1 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 53 Yogyakarta Telp. (0274) 563014 Faks. (0274) 523524 Website: http://blhdiy.jogjaprov.go.id
76
Embed
LAPO RRAAN N TKKIINNE ERJJAA IINSSTAANNSSII ... · f. Penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan; g. Pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup; 4 h.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3) Pengadaan Mebeleur
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
7) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
2) Pengembangan ISO
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :,
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
17
3) Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Kegiatan SKPD
II.1.3.2 Misi 2
Strategi
Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan
sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku
kepentingan serta mengembangkan budaya kearifan lokal
1. Pengoptimalan pemanfatan potensi SDM untuk
meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan
dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan
sumber daya alam
2. Peningkatan kerjasama dengan para pemangku
kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan
sumber daya alam
3. Fasilitasi pembentukan kampung hijau dan mendorong
kader lingkungan hidup lokal sebagai motivator
4. Mendorong dan fasilitasi konservasi air tanah di daerah
resapan
5. Peningkatan kerjasama pengelolaan Taman KEHATI
dengan Kabupaten
6. Peningkatan peran para pemangku kepentingan dalam
pengendalian pencemaran udara
7. Rehabilitasi kerusakan lahan berbasis masyarakat
8. Peningkatan efektifitas penegakan hukum terhadap
pelanggaran regulasi di bidang lingkungan hidup dan
sumber daya alam
Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup.
2. Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan
dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup.
18
3. Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
di Kawasan Perkotaan.
4. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang
harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya
5. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana
6. Meningkatkan efektifitas perlindungan sumber daya
alam dan fungsi lingkungan
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara
berkelanjutan
8. Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku
kepentingan dalam pengendalian pencemaran air
sungai
9. Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku
kepentingan dalam pengendalian polusi.
10. Meningkatkan peran serta para pemangku
kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim
global dan penanggulangan dampak gas rumah kaca.
11. Meningkatkan sinergisitas dan memperjelas
pembagian peran para pemangku kepentingan dalam
pengendalian pencemaran udara ambien
Program
1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup.
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam.
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup.
1. Pengkajian Dampak Lingkungan
2. Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL
dan DPL
3. Penegakan Hukum Lingkungan
4. Penyusunan SPM bidang Lingkungan Hidup
19
5. Peningkatan Kepedulian LH
6. Pengembangan Kapasitas SDM dan kelembagaan
LH
7. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji
Lingkungan
8. Pengawasan Tingkat Ketaatan perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah
Cair
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam.
1) Konservasi Sumberdaya Air dan Keanekaragaman
Hayati
2) Pengendalian Kerusakan Lingkungan
c. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1) Pengendalian Pencemaran Udara
II.1.3.3 Misi 3
Strategi
Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku
kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang berkeadilan gender adalah :
1. Pengembangan kebijakan operasional untuk memanfaatkan
kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan
2. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan untuk
mewujudkan DIY sebagai tujuan wisata dan pusat pendidikan
terkemuka
3. Fasilitasi Pembentukan Kelompok pengelola sampah mandiri di
tingkat komunitas.
4. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R
(Reduce, Reuse, Recycle) berbasis masyarakat.
5. Pembinaan dan penaatan hukum lingkungan bagi para pelaku
usaha/kegiatan.
6. Peningkatan pembinaan kepada para pelaku penambangan
dan mengintensifkan monitoring pelaksanaan dokumen
lingkungan (UKL/UPL/AMDAL/RKL/RPL)
20
Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan
kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan
2. Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan
untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum
3. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengelola
sampah.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan
kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
5. Pemberian stimulan pembangunan sumur resapan air hujan
(SPAH) bagi masyarakat yang tinggal di daerah resapan air
hujan.
6. Peningkatan pembinaan bagi kelompok masyarakat peduli
lingkungan.
Program
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kegiatan
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1) Penataan RTH
II.1.3.4 Misi 4
Strategi
Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil,
merata dan berkualitas
1. Peningkatan peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan
basis data.
2. Peningkatan perangkat keras dan lunak dalam pengelolaan
lingkungan hidup
21
3. Peningkatan pengelolaan data dan informasi lingkungan hiudp
4. Peningkatan kemudahan akses informasi kepada publik secara
lebih luas
5. Peningkatan penggunaan berbagai media publikasi dalam
penyampaian data dan informasi lingkungan hidup.
6. Peningkatan peraturan perundangan terkait lingkungan hidup
7. Peningkatan instrumen pendukung pengelolaan dan
perlindungan lingkungan hidup
Kebijakan
1. Mengembangkan sistem dan aksesibilitas informasi lingkungan
2. Peningkatan pengadaan piranti keras dan lunak yang diperlukan
untuk pengelolaan data dan informasi
3. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem
informasi geografis dan menyesuaikan dengan kemajuan
teknologi informasi
4. Meningkatkan kemudahan akses data dan informasi lingkungan
5. Meningkatkan pengunaan berbagai media publikasi yang
memungkinkan untuk penyampaian data dan informasi
lingkungan hidup.
6. Meningkatkan kerjasama, sharing dan integrasi data informasi
lingkungan untuk mendukung evaluasi dan perencanaan
lingkungan hidup.
Program
Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup
Kegiatan
1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang
Lingkungan
2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
3. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
4. Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru
5. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
6. Penyampaian informasi lingkungan hidup
22
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis,
indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra,
RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut
merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2016:
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUA
N
TARGET
TAHUNAN
TRIWULAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7
1 Kualitas
Udara
Meningkat
Persentase
Peningkatan
Kualitas Air
% 9,01
Triwulan I -
Triwulan II 4,55 %
Triwulan III 4,55 %
Triwulan IV 9,01 %
2 Kualitas Air
Meningkat
Persentase
Peningkatan
Kualitas
Udara
% 14,95 Triwulan I -
Triwulan II 4,98%
Triwulan III 9,96%
Triwulan IV 14,95%
3. Pengelolaa
n Data dan
Informasi
Lingkungan
Hidup
Peningkatan
Akses
Informasi
Lingkungan
Hidup
jenis 10 Triwulan I -
Triwulan II -
Triwulan III -
Triwulan IV 10 jenis
Sumber : Data BLH DIY Tahun 2016
23
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016
Pada Tahun Anggaran 2016 Badan Lingkungan Hidup DIY melaksanakan
kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 19.234.260.004,00. Melalui
mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi Rp. 18.370.472.235,00 dengan
rincian Belanja Tidak Langsung Rp 3.629.670.109,00 dan Belanja Langsung Rp
14.740.757.126,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 16.812.845.930,00
(91,52%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 3.355.329.200,00
(92,44%) belanja langsung sebesar Rp 13.457.516.730,00 (91,29%)
II.3.1 Target Belanja Badan Lingkungan Hidup DIY
Tabel II.3 Target Belanja Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2016
Uraian Target Prosentase
Belanja Tidak Langsung Rp. 14.740.757.126,- 80,24 %
Belanja Langsung Rp. 3.629.670.109,- 19,76 %
Jumlah Rp. 18.370.472.235,- 100 %
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup DIY
yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai
berikut:
Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kualitas Air
Meningkat
Rp
9.453.313.920,-
51,46% Sasaran kualitas air didukung program/ kegiatan :
- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (10 kegiatan)
- Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan (1 kegiatan)
- Perlindungan dan Konservasi SDA (2 kegiatan)
2 Kualitas Udara Rp 7,94% Sasaran kualitas udara
24
Meningkat 1.458.621.006,- didukung program/ kegiatan :
- Program Peningkatan Pengendalian Polusi (2 kegiatan)
- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)-(1 kegiatan)
3 Pengelolaan Data
dan Informasi
Lingkungan Hidup
Rp
722.204.000,-
3,93% Program/kegiatan yang mendukung capaian Sasaran pengelolaan data dan informasi LH adalah : Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH (2 kegiatan)
Sumber : Data BLH DIY Tahun 2016
II.4 Instrumen Pendukung
Instrumen pendukung penerapan SAKIP di SKPD dan untuk menunjang
kelancaran tugas Badan Lingkungan Hidup DIY di dukung dengan beberapa
perangkat Sistem Informasi yaitu Website BLH DIY, Sistem Informasi
Lingkungan (SIL), SIPKD, Web Monev E-Sakip, Database BLH DIY, sebagai
berikut :
1. Web Site SKPD untuk menginformasikan kegiatan Badan Lingkungan Hidup
DIY dengan alamat www.blh.jogjaprov.go.id.
2. Sistem Informasi Lingkungan (SIL) Badan Lingkungan Hidup DIY, dengan
data dan informasi lingkungan hidup adalah meningkatnya pengelolaan data
dan informasi melalui Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
III.3.1. Evaluasi Kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
41
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Namun sebenarnya pada tahun 2016, urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan
daerah tidak wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang
lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, melainkan
tetap wajib berdasarkan Permendagri. Sementara itu, Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/
Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota sudah tidak berlaku lagi.
Namun demikian, karena kebijakan kemendagri masih mewajibkan SPM
urusan lingkungan hidup, maka ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup masih diadopsi. Pemerintah Provinsi mempunyai tiga jenis
pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu:
1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;
2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara;
3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan LH.
Adapun indikator dan nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM
bidang lingkungan hidup secara nasional untuk tiga jenis pelayanan dasar
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota, untuk Pemerintah
Provinsi adalah: Pelayanan Informasi Status Mutu Air, Pelayanan Informasi
Status Mutu Udara Ambien serta Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
Hidup dapat dilihat pada tabel III.6. Sedangkan untuk capaian pada tahun
2016 ini disamakan dengan capaian SPM tahun 2015.
42
Tabel III.6 Indikator, Nilai SPM Bidang LH dan Waktu Pencapaian
Tahun 2009-2016
Tahun
Indikator dan Nilai SPM Bidang LH
Pelayanan Informasi
Status Mutu Air (%)
Pelayanan Informasi
Status Mutu Udara Ambien (%)
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
Hidup (%)
2009 20 20 60
2010 40 40 70
2011 60 60 80
2012 80 80 90
2013 100 100 100
2014 100 100 100
2015 100 100 100
2016 100 100 100 Sumber : Data BLH DIY tahun 2016
Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan
SPM bidang lingkungan hidup setiap tahun mulai tahun 2009-2016 adalah
sebagai berikut :
1. Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Air
Pada tahun 2016 realisasi capaian SPM bidang lingkungan hidup Daerah
DIY untuk jenis pelayanan informasi status mutu air adalah 100 % dan
target capaian 100 %, jadi untuk jenis pelayanan ini tercapai. Ada 11
sungai yang telah dipantau yaitu Oyo, Opak, Kuning, Tambakbayan,
Gadjahwong, Belik, Code, Winongo, Bedog, Kontheng. dan Sungai Bulus.
Jumlah titik pantau sebanyak 60 titik pemantauan. Adapun rumusan
penghitungan target capaiannya adalah sebagai berikut:
1. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan kelas airnya = 11 sungai
2. Jumlah sungai yang dipantau status mutu airnya = 11 sungai
3. Jumlah sungai yang diinformasikan mutu airnya = 11 sungai
4. Realisasi capaian SPM = 11
x 100 % = 100 % 11
2. Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Udara
Realisasi SPM bidang lingkungan hidup Daerah DIY untuk jenis
pelayanan informasi status mutu udara ambien adalah 100 % sedangkan
43
target capaiannya 100 %, sehingga untuk jenis pelayanan ini dapat
tercapai.
Dari lima kabupaten/kota yang berada di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta, semuanya telah dipantau kualitas udaranya dengan jumlah
titik pemantauan sebanyak 50 titik oleh Badan Lingkungan Hidup DIY, yaitu:
1. Kabupaten Sleman,
2. Kabupaten Bantul,
3. Kabupaten Kulonprogo,
4. Kota Yogyakarta, dan
5. Kabupaten Gunungkidul.
Adapun perhitungan persentase realisasi capaiannya adalah sebagai
berikut:
= Kab/ Kota yang dipantau kualitas udara ambien
x 100 % Kabupaten/ Kota
Waktu Pemantauan Kualitas Udara Ambien dilaksanakan dalam dua
periode yaitu periode I pada bulan Maret 2016 dengan lokasi pemantauan
road side dan kawasan sekitar industri, dan periode II pada bulan
September 2016 dengan lokasi pemantauan sekitar road side dan
permukiman. Sumber pencemar utama di DIY adalah dari kendaraan
bermotor. Adapun metode yang digunakan dalam pemantauan kualitas
udara ambien adalah metode aktif dan pasif. Pengambilan sampel bekerja
sama dengan Laboratorium Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas
Nakertrans DIY.
3. Jenis Pelayanan Tindaklanjut pengaduan masyarakat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Pada tahun 2016 realisasi capaian SPM bidang lingkungan hidup Daerah
DIY untuk jenis pelayanan pelayanan tindak dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup lanjut pengaduan masyarakat adalah 100 %
sedangkan untuk target daerah 100 %, sehingga untuk jenis pelayanan ini
tercapai. Dari 1 kasus yang telah masuk pengaduannya, seluruhnya telah
tertangani oleh BLH DIY. Adapun perhitungan target capaiannya adalah:
44
= Pengaduan yang ditindaklanjuti
x 100 % Pengaduan yang masuk
III.3.2. Evaluasi Kinerja Kegiatan Pendukung
Capaian kinerja indikator bidang lingkungan hidup didukung juga oleh
keberhasilan peran serta masyarakat/kelompok dalam pengelolaan
lingkungan hidup yang berwujud prestasi pada tingkat provinsi maupun
nasional. Kategori kejuaraan yang diikuti oleh kelompok binaan BLH DIY
adalah sebagai berikut :
1. Kalpataru
Pada tahun 2016, DIY memperoleh penghargaan Kalpataru Nasional
berupa Plakat Nominasi Kalpataru Nasional kategori Pengabdi
Lingkungan, yaitu Bapak Mateus Brotosugondo, S.Pd, dari kecamatan
Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Keberhasilan kegiatan yang dilakukan
adalah berhasil memberdayakan anak didik dan masyarakat dalam
penghijauan telaga dan bukit, serta mengubah perilaku masyarakat di
lingkungan sekitar untuk cinta lingkungan, hidup bersih dan sehat.
Gambar 4.2. Penyerahan Plakat Nominasi Kalpataru Nasional Kategori Pengabdi Lingkungan kepada Bapak Mateus Brotosugondo secara simbolis pada acara Hari Lingkungan Hidup Tahun 2016.
2. Adiwiyata
Pembinaan sekolah-sekolah di DIY menjadi sekolah yang
berwawasan lingkungan telah berhasil mendapatkan prestasi berupa
Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Mandiri 5 (lima) besar se-
Indonesia yang diraih oleh SMP Negeri I Pandak Kabupaten Bantul.
45
Gambar 4.1. Penyerahan Tropi Sekolah Adiwiyata Mandiri secara simbolis pada Hari Lingkungan Hidup
3. Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri
Kelompok Peran serta masyarakat dalam upaya mengatasi
permasalahan sampah, salah satunya melalui pembinaan kelompok-
kelompok pengelola sampah yang tergabung dalam Jejaring Pengelola
Sampah Mandiri (JPSM) tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Adapun
Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) yang telah dibina adalah
sebagai berikut :
a. K3S (Kelompok Kerja Kelola Sampah) Jatikuning, Ngoro - oro, Patuk,
Gunungkidul
b. Gardu Action (Garbage Care And Education) Mancingan, Parangtritis,
Kretek, Bantul
c. Bank Sampah “Wirolaras” RW 8, Wirogunan, Mergangsan,
Yogyakarta
d. KPSM "Sadar Sampah" Susukan III, Margokaton, Seyegan, Sleman
e. Bank Sampah “Karang Asri” Karang Tengah RT. 05, Karangtengah,
Imogiri, Bantul
f. Bank Sampah "Cipta Mandiri" Perum Griya Taman Asri, RW 35
Panasan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman
g. Kelompok Pengelola Shodaqoh Sampah "Haksa Muda" Kepek I,
Kepek, Wonosari, Gunungkidul
h. Bank Sampah “Ngudi Resik” RW 8, Suryodiningratan,Mantrijeron,
Yogyakarta
i. Bank Sampah “Uwuh Harjo” Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon
Progo
46
III.4 Akuntabilitas Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar
91,29 %. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk
program/kegiatan utama sebesar 95,02 %, sedangkan realisasi untuk
program/kegiatan pendukung sebesar 90,55%. Jika dilihat dari realisasi
anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada
program/kegiatan di sasaran Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan
Hidup (96,92%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di
sasaran Kualitas Air Meningkat (91,212%).
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan
penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang
disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah
mencukupi.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan
pada tabel berikut:
Tabel III.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016
N
o Sasaran
Kinerja Anggaran
Target Realisa
si
%
Reali
sasi
Target Realisasi
%
Reali
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kualitas Air
Meningkat
14,95 14,95 100 9.453.344.725 8.622.608.879
91,212
2. Kualitas Udara
Meningkat
9,01 9,01 100 1.458.621.006 1.385.813.813
95,0
3. Pengelolaan Data
dan Informasi
Lingkungan Hidup
10 10 100 722.204.000 699.983.202 96,92
47
N
o Sasaran
Kinerja Anggaran
Target Realisa
si
%
Reali
sasi
Target Realisasi
%
Reali
sasi
Jumlah 11.634.169.73
1
10.708.405.89
4
Total Belanja Langsung 14.740.757.12
6
13.457.516.73
0
Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2016
(yang mendukung capaian sasaran strategis)
N
o Program
Anggaran*
Keter
angan Target Realisasi
%
Devia
si
1 2 3 4 5 6
1. Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
288.975.000 288.945.000 0,02
2. Program Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
3.765.182.050 3.570.288.392 5,18
3. Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
5.399.187.675 4.763.375.487 11,78 Sisa
lelang
4. Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
722.204.000 699.983.202 3,08
5. Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
971.944.106 922.054.118 5,14
6. Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
486.676.900 463.759.695 4,71
Jumlah 11.634.169.731 10.708.405.894 29,88
Total Belanja Langsung 14.740.757.126 13.457.516.730 91,29
* anggaran setelah APBD perubahan
48
Analisa Efisiensi
(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%)
No Sasaran Indikator % Capaian Kinerja
(≥100%)
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5 6
1. Kualitas Air
Meningkat
Persentase
Peningkatan
Kualitas Air
100 91,21 8,79%
2. Kualitas
Udara
Meningkat
Persentase
Peningkatan
Kualitas Udara
100 95,0 5%
3. Pengelolaan
Data dan
Informasi
Lingkungan
Hidup
Peningkatan
Akses
Informasi
Lingkungan
Hidup
100 96,92 3,08%
Program-program prioritas pada tabel III.5 merupakan program pendukung
sasaran kinerja BLH DIY. Besarnya anggaran program prioritas setelah perubahan
sebesar Rp 11.634.169.731,00 dengan realisasi Rp 10.708.405.894,00 atau 29,88%.
Sedangkan jumlah keseluruhan belanja langsung Rp 14.740.757.126,00. Sasaran
indikator kualitas air meningkat telah mencapai target kinerja sebesar 100%
dengan serapan anggaran sebesar 91,21 %, sehingga terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp 830.735.846,00 (8,79%). Sasaran indikator kualitas udara meningkat
telah mencapai target kinerja sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar
95%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 72.807.193,00 (5%). Dan
untuk sasaran indikator Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup mencapai
target kinerja sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 96,92%, sehingga
terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 22.220.798,00 (3,08%).
49
BAB 4
Penutup
Penyelenggaraan kegiatan di Badan Lingkungan Hidup
DIY pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ke 4
dari Rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun
2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja
sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan
dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara
itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu
diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Hasil laporan kinerja Badan Lingkungan Hidup tahun 2016 dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Dari analisis 3 sasaran, terdapat 3 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai
tolak ukur. Pada tahun 2016, 3 indikator telah memenuhi target yang
ditetapkan atau sebesar 100 % dari total indikator.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup telah memenuhi
target. Capaian pelayanan masing-masing komponen sebagai berikut :
a. Pelayanan informasi status mutu air sebesar 100%
b. Pelayanan informasi status mutu udara ambient sebesar 100%
c. Pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan LH sebesar 100%.
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang
dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:
1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang
berpotensi menyebabkan timbulnya pencemaran air sungai.
2. Meningkatkan terbangunnya IPAL Komunal permukiman di wilayah sungai.
Bab 4 Berisi :
1. Kesimpulan
2. Saran
50
3. Meningkatkan kualitas lingkungan secara umum di wilayah Daerah Aliran
Sungai (DAS).
4. Meningkatkan publikasi dan akses informasi lingkungan hidup ke masyarakat.
51
LAMPIRAN:
Lampiran 1. Struktur Organisasi
Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya
Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima
Yogyakarta, 15 Agustus 2008 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TTD
HAMENGKU BUWONO X
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN
LINGKUNGAN
BIDANG PENGENDALIAN
PERUSAKAN DAN KONSERVASI
LINGKUNGAN
BIDANG PENAATAN DAN
KAJIAN LINGKUNGAN
SUB.BAGIAN PROGRAM,
DATA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
SUB BIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
SUB BIDANG PENGEDALIAN PENCEMARAN
AIR DAN B3
SUB BIDANG PENGENDALAIN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN LABORATORIUM
LINGKUNGAN
SUB.BIDANG
KONSERVASI
LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM
DAN KELEMBGAAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENAATAN
LINGKUNGAN
SUB BIDANG KAJIAN
LINGKUNGAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENGEMBANGAN
KAPASITAS
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
LAMPIRAN 1. : PERATURAN DAERAH DAERAH DIY NOMOR : 7 Tahun 2008
TANGAL : 15 Agustus 2008
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM
Lampiran 2.
Lama Perubahan Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan)