1 LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 58 TAHUN 2011 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kawasan Cekungan Bandung yang merupakan salah satu kawasan andalan dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Barat juga mempunyai arti penting bagi keutuhan ekosistem Jawa Barat dalam mendukung kehidupan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai kawasan konservasi air di Cekungan Bandung diharapkan dapat mendukung kualitas lingkungan Kawasan Cekungan Bandung. Dalam perkembangannya hingga saat ini, pertumbuhan dan perkembangan penggunaan lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) masih belum terkendali sehingga menimbulkan gangguan fungsi lindung baik di kawasan itu sendiri maupun kawasan di bawahnya. Dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang di KBU, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang diantaranya berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara disusun guna menyediakan pedoman dan arahan bagi upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara serta aturan teknisnya. Peraturan Gubernur ini juga diharapkan mampu sebagai rujukan bagi semua pihak dalam melakukan koordinasi, kerjasama, penyesuaian, dan komunikasi dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan efektivitas upaya pengendalian pemanfaatan ruang di KBU yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, instansi terkait, masyarakat, serta para pelaku usaha. Ketentuan teknis dalam Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di KBU meliputi ketentuan teknis pemanfaatan ruang, penataan bangunan, rekayasa teknis dan vegetatif, pengawasan, dan rekomendasi perizinan.
26
Embed
LAMPIRAN VI - pusdalisbang.jabarprov.go.idpusdalisbang.jabarprov.go.id/bkprd/sources/hukum/daerah/pergub... · Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa Dilarang ... Kaler Cibiru Cicendo
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 58 TAHUN 2011 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kawasan Cekungan Bandung yang merupakan salah satu kawasan andalan
dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Barat juga mempunyai arti penting
bagi keutuhan ekosistem Jawa Barat dalam mendukung kehidupan, pelestarian
fungsi lingkungan hidup, dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Kawasan
Bandung Utara (KBU) sebagai kawasan konservasi air di Cekungan Bandung
diharapkan dapat mendukung kualitas lingkungan Kawasan Cekungan Bandung.
Dalam perkembangannya hingga saat ini, pertumbuhan dan perkembangan
penggunaan lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) masih belum terkendali
sehingga menimbulkan gangguan fungsi lindung baik di kawasan itu sendiri
maupun kawasan di bawahnya.
Dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang di KBU, pemerintah Provinsi
Jawa Barat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang diantaranya berupa
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan
Ruang di Kawasan Bandung Utara.
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun
2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara
disusun guna menyediakan pedoman dan arahan bagi upaya pengendalian
pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara serta aturan teknisnya. Peraturan
Gubernur ini juga diharapkan mampu sebagai rujukan bagi semua pihak dalam
melakukan koordinasi, kerjasama, penyesuaian, dan komunikasi dalam rangka
mewujudkan keterpaduan dan efektivitas upaya pengendalian pemanfaatan ruang
di KBU yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota
Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, instansi
terkait, masyarakat, serta para pelaku usaha.
Ketentuan teknis dalam Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di KBU
meliputi ketentuan teknis pemanfaatan ruang, penataan bangunan, rekayasa
teknis dan vegetatif, pengawasan, dan rekomendasi perizinan.
2
II. ARAHAN PERATURAN ZONASI KAWASAN BANDUNG UTARA
Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Bandung Utara aterdiri dari Peta Arahan
Zonasi (Zoning Map) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan Teks Arahan
Aturan per Zona (Zoning Text ) sebagaimana tercantum pada pasal pasal batang
tubuh .
III. KETENTUAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG
1. Ketentuan teknis pemanfaatan ruang Kawasan Lindung mengikuti peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan teknis pemanfaatan ruang untuk budidaya tercantum dalam Tabel
Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Permukiman dan
Budidaya Non Permukiman di KBU.
IV. KETENTUAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN
A. Penetapan KDB
1. Penetapan KDB Maks Berdasarkan Kemiringan Lereng Maksimum 30%
Kemiringan Lereng Rata-rata
KDB Maksimum Berdasarkan kemiringan maksimum yang boleh
dibangun 30%
Perkotaan Perdesaan
0% - 8% 40% 20%
8% - 15% 37% 12%
15% - 30% 32% 7%
30% - 40% 10% 2%
>40% (*) 2% 2% Catatan :
- KDB maksimum perkotaan = 40%
- KDB maksimum non perkotaan = 20%
- Disarankan untuk Kawasan Bandung Utara KDB maksimum yang diperbolehkan yaitu berdasarkan
kemiringan maksimum yang boleh dibangun sebesar 30%.
- (*) hanya diperbolehkan bagi pembangunan prasarana/sarana khusus/tertentu
3
Tabel Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Budidaya Permukiman dan non Permukiman di KBU.
Fungsi Utama/ Pemanfaatan Ruang
Lokasi Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang
Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa Dilarang Boleh Bersyarat Boleh
- Kegiatan pembangunan yang berpotensi menambah luas kawasan terbangun di Zona I B, kecuali dunyatakan layak dalam penilaian daya dukung dan daya tampung.
- Industri besar dan sedang dan industri yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengkonsumsi air banyak.
- Pertambangan - Kegiatan lain yang akan
merusak dan mencemari lingkungan (berdasarkan hasil penilaian kelayakan lingkungan)
- Kegiatan yang mengakibatkan gangguan pada Observatorium Boscha.
- Kegiatan/bangunan pada daerah rawan gerakan tanah tinggi, rawan longsor, zona bahaya gunung api dan aliran lahar (KRB I), kawasan lindung (sempadan sungai, mata air)
A. Kegiatan pembangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal pada Zona I berupa : 1. Renovasi bangunan. 2. Penambahan vertikal lantai
bangunan lama. 3. Bangunan baru yang secara
penilaian daya dukung dan daya tampung lingkungan masih dimungkinkan
B. Sarana dan prasarana dan infrastruktur pelayanan seperti jaringan transmisi listrik, gardu listrik, menara telekomunikasi, instalasi air bersih, jalan lingkungan.
C. Jalan umum dan infrastruktur transportasi.
D. Kegiatan di wilayah KWT akt < KWT maks., atau di Zona II dan III dengan ketentuan : 1. Rumah tinggal tdk melebihi KDB
maks. 40%, 2. Komplek Perumahan, Rumah Susun,
Perkantoran, Sekolah/ Kampus,Perhotelan, kawasan perdagangan dan jasa,dengan KDB kawasan maks. 30% dan KDH min. 64%, kecuali kawasan tertentu yg menurut RDTR lebih ketat.
3. Non rumah tinggal yang bukan kawasan dengan KDB maks. 30%.
- Ruang Terbuka Hijau - Hutan Kota - Rumah Panggung
Kayu - Renovasi bangunan
lama dengan pengurangan KDB kurang/ dari KDB maks. ( KDB maks. 40% dan KDH min. 52%)
- Kegiatan pembangunan yang berpotensi menambah luas kawasan terbangun di Zona I B, kecuali dunyatakan layak dalam penilaian daya dukung dan daya tampung.
- Industri besar dan sedang - industri yang berpotensi
mencemari lingkungan dan mengkonsumsi air banyak.
- Pertambangan - Kegiatan lain yang akan
merusak dan mencemari lingkungan atau di zona resapan utama air tanah tanpa izin
- Bangunan dengan jumlah lantai tertentu yang tidak sesuai daya dukung dan tidak serasi dengan lingkungan sekitar.
- Kegiatan/bangunan pada daerah rawan gerakan tanah tinggi, rawan longsor, zona bahaya gunung api dan aliran lahar (KRB I), kawasan lindung (sempadan sungai, mata air)
A. Kegiatan pembangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal tanpa melebihi ketentuan KDB maks dan KDH minimal untuk Zona I berupa : 1. Renovasi bangunan. 2. Penambahan vertikal lantai
bangunan lama. 3. Bangunan baru yang secara
penilaian daya dukung dan daya tampung lingkungan masih dimungkinkan.
B. Sarana dan prasarana dan infrastruktur pelayanan seperti jaringan transmisi listrik, gardu listrik, menara telekomunikasi, instalasi air bersih, jalan lingkungan.
C. Jalan umum dan infrastruktur transportasi.
D. Kegiatan di wilayah KWT akt.< KWT maks., atau di Zona II atau Zona III, dengan ketentuan : 1. Rumah tinggal tdk melebihi KDB
maks. 20%, 2. Komplek Perumahan, Rumah susun
dengan jumlah lantai terbatas sesuai daya dukung dan keserasian lingkungan, Perkantoran, Sekolah/ Kampus,Perhotelan tipe tertentu yang sesuai nuansa perdesaan, kawasan perdagangan dan jasa,dengan KDB kawasan maks. 20% dan KDH mini. 76%.
3. Non rumah tinggal yang bukan kawasan dengan KDB maks. 20%.
- Ruang Terbuka Hijau - Hutan kota - Rumah Panggung
Kayu - Renovasi bangunan
lama dengan pengurangan KDB kurang/sama dari KDB maks. (20%)
- Kegiatan pembangunan yang berpotensi menambah luas kawasan terbangun di Zona I B, kecuali dunyatakan layak dalam penilaian daya dukung dan daya tampung.
- perhitungan daya dukung dan daya tampung per Desa / Kel..
- Industri besar dan sedang dan industri yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengkonsumsi air banyak.
- Pertambangan - Kegiatan lain yang akan
merusak dan mencemari lingkungan/ di zona resapan utama air tanah tanpa izin
- Kegiatan/bangunan pada daerah rawan gerakan tanah tinggi, rawan longsor, zona bahaya gunung api dan aliran lahar(KRB I), kawasan lindung (sempadan sungai, mata air)
A. Kegiatan pembangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal tanpa melebihi KDB maks dan KDH minimal untuk Zona I berupa : 1. Renovasi bangunan 2. Penambahan vertikal lantai
bangunan lama. 3. Bangunan baru yang secara
perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan masih dimungkinkan.
B. Sarana dan prasarana dan infrastruktur pelayanan seperti jaringan transmisi listrik, gardu listrik, menara telekomunikasi, instalasi air bersih, jalan lingkungan.
C. Jalan umum dan infrastruktur transportasi.
D. Kegiatan di Zona II dan III dengan ketentuan : 1. Rumah tinggal tdk melebihi KDB
maks. 20%, 2. Komplek Perumahan,Rumah susun
dengan jumlah lantai terbatas sesuai daya dukung dan keserasian lingkungan. Perkantoran, Sekolah/ Kampus,Perhotelan, kawasan perdagangan dan jasa,dengan KDB kawasan maks. 15% dan KDH min. 80%.
3. Non rumah tinggal yang bukan kawasan dengan KDB maks. 20%.
- Ruang Terbuka Hijau - Hutan kota - Rumah Panggung
Kayu - Renovasi bangunan
lama dengan pengurangan KDB kurang/sama dari KDB maks. (15%)
- Industri besar dan sedang - industri yang berpotensi
mencemari lingkungan dan mengkonsumsi air banyak.
- Alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis
- Pertambangan - Kegiatan lain yang akan
merusak dan mencemari lingkungan
- Kegiatan pembangunan yang tdk berizin atau berpotensi menambah luas kawasan terbangun aktual secara berarti, di Zona I, kecuali dimungkin- kan dari perhitungan daya dukung dan daya tampung per Desa / Kel..
- Kegiatan yang mengakibatkan gangguan pada observatorium Boscha.
- Kegiatan/bangunan pada daerah rawan gerakan tanah tinggi, rawan longsor, zona bahaya gunung api dan aliran lahar(KRB I), kawasan lindung (sempadan sungai, mata air)
A. Kegiatan pembangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal tanpa melebihi KDB maks dan KDH minimal untuk Zona I berupa : 1. Renovasi bangunan 2. Penambahan vertikal lantai
bangunan lama. 3. Bangunan baru tertentu yang secara
perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan masih dimungkinkan dan di luar persawahan.
B. Kegiatan di Zona II dan III dengan ketentuan : 1. Rumah tinggal tipe perdesaan tdk
melebihi KDB maks. 15%, pada lingkungan perkampungan yang ada.
2. Ekowisata, wisata pendidikan, produksi pertanian dengan KDB kawasan maks. 2%.
3. Non rumah tinggal pendukung usaha pertanian berbentuk semi permanen yang bukan kawasan dengan KDB maks. 15%.
4. Sarana dan prasarana dan infrastruktur pelayanan seperti jaringan transmisi listrik, gardu listrik, menara telekomunikasi, instalasi air bersih, jalan lingkungan.
5. Jalan umum dan infrastruktur transportasi usaha pertanian.
6. Kantor pemerintahan, sekolahan, pelayanan kesehatan, tempat ibadah secara terbatas setelah melalui penilaian daya dukung lingkungan, dengan KDB maks. 15%.
- Pertanian lahan basah dan agrowisata yang sesuai kaidah lingkungan.
- Ruang Terbuka Hijau - Hutan, perkebunan - Rumah Panggung
Kayu - Renovasi bangunan
lama dengan penguranagn KDB kurang/sama dariKDB maks. (15%)
- Industri besar dan sedang - industri yang berpotensi
mencemari lingkungan dan mengkonsumsi air banyak.
- Pertambangan - Kegiatan lain yang akan
merusak dan mencemari lingkungan
- Kegiatan pembangunan yang tdk berizin/ non pertanian, perkebunan, kehutanan, atau berpotensi menambah luas kawasan terbangun aktual secara berarti, di Zona I , kecuali dimungkin- kan dari perhitungan daya dukung dan daya tampung per desa/kel
- Apartemen/rumah susun/hotel dengan jumlah lantai tidak sesuai daya dukung dan keserasian lingkungan dan/atau berada di ketinggian lebih dari 1200 dpl.
- Kegiatan yang mengakibatkan gangguan pada observatorium Boscha.
- Kegiatan/bangunan pada daerah rawan gerakan tanah tinggi, rawan longsor, zona bahaya gunung api dan aliran lahar(KRB I), kawasan lindung (sempadan sungai, mata air)
A. Kegiatan pembangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal tanpa melebihi KDB maks dan KDH minimal untuk Zona I berupa : 1. Renovasi bangunan 2. Penambahan vertikal lantai
bangunan lama. 3. Bangunan baru tertentu yang secara
perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan masih dimungkinkan.
B. Kegiatan di Zona II dan III dengan ketentuan 1. Rumah tinggal dan non rumah
tinggal tipe perdesaan/ utk menunjang usaha tani secara terbatas tanpa melebihi ketentuan KDB maks.15%, untuk kawasan kota dapat dipertimbangkan KDB maks. 30% setelah melalui kajian teknis.
2. Permukiman /perumahan perdesaan dengan KDB maks. kawasan 7%.
3. Kawasan ekowisata, wisata pendidikan, produksi pertanian dengan KDB kawasan maks. 2%.
4. Sarana dan prasarana dan infrastruktur pelayanan seperti jaringan transmisi listrik, gardu listrik, menara telekomunikasi, instalasi air bersih, jalan lingkungan, jalan umum tipe tertentu.
5. Kantor pemerintahan, sekolahan, pelayanan kesehatan, tempat ibadah secara terbatas setelah melalui penilaian daya dukung lingkungan, dengan KDB maks. 15%.
6. Rumah susun/ hotelbernuansa alam dengan lantai terbatas, sesuai penilaiian daya dukung dan keserasian lingkungan.
- Pertanian dan perkebunan yang sesuai kaidah lingkungan.
- Hutan Rakyat, Hutan, Ruang Terbuka Hijau
- Renovasi bangunan lama tanpa melebihi KDB lama/KDBmaks.(15% )
- Industri besar dan sedang - industri yang berpotensi
mencemari lingkungan dan mengkonsumsi air banyak.
- Pertambangan - Kegiatan lain yang akan
merusak dan mencemari dan merusak lingkungan.
- Kegiatan permukiman baru. (pengembangan kawasan perumahan )
- Kegiatan pembangunan yang tdk berizin/ non perkebunan, kehutanan, atau berpotensi menambah luas kawasan terbangun aktual secara berarti, di Zona I
- Apartemen - Kegiatan yang mengakibatkan
gangguan pada observatorium Boscha.
- Kegiatan/bangunan pada daerah rawan gerakan tanah tinggi, rawan longsor, zona bahaya gunung api dan aliran lahar(KRB I), kawasan lindung (sempadan sungai, mata air)
A. Kegiatan pembangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal untuk menunjang usaha perkebunan dan kehutanan tanpa melebihi KDB maks dan KDH minimal untuk Zona I berupa: 1. Renovasi bangunan. 2. Penambahan vertikal lantai
bangunan lama. 3. Bangunan baru tertentu yang
secara perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan masih dimungkinkan.
B. Kegiatan di Zona II dan III dengan ketentuan : 1. Rumah tinggal atau non rumah
tinggal penunjang usaha perkebunan/kehutanan/ di lingkungan perkampungan yang ada dg KDB maks. 10 %.
2. Kawasan ekowisata, wanawisata, agro wisata, wisata pendidikan, produksi perkebunan / hutan rakyat dengan KDB kawasan maks. 2%.
3. Penginapan penunjang wisata dengan nuansa alam / perdesaan tidak melebihi KDB maks. 10%.
C. Sarana dan prasarana dan infrastruktur pelayanan seperti jaringan transmisi listrik, gardu listrik, menara telekomunikasi, instalasi air bersih, jalan lingkungan.
D. Jalan umum,infrastruktur, transportasi menuju pusat produksi dengan kriteria tertentu.
E. Fasilitas pelayanan publik seperti kantor desa, sekolahan, puskesmas, tempat ibadah, secara terbatas setelah melalui penilaian daya dukung lingkungan, dengan KDB maks. 10%.
- Perkebunan dan hutan rakyat yang sesuai kaidah lingkungan.
- Hutan lindung, hutan produksi
- Renovasi bangunan lama tanpa melebihi KDB maks. (KDB maks. 10% dan KDH min. 85%)