Laporan Acara Sosialisasi Kode Etik, Gratifikasi dalam ...aspindo-imsa.or.id/asset/uploads/gambar/Laporan Acara Sosialisasi.pdf · Dampak implementasi BPJS di tingkat perusahaan ...

Laporan Acara Sosialisasi Kode Etik, Gratifikasi dalam praktek usaha dan

Dampak implementasi BPJS di tingkat perusahaan 20 Mei 2014, 08.30 – 15.00 WIB, Harmony Hall, Jakarta

Pembicara : 1. Ir. Budi Santoso, MAusIMM 2. Giri Suprapdiono 3. Soeprayitno, PhD Dari Badan Penasehat yg hadir al. : Bambang Setiawan, Prof Irwandy dan utusan Rozik B. Soetjipto ( 2 peserta), para anggota BPN ASPINDO a.l.Tjahyono Imawan, Bambang Tjahjono, Budi Tambunan, Supriyanto, Judy S. Kartadikaria, M. Hata, Lucas Tetardy K. Termasuk anggota Dewan Etik : Boy G. Kalauserang Para peserta yang hadir sejumlah 125 peserta dari 39 perusahaan, termasuk wartawan, wakil pihak Reed Panorama, penyelenggara M&E ConEX (6 peserta) dan pelaksana minor medical check dari Cahya Intan Indonesia (6 peserta) Sambutan Ketua Umum ASPINDO.

Ketua Umum menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran perusahaan anggota pada acara sosialisasi ini. Selanjutnya, disampaikan pada Munas III ASPINDO, salahsatu keputusan adalah mensahkan Kode Etik ASPINDO yang telah tercantum pada buku AD/ART. Acara ini dimaksudkan agar kode etik tsb. disosialisasikan untuk diketahui, dipahami dan dijalankan oleh seluruh perusahaan anggota. Disamping itu terkait kode etik juga diundang pembicara dari KPK untuk menjelaskan masalah gratifikasi yang gencar menjadi topik pembicaraan. Secara sadar maupun tidak sadar, masih banyak pelaku usaha yang melakukan gratifikasi dalam menjalankan usahanya, hal ini tentu saja bertentangan dengan Kode Etik ASPINDO. Selanjutnya pada sesi terakhir, akan dijelaskan tentang dampak BPJS di tingkat

perusahaan. Acara ini sengaja dipersembahkan kepada perusahaan anggota secara gratis, sebagai bentuk program pelayanan kepada perusahaan anggota. Mengakhiri pengantar pembukaannya, Ketua Umum mengundang wakil perusahaan anggota yang belum pernah dan mau berkunjung ke kantor sekretariat ASPINDO di Lt. UG gedung MTH Square.

Pada sesi pertama mengenai Kode Etik ASPINDO, mekanisme pelaporan dan contoh kasus, Budi Santoso menjelaskan pentingnya kode etik dalam suatu organisasi. Untuk menjadi professional, haruslah memiliki kompetensi dan juga etika. ASPINDO merasa mempunyai kewajiban untuk menjaga profesionalisme di sektor jasa pertambangan, khususnya untuk perusahaan anggota ASPINDO. Hal-hal dilematis

seringkali menjadi penyebab terjadinya pelanggaran etika, sebagai contoh antara proyek dengan fairness, kesempatan yg tidak datang dua kali, modal yang lebih besar namun kemampuan yang kurang, dan lain sebagainya. Tujuan etika adalah meningkatkan kemampuan dalam menghadapi pertanyaan moral dalam kehidupan sehari-hari (membedakan baik/buruk dan benar/salah) serta membangun dan memperkuat otonomi moral.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Sebagai penutup, Budi Santoso menyampaikan beberapa hal : 1. Jasa pertambangan memiliki peran penting dalam industri pertambangan dan ekonomi nasional 2. ASPINDO dengan keragaman anggota dan jenis pelayanannya memerlukan acuan (kode etik) yang

dapat menuntun anggotanya dalam meningkatkan profesionalismenya 3. Reputasi aspindo dan anggotanya bukan pemberian pihak lain tetapi bagaimana membangun dan

menegakkan integritas. Diharapkan agar perusahaan anggota bersedia membaca, memahami dan mengerti tentang kode etik

ASPINDO dan bersedia menandatangani surat pernyataan tertulis serta mengirimkannya kembali ke sekretariat ASPINDO. Pada sesi 2 tentang Gratifikasi dalam praktek usaha , KPK yang dalam hal ini diwakili Direktur Gratifikasi, Giri Suprapdiono menjelaskan mengapa KPK berbeda dgn badan/lembaga pemerintah lainnya. KPK adalah lembaga independen dan melapor langsung kepada Presiden RI. Selain itu, personel KPK saat ini umumnya generasi muda dengan semangat dan keseriusan tinggi untuk memberantas korupsi. Giri menyampaikan, beberapa tokoh di negeri ini dan beberapa orang yang terpikirkan tidak mungkin berbuat kejahatan malah menjadi terpidana korupsi. Sambil menjelaskan, diperagakan slide para tokoh yang dimaksud.

Selanjutnya dikemukakan, cukup banyak tindakan perusahaan yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran terkait tindak pidana korupsi, sebagai contoh memberi uang terima kasih kepada petugas perijinan negara, atau bahkan membiarkan karyawan perusahaannya memberikan tips/pelicin kepada petugas negara. Seringkali orang berpendapat, uang terima kasih itu sudah biasa dan suatu hal yang wajar, namun sedikit yang mengetahui kalau itu merupakan gratifikasi. Untuk lebih mengenal apa itu gratifikasi, maka ditayangkan video tentang gratifikas. Giri menambahkan, beberapa Kementerian sudah memperbaiki diri dan berkomitmen tidak akan menerima gratifikasi yang diberikan masyarakat, namun sayangnya mereka lupa mensosialisasikan hal ini kepada para stakeholder-nya termasuk al. para pelaku usaha. KPK saat ini semakin gencar mensosialisasikannya kepada jajaran pemerintah dan BUMN dengan membuat penandatanganan kesepakatan bersama. Selanjutnya diberi kesempatan tanya jawab termasuk masalah kode etik. Sesi Tanya jawab : Eko Hartono (PT. Sumagud Sapta Sinar) beranggapan bahwa sifat kemunafikan juga merupakan

salah satu pemicu tindakan korupsi. Soeprayitno (PT. Primer Medika Indomitra), Seringkali ada perusahaan farmasi yang memberikan

diskon dan fasilitas kepada dokter dan rumah sakit, sehingga dokter tersebut menuliskan resep obat yang merupakan produk dari perusahaan farmasi tersebut, apakah itu termasuk gratifikasi?

Risman (PT. Tata Bara Utama). Apakah ada standar minimal pemberian dalam gratifikasi? Bambang Setiawan (Kideco). Bangsa ini kurang disiplin, perang melawan korupsi tidak akan pernah

berakhir apabila masyarakat belum mau disiplin diri. Masyarakat negara lain dengan tingkat disiplin yang tinggi, menjadikan dirinya terhindar dari korupsi.

Budi Santosa (PT. Putra Sarana Transborneo). Apakah KPK menerapkan perbedaan sanksi kepada tindakan pemberian yang termasuk dalam budaya, karena ada beberapa pemberian barang di daerah tertentu yang termasuk kategori budaya.

Aryo Damar (PT. Tripatra Engineer Const.). Biaya pengurusan surat di instansi pemerintahan (SIM, biaya kesehatan, biaya lainnya) terkadang dengan nominal yang tidak tetap atau berbeda-beda, apakah itu termasuk korupsi? Apa yang harus kita lakukan ketika menemui praktek seperti itu? Apakah KPK juga sudah masuk ke TNI ?

Jawaban : Menanggapai pertanyaan Eko Hartono, Budi Santoso menyampaikan bahwa kembali ke tata nilai, budaya orang timur yang “tidak enakan/sungkan” sehingga membenarkan suatu kebohongan. Pendapat Giri Suprapdiono, yang dirindukan oleh bangsa ini adalah kejujuran, orang bosan dengan kepalsuan. Oleh karena itu masyarakat cukup senang ketika mulai bermunculan para tokoh seperti Jokowi, Dahlan Iskan dan Risma yang relatif jejak rekamnya jujur. Terkait pertanyaan Soeprayitno, Giri menjelaskan terjadi kerjasama antara perusahaan farmasi dengan dokter, banyak fasilitas yang merupakan gratifikasi diberikan kepada dokter tersebut, dampaknya adalah harga obat yang diresepkan tersebut lebih tinggi. Jadi disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk gratifikasi. Mengenai pendapat yang dikemukakan Bambang Setiawan, Budi Santoso berpendapat bahwa disiplin merupakan output dari sebuah etika yang baik. Sedangkan Giri Suprapdiono menyimpulkan bahwa yang

menjadi kuncinya adalah menyadari dan taat pada aturan yang berlaku. Bangsa ini cenderung membiarkan apabila ada pelanggaran, bukannya malah menegur. Atas pertanyaan Budi Santosa (dari Kalsel) terkait budaya masyarakat dan batasan gratifikasi, Giri Suprapdiono menjelaskan bahwa boleh saja menyumbang (pemberian terkait kultural) pada saat pejabat menyelenggarakan pesta, dibatasi sampai jumlah tertentu, selebihnya akan diambil oleh KPK. Namun berapapun nominal pemberian terkait pelayanan itu sudah termasuk kedalam suap. Sehubungan dengan pertanyaan Aryo Damar terkait pengurusan SIM, Budi Santoso menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan yang membudaya, dimana pada saat ujian SIM pesertanya semua mencontek satu sama lain dan dibiarkan oleh polisi yang mengawasi ujian. Sedangkan Giri Suprapdiono memastikan bahwa biaya tidak resmi yang dikeluarkan pada saat pengurusan SIM itu termasuk dalam pungli, karena biaya tersebut tidak tercantum dalam kwitansi dan itu juga termasuk dalam korupsi. Sebelum penutupan, Budi Santoso mengingatkan kembali kepada peserta wakil perusahaan anggota, dengan menyampaikan surat pernyataan kepada pimpinan perusahaan tersebut untuk ditandatangani bahwa telah membaca, mengerti dan memahami Kode Etik ASPINDO, dalam kop surat perusahaan/stempel/cap perusahaan dan mengirimkannya kembali ke sekretariat ASPINDO.

Sesi kedua ditutup dengan foto bersama antara KPK, ASPINDO dan para pembicara serta

dilanjutkan dengan makan siang bersama

Sebelum masuk ke sesi terakhir, Reed Panorama memberikan informasi tentang acara Conference & Exhibition Mining & Engineering Indonesia 2014, yang akan diselenggarakan tgl. 29 – 31 Oktober 2014. Perusahaan anggota yang ingin menyewa booth melalui ASPINDO akan mendapatkan harga khusus. Sesi 3: Plus/Minus dampak implementasi BPJS di tingkat perusahaan

Sebagai pengantar, Soeprayitno menceritakan tentang demo serikat buruh tentang kenaikan upah minimum. Saat ini, segala permasalahan ketenaga kerjaan yang dikemukakan serikat buruh kepada media dan masyarakat, hanya sebatas persepsi, bukannya fakta. Secara esensi, BPJS tidak lebih baik dari Jamsostek. Masalah harmonisasi peraturan dan perundangan terkait BPJS, bahkan dapat dikatakan BPJS jauh lebih buruk dibandingkan dengan Jamsostek. Mapping perusahaan & permasalahannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 1. Perusahaan yg sudah menikmati pelayanan kesehatan lebih baik. 2. Perusahaan besar dan menengah yg pernah mengikuti JPK Jamsostek. 3. Perusahaan kecil dan mikro yg belum dijamin pelayanan kesehatan.

Pemerintah sudah mulai mewajibkan BPJS Kesehatan, namun kesiapan sistemnya masih belum. Ditambah lagi kerumitan dalam berobat, dimana pasien harus mendapatkan rujukan dari puskesmas. Ditambah lagi BPJS belum dapat lintas area. Pada prinsipnya, tujuan dibuatnya reformasi pelayanan kesehatan itu baik, dimana sebuah badan hukum publik, nirlaba dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Yang menjadi permasalahan adalah, lembaga pelayanan kesehatan tidak berhubungan langsung dengan BPJS, tidak semua rumah sakit bekerjasama dengan BPJS (coordination of benefit). Hukum dan perundangan yang mengatur Jaminan Kesehatan Nasional masih tumpang tindih. Secara hukum untuk pentahapan, bagi perusahaan besar, menengah, dan kecil dimulai sejak 1 Januari 2015, sedangkan perusahaan mikro mulai 1 Januari 2016. Apabila perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya sampai dengan jangka waktu tersebut, akan dikenakan sanksi seperti sanksi administratif (tidak mendapatkan pelayanan publik seperti IMB, ijin usaha, hak pemilikan tanah, dll) dan sanksi pidana (8 tahun penjara dan denda Rp. 1 Milyar). Menurut UU No. 24 tahun 2011, seluruh penduduk Indonesia dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan, wajib menjadi peserta BPJS. Isu kritikal: 88.1 juta penduduk belum tercover. Masih rendahnya sektor swasta yang mendaftarkan karyawannya dalam BPJS, hal ini belum termasuk sektor informal yang mampu. Ada baiknya, menghubungi provider asuransi yang digunakan oleh perusahaan masing-masing agar asuransi tersebut menjalin kerjasama dengan BPJS atau disebut koordinasi manfaat/Coordination of Benefit (COB).

Note : Total Provider yang akan bermitra dengan BPJS diawal implementasi adalah sebanyak 1.591 RS Sesi Tanya jawab : Lukman (PT. Leighton Conts. Ind.). Saat ini ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi

(KEP-67/MEN/IV/2004) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. Apakah peraturan tersebut masih berlaku jika BPJS sudah berjalan?

Susanto Joseph (Direktur Eksekutif). Mengenai COB sangat menarik. Seharusnya, perusahaan penyedia jasa asuransi hendaknya melihat peluang ini dan memanfaatkan demi mendapat klien dengan menciptakan bisnis baru, yaitu menanggung selisih antara jaminan yg telah diberikan oleh BPJS dengan fasilitas diluar BPJS.

Jawaban : Menjawab pertanyaan Lukman, Soeprayitno menjelaskan bahwa jika dilihat dari tingkatannya, Undang-Undang jauh lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri, oleh karena itu peraturan tersebut otomatis akan tergantikan. Lagipula, dalam peraturan BPJS, jika warga negara lain bekerja di Indonesia dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 bulan, maka warga asing tersebut wajib didaftarkan dalam BPJS. Terkait tanggapan Direktur Eksekutif, Soeprayitno menyarankan apabila perusahaan sudah bekerjasam dengan provider asuransi, hendaknya provider asuransi tersebut mendaftarkan diri dan bekerjasama dengan BPJS, dibandingkan perusahaan asuransi tersebut membuat provider asuransi yang low cost.

Sudah PKS % Belum PKS %RS Provider PT Askes (Persero) 946 946 100.00% - 0.00%RS Provider PT Jamsostek (Persero) 614 400 65.15% 214 34.85%RS Provider Jamkesmas 1,107 724 65.40% 383 34.60%RS Milik TNI 110 75 68.18% 35 31.82%RS Milik POLRI 45 32 71.11% 13 28.89%TOTAL RS Belum PKS dgn PT Askes (Persero) 2,177 645

Kategori Provider Jumlah RS Jumlah PKS dengan Askes

Sebagai penutup, Soeprayitno menginformasikan bahwa fasilitas kesehatan on site yang dimiliki oleh perusahaan tidak termasuk bagian dalam JKN, sehingga tidak ada hubungan dengan BPJS. Sebelum menutup acara, Direktur Eksekutif menjelaskan tentang program kunjungan ke anggota sebagai bentuk pelayanan. Selain itu, dijelaskan pula tentang pengesahan alur kegiatan proses. Direktur Eksekutif juga mengharapkan agar surat pernyataan kode etik diserahkan kepada pimpinan perusahaan masing-masing, dan segera mengembalikan setelah mendapat tanda tangan. Dijelaskan pula tentang persiapan pembentukan LS-BUJP yang sebentar lagi akan terbentuk. Akhir kata, manfaatkanlah peran dan fungsi asosiasi ini dengan sebaik mungkin. Kepada para peserta yang memerlukan bahan presentasi dari pembicara dapat memberikan emailnya/USBnya untuk digandakan. (Rc)