LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DANA DEKONSENTRASI SATKER 07 (169020) TAHUN 2019 BIDANG SDK SEKSI KEFARMASIAN SEKSI ALKES & PKRT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN Jalan Abdul Wahab Syahranie No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. (0541) 743810 website : www.kesehatan.kaltimprov.go.id email : [email protected]SAMARINDA 75124
64
Embed
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DANA DEKONSENTRASI · Pembukaan Acara oleh Kepala Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dr. Hj. Rini Retno Sukesi, M.Kes dalam kegiatan Pendampingan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DANA DEKONSENTRASI SATKER 07 (169020) TAHUN 2019
BIDANG SDK SEKSI KEFARMASIAN SEKSI ALKES & PKRT
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN Jalan Abdul Wahab Syahranie No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. (0541) 743810 website : www.kesehatan.kaltimprov.go.id email : [email protected]
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T ,
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Seksi
Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Satker 169020 (07), Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat diselesaikan. Laporan kinerja Dana
Dekonsentrasi Satker 169020 (07), Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 menyajikan gambaran dan memberikan informasi mengenai berbagai
capaian kinerja sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam
Rencana Strategis (Renstra) Program Kefarmasian dan alkes Tahun 2015 – 2019.
Laporan kinerja ini juga merupakan hasil konkrit dalam pelaksanaan
berbagai program/kegiatan di Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang
disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas Rencana Kerja Tahunan (RKT)
yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, dan
menyadari bahwa Laporan Kinerja Satker 169020 (07) Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019 masih terdapat kekurangan dan belum seperti yang
diharapkan. Pada akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara
langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Satker
169020 (07) Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan Timur diucapkan terima kasih.
Disamping itu diharapkan juga bahwa Laporan Kinerja ini dapat menjadi
salah satu acuan penting dalam penyusunan dan pengimplementasian dari
Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis dimasa mendatang.
Oleh karena itu sangat diperlukan masukan-masukan positif untuk memacu
peningkatan kinerja dalam mencapai sasaran meningkatnya akses, kemandirian,
dan mutu sediaan farmasi alat kesehatan di masa mendatang. Kalimantan Timur.
Samarinda, 31 Januari 2020 Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. Andi M. Ishak, Apt., M.Si
NIP. 19680804 199403 1 012
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Satker 169020 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja
berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun
sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan
aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya laporan ini
menyajikan gambaran atau memberikan informasi mengenai berbagai capaian
kinerja sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) Program Kefarmasian dan alkes Tahun 2015 – 2019 Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Laporan kinerja ini juga merupakan hasil
konkrit dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas
Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2019.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019. Pembangunan kesehatan periode 2015-2019 dilaksanakan
untuk mencapai sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi
masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang
didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Dalam pencapaian sasaran tersebut, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
berperan melalui meningkatkan akses, kemandirian serta mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan. Pencapaian sasaran program akan semakin didorong di tahun
2019, yang merupakan tahun terakhir dalam penentuan keberhasilan di akhir
periode 2015-2019, adapun target tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur yang akan dicapai pada tahun 2019 adalah :
iii
1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial menjadi
95%
2. Persentase Produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
sebesar 90%
dari indikator pencapaian kinerja tahun 2019 tersebut diatas, sudah dapat dicapai
yaitu sebagai berikut :
1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial menjadi
99,24 %
2. Persentase Produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
sebesar 100 %
Tercapainya target indikator yang telah ditetapkan tak lepas dari kerja keras dan
kerjasama tim di provinsi maupun kabupaten/kota dalam pelaksanaannya,
sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya capaian dapat dipertahankan
atau ditingkatkan lagi. Untuk itu evaluasi dan kerja keras bersama dari seluruh
komponen, pendayagunaan sumber daya yang optimal dan diperlukan penguatan
terutama dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang
kefarmasian dan alat kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Seksi Kefarmasian Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melalui dana Dekonsentrasi didukung oleh
anggaran DIPA tahun 2019 sebesar Rp 1.958.657.000,- (Satu miliar Sembilan ratus
lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi tahun
anggaran 2019 sebesar Rp 1.700.312.682,- (Satu miliar tujuh ratus juta tiga ratus
dua belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan persentase sebesar
86,81 %.
iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR…….……………………........................................ i
IKHTISAR EKSEKUTIF………………………….................................. ii
DAFTAR ISI…………………………………………............................... iv
DAFTAR TABEL……………………………………............................... v
DAFTAR GRAFIK……………………………………............................. vi
DAFTAR GAMBAR………………………………….............................. vii
BAB I PENDAHULUAN……………………………..............................
A. LATAR BELAKANG………………………………………………………………………
B. MAKSUD DAN TUJUAN……………………………………………………………….
C. ASPEK STRATEGIS SEKSI KEFARMASIAN DAN SEKSI ALAT
KESEHATAN & PKRT…………………………………………………………………
D. STRUKTUR ORGANISASI..............................................................
E. SISTEMATIKA ………………………………………………………………………….
BAB II PERENCANAAN KINERJA…………………………………….
A. RENCANA STRATEGIS ……………………………………………………………
B. PERJANJIAN KINERJA …………………………………………………………….
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..........................................
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ………………………………………………
B. PENCAPAIAN KINERJA & INDIKATOR KELUARAN KEGIATAN ……..
C. REALISASI ANGGARAN …………………………………………………………..
BAB IV PENUTUP ......................................................................
1
1
1
2
3
4
5
5
9
11
11
51
52
55
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2015-2019
7
Tabel 2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019
7
Tabel 3. Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun Anggaran 2019
8
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2019
11
Tabel 5. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase
Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2019
13
Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase produk
alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi
syarat Tahun 2019
15
Tabel 7. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Penggunaan Obat
Rasional (POR) Tahun 2019
19
Tabel 8. Data Angka Jumlah PIO dan Konseling Obat Kabupaten/Kota
Tahun 2019
20
Tabel 9.
Daftar Surat Peringatan Keras Untuk PAK Tahun 2019 47
Tabel 10. Data Pencabutan Sertifikat Distribusi Alkes Tahun 2019 48
Tabel 11. Hasil Inspeksi yang ditindak lanjuti ke Pusat Tahun 2019 49
vi
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 1. Capaian Indikator Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
11
Grafik 2. Realisasi dan Target Nasional Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin dari Tahun 2015 s.d 2019
13
Grafik 3. Pemantauan Ketersediaan Obat dan Vaksin Indikator di Puskesmas per Bulan Tahun 2019
13
Grafik 4. Realisasi dan Target Nasional Indikator Persentase Produk Alkes dan PKRT di peredaraan yang memenuhi syarat tahun 2019
15
Grafik 5. Realisasi dan Target Capaian Indikator Penggunaan Obat Rasional (POR) Provinsi Kalimantan Timur per Triwulan Tahun 2019
19
Grafik 6. Indikator Penggunaan Obat Rasional (POR) kabupaten/kota 19
Grafik 7. Persentase Pelaksanaan Konseling Kabupaten/Kota Tahun 2019
21
Grafik 8. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Informasi Obat Kabupaten/kota Tahun 2019
21
Grafik 9. Persentase Penggunaan Obat Generik Kabupaten/Kota Tahun 2019
22
Grafik 10. Data Sarana Distribusi Kefarmasian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019
31
Grafik 11. Jumlah Sarana Distribusi PBF di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019
31
Grafik 12. Pelayanan Perizinan Sarana PBF Provinsi Kalimantan Timur 33
Grafik 13. Jumlah Sarana Apotek Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019
33
Grafik 14. Jumlah Sarana Toko Obat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019
33
Grafik 15. Data Sertifikat Distribusi dan Sebaran Alkes Pusat/cabang Tahun 2019
44
Grafik 16. Pelayanan Perijinan PAK (Pusat/Cabang) Tahun 2019 44
Grafik 17. Nilai Skor Hasil Inspeksi Sarana dalam tingkat kepatuhan Penerapan CDAKB (Cabang) Tahun 2019
49
Grafik 18. Nilai Skor Hasil Inspeksi Sarana dalam Tingkat Kepatuhan Penerapan CDAKB (Pusat) Tahun 2019
50
vii
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1. Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi TA 2019 9-10
Gambar 2. Foto Bersama dalam Kegiatan Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi AoC dalam
rangka mendukung Germas di Kabupaten Berau
17
Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalis asi AoC dalam rangka mendukung Germas
di Kabupaten Berau
17
Gambar 4. Kegiatan Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan
Vaksin dan Penerapan e-Logistik di Instalasi Farmasi di Kota Balikpapan
23
Gambar 5. Pembukaan Acara oleh Kepala Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dr. Hj. Rini Retno Sukesi, M.Kes dalam
kegiatan Pendampingan Implementasi E-Monev Katalog Obat dalam Mendukung RKO KALTIM
25
Gambar 6. kegiatan Pendampingan Implementasi E-Monev Katalog Obat dalam Mendukung RKO KALTIM
26
Gambar 7.
Gambar 8.
Kegiatan Monitoring Ketersedian Obat dan Vaksin di
Kabupaten/Kota
kegiatan Repacking Sediaan Kefarmasian Untuk dikirim ke Kabupaten/Kota
27
28
Gambar 9. kegiatan Pendistribusian Obat dan vaksin untuk Kabupaten/Kota 29
Gambar 10. kegiatan Monitoring Periinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian 30
Gambar 11. Kegiatan Rakornas Farmalkes di Manado 34
Gambar 12. Kegiatan Rakornas Farmalkes di Manado dan Penghargaan atas Prestasi dalam Pelaporan RKO 2019 35
Gambar 13. Sertifikat dan Penghargaan atas Prestasi dalam Pelaporan RKO Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser 2019
38
Gambar 14. Kegiatan Reviu DAK dan Pemutakhiran Data Kefarmasian Tahun 2019 40
Gambar 15. Kegiatan Melaksanakan Workshop Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri Dalam Implemenasi Instruksi Presiden
42
Gambar 16 Kegiatan Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana, surveilance produk dan pengendalian perizinan saranaProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan
45
viii
Gambar 17 Kegiatan Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana, surveilance produk dan pengendalian perizinan saranaProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan
45
Gambar 19 Kegiatan Melaksanakan Sampling Produk Alkes dan PKRT 46
Gambar 20 Kegiatan Melaksanakan Insfeksi Sarana Produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan 46
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas
membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan, seperti yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Perorganisasian dan Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kabupaten/kota. Secara terinci Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Seksi Kefarmasian dan
Seksi Alat Kesehatan & PKRT mempunyai tugas: 1) Menganalisis, merumuskan
rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, 2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud sebagaimana ayat 1
seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan & PKRT mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
3. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait
dengan bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT).
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan & PKRT
Satker 169020 (07) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang diberikan kepada Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan
& PKRT Satker 169020 atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja
2
memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan
sebagai upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja.
C. ASPEK STRATEGIS SEKSI KEFARMASIAN DAN SEKSI ALAT KESEHATAN & PKRT
Sesuai dengan tugas untuk membantu Gubernur Kalimantan Timur
dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan
berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang
kesehatan. Secara terinci Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat
Kesehatan & PKRT mempunyai tugas: 1) Menganalisis, merumuskan
rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, 2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud sebagaimana ayat 1
seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan & PKRT.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program di Seksi Kefarmasian
dan Seksi Alkes & PKRT Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019
ditentukan oleh bagaimana mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam
lingkungan yang kondusif dan meminimalkan hambatan dan kendala yang ada.
Hambatan yang ada menjadi bahan perbaikan bagi Seksi Kefarmasian dan
Seksi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019
untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Berikut adalah
hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan program tahun 2019
sebagai berikut :
1. Belum lengkapnya kualifikasi dan kurangnya tenaga untuk melaksanakan
kegiatan teknis dan administratif. Di tingkat provinsi (Dinkes Provinsi
Kalimantan Timur), jumlah dan kualifikasi tenaga teknis kefarmasian
sangat kurang. Pada akhir tahun 2019 pada seksi kefarmasian hanya ada
1 tenaga apoteker dan pada Seksi Alat Kesehatan & PKRT hanya ada 1
tenaga diploma III farmasi yang ber status PNS/ASN sehingga untuk
menjalankan kegiatan baik sumber dana APBD maupun APBN. Masiih
diperbantukan Tenaga Non-PNS yaitu sebanyak tiga orang tenaga
Apoteker, hal itu pun kurang lebih terjadi di tingkat kab/kota . Akibatnya
3
kegiatan kefarmasian masih ada dilaksanakan oleh tenaga non
kefarmasian.
2. Masih kurangnya komitmen dan kerjasama dalam membangun sinergis
lintas program lain , sehingga program kefarmasian dan alat kesehatan
masih ada seperti berjalan sendiri tanpa dukungan program lain.
3. Adanya kegiatan-kegiatan (pusat / lintas sektor) yang sering bertabrakan
jadwal kegiatan yang sudah dijadwalkan sebelumnya sehingga masih ada
kegiatan yang belum terserap maksimal pelaksanaannya;
4. Belum terselenggaranya manajemen data dan informasi hasil pelaksanaaan
kegiatan pencapaian indikator kinerja yang terintegrasi sehingga hasilnya
belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Seksi
Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan & PKRT Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur di pimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan dua orang Kepala seksi (Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes &
PKRT) di bantu oleh Staf/Penanggungjawab kegiatan :
Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan &
PKRT Tahun 2019
KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA KESEHATAN
Drs. Asaf Diolo, Apt
KEPALA SEKSI KEFARMASIAN
H. Ahmad Husairi, SKM
STAF SEKSI KEFARMASIAN
- Ony Suharni, S.Farm., Apt
- Sudirman, S.Sos
- Padliansyah
- Sri Hartati
- Zulkifli
- Nuqsabandi Mabruri, S.Farm., Apt
- Yulie Christine Uyang, S.Farm., Apt
- Sasmita Eka Saputra, S.Farm., Apt
KEPALA SEKSI ALAT KESEHATAN & PKRT
Hj. Umu Choirijah, SKM
STAF SEKSI ALKES & PKRT
- Akhmad Sopiyan
- Hj. Nurdaliyah
- Husni Thamrin, Amd. Far
- Altinus
- M. Denny Adityawarman, SKM
4
E. SISTEMATIKA
Sistematika laporan kinerja Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan &
PKRT Tahun 2019 sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sednag dihadapi
organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja.
B. Pencapaian Kinerja dan Indikator Keluaran Kegiatan
Pada sub bab ini disajiakan Pencapaian Kinerja dan Indikator Keluaran
Kegiatan melalui aplikasi e-monev DJA
C. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur didasarkan kepada 2 Kebijakan yaitu Kebijakan
Kementerian Kesehatan (perpanjangan tangan pemerintah pusat) seperti yang
tertuang di dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan
melaksanakaan kebijakan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (sebagai daerah
otonomI) melalui Dinas Kesehatan provinsi yang tertuang dalam Kebijakan
RPJMD 2018-2023 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur 2018-2022. Antara kedua kebijakan dan program tersebut
saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Penyusunan Renstra
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur salah satunya bersumber dari
kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenkes, sehingga program dan
kegiatan yang ada mendukung pencapaian program kementerian kesehatan
termasuk di dalamnya Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Program
kefarmasian dan Alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
sesuai dengan Tupoksi dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat
Kesehatan & PKRT yang berada di bawah Bidang Sumber Daya Kesehatan.
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur 2019 indikator sasaran yang ingin dicapai adalah persentase
ketersediaan obat dan vaksin sebesar 99,24 % dan persentase produk alkes
dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 100 % di tahun 2019.
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan kegiatan yang meliputi
peningkatan ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan
dasar, peningkatan mutu dan keamanan alat kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), peningkatan penggunaan obat rasional
melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas, peningkatan produksi mutu
sarana produksi dan distribusi kefarmasian, Dalam upaya peningkatan program
tersebut diperlukan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis
pada program kefarmasian dan alat kesehatan.
6
Untuk menghadapi tantangan tersebut, telah dicanangkan Strategi
Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,
dimana ada 3 tujuan yang ingin dicapai, namun untuk Seksi Kefarmasian dan
Seksi Alat Kesehatan dan PKRT baru bisa mencapai dua tujuan meliputi :
1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah:
a. Menyusun regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku obat
dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi obat dan
obat tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan
kemandirian nasional.
b. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di
bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
c. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis.
d. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat
rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi melalui gema
cermat serta sistem monev.
2. Terjaminnya produk alat kesehatan & PKRT yang memenuhi syarat di
peredaran. Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah:
a. Menyusun regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan
pre dan post market alat kesehatan serta PKRT
b. Menyusun regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan industri alat
kesehatan dalam negeri
c. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di
bidang kefarmasian dan alat kesehatan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan melaksanakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses dan
mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT).
7
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Sasaran
Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)
Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja
beserta target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1
Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2015-2019
Indikator Kinerja
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase ketersediaan obat dan
vaksin di Puskesmas
77% 80% 85% 90% 95%
Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
75% 77% 79% 81% 83%
Cara perhitungan indicator kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 2.
Tabel 2
Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2015-2019
Indikator Kinerja
Cara Perhitungan
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) puskesmas
Jumlah (n) Puskesmas yang Melapor x jumlah total item obat indikator 𝑋 100 %
Persentase produk alat
kesehatan dan PKRT di peredaran yang
memenuhi syarat
Jumlah sampel alkes dan PKRT yang diuji dan memenuhi syarat
Jumlah sampel alkes dan PKRT yang di uji 𝑋 100 %
8
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3
Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun Anggaran 2019
Program Indikator Kinerja
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Fasyankes yang Mampu dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi & Pengamanan Pangan yang dibina
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Layanan Perencanaan, Konsolidasi dan Evaluasi terhadap Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/Kota yang terpapar tentang Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT yang tepat Guna
Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
9
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia.Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2019
dapat dilihat pada gambar dibawah ini;
10
Gambar 1.
Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi TA 2019
11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat
Kesehatan & PKRT Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam
penetapan Kinerja dengan realisasinya, tingkat capaian kinerja Seksi
Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan & PKRT pada Tahun 2019 dapat
diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.
Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2019
Realisasi 2019
Capaian 2019
Meningkatnya akses dan
mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Persentase ketersediaan
obat dan vaksin di Puskesmas dan vaksin di Puskesmas
95 %
99,24 %
104,46 %
Persentase produk alat
kesehatan dan PKRT di
peredaran yang
memenuhi syarat
83 %
100 %
120,48 %
Grafik 1.
Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tahun 2019
Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
95 99.24 104.46
83 100 120.48
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2019CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2019
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
Persentase Produk Alat Kesehatan & PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat
12
2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
A. Sasaran Indikator Kerja Program Kefarmasian dan Alat
kesehatan
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai
berikut:
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Kondisi yang dicapai:
Realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di
Puskesmas tahun 2019 sebesar 99,24 %, melebihi target yang telah
ditetapkan yaitu sebesar 95 %, dengan capaian sebesar 104,46%.
Sosialisasi yang terus menerus kepada petugas Kabupaten/Kota di
setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian selama
tahun 2019 adalah salah satu faktor yang menunjang keberhasilan
pencapaian indikator kinerja kegiatan melebihi target yang telah
ditetapkan serta hasil dari pengelolaan obat yang baik oleh Dinkes
Kab/Kota melalui anggaran APBD dan dana DAK. Untuk itu Seksi
Kefarmasian sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Bina Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan telah mensosialisasikan buku
“Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-
2019” yang telah dibagikan kepada seluruh petugas Kabupaten/Kota
sebagai pedoman dalam melaksanakan pengumpulan, perhitungan dan
pelaporan data indikator kinerja.
13
Tabel 5
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat
dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2019 Indikator Kinerja Target
2019 Realisasi
2019 Capaian
2019
Persentase ketersediaan
obat dan vaksin di Puskesmas
95 % 99,24 % 104,46 %
Grafik 2
Realisasi dan Target Nasional Indikator Persentase Ketersediaan Obat
dan Vaksin di Puskesmas dari Tahun 2015 s.d 2019
Grafik 3
Pemantauan Ketersediaan Obat dan Vaksin Indikator di Puskesmas
per Bulan Tahun 2019
0
20
40
60
80
100
2015 2016 2017 2018 2019
79.0684.84
96.74 98.82 99.24
77 8085
9095
Realisasi Target Nasional
KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSINPROVINSI KALIMANTAN TIMUR
14
2. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran
yang memenuhi syarat
Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah salah satu langkah yang
ditempuh dalam rangka pembinaan, pengendalian,dan pengawasan
terhadap keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan dan PKRT yang
telah memiliki izin edar. Pengambilan sampel alat kesehatan dan PKRT
dilaksanakan di Kab/Kota. Seluruh sampel diuji di laboratorium yang
terakreditasi atau yang ditunjuk yaitu ULP. Fakultas Farmasi UNAIR
Surabaya. Total sampel yang diuji dan telah diperoleh hasil uji adalah
19 sampel. Setelah dilakukan pengujian terhadap sampel, diperoleh
hasil yang menunjukan 19 sampel memenuhi syarat (MS)
Pengambilan sampel alat kesehatan dilakukan berdasarkan Pedoman
Teknis Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Alat Kesehatan. Kriteria
sampel alat kesehatan dan PKRT yang diuji sebagai berikut:
Kriteria umum:
a. Ketersediaan laboratorium uji dan metode pengujiannya.
b. Kajian resiko dari sampel yang akan diambil.
c. Ketersediaan standar yang digunakan dalam metode analisis.
d. Produk yang banyak dipakai oleh masyarakat luas.
e. Produk yang banyak beredar dan memiliki dampak yang cukup
luas pada masyarakat.
f. Produk yang berdasarkan data tahun sebelumnya yang tidak
memenuhi syarat (TMS).
Kriteria khusus:
a. Produk alat kesehatan kelas satu.
b. Produk alat kesehatan steril.
c. Produk PKRT.
d. Produk yang diduga tercemar dan dapat menimbulkan dampak
yang tidak diinginkan.
15
Tabel 6
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase produk alat
kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat Tahun 2019
Grafik 4
Realisasi dan Target Nasional Indikator Persentase produk alat
kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 2017 s.d
2019
Gambar 2.
Foto Kegiatan Sampling Alkes Dan PKRT Tahun 2019
B. Indikator / Sasaran Kerja Lainnya berdasarkan Program
Kefarmasian dan Alat kesehatan
1. Program Pelayanan Kefarmasian
a) Persentase Pelayanaan kefarmasian di Fasyankes sesuai
dengan standar
Indikator persentase pelayanan kefarmasian di Fasyankes sesuai
dengan standar meningkat setiap tahun. Peningkatan berkisar 5%
pertahun, dengan memperhitungkan adanya peningkatan sarana
Indikator Kinerja Target
2019
Realisasi
2019
Capaian
2019
Persentase produk alat
kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
83 %
100 %
120,48 %
0
20
40
60
80
100
2017 2018 2019
7581 83
100 100 100
PRODUK ALKES & PKRT YANG MEMENUHI SYARAT
Target Nasional Realisasi
16
Fasyankes dan sumber daya manusia kefarmasian yang dapat
mendukung tercapainya indikator. Pada tahun ini salah satu fokus
peningkatan mutu pelayanan kefarmasian untuk mendukung
akreditasi Puskesmas dari Pengelolaan Obat dan Pelayanan
kefarmasian, seperti yang telah dilaksanakan oleh Seksi
Kefarmasian di Provinsi Kalimantan Timur melalui dana
Dekonsentrasi TA 2019 mengadakan pertemuan Sosialisasi,
Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi AoC dalam
rangka mendukung Germas di Kabupaten Berau. Guna menunjang
aksi GERMAS Sesuai SK MenKes No. HK.02.02/Menkes/427/2015
tentang Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat
merupakan dasar Inovasi Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penggunaan Obat Rasional dengan upaya bersama pemerintah dan
masyarakat melalui rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan
kepedulian, kesadaran, pemahaman dan keterampilan masyarakat
dalam menggunakan obat secara tepat dan benar. Capaian Gerakan
Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan melibatkan tenaga
kesehatan dan masyarakat telah dilaksanakan di kota Samarinda,
kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai
Timur dan Kabupaten Berau.
Optimalisasi peran tenaga kesehatan khususnya Profesi Apoteker
sebagai AoC (Agent of Change) untuk kegiatan GeMa CerMat pada
tahun 2019 berasal dari Apoteker Rumah Sakit, Apoteker
Puskesmas, Apoteker Klinik dan Apoteker di Apotek totalnya
sebanyak 14 orang di Kabupaten Berau. Tenaga farmasi tidak lagi
hanya berperan dalam kuratif-rehabilitatif tetapi juga promotif-
preventif sehingga pelayanan kefarmasian di fasyakes sesuai
standar dapat tercapai.
17
Gambar 2.
Foto Bersama dalam Kegiatan Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema
Cermat, dan Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di
Kabupaten Berau
Gambar 3.
Kegiatan Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan
Optimalis asi AoC dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten
Berau
18
b) Persentase Penggunaan Obat Rasional:
Indikator Penggunaan Obat Rasional (POR) periode tahun 2017-
2019 yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan
penggunaan obat rasional di Puskesmas. Persentase
Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional di
Puskesmas adalah Kabupaten/Kota yang 20 % Puskesmasnya
memiliki nilai rerata Penggunaan Obat Rasional minimal 60%.
Persentase POR : Persentase penggunaan antibiotik pada
penatalaksanaan kasus ISPA non-pneumonia, diare non-spesifik,
penggunaan injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia, dan
rerata item obat perlembar resep di Puskesmas, terhadap seluruh
kasus ISPA non pneumonia, diare non-spesifik dan Myalgia di
sarana yang sama. Sesuai petunjuk teknis pemantauan Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) Penggunaan Obat Rasional Direktorat
Pelayanan Kefarmasian tahun 2017-2019 ditetapkan target sebesar
30% untuk tahun 2017, target sebesar 35% untuk tahun 2018 dan
target sebesar 40% untuk tahun 2019. Nilai tersebut diperoleh dari
perhitungan Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas dibagi jumlah
Kabupaten/Kota keseluruhan x 100 %.
Capaian Penggunaan Obat Rasional tahun 2019 pada triwulan I &
II sebesar 100%, untuk triwulan III sebesar 90% dan triwulan IV
sebesar 60%, sehingga target yang sudah ditetapkan sesuai
indikator.Terdapat penurunan persentase capaian persen POR
dikarenakan keterlambatan data yang masuk di tautan Google Form
Pelaporan Indikator Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat
Rasional sehingga mempengaruhi persentase capaian POR.
19
Tabel 7
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Penggunaan Obat Rasional
(POR) Tahun 2019
Grafik 5
Realisasi dan Target Capaian Indikator Penggunaan Obat Rasional
(POR) Provinsi Kalimantan Timur Per Triwulan Tahun 2019
Grafik 6
Indikator Penggunaan Obat Rasional (POR) Kabupaten/Kota
Tahun 2019
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TW I TW II TW III TW IV
100% 100%
90%
60%
40% 40% 40% 40%
Realisasi Target Nasional
Indikator
Kinerja
Target
2019
∑ Realisasi
2019
∑ Capaian
2019
Persentase Penggunaan Obat Rasional
40 % 87,5 % 218,75 %
20
c) Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan Konseling
Capaian pelayanan kefarmasian khusus nya untuk Pelayanan
Informasi Obat (PIO) yang dilakukan oleh Apoteker di puskesmas
belum semua terdokumentasi secara fisik, sedangkan pemberian
informasi obat kepada setiap pasien pasti dilakukan pada saat
penyerahan obat berlangsung, hendaknya juga Pelayanan
Informasi Obat (PIO) bukan hanya kepada pasien tatapi diberikan
juga kepada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
Capaian yang sudah dilakukan oleh Apoteker di puskesmas tiap
Dinkes Kab/Kota hampir semua melakukan konseling hanya
beberapa Dinkes Kota/Kota yang tidak ada data melakukan
konseling terhadap pasiennya.Pelayanan kefarmasian berupa
konseling tidak semua dilakukan kepada pasien, hanya pasien
tertentu saja yang diberikan konseling obat seperti pasien rujukan
dokter, pasien dengan penyakit kronis, penyakit dengan terapi
sempit, polifarmasi, geriatri, pediatri.
Tabel 8
Data Angka Jumlah PIO dan Konseling Obat Kabupaten/Kota
Tahun 2019
21
Grafik 7
Persentase Pelaksanaan Konseling Kabupaten/Kota
Tahun 2019
Grafik 8
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Informasi Obat Kabupaten/Kota
Tahun 2019
22
Grafik 9
Persentase Penggunaan Obat Generik Kabupaten/Kota
Tahun 2019
2. Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
1) Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan
Penerapan e-Logistik di Instalasi Farmasi di Kota Balikpapan
Kegiatan Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan
Penerapan e-Logistik di Instalasi Farmasi dilaksanakan selama tiga hari
pada tanggal 18-20 Maret 2019 yang bertempat di Kota Balikpapan.
Kegiatan Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan
Vaksin dan Penerapan e-Logistik di Instalasi Farmasi yang
dilaksanakan pada ruang pertemuan di Hotel Blue Sky Balikpapan
dihadiri oleh 10 Kabupaten kota dengan total jumlah peserta sebanyak
; Pengelola Vaksin Dinas Kesehatan Kab/Kota berjumlah 10 orang ,
Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota berjumlah 10 orang, Dinas
Kesehatan Provinsi berjumlah 10 orang, Peserta Lokal berjumlah 5
orang dan Peserta tambahan berjumlah 9 orang menghasilkan sebuah
komitmen dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan terus
dipantau oleh Pihak Provinsi.
Pelaksanaan kegiatan disertai praktek Penggunaan Logtag dan
Penguatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin serta Praktik dan
kebijakan Penerapan e-Logistik di Instalasi Farmasi di Instalasi Farmasi
23
Provinsi/Kabupaten/Kota dan melibatkan:
1) Pejabat struktural Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
membidangi kefarmasian;
2) Pengelola Vaksin di Instalasi Farmasi Provinsi;
3) Pengelola aplikasi sistem e-logistik Instalasi Farmasi Provinsi/
Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Peserta kegiatan wajib membawa data stok opname, Laporan
Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan surat
pengiriman barang (SPB).
Gambar .4
Kegiatan Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan
Penerapan e-Logistik di Instalasi Farmasi di Kota Balikpapan
24
2) Pendampingan Implementasi E-Monev Katalog Obat dalam
Mendukung RKO Provinsi Kalimantan Timur
Perencanaan obat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka
menyusun daftar kebutuhan obat yang berkaitan dengan pedoman
atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutsan yang logis
dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Proses
perencanaan terdiri dari perkiraan kebutuhan, menetapkan sasasarn
dan menentukan strategi, tanggung jawab dan sumber yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dilakukan secara
optimal perbekalan farmasi dapat digunakan secara efektif dan
effisien. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola, peserta
pertemuan terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi, Instalasi Farmasi
Provinsi dan Kab/Kota, Pengelola Program Provinsi dan Kab/Kota,
Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta serta Apotik PRB. Nara sumber 2
orang dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes dan 2
orang Dinas Kesehatan Provinsi serta jumlah peserta keseluruhannya
adalah 96 orang. Peserta terdiri dari :
- Dinas Kesehatan Kab/Kota 10 orang
- Rumah Sakit 50 orang
- Apotek Program Rujuk Balik 15 orang
- Provinsi 13 orang
- Tambahan 8 orang
Pelaksanaan pertemuan pendampingan ini dilaksanakan 3 hari efektif
dari tanggal 29 April s/d 30 Mei 2019 bertempat di hotel Midtown Jalan
Hasan Basri Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. adapun dalam
kegiatan membahas kebijakan dan permasalahan yang ada dalam
penyusunan sampai pemenuhan obat serta implementasi pengunaan
Aplikasi e-Monev RKO, adapun permasalahan yang terjadi adalah
adanya Kekosongan obat, Pendistribusian obat oleh distributor sangat
lama, Pemesanan tidak direspon oleh penyedia, Adanya persyaratan
minimal order dari penyedia, Pemesanan oleh Faskes swasta masih
tidak dilayani oleh penyedia padahal sudah dilakukan secara elektronik
25
dan Kondisi geografis yang tidak dapat dijangkau oleh penyedia dalam
pendistribusian obat yang telah dipesan. Untuk meminimalisir
kekosongan obat, ada baiknya untuk perencanaan menggunakan
metode kombinasi yakni metode konsumsi dan metode epidemiologi,
Lebih menekankan pada keperluan yang sesuai dengan keadaan di
tempat sarana pelayanan obat dan Lebih fokus pada ketepatan waktu
dalam penyusunan RKO.
Tindak lanjut yang disarankan adalah :
1. Dilakukan perbaikan data dengan sarana fasyankes
2. Cross chek data langsung kepada sarana fasyankes dalam
merencanakan pengadaan.
3. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan harus berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku
4. Perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan
secara terpadu dan terus menerus, baik itu lintas program maupun
lintas sektor
Gambar 5.
Pembukaan Acara oleh Kepala Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur dr. Hj. Rini Retno Sukesi, M.Kes dalam kegiatan Pendampingan
Implementasi E-Monev Katalog Obat dalam Mendukung RKO KALTIM
26
Gambar 6.
kegiatan Pendampingan Implementasi E-Monev Katalog Obat dalam
Mendukung RKO KALTIM
3) Monitoring Ketersedian Obat dan Vaksin di Kabupaten/Kota
Adanya data ketersediaan obat di Provinsi atau Kabupaten/Kota akan
mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi
program di masa yang akan datang, sehingga suatu daerah yang
pernah mengalami kekosongan obat dapat segera tertangani. Untuk
memperoleh data ketersediaan obat di Provinsi dan Kabupaten/Kota
maka perlu dilakukan kegiatan monitoring ketersediaan obat dan
vaksin. Data mengenai persentase ketersediaan obat dan vaksin
merupakan indikator utama capaian kinerja Direktorat Bina Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan adalah visitasi
dalam rangka Pembinaan, Pengawasan & Monev kegiatan Program
Kefarmasian di Kab/Kota. Pelaksanan Kegiatan Monitoring
Ketersediaan Obat dan Vaksin diadakan di 10 Kabupaten/Kota,
27
dengan mengunjungi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan
Puskesmas terpilih untuk mengetahui data ketersediaan obat dan
vaksin dan untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan
kefarmasian di Puskesmas se Provinsi Kalimantan Timur
Gambar 7.
Kegiatan Monitoring Ketersedian Obat dan Vaksin di Kabupaten/Kota
4) Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat
dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi
Sesuai Petunjuk Teknis Mekanisme Tata Kelola Perbekalan Farmasi dan
Alat Kesehatan satu pintu “One Gate Policy” dimana semua perbekalan
farmasi dan alat kesehatan baik obat program maupun obat rutin harus
dikelola oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam lingkup
Instalasi Farmasi. Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur telah melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi
dan alat kesehatan satu pintu, pengelolaan tersebut terdiri dari semua
28
obat program, obat DTPK, obat event dan obat buffer stok.
Terdistribusinya Obat Program di 10 Kab/Kota merupakaan salah satu
sasaran untuk memastikan tersedianya/membantu persediaan obat
program di Kabupaten/kota.
Persediaan obat, vaksin dan BMHP pada 1 januari 2019 (stok awal)
senilai Rp. 23.979.183.489, yang meliputi semua obat program, obat
event dan obat buffer stok. Penerimaan obat program, obat event dan
obat buffer stok selama tahun 2019 senilai Rp. 32.954.962.411,
pengeluaran untuk 10 Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Pemerintah
dan Swasta senilai Rp. 39.075.368.844, terdapat juga obat kadaluarsa
senilai Rp. 967.959.867, sehingga sisa stok akhir per 31 Desember