-
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P )
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUKDAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN PULANG PISAU
JANUARI 2020
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan
karuniaNya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (
LAKIP ) Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang
Pisau telah dapat
diselesaikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
laporan tahunan
yang berisi pertanggungjawaban Kinerja Organisasi Perangkat
Daerah dalam mencapai
tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIP,
diharapkan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten
Pulang Pisau dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel,
sehingga mampu
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien,
efektif, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun
tidak langsung
dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih.
Pulang Pisau, Januari 2020
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB
Kabupaten Pulang Pisau,
Ir. SATRIA DURING, M.Si
Pembina Utama Muda ( IV/c)
NIP. 19611108 199103 1 005
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
......................................................................................1
B. Maksud dan Tujuan
.........................................................................2
C. Landasan Hukum
..................................................................................3
D. Tugas dan
Fungsi...................................................................................4
E. Aspek
Strategis....................................................................................34
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
1. Visi
.....................................................................................................37
2.
Misi....................................................................................................37
3. Tujuan dan Sasaran
............................................................................37
4. Indikator Kinerja
.........................................................
......................39
B. Rencana Kinerja Tahunan
...........................................................................47
C. Perjanjian Kinerja
.......................................................................................50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Pencapaian Target Kinerja
............................................53
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2018
................................. .....57
C. Analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun 2018
..................................64
BAB IV PENUTUP
...................................................................................................69
LAMPIRAN
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator
Kinerja.....................................................................40
Tabel 2.2 Target Kinerja Jangka
Menengah.......................................................................43
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama
(IKU)................................................................................46
Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pulang
Pisau...................................................46
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan
Anak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Tahun 2018
(Renstra 2013- 2018)
...................................................................................47
Tabel 2.6 Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setelah penetapan
RPJMD 2018–
2023 dan Renstra Dinas 2018 – 2023
.....................................................................48
Tabel 2.7 Perjanjian
Kinerja....................................................................................................50
Tabel 3.1 Klasifikasi
Penilaian................................................................................................54
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 (
Renstra DP3AP2KB
2013 – 2018
)..........................................................................................................55
Tabel 3.3 Realisasi Keuangan per KegiatanTahun Anggaran
2018.......................................65
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur OrganisasiDinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang
Pisau............33
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019
IKHTISAR EKSEKUTIF
A. Mekanisme Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan
kinerja yang memberikan
penjelasan mengenai pertanggungjawaban Kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pulang Pisau selama setahun
dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Setiap Program dan Kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan
Kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
(TAP MPR No. XI/1998 dan
UU No. 28 Tahun 1999).
B. Mekanisme Pengukuran
Kebijakan pengukuran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau dalam
rangka pencapaian visi "
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan
Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender , Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga " maka
untuk terwujudnya visi tersebut
telah di tetapkan 7 (tujuh) misi, 7 (tujuh) tujuan dan 7 (tujuh)
sasaran strategis. Ketujuh sasaran
strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan
indikator kinerja pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pulang Pisau. Rincian tingkat Capaian Kinerja masing –
masing indikator dapat dilihat
dalam tabel berikut :
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
2018
Realisasi
2018
Capaian
(%)
Kategori
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya peningkatan
koordinasi dan wawasan dalam
pelaksanaan program dan kebijakan
Pemberdayaan Perempuan dan KB
1. Pelaksanaan rapat / koordinasi /
konsultasi kegiatan
pemberdayaan perempuan dan
KB
2. PNS DP3AP2KB yang
mengikuti Bimtek
Implementasi Perundang -
Undangan
98%
100%
95,34%
94,29%
97,28%
94,29%
Amat Baik
Amat Baik
2. Terwujudnya kaum perempuan yang
mandiri, aktif, inovatif dan berjiwa
nasionalisme
1. Pelaksanaan pelatihan
keterampilan untuk perempuan
100% 99,57% 99,57% Amat Baik
3. Terwujudnya peningkatan
upayapengembangan ekonomi untuk
kesejahteraan keluarga
1. Pelaksanaan Peningkatan
Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera
(P2WKSS)
- - - -
4. Terlaksanya kegiatan untuk
peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak serta kesetaraan
gender dalam pembangunan yang
memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa
1. Rapat Kerja Program Sayang
Ibu
2. Pengembangan Sistem
Administrasi Pusat Pelayanan
Terpadu dan Anak Korban
Kekerasan
100%
100%
100%
99,80%
100%
99,80%
Amat Baik
Amat Baik
5. Terlaksananya peningkatan Status,
posisi dan kondisi perempuan agar
dapat mencapai kemajuan yang setara
dengan laki - laki
1. Rapat Kerja Pokja
Pengurusutamaan Gender
2. Penyusunan Data Terpilah
3. Sosialisasi Pemahaman
Kesetaraan dan Keadilan
Gender
100%
100%
100%
97,42%
98,66%
99,20%
97,42%
98,66%
99,20%
Amat Baik
Amat Baik
Amat Baik
6. Terwujudnya pembangunan anak
indonesia yang sehat, cerdas, dan
1. Sosialisasi Forum Anak Daerah
100%
99,58%
99,58%
Amat Baik
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019
bertaqwa serta terlindungi 2. Pertemuan Forum Anak Daerah
3. Pembinaan Forum Anak
Daerah Kecamatan
4. Pengembangan Kabupaten
Layak Anak
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Amat Baik
Amat Baik
Amat Baik
7. Terwujudnya peningkatan kesehatan
keluarga dan pengendalian keluarga
berencana
1. Pelayanan KB/Kes
2. Pengadaan Sasaran dan
Prasarana Keluarga Berencana
3. Operasional Balai Penyuluh
KB
4. Penggerakan Program KB
5. Pembinaan Program KB
6. Pembinaan Media KIE dan
Manajemen BOKB
7. Distribusi Alat dan Obat
Kontrasepsi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90,83%
77,17%
41,63%
11,09%
12,25%
61,38%
46,43%
90,83%
77,17%
41,63%
11,09%
12,25%
61,38%
46,43%
Amat Baik
Baik
Rendah
Rendah
Rendah
Cukup
Rendah
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019
C. Ringkasan Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka
pencapaian kinerja Tahun 2019
sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan
dokumen Perencanaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pulang Pisau yang mendukung kebijakan
strategis pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau.
D. Pemanfaatan LAKIP
- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan
datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan
datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberhasilan Pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari
pencapaian
pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan
sumber daya
manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya
terus menerus yang
dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih
baik. Upaya
pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk
tanpa membedakan jenis
kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada
pelaksanaannya masih
terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dan ini disebabkan
oleh berbagai persoalan
yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling
penting menghalangi upaya
peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan
pembangunan yang mengabaikan
isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
dan
pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
khususnya pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana maka
dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau yang salah
satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat
Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 4 ).
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /
kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 2
pertanggungjawaban secara periodik, terdiri dari berbagai
komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi
dan Pemanfaatan Informasi
Kinerja.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau memiliki kewajiban
untuk menyampaikan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati
Pulang Pisau yang diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana
Strategis 2018 – 2023.
B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga
Berencana Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian
KinerjaDinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk
dan Keluarga
Berencana dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses
pencapaian indikator
sasaran yang telah ditetapkan.
Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja dan dapat bermanfaat dalam rangka
:
1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan
dan pembangunan
secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan
perundang – undangan yang
berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 3
2. Menjadikan pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan
secara efisien, efektif
dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang
terteran, tertib, dan
kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak – pihak yang
berkepentingan dalam
rangka meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
guna membantu
pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
C. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP)Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 23 Thaun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir
dengan Undang – undang Nomor 9 Thaun 2015 tentang Perubahan
kedua atas
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4663);
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 4
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan LembaranNegara
Republik
Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah
Provinsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2006
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 –
2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2016
Nomor 04);
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 5
11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang
Pisau.
D. Tugas dan Fungsi
1. Tugas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau dibentuk
berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2016
Nomor 04) dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 42 Tahun 2016
tentang Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten
Pulang Pisau mempunyai tugas pokok yaitu :
" Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan daerah di
bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana "
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pulang
Pisau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan
kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang –
undangan yang
berlaku;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 6
b. Fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan undang – undang yang berlaku;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan
fasilitasi, advokasi
dan sosialisasi pengurusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan;
e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan
fasilitasi, advokasi
dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan;
f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan
fasilitasi, advokasi
dan sosialisasi perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
g. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan
fasilitasi, advokasi
dan sosialisasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
h. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan
fasilitasi, advokasi
dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan
keluarga;
i. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan
fasilitasi, advokasi
dan sosialisasi pengendalian penduduk dan informasi
keluarga;
j. Pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk
melaksanakan
tugas dan fungsinya; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
bidang tugas dan
tanggung jawabnya.
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 7
3. Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten
Pulang Pisau (sesuai Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 42
Tahun 2016) di pimpin
oleh Kepala Dinas (Eselon II.b) danterdiri dari sekretariat, 4
Bidang dan 15 Sub
Bagian / Seksi, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi, dekonsentrasidan tugas pembantuan dibidang
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga
Berencana.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala
Dinas
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penetapan program dan kebijakan pengurusutamaan gender ;
2. Penetapan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
3. Penetapan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak ;
4. Penetapan program data dan informasi gender dan anak ;
5. Penetapan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi ;
6. Penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja ;
7. Penetapan kebijakanpengembangan ketahanan dan pemberdayaan
keluarga ;
8. Penguatan pelembagaankeluarga kecil dan berkualitas ;
9. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan komunikasi,
informasi
dan edukasi (KIE) ;
10. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data
mikro
kependudukan dan keluarga;
11. Pelaksanaan penyerasian dan keterpaduan kebijakan
kependudukan ; dan
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 8
12. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan
rencana
program dan kegiatan,mengelola urusan keuangan, mengelola urusan
ketatausahaan,
rumah tangga dan aset serta mengelola administrasi
kepegawaian.Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai
fungsi sebagai
berikut :
1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat
dalam
melaksanakankegiatan teknis administrasi umum, kepegawaian,
penatausahaan
keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
2. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, dan
kegiatan serta
laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kegiatan anggaran
Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan
Keluarga Berencana;
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, membina,
mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan
keuangan dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, membina,
mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan
;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 9
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, membina,
mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan urusan
kehumasan,
arsip dan aset ;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, membina,
mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan
ketatalaksanaan
serta pengelolaan administrasi kepegawaian ; dan
8 Melaksanakan koordinasi tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai
bidang tugas dan tanggungjawab.
Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian, yaitu :
1) Sub. Bagian Perencanaan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama
penyusunan rencana program dan kegiatan, Rencana Kerja Anggaran
serta
menyiapkan laporan pelaksannaan kegiatan Dinas.
Sub Bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
:
a). Menyusun kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub
Bagian
Perencanaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan
dicapai sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan ;
b).Menilai prestasi kerja bawahan lingkungan Sub Bagian
perencanaan
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan
peningkatan karier ;
c). Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan
Dinas ;
d). Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan
rencana program
dan kegiatan ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 10
e). Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
Bidang pada
Dinas ;
f). Menyusun data dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan
penyusunan
rencana startegis ;
g).Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan
kegiatan ;
h).Menyiapkan bahan dan menyusun Lpaoran Akuntabilitas Kinerja
Dinas ;
i).Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai hasil
yang telah dicapai sebagai bahan laporan bagi pimpinan ; dan
j).Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat
menyurat
dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan
dan pengolahan
data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi
kepegawaian,
organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, administrasi
perjalanan dinas, protokol,
serta evaluasi kelembagaan dan menghimpun ketentuan perundang –
undangan yang
berkaitan dengan bidang kepegawaian.
Sub Bagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a). Menyusun kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian
Umum
dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan
dicapai
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;
b). Menyelenggarakan urusan penataan organisasi, tatalaksana
serta analisis jabatan
dan evaluasi kelembagaan ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 11
c). Menyelenggarakan urusan surat menyurat, perpustakaan dan
kearsipan,
ketentuan perundang – undangan dan produk hukum dibidang
kepegawaian ;
d). Menyelenggarakan pelaporan dan kehumasan ;
e). Menyelenggarakan urusan perlengkapan rumah tangga ;
f). Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas ;
g). Menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat
;
h). Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
i). Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian,
monitoring, evaluasi
dan pelaporan, pelaksanaan tugas ; dan
j). Melakukan tugas lain yangdiberikan pimpinan dalam rangka
kelancaran
pelaksanaan tugas.
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset
Mempunyai tugas menyusun anggaran pembiayaan, pelaksanaan
anggarandan
pembinaan bendahara.
Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a). Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub
Bagian Keuangan
dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai
sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan ;
b). Memeriksa hasil pekerjaan bawahan lingkup Sub Bagian
Keuangan dan Aset
dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja
untuk
penyempurnaan hasil kerja ;
c). Melaksanakan bimbingandan pembinaan bendaharawan ;
d). Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan laporan
keuangan ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 12
e). Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, dan verifikasi
serta
perbendaharaan administrasi keuangan;
f). Menyelenggarakan urusanpemeliharaan dan laporan aset ;
g). Menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan,
pengeluaran,
dan pendistribusian barang kantor ;
h). Mengurus pengadministrasian dan usulan penghapusan barang
;
i). Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah / aset kantor
;
j). Membina, pengendalian, monitoring, evaluasi dan laporan
pelakanaan tugas ;
k). Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangandan Aset
baik
secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang dicapai sebagai
bahan
informasi bagi pimpinan ; dan
l). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
C. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
mempunyai
tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional,
pembinaan,fasilitas,
advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
;
1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusuamaan
Gender dan
pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum
dan kualitas
keluarga ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 13
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi, sosial,
politik, hukum dan
kualitas keluarga ;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kegiatan
pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang
ekonomi,
sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga ;
4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi, sosial,
politik, hukum dan
kualitas keluarga ;
5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penyerapan kebijakan
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di
bidang
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga ; dan
6. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang
ekonomi, sosial,
politik, hukum dan kualitas keluarga ;
Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri
dari 3 seksi yaitu :
1). Seksi Pengarusutamaan Gender
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan,
menyusun,
mengolah dan melaksanakan kebijakan dalam pengarusutamaan
ekonomi, sosial,
politik, dan hukum serta melakukan monitoring dan evaluasi.
Seksi Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a). Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender
dibidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum ;
b). Menyiapkanforum koordinasipenyusunankebijakan
pelaksanaan
pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan
hukum ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 14
c). Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan
pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan
hukum ;
d). Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, sosial,
politik dan
hukum ;
e). Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan,
pengumpulan,
pengolahan,analisis, dan penyajian data, informasi gender
dibidang ekonomi,
sosial, politik dan hukum ;
f) Mengolah kearsipan, membuat laporan kegiatan, maupun laporan
tahunan
kepada kepala bidang ; dan
g). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
2). Seksi Pemberdayaan Perempuan
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyiapkan,
menyusun,
mengolah, dan melaksanakan kebijakan serta melakukan monitoring
dan evaluasi
dalam kegiatan pemberdayaan perempuan.
Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a). Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan
perempuan ;
b). Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan
pelaksanaan pemberdayaan perempuan ;
c). Menyiapkan bahan pemberian bimbingandan pelatihan
program
pemberdayaan perempuan ;
d). Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan
pelaksanaan pemberdayaan perempuan ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 15
e). Melaksanakan pendataan kelompok usaha perempuan ;
f). Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan
tahunan
kepada kepala bidang ; dan
g). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
3). Seksi Pengolahan Data Gender dan Partisipasi Masyarakat
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyiapkan,
menyusun,
mengolah dan melaksanakan kebijakan serta melakukan monitoring
dan evaluasi dalam
kegiatan pengolahan Data Gender dan Partisipasi Masyarakat.
Seksi Pengolahan Data Gender dan Partisipasi Masyarakat
Menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
a). Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan
penyajian data ;
b). Menyiapkan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data ;
c). Melaksanakan kegiatan forum koordinasi ;
d). Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam
pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data ;
e). Mengumpulkan data – data, laporan – laporan kegiatan bidang
– bidang ;
f). Menyampaikan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengolah
data
yang diperoleh dari instansi / lembaga terkait di Kabupaten /
Kota menjadi
data terpilah gender ( profil gender ) dan anak ;
g). Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan
tahunan
kepada kepala bidang ; dan
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 16
h). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas
menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional,
pembinaan, fasilitasi,
advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan dan
tumbuh kembang
anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Perlindungan
Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan Anak ;
2. Penyiapan perumusan kebijakan diBidang Perlindungan
Perempuan
korban
kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang ;
3. Penyiapan Forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang
pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di
bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak
pidana perdagangan orang ;
4. Penyiapan Forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang
perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam didalam rumah
tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari
tindak pidana perdagangan orang ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 17
5. Penyiapan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan
dibidang
perlindungan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban
kekerasan didalam didalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang ;
6. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
dibidang pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah
tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari
tindak pidana perdagangan orang ;
7. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan
perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan
didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang ;
8. Pemantauan, analisi, evalusi dan pelaporan penerapan
kebijakan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, Di Bidang
Ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak
pidana perdagangan orang;
9. Penyiapan perumasan kebijakan dibidang perlindungan anak dan
pemenuhan
hak anak;
10. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang
perlindungan anak
dan pemenuhan hak anak;
11. Penyiapan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan
kebijakan dibidang
perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
12. Penyiapan fasilitasi, sosilisasi dan distribusi kebijakan
dibidang perlindungan
anak dan pemenuhan hak anak;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 18
13. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan bagi anak
yang memerlukan perlindungan khusus;
14. Pemantauan, analisi, evalusi dan pelaporan penerapan
kebijakan dibidang
perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
15. Penyiapan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan,
pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap
perempuan dan anak serta kebijakan pemenuhan hak anak;
16. Penyiapan fasilitasi, sosilisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan,
pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap
perempuan dan anak serta kebijakan pemenuhan hak anak;
17. Penyiapan pelembangaan pemenuhan hak anak pada Lembaga
Pemerintah, Non
Pemerintah, dan Dunia Usaha;
18. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan
peningkatan kualitas hidup anak; dan
19. Pemantauan, analisi, evalusi dan pelaporan penerapan
pengumpulan,
pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi dibidang
pemenuhan hak
anak.
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari
tiga seksi, yaitu:
1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan,
menyiapkan,
menyusun, mengolah dan melaksanakan kebijakan serta melakukan
monitoring
dan evaluasi dalam kegiatan yang dapat memberikan perlindungan
terhadap
perempuan.
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 19
Seksi Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a) Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang Perlindungan
Perempuan dan
Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan didalam rumah
tangga,
dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta
dari tindak perdagangan orang ;
b) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di
bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
didalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
dan
kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang ;
c) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
didalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
dan
kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang ;
d) Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penerapan
kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap
perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan,
dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan
orang ;
e) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
dibidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
didalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
dan
kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang ;
f) Menyiapkan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan
lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang
pencegahandan
penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah
tangga,
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 20
dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta
dari tindak perdagangan orang ;
g) Pemantauan, analisi, evalusi dan pelaporan penerapan
kebijakan dibidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
didalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
dan
kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang ;
h) Menyusun rencana progran dan kegiatan seksi perlindungan
perempuan ;
i) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi / unit kerja
terkait dalam
rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatan perlidungan perempuan
;
j) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan
tahunan
kepada kepala bidang ; dan
k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas
2) Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan,
menyiapkan, menyusun, mengolah dan melaksanakan kebijakan
serta
melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Perlindungan
Anak dan
Tumbuh Kembang Anak.
Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak
menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
a) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan
kegiatan
perlindungan anak ;
b) Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perlindungan anak
dalam
situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang
berhadapan dengan
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 21
hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan
khusus,
perlindungan anak dari kekerasan / penelantaran dan eksploitasi
;
c) Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan
anak
dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak
berkebutuhan
khusus, perlindungan anak dari kekerasan / penelantaran dan
eksploitasi ;
d) Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang
hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan
budaya ;
e) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakanpemenuhan
hak
anakdibidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan
kegiatan budaya ;
f) Menyiapkan dan melaksanakan konsultasi, koordinasi,
sinkronisasi
penerapan kebijakan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak
;
g) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
perlindungan
anak dan tumbuh kembang anak ;
h) Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah,
non pemerintah, dan dunia usaha ;
i) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan
peningkatan kualitas hidup anak ;
j) Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan
kebijakanperlindungan anak dan tumbuh kembang anak ;
k) Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan
menyampaikan
kepada seksi data sebagai pusat data ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 22
l) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi
Perlindungan
Anak dan Tumbuh Kembang Anak berdasarkan prioritas target
sasaran yang
akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;
m) Menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi / unit kerja
terkait dalam
rangka keterpaduan pelaksanaan perlindungan anak dan tumbuh
kembang
anak;
n) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan
tahunan
kepada kepala bidang ; dan
o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
3) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan,
menyiapkan, menyusun, mengolah dan melaksanakan kebijakan
serta
melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Peningkatan
Kualitas Hidup
Keluarga.
Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga menyelenggarakan
fungsi
sebagai berikut :
a) Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang peningkatan
ekonomi
perempuan ;
b) Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang peningkatan kesehatan
ibu
hamil berbasis masyarakat (GSI) ;
c) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang
peningkatan
ekonomi perempuan ;
d) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang
peningkatan
kesehatan ibu hamil (GSI) ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 23
e) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakandibidang
peningkatan ekonomi perempuan ;
f) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakandibidang
peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI) ;
g) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisidibidang
peningkatan ekonomi perempuan ;
h) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan
perlindungan perempuan dibidang peningkatan kesehatan ibu
hamil
berbasis masyarakat (GSI) ;
i) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakanbidang
peningkatan ekonomi perempuan ;
j) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakanbidang
peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI) ;
k) Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Peningkatan
Kualitas Hidup
Keluarga ;
l) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi / unit kerja
terkait dalam
rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatanPeningkatan Kualitas
Hidup
Keluarga
m) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan
tahunan
kepada kepala bidang ; dan
n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 24
e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang pengendalian
penduduk,
penyuluhan, penggerakan dan keluarga berencana di daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudBidang
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencanamenyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian
penduduk,
sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan
bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
2. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian
penduduk,
sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan
bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
3. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem
informasi
keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang
pengendalian
penduduk dan keluarga berencana ;
4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah
dalaam rangka pengendalian kuatitas penduduk ;
5. Pelaksanaann pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian
penduduk di
Kabupaten dan Kota ;
6. Pelaksanaan pemberdayaan dan peninngkatan peran serta
organisasi
kemasyarakatan tingkat Kabupaten di bidang penngendalian
penduduk dan
keluarga berencana ;
7. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana
/ petugas
lapangan keluarga berencana ;
8. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 25
9. Pelaksanaan penerimaan, pelaporan, pengendalian,
pendistribusian alat /
obat kontrasepsi ;
10. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian
penduduk
,sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan
penggerakan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
11. Pemberian bimbinngan teknis dan fasilitasi di bidang
pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi,
dan
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
; dan
12. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari
3 Seksi, yaitu
:
1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan,
menyiapkam,
menyusun, mengolah dan melaksanakan kebijakan melakukan
monitoring dan
evaluasi dalam kegiatan jaminan pelayanan Keluarga
Berencana.
Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan
fungsi
sebagai berikut :
a) Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Seksi
Jaminan
Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi
berdasarkan
prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman
pelaksanaan
kegiatan ;
b) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan
Seksi
Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana ;
c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan
fasilitasi
program Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 26
d) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional
pelaksanaan
pelayanan Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana ;
e) Melaksanakan bimbinngan teknis dan penyuluhan Seksi
Jaminan
Pelayanan Keluarga Berencana ;
f) Menyiapkan bahan dan kerjasamadengan instansi / unit terkait
dalam
rangka keterpaduan pelaksanaan Jaminan Pelayanan Keluarga
Berencana
g) Menerima, menyimpan, mengendalikan, distribusi alat / obat
kontrasepsi ;
h) Melaksanakan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana ;
i) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan
tahunan
kepada kepala bidang ; dan
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan,
menyiapkan,
menyusun, mengolah dan melaksanakan kebijakan serta
melakukan
monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Pengendalian Penduduk
Dan
Informasi Keluarga.
Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi
Keluargamenyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan
prioritas
target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan ;
b) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan
kegiatan
SeksiPengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 27
c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan
fasilitasi
program SeksiPengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga ;
d) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan
pelayanan
SeksiPengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga ;
e) Melaksanakan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam
rangka
pengendalian kualitas penduduk ;
f) Melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) peredaran
penduduk ;
g) Menyiapkan data dan informasi keluarga ;
h) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan
tahunan
kepada kepala bidang ; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
3) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Petugas
Lapangan
Keluarga Berencana
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan,
menyiapkan, menyusun, mengolah dan melaksanakan kebijakan
serta
melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Advokasi,
Penggerakan
dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Petugas
Lapangan
Keluarga Berencanamenyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi
Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan
Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana ;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 28
b) Menyusun bahan dan menyusun rencana program Advokasi,
Penggerakan
dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana /
Penyuluh
Keluarga Berencana ;
c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan
fasilitasi
program advokasi, penggerakan dan Pendayagunaan Petugas
Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana ;
d) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional
pelaksanaanadvokasi,
penggerakan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga
Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana ;
e) Melaksanakanpendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana
/
Penyuluh Keluarga Berencana ;
f) Melaksanakan advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja
dalam
mendukung program kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga ;
g) Melaksanakan penggerakan masyarakat pada program
kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga ;
h) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi, peran serta
organisasi
kemasyarakatan dalam pelaksanaan program kependudukan,
keluarga
berencana, dan pembangunan keluarga ; dan
i) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun laporan
tahunan
kepada kepala bidang ; dan
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 29
f) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan
Kesejateraan
keluarga.
Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ketahanan
dan
Kesejahteraan Keluargamenyelenggarakan fungsi sebagai berikut
:
1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidangKetahanan dan
Kesejahteraan Keluarga ;
2. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
dibidangKetahanan
dan Kesejahteraan Keluarga ;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga
balita ;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan
ketahanan
remaja ;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga
lansia ;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan
keluarga
sejahtera melalui usaha mikro keluarga ;
7. Pemantauan dan evaluasi dibidangketahanan dan kesejahteraan
keluarga ;
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang
kesejahteraan dan
ketahanan keluarga ; dan
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari 3 seksi
yaitu :
1) Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam merumuskan,
menyiapkan, menyusun, mengolah dan melaksanakan kebijakan
serta
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 30
melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatanBina
Ketahanan
Balita, Anak dan Lansia.
Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansiamenyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi
Bina
Ketahanan Balita, Anak dan Lansiaberdasarkan prioritas target
sasaran
yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;
b) Menyiapkan pembentukan dan pembinaan kelompok bina
ketahanan
balita holistik integratif ;
c) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan
bina
ketahanan balita, anak dan lansia ;
d) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan
fasilitasibina ketahanan balita, anak dan lansia ;
e) Menyiapkan bahan dan kerjasamadengan instansi / unit terkait
dan
organisasi masyarakat dalam rangka keterpaduan
pelaksanaanbina
ketahanan balita, anak dan lansia ;
f) Menyiapkan bahan informasibina ketahanan balita, anak dan
lansia ;
g) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun
laporan
tahunan kepada kepala bidang ; dan
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam
rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
2) Seksi Bina Ketahanan Remaja
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam
merumuskan, menyiapkan, menyusun, mengolah dan
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 31
melaksanakan kebijakan serta melakukan monitoring dan
evaluasi
dalam kegiatanBina Ketahanan Remaja.
Seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi
Bina Ketahanan Remajaberdasarkan prioritas target sasaran
yang
akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;
b) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan
kegiatan
bina ketahanan Remaja ;
c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan
fasilitasibina ketahanan Remaja ;
d) Menyiapkan pembentukan dan pembinaan ketahanan remaja,
pusat
informasi dan konseling remaja / mahasiswa ;
e) Menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi / unit terkait
dan
organisasi masyarakat dalam rangka keterpaduan
pelaksanaanbina
ketahanan remaja ;
f) Menyiapkan bahan informasibina ketahanan remaja ;
g) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
;
h) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun
laporan
tahunan kepada kepala bidang ; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 32
3) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Mempunyai tugas membantu pimpinan dalam
merumuskan, menyiapkan, menyusun, mengolah dan
melaksanakan kebijakan serta melakukan monitoring dan
evaluasi
dalam kegiatanPemberdayaan Keluarga Sejahtera.
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahteramenyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi
Pemberdayaan Keluarga Sejahteraberdasarkan prioritas target
sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
;
b) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan
kegiatanSeksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera ;
c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan
fasilitasipemberdayaan keluarga sejahtera ;
d) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional
pelaksanaan
pemberdayaan keluarga berencana ;
e) Menyiapkan pembentukan dan pembinaan kelompok usaha
penigkatan pendapatan keluarga sejahtera ;
f) Menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi / unit terkait
dan
organisasi masyarakat dalam rangka keterpaduan
pelaksanaanpemberdayaan keluarga sejahtera;
g) Menyiapkan bahan informasi pemberdayaan keluarga sejahtera
;
h) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
;
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 33
i) Mengelola kearsipan, membuat laporan kegiatan maupun
laporan
tahunan kepada kepala bidang ; dan
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau Peraturan
Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2016 Nomor
04) dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 42 Tahun 2016
tentang Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaDinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten
Pulang Pisau sebagaimana bagan di bawah ini .
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 34
Dapat ditampilkan dalam Struktur Organisasi gambar 1.1 sebagai
berikut :
KEPALA DINAS
SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA
SEJAHTERA
SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA
SEKRETARIAT
SEKSI BINA KETAHANAN BALITA, ANAK
DAN LANSIA
SEKSI JAMINAN PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA
SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
INFORMASI KELUARGA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
BIDANG KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PERMBERDAYAAN PEREMPUAN
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI PERLINDUNGAN ANAK DAN
TUMBUH KEMBANG ANAK
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
KELUARGA
SEKSI PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUANSEKSI PENGURUSUTAMAAN GENDER
UPTD
SEKSI PENGOLAHAN DATA GENDER DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SEKSI ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN
PENDAYAGUNAAN PETUGAS LAPANGAN
KELUARGA BERENCANA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PULANG
PISAU
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 35
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 36
E. Aspek Strategis
Keberhasilan pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dapat dipengaruhi
oleh lingkungan
strategis yang merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan organisasi
seiring dengan tuntutan dan adanya paradigma dalam pelaksanaan
tugas – tugas pemerintah
daerah menuju Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang
baik) yang mencerminkan
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan faktor
yang berasal dari internal dan
eksternal organisasi, dimana faktor ini sangat mempengaruhi
tujuan dan sasaran yang akan
dicapai di era otonomi daerah. Sesuai dengan isu pembangunan
yang berkembang seiring
dengan berjalannya proses otonomi daerah yang menuntut
transparansi dan akuntabilitas baik
secara vertikal maupun horizontal.
Akuntabilitas sebagai suatuperwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran
yang dilaksanakan secara periodik.
Lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan KinerjaDinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana adalah :
1. Adanya Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur
penyelenggaraan
ProgramPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana.
2. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang profesional.
3. Adanya kelembagaanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana baik kelembagaan pemerintah,
maupun organisasi
perempuan,dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang saling
berkoordinasi.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai
untuk pelaksanaan
tugas.
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 37
5. Adanya sinergi yang konstruktif di antara unit kerja terkait
dalam pelaksanaan
pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau.
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 38
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Recana Strategis
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar
efektif, efisien
dan akuntabel,Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau telah
menyusun Rencana
Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023. Renstra ini merupakan
acuan dan arahan
dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan
perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
periode Tahun
2018 – 2023 secara menyeluruh, terintegrasi dan bersinergis baik
dalam bidang –
bidang yang ada di DP3AP2KB Pulang Pisaumaupun dengan instansi
teknis terkait.
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau merupakan
dokumen
perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis,
kebijakan, strategi,
program, dan kegiatanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun kedepan (2018
– 2023 ).
Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi,
peluang, tantangan,
dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi
dalam pembangunan
perekonomian lima tahun kedepan. Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2018 -2023 merupakan implementasi dari
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau.
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 39
Sesuai dengan reformasi dalam perencanaan dan sistem
penganggaran
berbasis Kinerja, dokumen Renstra dilengkapi dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU)
sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan dapat dievaluasi.
Secara ringkas substansi Renstra tersebut dijabarkan sebagai
berikut :
1. Visi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau dalam
melaksanakan
Tugas Pokok dan Fungsinya mempunyai visi :
"Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender,Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga
Sejahtera "
2. Misi
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten
Pulang Pisau menetapkan 4 (empat) Misi yang dilaksanakan
secara
berkesinambungan yaitu :
a. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai
bidang pembangunan
b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program keluarga
berencana
d. Meningkatnya kesejahteraan dan pengembangan ekonomi
keluarga
3. Tujuan dan Sasaran
TujuanDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau yang
dijabarkan dari
Misi adalah sebagai berikut :
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 40
a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
b. Meningkatkan kualitas data gender dan anak
c. Meningkatkan kualitas perlindungan dan hak perempuan
d. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk
anak
berkebutuhan khusus
e. Meningkatnya kualitas perlindungan khusus terhadap anak
f. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
g. Total Fertility Rate
h. Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
kelaurga
Sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan
dicapai dalam
rangka peningkatan peran perempuan, perlindungan perempuan dan
anak
mencapai kesejahteraan adalah :
a. Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender
b. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan
pendapatan keluarga
c. Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak
d. Berkurangnya kasus kekerasa terhadap perempuan
e. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan
f. Meningkatnya Implementasi kabupaten layak anak
g. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak
h. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus pada
anak
i. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan
j. Meningkatnya penduduk yang ber KB
k. Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai
lansia.
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 41
4. Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran
tentang
ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2018-2023.
Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan RPJMD Kabupaten
Pulang
Pisau 2018-2023 dan Renstra Dinas 2018-2023 pada Tabel berikut
ini :
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 42
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Ket.
1. Meningkatnya kesetaraan
dan keadilan gender di
berbagai bidang
pembangunan
- Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Meningkatkan kualitas data gender dan anak
- Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender
- Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan
pendapatan keluarga
- Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak
- Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG
- Persentase perempuan di lembaga legislatif
- Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam
pendapatan kerja
- Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data
gender dan anak
%
%
%
%
2. Meningkatnya
perlindungan terhadap
perempuan dan anak
- Meningkatkan kualitas perlindungan dengan hak
perempuan
- Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak,
termasuk anak berkebutuhan
khusus
- Meningkatnya kualitas perlindungan khusus terhadap
anak
- Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan
- Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan
- Meningkatnya implementasi Kabupaten Layak Anak
- Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak
- Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada
anak
- Rasio kekerasan terhadap perempuan
- Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani
sesuai dengan standar
- Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak
- Persentase anak korban kekerasan
- Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan sesuai standar
%
%
Skor
%
%
3. Meningkatnya kualitas - Mengendalikan laju - Meningkatnya
rata – rata usia - Cakupan pasangan usia subur %
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 43
pelaksanaan program
keluarga berencana
pertumbuhan penduduk
- Total Fertility Rate
kawin pertama perempuan
- Menigkatnya penduduk yang ber KB
yang isterinya di bawah usia
20 tahun
- Unmet Need KB
4. Meningkatnya
kesejahteraan dan
pengembangan ekonomi
keluarga
- Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga
- Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai
lansia
- Persentase desa / kelurahan yang memiliki Tribina
keluarga berencana
- Persentase pusat informasi dan konseling (PIK) aktif
%
%
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 44
Adapun target KinerjaDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau pada
Renstra untuk periode
2018 – 2023 sesuai RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018 – 2023
adalah sebagai berikut :
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 45
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Satuan
Kond
isi
Awal
Target Kinerja Sasaran
Target
Akhir
Renstra
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Meningkatkan kesetaraan
gender dalam
pembangunan
- Meningkatnya implementasi
pengarusutamaam
gender
- Meningkatnya peran perempuan dalam
jabatan publik dan
pendapatan keluarga
- Persentase Perangkat Daerah yang
melaksankaan PPRG
- Persentase perempuan di lembaga legislatif
- Persentase sumbangan pendapatan perempuan
dalam pendapatan kerja
%
%
%
0
28
23,5
18,9
32
23,84
18,9
32
24,18
18,9
32
24,52
21,6
32
24,86
21,6
32
25,2
21,6
32
25,2
2. Meningkatkan kualitas
data gender dan anak
- Meningkatnya kualitas data pilah gender dan
anak
- Persentase perangkat daerah yang memiliki
sistem data gender dan
anak
% 2 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90
3. Meningkatkan kualitas
perlindungan hak
perempuan
- Berkurangnya kasus kekerasan terhadap
perempuan
- Meningkatnya kualitas penanganan kasus
kekerasan terhadap
perempuan
- Rasio kekersaan terhadap perempuan
- Persentase perempuan korban kekerasan yang
terlayani sesuai dengan
standar
%
%
0,15
100
0,13
100
0,12
100
0,10
100
0,08
100
0,07
100
0,07
100
4. Meningkatkan
pemenuhan hak anak
bagi semua anak,
termasuk anak
berkebutuhan khusus
- Meningkatnya implementasi
Kabupaten Layak Anak
- Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak
Skor 0 300 300 450 450 600 600
5. Meningkatkan kualitas - Berkurangnya kasus - Persentase anak
korban % 1,33 1,33 0,14 0,95 0,76 0,57 0,57
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 46
perlindungan khusus
terhadap anak
kekerasan terhadap
anak
- Meningkatnya kualitas layanan perlindungan
khusus kepada anak
kekerasan
- Persentase anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan
sesuai standar
%
100
100
100
100
100
100
100
6. Mengendalikan laju
pertumbuhan penduduk
- Meningkatnya rata – rata usia kawin pertama
perempuan
-
- Cakupan pasangan usia subur yang isterinya di
bawah usia 20 tahun
% 25 25 20 15 10 5 5
7. Total Fertility Rate - Menigkatnya penduduk yang ber KB
- Unmet Need KB % 50 45 40 35 30 25 25
8. Meningkatkan upaya
pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan
keluarga
- Meningkatnya keberdayaan keluarga
dari balita sampai
lansia
- Persentase pusat informasi dan
konseling (PIK) aktif
- Persentase desa / kelurahan yang
memiliki Tribina
keluarga berencana
%
%
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 47
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah
daerah dalam
pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2018 – 2023
tercermin dari capaian
Indikator Kinja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur
keberhasilan programm
pembangunan yang telah ditentukan maka dipilihIndikator Kinja
Utama dan target capaian
selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada
setiap misi.
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023
No. Indikator Target Capaian
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Misi 7 : Pemberdayaan Organisasi keagamaan, sosial, budaya ,
pemuda dan
Perempuan dalam Pembangunan
1. Persentase Partisipasi Perempuan di
DPRD %
28 32 32 32 32 32
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Indikator Kinerja Daerah
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi
kewajiban
pencapaianDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana secara rinci ada dalam tabel 2.4 di bawah
ini.
-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2019 48
Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pulang Pisau
Indikator Kinerja
Kondisi
Kinerja pada
Awal
RPJMD
(2018)
Target Kinerja
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
RPJMD
(2023) 2019 2020 2021 2023
- Persentase perempuan di lembaga legislatif (%)
- Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam pendapatan
kerja (%)
- Rasio kekerasan terhadap perempuan (%)
- Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai
dengan standar (%)
- Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak (%)