LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR (059009) PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJADINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA
TIMUR (059009)
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANTAHUN ANGGARAN 2018
I
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun
2018 dibuat sekaligus sebagai perwujudan pertangungjawaban atas kinerja
pencapaian visi dan misi yang diemban Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada
Tahun Anggaran 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan
dalam Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Inslansi Pemerinlah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.
Secara eksternal, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai
kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud Iransparansi pelaksanaan lugas dan fungsi
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam rangka menuju terwujudnya good
governance. Sedangkan secara internal, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan
salah satu alat evaluasi untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih
banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran perbaikan dari berbagai pihak
terkail sangal kami harapkan. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dapat dapat memberikan informasi dan manfaat
dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program.
Surabaya, Januari 2019KUASA PENGGUNA ANGARAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. dr. KOHAR HARI SANTOSO, Sp. An, KIC, KAP.Pembina Utama Muda
NIP. 19611203 198802 1 001
II
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun
2018 merupakan laporan akuntabilitas tahun keempat dalam mendukung pencapaian
kinerja Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Laporan
Akuntabilitas Kinerja berisi informasi mengenai rencana kinerja dan pencapaian kinerja
tahun 2018. Rencana kinerja tahun 2018 merupakan kinerja yang ingin dicapai pada
2018 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun
2015-2019. Capaian kinerja merupakan realisasi kegiatan tahun 2018 yang diarahkan
untuk pemenuhan target rencana kinerja tahun 2018.
Output merupakan keluaran berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome
fokus prioritas. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/indikator output kegiatan merupakan
alat untuk mengukur pencapaian output/kinerja yang secara akuntabilitas berkaitan
dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon 2. Output kegiatan dievaluasi berdasarkan
periode waktu tertentu. Hasil capaian kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa secara
umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah memenuhi target yang telah
ditetapkan. Pencapaian tersebut diukur menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang
tertuang di dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 sebagaimana
tabel berikut:
Tabel 1. Output, Target, Realisasi dan Persentase Realisasi Program Kefarmasiandan Alat Kesehatan Satker 07 (059009) pada Tahun 2018
NO. OUTPUT SATUAN(UNIT) TARGET (%) REALISASI (%)
1 Tenaga Kefarmasian yangMampu dalamMelaksanakan PelayananKefarmasian sesuaiStandar
313 TenagaKesehatan
100 99,04
2 Dinas Kesehatan Provinsidan Kab/Kota yangMelaksanakan ProgramTata Kelola Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan
1 Provinsi 100 96
3 Sarana Produksi danDistribusi Sediaan Farmasidan Pengamanan Panganyang dibina
182 Sarana 100 95,05
4 Layanan Perencanaan,Konsolidasi dan Evaluasiterhadap Manajemen dan
39 Layanan 100 100
III
NO. OUTPUT SATUAN(UNIT) TARGET (%) REALISASI (%)
Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya
5 Tenaga Kesehatan danMasyarakat diProv/Kab/Kota yangTerpapar tentangPenggunaan AlatKesehatan dan PKRT yangTepat Guna
181 Tenaga 100 100
6 Produk dan SaranaDistribusi Alat Kesehatanserta PerbekalanKesehatan Rumah Tangga(PKRT) yang diuji
40 Produk 100 100
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur Satker 07 (059009) didukung dengan anggaran sebesar Rp
2.322.388.000,- berdasarkan DIPA Satker Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
(059009) No. SP DIPA-024.07.3.059009/2018 tanggal 05 Desember 2017.
Tabel 2. Pagu dan Realiasi Anggaran Kegiatan pada Program Kefarmasian danAlat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018
NO. KEGIATAN PAGU REALISASIRp. (%)
1 Peningkatan PelayananKefarmasian
536.383.000 467.940.900 87,24
2 Peningkatan Tata KelolaObat Publik dan PerbekalanKesehatan
475.166.000 423.479.810 89,12
3 Peningkatan Produksi danDistribusi Kefarmasian
255.422.000 229.717.100 89,94
4 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramKefarmasian dan AlatKesehatan
576.393.000 502.518.020 87,18
5 Peningkatan Penilaian AlatKesehatan (Alkes) danPerbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT)
239.253.000 222.876.522 93,16
6 Peningkatan PengawasanAlat Kesehatan (Alkes) danPerbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT)
239.771.000 162.888.225 67,93
IV
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………............
IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………………
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ……………………………………………………………..
B. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………………………..
C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS ………………………….
D. STRUKTUR ORGANISASI ……………………………………………………..
E. SISTEMATIKA ……………………………………………………………………
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………………..
B. PERJANJIAN KINERJA …………………………………………………………
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ……………………………………….......
1. Pengukuran Kinerja ………………………………………………………
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja ……………………………………………
B. REALISASI ANGGARAN SATKER DEKONSENTRASI ……………………
C. SUMBER DAYA MANUSIA ……………………………………………………
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………
I
II
III
1
1
2
4
6
8
10
12
12
17
22
22
25
1
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGLaporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur dalam mendukung mencapai tujuan atau sasaran strategis yang
tercantum di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan kinerja menggambarkan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana
yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.
Ikhtisar pencapaian sasaran tersebut menyajikan informasi tentang pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama
organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta pembandingan
capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima
tahunan yang direncanakan.
Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas
sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur.
B. MAKSUD DAN TUJUANPada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur Tahun 2018 menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2018 sebagai
tolak ukur keberhasilan organisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan dating;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
2
C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGISSasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses,
kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Indikator tercapainya
sasaran tersebut adalah:
1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial;
2. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri
dan jumlah jenis alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif);
3. Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
(PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1. Pelayanan Kefarmasian
Sasaran kegiatan ini adalah (1) Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar dan (2) Penggunaan obat rasional di puskesmas.
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar;
b. Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian
sesuai standar;
c. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan penggunaan obat
rasional di puskesmas.
2. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah (1) Puskesmas dengan ketersediaan obat dan
vaksin esensial; (2) Instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota
menerapkan sistem informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP); serta (3) Instalasi farmasi Kabupaten/Kota melakukan manajemen
pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar.
Indikator pencapaian sasaran ini adalah:
a. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin
esensial;
b. Persentase instalasi farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP);
c. Persentase Instalasi farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan
manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar.
3. Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Sasaran kegiatan ini adalah (1) Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi
di dalam negeri; (2) Transformasi industri sediaan farmasi dari industri
3
formulasi menjadi industri bahan baku berbasis riset serta; (3) Layanan izin
industri sediaan farmasi efektif.
Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah:
a. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di
dalam negeri (kumulatif);
b. Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industry
formulasi menjadi industry berbasis riset (kumulatif)
c. Persentase layanan perizinan dan pelaporan yang sesuai standar.
4. Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
Sasaran kegiatan ini adalah: (1) Alat kesehatan yang diproduksi di dalam
negeri dan (2) Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif.
Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah:
a. Jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri
(kumulatif);
b. Persentase penilaian pre-market alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu
sesuai Good Review Practices;
5. Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
Sasaran kegiatan ini adalah pengawasan post-market alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif.
Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah:
a. Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat;
b. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT) yang memenuhi cara pembuatan yang baik
(GMP/CPAKB).
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah layanan dukungan manajemen pada
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tepat waktu.
Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah persentase layanan
dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu.
4
D. STRUKTUR ORGANISASIBerdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 74 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bidang Sumber Daya Kesehatan
membawahi 1) Seksi Kefarmasian; 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan; 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Seksi Kefarmasian mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembinaan dan
pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional,
kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program
pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik,
obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pembinaan dan
pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional,
kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
4. Menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian
tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika,
makanan dan pelayanan kefarmasian;
5. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan,
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap
program pembinaan dan pengendalian tata kelola produksi dan distribusi
obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan
kefarmasian;
6. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan
distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan
kefarmasian;
7. Menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi tata
kelola produksi dan distribusi obat publik obat tradisional, kosmetika,
makanan dan pelayanan kefarmasian;
8. Menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi obat
publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;
9. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan serta pelaporan
obat buffer provinsi, obat program kesehatan, obat untuk penanggulangan
Kejadian Luar Biasa dan Bencana, dan obat yang bersifat insidentil;
5
10.Menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan pedagang besar
farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional; dan
11.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembinaan dan
pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga;
2. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan tentang program pembinaan dan
pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pembinaan dan
pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga;
4. Menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian
tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga;
5. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan,
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap
program pembinaan dan pengendalian tata kelola, Produksi dan distribusi
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
6. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan
distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan
evaluasi tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga;
8. Menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
9. Melaksanakan pengawasan terhadap produksi dan distribusi produk alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
10.Menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan cabang Penyalur Alat
Kesehatan; dan
11.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
6
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
E. SISTEMATIKASistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur adalah sebagai berikut :
Ikhtisar EksekutifBab I PendahuluanPada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
sasaran program dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang
sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian KinerjaPada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja.
7
2. Realisasi Anggaran Satker DekonsentrasiPada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran dana dekonsentrasi yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
3. Sumber Daya ManusiaPada sub bab ini disajikan gambaran sumber daya manusia yang mendukung
pelaksanaan tujuan organisasi.
Bab IV PenutupPada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
8
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJAPerencanaan kinerja merupakan proses perencanaan kegiatan tahunan
dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman
bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu.
Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengacu kepada
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019
sebagai berikut :
1. Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang
ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan dating. Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari
penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: ”Masyarakat Jawa
Timur Lebih Mandiri untuk Hidup Sehat”. Masyarakat Jawa Timur lebih
mandiri adalah Masyarakat Jawa Timur memiliki kemampuan untuk
menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya dalam menjaga
kesehatannya secara mandiri. Hidup Sehat adalah hidup dengan kondisi
fisik, sosial, mental, emosional, spiritual dan kultural yang sehat dan dapat
beraktifitas sebagai manusia produktif.
2. Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang
merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi, maka misi pembangunan
kesehatan di Jawa Timur adalah :
a. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat;
b. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan
yang bermutu, merata dan terjangkau;
c. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan
masalah kesehatan;
d. Mendayagunakan sumber daya kesehatan;
e. Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih.
3. Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan
9
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
dan analisis strategis. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam
mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :
a. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu “Mendorong terwujudnya
kemandirian masyarakat hidup sehat“, maka tujuan yang ingin dicapai
adalah “Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”;
b. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Mewujudkan, memelihara dan
meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi
upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu,
berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat“;
c. Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu “Mewujudkan upaya
pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan”
maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi
penanggulangan masalah gizi“ dan “Optimalisasi upaya pengendalian
penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana“ serta
“Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat“;
d. Dalam mewujudkan misi keempat yaitu “Mendayagunakan sumber
daya kesehatan“, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi
ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes
dan makanan” dan “Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan
dan pengembangan sumber daya kesehatan” dan “Pembiayaan
Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil”.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019 yang merupakan revisi pertama atas Renstra Nomor
HK.02.02/Menkes/52/2015, Sasaran Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan adalah meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan
dilakukan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3. Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat KesehatanNO. KEGIATAN SASARAN
1 Peningkatan PelayananKefarmasian
(1) Rumah Sakit yang melaksanakanpelayanan kefarmasian sesuai standar dan(2) Penggunaan obat rasional di puskesmas
2 Peningkatan Tata Kelola ObatPublik dan PerbekalanKesehatan
(1) Puskesmas dengan ketersediaan obatdan vaksin esensial; (2) Instalasi farmasiprovinsi dan kabupaten/kota menerapkansistem informasi logistik obat dan Bahan
10
NO. KEGIATAN SASARANMedis Habis Pakai (BMHP); serta (3)Instalasi farmasi Kabupaten/Kotamelakukan manajemen pengelolaan obatdan vaksin sesuai standar
3 Peningkatan Produksi danDistribusi Kefarmasian
(1) Bahan baku sediaan farmasi yangdiproduksi di dalam negeri; (2) Transformasiindustri sediaan farmasi dari industriformulasi menjadi industri bahan bakuberbasis riset serta; (3) Layanan izin industrisediaan farmasi efektif
4 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramKefarmasian dan AlatKesehatan
Layanan dukungan manajemen padaProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatantepat waktu.
5 Peningkatan Penilaian AlatKesehatan (Alkes) danPerbekalan Kesehatan RumahTangga (PKRT)
(1) Alat kesehatan yang diproduksi di dalamnegeri dan (2) Pengawasan pre-market alatkesehatan dan perbekalan kesehatanrumah tangga (PKRT) efektif
6 Peningkatan Pengawasan AlatKesehatan (Alkes) danPerbekalan Kesehatan RumahTangga (PKRT)
Pengawasan post-market alat kesehatan danperbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)efektif.
B. PERJANJIAN KINERJAPerjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun perjanjian kinerja
mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
Target ini menjadi komitmen bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam
mendukung kegiatan dengan dana dekosentrasi pada tahun 2018.
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Peningkatan PelayananKefarmasian
Tenaga Kefarmasian yangMampu dalam Melaksanakan
313 TenagaKesehatan
11
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGETPelayanan Kefarmasiansesuai Standar
2 Peningkatan Tata KelolaObat Publik danPerbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsidan Kab/Kota yangMelaksanakan Program TataKelola Obat Publik danPerbekalan Kesehatan
1 Provinsi
3 Peningkatan Produksi danDistribusi Kefarmasian
Sarana Produksi danDistribusi Sediaan Farmasidan Pengamanan Panganyang dibina
182 Sarana
4 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramKefarmasian dan AlatKesehatan
Layanan Perencanaan,Konsolidasi dan Evaluasiterhadap Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya
39 Layanan
5 Peningkatan Penilaian AlatKesehatan (Alkes) danPerbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT)
Tenaga Kesehatan danMasyarakat di Prov/Kab/Kotayang Terpapar tentangPenggunaan Alat Kesehatandan PKRT yang Tepat Guna
181 Tenaga
6 Peningkatan PengawasanAlat Kesehatan (Alkes) danPerbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT)
Produk dan Sarana DistribusiAlat Kesehatan sertaPerbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT) yangdiuji
40 Produk
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ditandatangani
oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai Pihak Pertama dan
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai Pihak Kedua.
12
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI1. Pengukuran Kinerja
Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi
output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan
terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses
sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi
pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator
sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja.
Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari
masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan
kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-
masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di
masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih
berhasil guna dan berdaya guna.
Hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun
2018 sebagai berikut:
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat KesehatanDinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
NO. SASARANKEGIATAN
INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 PeningkatanPelayananKefarmasian
TenagaKefarmasian yangMampu dalamMelaksanakanPelayananKefarmasiansesuai Standar
313Tenaga
Kesehatan(100%)
99,04% 99,04%
2 PeningkatanTata Kelola ObatPublik danPerbekalan
Dinas KesehatanProvinsi danKab/Kota yangMelaksanakan
1 Provinsi(100%)
96% 96%
13
NO. SASARANKEGIATAN
INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Kesehatan Program TataKelola Obat Publikdan PerbekalanKesehatan
3 PeningkatanProduksi danDistribusiKefarmasian
Sarana Produksidan DistribusiSediaan Farmasidan PengamananPangan yangdibina
182Sarana(100%)
95,05% 95,05%
4 DukunganManajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnya padaProgramKefarmasian danAlat Kesehatan
LayananPerencanaan,Konsolidasi danEvaluasi terhadapManajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnya
39Layanan(100%)
100% 100%
5 PeningkatanPenilaian AlatKesehatan(Alkes) danPerbekalanKesehatanRumah Tangga(PKRT)
Tenaga Kesehatandan Masyarakat diProv/Kab/Kotayang TerpapartentangPenggunaan AlatKesehatan danPKRT yang TepatGuna
181Tenaga(100%)
100% 100%
6 PeningkatanPengawasan AlatKesehatan(Alkes) danPerbekalanKesehatanRumah Tangga(PKRT)
Produk danSarana DistribusiAlat Kesehatanserta PerbekalanKesehatan RumahTangga (PKRT)yang diuji
40 Produk(100%)
100% 100%
14
15
16
Gambar 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan AlatKesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
17
2. Analisis Akuntabilitas KinerjaSasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan.
Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai
berikut:
a. Tenaga Kefarmasian yang Mampu dalam Melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian sesuai Standar
Permasalahan :
Minimnya tenaga kefarmasian (Apoteker dan Tenaga Teknis
Kefarmasian) di Fasyankes Dasar dan Apoteker belum menjadi
tenaga kesehatan strategis;
Juknis tata cara pemantauan obat dalam pelaksanaan JKN di
Puskesmas sedang disusun;
Persepsi prescriber di Rumah Sakit dengan organisasi Profesi IDI
dan IDAI belum sepaham terhadap obat-obat dalam Formularium
Nasional (Fornas);
Isi materi tidak bisa diterapkan untuk 2 (dua) sasaran yang
berbeda yaitu Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
sehingga menjadi tidak efektif pada pada “Pertemuan
Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas di
RS dan Puskesmas serta POR di Puskesmas” (POR hanya untuk
di puskesmas, sedangkan EPO masih untuk di Rumah Sakit).
Upaya pemecahan masalah :
Advokasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Direktorat
Pelayanan Kefarmasian Direktorat Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (advokasi ke Badan
Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI);
Melatih petugas provinsi dalam pemantauan obat berupa TOT;
Mengirim surat edaran (SE) kepada sarana pelayanan
kesehatan terkait pemantauan obat dalam rangka pelayanan
JKN;
Koordinasi dengan stakeholder terkait, organisasi profesi dan
perguruan tinggi, serta dibuat juknis evidence based obat yang
tercantum dalam formularium nasional;
18
Pembagian peran dengan cara advokasi stakeholder terkait
dalam menyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
secara berkala terkait fornas;
Koordinasi dengan unit utama lain yaitu Direktorat Jenderal
Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
Mengusulkan nomenklatur menu dipisah berdasarkan sasaran
peserta. Jika tidak memungkinkan dipilih salah satu khusus
pertemuan untuk petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dengan konsep materi untuk pelayanan kefarmasian di
Puskesmas. Materi pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit
disusun khusus pertemuan tersendiri dengan judul yang
disesuaikan.
b. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program
Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Permasalahan:
Laporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/kota ke Dinas Kesehatan
Provinsi setiap bulan tidak lengkap dan tidak tepat waktu seperti
yang telah dituangkan di dalam Pedoman Teknis Pemantauan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Tata Kelola Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019, sehingga Dinas
Kesehatan Provinsi tidak tepat waktu dalam merekapitulasi dan
menyampaikan hasilnya kepada Direktorat Tata Kelola Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
Jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas dan kompetensi yang
belum sesuai di Puskesmas;
Seringnya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi
Farmasi Kabupaten/Kota;
Materi RKO dan SIPNAP digabung dalam satu pertemuan tidak
efektif dan fokus karena petugas pengelola program yang berbeda.
Upaya pemecahan masalah :
Pemberian reward bagi petugas/pengelola data di Kabupaten/Kota;
Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di
Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola obat secara
berkesinambungan;
19
Perlu dibangun koordinasi yang baik untuk pelaporan data
ketersediaan obat dan vaksin dari puskesmas ke instansi
penanggung jawab kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Provinsi);
Nama menu perlu dikaji ulang.
c. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pengamanan
Pangan yang dibina
Permasalahan :
Bahan Kimia Obat (BKO) dalam obat tradisional masih menjadi
masalah krusial untuk diselesaikan. Salah satu akar masalahnya
yaitu kebocoran obat jadi atau bahan baku obat ke jalur illegal
sehingga diselewengkan untuk produksi OT yang mengandung
BKO;
Penambahan bahan berbahaya/dilarang, seperti merkuri,
hidrokinon, asam retinoat dan zat warna yang dilarang (merah K10
(Rhodamin), merah K3, jingga K1) masih dijumpai pada kosmetik.
Faktor pemicu utama peredaran kosmetika ilegal dan tidak
memenuhi syarat adalah masih tingginya demand dari masyarakat
yang menginginkan kosmetika dengan efek instan dan harga
terjangkau;
Usaha Kecil Obat Tradisional masih terdapat yang belum memiliki
izin produksi dan izin edar. Tidak memiliki penanggung jawab dan
juga masih banyak UKOT yang tutup tanpa lapor kepada pihak
stake holder pemberi rekomendasi perizinan;
Terdapat produk UKOT yang berlabel izin edar PIRT dimana
produk tersebut mencantumkan khasiat.
Upaya pemecahan masalah :
Memperkuat jejaring lintas sektor dan kerjasama dengan asosiasi
pelaku usaha obat tradisional terkait pembinaan dalam
menghentikan praktik pencampuran BKO ke dalam produk obat
tradisional;
Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) terkait obat tradisional mengandung BKO;
Intensifikasi pendampingan dan bimbingan teknis perizinan dan
penerapan CPOTB dalam rangka peningkatan mutu produk bagi
pelaku usaha obat tradisional;
20
Peningkatan kerjasama dan komunikasi lintas sektor di bidang
sertifikasi obat tradisional terutama dengan asosiasi pengusaha
jamu dan pelaku usaha IOT dan UMKM Obat Tradisional untuk
meningkatkan komitmen pelaku usaha dalam perizinan dan
penerapan CPOTB;
Intensifikasi pembinaan dan asistensi regulasi dalam penerapan
perizinan dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) di
industri kosmetik;
Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan lintas sektor terkait
termasuk gabungan pelaku usaha kosmetik, utamanya dalam
penanggulangan penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam
kosmetik.
d. Layanan Perencanaan, Konsolidasi dan Evaluasi terhadap Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Permasalahan :
Kegiatan tertunda beberapa menyesuaikan dengan termin waktu kegiatan
APBD dan konfirmasi narasumber terkait.
Upaya pemecahan masalah :
Meningkatkan koordinasi lintas program Provinsi/Kab/Kota.
e. Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/Kota yang Terpapar
tentang Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT yang Tepat Guna
Permasalahan :
Masih banyak ditemukan penggunaan yang salah ataupun tidak
tepat guna. Kurangnya informasi penggunaan alat kesehatan dan
PKRT yang benar sehingga perlu adanya pembekalan untuk
memberikan pemahaman kepada tenaga kesehatan dan
masyarakat mengenai alat kesehatan dan PKRT produksi dalam
negeri;
Beberapa alat kesehatan masih akan diimpor ke dalam negeri.
Namun, diakui bahwa potensi perkembangan alkes masih tetap
bisa bersaing dengan produksi luar, masih terbuka dan tetap akan
butuh impor karena tujuannya untuk menyelamatkan manusia
Upaya pemecahan masalah :
Peningkatan industri alat kesehatan untuk berperan turut berperan
dalam mengurangi tingkat ekonomi yang sangat berdampak
terhadap kesehatan masyarakat
21
Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan
alat kesehatan dalam negeri dan cara menggunakan Alkes dan
PKRT yang baik;
percepatan pengembangan industri alat kesehatan melalui
peningkatan kerjasama dan kontribusi positif fasyankes dan
masyarakat serta stakeholder terkait agar dapat mewujudkan
kemandirian dan meningkatkan daya saing industri alat kesehatan
dalam negeri.
f. Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan serta Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT) yang diuji
Permasalahan :
Peredaran alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) di Indonesia semakin banyak jumlah dan jenisnya dan masih
ditemukan Alat kesehatan dan PKRT yang belum memiliki ijin edar serta
masih ditemukan sarana yg belum memiliki kepatuhan terhadap CDAKB,
CPAKB dan CPPKRTB.
Upaya pemecahan masalah :
Peningkatan kemampuan tenaga pengawas di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan agar penyelenggaraan
pengawasan di bidang kesehatan dapat dilaksanakan dengan
optimal;
Pelaksanaan pre dan post market control tentunya harus
dilaksanakan dengan optimal agar tujuan terjaminnya alat
kesehatan dan PKRT yang aman, bermutu dan bermanfaat dapat
tercapai. Dalam hal ini, tidak hanya memerlukan penguatan
regulasi tapi juga dukungan sumber daya termasuk sumber daya
manusia yang kompeten;
Perlu dilakukan pengujian ulang ke laboratorium yang terakreditasi;
Masih terbatasnya jumlah sampel yang disampling dan
laboratorium pengujian alat kesehatan yang terakreditasi, sehingga
perlu dilaksanakan koordinasi lintas sektor terhadap sarana
pemegang izin edar agar secara rutin melaksanakan dan
melaporkan hasil pengujian sampling pada laboratorium
terakreditasi.
22
B. REALISASI ANGGARAN SATKER DEKONSENTRASIRincian alokasi dan realisasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Pagu dan Realiasi Anggaran Kegiatan pada Program Kefarmasian danAlat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018
NO. KEGIATAN PAGU REALISASIRp. (%)
1 Peningkatan PelayananKefarmasian
536.383.000 467.940.900 87,24
2 Peningkatan Tata KelolaObat Publik dan PerbekalanKesehatan
475.166.000 423.479.810 89,12
3 Peningkatan Produksi danDistribusi Kefarmasian
255.422.000 229.717.100 89,94
4 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramKefarmasian dan AlatKesehatan
576.393.000 502.518.020 87,18
5 Peningkatan Penilaian AlatKesehatan (Alkes) danPerbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT)
239.253.000 222.876.522 93,16
6 Peningkatan PengawasanAlat Kesehatan (Alkes) danPerbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT)
239.771.000 162.888.225 67,93
TOTAL 2.322.388.000 2.009.420.577 86,52
C. SUMBER DAYA MANUSIASumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam
mendukung tercapainya kinerja organisasi. Secara teknis sumber daya manusia
dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi
jumlah dan kualitas serta profesional di bidangnya. Apabila sumber daya manusia
yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan
inovasi maka pencapaian kinerja tentunya akan semakin baik. Berdasarkan
analisis beban kerja, secara ideal jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
dibutuhkan seksi Kefarmasian belum mencukupi jika dibanding dengan banyaknya
sarana yang harus dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Saat
ini jumlah pegawai Seksi Kefarmasian terdiri dari seorang Kepala Seksi dan 17
orang staf (15 orang ASN dan 3 orang non ASN) dengan perincian sesuai di tabel
7.
23
Tabel 7. Perincian Pegawai di Seksi KefarmasianNO. STATUS
KEPEGAWAIAN
JABATAN PENDIDIKAN JUMLAH(Orang)
1 ASN Kepala SeksiKefarmasian
S2-Apoteker(Magister ManajemenPemasaran dan KeuanganPelayanan Kesehatan)
1
Staf S2-Apoteker(S2 Magister ManajemenPelayanan Kesehatan, S2Magister ManajemenKebijakan Obat serta S2Magister ManajemenPemasaran dan KeuanganPelayanan Kesehatan)
3
S1-Apoteker 3S2-Dokter Gigi(Magister ManajemenPemasaran dan KeuanganPelayanan Kesehatan)
1
Spesialis Konservasi Gigi 1S2 lainnya 1S1 lainnya 2Diploma (D3) 1SMA 2
2 Non ASN Staf S1-Apoteker 1Asisten Apoteker (SMF) 1SMA 1
Tabel 8. Perincian Pegawai di Seksi Alat Kesehatan dan PKRTNO. STATUS
KEPEGAWAIAN
JABATAN PENDIDIKAN JUMLAH(Orang)
1 ASN Kepala SeksiKefarmasian
S1-Apoteker 1
Staf S2-Apoteker(S2 Magister ManajemenPelayanan Kesehatan)
1
S1-Apoteker 2S2 lainnya 1S1 lainnya 7SMA 2
2 Non ASN Staf Asisten Apoteker (SMF) 1
Tabel 9. Jumlah Pegawai di Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan – PKRTberdasarkan Pendidikannya
NO. PENDIDIKAN JUMLAH (Orang)1 S2 - Apoteker 5
2 S1 – Apoteker 7
24
NO. PENDIDIKAN JUMLAH (Orang)3 S2 – Lainnya 3
4 Spesialis 1
5 S1 – Lainnya 9
6 Diploma 1
7 SMA 5
8 SMF 2
JUMLAH 33
Gambar 3. Jumlah Pegawai di Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan –PKRT berdasarkan Pendidikannya
25
BAB IVPENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat
Kesehatan-PKRT ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua pimpinan dan seluruh staf
seksi kefarmasian. Tidak kalah pentingnya bahwa keterlibatan para pemangku
kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi maupun pemberdayaan
bersama-sama dengan Kabupaten/Kota juga sangat besar peranannya dalam
keberhasilan pelaksanaan Program kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selanjutnya untuk
menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala. Apabila diperlukan, dapat dilakukan
perbaikan/revisi penyesuaian muatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme
yang berlaku dan tanpa mengubah peran dan fungsi memberikan dukungan dan
pembinaan di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan optimal dalam pencapaian
pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau dengan mengacu kepada
Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 dan Rentra Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur.