PETUNJUK PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DAN RENJA K/L TAHUN 2014 Lampiran Surat Bersama PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 ANA D R A A R A K C G A A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2013 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
44
Embed
Lampiran Surat Bersama PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 … · perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, ... adalah menghasilkan rumusan dokumen kesepakatan bersama
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERTEMUAN TIGA PIHAKDALAM RANGKA PENYUSUNAN
RKP DAN RENJA K/L TAHUN 2014
Lampiran Surat Bersama
PAGU INDIKATIF TAHUN 2014
AN AD RA ARA KCG AAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2013
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
ii
KATA PENGANTAR
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang RKP menyatakan bahwa RKP merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat rancangan
kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas
pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian UU No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan
RAPBN yang berpedoman kepada RKP tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Dengan demikian, karakteristik yang mendasar dalam RKP yakni bahwa program dan kegiatan
yang termuat sudah bersifat terukur dan dapat dilaksanakan karena sudah memperhitungkan
ketersediaan anggaran.
Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan
mengkoordinasikan penyusunan RKP. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-
K/L), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Kementerian Keuangan ditugaskan untuk menyusun Pagu Indikatif sebagai acuan
bagi setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing. Dalam tahap berikutnya, RKP dan Renja K/L
dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN dan RKA-K/L.
Sebagai upaya memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran secara
nasional, yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan
perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh setiap K/L, maka dipandang perlu untuk
menyelenggarakan Pertemuan Tiga Pihak. Pertemuan Tiga Pihak merupakan sebuah forum
pembahasan bersama yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan,
dan Kementerian/Lembaga guna melakukan konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional berikut
pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan prioritas-prioritas tersebut, yang selanjutnya
akan dituangkan secara konsisten dalam RKP dan Renja K/L.
iii
Dalam rangka persiapan penyusunan RKP dan RAPBN serta untuk memberikan
pemahaman yang sama atas proses Pertemuan Tiga Pihak, maka dirasakan perlu untuk disusun
Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Buku ini juga memuat penjelasan format
(formulir isian) dokumen kesepakatan yang diperlukan untuk menjaga konsistensi antara RKP dan
Renja K/L, yang selanjutnya akan dituangkan secara konsisten pula dalam RAPBN dan RKA-K/L.
Walaupun penjelasan dalam buku ini dirasakan telah memadai, tetapi apabila terdapat
permasalahan dalam proses pengisian dokumen kesepakatan secara substansi, dapat kiranya
menghubungi:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
c.q. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310
Telp. (021) 3905650 ext. 1523 dan 1524
Fax. (021) 3148553
Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Anggaran
c.q. Direktorat Sistem Penganggaran
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung D Lantai 4,
Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3868060
Fax. (021) 3868061
Semoga Buku Petunjuk Pelaksanaan ini dapat membantu proses kelancaran dalam perumusan
dokumen kesepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.
Jakarta, Maret 2013
iv
DAFTAR ISI
Halaman.................................................................................................................................................................................... i Kata pengantar ...................................................................................................................................................................... ii
Daftar isi ................................................................................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................................ 1
1.1. Tujuan pelaksanaan .................................................................................................................................................... 2
1.2. Waktu pelaksanaan ..................................................................................................................................................... 2
BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK ........................................................... 6
BAB III LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK ................................................................ 15
BAB IV TINDAK LANJUT .................................................................................................................................... 23
BAB V PENUTUP .................................................................................................................................................. 24
HASIL KESEPAKATAN ........................................................................................................................................................ 33
LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN ................................................................................................................................ 36
1 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam rangka penyusunan Renja KL dan penyempurnaan Rancangan Awal RKP,
sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2010 tentang Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga perlu dilakukan Pertemuan Tiga Pihak.
Pertemuan ini merupakan suatu forum koordinasi yang melibatkan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan
Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas
perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) untuk tahun 2014.
RKP yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBN, diharapkan dapat
menjadi sebuah rencana aksi yang memberikan gambaran lebih jelas tentang
keterkaitan antara prioritas pembangunan, arah kebijakan, strategi pencapaian serta
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pendanaannya. Dalam proses
penyusunan RKP diperlukan suatu konsolidasi dan kesepahaman antara instansi
pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan) yang
ditugaskan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam koridor
kebijakan fiskal, dengan Kementerian/Lembaga sebagai pengusul kegiatan dan
pengguna anggaran. Mengingat penting dan luasnya materi yang akan dibahas, maka
dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan Pertemuan Tiga Pihak antar lembaga-
lembaga terkait tersebut di atas, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
Keuangan dan Kementerian/Lembaga, di mana pertemuan ini merupakan forum
konsultasi dan penelaahan terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan
oleh Kementerian/Lembaga.
Dengan diamanatkannya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Tiga Pihak ini dalam
PP No.90 Tahun 2010, maka perlu ditingkatkan mekanisme kerja dan kualitas dari hasil
Pertemuan Tiga Pihak yang selama ini telah dilakukan. Sehubungan dengan itu, maka
dirasakan perlu untuk tetap disusun Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini,
yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama atas proses penyusunan
RKP 2014, serta untuk mendapatkan komitmen bersama dalam pencapaian Prioritas
Pembangunan Nasional.
2 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
1.1. Tujuan Pelaksanaan
Beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan
Pertemuan Tiga Pihak ini adalah :
a. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait
dengan pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional yang
akan dituangkan dalam RKP, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kebijakan
belanja tahun 2014;
b. Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan
dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJM, RKP, Renja K/L dan
RKA-KL;
c. Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu
dilakukan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, yaitu
kepastian mengenai Program/Kegiatan/Output Prioritas beserta target dan
besaran anggarannya, Pemenuhan Biaya Operasional, Penuangan Sumber
Dana, Penelaahan dokumen pendukung (TOR dan RAB) khususnya untuk
Inisiatif Baru dan merupakan Kegiatan/Output Prioritas Nasional, Identikasi
Tematik APBN, Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Usulan
Inisiatif Baru dan Tambahan Rupah Murni, serta Kerjasama Selatan-Selatan
dan Triangular (KSST).
1.2. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dimulai setelah disampaikannya surat yang
ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan perihal
Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014
kepada Kementerian/Lembaga pada Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus). Kegiatan
Pertemuan Tiga Pihak ini diharapkan dapat diselesaikan sebelum batas akhir
penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan Kementerian Keuangan sesuai surat
penyampaian pagu indikatif.
1.3. Terminologi
Untuk menyamakan pemahaman atas istilah dan definisi yang digunakan dalam
pembahasan Pertemuan Tiga Pihak, maka diperlukan penjelasan mengenai beberapa
terminologi sebagai berikut:
3 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
1. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran. Program yang digunakan adalah program-
program yang ada dalam RPJMN 2010 - 2014.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai
bagian dari pencapaian sasaran pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
3. Kegiatan Prioritas merupakan kegiatan yang terkait secara langsung terhadap
pencapaian Sasaran Program Prioritas Nasional,Bidang atau Kementerian/Lembaga.
4. Kegiatan Non Prioritas adalah kegiatan yang dianggap tidak terkait langsung
dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan
Nasional, Bidang atau Kementerian/Lembaga pada tahun yang direncanakan.
5. Kerjasama Pemerintah Swasta adalah Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah
dan Swasta, dengan skema pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah
selama waktu tertentu dengan pemberian kompensasi atas pelaksanaan fungsi
tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tanggung jawab risiko
yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut dibebankan kepada pihak swasta
selama masa kontrak.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah
Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
7. Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pinjaman Luar Negeri (PLN), adalah salah satu pembiayaan melalui utang yang
diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu
perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar
kembali dengan persyaratan tertentu.
9. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan
negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau
4 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali,
yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
10. Rupiah Murni Pendamping (RMP) adalah dana yang bersumber dari rupiah murni
sebagai dana pendamping dari PHLN.
11. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan
perempuan dan laki-laki (gender) yang merupakan alat untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender.
12. Anggaran Pendidikan merupakan anggaran pada fungsi pendidikan yang
dianggarkan melalui Kementerian/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan
melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran
pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi
tanggung jawab pemerintah.
13. Inisiatif Baru (New Initiatives) adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan
berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran
baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan
Program (Fokus Prioritas) Baru/Outcome Baru/Kegiatan Baru/Output Baru,
Penambahan Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target.
14. Kerjasama Selatan-Selatan adalah Kerjasama diantara negara-negara berkembang
melalui knowledge sharing untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.
Sedangkan Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan yang
melibatkan mitra pembangunan.
15. Belanja Operasional adalah pengeluaran yang direncanakan untuk memenuhi
kebutuhan rutin dalam menjalankan pemerintahan dan manfaatnya hanya untuk
satu tahun anggaran serta tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi
pemerintah.
16. Prakiraan maju (forward estimate) merupakan gambaran prakiraan untuk 3
tahun ke depan terhadap capaian target dan kebutuhan pendanaan sebagai akibat
kebijakan yang ditetapkan pada tahun direncanakan.
17. Keluaran (output) adalah segala sesuatu yang berupa produk atau jasa (fisik dan
atau non-fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan
input yang digunakan.
18. Satuan biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa, baik secara
mandiri maupun gabungan, yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu
dalam rangka penyusunan anggaran.
5 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
19. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
20. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau
desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta
dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
6 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan untuk memudahkan
konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional di dalam RKP dan Renja K/L melalui
forum pembahasan yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Adapun proses mekanisme pelaksanaan
Pertemuan Tiga Pihak secara umum dapat dilihat pada Bagan dibawah ini.
Bagan 1
Mekanisme Pertemuan Tiga Pihak
Penjelasan lebih lanjut atas mekanisme Pertemuan Tiga Pihak dengan tujuan utama
adalah menghasilkan rumusan dokumen kesepakatan bersama dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Kegiatan Sebelum Pertemuan Tiga Pihak.
1. Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rancangan Awal RKP berdasarkan Arah
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden serta
7 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
mengacu pada Prioritas serta Sasaran Pembangunan yang ada dalam RPJM 2010-
2014.
2. Menteri Keuangan menyusun Resource Envelope Belanja K/L 2014 berdasarkan
asumsi dasar ekonomi makro, potensi sumber pendapatan negara dan hibah,
kebutuhan belanja negara serta kemampuan pembiayaan anggaran.
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengeluarkan surat yang
ditandatangani bersama perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2014 yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga
sebagai dasar penyusunan Renja K/L.
4. Kementerian/Lembaga melakukan beberapa langkah persiapan yang diperlukan,
yaitu antara lain :
a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berjalan yang terdapat dalam
Renstra K/L, dengan memberikan perhatian utama terhadap keberlanjutan
kebijakan yang telah diambil pada tahun lalu dan akan dilanjutkan untuk
dilaksanakan pada tahun 2014;
b. Mempersiapkan seluruh Informasi yang diperlukan terkait dengan
Program/Kegiatan/Output Prioritas beserta target dan besaran anggarannya,
Pemenuhan Biaya Operasional, Penuangan Sumber Dana, Penelaahan dokumen
pendukung (TOR dan RAB) khususnya untuk Inisiatif Baru dan merupakan
28 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN
A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORTAS
2. INISIATIF BARU
3. PENGALIHAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
B. PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
4. PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Target AlokasiKode
Prioritas
(N, B, K/L)
Alokasi 2014Volume Target 2014Indikator Kinerja
Kegiatan
Program/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Perubahan
KodeProgram/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2014
Alokasi
2014
Prioritas
(N, B, K/L)
Jenis Inisiatif
Baru
KodeProgram/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2014
Alokasi
2014
Prioritas
(N, B, K/L)
Tanggal
Mulai
Tanggal
Penutupan
Pagu
Indikatif
2014
PerubahanKode Kegiatan/Nama PHLN
AlokasiStatus
(On
Going/Baru)
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Progres
PHLN
Jangka WaktuKode
PHLN/No
Registrasi
LAMPIRAN 3
29 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
5. PNBP/BLU
6. BELANJA OPERASIONAL
7. KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI
C. PROGRAM TEMATIK
8. DUKUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS)
9. ANGGARAN PENDIDIKAN
KodeProgram/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2014
Pendanaan
berasal dari
Prioritas
(N, B, K/L)
Alokasi
2014
Sebelum Sesudah Sebelum SesudahKode
Program/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Volume Target
2014Alokasi 2014 Prioritas
(N, B, K/L)
Kebutuhan
Tambahan Belanja
Operasional
Sebelum Sesudah Sebelum SesudahKode
Program/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Volume Target Alokasi Prioritas
(N, B, K/L)
Kebutuhan Tambahan
Rp Murni
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Alokasi
Anggaran
KPS
Prioritas
(N, B, K/L)Prakiraan Maju Prakiraan MajuKode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Alokasi
Anggaran
Pendidikan
Prioritas
(N, B, K/L)Kode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi
Prakiraan Maju Prakiraan Maju
30 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
10. ANGGARAN RESPONSIF GENDER
11. KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR
12. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)
13. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (MP3KI)
14. MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG’s)
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Alokasi
Anggaran
Responsif
Gender
Prioritas
(N, B, K/L)Prakiraan Maju Prakiraan MajuKode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Prioritas
(N, B, K/L)Kode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi
Prakiraan Maju Prakiraan Maju
Alokasi
Anggaran
KSST
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Prioritas
(N, B, K/L)Prakiraan Maju Prakiraan MajuKode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi Alokasi
Anggaran
MP3EI
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Prioritas
(N, B, K/L)Prakiraan Maju Prakiraan MajuKode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi Alokasi
Anggaran
MP3KI
Rencana Rencana
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Prioritas
(N, B, K/L)Prakiraan Maju Prakiraan MajuKode
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi Alokasi
Anggaran
MDG's
31 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN 1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Acara
Adalah nama acara dan pokok pembahasan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga.
Contoh: Pertemuan Tiga Pihak Pembahasan Rancangan RKP K/L 2014 dan Pagu
Indikatif RAPBN 2014 untuk Kementerian Perdagangan.
Tanggal dan Waktu
Adalah tanggal dan waktu dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak yang terdiri dari
tanggal dan pukul berapa pelaksanaan tersebut
Contoh: Tanggal 3 April 2013
Pukul 08.00 – 17.00 WIB
Tempat
Adalah tempat pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.
Contoh: Ruang Rapat SS2, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
Pimpinan Rapat
Adalah seseorang yang menjadi pemimpin dalam Pertemuan Tiga Pihak, pemilihan
pemimpin sesuai dengan kesepakatan mayoritas peserta.
Contoh: Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kementerian PPN/Bappenas.
Dasar Pelaksanaan
Adalah dasar ketentuan mengenai pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.
Contoh :
1. Rancangan Awal RKP Tahun 2014 Buku I dan Buku II
2. Surat Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. xx/M.PPN/xx/2013 dan
SE No. xx/MK/2013 tanggal ... Maret 2013 tentang Pagu Indikatif RKP Tahun 2014.
Tujuan Pertemuan
Adalah tujuan diadakannya Pertemuan Tiga Pihak.
32 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Contoh : Membahas dan mendiskusikan isu/substansi RKP 2014 dengan fokus bahasan
yaitu:
i. Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga;
ii. Rincian Kegiatan Prioritas TA 2014 Kementerian/Lembaga Berdasarkan
Program;
iii. Usulan Inisiatif Baru (New Initiatives); serta
iv. Pagu Indikatif Kegiatan Prioritas TA 2014.
Peserta Pertemuan
Adalah individu dari perwakilan institusinya masing-masing yang menjadi peserta
dalam Pertemuan Tiga Pihak.
Contoh: Nama: Srie Agustina, SE, ME.
Jabatan: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat
Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan.
33 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
HASIL KESEPAKATAN
Adalah hasil-hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai central agency dengan
Kementerian/Lembaga sebagai pengusul kegiatan dan pengguna anggaran. Hasil
kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak yang memuat:
A. VISI
Diisi dengan visi dari Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan visi yang
tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Visi merupakan
rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga.
Contoh :
Visi Kementerian Perdagangan:
“Perdagangan Sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
Serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”
B. MISI
Diisi dengan misi Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan misi yang tercantum
dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Misi merupakan upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kementerian/Lembaga harus
selaras dengan tujuan Kementerian/Lembaga. Misi mencakup kondisi internal dan
eksternal yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga.
Contoh :
Misi Kementerian Perdagangan:
1. Meningkatkan Kinerja Ekspor Non Migas Secara Berkualitas 2. Menguatkan Pasar dalam Negeri 3. Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi
Nasional 4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi.
C. SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis, diisi dengan sasaran startegis yang akan dicapai oleh
Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen rencana
strategis (Renstra K/L).
Contoh :
Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan:
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Non Migas, Sebagai Salah Satu Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional;
2. Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor yang Semakin Baik, Sebagai Indikasi Berkurangnya Ketergantungan Ekspor Pada Suatu Negara Tertentu, Sehingga Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Semakin Baik;
34 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
3. Diversifikasi Produk Ekspor Non Migas yang Semakin Baik, Sehingga Ketergantungan Pada Produk Ekspor Tertentu Menjadi Berkurang;
4. Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Luar Negeri; 5. Meningkatnya Keunggulan Komparatif Produk Ekspor Indonesia Di Pasar
Global, yang Menunjukan Semakin Banyaknya Produk-Produk dalam Negeri yang Mampu Bersaing Di Pasar Global;
6. Perbaikan Citra Produk Ekspor Indonesia Di Pasar Global, yang Pada Akhirnya Akan Mendukung Kontinuitas dan Pertumbuhan Ekspor;
7. Meningkatnya Intensitas Keikutsertaan Indonesia Di Berbagai Forum Internasional dan Meningkatnya Hasil Perundingan yang Dihasilkan Di Berbagai Forum Internasional yang Mampu Memberi Nilai Tambah Bagi Kepentingan Nasional;
8. Penyederhanaan Perizinan Perdagangan dalam Negeri; 9. Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Kreatif Terhadap PDB Nasional Sebagai
Salah Satu Alternatif Baru Penggerak Ekonomi Nasional.
D. Arah Kebijakan
Diisi dengan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian/Lembaga
yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Kebijakan tersebut
harus mempertimbangkan aspek sektoral dan regional (kewilayahan) serta dapat
diwujudkan dan dilaksanakan ke dalam kegiatan-kegiatan.
Contoh :
Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2010 – 2014. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu:
1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di for a internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.
2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar
daerah. 4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka
memantapkan budaya dan karakter bangsa. 5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam
kegiatan perekonomian.
E. Catatan Pembahasan
Kolom Nomor (1)
Dalam kolom nomor, diisi dengan nomor urut materi pembahasan yang dilakukan
pada waktu pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.
Kolom Materi Pembahasan (2)
Dalam kolom Materi Pembahasan, diisi dengan materi yang dibahas pada waktu
pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak.
Kolom Catatan Kementerian PPN/Bappenas (3)
35 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Dalam kolom Catatan Kementerian PPN/Bappenas, diisi dengan catatan dari pihak
Kementerian PPN/Bappenas yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan
Tiga Pihak.
Kolom Catatan Kementerian Keuangan (4)
Dalam kolom Catatan Kementerian Keuangan, diisi dengan catatan dari pihak
Kementerian Keuangan yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga
Pihak.
Kolom Catatan Kementerian/Lembaga (5)
Dalam kolom Catatan Kementerian/Lembaga, diisi dengan catatan dari pihak
Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga
Pihak.
Kolom Tanggal
Adalah tanggal dokumen kesepakatan disetujui bersama oleh Bappenas,
Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga
Contoh : Jakarta, 5 April 2013
Kolom Tanda Tangan
Adalah kolom tempat membubuhkan tanda tangan dari Eselon II atau
setingkatnya, sebagai bukti kesepakatan mengenai program/kegiatan prioritas
K/L dengan Pagu Indikatif-nya antara: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian/Lembaga.
36 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
LAMPIRAN 2 LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN
I. RINCIAN PAGU PER PROGRAM
1. Kolom Kode (1) & (2)
Adalah kode Bagian Anggaran KL (BA) dan kode Program yang sesuai dengan
nomenklatur dalam lampiran petunjuk pengisian.
Contoh:
Kode Kementerian/Lembaga (Dep) : 090 Kode Program (Prog) : 03
2. Kolom Nama Program (3)
Adalah nama program sebagaimana program dalam surat yang ditandatangani
oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu
Indikatif Tahun 2014. Tidak diperkenankan untuk menambah Program baru di
luar surat tersebut.
Contoh :
Program Pengembangan Ekspor Nasional
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor
3. Kolom Sumber Pendanaan (dalam juta rupiah) (4)
Adalah nama program sebagaimana program dalam surat yang ditandatangani
oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu
Indikatif Tahun 2014. Tidak diperkenankan untuk menambah Program baru di
luar surat tersebut.
Rencana 2014 (5)
d. Baris Rupiah Murni
Pada baris rupiah murni diisi dengan jumlah anggaran rupiah murni yang
akan dialokasikan pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam
satuan juta rupiah.
e. Baris PNBP
Pada baris PNBP diisi dengan jumlah anggaran PNBP yang akan dialokasikan
pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah.
f. Baris BLU
Pada baris BLU diisi dengan jumlah anggaran BLU yang akan dialokasikan
pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah.
37 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
g. Baris PLN
Pada baris PLN diisi dengan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang
dialokasikan pada TA 2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah.
h. Baris HLN
Pada baris HLN diisi dengan anggaran Hibah Luar Negeri (HLN) yang
dialokasikan pada TA 2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah.
i. Baris PDN
Pada baris PDN diisi dengan anggaran Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang
dialokasikan pada TA 2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah.
j. SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)
Pada baris SBSN diisi dengan anggaran SBSN yang dialokasikan pada TA
2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah
Prakiraan Maju Tahun 2015 (6)
Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun
2015 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni,
PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah.
Prakiraan Maju Tahun 2016 (7)
Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun
2016 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni,
PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah.
Prakiraan Maju Tahun 2017 (8)
Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun
2017 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni,
PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah.
II. REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN
1. Kolom Kode (1)
Adalah kode program dan kode kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur
dalam lampiran petunjuk pengisian.
Contoh:
Kode Program : 06 Kode Kegiatan : 3751
2. Kolom Nama Program/Kegiatan Prioritas (2)
Adalah nama program dan kegiatan prioritas sebagaimana program dan
kegiatan prioritas dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala
38 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Tahun 2014. Tidak
diperkenankan untuk menambah kegiatan prioritas baru di luar surat tersebut.
Contoh :
Program Pengembangan Ekspor Nasional
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor
3. Indikator Kinerja Kegiatan (3)
Adalah indikator kinerja kegiatan (output) yang dapat berupa (i).Indikator
Kuantitas, (ii).Indikator Kualitas, atau (iii). Indikator Harga. (tidak harus ketiga
indikator ini ada dalam mengukur sebuah output, disesuaikan dengan jenis
outputnya)
Contoh:
(i). Indikator kuantitas:
Jumlah updating data eksportir dan importir dalam database. Jumlah updating perusahaan yang mendapatkan fasilitas pameran
virtual Ditjen PEN.
(ii). Indikator kualitas:
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan.
Presentase rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan yang terimplementasikan.
(iii). Indikator Harga :
Besarnya biaya untuk promosi produk dalam negeri melalui iklan. Besarnya biaya untuk pelayanan perizinan ekspor/impor online .
4. Kolom Target
Rencana Tahun 2014
Adalah target pencapaian dari suatu kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan
Kementerian/Lembaga pada tahun 2014 sesuai dengan indikator kinerja
kegiatan.
Contoh :
4.000 Perusahaan (Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE).
850.000 SKA (Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi).
Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Satuan biaya ditulis dalam
juta rupiah.
Contoh :
Rp 1.630,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE)
Tahun 2016 (10)
Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Satuan biaya ditulis dalam
juta rupiah.
Contoh :
40 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Rp 1.700,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE)
Tahun 2017 (11)
Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Satuan biaya ditulis dalam
juta rupiah.
Contoh :
Rp 1.800,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE)
8. Kolom Prioritas (12)
Dalam kolom Prioritas diisi dengan prioritas IKK jenis kegiatan yang dapat
berupa kegiatan Prioritas Nasional (N), Prioritas Bidang (B), Prioritas
Kementerian/Lembaga (K/L) dan Non-Prioritas (-0-). Untuk kegiatan Prioritas
Nasional harus dapat diidentifikasikan mendukung langsung pencapaian salah
satu Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum pada Buku I RKP 2014.
Contoh:
N menunjukkan kegiatan prioritas nasional yang terkait dengan prioritas pembangunan Nasional.
B menunjukkan kegiatan prioritas bidang yang bersangkutan K/L menunjukkan kegiatan prioritas K/L yang bersangkutan -0- menunjukkan kegiatan Non-Prioritas K/L yang bersangkutan
LAMPIRAN 3
MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN
Cara pengisian matriks-matriks yang terdapat dalam Matriks Lampiran Catatan
Pembahasan mengikuti cara pengisian sebagaimana petunjuk pengisian yang
dicontohkan pada Matriks Rekapitulasi Daftar Rincian Kegiatan Prioritas dan Kegiatan