PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Pemerintah Daerah berperan aktif untuk dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Kabupaten Kendal, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 Hal Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang- Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II
29
Embed
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF · Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Pemerintah Daerah berperan aktif untuk dapat memberikan pemenuhan atas
hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan
yang diskriminatif;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib
dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang
menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Kabupaten Kendal, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/327/SJ
tanggal 17 Januari 2014 Hal Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Kendal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Kendal;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-
Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II
2
Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun l974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30l9);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 32);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3474);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan lnternational Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Negara Republik lndonesia Nomor 3882);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4235);
3
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5475);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
4
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5053);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5373);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4768);
26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
27. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
5
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No.1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri A No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 3 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor
5 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 114);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor
17 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL.
6
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 3 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 5 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 114) diubah, sehingga
yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 88
(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian;
e. pengakuan anak; dan
f. pengesahan anak.
(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
a. jenis Peristiwa Penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. tempat dan tanggal peristiwa;
e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
17. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 95A yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 95A
Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
18. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB,
yakni BAB VIIA, yang berbunyi sebagai berikut :
20
BAB VIIA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
Pasal 95B
(1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Daerah diangkat
dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
(2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik
oleh Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan
prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Ketentuan ayat (1) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 99
(1) Data Kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK dimanfaatkan untuk : a. pelayanan publik;
b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran;
d. pembangunan demokrasi; e. penegakan hukum; dan f. pencegahan kriminal.
(2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Dispendukcapil.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 101 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 101
(1) Data Pribadi Penduduk yang dihasilkan dari
penyelenggaraan administrasi kependudukan, disimpan dalam data base pada data center.
(2) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi
memuat : a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau
mental; b. sidik jari; c. iris mata;
d. tanda tangan; dan
21
e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3) Dihapus.
21. Pasal 111 dihapus.
22. Pasal 112 dihapus.
23. Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 116A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 116A
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data
kependudukan dan/atau elemen data penduduk.
24. Di antara Pasal 118 dan 119 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 118A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 118A
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak
mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
25. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 119
Setiap orang yang memerintahkan dan/atau
memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah).
26. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 127
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK
sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri yang
bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan
Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup; c. keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor
induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam
22
Pasal 82 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal.
Ditetapkan di Kendal
pada tanggal
BUPATI KENDAL,
WIDYA KANDI SUSANTI
Diundangkan di Kendal
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,
BAMBANG DWIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015 NOMOR ..... SERI ...... NO......
23
PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL
I. UMUM.
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal ditetapkan dengan tujuan untuk
mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terpadu, terarah, terkordinasi, dan berkesinambungan, serta dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan. Kebijakan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Kendal tetap mengacu pada kebijakan
administrasi kependudukan secara nasional dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.
Penerapan KTP elektronik (KTP-el) yang dilaksanakan secara nasional yang merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung terciptanya database kependudukan secara nasional serta upaya untuk
meningkatkan tertib pelaporan peristiwa penting menjadi kandungan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal 103 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 mengamanatkan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu melakukan penyesuaian Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal.
24
II. PASAL DEMI PASAL.
Pasal I Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas. Angka 2
Pasal 4 Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas. Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f Yang dimaksud dengan ”desa” adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf g Data Kependudukan skala Daerah diterbitkan secara
berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.
Huruf h Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 12 Cukup jelas.
Angka 4 Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 5 Pasal 37
Cukup jelas. Angka 6
Pasal 41
Ayat (1) Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.
Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
Ayat (2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan. Angka 7
Pasal 46 Cukup jelas.
25
Angka 8 Pasal 56
Ayat (1) Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara
berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau
nama lain. Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas. Angka 9
Pasal 63
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir
dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas. Angka 10
Pasal 64 Cukup jelas. Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama,
pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas. Angka 11
Pasal 76 Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas. Huruf e
Cukup jelas. Huruf f
26
Cukup jelas. Huruf g
Cukup jelas. Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i Cukup jelas.
Huruf j Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang
hal tersebut. Huruf l
Cukup jelas. Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas. Huruf p
Cukup jelas. Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r Cukup jelas.
Huruf s Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas. Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v Cukup jelas.
Huruf w Cukup jelas.
Huruf x
Cukup jelas. Huruf y
Cukup jelas. Huruf z
Cukup jelas.
Huruf aa Cukup jelas.
Huruf bb
Cukup jelas. Huruf cc
Cukup jelas. Huruf dd
Cukup jelas.
Huruf ee Cukup jelas.
27
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama,
pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan "data kuantitatif” adalah data
yang berupa angka-angka. Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.
Ayat (4)
Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian
yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
Huruf a Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan pelayanan publik”, antara lain untuk penerbitan surat izin