LAPORAN AKHIR MAGANG RISET PERAN DISKOMINFO DALAM UPAYA PELAKSANAAN KONSEP SMART CITY DI KOTA BATU OLEH: KELOMPOK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA BATU 1. FIRDAUS MAULANA ABDILLAH (201410050311005) 2. RIZAL ZULMI (201410050311012) 3. RIFKI ANANDA HIMAWAN (201410050311089) PRODI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2017
32
Embed
LAPORAN AKHIR MAGANG RISET PERAN DISKOMINFO …pemerintahan.umm.ac.id/files/file/LAP MAGANG RISET_DISKOMINFO BATU... · laporan akhir magang riset peran diskominfo dalam upaya pelaksanaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 3
A. Latar Belakang .......................................................................................... 3B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 4C. Tujuan ....................................................................................................... 4
BAB II LAPORAN KEGIATAN MAGANG RISET ...................................... 5
A. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu......................................... 5B. Visi dan Misi Diskominfo Kota Batu........................................................ 5C. Susunan, Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi SKPD ......................... 6D. Aktifitas Magang Riset ............................................................................. 8
BAB III ANALISA HASIL KEGIATAN..........................................................10
A. Pembahasan...............................................................................................101. Smart City di Kota Batu ......................................................................102. Dampak Positif dan Negatif pada Penyelenggaraan Smart City .........123. Upaya atau Peran yang Dilakukan Diskominfo dalam
Penyelenggaraan Smart City ...............................................................154. Smart Farming/Among Tani ...............................................................215. Tantangan Implementasi Smart City ...................................................226. Kondisi Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Smart City
Di Kota Batu .......................................................................................24B. Target atau Fokus yang Dicapai................................................................26
BAB IV PENUTUP .............................................................................................27
A. Kesimpulan ...............................................................................................27B. Saran..........................................................................................................28
DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................29
Terdapat beberapa masalah penduduk terkait dengan urbanisasi yang
menimpa kota-kota di dunia seperti transportasi, layanan kesehatan, polusi,
pelayanan publik, pendidikan, dan sosial-ekonomi. Indonesia sebagai negara
dengan populasi penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan 259 juta penduduknya,
yang 54% di antaranya adalah penduduk kota.1 Akibtanya tantangan yang dihadapi
kota-kota di Indonesia kian kompleks, guna menghadapi kompleksitas ini kota
dituntut untuk menjadi kota cerdas
Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun serta terbatasnya sumber
daya alam menjadikan pengelolaan kota menjadi semakin kompleks. Kondisi ini
menuntut pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan potensi sumber daya
yang dimiliki serta meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Dibutuhkan
interaksi intens antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat, diharapkan
dengan interaksi dua arah ini akan terus berkembang dan berproses sehingga
nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali serta tangguh
dalam merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat.
Konsep kota cerdas (smart city) yang menjadi isu besar di kota-kota besar di
seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
kota menggunakan pendekatan citizen centric sehingga terjadi interaksi yang lebih
dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan, dalam hal ini adalah
pemerintah daerah. Kota cerdas bukan tentang teknologi semata, ada 6 indikator
yang harus dipenuhi seperti smart living, smart economy, smart mobility, smart
governance, smart people, dan smart environment. Konsep ini menghendaki adanya
penduduk yang aktif, kreatif, humanis, dan melek teknologi.
1 Kominfo.go.id; Hari Kependudukan Dunia 2017: Masa Depan Demografi Indonesia danKeseimbangan Pertumbuhan Penduduk
2
Dalam rangka mewujudkan Batu Smart City, Pemerintah Kota Batu sudah
melakukan beberapa langkah di antaranya adalah dengan melakukan kerjasama
bersama akademisi dan pihak swasta. Meski telah berkali-kali menemui kegagalan,
hal ini bukan alasan untuk tidak melanjutkan program smart city yang diharapkan
mampu memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Apalagi
dalam pengaplikasian smart city nanti, pelayanan dan atau fasilitas yang diberikan
oleh Pemerintah Kota Batu dapat dikritik langsung oleh masyarakat, hal ini dapat
dilakukan melalui gadget yang dimiliki oleh warga.
Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Informasi dan Komunikatika untuk
menunjang program smart city ini sudah memasang 50 unit perangkat keras, selain
itu anggaran sebesar 9,3 miliar dari APBD juga sudah disiapkan demi kelancaran
program ini. Seperti yang diketahui, sudah terpasang 50 workstation di 24
desa/kelurahan, 3 kecamatan, dan 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berkaitan dengan hal tersebut dalam riset ini akan memfokuskan pada bagaimana
peran dan upaya yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu
dalam menyelenggarakan konsep smart city ini yang mana nanntinya konsep ini
akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Batu dan juga bagi kota itu sendiri.
B. Rumusan Masalah
1. Apa upaya yang dilakukan Diskominfo dalam penyelenggaraan Smart
city?
2. Apa pengaruh Smart city dalam peningkatan pelayanan publik di Kota
Batu?
3. Apa saja tantangan penerapan Smart city di Kota Batu?
C. Tujuan
1. Mengetahui peran Diskominfo dalam penyelenggaraan Smart city.2. Mengetahui upaya yang dilakukan Diskominfo dalam penyelenggaraan
Smart city.3. Mengetahui pengaruh Smart city dalam peningkatan pelayanan publik di
Kota Batu.4. Mengetahui tantangan penerapan Smart city di Kota Batu.
3
BAB II
LAPORAN KEGIATAN MAGANG RISET
A. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu merupakan suatu bagian dari
pemerintahan daerah tepatnya pemerintahan Kota Batu yang mana dalam
pejalanannya telah berdiri sejak awal tahun 2017, sebelum Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batu ini berdiri sendiri, pada tahun 2002 – 2016 Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Batu ini merupakan bagian dari Dinas
Perhubungan, lalu menginjak awal tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batu resmi berdiri sendiri menjadi dinas baru.
Dalam kerjanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu ditugaskan
untuk menyediakan data statistik daerah yang valid dan mutakhir, meningkatkan
pengamanan informasi dan keamanan daerah yang berklasifikasi dan mewujudkan
pelakasanaan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi, yang mana
nantinya diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan data secara aktual dan
terukur, meningkatnya pengelolaan sistem keamanan informasi yang berklasifikasi
serta meningkatnya pembinaan jaringan komunikasi masyarakat yang berdaya guna
dan juga diharapkan akan meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan
infrastruktur TIK (teknologi, informasi, dan komunikasi) yang efektif dan merata.
B. Visi dan Misi Diskominfo Kota Batu
Adapun VISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu adalah sebagai
berikut:
“Terwujudnya komunikasi dan informasi terpadu yang efektif dan efisien bagi
pembangunan masyarakat Kota Wisata Batu”.
MISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu adalah :
4
”Meningkatkan keterbukaan dan kemudahan layanan komunikasi dan informasi
yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat bagi pembangunan
masyarakat Kota Wisata Batu ”
C. Susunan, Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi SKPD
1) Susunan Organisasi
Kepala Dinas;
Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas membawahi:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi,
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas membawahi:
a. Seksi Layanan Informasi;
b. Seksi Pengelolaan Informasi; dan
c. Seksi Media Informasi.
Bidang Komunikasi, dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
membawahi:
a. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Kelembagaan;
b. Seksi Pemberdayaan Komunikasi Publik; dan
c. Seksi Prasarana dan Sarana Komunikasi.
Bidang Jaringan Infrastruktur TIK dan Aplikasi,
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas membawahi:
a. Seksi Jaringan Infrastruktur TIK;
b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
c. Seksi E-Government dan Pemberdayaan TIK.
5
Bidang Statistik dan Persandian, dipimpin oleh KepalaBidang yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas membawahi:a. Seksi Statistik;b. Seksi Pengelolaan dan Evaluasi Data; danc. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
UPTD; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2) Struktur Organisasi
6
3) Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas
membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan
informatika.
Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di
bidang komunikasi dan informatika;
b. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang
komunikasi dan informatika;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan
informatika;
d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia aparatur di bidang komunikasi dan
informatika;
e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang
komunikasi dan informatika;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
komunikasi dan informatika;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
D. Aktifitas Magang Riset
Magang riset yang dilakukan oleh peserta magang selama 2 bulan di Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Batu, khususnya di Sub. Bagian Program dan
Pelaporan. Sebelum melaksanakan kegiatan magang, peserta magang riset telah
membuat proposal yang dikonsultasikan sebelumnya pada dosen pembimbing,
yang kemudian dikirim ke Kesbangpol Kota Batu untuk didisposisi. Setelah
menunggu lebih-kurang 3 hari akhirnya surat peserta magang yang telah
dilampirkan dengan proposal tadi dapat dikirim ke Diskominfo Kota Batu. Di
7
Diskominfo Kota Batu peserta magang diarahkan kepada sekretaris yang kemudian
menempatkan peserta di Sub Bagian Program dan Pelaporan.
Dengan judul proposal “PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BATU DALAM UPAYA
MENYELENGGARAKAN SMART CITY DI KOTA BATU (STUDI KASUS
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK)” peserta magang ingin mencari
outcome tentang bagaimana Diskominfo Kota Batu mengelola Smart city yang baru
dirintis di tahun 2017 ini. Namun seiring berjalannya waktu dan atas saran dari
Kepala Bidang Jaringan Infrastruktur TIK dan Aplikasi akhirnya peserta mengganti
judul proposal magang riset menjadi “PERAN DISKOMINFO DALAM UPAYA
PELAKSANAAN KONSEP SMART CITY DI KOTA BATU”.
Magang riset yang dilakukan peserta magang terhitung sejak tanggal 4
September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017 sudah masuk ke dalam
syarat minimal yang dikeluarkan jurusan untuk melaksanakan magang riset yakni
selama dua bulan atau delapan pekan. Pembelajaran yang dapat peserta magang
riset ambil selama di Diskominfo Kota Batu yakni kerjasama antara 3 pihak
(Diskominfo, swasta, dan akademisi) dalam mensukseskan konsep smart city.
Adapun mengenai hal mendasar mengapa konsep smart city dibutuhkan di Kota
Batu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian, merupakan suatu
hal yang menjadi fokus dari kegiatan magang riset peserta.
Umumnya, peserta magang selama berada di Diskominfo Kota Batu jarang
menemukan kendala dalam pelaksanaan magang. Setiap pekerjaan yang diberikan
oleh pembimbing lapang maupun pegawai yang ada di Diskominfo Kota Batu,
apabila kami kurang mengerti dan mengajukan pertanyaan, kami selalu mendapat
bimbingan agar dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Salah satu tugas
yang peserta magang riset sangat berharga baik bagi peserta maupun Dskominfo
Kota Batu adalah pelibatan peserta dalam pembuatan buku profil dinas di bawah
bimbingan pembimbing lapang
.
8
BAB III
ANALISA HASIL KEGIATAN
A. Pembahasan
1. Smart City di Kota Batu
Perkembangan pembangunan kota di dunia belakangan ini telah
mengalami perubahan signifikan karena dipengaruhi oleh teknologi informasi
(TI), sehingga kota-kota ini didefinisikan sebagai kota cerdas atau smart city.
Umumnya di kota seperti ini terdapat beberapa faktor pendukung konsep smart
city seperti faktor manusia, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan. Di
Indonesia untuk mendukung terbentuknya smart nation, maka Direktur Jenderal
Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan regulasi
mengenai smart city.
Smart City atau kota cerdas didefinsikan sebagai sebuah konsep
pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan
berbagai sumber daya yang ada didalam kota dengan lebih efektif dan efisien
untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung
pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai kota yang tumbuh dan berkembang dengan usaha agribisnis,
Kota Batu dijuluki sebagai Kota Agropolitaan. Mulai merintis konsep smart city
dengan didirikannya command center di Balaikota Among Tani dan sudah
terpasangnya 50 perangkat keras di daerah Kota Batu, tujuannya jelas yakni
untuk memajukan sektor pertanian di Kota Batu. Mengacu pada grand design
Kota Batu poin pertama yakni tata kelola e-Government dan Smart city, maka di
tahun 2017 ini smart city baru dapat menjalankan pembangunan tahap 1 dari 5
tahapan yang direncanakan.
Smart city di Kota Batu sendiri merupakan sebuah konsep yang
dijalankan Diskominfo, menggunakan single platform dengan bantuan
teknologi, secara umum smart city ini dibantu oleh tiga infrastruktur yang saling
9
berkaitan. Ketiga infrastruktur ini adalah interkonektifiti, instrumen, dan
intelegensi.
Kebutuhan interkonektifiti smart city Kota Batu sejauh ini telah
terpenuhi dengan penyaluran bandwith/kanal jaringan dalam jumlah 900 mbps
yang terdiri dari bandwith internal dan eksternal. Bandwith internal yang
dimaksud adalah percepatan koneksi internet di dalam lingkungan Balai Kota
Among Tani, sedang untuk bandwith eksternal disalurkan di seluruh wilayah
administratif Kota Batu (3 kecamatan, dan 24 desa/kelurahan). Diharapkan
dengan penambahan bandwith ini transfer kebutuhan data secara real time dapat
terpenuhi. Mengingat topografi wilayah Kota Batu yang berbukit dan berada di
dataran tinggi, tentu respon cepat tanggap dibutuhkan untuk memberi pelayanan
dan informasi yang berkualitas.
Untuk instrumen yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan smart
city beberapa sensor dan cctv telah dipasang, selain itu 50 workstation juga
merupakan bagian dari instrumen smart city Kota Batu. Instrumen yang
digunakan ini nantinya diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi smart
city terutama untuk mengkoordinasikan masyarakat dengan command center
yang ada di Balaikota Batu. Untuk saat ini sensor yang ada masih dimiliki oleh
BPBD untuk mengawasi daerah rawan bencana. Infrastruktur terakhir
(intelegensi), untuk saat ini smart city di Kota Batu telah memiliki command
center yang berada di lantai lima Balaikota Among Tani. Command center
sendiri merupakan pusat dari segala informasi yang ada di Kota Batu. Nantinya
dari command center ini, Pemkot Batu dapat mengambil langkah yang tepat
dalam mengatasi masalah di Kota Batu.
10
2. Dampak Positif dan Negatif pada Penyelenggaraan Smart city
Permasalahan kota yang semakin kompleks menciptakan keinginan
beberapa kota di Indonesia untuk memberikan suatu solusi yang nantinya dapat
menyelesaikan permasalahan tersebut, ditambah lagi dengan adanya era digital
yang saat ini sedang berlangsung yang membuat pemerintahan Indonesia harus
menjalankan konsep smart city atau yang dikenal juga sebagai kota pintar.
Konsep smart city memang merupakan suatu hal yang menarik. Sebuah kota
dengan dukungan teknologi pintar dalam menunjang aktivitas sehari – hari tentu
akan semakin memudahkan manusia.
Melalui bentuk kerjasama anatara pemerintah dengan swasta (Public,
Private, Partnership) pembangunan infrastruktur yang tadinya menggunakan
anggaran yang cukup besar dapat dikurangi. Selain itu manfaat yang diraskaan
adalah dalam bentuk investasi dan peningkatan kualitas pelayanan, akan tetapi
kerjasama ini juga membawa dampak negatif karena kepentingan pemerintah
yang bersifat sosial kemasyarakatan, sedangkan pihak swasta yang mempunyai
kepentingan yang bersifat profit oriented (berbasis pada keuntungan).
Salah satu kota yang sadar akan itu salah satunya yaitu Kota Batu,
pemerintah kota Batu saat ini sedang mengimplementasian tahap 1 seperti yang
sudah dijelaskan pada bagian – bagian sebelumnya, yang mana dalam
implementasi tahap 1 tersebut salah satunya seperti menciptakan dan
menjalankan empat aplikasi pelayanan masyarakat. Aplikasi yang dimaksdud
yaitu Among Tani, Among Warga, Among Warga - Responder, dan Among
Kota. Karena bentuk/skema kerjasama PPP antar Pemerintah Kota Batu dengan
PT. Lintasarta yang berupa BTO (Build, Transfer, Operate). Pihak PT.
Lintasarta membangun dan menyerahkan infrastruktur berupa command center
beserta aplikasi yang telah dibuat kepada Pemerintah Kota Batu.
11
Dari keempat aplikasi tersebut memiliki tujuan yang berbeda, berikut
penjelasannya.
1. Among Tani
Aplikasi ini ditujukan kepada petani, dengan tujuan dapat
memudahkan para petani dalam menjual produk hasil pertaniannya,
kemudian petani dapat memangkas biaya yang sebelumnya mahal karena
campur tangan tengkulak. Selain itu dengan aplikasi ini petani juga dapat
mengetahui tanaman apa yang dapat ditanam dan sedang menjadi komoditas
saat itu. Hal ini tidak terlepas dengan fitur dari aplikasi Among Tani dalam
menyediakan informasi-informasi tersebut.
2. Among Warga
Pelayanan dan informasi dari Pemkot Batu sudah dapat diketahui
tanpa harus berkunjung langsung ke Balaikota Among Tani, hal ini dapat
dilakukan dengan membuka aplikasi Among Warga yang sudah
diintegrasikan dengan seluruh OPD yang ada, dengan tujuan masyarakat Kota
Batu dapat mengetahui informasi layanan yang dibutuhkan warga.
3. Among Warga-Responder
Aplikasi ini digunakan untuk menghubungkan warga dengan
pemerintah di Balaikota Among Tani, masyarakat Kota Batu dapat
menyampaikan keluhan-keluhannya pada aplikasi yang kemudian akan
ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Informasi dari masyarakat perihal
keluhannya nanti akan nampak di command center, dinas-dinas yang ada di
Balaikota Among Tani diharap dapat saling berintegrasi demi memudahkan
aksi cepat tanggap yang diharapkan.
4. Among Kota,
Segala informasi mengenai Kota Batu mulai dari wisata, kondisi kota,
kehidupan sosial, UMKM, hingga potensi alam yang ada terdapat dalam
aplikasi ini. Diharapkan Among Kota dapat memudahkan para wisatawan
yang berkunjung ke Kota Batu untuk mendapatkan informasi yang
dibutuhkan. Pengguna aplikasi tidak terbatas pada masyarakat Kota Batu,
namun seluruh warga di dunia dapat mengunduh dan mengaplikasikannya
karena aplikasi yang bersifat global.
12
Pada analisis yang didapat bahwa dampak atau pengaruh yang diberikan
oleh konsep smart city di kota Batu sendiri cukup baik khususnya dengan
menggunakan beberapa aplikasi – aplikasi yang telah disediakan, seperti halnya
1)Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi – informasi
mengenai pemerintahan, anggaran, kepengurusan administrasi, informasi kota
batu mulai dari wisata hingga kondisi dari Kota Batu, 2)Memudahkan
masyarakat dalam memberikan keluhan – keluhannya terhadap kinerja dan
pelayanan pemerintah Kota Batu, 3)Memudahkan para petani dalam
menjalankan usaha pertanian mulai dari pemasaran hingga penyediaan tanaman
yang menjadi komoditasi. Fasilitas – fasilitas yang diberikan dari konsep smart
city tersebut nantinya akan turut berpengaruh pada tingkat standart pelayanan
pemerintah kota Batu.
Selain itu pada konsep ini juga memiliki pengaruh negatif yang mana
sesuai dengan hasil wawancara kami yakni.
“Dengan adanya konsep smart city di Kota Batu pastinya ada beberapa
pengaruh yang diberikan bersifat negative, yang untuk saat ini telah
ditemukan dan diprediksi salah satunya yaitu masyarakat akan
menitikberatkan segala sesuatu dengan instan, dan juga adanya
penyebaran konsep ini nantinya akan berpengaruh pada ketergantungan
masyarakat terhadap teknologi dan ini dianggap pengaruh negative.”
Melihat hal tersebut adanya pengaruh positif dan juga pengaruh negative
yang diberikan oleh konsep smart city ini nanntinya, akan menciptakan suatu
kepekaan dari pemerintah pusat ataupun daerah sebagai roda jalannya konsep
smart city untuk lebih mengkaji dengan benar apakah konsep ini sangat
diperlukan dalam kebutuhan sehari – hari ataupun tidak, seperti kota Batu
kebutuhan pertanian lah yang menginginkan adanya implementasi konsep Smart
city.
13
3. Upaya atau Peran yang Dilakukan Diskominfo dalam
Penyelenggaraan Smart city
Smart city merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen
kota yang sangat baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan
perkembangan zaman dan teknologi. Smart city adalah konsep kota cerdas yang
dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan
kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan
pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem
pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua,
mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif
dan efisien dan ketiga, smart city diharapkan mampu menjalankan fungsi
penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi
kejadian yang tak terduga. Smart city diharapkan menjadikan kota bisa melayani
warga dan menghadirkan solusi bagi permasalahan di daerah. PT. Lintasarta
yang berupa BTO (Build, Transfer, Operate). Pihak PT. Lintasarta membangun
dan menyerahkan infrastruktur berupa command center beserta aplikasi yang
telah dibuat kepada Pemerintah Kota Batu.dari segala jenis bidang mulai dari
jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga permasalahan kota lainnya.
Pemerintah Kota tentunya tidak berjalan sendiri dalam mengupayakan
konsep smart city di Kota Batu ini, PT. Lintasarta menjadi partner yang
membantu Pemkot Batu dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur smart city di
Kota Batu. Hubungan antar kedua pihak (pemerintah dan swasta) ini kemudian
dikenal dengan teori PPP (Public-Private-Partnership) Menurut William J.
Parente dari USAID Environmental Services Program, definisi PPP adalah ”an
agreement or contract, between a public entity and a private party, under which
: (a) private party undertakes government function for specified period of time,
(b) the private party receives compensation for performing the function, directly
or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing
14
the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be
transferred or made available to the private party.”2
PPP di Indonesia telah diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Presiden Republik
Indonesia. Dijelaskan dalam Perpres tersebut yakni bahwa pelaksanaan PPP
dilakukan berdasarkan atas prinsip-prinsip, seperi adil, terbuka, transparan, dan
bersaing. Tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan pendanaaan program
pemerintah secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta, serta
meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan
infrastruktur yang selama ini dianggap kurang baik.
Pada penyelenggaraan smart city ini, Kota Batu sendiri telah menerapkan
Public Private Partnership (PPP), yang mana dalam proses pengembangan atau
pembuatan konsep smart city ini Kota Batu menjalin kemitraan dengan swasta
untuk yang nantinya akan membangun kebutuhan infrastruktur dari konsep smart
city tersebut. Melihat bahwasanya konsep smart city ini menggunakan basis
Teknologi dalam pengaplikasiannya dan juga kurang baiknya kualitas sumber daya
yang dimiliki oleh pemerintah Kota Batu dalam pengembangan konsep ini, maka
pemerintah kota Batu melalui Diskominfo telah menjalin kerjasama dengan
perusahaan yang bergerak dibidang teknologi yakni PT. Lintas sarta. PT. Lintas
sarta sendiri merupakan suatu anakan perusahan teknologi yakni perusahan Indosat
sebagaimana yang telah kita ketahui bersama perusahaan indosat bergerak di
bidang teknologi. Pada prinsipnya skema atau bentuk kerja sama dalam model
Public Private Partnership (PPP) ada bentuk yakni sebagai berikut.
1. BOT (Build, Operate, Transfer), Swasta membangun, mengoperasikan
fasilitas dan mengembalikannya ke pemerintah setelah kontrak berakhir.
2. BTO (Build, Transfer, Operate), Swasta membangun, menyerahkan
asetnya ke pemerintah dan mengoperasikan fasilitas sampai masa
konsesi/kontrak berakhir.
2 Parente, William J., ”Public Private Partnerships” dalam Workshop on “Fundamental Principlesand Techniques for Effective Public Private Partnerships in Indonesia”, Jakarta, 2006
15
3. ROT (Rehabilitate, Operate, Transfer), Swasta memperbaiki,
mengoperasikan fasilitas dan mengembalikannya ke pemerintah setelah masa
konsesi/kontrak berakhir.
4. BOO (Build, Own, Operate), Swasta membangun, swasta merupakan
pemilik fasilitas dan mengoperasikannya.
5. O&M (Operation and Maintenance), Untuk kasus khusus, pemerintah
membangun, swasta mengoperasikan dan memelihara. 3
Pada pembangunan Konsep Smart city dikota batu skema/bentuk kerjasama
pemerintah dengan swasta yang hampir mendekati skema BTO (Build, Transfer,
Operate) karena dalam prakteknya PT. Lintasarta berperan sebagai penyedia dari
perangkat lunak dan perangkat keras penunjang smart city. Diskominfo dengan
konsep smart city yang dimiliki, mengirim permintaan infrastruktur kepada
Lintasarta. Kemudian Lintasarta mengirim (deliver) penunjang yang diminta
Diskominfo Kota Batu seperti perangkat keras (command center, dan video worn),
perangkat lunak (IOC), dan 3 Aplikasi.
Lalu dalam pengoperasiannya pemerintah tidak menjalin secara khusus PT.
Lintasarta tetapi pemerintah memilih untuk mengoperasikan sendiri dengan cara
bekerja sama dengan masyarakat kota Batu yang telah paham teknologi yang
nantinya untuk bisa mengoperasikan dan juga bisa memberikan arahan untuk para
pengguna Aplikasi tadi. Tetapi dalam hal perawatan dan pemeliharaan pemerintah
memberikan otoritasnya kepada PT. Lintasarta karena dianggap lebih mengetahui
permasalahan atau perkembangan teknologi yang telah dijalankan.
Lintasarta memiliki platform Smart City yang berbasis cloud yang
memungkinkan pemerintah daerah membuat, mengembangkan, melakukan uji
coba, dan mengelola aplikasi tanpa perlu berinvestasi infrastruktur seperti storage,
server, operating system, dan middle ware. Kelebihan lainnya pada platform Smart
City yang disediakan, semua aplikasi sudah terintegrasi dan tidak berdiri sendiri-
sendiri. Aplikasi yang telah dibuat juga dapat direplikasi dan dibagikan kepada