BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang PKL Kegiatan praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu bagian dari kurikulum pendidikan politeknik negeri lhokseumawe. Hal ini bertujuan supaya mengenal lebih dekat suatu industri, baik dari segi teoritis maupun disektor lapangan, serta menerapkan teori-teori yang didapahami dari bangku kuliah yang membandingkan ketempat PKL yang sebenarnya dan mencari solusi terhadap permasalahan yang di hadapi sehingga nantinya akan menjadi ahli madya (Amd) yang berkulitas dan dapat mengabdikan ilmunya didalam kehidupan bermasyarakat. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran dilapangan agar terbiasa terlatih dan setelah lulus dari politeknik, ketika menuju kelapangan nanti tidak asing dengan dunia industri sehingga nantinya menjadi pekerja yang handal dan bisa menyelesaikam persoalan yang dihadapi. Apalagi persaingan dunia industri semakin melambung tinggi yang kelak nantinya menjadi peningkatan kemajuan dan juga para perancang menjadi mata tombak untuk menembus, 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang PKL
Kegiatan praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu bagian
dari kurikulum pendidikan politeknik negeri lhokseumawe. Hal ini
bertujuan supaya mengenal lebih dekat suatu industri, baik dari segi
teoritis maupun disektor lapangan, serta menerapkan teori-teori yang
didapahami dari bangku kuliah yang membandingkan ketempat PKL yang
sebenarnya dan mencari solusi terhadap permasalahan yang di hadapi
sehingga nantinya akan menjadi ahli madya (Amd) yang berkulitas dan
dapat mengabdikan ilmunya didalam kehidupan bermasyarakat.
Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran
dilapangan agar terbiasa terlatih dan setelah lulus dari politeknik, ketika
menuju kelapangan nanti tidak asing dengan dunia industri sehingga
nantinya menjadi pekerja yang handal dan bisa menyelesaikam persoalan
yang dihadapi. Apalagi persaingan dunia industri semakin melambung
tinggi yang kelak nantinya menjadi peningkatan kemajuan dan juga para
perancang menjadi mata tombak untuk menembus, mencari kemudahan
dalam pengoprasian dan mudah dalam perawaratan.
1.2 Tujuan Umum Paktek Kerja Lapangan
Adapun tujuan dari praktek kerja lapangan di pertamina drilling
services indonesia yaitu sebagai berikut:
Mengetahui serta memahami peralatan yang digunakan dan
permasalahan yang terjadi di lapangan.
Menyelesaikan salah satu tugas sebagai syarat-syarat untuk memenuhi
kurikulum Jurusan Teknik Mesin politeknik negeri lhokseumawe.
Membina hubungan dan kerja sama yang baik antara jurusan
teknik mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan PT.
Pertamina drilling services indonesia.
1
untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang cara melakukan
pengeboran minyak dan gas bumi.
Untuk mengetahui alat-alat yang digunakan pada saat melakukan
pengeboran.
Untuk mengetahui mesin-mesin penggerak mula pada sistim
pengeboran.
1.3 manfaat praktek kerja lapangan
Manfaat yang diperoleh selama melakukan praktek kerja lapangan
di PT.pertamina drilling services indonesia adalah sebagai berikut :
Dapat mengenal lingkungan kerja PT.pertamina drilling services
indonesia area NAD-SUMBAGUT
Dapat mengetahui tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang
diterapkan di PT.pertamina drilling services indonesia
Dapat mengenal tentang alat-alat pengeboran dan prinsip kerjanya
Dapat menambah wawasan serta pengalaman dibidang pengeboran
minyak dan gas bumi.
Disamping itu juga maksud dan tujuan dilaksanakanya kerja
praktek ini adalah untuk memberi pemahaman lebih lanjut kepada
mahasiswa mengenai teori-teori yang diproleh diperkuliahan yang
selanjutnya dapat diaplikasikan pada saat dilapangan dengan besar harapan
menambah wawasan dibidang pengeboran minyak dan gas bumi. praktek
kerja lapangan ini juga merupakan salah satu syarat yang harus
dilaksanakan oleh mahasiswa jurusan teknik mesin politeknik negeri
lhokseumawe untuk menyelesaikan studinya di politeknik negeri
lhokseumawe.
2
1.4 Pola/Kerangka Praktek Kerja Lapangan
Adapun metode yang diterapkan dalam Praktek Kerja Lapangan ini
meliputi beberapa tahap, antara lain:
1.4.1 Materi Kegiatan
a. Masa orientasi, yaitu pengenalan dengan karyawan dan senior-
senior serta pengarahan secara umum dari PJS Manager tentang
keselamatan kerja, dan pengambilan safety.
b. Penyampaain program kerja dan safety setiap pagi ( Tail gaet
meating).
c. Pengenalan tentang mesin-mesin yang ada di PT.Pertamina
Drilling Services Indonesia serta fungsinya.
d. Penyelesaian tugas khusus, materi dan judul tugas khusus ini
dilakukan dengan pengambilan data dari PT.Pertamina Drilling
Services Indonesia dan kunjungan ke perpustakaan yang
bertujuan untuk mendapatkan literature yang diperlukan.
1.4.2 Waktu Pelaksanaan
Praktek Kerja Lapangan di PT. PERTAMINA DRILLING
SERVICES INDONESIA ini dilaksanakan selama satu bulan.
Terhitung mulai tanggal 01 juni s/d 01 juli 2014 dengan pembagian
jadwal setiap kegiatan ditentukan oleh pembimbing selama Praktek
Kerja Lapangan berlangsung.
1.4.3 Jam Praktek Kerja Lapangan
Jam Praktek Kerja Lapangan disesuaikan dengan jam kerja
karyawan regular PT. Pertamina Drilling Services Indonesia sebagai
berikut:
3
Tabel 1.1 jam Praktek kerja Lapangan
No Hari Jam kerja praktek Istirahat
1 Senin s/d Kamis 07.15 s/d 15.00 12.00 s/d 13.00
2 Jum’at 07.15 s/d 15.00 11.45 s/d 14.00
4
BAB II
SEJARAH PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Singkat PT. Pertamina
Usaha pencarian minyak bumi pertama kali di Indonesia dilakukan
dengan melakukan eksplorasi di kaki gunung Ceremai di Cirebon pada
tahun 1871 namun tidak berhasil. Usaha-usaha yang dilakukan selanjutnya
mulai membawa hasil. Hal ini terbukti dengan adanya mulai adanya
eksploitasi minyak bumi. Eksploitasi pertama dilakukan pada tanggal 15
Juni 1885 di Telaga Tunggal daerah Pangkalan Brandan oleh Aelko Jan
Zooen Zijkler dengan pengeboran di kedalaman 120 meter. Sumur tersebut
merupakan sumur minyak pertama di Hindia Belanda yang bertaraf
produksi komersial.
Penemuan-penemuan sumber minyak di daerah lain di Indonesia
mulai dilakukan, seperti di telaga Sahid daerah pantai Sumatera Utara
tahun 1885, di daerah Kruka sebelah selatan Surabaya tahun 1888, di desa
Minyak Hitam daerah Muara Enim-Sumatera Selatan tahun 1898, di
daerah Riam Kiwa dekat Sanga-Kalimantan Timur tahun 1897, dan di desa
Ledok-Jawa Timur tahun 1901. Dengan adanya penemuan sumber minyak
bumi di Indonesia tersebut mengakibatkan tumbuhnya perusahaan-
perusahaan minyak asing baik besar maupun kecil pada abad ke 19,
seperti:
KNPC (Klininklijke Nederlandsche Petroleum Company), pada tahun
1890
AS (Andrian Stoop), pada tahun 1887
STTC (Shell Transport and Trading Company), pada tahun 1890
TKSG (The Kloninklijke Shell Group), pada tahun 1894
BPM (Bataafsche Petroleum Company), pada tahun 1894
DPC (Dortsche Petroleum Company), pada tahun 1894
5
NKPM (Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij), pada
tahun 1894
NPPM (Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij), pada tahun
1894
Awal didirikannya kilang minyak di Plaju oleh Shell pada tahun 1907
Kilang Sungai Gerong didirikan oler Stanvac pada tahun 1933
Setelah Indonesia merdeka, maka usaha-usaha untuk mengambil
alih kekuasaan di bidang industri minyak dan gas bumi mulai
dilaksanakan. Pada tanggal 10 Desember 1957, berdasarkan perintah dari
Kolonel Ibnu Sutowo, PT.EMTSU diambil alih oleh Indonesia dan diubah
namanya menjadi PN Permina. Tanggal ini lalu ditetapkan sebagai hari
lahirnya Pertamina. Ekspor pertama PN Permina dilakukan pada tanggal
24 Mei 1958.
Berdasarkan UU tahun 1960, dibentuklah tiga perusahaan negara di
sektor minyak dan gas bumi. Ketiga perusahaan negara itu adalah :
1. PN Pertamin didirikan berdasarkan PP No.3/1961.
2. PN Permina didirikan berdasarkan PP No.199/1961.
3. PN Permigan didirikan berdasarkan PP No.199/1961.
Pada tahun 1965 PN Permigan dibubarkan dengan menggunakan
SK Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No.6/M/MIGAS/66 tanggal 4
Juni 1966. Semua kekayaan PN Permigan, yaitu sumur minyak dan
penyulingan di Cepu, diserahkan kepada Lemigas. Sedangkan fasilitas
produksinya diserahkan kepada PN Permina dan fasilitas pemasarannya
diserahkan kepada PN Pertamin. Berdasarkan PP No.27/1968 dibentuklah
Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN
Pertamina) yang merupakan penggabungan dari PN Pertamin dan PN
Permina. Pembentukan ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1968.
Sebagai landasan kerja bagi PN Pertamina dibuatlah UU No.8 tahun 1971
6
yang menyatakan bahwa Pertamina sebagai pengelola tunggal dibidang
pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri, Pertamina
hingga saat ini telah mengoperasikan tujuh Unit Pengolahan (UP) yang
tersebar di Indonesia. Ketujuh Unit Pengolahan itu adalah :
1. UP-I Pangkalan Brandan, Sumatera Utara2. UP-II Dumai, Riau3. UP-III Plaju-Sungai Gerong, Sumatera Selatan4. UP-IV Cilacap, Jawa Tengah5. UP-V Balikpapan, Kalimantan Timur6. UP-VI Balongan, Jawa Barat7. UP-VII Kasim, Papua
2.2 Sejarah Singkat PT. Pertamina Drilling Services Indonesia
Pertamina Drilling Sevices Indonesia yang merupakan salah satu
bagian PT.Pertamina (Persero), bergerak di bidang Drilling Services sesuai
dengan namanya, Drilling Services yang dimaksud adalah pekerjaan
Pemboran dan Kerja Ulang Pindah Lapisan sumur-sumur migas dan
geothermal. Salah satu bagian dari Direktorat Hulu setara dengan anak
perusahaan PT. Pertamina (Persero) lainnya seperti PT. Pertamina (EP),
PT. Pertagas, PT. EPTC dan lain-lain, namun bedanya PDSI masing
menjadi bagian dari induk perusahaan dan belum berdiri sendiri sebagai
Anak Perusahaan yang mempunyai badan usaha sendiri.
Sejarah berdirinya PDSI adalah berdasarkan Kebijakan Direksi
pada tahun 1999 yang mengubah Fungsi Bor menjadi fungsi atau bagian
Direktorat Operasi Hulu (DOH) Pertamina menjadi SBU. Perkembangan
terbentuknya Pertamina Drilling Services adalah sebagai berikut, pada
periode tahun 1978-1988 ada pengajuan untuk melakukan swastanisasi bor
namun mengalami kegagalan karena tidak dapat dukungan dari bawah,
periode 1993-1996 dibentuk Bor Mandiri namun gagal karena ditolak oleh
DKPP, periode 1996-1998 pengelolaan diambil alih oleh YKPP, namun
masih gagal karena tidak ada kesepakatan pembebanan, dan yang terakhir
7
adalah periode 1999-2007 proses pembentukan Unit Usaha Bor EP
mengalami keberhasilan berupa pembentukan organisasi Usaha Unit Bor
di Direktorat Hulu.
Unit Usaha Bor di Direktorat Hulu efektif berjalan terhitung mulai
tanggal 01 Januari 2001. Kemudian terjadi pembentukan organisasi
sementara Drilling Services Indonesia Direktorat Hulu. Organisasi
sementara tersebut kemudian dibentuk menjadi Organisasi Drilling
Services Direktorat Hulu.
Kini Pertamina Drilling Service Indonesia sudah diambang
kelahirannya sebagai benih baru Anak Perusahaan. Memiliki status baru
seperti 19 Anak Perusahaan PT. Pertamina. Mulai bersaing dalam bisnis
subur pemboran yang akhir-akhir ini mulai mencuat dan ramai. Pertamina
juga menyuntikkan dana Rp 500 miliar untuk pembentukkan anak usaha
terbarunya, Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI).
Dengan berubahnya status PERTAMINA sebagai suatu perseroan
BUMN, maka kini selain mengemban peran PSO (Public Service
Obligation), PERTAMINA dituntut untuk meraih laba dan menciptakan
nilai bagi negara dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu
PERTAMINA kini harus mampu mengelola keseluruhan spektrum
usahanya dengan efektif dan efisien. Salah satu kebijakan yang ditempuh
adalah dengan melakukan pemilahan segmen usaha dan pengelolaannya
agar dapat fokus dan tanggap terhadap persaingan usaha.
Pada awalnya Drilling Services merupakan fungsi bor di dalam
organisasi PERTAMINA Direktorat Eksplorasi & Produksi. Upaya
menjadikan Drilling Services sebagai anak perusahaan sudah lama
dilakukan, tetapi belum berhasil karena munculnya beberapa kendala pada
saat pelaksanaannya.
Menyikapi kondisi tersebut, pada tahun 1993 ada upaya untuk
mengubah fungsi bor menjadi bor mandiri. Upaya ini gagal karena ditolak
8
oleh DKPP. Pada tahun 1996 pernah dicoba untuk dialih kelola oleh
YKPP (SK.160/C00000/96-S0, tanggal 16 September 1996), tetapi upaya
inipun gagal karena tidak tercapainya kesepakatan pembebanan.
Lalu pada tahun 1999 mulai lagi dirintis pengelolaan fungsi bor
menjadi Unit Usaha Bor EP (Ref. SK Direktur Utama No.
Kpts-104/C0000/1999-S0 tanggal 29 Mei 1999). Ternyata langkah ini
membawa hasil yang positif (komparasi sebelum dan sesudah menjadi unit
usaha dapat dilihat di Tabel 1-1).
Selanjutnya pada tahun 2001, dibentuk organisasi sementara
dengan nama PERTAMINA Drilling Services Indonesia (PT. PDSI) (SK-
Kpts. 91/D00000/2001-S0, tanggal 18 Juli 2001). Lalu pada tahun 2002
berganti nama lagi menjadi Drilling Services Dit. Hulu (Ref. SK Dirut No.
Kpts-113/C00000/2001-S0, tanggal 23 Oktober 2001 dan SK Direktur
Hulu No. Kpts-011/D00000/2002-S0, tanggal 26 Februari 2002).
Dalam perkembangannya, Drilling Services menjadi unit usaha
Direktorat Hulu sampai dengan bulan September 2005 dan kemudian
beralih menjadi bagian dari Direktorat Pengembangan Usaha PT.
PERTAMINA EP. Akhirnya pada tanggal 17 Juli 2006, berdasarkan SK
Dirut No. Kpts-081/C00000/2006-S0, struktur organisasi Drilling Services
Dit Hulu dikembalikan menjadi unit usaha di bawah Direktorat Hulu
sebagai persiapan membentuk Anak Perusahaan di tahun 2007.
2.2.1 Wilayah Kerja
PT Pertamina Drilling Services Indonesia Area NAD –
SUMBAGUT yang semula di kenal dengan sebutan PT Pertamina
(Persero) Daerah Operasi Hulu Region Rantau Sumatera, sebelum
diberlakukannya SK Direktur Utama PT Pertamina EP No. Kpts-
04/EP0000/2006-S0 tanggal 20 Januari 2006 tentang Pedoman
Administrasi PT Pertamina Drilling Services Indonesia dan
berkantor pusat di Rantau, Aceh Tamiang,
9
Semasa Masih bernama PT Pertamina (Persero) Daerah
Operasi Hulu NAD – Sumbagut luas areal operasinya sekitar
18.360.003 Km2 mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat
sampai ke sebagian Provinsi Riau Daratan termasuk Kepulauan
Natuna.
Table 2.1 wilayah kerja
10
Gambar 2.1 Wilayah Kerja
Gambar 2.2 Peta Lokasi PT PDSI
2.2.2 Lingkup Tugas
Tugas dan tanggung jawab PT Pertamina Drilling Services
Indonesia Area NAD-SUMBAGUT adalah meningkatkan atau
paling tidak mempertahankan pelayanan jasa melalui pelaksanaan
pemboran sumur baru, kerja ulang, reparasi, stimulasi dan
perawatan sumur minyak dan gas bumi.
2.2.3 Struktur
Sebagai Manager PT. Pertamina Drilling Services
Indonesia , Area NAD-SUMBAGUT posisi Manager berada di
bawah Vice President Drilling Operation PT. Pertamina Drilling
Services Indonesia (pusat). Sedangkan Pjs Manajer Area NAD-
SUMBAGUT membawahi Support Ass Manager,Rig
Superintendent,Onshore Maintenance SR Supervisor, SCM Ass
Manager, Finance Ass Manager,Security Ass Manager, HSE
Onshore Ast.Manager.
11
2.2.4 Kebijakan Health and Safety Executive (HSE)
Walaupun telah berubah statusnya menjadi perusahaan
perseroan, adanya komitmen manajemen PT Pertamina Drilling
Services Indonesia Area NAD_SUMBAGUT terhadap aspek HSE
adalah bukti kepedulian pimpinan perusahaan dan diperkuat lagi
untuk mengimplementasikan kebijakan baru tentang HSE yang
dikeluarkan oleh Direktur Hulu pada tanggal 25 april 2005. Materi
kebijakan itu adalah :
1. Menerapkan prinsip pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan serta mematuhi peraturan
perundangan dan standar K3LL yang berlaku.
2. Mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja,
kabakaran, ledakan, kebocoran pipa, penyakit akibat kerja dan
pencemaran lingkungan, melalui upaya pembinaan serta
pengintegrasian aspek K3LL dalam teknologi dan kesisteman
sejak rancang bangun, konstruksi, operasi sampai tahap pasca
operasi secara berkelanjutan.
3. Menerapkan system manajemen K3LL dan pengelolaan aspek
K3LL di seluruh kegiatan operasi, secara konsisten dan
konsekuen guna mendukung kondisi operasi yang aman,
nyaman handal dan efisien.
4. Menjadikan aspek K3LL sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari ukuran kinerja individu, pembinaan SDM dan budaya
perusahaan.
5. Bersikap tanggap dalam mengantisipasi apabila timbul masalah
yang berkaitan dengan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan
12
operasi hulu.
6. Menggalang kemampuan untuk melaksanakan penanggulangan
keadaan darurat dalam rangka pengamanan asset, pencegahan
korban jiwa serta peningkatan citra perusahaan.
Menciptakan, membina dan memelihara hubungan yang
harmonis dengan intansi pemerintah, lembaga/institusi terkait dan
lingkungan masyarakat disekitar kegiatan operasi untuk
membangun kemitraan yang saling menguntungkan Kebijakan ini
menjadi tanggung jawab seluruh jajaran manajemen, pekerja dan
mitra kerja PT Pertamina Drilling Services Indonesia Area NAD-
SUMBAGUT serta menjadi kewajiban manajemen untuk
memantau pelaksanaannya secara konsisten.
2.3 Visi dan Misi Perusahaan
Adapun visi dan misi PT PERTAMINA drilling services indonesia
adalah adalah sebagai berikut :
VISI :
Perusahaan Penyedia Jasa Pemboran Dengan Reputasi Internasional.
MISI :
Menyediakan jasa solusi terpadu yang berkualitas tinggi di bidang
pemboran, kerja ulang dan reparasi sumur kepada pelanggan, untuk
memberi nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham dan
pekerja, serta berkontribusi secara proporsional kepada pemangku
kepentingan lainnya.
13
2.4 Tata Kelola Perusahaan
Dalam menjalankan kegiatan operasinya PT. Pertamina Drilling
Services Indonesia (PDSI) berinteraksi secara kelembagaan dengan pihak-
pihak lain yang terkait (stakeholder), yang seringkali terjadi benturan
kepentingan. Di sinilah manajemen mengupayakan perlunya
keseimbangan perlakuan yang dimaksudkan agar perusahaan mampu
mempertahankan eksistensinya dan bermanfaat bagi seluruh entitas
masyarakat. Dalam konteks itulah, tata kelola perusahaan (corporate
governance) dijalankan, karena ia mengatur aspek-aspek yang terkait
dengan keseimbangan internal dan eksternal. Corporate governance
merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan
mengelola bisnis dan urusan kegiatan perusahaan. Tujuannya tentu saja
untuk meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan,
agar dapat mewujudkan value bagi pemegang saham dalam jangka
panjang dengn tetap mempertahankan kepentingan stakeholder lainnya.
Good corporate governance pada tataran PT. PDSI didefinisikan
sebagai pola pikir, pola tindak, dan pola kerja di seluruh jajaran fungsi
perusahaan, guna menciptakan system kerja yang efektif dan efisien, dalam
pengelolaan sumber daya dan usaha serta meningkatkan tanggungjawab
manajemen pada pemegang saham dan stakeholder lainnya.
Adapun tujuan penerapan GCG di PT. PDSI adalah dimaksudkan untuk :
Memaksimalkan value perusahaan dnegan cara meningkatkan