yang cukup besar, yaitu 48% pada tahun 2013 dan 169%

pada tahun 2014 atau dari US$ 6,33 juta pada tahun 2012 meningkat menjadi US$ 9,35

juta (2013) dan US$ 25.16 juta pada tahun 2014. Ini menandakan bahwa jenis produk

yang diimpor adalah produk dengan mutu yang lebih baik atau produk yang

dikecualikan dari SNI wajib karena berada dalam HS yang sama. Apabila ditinjau dari

perusahaan yang berada di luar negeri yang telah memperoleh SPPT SNI hanya terdiri

dari perusahaan yang berlokasi di Tiongkok dan Vietnam. Sementara impor dari

Australia, Jerman, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Thailand tidak ada

yang didukung dengan SPPT SNI.

d. Pengawasan produk Baja tulangan beton yang beredar di pasar atau distributor cukup

sering dilakukan oleh instansi terkait. Berdasarkan hasil temuan banyak yang tidak

memenuhi persyaratan SNI dan ironisnya, kasus-kasus temuan ketidaksesuaian

tersebut sering terjadi. Ini menandakan bahwa penegakan hukum (law enforcement)


36

terhadap produsen dan atau distributor yang nakal belum tegas dan tidak berjalan

dengan baik dan efektif.

e. Pemberlakuan SNI wajib Baja tulangan beton terhadap tumbuh dan berkembangnya

industri di dalam negeri ternyata membawa dampak positif. Hal ini terlihat dari jumlah

industry Baja tulangan beton yang semula tercatat 16 perusahaan pada tahun 2008

meningkatkan menjadi 68 perusahaan dengan kapasitas terpasang mencapai 8,15 juta

ton per tahun. Akan tetapi, bila ditinjau dari jumlah perusahaan yang telah

memperoleh SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk, tercatat 45

perusahaan. Dengan demikian, teridentifikasi 23 perusahaan Baja tulangan beton

belum memiliki SPPT SNI.

f. Hasil uji petik Baja tulangan beton yang diperoleh dari 6 wilayah (Medan, Jabodetabek,

Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar) untuk 29 sampel/sampel yang diuji di tiga

laboratorium uji yang ditunjuk (Laboratorium Uji B4T, Baristand Industri Medan dan B

Laboratorium Uji Baristand Industri Surabaya) dapat disimpulkan, bahwa hanya 2

sampel (7%) yang memenuhi persyaratan SNI, sedangkan 27 sampel (93%) tidak

memenuhi syarat. Dua sampel yang memenuhi syarat tersebut merupakan sampel

dengan satu merek yang diambil di wilayah Medan dan perusahaan tersebut telah

memiliki SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPRo Baristand Industri Medan. Sementara

dari 27 sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut terdiri dari 5 sampel yang

diproduksi oleh empat perusahaan yang telah memiliki SPPT SNI, yaitu merek G (LSPro

Baristand Industri Medan), Merek GS dan PSI (LSPro BSI), dan Merek HKHK (LSPro

Baristand Industri Surabaya), sedangkan 22 sampel tidak diketahui nama produsennya

atau tanpa didukung dengan SPPT SNI.

Dalam rangka mendukung pengembangan industri nasional terutama terkait dengan

pemberlakuan dan pengawasan SNI Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, Selang

karet untuk kompor gas LPG, Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system

pemantik, dan Baja tulangan beton secara wajib, maka beberapa rekomendasi berikut ini

dapat dipertimbangkan atau menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan

pengembangan industri ke depan, khususnya untuk meningkatkan penerapan SNI wajib.


37

a. Koordinasi antarinstansi, baik instansi vertikal maupun horizontal, dalam penerapan dan

pengawasan produk yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib, khususnya produk

Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, Selang karet kompor gas LPG, Kompor

gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik, dan baja tulangan beton perlu

ditingkatkan dan pengawasan dilakukan secara ketat dan berkelanjutan agar tidak ada lagi

celah bagi produsen yang nakal. Disamping itu untuk meningkatkan kepatuhan industri

terhadap ketentuan yang berlaku, penegakan hukum harus tegas dan konsisten sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, Tim pengawas yang diterjunkan ke

lapangan harus betul-betul telah memahami isi yang terkandung di dalam regulasi teknis

agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pengawasan produk yang beredar.

b. Bagi perusahaan industri Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, Selang karet

untuk kompor gas LPG, Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system

pemantik, dan Baja tulangan beton yang telah memperoleh SPPT SNI, tetapi belum

menerapkan dengan konsisten, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan menegur LSPro

terkait untuk melakukan audit sewaktu-waktu dan menyurati Direktorat Pembina untuk

melakukan pengawasan serta pembinaan kepada perusahaan yang bersangkutan. Bila

sampai batas waktu yang sudah ditentukan dan perusahaan yang bersangkutan juga tidak

memenuhi syarat, maka perlu dilakukan pembekuan/pencabutan SPPT-SNI oleh LSPro

yang menerbitkan dan atau pembekuan/pencabutan IUI oleh instansi yang menerbitkan

dengan tembusan diberikan kepada instansi teknis terkait.

c. Petunjuk teknis untuk setiap pemberlakuan SNI wajib seyogianya tersedia dalam waktu

yang tidak begitu lama setelah berlakunya SNI wajib secara efektif dan mudah diakses

oleh pelaku usaha. Khusus untuk Petunjuk Teknis yang lama, seperti petunjuk teknis

pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib untuk Helm pengendara kendaraan bermotor

roda dua, Selang karet kompor gas, dan Baja tulangan beton, sudah seharus ditinjau

kembali dan disesuaikan dengan konsisi saat ini.

d. Mengingat permintaan/demand pasar di dalam negeri cenderung menurun, khususnya

terhadap produk Selang karet kompor gas, dan Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku

dengan sistem pemantik, maka perlu dilakukan berbagai terobosan seperti penetrasi

pasar ekspor non tradisional melalui bebagai kegiatan promosi atau pameran di berbagai

negara tujuan ekspor agar keberlangsungan industri di dalam negeri dapat terjamin,

khususnya untuk industri kecil dan menengah.


38

e. Mengingat ketergantungan industri terhadap komponen impor cukup tinggi, maka perlu

diupayakan adanya substitusi impor untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya

industi di dalam negeri dengan meningkatkan peran litbang dalam melakukan berbagai

kegiatan riset.

f. Infrastuktur laboratorium uji perlu ditingkatkan/dikembangkan dengan peralatan yang

modern agar dapat melakukan pengujian sampel dengan cepat dan akurat.

g. Pemberlakuan SNI secara wajib perlu mempertimbangkan analisis manfaat dan resiko,

terutama kesiapan pelaku usaha, untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan kemampuan

pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan SNI.

h. Agar pembinaan dan pengawasan SNI wajib dapat berjalan dengan efektif dan lancar perlu

dilakukan penelusuran nama-nama perusahaan yang telah beroperasi selama ini,

terutama terhadap perusahaan yang belum menerapan SNI atau belum memiliki SPPT

SNI.

Penerapan SNI Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua

a. Pengawasan terhadap produk beredar terutama produk Helm pengendara kendaraan

bermotor roda dua tipe open face dengan harga murah perlu diperketat, mengingat

masih ditemukannya produk yang tidak memenuhi standar.

b. LSPro yang menerbitkan SPPT SNI untuk merek-merek yang tidak memenuhi SNI perlu

melakukan pengawasan sewaktu-waktu atau melakukan verifikasi dan menegur

perusahaan yang bersangkutan agar produk yang diedarkan konsisten dengan

persyaratan SNI.

c. Produk dengan merek MRY yang tidak memenuhi persyaratan dan belum diketahui

nama produsennya, perlu ditelusuri agar tidak ada lagi produk yang beredar yang tidak

memiliki SPPT SNI.

d. SNI 1811:2007 yang telah diberlakukan secara wajib lebih dari lima tahun perlu dikaji

kembali dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, perkembangan ilmu pengetahuan

dan dan teknologi, serta kebutuhan pasar.

e. Perlu dipertimbangkan kembali pengujian yang diwajibkan untuk setiap asesories yang

notabene bukan merupakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang

bersangkutan.


39

f. Mengingat ketergantungan bahan baku untuk batok Helm (Acrylonitrile Butadiene

Styrene - ABS) impor sangat tinggi, maka perlu dicarikan solusi agar industri dalam

negeri dapat menghasilkan bahan baku tersebut sesuai dengan Spesifikasi SNI.

g. Pemberlakuan SNI wajib Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua dengan

menggunakan sistem 5 perlu ditinjau kembali agar kelangsungan industri mikro kecil

menengah dapat dipertahankan.

h. Pembinaan terhadap industri kecil dalam penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO

9001:2008 perlu ditingkatkan agar kemamputelusuran proses produksi dapat berjalan

dengan baik, sehingga produktivitas akan lebih tinggi.

Penerapan SNI Selang karet untuk kompor gas LPG

a. Pengawasan terhadap produk selang yang berkualitas rendah maupun sudah

mencantumkan label SNI perlu diperketat guna mengurangi persaingan yang tidak

sehat.

b. LSPro perlu melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang menghasilkan produk-

produk yang tidak memenuhi SNI tersebut, dan LSPro terkait perlu memberikan

pencerahan kepada para auditor terkait dengan masalah penandaan, sebagaimana

dipersyaratkan di dalam SNI Selang karet untuk kompor gas LPG.

c. Mengingat ditemukan Merek Selang karet untuk kompor gas LPG (PRIMAFLEX dan GAS

KITA) yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka perlu ditelusuri LSPro mana yang

pernah menerbitkan SPPT SNI guna mengetahui status penggunaan SPPT SNI.

d. Sosialisasi pemberlakuan SNI wajib Selang untuk kompor LPG perlu ditingkatkan karena

masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui adanya dua jenis Selang untuk

kompor LPG yang telah diberlakukan pada tahun 2015.

e. Mengingat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Pemberlakuan SNI Selang kompor LPG telah berlaku efektif, maka sudah seharusnya

Petunjuk Teknis yang terbaru tentang pemberlakuan dan pengawasan SNI tersebut

segera diterbitkan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif.

Penerapan SNI Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik

i. Untuk memastikan bahwa impor Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan

system pemantik yang masuk dari berbagai negara tanpa dukungan SPPT SNI, perlu

dilakukan penelusuran lebih lanjut, apakah produk dengan nomor HS yang sama


40

tersebut merupakan produk yang dikecualikan atau masuk dengan menggunakan

pertimbangan teknis atau masuk secara illegal.

j. Koordinasi antar instansi dalam hal pengawasan barang beredar perlu ditingkatkan,

sehingga adanya rasa aman dan nyaman bagi Produsen, Distributor, Retailer dan

Konsumen.

k. Perlunya pembekalan tambahan untuk para Petugas Pengawas untuk lebih

mengetahui mengenai persyaratan minimal Penandaan sesuai SNI yang berlaku serta

aturan lainnya dan ruang lingkup pemberlakuan SNI secara wajib.

l. Kompetensi para auditor perlunya ditingkatkan, sehingga pada saat melakukan audit

dapat lebih mengetahui bagian mana yang merupakan elemen kritikal yang harus

diaudit.

Penerapan SNI Baja tulangan beton

m. Penegakan hukum (law enforcement) terhadap perusahaan yang tidak mematuhi

regulasi teknis harus tegas sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan utama

pemberlakuan SNI wajib, seperti persaingan usaha yang sehat dan perlindungan

konsumen dapat berjalan dengan efektif.

n. Mengingat masih banyak industri Baja tulangan beton yang belum menerapkan SNI

atau belum memperoleh SPPT SNI, maka hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus

bagi Instansi pembina dan harus dilakukan verikasi di lapangan agar persaingan usaha

dapat berjalan dengan fair.

o. Sosialisasi tentang pemberlakuan SNI Baja tulangan beton secara wajib, tatacara

memperoleh SPPT-SNI, izin edar dan penggunaan tanda SNI, baik kepada produsen

maupun konsumen perlu ditingkatkan.

p. Untuk memastikan bahwa produk Baja tulangan beton yang masuk dari beberapa

negara yang tidak didukung dengan SPPT SNI atau tidak sesuai dengan ketentuan

regulasi teknis, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut, apakah produk dengan nomor

HS yang sama tersebut termasuk yang dikecualikan atau menggunakan pertimbangan

teknis atau masuk secara ilegal.

q. Mengingat SNI 07-2052:2002 ”Baja tulangan beton sudah direvisi menjadi SNI

2052:2014, maka regulator perlu segera mengevaluasi dan memberlakukan standar

yang baru tersebut sebagai standard resmi pengganti versi 2002 yang sekarang masih

diberlakukan secara wajib. Begitu juga halnya dengan Petunjuk teknis yang sudah


41

seharusnya direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan dan atau tuntutan

produsen karena sampai saat ini masih mengacu pada Petunjuk Teknis versi Tahun

2008.

r. SNI 07-0065-2002 “Baja tulangan beton hasil canai ulang (rerolling) dan SNI 07-0954-

2005 “Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan”perlu ditinjau kembali atau direvisi

sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau tuntutan pasar.

3.1.2 Penyediaan Regulasi Teknis Standardisasi Industri (Regulasi)

3.1.2.1 Regulasi Teknis

Jumlah Regulasi Teknis yang di peroleh selama tahun 2015 terdapat 30 Regulasi

Teknis dimana melebihi target tahunan yaitu 10 regulasi. Adapun Data regulasi teknis yang

ada akan dijabarkan di tabel di bawah ini

Tabel 3.4 Regulasi Teknis

No. REGULASI

1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 08/M-IND/PER/1/2015

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-

IND/PER/3/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka

Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Lembaran

Secara Wajib

2 Peraturan Menteri Perindustrian No 09/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/3/2013 Tentang

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan

Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan

Bermotor Secara WajiB



Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan

Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makan

Dan Minum Secara Wajib.

4 Peraturan Menteri Perindustrian No 11/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 Tentang Penunjukan

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar

Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida Dan Kadar

Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.




Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.




42


Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin Dan Mesin Cuci

Secara Wajib.




Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.

8 Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan


Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib.




Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Poduk Industri Elektronika Secara Wajib.




Pengawasan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib.

11 Peraturan Menteri Perindustrian No 41/M-IND/PER/4/2015 tentang enunjukan Lembaga

Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional

Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib.



Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar

Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib.

13 Peraturan Menteri Perindustrian No 43/M-IND/PER/4/2015 tentang erubahan Atas

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan


Nasional Indonesia Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara

Wajib.


Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/9/2013 tentang


Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Dan Gulungan Canai Dingin

(Bj.D) Secara Wajib.


Peraturan menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan


Nasional Indonesia Baja Lembaran Dan Gulungan Paduan Lapis Alumunium-Seng

(Bj.LAS) Secara Wajib..




Nasional Indonesia Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Secara Wajib.


Atas Peraturan menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan

18 Peraturan Menteri Perindustrian No 56/M-IND/PER/6/2015 tentang erubahan Atas


43



Nasional Indonesia Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib

19 Peraturan Menteri Perindustrian No 57/M-IND/PER/6/2015 tentang Penunjukan


Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan

Sistem Pemantik Secara Wajib

20 Peraturan Menteri Perindustrian No. 65/M-IND/PER/8/2015 tentang Lembaga Penilaian

Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia

Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji Secara Wajib.




Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib




Nasional Indonesia Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara

Wajib




Nasional Indonesia Baja Profil Secara Wajib




Nasional Indonesia Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib




Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton

Secara Wajib

26 Peraturan Menteri Perindustrian No 91/M-IND/PER/10/2015 tentangb rubahan Atas



Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

27 Peraturan Menteri Perindustrian No 92/M-IND/PER/10/2015 tentang Lembaga Penilaian

Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia

Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib

28 Peraturan Menteri Perindustrian No 93/M-IND/PER/10/2015 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2013 tentang


Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib




Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar

Formaldehida Dan Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara

Wajib.

30 Peraturan Menteri Perindustrian No 95/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Ketiga


44



Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

3.1.2.2 Skema Sertifikasi

Skema sertifikasi merupakan dokumen yang digunakan untuk mendefinisikan syarat,

prosedur dan cara untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-

SNI). Hingga Desember 2015, Kementerian Perindustrian telah memberlakukan sebanyak

102 (seratus dua) SNI secara wajib. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian yang

memberlakukan SNI secara wajib, maka salah satu dokumen pendukung yang penting

adalah Skema Sertifikasi.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian, khususnya

Lembaga Sertifikasi Produk (LSpro) adalah ketidakseragaman Skema Sertifikasi yang

dimiliki oleh masing-masing LSPro. Skema Sertifikasi ini akan mencakup Tata Cara

Pengambilan Contoh, jumlah contoh yang diambil serta kualifikasi Petugas Pengambil

Contoh (PPC) yang penting untuk diatur secara tepat dan diseragamkan melalui kesepakatan

antara LPK, Ditjen pembina industri, dan industri terkait. Dalam pengambilan contoh sangat

diperlukan ketepatan terhadap tata cara pengambilan contoh maupun jumlah contoh yang

diambil karena akan mempengaruhi biaya dalam pengujian dan pengiriman contoh.

Penyeragaman tata cara pengambilan contoh, jumlah contoh yang diambil serta kualifikasi

Petugas Pengambil Contoh (PPC) terhadap pengambilan contoh di perusahaan sangat

diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya SPPT SNI.

Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas, pada TA 2015 Pusat Standardisasi

melakukan kegiatan Pengembangan Sertifikasi Mutu Produk melalui penyusunan skema

sertifikasi 6 produk industri yang SNI-nya diberlakukan wajib dengan harapan dapat

menjadi keseragaman metode panduan bagi LSPro dan Laboratorium Uji dalam melakukan

proses sertifikasi.

Penyusunan skema sertifikasi dilakukan melalui pembahasan pada FGD yang dilakukan

sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada:

1. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Mainan Anak dilaksanakan pada tanggal 26

Agustus 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun

skema sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI mainan


45

anak secara wajib. SNI mainan anak terdiri dari SNI ISO 8124-1:2010, SNI ISO 8124-

2:2010, SNI ISO 8124-3:2010, SNI ISO 8124-4:2010 dan SNI IEC 62115:2011, yang

diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 dan 55/M-

IND/PER/11/2013 (perubahan). Peserta FGD sebanyak 20 orang yang terdiri atas

perwakilan dari Pusat Standardisasi, Balai Sertifikasi Industri, LSPro Toegoe, PT.

Intertek Utama, SGS Indonesia, TUV Nord, BPMB Kemendag, Chempack – BBKK,

Turangga Tosan, Vertex Global Indonesia Lab, dan PT. Sucofindo.

2. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Blok Kaca dilaksanakan pada tanggal 10

September 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun

skema sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI blok kaca

secara wajib. SNI blok kaca adalah SNI 21690:2013 Kaca untuk Bangunan – Blok Kaca

– Spesifikasi dan Metode Uji, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

54/M-IND/PER/6/2015 dan 83/M-IND/PER/9/2015 (perubahan). Peserta FGD sebanyak

20 orang yang terdiri atas perwakilan dari Pusat Standardisasi, Direktorat Industri Kimia

Hilir, BBK, BSN, PT. Mulia Glass dan AKLP.

3. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Kompor 2 dan 3 tungku dilaksanakan pada

tanggal 17 September 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk

menyusun skema sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI

kompor 2 dan 3 tungku secara wajib. SNI kompor 2 dan 3 tungku adalah SNI 7469:2013

Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik, yang

diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2015. Peserta

FGD sebanyak 20 orang yang terdiri atas perwakilan dari Pusat Standardisasi, Direktorat

Industri Material Dasar Logam, BBLM, B4T, BSN, PT. Sucofindo, P2SMTP-LIPI, PT.

Metalindo T. Putra, PT. Aditya Sarana Graha, PT. Rinnai Indonesia, PT. Aditec

Cakrawiyasa, PT. Kencana Gamilang, PT. Blue Gas Indonesia, PT. Winn Appliance, dan

PT. Star Cosmos.

4. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Tepung Terigu dilaksanakan pada tanggal 13

November 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun

skema sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI tepung

terigu secara wajib. SNI tepung terigu adalah SNI 3751:2009 Tepung terigu sebagai

bahan makanan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-


46

IND/PER/7/2015. Peserta FGD sebanyak 20 orang yang terdiri atas perwakilan dari Pusat

Standardisasi, Direktorat IMHLP, BSI, LSPro PPMB, Dit. PMB, LS-LT-IPB, Sucofindo,

KAN-BSN, dan Intertek.

5. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Semen dilaksanakan pada tanggal 17 November

2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun skema

sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI semen secara

wajib. SNI semen terdiri dari SNI 2049:2015, SNI 15-3758-2004, SNI 0302:2014, SNI

15-3500-2004, SNI 7064:2014 dan SNI 15-0129-2004, yang diatur dalam Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015. Peserta FGD sebanyak 20 orang

yang terdiri atas perwakilan dari Pusat Standardisasi, Direktorat Industri Kimia Hilir,

KAN-BSN, BSI, LSPro PPMB, KSO, PT. Holcim Indonesia dan PT. Semen Gresik.

6. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Kloset Duduk dilaksanakan pada tanggal 2

Desember 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun

skema sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI kloset

duduk secara wajib. SNI kloset duduk adalah SNI 03-0797-2006 Kloset duduk, yang

diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/9/2015. Peserta

FGD sebanyak 20 orang yang terdiri atas perwakilan dari Pusat Standardisasi, Direktorat

Industri Kimia Hilir, BBK, LSPro Ceprindo, PT. Sucofindo (Persero), LSPro PPMB, Lab.

Uji BPMB, PT. Inax International, dan PT. Surya Toto Indonesia.

3.1.2.3 Kerjasama Standardisasi Industri

3.1.2.3.1 Kerjasama Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia

Dalam proses integrasi memasuki pasar tunggal ASEAN, laboratorium pengujian pangan

adalah salah satu komponen penting khususnya dalam sistem pengawasan pangan, melalui

pelayanan data analitik ilmiah tentang keamanan dan mutu suatu produk pangan yang akan

beredar di pasar. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 12/M-

IND/PER/3/2014 tentang Jejaring Laboratotium Pengujian Pangan Indonesia sebagai dasar

hukum. Selain itu, telah juga ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan

Iklim dan Mutu Industri nomor 206 tahun 2014 tentang Susunan Kepengurusan Komisi

Eksekutif dan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia JLPPI. JLPPI telah

memasuki tahun kedua setelah diresmikan pada Maret 2014.


47

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas perkembangan JLPPI dan program

kerja JLPPI tahun 2015, yang berkaitan dengan pemetaan laboratorium uji pangan di

Indonesia, penetapan laboratorium rujukan nasional dan peningkatan kemampuan

laboratorium uji pangan dalam rangka kerjasama ASEAN.

Kegiatan terdiri dari konsinyering yang dilakukan 2 kali, yaitu pada bulan Agustus

dan Oktober 2015. Kegiatan konsinyering dilaksanakan pada tanggal 20-21 Agustus 2015

dan 12-13 Oktober 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20, Kementerian Perindustrian, Jl.

Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta dengan jumlah 28 orang terdiri dari 5 (lima) orang

Narasumber/ Pembahas, 3 (tiga) orang Moderator, dan 20 (dua puluh) orang peserta. Dari

konsinyering diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil konsinyering JLPPI pada September 2014 telah ditindaklanjuti antara lain melalui

SK pembentukan susunan kepengurusan Komisi Eksekutif dan Komisi LPPI dan SK

Tim Honor Komisi Eksekutif dan Komisi LPPI.

2. Telah ditetapkan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) oleh

Ketua KLPPI untuk 5 parameter (logam berat, mikotoksin, GMO, BTP dan residu

pestisida), sebagai berikut :

Tabel 3.5 LRPPI

NO LINGKUP

PARAMETER ASEAN

INDONESIAN /NATIONAL

REFERENCE LAB

1 Logam Berat Thailand PPOMN (pangan olahan), BBIA

(bahan baku dan bahan antara)

2 Mycotoxin Singapore PPOMN (pangan olahan), BBIA

(bahan baku dan bahan antara)

3 GMO Malaysia PPOMN

4 BTP Indonesia PPOMN

5 Residu Pestisida Singapore DPMB (pangan segar +pangan

Olahan), PPOMN (pangan olahan),

Kementan (Pangan segar)

3. Revisi Panduan KLPPI disahkan oleh Ketua Komisi Eksekutif JLPPI.

4. Prosedur Penunjukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI)


48

- Draft Prosedur Penunjukan LRPPI sudah disepakati setelah ada beberapa masukan

dari peserta rapat.

- Komisi Eksekutif Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI)

mengesahkan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI)

berdasarkan rekomendasi KLPPI.

5. Terkait data Pool of Expert, perlu disiapkan surat kesediaan dari setiap Tenaga Ahli.

3.1.2.3.2 Penentuan Posisi Indonesia dalam Sidang Kerjasama Standardisasi

Sektor pangan merupakan sektor prioritas yang diperlukan untuk mewujudkan

ASEAN Economic Community (AEC). Hingga saat ini masih terdapat perbedaan regulasi

antar negara anggota ASEAN seperti dalam hal registrasi produk, sertifikasi impor dan

ekspor, komposisi standar, pelabelan produk, dan metode analisis. Kelompok kerja

Indonesia untuk ACCSQ PF-PWG (ASEAN Consultative Committee on Standards and

Quality Prepared Foodstuff – Product Working Group) yang beranggotakan berbagai

instansi terkait menginisiasi untuk membentuk “Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan

Nasional” (National Food Testing Laboratory Network) untuk memadukan kemampuan

seluruh laboratorium pengujian pangan dalam mendukung perdagangan pangan nasional,

regional, maupun global. Tujuan kerjasama ini adalah menentukan dan menyepakati

persyaratan penilaian kesesuaian yang berhubungan dengan sistem inspeksi dan sertifikasi

produk makanan sehingga hasilnya diterima oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Pembahasan hal tersebut dilakukan melalui konsinyering. Konsinyering kali ini

membahas mengenai hasil sidang ASEAN Food Testing Laboratories Committee (AFTLC)

terakhir dan Prosedur Penunjukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia

(LRPPI) dalam rangka JLPPI. Prosedur ini dibuat sebagai petunjuk dalam penunjukan

Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) mengingat LRPPI harus segera

ditetapkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas hasil sidang ASEAN Food

Testing Laboratories Committee (AFTLC) ke-7 dan Prosedur Penunjukan Laboratorium

Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) dalam rangka JLPPI.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 November - 1 Desember 2015 di Ruang

Rapat BPPI lanbtai 20 gedung Kementerian Perindustrian, Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53,


49

Jakarta dengan jumlah 28 orang terdiri dari 5 (lima) orang Narasumber/ Pembahas, 3 (tiga)

orang Moderator, dan 20 (dua puluh) orang peserta.

Dalam konsinyering diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pertemuan AFTLC ke 7 pada 16-17 November 2015 di Filipina

- Terkait pengusulan AFRL baru Thailand, yaitu Scombrotoxins, KKP sudah

melakukan monitoring sejak 2010 untuk marine biotoksin (PSP, DSP, ASP, dll).

Sudah ada Peraturan Ka BKIPM dan sekarang menjadi Permen KP.

- Singapura menyiapkan template untuk mapping laboratorium dalam sistem

jejaring lab (AMS).

- Perlu disiapkan tanggal dan tempat untuk pertemuan AFTLC berikutnya pada

semester pertama 2016.

2. Prosedur Penunjukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia

- Draft Prosedur Penunjukan LRPPI sudah disepakati setelah ada beberapa

masukan dari peserta rapat.

- Komisi Eksekutif Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI)

mengesahkan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI)

berdasarkan rekomendasi KLPPI.

3. Terkait data Pool of Expert, perlu disiapkan surat kesediaan dari setiap Tenaga Ahli.

3.1.2.3.3 Sidang Kerjasama Standardisasi Dalam Rangka FTA

Berikut rangkuman sidang kerjasama standardisasi dalam rangka FTA berbentuk

Matrik Perjalanan Dinas mengikuti sidang di luar negeri.

Tabel 3.6 Sidang kerjasama standardisasi FTA

NO

NAMA

PERSONIL

YANG

DITUGASKAN

TANGGAL

PENYELENGGARAAN JUDUL KEGIATAN

1

Tony T.H.

Sinambela dan

Azriadi

24 Februari – 1 Maret

2015 di Bangkok,

Thailand

Perjalanan Dinas dalam rangka

sidang ASEAN Consultative

Committee on Standards and


50

Quality- Prepared Foodstuff

Working Group (ACCSQ-PFPWG)

and its Related Meetings

2

Tony T.H.

Sinambela dan

Asep Nurdin

8-13 Juni 2015 di Siem

Reap, Kamboja


mengikuti “34” meeting of ASEAN

Consultative Committee for

Standards (ACCSQ)-Working

Group 1 (WG1) on Standards and

Mutual Recognition Arrangements

and its Related Meeting

3 Adrian Adityo 8-12 Juni 2015 di

Singapura


ASEAN Joint Sectoral Committee

on Electrical and Electronic

Equipment (JSC EEE) ke-19

4 Eko Hari Purnomo 25-27 Agustus 2015 di

Cebu, Philipina


Sidang Asia Pasific Economic

Cooperation (APEC)-Joint

Regulatory Advisory Committee on

Electronic Equipment (JRAC

EEE)

5

Tony T.H.

Sinambela dan

Aziadi

3-6 November 2015 di

Jenewa, Swiss


mengikuti sidang reguler Komite

Technical Barrier to Trade –

World Trade Organization (TBT

WTO)

6 Asep Nurdin 10-13 November 2015 di

Bangkok, Thailand


mengikuti The 20th Meeting of the

Joint Sectoral Committee on

Electrical and Electronic

Equipment (JSC EEE) and Related

Meeting


51

3.1.3 Penyediaan SDM di Bidang Standardisasi Industri

Dalam penyedian SDM yang diperoleh selama 2015 terdapat 162 SDM.

Dimana terbagi dalam 5 Pelatihan, yakni Pelatihan Sertifikasi Produk sebanyak 20 orang,

Pelatihan Petugas Pengambil Contoh sebanyak 40 orang, Pelatihan SMM sebanyak 20 orang,

Pelatihan PPSI sebanyak 30 orang dan Pelatihan PPNS sebanyak 52 orang, , dari hasil yang

dicapai tidak mencapai target yaitu 200 orang. Target yang tercapai hanya 81% .

3.1.4 Penyediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK )

Pusat Standardisasi turut serta dalam mengembangkan penelitian dan pengembangan

di Industri dan Instansi dengan melakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian

dalam rangka mendukung penerapan pemberlakuan SNI/ST secara wajib di lingkungan

Kementerian Perindustrian.

Pusat Standardisasi mendorong Lembaga Penilaian Kesesuaian baik di bawah

instansi Pemerintah maupun swasta untuk mengakreditasi lembaga dan ruang lingkup I yang

diberlakukan secara wajib melalui kebijakan yang mengharuskan Lembaga Penilaian

Kesesuaian terakreditasi selambat-lambatnya dua tahun sejak penunjukan oleh Menteri

Perindustrian.

Pada Tahun 2013 tercatat sebanyak 33 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 62

Laboratorium Penguji yang terakreditasi dan dapat melakukan proses sertifikasi serta

pengujian terhadap SNI yang diberlakukan secara wajib, LSPro dan Laboratorium Penguji

yang dimaksud seperti pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.7 Daftar Lembaga Sertifikasi Produk Pendukung

Penerapan Pemberlakuan SNI/ST Secara Wajib Tahun 2015

No Nama LSPro Instansi

1 BSI Kemenperin

2 PPMB Kemenperin

3 B4T Kemenperin

4 PT. Sucofindo Kemenperin

5 BIPA Kemenperin


52


6 BPSMB-LT Surabaya Pemda Prov. Sulsel

7 ABIPro Pemda Prov. Jawa Timur

8 BI Surabaya Kemenperin

9 BI Medan Kemenperin

10 BBTPPI Kemenperin

11 BBIHP Makassar PT. PLN

12 Borneo BPPT

13 Samarinda ETAM Kemenperin

14 ChemPack Kemenperin

15 PT. TUV Rheinland Indonesia Kemenperin

16 JPA Kemendag

17 PT. TUV Nord Indonesia Kemenperin

18 LUK B2TKS Kemenperin

19 CENCERA PT. Sucofindo ICS

20 LMK Kemenperin

21 Turangga Tosan PT. TUV Nord Indonesia

22 MIDC PT. TUV Rheinland Indonesia

23 BI Bandar Lampung PT. Turangga Tosan Ind.

24 BI Manado Kemenperin

25 ILPro IPB IPB

26 BI Aceh Kemenperin

27 BPPMB Disperindag Prov Sulsel Kemenperin

28 PaPICS BBPK Kemenperin

29 Puslitkoka CCQC Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

30 BI Padang Kemenperin

31 Riau Disperindag Prov Riau

32 TOEGOE Kemenperin

33 TEXPA Kemenperin

34 Ceprindo Swasta

35* Integrita Global Sertifikasi Swasta

36* Qualis Swasta

37* Carsurin Swasta

38* SGS Swasta

Keterangan:

* LSPro yang baru ditunjuk pada Tahun 2015 (penambahan LSPro di Tahun 2015)

sebanyak 4 LSPro


53

Tabel 3.8 – Daftar Lab Penguji Pendukung Penerapan

Pemberlakuan SNI/ST Secara Wajib Tahun 2015

No Nama Laboratorium Penguji Instansi

1 B2TKS BPPT

2 B4T Kemenperin

3 BBIA Kemenperin

4 BBIHP Kemenperin

5 BBKK Kemenperin

6 BBKKP Kemenperin

7 BBLM Kemenperin

8 BBTPPI Kemenperin

9 BI Palembang Kemenperin

10 BI Pontianak Kemenperin

11 BI Samarinda Kemenperin

12 BI Surabaya Kemenperin

13 BPMB Jakarta Kemendag

14 BPMB Pekanbaru Pemda Riau

15 BPMSB-LT Pemda Surabaya

16 PT. Asahimas Flat Glass (Ancol) Perusahaan

17 PT. Asahimas Flat Glass (Cikampek) Perusahaan

18 PT. Bridgestone Tire Indonesia Perusahaan

19 PT. Elangperdana Tyre Industry Perusahaan

20 PT. Gajah Tunggal Perusahaan

21 PT. Hartono Istana Teknologi Perusahaan

22 PT. Indocement Tunggal Prakarsa Perusahaan

23 PT. Panasonic Manufacturing Indonesia Perusahaan

24 PT. PLN BUMN

25 PT. Semen Gresik BUMN

26 PT. Semen Padang BUMN

27 PT. Sucofindo Cibitung Lab BUMN

28 PT. Sucofindo Medan Lab BUMN

29 PT. Sucofindo Surabaya Lab BUMN

30 PT. Sumi Rubber Indonesia Perusahaan

31 PT. Turangga Tosan Perusahaan

32 Puslit Karet Kementan

33 SMTP LIPI BPPT

34 UIB2T Pemda DKI Jakarta

35 BI Medan Kemenperin

36 PT. Barindo Anggun Industri Perusahaan


54

No Nama Laboratorium Penguji Instansi

37 PT. Multi Instrumentasi Perusahaan

38 PT. Mecoindo Itron Perusahaan

39 BI Banjarbaru Kemenperin

40 PT. Pupuk Sriwidjaja BUMN

41 BPSMB Jambi Pemda Jambi

42 UPTD Lab Perindustrian Pemda Kab Tegal

43 BI Padang Kemenperin

44 PT. Saraswanti Indo Genetech Swasta

45 BBLK Kemenkes

46 PT. Multistrada Arah Sarana Perusahaan

47 PT. Industri Karet Deli Perusahaan

PT. Goodyear Indonesia Perusahaan

49 PT. Krakatau Steel BUMN

50 BI Manado Kemenperin

51 Puslit KKI Kementan

52 PT. TUV Rheinland Indonesia Swasta

53 BPIPI Kemenperin

54 PT. Semen Bosowa Maros Perusahaan

55 PT. Intertek Utama Services Swasta

56 BI Lampung Kemenperin

57 BBT Kemenperin

58 PT. SGS Indonesia Swasta

59 BBKB Kemenperin

60 PT. Tokai Dharma Indonesia Swasta

61 Puslitbang Permukiman KemenPU

62* Rajawali Baskara Swasta

63* PT. Aneka Coffe Industry Swasta

64* PT. Pupuk Kujang BUMN

65** BP Batam Dinas Batam

Keterangan:

* Lab Penguji yang baru ditunjuk pada Tahun 2015 (penambahan Lab Penguji di Tahun

2013) sebanyak 3 Lab Penguji

** Lab Penguji yang dicabut penunjukannya pada Tahun 2015 (pengurangan Lab

Penguji di Tahun 2013 ) sebanyak 1 Lab Penguji

Pada Tahun 2015 terdapat penambahan jumlah LSPro sebanyak 4 dan dan Lab

Penguji sebanyak 3 Lab, sehingga jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) pada tahun

2014 sebanyak 38 LSPro dan 124 Lab Penguji atau sebesar 162 LPK. LSPro dan Lab


55

Penguji yang ditunjuk pada Tahun 2015 (penambahan di tahun 2015) seperti pada Tabel 3.5

dan Tabel 3.6.

Tabel 3.9 – Daftar LSPro tambahan di Tahun 2015


1 Integrita Global Sertifikasi Swasta

2 Qualis Swasta

3 Carsurin Swasta

4 SGS Swasta

Tabel 3.10– Daftar Lab Penguji tambahan di Tahun 2015

No Nama Lab Penguji Instansi

1 Rajawali Baskara Swasta

2 PT. Aneka Coffe Industry Swasta

3 PT. Pupuk Kujang BUMN

4 BP Batam Dinas Batam

Penambahan jumlah satuan kerja yang terakreditasi untuk memberikan sertifikasi

produk di Tahun 2015 sebanyak 7 LPK melebihi target yaitu 5 LPK. Berikut diagram batang

LSPro dan Lab Penguji serta SNI Wajib dari Tahun 2012 s.d. 2015.

0

20

40

60

80

100

120

140

2012 2013 2014 2015

LsPro

Lab Penguji

SNI

Diagram 3.2 – Peningkatan jumlah LSPro dan Lab Penguji terhadap

SNI Wajib dari Tahun 2012 s.d 2015


56

3.2 Analisa Keuangan Pusat Standardisasi Tahun 2015

Berikut merupakan realisasi anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2014 dengan

realisasi keseluruhan sebesar 74,34%.

Tabel 3.11– Realisasi Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015

Sasaran Strategis

Realisasi

1 Perumusan RSNI 56.62%

1.1 Perencanaan Perumusan RSNI 25.36%

1.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pustan 61.23%

1.3 Sistem Informasi Kebijakan Standardisasi Industri 84.81%

1.4 Peninjauan SNI 41.05%

2 Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Pusat Standardisasi 75.67%

2.1 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pustan 2016 24.47%

2.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pustan 55.11%

2.3 Sistem Informasi Kebijakan Standardisasi Industri 87.89%

2.4 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 84.57%

3 Regulasi Teknis Terkait Standardisasi Industri 41.81%

3.1 Perencanaan Regulasi Teknis 7.26%

3.2 Penyusunan Rancangan Regulasi Teknis 66.73%

3.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK

dalam rangka Pemberlakuan SNI,ST dan/atau PTC secara wajib

45.43%

4 Kerjasama Standardisasi Industri 78.23%

4.1 Kerjasama Jejaring LaboratoriumPengujian Pangan Indonesia 61.43%

4.2 Penentuan Posisi Indonesia dalam Sidang Kerjasama Standardisasi 66.42%

4.3 Sidang Kerjasama Standardisasi Dalam Rangka FTA 93.39%

5 Pengembangan Sertifikasi Produk 43.22%

5.1 Penyusunan Skema Sertifikasi 43.22%

6. Pengawasan SNI 67.33%

6.1 Pengawasan LPK 75.95%

6.2 Pertemuan Teknis Pengawasan LPK 84.80%

6.3 Kajian Efektifitas Penerapan SNI 48.57%

7 Pembinaan Standardisasi Industri 78.07%

7.1 Diseminasi Standardisasi dan Regulasi Teknis 64.99%


57

Sasaran Strategis

Realisasi

7.2 Peningkatan Kemampuan SDM dalam rangka Pemberlakuan

SNI/ST/PTC Secara Wajib

93.95%

7.3 Peningkatan Kemampuan SDM Pengawas SNI 83.59%

7.4 Manajemen Jabatan Fungsional AMMI 49.75%

8 Layanan Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Standardisasi 68.20%

8.1 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 68.20%

9 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 99.85%

9.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin dalam Rangka Menunjang Kinerja

pada Pusat Standardisasi

99.85%

10 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 98.42%

10.1 Kesekretariatan Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium

Penguji

32.00%

10.2 Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium Penguji 98.66%

Total Realisasi 74.34%

Analisa keuangan Pusat Standardisasi terhadap Peningkatan Peran Standardisasi secara

keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran Pusat Standardisasi keseluruhan pada Tahun

2015 adalah 74.34 %, angka ini menurun dari Tahun 2014 yaitu 88.27%. Anggaran tidak

terserap 100% dikarenakan adanya penghematan dari beberapa faktor, antara lain :

1. Anggaran yang baru turun dan dapat digunakan baru pada triwuan kedua sehingga

pelaksanaan kegiatan terhambat

2. Beberapa kegiatan rapat konsensus perumusan SNI yang pembiayaannya berasal dari

anggaran Direktorat dan instansi terkait yang mengusulkan Perumusan Standar;

3. Penggabungan komoditi (penyusunan rancangan atau revisi Peraturan Menteri tentang

Penunjukan LPK) dalam satu kali pelaksanaan rapat panel;

4. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK, termasuk dalam

pelaksanaan rapat panel yang anggarannya berasal dari Biro Hukum dan Organisasi.


58

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kendala-Kendala

Pada proses perumusan SNI terdapat beberapa kendala yakni terhambatnya kegiatan

karena harus tercapainya 2/3 kuorum anggota Komtek dimana semua mewakili stakeholder

sementara masing-masing memiliki kesibukan sendiri dan sulit untuk menyesuaikan waktu

dan mencapau kuorum, kemudian sering terjadi rapat teknis/rapat konsensus tidak

dilaksanakan pada awal tahun berjalan hingga akhirnya menumpuk di akhir tahun dan

mengakibatkan kesulitan dalam hal mengalokasikan sumber daya manusia dan waktu untuk

penyelenggaraan rapat teknis/rapat konsensus yang efektif. Lalu anggaran yang lama turun

sehingga menghambat rapat-rapat berikutnya yang seharusnya sudah terlaksana sesuai

jadwal.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sertifikasi Mutu Produk melalui

penyusunan skema sertifikasi 6 produk industri yang SNI-nya diberlakukan wajib terdapat

kendala-kendala pelaksanaan seperti belum semua LSPro dan Laboratorium Uji terakreditasi

untuk SNI yang akan diberlakukan wajib, kapasitas Laboratorium Uji yang terbatas

khususnya peralatan pengujian yang dapat mengganggu proses sertifikasi sehingga

diperlukan metode pengambilan contoh yang efektif dan efisien, keterbatasan anggaran dan

sumberdaya sehingga skema sertifikasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mencakup semua

produk industri yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.

Kendala-kendala juga dihadapi dalam dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama

standardisasi industri melalui pelaksanaan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan

Indonesia (JLPPI), yaitu terkait dengan pengumpulan data kemampuan laboratorium

pengujian pangan. Data ini dibutuhkan untuk memperbarui database informasi kemampuan

pengujian pangan secara nasional. Untuk Penentuan Posisi Indonesia Dalam Sidang

Kerjasama Standardisasi terdapat kendala seperti perbedaan komposisi standar dan skema

sertifikasi antar negara anggota kerjasama ASEAN. Perbedaan ini disebabkan karena


59

kondisi industri dan perdagangan di setiap negara berbeda. Perbedaan ini menjadi hal yang

perlu terus dibahas dan disepakati bersama agar terwujud kerjasama saling keberterimaan

produk namun tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam rangka mendukung

pemberlakuan SNI secara wajib memiliki kendala pada kemampuan atau kesiapan

Laboratorium Penguji yang terkadang pemberlakuan SNI secara wajib tersebut harus

ditunda untuk menunggu kesiapan Laboratorium Penguji. Selain itu LSPro dan

Laboratorium Penguji yang belum akreditasi ruang lingkup serta berakhir masa akreditasi

KAN menjadi hambatan dalam proses revisi permen.

4.2 Kesimpulan dan Solusi

Untuk terus meningkatkan jumlah RSNI hasil konsensus pada Tahun 2016, maka

harus menjadwal rapat jauh hari sebelumnya sehingga para komtek dari jauhari sudah

mempersiapkan waktunya untuk menghadiri rapat-rapat kemudian Pustan akan melakukan

koordinasi yang lebih baik dengan Direktorat dan instansi terkait lainnya. Perlu adanya

usulan kepada Badan Standardisasi Nasional yang mengatur tentang proses perumusan SNI

untuk membuat terobosan melakukan konsensus dengan metode lain.

Untuk kegiatan Pengembangan Skema Sertifikasi diharapkan adanya pengembangan

laboratorium uji baik dari sisi peralatan maupun personil penguji dalam mendukung rencana

SNI wajib. Seluruh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan personil Laboratorium Uji dan

industri harus dapat berpartisipasi aktif dalam penyusunan skema sertifikasi produk.

Kedepannya diperlukan pembahasan secara reguler untuk penyusunan skema sertifikasi agar

semua produk yang SNI-nya akan diberlakukan wajib memiliki skema sertifikasi.

Kepengurusan Komisi Eksekutif dan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan

Indonesia JLPPI perlu menggerakkan koordinasi yang lebih baik diantara personil JLPPI

sehingga diharapkan laboratorium uji pangan di Indonesia dapat terdata dan memberikan

informasi kemampuan pengujian secara berkala.

Perbedaan komposisi standar dan skema sertifikasi antar negara anggota kerjasama

ASEAN dalam kegiatan Kerjasama Standardisasi perlu terus dibahas dan disepakati bersama

agar terwujud kerjasama saling keberterimaan produk namun tetap memperhatikan

kepentingan nasional. Kerjasama Standardisasi melalui keikutsertaan dalam sidang-sidang


60

internasional juga perlu untuk selalu dapat dengan segera ditindaklanjuti hasilnya pasca

sidang untuk terus-menerus menyiapkan posisi strategis Indonesia dalam kerjasama

standardisasi di dunia internasional, terutama untuk mendapatkan pengakuan internasional

terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian Indonesia dalam segala bidang produk industri.

Untuk meningkatkan konsep permen penunjukan LPK pada Tahun 2016, Pustan akan

melakukan peningkatan kemampuan Laboratorium Penguji dengan pengadaan peralatan

pengujian yang dibutuhkan untuk SNI yang akan diberlakukan secara wajib, sehingga

pemberlakuan SNI secara wajib tidak tertunda. Terhadap status akreditasi ruang lingkup

maupun akreditasi KAN terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji, Pustan akan

mengadakan pertemuan antara LSPro, Laboratorium Penguji, dan KAN untuk mengevaluasi

kembali keefektifan jangka waktu akreditasi minimal 2 (dua) tahun yang ditetapkan oleh

KAN.

Jakarta, Januari 2016

Penanggung Jawab

Tony TH Sinambela


61

LAMPIRAN


62


63


64


1

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Standardisasi

Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi (%)

Kegiatan/ Sub Output/

Komponen/ Sub

Komponen

Anggaran

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tersedianya

RSNI,ST,PTC

(Standar)

1. Tersusunnya RSNI3 100 120 120 Rapat Teknis dan Rapat

Konsensus 2.930.362.000 1.659.273.244 56,62

2. Tersusunnya kajian

Pengembangan Standar 2 1 50

Kajian Efektifitas

Penerapan SNI

395.912.000 192.280.634 48.57

Tersedianya Regulasi

Teknis Standardisasi

Industri (regulasi)

1. Tersusunnya Regulasi

Teknis 10 30 300

Penyusunan rancangan

Permen tentang

standardisasi Industri

1.261.038.000 527.183.271 41.81

2. Pengembangan sertifikasi

Mutu Produk 6 6 100

Penyusunan rancangan

Skema sertifikasi

1.024.474.000 442.810.536 43.22

Tersedianya SDM di

bidang Standardisasi

Industri (orang)

1. Terlaksananya pelatihan

untuk terciptanya SDM di

bidang industri

200

20

81

Pelatihan Sertifikasi

Produk 210.920.000 193.545.000 91.75

40 Pelatihan PPC 321.260.000 298.301.500 92.85

20 Pelatihan SMM 192.490.000 188.991.900 98.18


2

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi (%)

Kegiatan/ Sub Output/

Komponen/ Sub

Komponen

Anggaran

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

20 Pelatihan PPSI 318.853.000 258.968.000 81.22

52 Pelatihan PPNS 1.352.492.000 1.138.033.300 84.14

Tersedianya Lembaga

Penilaian Kesesuaian

(LPK) untuk

Pelaksanaan Penilaian

Kesesuaian

1. Meningkatnya jumlah Lab

Uji 2 4 200

Pengawasan SNI

1.038.558.000 699.224.134 67.33

2. Meningkatnya jumlah

LsPro 3 3 100

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ...bppi.kemenperin.go.id/uploads/files/dokumen/LAKIP_PUSTAN...LSPro dan 124 Lab Penguji atau sebesar 162 LPK yang mendukung penerapan pemberlakuan

Documents