Lampiran Surat No : 707.2/EQ.S/XI/2015, tanggal 10 ... Penilikan VLK/Pengumum… · tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi

Lampiran Surat No : 707.2/EQ.S/XI/2015, tanggal 10 November 2015

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DI FMU KARSA LESTARI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) sebagai berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

: PT EQUALITY INDONESIA

: LVLK-006-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Terhadap :

II. Nama Kelompok : FMU KARSA LESTARI

Akta Pendirian : No. 43 Tanggal 22 November 2013 Notaris R. Ahmad

Ramali, S. H.

Jenis Kelompok : Hutan Hak

Luas : ± 600 Hektar

Jumlah Anggota : 3.678 Orang

Lokasi : Kabupaten Pamekasan

Alamat : Desa Rek Kerrek, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

III. Waktu Pelaksanaan : 12 s.d. 25 Oktober 2015

IV. Hasil Verifikasi : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG

DIBERIKAN KEPADA FMU KARSA LESTARI KAB.

PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT

DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 076/EQC-

VLK/XII/2013 MENJADI NO. 076.1/EQC-VLK/XI/2015

YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI

DENGAN 07 DESEMBER 2023.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 10 November 2015

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

Halaman 1 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 035/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK

FMU KARSA LESTARI DI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

AKTE PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 43 NOTARIS R. AHMAD RAMALI, S.H.

TANGGAL 22 NOVEMBER 2013

LUAS ± 600 HEKTAR JUMLAH 3.678 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang

telah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada FMU

Karsa lestari Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 106/EQI-F090 tanggal 31 Oktober

2015;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 105/EQI-F037 tanggal 31 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 068.1/EQI-F039 tanggal 03 November

2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 096.1 tanggal 03 November 2015

menunjukkan FMU Karsa Lestari telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk

setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, FMU Karsa Lestari

telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK);

e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf

d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 095/EQI-

KEP.Cert/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

Halaman 2 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015

tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009

tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas

Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE

dalam kerangka Indonesia National Single Window;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24

Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015

Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi

tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui

dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012

Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

Halaman 3 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 042/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015 tanggal 28

September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK FMU KARSA

LESTARI DI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR AKTE PENDIRIAN KELOMPOK

NOMOR : 43 NOTARIS R. AHMAD RAMALI, S.H. TANGGAL 22 NOVEMBER 2013 LUAS ± 600

HEKTAR JUMLAH 3.678 ANGGOTA.

PERTAMA : FMU Karsa Lestari (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat

Nomor 076/EQC-VLK/XII/2013 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI”

seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam

Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-

BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal

16 Januari 2015.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor

076/EQC-VLK/XII/2013 menjadi Nomor 076.1/EQC-VLK/XI/2015.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai

dengan tanggal 07 Desember 2023 selama Pemegang Sertifikat tetap

memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember

2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

Halaman 4 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana

diktum KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 03 November 2015

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok FMU Karsa Lestari, di Pamekasan;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 7

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-

BPPHH/2015

g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

a. Nama Auditee : FMU Karsa Lestari

b. Akte Notaris : R. Ahmad Ramali, SH.

c. Nomor : 43 tanggal 22 November 2013

d. Luas dan Lokasi : ± 600 Ha

e. Jumlah Anggota : 3.678 Anggota

f. Alamat :Desa Rek Kerek, Kecamatan Palengaan, Kabupaten

Pamekasan, Jawa Timur.

g. Pengurus :

- Ketua : Amiruddin

- Wakil Ketua : Misnudin

- Sekretaris I : A. Rofi

- Sekretaris II : Shalehoddin

- Bendahara I : Muhlis

- Bendahara II : Ningram

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 7

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 13 Oktober 2015

Desa Rek Kerek, Kec.

Palengaan

Menyampaikan jadwal, rencana kerja,

maksud dan tujuan, peraturan yang

diacu,penentuan pendamping serta

rencana rapat penutupan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

14 - 23 Oktober 2015

Melakukan verifikasi terhadap

dokumen dan observasi lapangan

berupa uji petik terhadap 58 lahan

anggota Sampling.

Pertemuan Penutupan 24 Oktober 2015

Sekretariat FMU Karsa Lestari di

Desa Rek Kerek

Menjelaskan hasil sementara dari

kegiatan VLK tentang observasi yang

ditemukan.

Pengambilan Keputusan 3 November 2015

Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya

K1.1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya.

1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahanhaknya.

a. Dokumenkepemilikan/

penguasaan lahan yang

sah(alas titel/dokumen

yang diakui pejabat

yang berwenang)

MEMENUHI Bukti kepemilikan lahan yang dimiliki FMU Karsa Lestari

(Auditee) berupa Leter C serta sebagian kecil telah memiliki

Sertifikat Tanah dan dokumen pendukung berupa Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Bangunan.

b. Dokumen legalitas

pemegang HGU yang

sah yang mencakup

Akte Perusahaan, SIUP,

TDP, NPWP, dokumen

lingkungan, dokumen

K3 serta KKB/

Peraturan Perusahaan

yang relevan.

NA Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

kelompok pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas

kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga

verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam

kategori Not Applicable (NA).

c. Peta/sketsa areal hutan

hak dan batas-batasnya

dilapangan.

MEMENUHI Auditee telah memiliki sketsa lokasi masing-masing lahan

milik anggotanya serta terdapat tanda-tanda yang jelas di

lapangan, berupa batas alam yaitu: Sungai dan Tebing

Batu, maupun batas buatan berupa Tumpukan

batu/terasering, jalan, tanaman siwalan, makam dan patok

dari BPN untuk yang telah memiliki sertifikat tanah

d. Akte Notaris bagi

kelompok dalam hal

verifikasi dilakukan

dalam kelompok

MEMENUHI Auditee merupakan kelompok pemilik hutan rakyat yang

telah memiliki akta notaris pendirian dengan Akta Notaris

Nomor 43 tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris R. Ahmad

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 7

Ramali, SH.di atas kertas bermaterai dan dicap.

1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan

kayu yangsah

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

NA Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena

selama periode bulan Juli – September 2015 (3 bulan

terakhir) belum ada kegiatan penebangan dan

pengangkutan hasil hutan kayu.

1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel

menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan

atas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan.

Bukti pembayaran hak ne-

gara berupa PSDH/DR

dan pengganti nilai

tegakan.

NA Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicable) karena pemilik hutan hak tidak dikenakan

pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.2.1 Akte ataudokumenpembentukankelompok

Akte atau

dokumenpembentukank

elompok

MEMENUHI Auditee merupakan kelompok pemilik hutan rakyat yang

telah memiliki akta notaris pendirian dengan Akta Notaris

Nomor 43 tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris R. Ahmad

Ramali, SH.di atas kertas bermaterai dan dicap.

K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan yang berlaku NA

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan

hasil wawancara dengan pengurus FMU, selama periode bulan Juli

sampai dengan September 2015 tidak terdapat kegiatan

penebangan (penjualan kayu) oleh anggota kelompok FMU Karsa

Lestari, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.

(Not Applicable / NA)

P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi

prrosedur K3 NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan

pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

b. Ketersediaan jalur

evakuasi dan

peralatan K3 seperti

Alat Pemadam Api

Ringan, peralatan P3K

dan Alat Pelindung Diri

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan

pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

c. Catatan kecelakaan

kerja NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan

pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

2.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 7

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan

pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP NA

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah

Kelompok Pemilik Hutan Rakyat (Hutan Hak) bukan

pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

ma-sih di bawah umur

MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan observasi di

lapangan, selama periode 3 (tiga) bulan terakhir di FMU Karsa

Lestari tidak ada kegiatan penebangan (penjualan), pengelolaan

yang dilakukan selama ini berupa perawatan tanaman.

Proses pengelolaan yang dilakukan selama ini dilakukan oleh para

orang tua/pemilik lahan masing-masing anggota, dan tidak

memperkerjakan anak di bawah umur.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).

3.1.1HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen lingkungan

yang relevan seperti

AMDAL, UKL/UPL, SPPL,

SIL, DPLH dan lainnya.

NA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehuanan dan Perkebunan

Nomor: 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Pemantauan Lingkungan, pada Bab II pasal 2 ayat 1, Auditee

tidak termasuk Jenis Usaha yang wajib dilengkapi dengan

dokumen AMDAL, UKL-UPL.

Auditee adalah kelompok pemilik hutan rakyat (Hutan Hak)

dimana belum ada persyaratan yang mengatur untuk memiliki

dokumen lingkungan untuk hutan hak, sehingga verifier ini tidak

dapat diterapkan.

N/A (Not Applicable)

3.1.2HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan

pengelolaan dan

pemantauan

lingkungan yang

relevan. NA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehuanan dan Perkebunan

Nomor: 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Pemantauan Lingkungan, pada Bab II pasal 2 ayat 1, Auditee

tidak termasuk Jenis Usaha yang wajib dilengkapi dengan

dokumen AMDAL, UKL-UPL.

Auditee adalah kelompok pemilik hutan rakyat (Hutan Hak)

dimana belum ada persyaratan yang mengatur untuk memiliki

dokumen lingkungan untuk hutan hak, sehingga verifier ini tidak

dapat diterapkan.

N/A (Not Applicable)

b. Bukti pelaksanaan pe-

ngelolaan dan

pemantauan

lingkungan NA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehuanan dan Perkebunan

Nomor: 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Pemantauan Lingkungan, pada Bab II pasal 2 ayat 1, Auditee

tidak termasuk Jenis Usaha yang wajib dilengkapi dengan

dokumen AMDAL, UKL-UPL.

Auditee adalah kelompok pemilik hutan rakyat (Hutan Hak)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 7

dimana belum ada persyaratan yang mengatur untuk memiliki

dokumen lingkungan untuk hutan hak, sehingga verifier ini tidak

dapat diterapkan.

N/A (Not Applicable)

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUPAN

DOKUMEN

BERKEKUATAN

HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

A. Dokumen Kelembagaan

1 Akte Notaris Ada v Akte Notaris Nomor 43 tanggal 22

November 2013 yang

ditandatangani oleh Notaris R.

Ahmad Ramali, SH.

2 Struktur

Organisasi dan

Kepengurusan

Ada v Terdapat struktur organisasi FMU

Karsa Lestari

Sudah disusun tugas dan

tanggung jawab masing-masing

pengurus dalam menjalankan

organisasi.

Tersedia AD/ART FMU Karsa

Lestari

Susunan kepengurusan kelompok

terdiri atas :

- Ketua : Amiruddin

- Wakil Ketua : Misnudin

- Sekretaris I : A. Rofi

- Sekretaris II : Shalehoddin

- Bendahara I : Muhlis

- Bendahara II : Ningram

3 Komitmen

tertulis untuk

memenuhi

prinsip dan

kriteria

verifikasi LK

Ada v Komitmen Auditee untuk memenuhi

prinsip dan kriteria verifikasi

legalitas kayu telah tercantum

dalam Anggaran Dasar, dimana

salah satu tujuan pembentukan

FMU Karsa Lestaridiantaranya

bertujuan untuk melestarikan hutan

rakyat melalui pemantapan dan

pengelolaan hutan rakyat dalam

satu unit managemen.

4

Aturan untuk

mengendalikan

anggotanya :

Ada v Aturan untuk mengendalikan

anggota telah dijabarkan dalam

AD/ART.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 7

NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUPAN

DOKUMEN

BERKEKUATAN

HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

a. Hak dan

kewajiban

tanggung

jawab

anggota

Ada v Hak dan kewajiban anggota diatur

dalamAnggaran Rumah Tangga(ART)

sebagai berikut :

Hak Anggota

Menilai laporan

pertanggungjawaban pengurus

Menyampaikan pendapat atau

usulan

Berhak memilih dan dipilih

Turut mengesahkan rencana

kegiatan FMU

Ikut membuat AD/ART FMU

Kewajiban Anggota

Mematuhi aturan dan

pelaksanaan keputusan FMU

Menghadiri pertemuan yang

diselenggarakan FMU

Melaksanakan rencana kegiatan

dan keputusan FMU.

Mengingatkan dan menegur

pengurus bila terjadi

penyimpangan.

Menjaga nama baik FMU

b. Persyaratan

menjadi

anggota

Ada v Persyaratan menjadi anggota diatur

dalam Anggaran Dasar, yaitu pasal

8, yaitu :

Keanggotaan Forest Management

Unit Karsa Lestari terdiri dari

kelompok tani pengelola hutan

rakyat dari Desa Rek Kerek dan

Angsana Kecamatan Palengaan

serta Desa Rang Perang Daja dan

Desa Samatan Kecamatan

Proppo, Kabupaten Pamekasan.

c. Aturan

pencabutan

/pembekua

n sebagai

anggota

Ada v Berakhirnya keanggotaan diatur

dalam Akta Pendirian yang ditanda

tangani oleh Notaris, pada pasal 6,

yaitu :

a. Meninggal dunia.

b. Minta berhenti atas

permintaan sendiri.

c. Diberhentikan oleh rapat

umum anggota perkumpulan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 7

NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUPAN

DOKUMEN

BERKEKUATAN

HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

d. Sistem

pengawasan

internal dan

kontrol

terhadap

anggota.

Tidak Ada v

e. Aturan lain Tidak Ada v -

B. Dokumen Teknis

1 Nama dan

informasi

setiap anggota

Ada v Informasi dicatat dalam daftar

anggota FMU Karsa Lestari meliputi

: Nama anggota, Alamat, Luas

Lahan.

2 Rekaman

pelatihan

Ada v Study Banding terhadap FMU di

Kabupaten lain.

3 Peta kawasan

hutan

Tidak Ada v

4 Bukti

kepemilikan

lahan

Ada v Terdapat bukti kepemilikan lahan

berupa Leter C dan sertifikat tanah

dan SPPT.

5 Dokumen

terkait dengan

pelaksanaan

manajemen

hutan

Tidak Ada v