LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 400 TAHUN 2014 TANGGAL : 23 April 2014 RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAH RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT KERJA PEMBINA KECAMATAN KELURAHAN 1 2 3 4 5 6 1. BIDANG PENDIDIKAN 1. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal; 1. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar; 2. Pendataan program wajib belajar; 3. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; 4. Fasilitasi Pembentukan komite sekolah tingkat sekolah dasar yg ada di wilayahnya; 5. Koordinasi Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 1. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak- kanak; 2. Pelaksanaan pendataan program wajib belajar; 3. Terbentuknya program Orang tua asuh; 4. Pendataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; Dinas Pendidikan
31
Embed
LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : …standarpelayanan.bandung.go.id/loker/74f7f9ba76f923e89648fc53836... · 3.Penyediaan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANDUNGNOMOR : 400 TAHUN 2014TANGGAL : 23 April 2014
RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 61. BIDANG
PENDIDIKAN1.Pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikananak usia dini, pendidikandasar, pendidikan menengahdan pendidikan non formal;
1. Koordinasi PenyelenggaraanPendidikan Dasar;
2. Pendataan program wajibbelajar;
3. Peningkatan peran sertamasyarakat di bidangpendidikan;
4. Fasilitasi Pembentukankomite sekolah tingkatsekolah dasar yg ada diwilayahnya;
5. Koordinasi PelaksanaanPusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM);
1. Koordinasi PenyelenggaraanPendidikan Anak Usia Dini(PAUD) dan Taman Kanak-kanak;
2. Pelaksanaan pendataanprogram wajib belajar;
3. Terbentuknya programOrang tua asuh;
4. Pendataan Pusat KegiatanBelajar Masyarakat;
DinasPendidikan
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 6
2.Pemberian izin pendirian sertapencabutan izin satuanpendidikan dasar, satuanpendidikan menengah dansatuan/penyelenggarapendidikan non formal;
6. Penerbitan rekomendasisebagai salah satupersyaratan izin operasionalpendidikan non formal daninformal (kursus danpendidikan masyarakat);
7. Surat Keterangan domisilipenyelenggaraan pendidikannon formal dan informal(kursus, dikmas dan PAUD).
5. Penerbitan surat pengantaruntuk memperolehrekomendasi darikecamatan sebagai salahsatu persyaratan izinoperasional pendidikan nonformal dan informal (kursusdan pendidikanmasyarakat);
DinasPendidikan
3.Penyediaan Bantuan BiayaPenyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini, PendidikanDasar, Pendidikan Menengahdan Pendidikan Nonformalsesuai kewenangan.
6. Penerbitan Pengantar SuratKeterangan tidak mampuguna memperoleh pelayananpendidikan.
3. Fasilitasi dan KoordinasiPelaksanaan peran sertamasyarakat dalamperbaikan gizi keluarga;
3. Menggerakkan peran sertamasyarakat dalamperbaikan gizi keluarga;
4.Pemberian izin saranakesehatan meliputi rumahsakit pemerintah Kelas C,Kelas D, rumah sakit swastayang setara, praktikberkelompok, klinikumum/spesialis, rumahbersalin, klinik dokterkeluarga/dokter gigi keluarga,kedokteran komplementer,dan pengobatan tradisional,serta sarana penunjang yangsetara;
4. Penerbitan rekomendasidomisili dalam rangkapemberian izin saranakesehatan meliputi rumahsakit pemerintah Kelas C,Kelas D, rumah sakit swastayang setara, praktikberkelompok, klinikumum/spesialis, rumahbersalin, klinik dokterkeluarga/dokter gigikeluarga, kedokterankomplementer, danpengobatan tradisional;
4. Penerbitan surat pengantaruntuk memperolehrekomendasi domisili dalamrangka pemberian izinsarana kesehatan meliputirumah sakit pemerintahKelas C, Kelas D, rumahsakit swasta yang setara,praktik berkelompok, klinikumum/spesialis, rumahbersalin, klinik dokterkeluarga/dokter gigikeluarga, kedokterankomplementer, danpengobatan tradisional;
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 6
5.Pengelolaan/penyelenggaraan,jaminan pemeliharaankesehatan sesuai kondisi lokal;
5. Pembinaan dan FasilitasiUpaya KesehatanBersumber daya Masyarakat(UKBM);
5. Pembinaan dan FasilitasiUpaya KesehatanBersumber dayaMasyarakat (UKBM);
6. Pengesahan suratketerangan miskin;
7. Penerbitan suratketerangan tidak mampuguna mendapat jaminanpelayanan kesehatan;
2.Pengoperasian danpemeliharaan jalan Kota.(serta bangunan pelengkapJalan Kota);
3. Pengusulan titik lampupenerangan jalan dantaman;
4. Penataan taman dilingkungan pemukiman;
2. Pendataan kebutuhan titiklampu penerangan jalan dantaman di lingkunganpemukiman;
3. Pengawasan dan pendataantaman di lingkunganpemukiman;
4. penyiraman tanaman dijalankota;
Dinas BinaMarga danPengairan
5. Kegiatan dalam upayamembangkitkan partisipasimasyarakat dalam gerakanpembibitan, penanaman,pemeliharaan danpengawasan lingkunganhidup (GB4LH);
DinasPemakamandanPertamanan
3.Pengawasan PemanfaatanRuang milik jalan oleh pihaktertentu;
6. Pengawasan dan penertibandampak penggalian jalan,trotoar pada jalan umumdan jalan lingkungan yangdilaksanakan oleh instansiPengelola Utilitas (PDAM,
5. Pengawasan penggalianjalan, trotoar pada jalanumum dan jalan lingkunganyang dilaksanakan olehinstansi Pengelola Utilitas(PDAM, PLN, TELKOM, dll);
Dinas BinaMarga danPengairan
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 6PLN, TELKOM, dll);
7. Koordinasi Pengendalian,Penataan dan penertibanPedagang Kaki Lima (PKL);
6. Pendataan Pedagang KakiLima (PKL);
Satuan PolisiPamong Praja
4. Penyelenggaraanpembangunan danpemeliharaan prasarana dansarana drainase di wilayah.
8. Koordinasi dan Pelaksanaanpembersihan salurandrainase jalan, trotoar, bermdan median pada jalan diwilayah Kecamatan;
9. Koordinasi dan pengecatankerb trotoar dan kerbmedian jalan yang menjadikewenangan Daerah padaWilayah Kecamatan yangbersangkutan.
7. Menggerakkan peran sertamasyarakat dalampembersihan salurandrainase jalan, trotoar, bermdan median pada seluruhjalan Kota Bandung padawilayah Kelurahan yangbersangkutan;
8. Pengecatan kerb trotoar dankerb median pada jalanyang menjadi kewenanganDaerah pada WilayahKelurahan yangbersangkutan.
3. Penerbitan surat pengantaruntuk memperolehRekomendasipemberitahuan tetanggapada permohonan izinmendirikan Bangunan(IMB).
5. BIDANG PENATAANRUANG
1.Pengendalian pemanfaatanruang wilayah kota.
1. Pengawasan pemanfaatanfungsi bangunan yang tidaksesuai denganperuntukannya;
2. Fasilitasi pembangunan danpemeliharaan saranaFasilitas pelayanan umumantara lain Pembangunandan pemeliharaan jalanlingkungan dan drainaselingkungan;
1. Pendataan pemanfaatanfungsi bangunan yang tidaksesuai denganperuntukkannya;
2. Pengawasan penomoranbangunan di wilayahkerjanya.
Dinas TataRuang dan CiptaKarya
Ket :Dinasmelakukanbintek kepadakec/kel
3. Fasilitasi pembangunan danpemeliharaan saranaFasilitas pelayanan umumantara lain tempat sampah,pot/blombak, sumurresapan, lubang resapanbiopori;
BadanPengelolaLingkunganHidup
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 64. Fasilitasi pembangunan dan
pemeliharaan saranaFasilitas pelayanan umumantara lain, tamanlingkungan, taman bermainanak;
DinasPemakamandanPertamanan
5. Fasilitasi pembangunan danpemeliharaan saranaFasilitas pelayanan umumantara lain Fasilitas Olahraga.
Dinas Pemudadan Olahraga
6. BIDANGPERENCANAAN DANPEMBANGUNAN
1.Pelaksanaan PerencanaanPembangunan Daerah Kota.
1. Penyampaian prioritasusulan hasil musrenbangtingkat kecamatan;
2. Penyampaian perencanaankegiatan UPTD/instansipemerintah di wilayahkerjanya.
1.Penyampaian prioritasusulan hasil musrenbangtingkat kelurahan.
BadanPerencanaanPembangunanDaerah
7. BIDANGPERHUBUNGAN
1.Penentuan lokasi, pengadaan,pemasangan, pemeliharaandan penghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung dijalan kota.
1. Pengusulan pemasanganrambu-rambu lalu lintas,portal dan polisi tidur dilingkungan jalanpemukiman dan jalanumum;
2. Penetapan pangkalanoperasional kendaraan
1. Pendataan kebutuhanrambu-rambu lalu lintas,portal dan polisi tidur dilingkungan pemukiman danjalan umum;
2. Pendataan dan pengusulanpangkalan operasional
DinasPerhubungan
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
3. Penutupan sementara jalandi lingkungan pemukiman.
8. BIDANGLINGKUNGAN HIDUP
1. Penyelenggaraan pelayanan dibidang pengendalianlingkungan hidup skala kota.
1. Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengelolaan lingkunganhidup lingkup Kecamatan;
2. Pengelolaan sampah yangdihasilkan masyarakat,penghijauan, pembuatansumur resapan dan bioporilingkup Kecamatan;
3. Pengadaan tempat sampahramah lingkungan di tingkatKecamatan.
1. Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengelolaan lingkunganhidup lingkup Kelurahan;
2. Pengelolaan sampah yangdihasilkan masyarakat,penghijauan, pembuatansumur resapan dan bioporilingkup Kelurahan;
3. Pengadaan tempat sampahramah lingkungan di tingkatKelurahan;
4. Penarikan sampah darirumah warga ke TempatPembuangan Sementara(TPS).
BadanPengelolaLingkunganHidup
9. BIDANGPERTANAHAN
1. Monitoring dan pembinaanperolehan tanah (Pengadaan
1.Pembantuan terhadappelaksanaan pembebasan
1.Pengawasan tanah milikPemerintah Kota
DinasPengelolaan
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 6tanah untuk kepentinganumum)
tanah milik dan pelepasanhak yang akan dipergunakanuntuk kepentinganpembangunan, sertaperalihan status tanah daritanah negara menjadi hakmilik sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan;
2.Pelaksanaan InventarisasiAset Daerah atau KekayaanDaerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya.
berdasarkan data dariPemerintah Kota Bandung;
2.Penerbitan surat keteranganSporadik bagi tanah yangberstatus tanah adat;
3.Penerbitan surat keterangantanah sebagai akibat darikebijakanpemekaran/penggabunganwilayah sesuai peraturanperundang-undangan;
4.Pendataan dan Pengawasanatas tanah-tanah negara dantanah aset PemerintahDaerah.
Keuangan danAset Daerah
DinasPengelolaanKeuangan danAset Daerah
10. BIDANGKEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL
1.Penyelenggaraan PendaftaranPenduduk.
1. Penandatangan formulirbiodata penduduk WNI diKecamatan;
1. Koordinasi pelaksanaankebijakan perlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadapkekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuan lanjutusia dan penyandang cacat,dan perempuan di daerahkonflik dan daerah yangterkena bencana skala kota;
4.Pemberian izin pengumpulan 7.Penerbitan surat keterangan 4.Penerbitan pengantar surat
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 6uang atau barang skala kota; dan pengawasan
pengumpulan uang ataubarang;
keterangan dan pengawasanpengumpulan uang ataubarang;
5.Pelaksanaan danpengembangan jaminan sosialbagi penyandang cacat fisikdan mental, lanjut usia tidakpotensi terlantar yang berasaldari masyarakat rentan dantidak mampu skala kota.
8.Penerbitan surat keterangantidak mampu bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS).
5.Penerbitan pengantar suratketerangan tidak mampubagi Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS).
14. BIDANGKETENAGAKERJAANDANKETRANSMIGRASIAN
1.Pembinaan dan PenempatanTenaga Kerja Dalam Negeri;
1.Rekapitulasi pendataan calonTenaga Kerja Indonesia (TKI)lingkup kecamatan;
1.Pencatatan calon TenagaKerja Indonesia (TKI) lingkupkelurahan;
Dinas TenagaKerja
2.Pembinaan Ketenagakerjaan; 2.Rekapitulasi pendataanpeserta dan lokasi padatkarya;
3.Rekapitulasi PendataanPengangguran.
2.Pencatatan peserta danlokasi padat karya;
3.Pencatatan Pengangguranlingkup kelurahan;
3.Pembinaan Ketransmigrasian. 4.Rekapitulasi dan pendaftarancalon transmigran;
4.Pencatatan calontransmigran;
15. BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL DANMENENGAH
1. Fasilitasi pelaksanaanpengesahan danpengumuman akta pendiriankoperasi dalam wilayah kota
1. Penerbitan SuratKeterangan domisilikoperasi dalam pendirianKoperasi;
1. Pengantar untuk penerbitansurat keterangan domisilikoperasi dalam pendiriankoperasi;
Dinas Koperasi,Usaha KecilMenengah danPerindustrian
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 6(tugas pembantuan);
2. Rekapitulasi pendataanKoperasi, usaha Kecil danMenengah;
2. Pendataan koperasi danusaha kecil menengah;
Perdagangan
Dinas Koperasi,Usaha KecilMenengah danPerindustrianPerdagangan
2. Penetapan kebijakanpemberdayaan Usaha KecilMenengah (UKM) dalampenumbuhan iklim usahabagi usaha kecil di tingkatkota meliputi:a.Pendanaan/penyediaan
sumber dana, tata cara dansyarat pemenuhankebutuhan dana;
3. Pembinaan pra Koperasi danLembaga Keuangan Mikro;
4. Fasilitasi pengajuanbantuan modal;
5. Penerbitan SuratKeterangan domisili usahabagi yang mengajukanbantuan modal;
7. Pendataan potensi seni danbudaya tingkat Kecamatan;
8. Fasilitasi kegiatan senibudaya tingkat Kecamatan;
9. Pergelaran seni budayatingkat Kecamatan;
10. Rekomendasi pendirian
6. Pendataan potensi seni danbudaya tingkat Kelurahan;
7. Fasilitasi kegiatan senibudaya tingkat Kelurahan;
8. Pergelaran seni budayatingkat Kelurahan;
9. Penerbitan Surat Pengantar
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 6sanggar seni tingkatKecamatan;
11. Inventarisasi kebutuhanpembangunan bidang senibudaya tingkat Kecamatan.
untuk memperolehRekomendasi pendiriansanggar seni tingkatKelurahan;
10. Inventarisasi kebutuhanpembangunan bidang senibudaya tingkat Kelurahan.
18. BIDANGKEPEMUDAAN DANOLAHRAGA
1.Pembinaan terhadaporganisasi kepemudaan;
1. Pembinaan organisasikepemudaan tingkatkecamatan;
1. Pembinaan organisasikepemudaan tingkatkelurahan;
Dinas Pemudadan Olahraga
2.Pembinaan terhadap kegiatankepemudaan;
2. Pembinaan kegiatankepemudaan tingkatkecamatan;
2. Pembinaan kegiatankepemudaan tingkatkelurahan;
Dinas Pemudadan Olahraga
3.Pembinaan danpengembangan keolahragaan.
3. Pembinaan danpengembangankeolahragaan tingkatkecamatan.
3. Pembinaan danpengembangankeolahragaan tingkatkelurahan.
19. BIDANG KESATUANBANGSA DAN
1. Koordinasi Penetapankebijakan operasional
1. Pembentukan ForumKewaspadaan Dini
BadanKesatuan
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 6POLITIK DALAMNEGERI
(merujuk kepada kebijakanumum nasional dan kebijakanteknis provinsi) di bidangkewaspadaan dini, kerjasamaintelkam, bina masyarakat,perbatasan dan tenaga kerja,pernangan konflikpemerintah, penanganankonflik sosial, pengawasanorang asing dan lembagaasing skala kota;
Masyarakat (FKDM) tingkatKecamatan;
Bangsa danPemberdayaanMasyarakat
2. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat (koordinasi,bimbingan supervisi dankonsultansi, perencanaan,penelitian,pemantauan,pengembangan dan evaluasi)di bidang ketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan,pembauran danakulturasi budaya, organisasikemasyarakatan,penangananmasalah sosial
2. Pembinaan kerukunanhidup masyarakat dalammemfasilitasi persoalanSARA;
3. Mengkoordinasikan tokohmasyarakat dan tokohagama di wilayahKecamatan dalam rangkakerukunan antar pemelukagama;
BadanKesatuanBangsa danPemberdayaanMasyarakat
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 6kemasyarakatan skala kota;
BadanKesatuanBangsa danPemberdayaanMasyarakat
3. Pengawasan penyelengaraanpemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa danmasyarakat di bidang Sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan, kelembagaanpartai politik, budaya danpendidikan politik, fasilitaspemilu, pilpres dan pilkadaskala kota.
4. Monitoring dan dukunganpelaksanaan PemilihanUmum dan PemilihanKepala Daerah lingkupKecamatan;
5. Koordinasi OrganisasiMasyarakat dan OrganisasiPolitik dalam rangkapendidikan Politik kepadaMasyarakat lingkupKecamatan;
6. Rekapitulasi PendataanKeberadaan Partai Politik,Organisasi masyarakat,Lembaga SwadayaMasyarakat, dan LembagaSwadaya MasyarakatNirlaba lainnya di tingkatKecamatan;
15. Pelaksanaan pengelolaanpajak dan retribusi daerahkota;
1. Pelaksanaanpendistribusian SuratPemberitahuan PajakTerutang (SPPT) PajakBumi dan Bangunan(PBB)/Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) PajakBumi dan Bangunan(PBB)/ Nama lain yangdipersamakan kepada wajibpajak (buku I,II dan III);
DinasPelayananPajak
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT
KERJAPEMBINAKECAMATAN KELURAHAN
1 2 3 4 5 62. Fasilitasi operasi terpadu
dan upaya-upaya laindalam hal intensifikasi danekstensifikasi potensi PajakBumi dan Bangunan (PBB);
16. Pembinaan dan pengawasanpajak dan retribusi daerahkota;
26. Pengawasan operasi terpadudan upaya-upaya lain dalamhal intensifikasi danekstensifikasi potensi PajakBumi dan Bangunan (PBB);
3. Pengawasan realisasipenerimaan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) daritarget yang sudahditetapkan;
17. Pelaksanaan pengelolaaninvestasi dan aset daerahkota;
27. Pengusulan penghapusanbarang milik daerah yangdikelola oleh Kecamatan;
28. Pengusulan pejabatpengelola barang danpengelolaan administrasibarang Kecamatan danKelurahan;
29. Pengadaan baranginventaris Kecamatan danKelurahan;
4. Pengusulan penghapusanbarang milik daerah yangdikelola oleh kelurahan ketingkat kecamatan.
DinasPengelolaanKeuangan danAset Daerah
DinasPengelolaanKeuangan danAset Daerah
NO BIDANG URUSAN URUSAN DAERAHRINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN SKPD/ UNIT