LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …kecamatan.bekasikota.go.id/download/file/31-23022018... · 1.1 LATAR BELAKANG ... terletak di Wilayah Selatan, ... Hotel, Tempat Hiburan,

KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAHAN

TAHUN 2017

i

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

merupakan kewajiban SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi

Presiden Nomor 7 tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya. Lakip tahun 2017 merupakan instrumen untuk

mengevaluasi pencapaian Kinerja Kecamatan Pondokgede berdasarkan

Renstra Kecamatan Pondokgede tahun 2013-2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan

Pondokgede dibuat mengacu pada Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,

Rencana Kerja Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja tahun anggaran 2017,

sehubungan hal tersebut kami menyadari bahwa LAKIP Kecamatan

Pondokgede ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami telah

berupaya untuk mengatasi kendala-kendala melalui koordinasi.

Semoga LAKIP Kecamatan Pondokgede tahun anggaran 2017 dapat

mencerminkan kinerja Kecamatan Pondokgede dan dapat dijadikan umpan

balik bagi perbaikan kinerja untuk tahun yang akan datang.

Pondokgede, Januari 2018

CAMAT PONDOKGEDE

H. MARDANIH, SE, M.Si NIP. 19621101 198409 1 003

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PANDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 9

1.3. Sistematika Penyusunan 11

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA 12

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede 2013-2018 12

1. Visi dan Misi 12

2. Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapainya 14

2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Pondokgede 18

2.3. Penetapan Kinerja Kecamatan Pondokgede 19

2.4 Rencana Anggaran Kecamatan Pondokgede 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 21

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 23

2.2. Akuntabilitas Keuangan 27

BAB IV PENUTUP 31

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 1

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama

dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan

kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Dalam rangka itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur dan legitimate agar pendayagunaan pemerintah dan

pembangunan berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih,

bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Salah satu azas penyelenggaraan

negara/pemerintah adalah akuntabilitas. Akuntabilitas didefinisikan sebagai

perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau

untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak

atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawabaan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan Pondokgede merupakan bagian dari perencanaan strategis dan

langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Pondokgede.

LAKIP juga merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana

upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan dan

bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang diperlukan dalam pencapaian kienrja

dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran),

outcomes (hasil) dan benefit (manfaat). Untuk mengetahui tahapan

pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan

kegiatan secara keseluruhan.

Sebagai media pertanggungjawaban, keberhasilan dan kegagalan

melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Pondokgede menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dalam upaya mewujudkan good

governance yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi,

partisipasi dan akuntabilitas.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan memberikan gambaran

mengenai tingkat pencapaian kinerja baik keberhasilan kinerja yang telah

dicapai maupun kegagalan pada tahun 2017.

BAB I PENDAHULUAN


GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Kecamatan Pondokgede merupakan bagian dari Kota Bekasi yang

terletak di Wilayah Selatan, secara geografis Kota Bekasi terletak di bagian

utara Jawa Barat antara 1060 48’ 28” – 1070 27’29” Bujur Timur dan 60 10’

6” – 6030’29” Lintang Selatan, kondisi topografi relative datar (kemiringan

lahan bervariasi rata-rata 0-3%) dan merupakan daerah beriklim panas

dengan suhu berkisar antara 280 C - 320 C, kelembaban antara 80% - 90%,

yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan musim timur, serta berperan

juga sebagai penyangga Ibu Kota Jakarta yang dalam perkembangannya

telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan

fungsinya.

Pada letak orbitasi (jarak) Kecamatan Pondokgede dari pusat

Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Berjarak dengan Pusat Pemerintah Kota Bekasi berjarak 12 Km.

2. Berjarak dengan Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjarak 165

Km.

3. Berjarak dengan Pusat Ibukota RI/Jakarta berjarak 35 Km.

Waktu tempuh/perjalanan dari Kecamatan Pondokgede ke

Pemerintah Kota Bekasi ± 30 menit hingga 1 jam dan ke Pemerintah Provinsi

± 4 jam melalui jalur darat. Dari segi pertahanan dan keamanan Kecamatan

Pondokgede dengan karakteristik wilayah pertahanan dilihat dari sudut

pandang pertahanan aman terkendali.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi.

Pemekaran administratif Kecamatan Pondokgede dengan luas keseluruhan

± 1.592,246 Ha terbagi dalam:

• Kelurahan Jatiwaringin, luas areal : ± 324,337 Ha

• Kelurahan Jaticempaka, luas areal : ± 300,025 Ha

• Kelurahan Jatibening, luas areal : ± 252,113 Ha

• Kelurahan Jatibening Baru, luas areal : ± 303,761 Ha

• Kelurahan Jatimakmur, luas areal : ± 412,010 Ha


Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Pondokgede adalah

:

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pondok Melati

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Sunter/Kelurahan Halim Perdana

Kusuma ( DKI Jakarta )

• Sebelah Utara Berbatasan dengan DKI Jakarta

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jatiasih dan Bekasi

Selatan

Jumlah RT dan RW yang berada di wilayah Kecamatan Pondokgede

adalah 574 RT dan 78 RW pada bulan Desember tahun 2017 dengan rincian

sebagai berikut :

Kelurahan Jatiwaringin Jumlah RT 115 dan RW 15

Kelurahan Jatimakmur Jumlah RT 157 dan RW 25

Kelurahan Jatibening Jumlah RT 114 dan RW 14

Kelurahan Jatibening Baru Jumlah RT 76 dan RW 11

Kelurahan Jaticempaka Jumlah RT 112 dan RW 13

Jumlah personil/pegawai yang ada di Kecamatan Pondokgede Untuk

saat ini terhitung tanggal 31 Desember 2017 berjumlah 151 orang, terdiri

dari :

• PNS : 72 Orang

• TKK : 141 Orang

Dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan, Kecamatan Pondokgede

didukung oleh beberapa instansi terkait meliputi, Koramil Pondokgede,

Polsek Pondokgede, KUA Pondokgede, UPTB P3KB, UPTD Pendapatan,

UPTD Kebersihan, UPTD Pembinaan SD, UPTD Pendidikan PAUD, Non

Formal dan Informal, UPTD Terminal, UPTD Parkir, UPTD Wasbang, UPTD

Bina Marga dan Tata Air, UPTD Puskesmas Pondokgede, UPTD Puskesmas

Jatibening, UPTD Puskesmas Jatimakmur, Unit Pasar Kecamatan

Pondokgede, KSK BPS Kecamatan Pondokgede dan Penyuluh Pertanian

Kecamatan Pondokgede.

Dalam upaya peningkatan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta

pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pondokgede mempunyai fungsi

sebagai pelaksana operasional kebijakan Walikota serta peraturan dan

perundang – undangan yang berlaku.


Adapun untuk pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan

serta Pendapatan Asli Daerah pada wilayah Kecamatan Pondokgede,

adalah sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :

PBB Tahun 2017 terhitung tanggal 31 Desember 2017

• Target : Rp. 24.263.875.375,-

• Realisasi 31 Desember 2017 : Rp. 27.114.611.323,-

• Persentase : 111,75 %

2. Pendapatan Asli Daerah dari Perizinan

a. Pajak Reklame Kain/Spanduk Tahun 2017 terhitung tanggal 31

Desember 2017, sebagai berikut :

• Target : Rp. 12.657.400,-

• Realisasi 31 Desember 2017 : Rp. 9.692.400,-

• Persentase : 77 %

b. Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2017 terhitung tanggal 31

Desember 2017, sebagai berikut :

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

• Target : Rp. 347.588.000,-

• Realisasi 31 Desember 2017 : Rp. 298.606.000,-

• Prosentase : 86 %

c. Pajak Asli Daerah Non Perizinan (Restauran, Hotel, Tempat Hiburan,

Parkir dan Pajak Air) berkoordinasi dengan UPTD Pendapatan di

lingkungan kerja Kecamatan Pondokgede Tahun 2017 saat ini, adalah

sebagai berikut :

• Target : Rp. 21.251.790.500,-

• Realisasi 31 Desember 2017 : Rp. 22.524.037.236,-

• Prosentase : 106 %

Dalam upaya peningkatan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta

pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pondokgede mempunyai fungsi


sebagai pelaksana operasional kebijakan Walikota serta aturan–aturan

perundang – undangan yang telah ditetapkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan

Pondokgede memiliki beberapa seksi berdasarkan Peraturan Walikota Kota

Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi

adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan adalah Camat ;

2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Kecamatan (Sekretaris Camat)

dan Sub Bagian, yaitu terdiri dari :

a. Subag. Tata Usaha; dan

b. Subag. Keuangan.

3. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri

dari :

a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

c. Seksi Kesejahteraan Sosial

d. Seksi Pemerintahan

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

f. Jabatan fungsional

a) Tugas Pokok

Sebagai perangkat daerah, pada Peraturan Walikota Kota

Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada

Kecamatan Kota Bekasi, Kecamatan mempunyai tugas pokok

sebagai berikut:

1. Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya;

2. Pelimpahan wewenang yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

b) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewajiban,

kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang

dilimpahkan;

b. Pelaksanaan penanganan dan pengkoordinasian kegiatan

pemberdayaan masyarakat

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

Kecamatan;

g. Pengkoordinasian UPTD dan UPTB;

h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

kelurahan;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

c) Kewenangan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2008

tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat

dan Hubungan antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan

Kelurahan dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor.060/Kep.211-

Org/VI/2011 tentang Perubahan Keputusan Walikota Bekasi Nomor :

060/Kep.48-Org/II/2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Dan Camat, adapun

kewenangan yang dilimpahkan tersebut meliputi:

1. Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat

disertai dengan besaran biaya dan kewenangan yang dilimpahkan;

2. Kewenangan Walikota mengenai urusan wajib dan pilihan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang


Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kota Bekasi;

Rincian kewenangan tersebut antara lain :

1. Kewenangan Wajib :

Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Lingkungan

Hidup, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Penataan Kota, Bidang

Perencanaan Pembangunan, Bidang Perumahan, Bidang

Kepemudaan & Olah Raga, Bidang Penanaman Modal, Bidang

Koperasi dan UKM, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil,

Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang KB

dan Keluarga Sejahtera, Bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika, Bidang Pertanahan, Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri, Bidang Otda, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian,

Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang sosial, Bidang

Kebudayaan, Bidang Statistik, Bidang Kearsipan, dan Bidang

Perpustakaan.

2. Kewenangan Pilihan :

Bidang Pertanian, Energi dan sumber daya mineral, Bidang

Pariwisata, Bidang Industri dan Bidang Perdagangan.

3. Kewenangan Perizinan :

Jenis-jenis perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan

kewenangan penandatanganannya kepada Camat adalah

sebagai berikut:

a) Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) untuk rumah tinggal

non perumahan dengan luas lahan ≤ 350 m2

b) Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal tunggal baik

yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat non perumahan,

baru, merubah bangunan perluasan dan/atau pemutihan

dengan luasan bangunan ≤ 200 m2 yang berdiri di atas lahan

≤ 350 m2 dan tidak berbadan hukum

c) Izin Tempat Usaha untuk bangunan dengan luasan ≤ 350 m2,

dengan intensitas gangguan kecil (indeks 2) dan Indeks Lokasi,


Jalan Negara (indeks 5), Jalan Propinsi (indeks 4), Jalan Kota

(indeks3), Jalan Lingkungan (indeks 2) seperti Perusahaan

Angkutan Barang/Orang, Cuci Cetak Film dan Foto Copy, Toko

Mas dan Permata Toko Meubel, Toko Onderdil, Tambak Udang

(tanpa mesin), Usaha Perbankan, Budi Daya Ikan, Apotik,

Optik, Toko Klontong, Tempat Kursus Keterampilan (setir mobil

dan kursus kecantikan), Pertanian Terpadu, Pertanian

Tanaman Hias, Kolam Dean Deras, Rumah

Kontrakan/Pondokan, Perusahaan Klogot, Video Rental, Kios –

Kios, Kontraktor, Konsultan dan Isolator, Halte Central, Biro

Perjalanan, Barber Shop, Kolam Pemancingan, Warung Nasi,

Toko Elektronik, Agen Toko/Surat Keluar;

d) Izin Usaha Perdagangan untuk Usaha Kecil dengan modal

disetor dan kekayaan neto seluruhnya sampai dengan Rp.

200.000.000,-.

e) Pajak reklame (reklame layar) untuk spanduk, umbul-umbul

dan baliho.

d) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 92 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan

Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi, adalah sebagai

berikut Susunan Organisasi Kecamatan Pondokgede terdiri dari :


2.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pondokgede Tahun 2017 ini juga

memperhatikan arah garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara

lain :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah




9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan



12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan Kota

Bekasi;


Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah

Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008

tantang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2013 – 2018;

16. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja

antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan;

17. Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata

Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi

18. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;


19. Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2013 – 2018;

20. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pondokgede Tahun 2017;

21. Rencana Kerja Kecamatan Pondokgede Tahun 2017;

22. Penetapan Kinerja Tahun Kecamatan Pondokgede Tahun 2017;

23. DPA Tahun 2017 Kecamatan Pondokgede.

1.3 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu

pada kerangka acuan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sistematika Pelaporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijabarkan mengenai Latar Belakang, Dasar

Hukum dan Sistematika Penyusunan.

BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Pada bagian ini dijabarkan tentang Rencana Strategis Kecamatan

Pondokgede 2013-2018 terdiri dari visi, misi, tujuan, dan sasaran

serta cara mencapainya, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan

Rencana Anggaran Kecamatan Pondokgede.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini dijabarkan tentang Kerangka Pengukuran Kinerja,

Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas

Keuangan dan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015, tahun

2016 dan Tahun 2017.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dijabarkan tentang Keberhasilan dan Kegagalan,

Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah

Antisipatif, dan Strategi Pemecahan Masalah.


2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2013-2018

merupakan rencana untuk rentang waktu lima tahun yang memuat 8

(delapan) komponen utama seperti Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Kinerja Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program dan disusun sebagai

pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara

sestematis, terarah dan terpadu.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh

instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui

pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah

dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan

kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede tahun 2013-2018

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi

pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah,

pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-

cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

2.1.1 VISI DAN MISI KECAMATAN PONDOKGEDE

Sebagaimana kita ketahui bahwa visi Pemerintah Kota Bekasi

tahun 2013 – 2018 adalah “BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN

IHSAN”. Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang diharapkan

tersebut perlu dukungan seluruh masyarakat Kota Bekasi termasuk

dukungan stakeholders. Wujud dukungan pencapaian visi misi Kota

Bekasi, maka Kecamatan pondokgede sebagai SKPD Pelayanan

Publik khususnya pelayanan pada Kecamatan Pondokgede telah

menetapkan visi, yakni :

“ PONDOKGEDE SEMAKIN MAJU UNTUK

MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT

YANG BERNUANSA IHSAN ”

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA


Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :

1. Kecamatan Pondokgede Maju, menggambarkan pelayanan

kepada masyarakat yang prosfesional secara tepat, cepat sesuai

prosedur dan mekanisme.

2. Kecamatan Pondokgede Sejahtera, menggambarkan derajat

kehidupan warga Kecamatan Pondokgede yang meningkat dengan

tersedianya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan

fisik yang sehat dan meningkatnya jenis usaha masyarakat.

3. Kecamatan Pondokgede bernuansa Ihsan, menggambarkan

keadaan terpelihara dan menguatnya sikap, perilaku dan nilai untuk

berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat


Penjelasan visi tersebut adalah bahwa visi tersebut mengandung

makna adanya hasrat untuk mewujudkan Kecamatan Pondokgede

agar berkembang secara berkelanjutan (sustainable) dan mendukung

visi Kota Bekasi.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi

pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi

membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa

organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana

melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi

pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak

yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan

mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa

mendatang.

Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka

panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan

Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.


1. Menyelenggarakan Tata Kelola kepemerintahan yang baik.

Misi ini mengandung makna rangkaian kegiatan untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya

untuk meningkatkan pelayanan publik yang handal dan

peningkatan kualitas SDM dan kuantitas SDM yang sesuai

dengan kebutuhan organisasi sehingga mampu melaksanakan

pelayanan secara tepat, cepat sesuai prosedur dan mekanisme

yang ditentukan.

2. Mewujudkan Kecamatan Pondokgede bersih, tertib, aman

dan damai

Misi ini mengandung makna bahwa untuk mewujudkan

Kecamatan Pondokgede yang bersih, tertib, aman dan damai

perlu adanya upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup,

lingkungan yang aman, tertib dan kondusif sehingga terwujudnya

kerukunan dan kedamaian wilayah Kecamatan Pondokgede.

3. Memajukan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

Misi ini mengandung makna bahwa upaya memajukan wilayah

Kecamatan Pondokgede sehingga meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan, meningkatkan partisipasi perempuan

dalam meningkatkan derajat kehidupan keluarga sejahtera dan

adanya pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya bagi

masyarakat Kecamatan Pondokgede.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN SERTA CARA MENCAPAINYA

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan

Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis,

Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Kecamatan


pondokgede Kota Bekasi akan dapat mengetahui hal-hal yang harus

dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta

faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu,

sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Kecamatan

pondokgede Kota Bekasi yang telah dirumuskan dalam RPJMD

adalah Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan pondokgede Kota Bekasi

tahun 2013 – 2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi

yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan

yang baik.

Tujuan

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berjalan

secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja Sasaran

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Misi Kedua : Mewujudkan Kecamatan Pondokgede bersih, tertib,

aman dan damai

Tujuan

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram

dan damai.

Sasaran

1. Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan

lingkungan yang nyaman.


1. Meningkatkan gerakan K3 sehingga terciptanya lingkungan yang

bersih dan indah;


2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban sehingga

berkurangnya PKL dan spanduk tanpa ijin.

Misi Ketiga : Memajukan wilayah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Tujuan

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Sasaran

1. Terwujudnya kehidupan warga yang dinamis, inovatif, kreatif dan

berperan aktif dalam pembangunan.


1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan;

2. Meningkatkan rasio RT RW yang tertib administrasi.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah diuraikan di atas,

diperlukan strategi dan kebijakan antara lain :

a. Strategi

1. Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan

Pemerintah Kota Bekasi;

2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara

maksimal;

3. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan

pelatihan;

4. Mengimplementasikan SOP (Standar Operasional Prosedur)

5. Mendorong aparatur untuk meningkatkan pengetahuan dan

wawasan;

6. Meningkatkan disiplin dan semangat kerja aparatur;

7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan RT dan RW di

Kecamatan Pondokgede;

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Kegiatan K3;

9. Meningkatkan perilaku hidup bersih, sehat dan terciptanya

lingkungan yang bersih dan sehat;

10. Meningkatkan keamanan dan ketertiban;


11. Melaksanakan penataan dan penertiban PKL serta

melaksanakan penertiban perijinan spanduk tanpa ijin;

12. Mendorong tercapainya target penerimaan pajak 100 %;

13. Melaksanakan pembinaan terhadap koperasi/kelompok UKM.

b. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada

kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi

Kecamatan Pondokgede, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan sosialisasi

Perda/kebijakan yang ada pada Pemerintah Kota Bekasi;

2. Melaksanakan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan

fungsi yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional

Pelayanan);

3. Monitoring dan evaluasi pemerintahan di kelurahan;

4. Mengikutsertakan aparatur dalam bimbingan teknis dan

pelatihan;

5. Melaksanakan rewarad dan punishment terhadap aparatur;

6. Mengikutserakan masyarakat dalam Musrenbang Tingkat

Kelurahan dan Kecamatan serta kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi;

7. Mendorong RT dan RW untuk melakukan tertib administrasi

dlm penyusunan laporan kependudukan;

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan K3;

9. Meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam

meningkatkan kehidupan keluarga sejahtera;

10. Memfasilitasi pembayaran pajak dengan melakukan

kerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Bank

Persepsi yang ditunjuk;

11. Penertiban PKL yang lebih persuasif dan melaksanakan

penertiban spanduk tanpa ijin.


2.2 RENCANA KERJA

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja akan

menuntun organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Rencana

Kerja tahunan mendukung penyelenggaraan program pembangunan

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan

operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksaanaan Anggaran (DPA) tahun 2017.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari

kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini merupakan

tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018.


2.3 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PONDOKGEDE

Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Perjanjian kinerja. Perjanjian

kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain

adalah

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi;

4. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau

sanksi.

Kecamatan Pondokgede telah membuat Perjanjian kinerja Tahun 2017

secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian

kinerja ini telah mengacu kepada Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun

2013 – 2018. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan

yang digunakan dalam Perjanjian kinerja ini adalah sesuai dengan Renstra

Kecamatan Pondokgede sebagaimana terlampir.

2.4 RENCANA ANGGARAN KECAMATAN PONDOKGEDE

Anggaran disusun guna mendukung kegiatan dan kinerja aparatur

yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pagu

anggaran Kecamatan Pondokgede dari APBD Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara

langsung oleh adanya program atau kegiatan (gaji pegawai/PNS) pada

Kecamatan Pondokgede dengan pagu anggaran sebesar

Rp.10.430.409.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.9.984.525.625,-

..

2. Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau

kegiatan. Belanja Langsung pada Kecamatan Pondokgede sebesar Rp.

24.210.986.000,- Realisasi Rp.23.424.441.125,-terdiri dari Belanja

Langsung Urusan dan Belanja Langsung Penunjang Urusan, Belanja


Langsung Penunjang Urusan dengan 4 Program 22 kegiatan,pagu

anggaran sebesar Rp. 4.847.630.000,- realisasi Rp.4.553.107.935,-. dan

Belanja Langsung Urusan dengan 3 Program 13 Kegiatan pagu

anggaran sebesar Rp. Rp.19.363.356.000,- dan realisasi

Rp.18.871.333.190,-.


Laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pondokgede tahun anggaran 2017

merupakan bentuk pertanggungjawaban dari anggaran berbasis kinerja.

Kecamatan Pondokgede pada tahun anggaran 2017 melaksanakan pagu anggaran

Rp. 34.641.395.000,- dengan realisasi Rp.33.408.966.750,- yang terdiri dari Belanja

Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.10.430.409.000,- realisasi anggaran sebesar

Rp.9.984.525.625,-. Belanja Langsung Urusan sebesar Rp.19.363.356.000,- dan

realisasi Rp.18.871.333.190,- serta Belanja Langsung Penunjang Urusan sebesar

Rp.4.847.630.000,- realisasi Rp.4.553.107.935,-.

Pelaporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pondokgede memberikan

gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai maupun

kegagalan pada tahun 2017.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun

1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, kinerja Pemerintah Kota

Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target

dengan realisasi indikator sasaran. Media pengukuran kinerja adalah

lampiran pengukuran kinerja (PK). Kemudian atas hasil pengukuran kinerja

tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan

pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas

pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai

tersebut, yaitu :

- 100 keatas = Target Tercapai

- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitattif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang

telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs),

keluaran (outputs), hasil (Outcomes).

2. INDIKATOR SASARAN

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara

signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya

untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus sebagai

berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus :

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

kinerja, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian = Realisasi

Rencana x 100

Rencana tingkat capaian

SISTEM AKIP & POLA PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA

TUJUAN (GOAL)

SASARAN

(OBJECTIVES)

STRATEGY

VISI

MISI (MISSION)

SISTEM INFORMASI

(PENGUMPULAN DATA)

INDIKATOR

KINERJA

HASIL

AKTIVITAS

Persentase Pencapaian = Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana x 100


3.2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pondokgede

sesuai dengan Renstra dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 yaitu :

Indikator Kinerja :

Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berjalan

secara efektif dan efisien. Target yang terealisasi sebesar 100%. Target

dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian

Meningkatnya Indeks

Kepuasan masyarakat

nilai 80 80 100

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target dan sasaran

yang dicapai antara lain :

No. Prog/Kegiatan Pagu Dana

(Rp)

REALISASI

(Rp.) (%)

1

Penyelenggaraan Pelayanan

Perijinan di Kecamatan

Pondokgede

150.000.000 140.222.000 93,48 %

J u m l a h 150.000.000 140.222.000 93,48 %

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan

Pondokgede dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan

realisasi anggaran sebesar Rp. 140.222.000,- atau sebesar 93,48 %.

Pelaksanaan Kegiatan ini antara lain yaitu Sosialisasi pelayanan perijinan

kepada warga masyarakat, pengadaan perangkat komputer dan pengadaan

13 jenis blanko perijinan pada Kecamatan Pondokgede.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan masyarakat sebesar 100%,

menunjukkan target untuk tahun 2017 telah tercapai, akan tetapi masih perlu

adanya perbaikan-perbaikan untuk optimalnya pelayanan publik di

Kecamatan Pondokgede antara lain :


1. Target waktu pelayanan, tidak dapat diselesaikannya dalam waktu yang

telah ditentukan oleh petugas atau dinas terkait.

2. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang representatif.

Indikator Kinerja :

Meningkatkan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan

Sasaran : Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban sosial dan lingkungan yang

nyaman. Target yang terealisasi sebesar 90 %. Target dan realisasinya

dapat digambarkan sebagai berikut :


Wilayah tertib K3

% 100 90 90%

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target dan sasaran yang

dicapai antara lain :

No. Prog/Kegiatan Pagu Dana

(Rp)

REALISASI

(Rp.) (%)

1

2

Peningkatan Kebersihan dan

Kenyamanan Lingkungan di

Wilayah Kec. Pondokgede

Peningkatan Ketertiban dan

Keamanan di Wilayah Kec.

Pondokgede

350.000.000

130.000.000

318.750.000

127.093.000

91,07 %

97,76 %

J u m l a h 480.000.000 445.843.000 92,88 %

Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di

Wilayah Kec. Pondokgede dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-

dan realisasi anggaran sebesar Rp. 318.750.000,- atau sebesar 91,07%,

sedangkan Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kec.

Pondokgede dengan pagu anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dan realisasi

anggaran sebesar Rp. 127.093.000,- atau sebesar 97,76%. Kegiatan ini

dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pondokgede yang terdiri dari 5 Kelurahan


yaitu Kelurahan Jatiwaringin, Jatimakmur, Jatibening, Jatibening Baru dan

Jaticempaka.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan masyarakat sebesar 90%. Tidak

tercapainya capaian disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan hidup

sehingga masih banyak warga yang masih membuang sampah tidak pada

tempatnya.

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dari dinas terkait

sehubungan dengan kebersihan lingkungan.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang ada yaitu

masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan tidak pada

tempatnya.

4. Masih banyaknya warga masyarakat memasang spanduk tanpa ijin.

5. Kurangnya komunikasi aparatur dengan warga masyarakat.

Indikator Kinerja :

Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembangunan

Sasaran : Terwujudnya kehidupan warga yang dinamis, inovatif, kreatif dan

berperan aktif dalam pembangunan. Target yang terealisasi sebesar 90%.

Target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :


Meningkatkan

keikutsertaan

masyarakat dalam

pembangunan

%

45

40 90%

Capaian kinerja Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam

pembangunan sebesar 90 % Tidak tercapainya disebabkan beberapa hal

antara lain :

1. Belum optimalnya pembinaan kewilayahan yang dilakukan oleh aparat

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.


2. Belum optimalnya pemahaman RT dan RW dalam pembuatan laporan

kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam menghadiri kegiatan

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target dan sasaran

tersebut dengan pagu anggaran dan realisasi anggaran antara lain :

NO Kegiatan Target Realisasi

(Rp) (Rp) (%)

1 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondokgede

150.000.000 70.540.700 47,03

2 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondokgede

100.000.000 61.636.490 61,64

3 Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Pondokgede

981.840.000 886.287.000 90,27

4 Penyelenggaran Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Pondokgede

8.379.920.000 8.196.480.000 97,81

5 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede

5.371.596.000 5.325.696.000 99,15

6 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatiwaringin

750.000.000 749.700.000 99,96

7 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jaticempaka

750.000.000 750.000.000 100,00

8 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatibening Baru

750.000.000 750.000.000 100,00

9 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatibening

750.000.000 748.828.000 99,84

10 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimakmur

750.000.000 746.100.000 99,48

Realisasi anggaran terhadap program dan kegiatan tersebut sebesar 97,61 %.

Untuk kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondokgede,

Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan se Kecamatan Pondokgede dan Kegiatan

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda dan Olahraga dan Kewanitaan

realisasi anggaran lebih dari 90% sedangkan Realisasi anggaran untuk kegiatan

Penyusunan rencana Pembangunan Kec.Pondokgede sebesar 47,03 % kurang

dari 90% disebabkan karena :

1. Anggaran perjalanan dinas tidak diserap karena tidak adanya dasar untuk

penyerapannya seperti surat undangan, fax dan sebagainya;

2. Biaya makan minum diserap sesuai kehadiran peserta pada kegiatan tersebut.


3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Kecamatan Pondokgede untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan tahun anggaran 2017 telah tertuang dalam APBD Kota Bekasi yang

terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dengan rincian

sebagai berikut :

NO Uraian Target Realisasi

(Rp) (Rp) (%)

1 Belanja Tidak Langsung 10.430.409.000 9.984.525.625 95,72

2 Belanja Langsung Penunjang Urusan

4.847.630.000 4.553.107.935 93,92

3 Belanja Langsung Urusan 19.363.356.000 18.871.333.190 97,46

JUMLAH 34.641.395.000 33.408.966.750 96,44

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO Uraian Target Realisasi

(Rp) (Rp) (%)

1 Belanja Pegawai 10.430.409.000 9.984.525.625 95,72

BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN DAN URUSAN

NO Program Kegiatan Target Realisasi

(Rp) (Rp) (%)

1 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Llingkungan

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Pondokgede

130.000.000 127.093.000 97,76

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Pondokgede

350.000.000 318.750.000 91,07

2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondokgede

150.000.000 70.540.700 47,03

Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondokgede

100.000.000 61.636.490 61,64

Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Pondokgede

981.840.000 886.287.000 90,27

Penyelenggaran Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Pondokgede

8.379.920.000 8.196.480.000 97,81

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede

5.371.596.000 5.325.696.000 99,15

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatiwaringin

750.000.000 749.700.000 99,96


Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jaticempaka

750.000.000 750.000.000 100,00

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatibening Baru

750.000.000 750.000.000 100,00

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatibening

750.000.000 748.828.000 99,84

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimakmur

750.000.000 746.100.000 99,48

3 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Mmenyurat

20.000.000 19.500.000 97,50

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

221.600.000 113.812.302 51,36

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

70.000.000 68.340.000 97,63

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

30.000.000 28.600.000 95,33

Penyediaan Alat Tulis Kantor

105.000.000 102.828.600 97,93

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

82.500.000 81.294.950 98,54

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

16.000.000 15.433.000 96,46

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

24.690.000 24.665.000 99,90

Penyediaan Makan da Minum

40.000.000 32.985.000 82,46

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

25.000.000 24.350.000 97,40

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

3.026.375.000 2.976.100.000 98,34

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

150.000.000 147.607.000 98,40

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

200.000.000 192.400.000 96,20

Penataan Arsip 45.000.000 42.400.000 94,22

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

160.000.000 150.860.920 94,29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

120.000.000 117.970.000 98,31


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

200.000.000 110.528.163 55,26

5 Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

152.365.000 150.525.000 98,79

Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu

34.000.000 32.740.000 96,29

Pengadaan Pakaian Olahraga

62.600.000 61.448.000 98,16

6 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

17.500.000 16.920.000 96,69

Penyusunan Laporan Keuangan

45.000.000 41.800.000 92,89

7 Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Pondokgede

150.000.000 140.222.000 93,48

3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015, TAHUN 2016 DAN

TAHUN 2017

Pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini

dengan realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN SATU

AN

TARGET YANG INGIN

DICAPAI REALISASI (%) CAPAIAN (%)

TA

2015

TA

2016

TA

2017

TA

2015

TA

2016

TA

2017

TA

2015

TA

2016

TA

2017

Terwujudnya

tata kelola

pemerintahan

yang

professional

dan berjalan

secara efektif

dan efisien

Meningkat nya

lingkungan

yang bersih di

wilayah

kecamatan

Pondokgede

% 100 100 100 75 90 90 75 90 90

Meningkatnya

Indeks

Kepuasan

masyarakat

% 72 74 76 77,5 77,8 77,9 100 100 100

Meningkatnya

pastisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

% 100 100 100 100 100 90 100 100 90


Berdasarkan hasil capaian kinerja di atas, dari 3 (tiga) indikator kinerja,

1 target dari indikator ini sebesar 100 %, realisasi 100%, sehingga capaian

yang didapat sebesar 100 %, sedangkan untuk 2 target indikator tidak

mencapai 100% yaitu hanya 90%.

Dari tabel tersebut, maka pada 1 (satu) indikator kinerja sasaran

Kecamatan Pondokgede belum maksimal capaiannya untuk itu semaksimal

mungkin akan diupayakan di tahun berikutnya.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pondokgede Tahun

2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban serangkaian perencanaan kinerja,

pengukuran Kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian sasaran

selama tahun 2017. Lakip Kecamatan Pondokgede diharapkan dapat memberikan

gambaran tentang berbagai capaian kinerja, capaian sasaran strategis,

pelaksanaan program dan kegiatan,

1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Pada tahun 2017 Kecamatan Pondokgede telah melaksanakan tahapan

pembangunan untuk mencapai visi misi Kecamatan Pondokgede sesuai yang

telah di tetapkan dalan rencana strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2013-

2018. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pengukurannya diperoleh

gambaran mengenai capaian kinerja Kecamatan Pondokgede secara

keseluruhan dari dari sasaran strategis pada Renstra Kecamatan Pondokgede

tahun 2013-2018. Pencapaian kinerja tahun 2017 didukung oleh 7 program dan

35 kegiatan.

2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipasi

Kendala dan hambatan pada Kecamatan Pondokgede antara lain

disebabkan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber daya Kecamatan Pondokgede yang

meliputi SDM, anggaran, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan

fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan. Sumber daya tersebut

harus dapat dimanfaatkan secara maksimal agar pencapaian tujuan organisasi

dapat tercapai sesuai visi dan misi. Beberapa permasalahan yang dihadapi

antara lain :

• Belum optimalnya pelayanan yang sesuai dengan SOP Pelayanan.

• Terbatasnya sarana prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja.

• Terbatasnya sumber daya aparatur yang kompeten dalam meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

• Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis

tertentu seperti perencana, akuntan, teknik bangunan dan sumber daya

lainnya.

• Kurangnya integritas dan profesionalisme aparatur.

• Belum optimalnya dukungan anggaran sehingga kegiatan yang terlaksana

belum berjalan secara optimal.

BAB IV PENUTUP


3. Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi dalam upaya memecahkan masalah antara lain :

• Melakukan kordinasi dengan SKPD terkait.

• Melakukan identifikasi terhadap sasara kegiatan yang belum tercapai akan

dilaksanakan secara stimultan dan terprogram pada tahun anggaran

berikutnya.

• Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2017 diperlukan langkah-langkah

taktis yang dituangkan dalam rencana kinerja tahunan Kecamatan

Pondokgede. Beberapa hal kaidah pelaksanaan yang diperlukan adalah

sebagai berikut :

• Membuat rencana kegiatan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

• Melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan RKPD Tahun

2017.

• Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan program yang

pendanaanya bersumber dari APBD, maka perlu membuat rencana kerja

yang mengambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan

sumber anggaran.

• Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik

sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas program dan kegiatan yang

dilaksanakan.

• Pada akhir tahun anggaran 2017 melakukan evaluasi kinerja terhadap

pelaksanaan rencana program/kegiatan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan

prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya

masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran

tentang hasil pembangunan dan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh

Kecamatan Pondokgede. Dimasa mendatang Kecamatan Pondokgede akan

melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar

terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama.

Kiranya Lakip tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan

sekaligus menjadi sumber informasi penyelenggaraan program dan kegiatan


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …kecamatan.bekasikota.go.id/download/file/31-23022018... · 1.1 LATAR BELAKANG ... terletak di Wilayah Selatan, ... Hotel, Tempat Hiburan,

Documents