LAP- 177/PW11/1/2020 24 APRIL 2020 keu 2019.pdf · Halaman Tabel 1 : Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2019 dan 2018 21 ... A. Neraca Saldo Awal B. Neraca Percobaan Basis

LAPORAN KEUANGAN

PERIODE TAHUN 2019

(AUDITED)

LAP- 177/PW11/1/2020

24 APRIL 2020

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE TAHUN 2019

Nomor : LAP- 177/PW11/1/2020

Tanggal : 24 April 2020

Jalan Raya Semarang-Kendal KM 12 Semarang 50186

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Daftar Isi - ii -

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Lampiran iv

Ringkasan Laporan Keuangan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 3

II. Neraca 4

III. Laporan Operasional 5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6

V. Catatan atas Laporan Keuangan 7

A. Penjelasan Umum 7

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis 7

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 8

A.3. Basis Akuntansi 9

A.4. Dasar Pengukuran 9

A.5. Kebijakan Akuntansi 10

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 20

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 20

B.2. Belanja Negara 21

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 27

C.1. Aset Lancar 27

C.2. Aset Tetap 28

C.3. Aset Lainnya 34

C.4. Kewajiban Jangka Pendek 35

C.5. Ekuitas 37

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 38

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 38

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 45

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 47

E.1. Ekuitas Awal 47

E.2. Surplus/(Defisit) LO 47

E.3. Transaksi Antar Entitas 47

E.4. Ekuitas Akhir 48

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja

F.2. Rekening Pemerintah

49

49

50


Daftar Tabel - iii -

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2019 dan 2018 21

Tabel 2 : Rincian Anggaran dan Realisasi Bel. menurut Program per 31 Desember 2019 21

Tabel 3 : Rincian Anggaran dan Realisasi Bel. per Jenis Belanja per 31 Desember 2019 22

Tabel 4 : Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 dan 2018 23

Tabel 5 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 23

Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018 24

Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 24

Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 2018 25

Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 25

Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 2018 26

Tabel 11 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 27

Tabel 12 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 28

Tabel 13 : Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 28

Tabel 14 : Rincian Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 30

Tabel 15 : Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 32

Tabel 16 : Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 33

Tabel 17 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 34

Tabel 18 : Rincian Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 34

Tabel 19 : Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 35

Tabel 20 : Rincian Akumulasi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 36

Tabel 21 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019 dan 2018 36

Tabel 22 : Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO 38

Tabel 23 : Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2019 dan 2018 39

Tabel 24 : Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018 40

Tabel 25 : Rincian Realisasi Beban/Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 menurut LO& LRA 40

Tabel 26 : Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 41

Tabel 27 : Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 2018 42

Tabel 28 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 menurut LO & LRA 42

Tabel 29 : Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 2018 43

Tabel 30 : Perbandingan Pemeliharaan per 31 Desember 2019 menurut LO dan LRA 43

Tabel 31 : Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 2018 44

Tabel 32 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 2018 45

Tabel 33 : Rincian Pendapatan dari Keg Non Operasional Lainnya 31 Desember 2019 dan2018 46

Tabel 34 : Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya 46


Daftar Tabel - iii -


Daftar Lampiran - iv -

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok

A. Neraca Saldo Awal

B. Neraca Percobaan Basis Kas

C. Neraca Percobaan Basis Akrual

D. Neraca

E. Laporan Realisasi Anggaran

F. Laporan Operasional

G. Laporan Perubahan Ekuitas

2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja

4. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

5. Laporan Posisi Pengguna Barang – SIMAK BMN

6. Berita Acara Opname Fisik Persediaan

7. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

8. Daftar Rincian Tanah

9. LPJ Bendahara

10. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN

11. Lampiran Pendukung Lainnya

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Ringkasan -1-

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ini

telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini

meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja

selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah berupa

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp71.081.235,00. Dalam Tahun

Anggaran 2019 Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tidak membuat

estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp55.269.432.039,00 atau mencapai 96,39 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp57.340.997.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar

Rp111.062.533.548,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp411.698.435,00,

Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp110.527.394.488,00

dan Aset Lainnya sebesar Rp123.440.625,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar

Rp138.157.690,00 dan Rp110.924.375.858,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/(defisit) dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non-

operasional, dan surplus/(defisit) LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.


Ringkasan -2-

Surplus/defisit sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar minus

Rp55.947.523.817,00. Jumlah tersebut terdiri atas defisit dari Kegiatan Operasional

sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp55.979.978.754,00 yang merupakan

selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp42.268.568,00 dikurangi dengan

Beban Operasional sebesar Rp56.022.247.322,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal

1 Januari 2019 adalah sebesar Rp111.391.687.434,00 dikurangi Defisit-LO sebesar

Rp56.025.188.384,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar

Rp55.557.876.808,00 sehingga Ekuitas Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp110.924.375.858,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis

akrual.


(Dalam rupiah)

A Pendapatan Negara dan Hibah B.1.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 - 71.081.235,00 - 56.325.028,00

Jumlah Pendapatan - 71.081.235,00 - 56.325.028,00

B BELANJA B.2.

- Belanja Pegawai B.2.1. 40.566.595.000,00 40.538.709.199,00 99,93 39.553.042.219,00

- Belanja Barang B.2.2. 15.888.417.000,00 13.850.683.140,00 87,17 11.447.294.091,00

- Belanja Modal B.2.3. 885.985.000,00 880.039.700,00 99,33 536.905.000,00

57.340.997.000,00 55.269.432.039,00 96,39 51.537.241.310,00

3

Jumlah Belanja

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

URAIAN CATATANANGGARAN REALISASI

%

REALISASI

THD

ANGGARAN

REALISASI

31 DESEMBER 2018

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

31 DESEMBER 2019


(Dalam rupiah)

ASET LANCAR C.1

- Kas Lainnya dan setara Kas C.1.1 200.650,00

- Persediaan C.1.2 489.162.352,00 472.956.147,00

489.363.002,00 472.956.147,00

ASET TETAP C.2

- Tanah C.2.1 90.412.497.000,00 90.412.497.000,00

- Peralatan dan Mesin C.2.2 7.275.979.613,00 7.390.650.105,00

- Gedung dan Bangunan C.2.3 21.419.549.500,00 20.958.681.000,00

- Aset Tetap Lainnya C.2.4 149.213.094,00 149.213.094,00

- Akumulasi Penyusutan C.2.5 (8.729.844.719,00) (8.087.360.157,00)

110.527.394.488,00 110.823.681.042,00

ASET LAINNYA C.3

- Aset Tak Berwujud C.3.1 197.505.000,00 197.505.000,00

- Aset Lain-lain C.3.2 939.507.320,00 -

- Akumulasi Penyusutan C.3.3 (1.013.571.695,00) (24.688.125,00)

JUMLAH ASET LAINNYA 123.440.625,00 172.816.875,00

JUMLAH ASET 111.140.198.115,00 111.469.454.064,00

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.4

- Utang Kepada Pihak Ketiga C.4.1 137.957.040,00 77.766.630,00

- Utang Jangka Pendek Lainnya C.4.2 200.650,00 -

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 138.157.690,00 77.766.630,00

JUMLAH KEWAJIBAN 138.157.690,00 77.766.630,00

C.5

- Ekuitas C.5.1 111.002.040.425,00 111.391.687.434,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 111.140.198.115,00 111.469.454.064,00

4

CATATAN 31 DESEMBER 2019 31 DESEMBER 2018NAMA PERKIRAAN

JUMLAH ASET LANCAR

JUMLAH ASET TETAP

KEWAJIBAN

EKUITAS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

II. N E R A C A

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAHNERACA

PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 Desember 2018

ASET


(Dalam rupiah)

CATATAN 31 DES 2019 31 DES 2018

D.1

PENDAPATAN OPERASIONAL D.1.1

- Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya D.1.1.1 42.268.568,00 36.334.100,00

D.1.1 42.268.568,00 36.334.100,00

BEBAN OPERASIONAL D.1.2

- Beban Pegawai D.1.2.1 40.600.240.899,00 39.570.597.915,00

- Beban Persediaan D.1.2.2 360.388.440,00 304.716.568,00

- Beban Barang dan Jasa D.1.2.3 2.680.653.338,00 2.643.104.697,00

- Beban Pemeliharaan D.1.2.4 559.975.643,00 700.225.738,00

- Beban Perjalanan Dinas D.1.2.5 10.235.760.494,00 7.578.189.602,00

- Beban Penyusutan dan Amortisasi D.1.2.6 1.585.228.508,00 1.426.170.151,00

D.1.2 56.022.247.322,00 52.223.004.671,00

D.1 (55.979.978.754,00) (52.186.670.571,00) ` `

D.2

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA D.2.1

- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.2.1.1 34.949.837,00 22.338.541,00

- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.2.1.2 2.494.900,00 385.005,00

D.2.1 32.454.937,00 21.953.536,00

D.2 32.454.937,00 21.953.536,00

(55.947.523.817,00) (52.164.717.035,00)

5 .

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.1.1-D.2.1.2)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

SURPLUS/(DEFISIT) - LO (D.1 + D.2)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

KEGIATAN OPERASIONAL

Jumlah Pendapatan Operasional

Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1.- D.1.2)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL


LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

NAMA PERKIRAAN


(Dalam rupiah)

CATATAN 31 DES 2019 31 DES 2018

EKUITAS AWAL E.1 111.391.687.434 111.255.825.658

SURPLUS (DEFISIT) - LO E.2 (55.947.523.817) (52.164.717.035)

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.3

- Ditagihkan ke Entitas Lain E.3.1 55.269.432.039 51.537.241.310

- Diterima dari Entitas Lain E.3.2 (71.081.235) (56.325.028)

- Transfer Masuk E.3.3 359.526.004 819.662.529

Jumlah Transaksi Antar Entitas E.3 55.557.876.808,00 52.300.578.811,00

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2 + E.3 + E.5) (389.647.009,00) 135.861.776,00

E.4 111.002.040.425,00 111.391.687.434,00

6

EKUITAS AKHIR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER2018

NAMA PERKIRAAN


Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah

lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui

dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada dan

bertanggungjawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, BPKP berperan

untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang

baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi

dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai

pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih

mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah

kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan

untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan

penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyatakan BPKP berperan

dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan



penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Kepala Perwakilan : Wasis Prabowo

Kepala Bagian Tata Usaha (membawahi 3 Kepala Sub Bagian)

: Agus Catur Hartanto

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP

: Teguh Harjanto

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

: Nasrul Waton

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

: Alfiandry

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara I

: Adnan Sholi

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara II

: Marsudi

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi I

: Purwo Utomo

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi II

: Jumanto

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I

: Heru Tarsila

Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah II

: Tri Wibowo Aji

Kepala Sub Bagian Umum : Jetro Pernando Sagala

Kepala Sub Bagian Keuangan : Erni Kurniyati

Kepala Sub Bagian Kepegawaian : Suharyanto

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 ini merupakan laporan

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kantor

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.



Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi

aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca

dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menerapkan basis

akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk

penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara

kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui

dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar

pengukuran yang diterapkan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah

dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi

atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi

kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kantor Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 telah mengacu

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu,

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA (1) Pendapatan-LRA

➢ Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah

ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah pusat.

➢ Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas

Umum Negara (KUN).

➢ Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

➢ Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

➢ Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

➢ Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi,



yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara

khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

▪ Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional

antara nilai dan periode waktu sewa.

▪ Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan.

➢ Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

➢ Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

➢ Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

➢ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

➢ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

➢ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) Beban

➢ Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.



➢ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa.

➢ Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang

Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar

➢ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal,

dengan satuan mata uang rupiah.

➢ Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

▪ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti

Rugi diakui apabila telah timbul hak tagih yang didukung

dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

(SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

▪ Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila telah

ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung

dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara

handal.

➢ Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya

adalah sebagai berikut:



Kualitas

Piutang Uraian

Tarif

Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0,5%

Kurang

Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%

Macet

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan

Piutang Negara/DJKN

100%

➢ Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh

tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan

disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.

➢ Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap b. Aset Tetap

➢ Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

➢ Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

➢ Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

▪ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

▪ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah);

▪ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

beban kecuali pengeluaran untuk tanah,



jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi

perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

➢ Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian

kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali

Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan

terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan,

serta Jalan, Jaringan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan

Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai

kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan

31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek

revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian

Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan

dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau

pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu

penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan

dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah

dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali

selain Tanah.

➢ Pada tahun 2019, atas koreksi penilaian kembali tahun 2017

dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna

menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai

Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

➢ Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan

baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal

nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku

sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah

ekuitas pada Laporan Keuangan.



Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah

dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui

sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

➢ Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus,

ketinggalan jaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai

dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain

pada pos Aset Lainnya.

➢ Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan

dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di

bidang pengelolaan BMN.

➢ Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat

sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada

saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

➢ Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari

suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat.

➢ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah,

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang

dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau

dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.



➢ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

➢ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap

semester selama Masa Manfaat.

➢ Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel

masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

➢ Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh

tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12)

bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang

Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari

satu tahun.

➢ TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau

perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

negara/daerah.

➢ TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai

negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan



tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang

diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

➢ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas

yang dibatasi penggunaannya.

➢ Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat

netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi

akumulasi amortisasi.

➢ Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak

dilakukan amortisasi.

➢ Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor

620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel

masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat

(tahun)

Software Komputer 4

Franchise 5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri,

Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,

Perlindungan Varietas Tanaman Semusim 20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas

Tanaman Tahunan 25



Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram 50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70

➢ Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi

rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional

pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

➢ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi pemerintah.

➢ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan

Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara

(belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih

Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.

➢ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.



Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam

satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


Catatan atas Laporan Keuangan - 20-

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2019 sebesar Rp50.495.042.000,00, Nomor SP DIPA-

089.01.2.450520/2019 tanggal 5 Desember 2018, direvisi dengan DS:

9490-8635-4208-1646 tanggal 6 November 2019 menjadi sebesar

Rp56.194.780.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Awal Revisi

51 Belanja Pegawai 38.162.417.000,00 40.566.595.000,00

52 Belanja Barang 11.993.625.000,00 15.888.417.000,00

53 Belanja Modal 339.000.000,00 885.985.000,00

50.495.042.000,00 57.340.997.000,00Jumlah

Kode UraianPagu (Rp)

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja

adalah sebagai berikut:

Awal Revisi

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya 41.849.038.000,00 44.800.201.000,00

06 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

8.646.004.000,00 12.540.796.000,00

50.495.042.000,00 57.340.997.000,00 Jumlah

Kode Uraian ProgramPagu (Rp)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp71.081.235,00

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2019

adalah sebesar Rp71.081.235,00. Keseluruhan Pendapatan

Negara dan Hibah Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Lainnya. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tidak

membuat Estimasi Pendapatan Negara dan Hibah per

31 Desember 2019. Realisasi PNBP per 31 Desember 2019

mengalami kenaikan sebesar Rp14.756.207,00 atau 26,20

persen dibandingkan realisasi PNBP per 31 Desember 2018

sebesar Rp56.325.028,00.

Perbandingan realisasi PNBP per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) Rp %

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan

Bangunan 42.268.568,00 36.334.100,00 5.934.468,00 16,33

Penerimaan Belanja Pegawai TAYL 15.967.167,00 18.190.928,00 -2.223.761,00 -12,22

Penerimaan Belanja Barang TAYL 12.845.500,00 0,00 12.845.500,00 #DIV/0!

Pendapatan Lain-lain 0,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 -100,00

Jumlah 71.081.235,00 56.325.028,00 14.756.207,00 26,20

Uraian Jenis PNBPRealisasi PNBP Naik/(Turun)

Pendapatan dari sewa tanah, gedung, dan bangunan berasal dari

pendapatan sewa rumah dinas, yang terdiri atas 31 Rumah dinas.

Daftar pengguna rumah dinas terlampir.

Realisasi Belanja Negara Rp55.269.432.039,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Per 31 Desember 2019 setelah dikurangi pengembalian belanja

adalah sebesar Rp55.269.432.039,00 atau 96,39 persen dari

anggaran sebesar Rp57.340.997.000,00. Rincian anggaran dan

realisasi belanja menurut program per 31 Desember 2019

disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program

per 31 Desember 2019

Anggaran Realisasi Netto

Kode Uraian (Rp) (Rp)

01 Program Dukungan Manajemen dan

PelaksanaanTugas Teknis Lainnya BPKP 44.800.201.000,00 44.734.527.690,00 99,85

06 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 12.540.796.000,00 10.534.904.349,00 84,01

57.340.997.000,00 55.269.432.039,00 96,39

%

Jumlah

Program

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya

disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja per 31 Desember 2019

Anggaran Realisasi Belanja %

Kode Uraian Rp Rp Realisasi

51 Belanja Pegawai 40.566.595.000,00 40.538.709.199,00 99,93

52 Belanja Barang 15.888.417.000,00 13.850.683.140,00 87,17

53 Belanja Modal 885.985.000,00 880.039.700,00 99,33

57.340.997.000,00 55.269.432.039,00 96,39Jumlah

Jenis Belanja

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik

berikut ini:

40.566.595.000,00

15.888.417.000,00

885.985.000,00

40.538.709.199,00

13.850.683.140,00

880.039.700,000,00

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

25.000.000.000,00

30.000.000.000,00

35.000.000.000,00

40.000.000.000,00

45.000.000.000,00

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

ANGGARAN REALISASI

Realisasi belanja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar

Rp3.732.190.729,00 atau 7,24 persen dibandingkan dengan

realisasi belanja per 31 Desember 2018 disebabkan

bertambahnya jumlah pegawai karena mutasi masuk, kenaikan

gaji berkala, bertambahnya belanja barang dan belanja modal.

Perbandingan realisasi belanja Tahun 2019 dan 2018 disajikan

pada tabel berikut ini:



Tabel 4 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 dan 2018

Kode Uraian 31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) Jumlah (Rp) %

51 Belanja Pegawai 40.538.709.199,00 39.553.042.219,00 985.666.980,00 2,49

52 Belanja Barang 13.850.683.140,00 11.447.294.091,00 2.403.389.049,00 21,00

53 Belanja Modal 880.039.700,00 536.905.000,00 343.134.700,00 63,91

55.269.432.039,00 51.537.241.310,00 3.732.190.729,00 7,24Jumlah

Realisasi Netto Naik / (Turun)Jenis Belanja

Belanja Pegawai Rp40.538.709.199,00

B.2.1.Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 setelah

dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar

Rp40.538.709.199,00 dan Rp39.553.042.219,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember

2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai


Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Netto (Rp) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 18.435.528.000,00 18.409.213.697,00 99,86

Belanja Lembur 246.570.000,00 245.836.000,00 99,70

Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja

Pegawai Transito21.884.497.000,00 21.883.659.502,00 100,00

Total 40.566.595.000,00 40.538.709.199,00 99,93

Realisasi belanja pegawai (netto) sebesar Rp40.538.709.199,00

berasal dari belanja pegawai (bruto) sebesar Rp40.565.351.972,00

setelah dikurangi dengan pengembalian belanja pegawai sebesar

Rp26.642.773,00.



Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2018, terdapat

kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp985.666.980,00

atau 2,49 persen disebabkan bertambahnya jumlah pegawai

karena mutasi masuk dan kenaikan gaji PNS.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai


31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) (Rp) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 18.409.213.697,00 17.699.164.835,00 710.048.862,00 4,01

Belanja Lembur 245.836.000,00 281.158.000,00 (35.322.000,00) (12,56)

Belanja Tunjangan Khusus dan

Belanja Pegawai Transito21.883.659.502,00 21.572.719.384,00 310.940.118,00 1,44

Total 40.538.709.199,00 39.553.042.219,00 985.666.980,00 2,49

Realisasi Netto Naik / (Turun)Uraian

Belanja Barang Rp13.850.683.140,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 setelah

dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar

Rp13.850.683.140,00 dan Rp11.447.294.091,00. Rincian anggaran

dan realisasi Belanja Barang Tahun 2019 disajikan pada tabel

berikut ini:

Tabel 7

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang



Belanja Barang Operasional 1.510.745.000,00 1.490.875.577,00 98,68

Belanja Barang Non Operasional 1.952.184.000,00 541.823.970,00 27,75

Belanja Persediaan 385.744.000,00 369.669.950,00 95,83

Belanja Jasa 660.569.000,00 649.295.081,00 98,29

Belanja Pemeliharaan 567.454.000,00 563.258.068,00 99,26

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 10.811.721.000,00 10.235.760.494,00 94,67

Total 15.888.417.000,00 13.850.683.140,00 87,17



Realisasi belanja barang (bruto) per 31 Desember 2019

sebesar Rp13.860.224.140,00, terdapat pengembalian

belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp9.541.000,00

sehingga realisasi belanja barang (netto) per 31 Desember

2019 sebesar Rp13.850.683.140,00.

Dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2018,

terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar

Rp2.403.389.049,00 atau 21 persen. Perbandingan realisasi

Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan per

31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Barang


31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) (Rp) %

5211 Belanja Barang Operasional 1.490.875.577,00 1.358.452.894,00 132.422.683,00 9,75

5212 Belanja Barang Non Operasional 541.823.970,00 668.938.865,00 (127.114.895,00) (19,00)

5218 Belanja Persediaan 369.669.950,00 514.514.800,00 (144.844.850,00) (28,15)

5221 Belanja Jasa 649.295.081,00 619.154.117,00 30.140.964,00 4,87

5231 Belanja Pemeliharaan 563.258.068,00 708.043.813,00 (144.785.745,00) (20,45)

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 10.235.760.494,00 7.578.189.602,00 2.657.570.892,00 35,07

13.850.683.140,00 11.447.294.091,00 2.403.389.049,00 21,00

UraianRealisasi Netto Naik / (Turun)

Akun

Total

Belanja Modal Rp880.039.700,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing –

masing sebesar Rp880.039.700,00 dan Rp536.905.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2019

disajikan tabel berikut ini:

Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal



Peralatan Mesin 420.985.000,00 419.171.200,00 99,57

Gedung dan Bangunan 465.000.000,00 460.868.500,00 99,11

Total 885.985.000,00 880.039.700,00 99,33



Dibandingkan dengan realisasi TA 2018, terdapat kenaikan

realisasi Belanja Modal sebesar Rp343.134.700,00 atau 63,91

persen, karena jumlah anggaran belanja modal TA 2019 lebih

besar. Perbandingan realisasi Belanja Modal per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal


31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) (Rp) %

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 419.171.200,00 142.590.000,00 276.581.200,00 193,97

Gedung dan Bangunan460.868.500,00 394.315.000,00 66.553.500,00 16,88

Total 880.039.700,00 536.905.000,00 343.134.700,00 63,91

Uraian

Realisasi Netto Naik / (Turun)

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp880.039.700,00 telah dicatat di

Neraca sebagai Penambah Nilai Peralatan dan Mesin sebesar

Rp419.171.200,00 dan dicatat sebagai Gedung dan Bangunan

senilai Rp460.868.500,00.



Aset Lancar Rp411.698.435,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

adalah masing-masing sebesar Rp411.698.435,00 dan

Rp472.956.147,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan

segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan sebagai

berikut:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No Jenis Persediaan 31-Dec-19 31 Des 2018

(Rp) (Rp)

1 Kas Lainnya setara Kas 200.650,00 -

2 Persediaan 411.497.785,00 472.956.147,00

411.698.435,00 472.956.147,00 Jumlah

Kas Lainnya dan setara Kas Rp200.650,00

Persediaan Rp411.497.785,00

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan

per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp200.650,00 dan

Rp0,00. Kas lainnya dan setara Kas tersebut merupakan pajak

lembur Tahun 2019 yang dibayar pada tanggal 6 Januari 2020

dengan bukti NTPN E191A4ELLGO11T1N (bukti terlampir).

C.1.2. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

masing-masing sebesar Rp411.497.785,00 dan

Rp472.956.147,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam

bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca

yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 12 Rincian Persediaan

per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018

Kode Jenis Persediaan 30-Dec-19 31-Dec-18

(Rp) (Rp)

117111 Barang Konsumsi 347.584.400,00 410.150.990,00

117113 Barang untuk Pemeliharaan 30.378.150,00 30.972.575,00

117199 Persediaan Lainnya 33.535.235,00 31.832.582,00

411.497.785,00 472.956.147,00 Jumlah

Dalam persediaan barang konsumsi terdapat persediaan ATK

yang sudah usang dan tidak lagi digunakan sebesar

Rp74.623.890,00. Dalam persediaan lainnya terdapat persediaan

obat yang sudah kadaluarsa sebesar Rp5.690.677,00.

Aset Tetap Rp110.527.394.488,00

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 masing-masing sebesar Rp110.527.394.488,00 dan

Rp110.823.681.042,00 yang merupakan aset berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan

digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap

per 31 Desember Tahun 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan

pada tabel berikut ini:

Tabel 13 Rincian Aset Tetap


31-Dec-19 31-Dec-18

(Rp) (Rp)

1 Tanah 90.412.497.000,00 90.412.497.000,00

2 Peralatan dan Mesin 7.275.979.613,00 7.390.650.105,00

3 Gedung dan bangunan 21.419.549.500,00 20.958.681.000,00

4 Aset Tetap Lainnya 149.213.094,00 149.213.094,00

119.257.239.207,00 118.911.041.199,00

Akumulasi Penyusutan (8.729.844.719,00) (8.087.360.157,00)

110.527.394.488,00 110.823.681.042,00

UraianNo

Jumlah

Nilai Perolehan



Tanah Rp90.412.497.000,00

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 masing-masing sebesar Rp90.412.497.000,00 seluas

22.511m². Tidak terdapat mutasi tambah pada Tahun 2019 dan

tanah tersebut status kondisinya baik.

Berdasarkan Laporan hasil inventarisasi dan penilaian BMN Nomor

LHIP-244/REV/WKN.09/KPKNL.01/2019 Tanggal 25-11-2019 dan

Nomor LHIP-245/REV/WKN.09/KPKNL.01/2019 Tanggal

25-11-2019, terdapat koreksi nilai tanah sebesar

Rp55.450.151.226,00 (Lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh

juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah)

yaitu :

- Laporan hasil inventarisasi dan penilaian BMN Nomor LHIP-

244/REV/WKN.09/KPKNL.01/2019 Tanggal 25-11-2019 terdapat

hasil koreksi nilai tanah sebesar Rp 19.996.200.000,00 yaitu

Selisih antara nilai wajar Hasil Inventarisasi dan Penilaian

Rp21.861.000.000,00 dengan nilai perolehan

Rp1.864.800.000,00.

Koreksi tersebut telah diinput dengan transaksi Koreksi Nilai Tim

Penertiban Aset (205) sebesar Rp19.996.200.000,00 (Sembilan

milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan belas

ribu seratus sembilan rupiah) pada tanggal 03-11-2017.

Sehingga Koreksi Kesalahan Input IP (225) sebesar Rp 0,00 (Nol

rupiah).

- Laporan hasil inventarisasi dan penilaian BMN Nomor LHIP-

245/REV/WKN.09/KPKNL.01/2019 Tanggal 25-11-2019 terdapat

hasil koreksi nilai bangunan sebesar Rp35.453.951.226,00 yaitu

Selisih antara nilai wajar Hasil Inventarisasi dan Penilaian

Rp40.582.498.000,00 dengan nilai perolehan

Rp5.128.546.774,00.



Koreksi tersebut telah diinput dengan transaksi Koreksi Nilai Tim

Penertiban Aset (205) sebesar Rp35.453.951.226,00 (Tiga puluh

lima milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh

satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) pada tanggal 03-11-

2017.

Sehingga Koreksi Kesalahan Input IP (225) sebesar Rp 0,00 (Nol

rupiah).

Peralatan dan Mesin Rp7.275.979.613,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp7.275.979.613,00

dan Rp7.390.650.105,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan

Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.025.334.125,00.

Selama tahun 2019 terjadi kenaikan nilai perolehan Peralatan dan

Mesin sebesar Rp782.686.200,00.

Nilai buku Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 yaitu

nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar

Rp1.285.263.668,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

per 31 Desember 2019 Uraian Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 1 Januari 2019 7.390.650.105,00

Mutasi Tambah

- Pembelian 419.171.200,00

- Transfer Masuk 405.665.628,00

Jumlah Mutasi Tambah 824.836.828,00

Mutasi Kurang

- Reklas ke aset lainnya 939.507.320,00

Jumlah Mutasi Kurang 939.507.320,00

Nilai Per 31 Desember 2019 7.275.979.613,00

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 5.990.715.945,00

Nila Buku per 31 Desember 2019 1.285.263.668,00



Mutasi tambah Peralatan dan Mesin meliputi:

Uraian Jml Unit Jumlah (Rp)PembelianAlat Kantor - CCTV 1 65.824.000,00 Komputer Unit- Note Book 2 47.904.600,00 Peralatan Fasilitas Perkantoran- AC Split 12 95.700.000,00 - Meja Kayu 6 45.000.000,00 - Sice 5 56.500.000,00 Alat Pengolah DataP.C Unit 5 71.245.000,00 Printer 9 36.997.600,00

JUMLAH 419.171.200,00

UraianJml

UnitJumlah (Rp) ASAL BAST

Transfer MasukAlat Angkutan Darat

Bermotor

- Minibus (Penumpang 14

Orang kebawah) 1 301.200.000,00 Biro Umum BAST-57/SU05/3/2019

Alat Kantor- Mesin Fotocopy lainnya 1 62.315.000,00 Biro Umum BAST-70/SU05/3/2019 Peralatan Komputer- Hub 1 32.735.068,00 Pusinfowas BAST-1082/IP.4/2019

Alat Komunikasi

- Pesawat Telepon 2 9.415.560,00 Pusinfowas BAST-1082/IP.4/2019

JUMLAH 405.665.628,00 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 tidak termasuk

Peralatan dan Mesin yang dicatat secara Ekstrakomptabel sebesar

Rp33.215.700,00.

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp939.507.320,00

merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke

Aset Lainnya (Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasi

Pemerintahan) yang diusulkan penghapusannya, dengan rincian

terlampir.

Gedung dan Bangunan Rp21.419.549.500,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018, masing - masing sebesar Rp21.419.549.500,00

dan Rp20.958.681.000,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan pada tabel

sebagai berikut:



Tabel 15 Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019

Uraian Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 1 Januari 2019 20.958.681.000,00

Mutasi Tambah 460.868.500,00

Mutasi Kurang 0,00

Nilai per 31 Desember 2019 21.419.549.500,00

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 2.702.510.594,00

Nilai Buku per 31 Desember 2019 18.717.038.906,00

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan merupakan realisasi belanja

modal tahun 2019 yang fisiknya dicatat sebagai perolehan Gedung

dan Bangunan sebesar Rp460.868.500,00.

Rincian mutasi tambah Gedung dan Bangunan belanja modal per 31

Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen 118.801.620,00

Rumah Negara Gol I Tipe C Permanen 83.739.480,00

Rumah Negara Gol lI Tipe C Permanen 71.234.380,00

Rumah Negara Gol lI Tipe D Permanen 187.093.020,00

JUMLAH 460.868.500,00

Dari jumlah 46 unit Gedung dan Bangunan, berdasarkan status

kondisinya 16 unit dalam kondisi baik, 19 unit rusak ringan, dan 11

unit rusak berat. Sebelas unit bangunan dan Gedung yang

mengalami rusak berat berupa rumah dinas yang masih digunakan.

Berdasarkan Laporan hasil inventarisasi dan penilaian BMN Nomor

LHIP-246/REV/WKN.09/KPKNL.01/2019 Tanggal 25-11-2019

terdapat hasil koreksi nilai bangunan sebesar Rp9.490.619.109,00

yaitu Selisih antara nilai wajar Hasil Inventarisasi dan Penilaian

Rp 14.846.594.000,00 dengan nilai perolehan Rp6.481.451.000,00.

Koreksi tersebut telah diinput Koreksi Nilai Tim Tim Penertiban Aset

(205) sebesar Rp9.490.619.109,00 (Sembilan milyar empat ratus

sembilan puluh juta enam ratus sembilan belas ribu seratus sembilan

rupiah) pada tanggal 03-11-2017, dengan sisa masa manfaat 38

tahun.



Aset Tetap Lainnya Rp149.213.094,00

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 masing - masing sebesar Rp149.213.094,00. Jumlah tersebut

merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan. Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan Tercetak

sebesar Rp149.213.094,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31

Desember 2019 adalah sebesar Rp2.000.000,00. sehingga nilai

buku Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp147.213.094,00.

Sampai dengan 31 Desember 2019 tidak ada penambahan mutasi

nilai perolehan Aset Tetap Lainnya.

Mutasi Nilai Perolehan Aset Tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan

pada tabel sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019

Uraian Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 1 Januari 2019 149.213.094,00

Mutasi Tambah 0,00

Mutasi Kurang 0,00

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (2.000.000,00)

Nilai Buku per 31 Desember 2019 147.213.094,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp8.729.844.719,00

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019

dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar

Rp8.729.844.719,00 dan Rp8.087.360.157,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset

Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam



Pengerjaan (KDP). Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2019

Nilai BMNAkumulasi

PenyusutanNilai Buku

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Tanah 90.412.497.000,00 0,00 90.412.497.000,00

2 Peralatan dan Mesin 7.275.979.613,00 6.025.334.125,00 1.250.645.488,00

3 Gedung dan Bangunan 21.419.549.500,00 2.702.510.594,00 18.717.038.906,00

4 Aset Tetap Lainnya 149.213.094,00 2.000.000,00 147.213.094,00

119.257.239.207,00 8.729.844.719,00 110.527.394.488,00

Aset Lainnya Rp197.505,000,00

Aset Tak Berwujud

Rp197.505.000,00

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

masing – masing sebesar Rp197.505.000,00 yang merupakan aset

yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar

maupun Aset Tetap Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud dan

Aset Lain-lain.

Tabel 18

Rincian Mutasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2019

Uraian Jumlah (Rp)

Aset Tak Berwujud 197.505.000,00

Aset Lain-lain 939.507.320,00

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (1.013.571.695,00)


C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp197.505.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk

menunjang operasional kantor, dengan rincian terlampir.

Rincian Aset Tak Berwujud Sampai dengan 31 Desember 2019



dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19

Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2019

Uraian Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 1 Januari 2019 197.505.000,00

Mutasi Tambah -

Mutasi Kurang

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (74.064.375,00)


Aset Lain-lain Rp939.507.320,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 adalah

Rp939.507.320,00. Aset Lain-lain merupakan reklasifikasi dari Aset

Peralatan dan Mesin ke Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasi

Pemerintah, dengan rincian terlampir.

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Rp1.013.571.695,00

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar

Rp1.013.571.695,00 dan Rp24.688.125,00. Saldo per 31 Desember

2019 merupakan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud/Software

Rp74.064.375,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak

Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Rp939.507.320,00.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra

akun Aset Lain-lain berupa Aset Tak Berwujud, dan disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut.

Kewajiban Jangka Pendek Rp138.157.690,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 masing - masing sebesar Rp138.957.040,00

dan Rp77.766.630,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan

kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam

waktu kurang dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 dan



31 Desember 2018 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Akumulasi Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

30 December 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

1 Utang kepada Pihak Ketiga 137.957.040,00 77.766.630,00

2 Utang Jangka Pendek Lainnya 200.650,00 0,00

138.157.690,00 77.766.630,00

UraianNo

Jumlah

Utang KepadaPihak Ketiga Rp137.957.040,00

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp137.957.040,00 dan

Rp77.766.630,00. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per

31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 21 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019 dan 2018

2019 2018 Naik/(Turun)

1Belanja Pegawai Yang Masih

Harus Dibayar103.318.750,00 41.787.050,00 61.531.700,00

2Belanja Langganan Pos

Dinas Yang Masih Harus

Dibayar

3.938.500,00 4.336.500,00 (398.000,00)

3

Belanja Langganan Listrik

Yang Masih Harus Dibayar 28.447.559,00 29.340.643,00 (893.084,00)

4

Belanja Langganan Telepon

Yang Masih Harus Dibayar 2.252.231,00 2.302.437,00 (50.206,00)

137.957.040,00 77.766.630,00 60.190.410,00

UraianNo

Jumlah

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp200.650,00

C.4.2. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp200.650.,00 dan

Rp00,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Pajak

Lembur 2019 yang dibayarkan bulan Januari 2020.



Ekuitas Dana Lancar Rp110.924.375.858,00

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-

masing sebesar Rp110.924.375.858,00 dan Rp111.391.687.434,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih

antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas

disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



Defisit dari Kegiatan Operasional Rp55.979.978.754,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional Per 31 Desember 2019 dan 2018

masing-masing sebesar Rp55.979.978.754,00 dan

Rp52.186.670.571,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara

Pendapatan Operasional sebesar Rp42.268.568,00 dikurangi

dengan Beban Operasional sebesar Rp56.022.247.322,00.

Pendapatan Operasional Rp42.268.568,00

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp42.268.568,00 dan

Rp36.334.100,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp42.268.568,00

D.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berakhir

pada Per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar

Rp42.268.568,00 dan Rp36.334.100,00. PNBP per 31 Desember

2019 mengalami peningkatan sebesar Rp5.934.468,00 dari PNBP

per 31 Desember 2018. Rincian PNBP Per 31 Desember 2019 dan


Tabel 22 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO

Per 31 Desember 2019 dan 2018

Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) Rp %

Pendapatan Pemanfaatan BMN 42.268.568,00 36.334.100,00 5.934.468,00 16,33

Jumlah 42.268.568,00 36.334.100,00 5.934.468,00 16,33

UraianRealisasi Naik/(Turun)

Tidak terdapat selisih realisasi PNBP menurut LO Per

31 Desember 2019 dan 2018 dibandingkan dengan realisasi

menurut LRA pada periode yang sama.



Beban Operasional Rp56.022.247.322,00

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Per 31 Desember 2019 dan 2018


Rp52.223.004.671,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban

yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.

Rincian Beban Operasional Per 31 Desember 2019 dan 2018

disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 23 Rincian Beban Operasional


31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) Rp %

Beban Pegawai 40.600.240.899,00 39.570.597.915,00 1.029.642.984,00 2,60

Beban Persediaan 360.388.440,00 304.716.568,00 55.671.872,00 18,27

Beban Barang dan Jasa 2.680.653.338,00 2.643.104.697,00 37.548.641,00 1,42

Beban Pemeliharaan 559.975.643,00 700.225.738,00 (140.250.095,00) (20,03)

Beban Perjalanan Dinas 10.235.760.494,00 7.578.189.602,00 2.657.570.892,00 35,07

Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.585.228.508,00 1.426.170.151,00 159.058.357,00 11,15

Jumlah 56.022.247.322,00 52.223.004.671,00 3.799.242.651,00 7,28


Beban Pegawai Rp40.600.240.899,00

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember 2019 dan 2018 masing -

masing sebesar Rp40.600.240.899,00 dan Rp39.570.597.915,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam

bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur

Sipil Negara (ASN) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan. Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2019 dan




Tabel 24

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2019 dan 2018

31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) Rp %

Beban Gaji dan Tunjangan

Pegawai 18.470.745.397,00 17.716.720.531,00 754.024.866,00 4,26

Beban Lembur 245.836.000,00 281.158.000,00 (35.322.000,00) (12,56)

Beban Tunjangan Khusus dan

Belanja Pegawai Transito 21.883.659.502,00 21.572.719.384,00 310.940.118,00 1,44

Jumlah Netto 40.600.240.899,00 39.570.597.915,00 1.029.642.984,00 2,60


Realisasi Beban Pegawai-LO Per 31 Desember 2019

dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai menurut LRA pada

periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp61.531.700,00

sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 25 Rincian Realisasi Beban/Belanja Pegawai

Per 31 Desember 2019 menurut LO dan LRA

Selisih

LO (Rp) LRA (Rp) Rp

Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai 18.470.745.397,00 18.409.213.697,00 61.531.700,00

Beban Lembur 245.836.000,00 245.836.000,00 -

Beban Tunjangan Khusus dan Belanja

Pegawai Transito 21.883.659.502,00 21.883.659.502,00 -

Jumlah 40.600.240.899,00 40.538.709.199,00 61.531.700,00

UraianRealisasi Menurut

Selisih belanja pegawai menurut LRA dan LO sebesar

Rp61.531.700,00 dijelaskan dalam tabel berikut :

Jumlah

Pembayaran Belanja Pegawai TA 2019 atas Beban TA 2018 41.787.050,00

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar -16.594.757,00

61.531.700,00Total

Uraian

Beban Persediaan Rp360.388.440,00

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2019 dan 2018

masing – masing Rp360.388.440,00 dan Rp304.716.568,00.



Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat

pemakaian/konsumsi atas barang – barang yang habis pakai.

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2019 dan 2018


Tabel 26 Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2019 dan 2018

31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) Rp %

Beban Persediaan Konsumsi 306.818.550,00 251.499.150,00 55.319.400,00 22,00

Beban Persediaan Lainnya 53.569.890,00 53.217.418,00 352.472,00 0,66

Jumlah 360.388.440,00 304.716.568,00 55.671.872,00 18,27


Realisasi Belanja Persediaan (netto) Per 31 Desember 2019

menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp369.669.950,00

sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar

Rp360.388.440,00 Perbedaan tersebut disebabkan Belanja

Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca,

sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan

sampai dengan 31 Desember 2019.

Beban Barang dan Jasa Rp2.680.653.338,00

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Per 31 Desember 2019 dan

2018 masing-masing Rp2.680.653.338,00 dan

Rp2.643.104.697,00 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi

atas jasa – jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2019 dan 2018




Tabel 27 Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2019 dan 2018

31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) Rp %

Beban Barang Operasional 1.490.477.577,00 1.360.787.394,00 129.690.183,00 9,53

Beban Barang Non Operasional 541.823.970,00 668.938.865,00 (127.114.895,00) (19,00)

Beban Jasa 648.351.791,00 613.378.438,00 34.973.353,00 5,70

Jumlah 2.680.653.338,00 2.643.104.697,00 37.548.641,00 1,42


Jika realisasi Per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan

realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih

sebesar Rp1.341.290,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut

ini:

Tabel 28 Perbandingan Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2019

Menurut LO dan LRA

Selisih

LO (Rp) LRA (Rp) Rp

Beban Barang Operasional 1.490.477.577,00 1.490.875.577,00 (398.000,00)

Beban Barang Non Operasional 541.823.970,00 541.823.970,00 -

Beban Jasa 648.351.791,00 649.295.081,00 (943.290,00)

Jumlah 2.680.653.338,00 2.681.994.628,00 (1.341.290,00)


Selisih realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.341.290,00

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah

Beban Barang

Pembayaran belanja pos atas beban tahun 2019 (398.000,00)

Jumlah beban barang -398.000,00

Beban Jasa

Pembayaran langganan Listrik atas beban tahun 2019 (893.084,00)

Pembayaran langganan Telepon atas beban tahun 2019 (50.206,00)

Jumlah beban jasa -943.290,00

-1.341.290,00Total

Uraian



Beban Pemeliharaaan Rp559.975.643,00

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Per 31 Desember 2019 dan

2018 masing-masing Rp559.975.643,00 dan Rp700.225.738,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke

dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2019 dan 2018


Tabel 29

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2019 dan 2018

31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) Rp %

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 212.518.900,00 279.475.170,00 (66.956.270,00) -23,96

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 303.744.168,00 379.211.843,00 -75.467.675,00 -19,90

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan 43.712.575,00 41.538.725,00 2.173.850,00 5,23

Jumlah Netto 559.975.643,00 700.225.738,00 (140.250.095,00) -20,03


Jika realisasi Per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan

realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih

sebesar Rp3.282.425,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut

ini:

Tabel 30 Perbandingan Pemeliharaan Per 31 Desember 2019 Menurut LO dan LRA

Selisih

LO (Rp) LRA (Rp) Rp

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 212.518.900,00 212.518.900,00 -

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 303.744.168,00 303.744.168,00 -

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan 43.712.575,00 46.995.000,00 (3.282.425,00)

Jumlah 559.975.643,00 563.258.068,00 (3.282.425,00)




Selisih realisasi Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan

sebesar Rp3.282.425,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja

Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca,

sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan

selama Per 31 Desember 2019.

Beban Perjalanan Dinas Rp10.235.760.494,00

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Per 31 Desember 2019 dan

2018 masing-masing Rp10.235.760.494,00 dan

Rp7.578.189.602,00.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan

dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 31

Rincian Beban Perjalanan Dinas


31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) Rp %

Beban Perjalanan Biasa 8.838.769.314,00 7.134.756.731,00 1.704.012.583,00 23,88

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.020.000,00 293.400.000,00 786.620.000,00 268,10

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.800.000,00 62.700.000,00 (35.900.000,00) -

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 290.171.180,00 87.332.871,00 202.838.309,00 232,26

Jumlah 10.235.760.494,00 7.578.189.602,00 2.657.570.892,00 35,07


Realisasi Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2019 sama

dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.585.228.508,00

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember

2019 dan 2018 masing-masing Rp1.585.228.508,00 dan

Rp1.426.170.151,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk

mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat



disusutkan (depreciable assets) atau amortisasi selama masa

manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2019

dan 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 32 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi


31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) Rp %

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 424.037.162,00 335.055.237,00 88.981.925,00 26,56

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.111.815.096,00 1.066.426.789,00 45.388.307,00 4,26

Beban Amortisasi Software 49.376.250,00 24.688.125,00 24.688.125,00 100,00

Jumlah 1.585.228.508,00 1.426.170.151,00 159.058.357,00 11,15


Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp32.454.937,00 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp32.454.937,00

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2019

dan 2018 masing-masing sebesar Rp32.454.937,00 dan

Rp21.953.536,00. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Per 31 Desember 2019 merupakan surplus dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya.

D.2.1 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Kegiatan Operasional Lainnya per 31 Desember 2019

dan 2018 masing-masing sebesar sebesar Rp32.454.937,00 dan

Rp21.953.536,00. Surplus dari kegiatan Operasional Lainnya

merupakan selisih dari Pendapatan operasional Lainnya dan

Beban operasional Lainnya.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp34.949.837,00

D.2.1.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per

31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing

sebesar Rp34.949.837,00 dan Rp22.338.541,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

disajikan pada Tabel berikut ini:



Tabel 33 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

31 Des 2018 (Rp) 31 Des 2017 (Rp) Rp %

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 15.967.167,00 18.190.928,00 (2.223.761,00) (12,22)

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 12.845.500,00 1.800.000,00 11.045.500,00 613,64

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 6.137.170,00 2.347.613,00 3.789.557,00 161,42

Jumlah 34.949.837,00 22.338.541,00 12.611.296,00 56,46


Jika realisasi Pendapatan Non Operasional Lainnya Per 31

Desember 2019 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA

pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar

Rp6.137.170,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut

ini:

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional

Lainnya Per 31 Desember 2018 Menurut LO dan LRA

Selisih

LO (Rp) LRA (Rp) Rp

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 28.812.667,00 28.812.667,00 -

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 6.137.170,00 - 6.137.170,00

Jumlah 34.949.837,00 28.812.667,00 6.137.170,00


Pendapatan Penyesuaian Persediaan sebesar

Rp2.347.613,00, yang merupakan selisih harga awal dan

harga akhir belanja persediaan.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp2.494.900,00

D.2.1.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya Per 31 Desember

2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.494.900,00 dan

Rp385.005,00. Beban dari Kegiatan Non Operasional tersebut

merupakan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan.

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provins Jawa Tengah Tahun 2019

CaLK-Laporan Perubahan Ekuitas - 47 -

Ekuitas Awal Rp111.391.687.434,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN

EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah


Rp111.255.825.658,00

Surplus/(Defisit) LO Rp56.025.188.384,00

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada

per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar

Rp56.025.188.384,00 dan Rp52.164.717.035,00. Jumlah

tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan

dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan

atas Pos – Pos Laporan Operasional.

Transaksi Antar Entitas Rp55.557.876.808,00

E.3. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019 dan


Rp52.300.578.811,00.

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019 terdiri atas:

Uraian 31 Des 2019 (Rp) 30 Des 2018 (Rp)

Ditagihkan ke Entitas Lain 55.269.432.039,00 51.537.241.310,00

Diterima dari Entitas Lain (71.081.235,00) (56.325.028,00)

Transfer Masuk 359.526.004,00 819.662.529,00

Jumlah 55.557.876.808,00 52.300.578.811,00

Ditagihkan ke Entitas Lain Rp55.269.432.039,00

E.3.1.Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2019 dan


Rp51.537.241.310,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi

belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara

setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31

Desember 2019.

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provins Jawa Tengah Tahun 2019

CaLK-Laporan Perubahan Ekuitas - 48 -

Diterima dari Entitas Lain minus Rp71.081.235,00

E.3.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2019 dan

2018 masing-masing sebesar minus Rp71.081.235,00 dan minus

Rp56.325.028,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi

penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara

setelah dikurangi pengembalian penerimaan negara sampai

dengan 31 Desember 2019.

Transfer Masuk Rp359.526.004,00

E.3.3. Transfer Masuk

Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2019 dan 2018

masing-masing sebesar Rp359.526.004,00 dan

Rp819.662.529,00. Tahun 2019 terdapat transfer masuk berupa

Peralatan dan Mesin sebesar Rp301.200.000,00 dari Sekretaris

Utama BPKP dan Peralatan dan Mesin dari Kantor Pusat BPKP

sebesar Rp104.465.628,00. Rincian Transfer Masuk per 31

Desember 2019 sebagai berikut:

UraianJml

UnitJumlah (Rp) ASAL BAST

Transfer MasukAlat Angkutan Darat

Bermotor

- Minibus (Penumpang 14

Orang kebawah) 1 301.200.000,00 Biro Umum BAST-57/SU05/3/2019

Alat Kantor- Mesin Fotocopy lainnya 1 62.315.000,00 Biro Umum BAST-70/SU05/3/2019 Peralatan Komputer- Hub 1 32.735.068,00 Pusinfowas BAST-1082/IP.4/2019

Alat Komunikasi

- Pesawat Telepon 2 9.415.560,00 Pusinfowas BAST-1082/IP.4/2019

JUMLAH 405.665.628,00

Ekuitas Akhir Rp110.924.375.858,00

E.4. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp110.924.375.858 dan

Rp111.391.687.434,00. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019

merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih

antara nilai Aset sebesar Rp111.062.533.548,00 dikurangi nilai

Kewajiban sebesar Rp138.157.690.00.


Catatan atas Laporan Keuangan- 49-

Pengungkapan Penting Lainnya

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja

Selama tahun 2019 kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Tengah selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Tengah juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan

tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan

sosialisasi berdasarkan permintaan dari Kementerian/

Lembaga, dan /BUMD/ BLU yang menjadi mitra kerja

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Laporan SIMA Unit Pelaksana sampai dengan

bulan Desember 2019 jumlah penugasan yang dibiayai dari

dana mitra kerja sebanyak 132 PP dan telah menghasilkan

120 LHP, dan realisasi dana penugasan beban mitra kerja

sebesar Rp1.397.894.950,00 dengan rincian sebagai

berikut:

JUMLAH

non generik

PP LHP Rp LHP Rp

1 AN 37 14 9.220.000,00 23 220.331.250,00 37 229.551.250,00

2 IPP 74 24 301.455.000,00 50 829.735.700,00 74 1.131.190.700,00

3 APD 9 0 - 9 37.153.000,00 9 37.153.000,00

4 Inves 12 12 - 0 - 12 -

132 50 310.675.000,00 82 1.087.219.950,00 132 1.397.894.950,00

LHP (Rp)

Jumlah

BidangNo generik

Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan

dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai

dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra

kerja. Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-masing

diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban

anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan

pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi

penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal, dan

selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan

mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.


Catatan atas Laporan Keuangan- 50-

F.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan

operasional kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

adalah satu buah rekening di Bank BRI Cabang Semarang

Pandanaran dengan Nomor Rekening 0325.01.000490.30.8

atas nama BPG 134 Perwakilan BPKP Prov Jawa Tengah.

LAP- 177/PW11/1/2020 24 APRIL 2020 keu 2019.pdf · Halaman Tabel 1 : Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2019 dan 2018 21 ... A. Neraca Saldo Awal B. Neraca Percobaan Basis

Documents