50 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR : 132 TAHUN 2017 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURWOSARI TAHUN 2016 - 2021 BAB I P E N D A H U L U A N 1. 1. Latar Belakang Sesuai dengan ketentuan Undanag-Undang Nomor 25 TAhun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setelah kapala dan wakil kepala daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan JAngka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD tersebut merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 9RPJMD) sebagai Dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) dengan periode menyesuaikan periode RPJMD . Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi,tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (PD) Sebagai tindaklanjut atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pada tahun 2016 , pemerintah KabupatenGunjngkidul telah menyusun dan menetapkan RPJMD dan Renstra PD tahun 2016-2021.Pada saat proses penyusunan dan penetapan dokumen tersebut, masih berlaku ketentuan lama yang mengatur urusan pemerintah daerah dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan dan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul . dengan berlakunya Peraturan daerah tersebut , terjadi perubahan
87
Embed
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/150_kecamatan purwosari/Renstra.pdf · Infrastruktur Jalan Dan Jembatan NO RUAS JALAN / JEMBATAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
50
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR : 132 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PURWOSARI
TAHUN 2016 - 2021
BAB I
P E N D A H U L U A N
1. 1. Latar Belakang
Sesuai dengan ketentuan Undanag-Undang Nomor 25 TAhun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setelah kapala dan wakil
kepala daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan JAngka
Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD tersebut merupakan penjabaran Visi, Misi,
dan program kepala daerah terpilih.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 9RPJMD) sebagai
Dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya
harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah
(PD) dengan periode menyesuaikan periode RPJMD . Renstra PD harus mampu
menjabarkan visi, misi, tujuan sasaran, dan program pembangunan jangka
menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi,tujuan, sasaran, program dan
kegiatan prioritas sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (PD)
Sebagai tindaklanjut atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih,
pada tahun 2016 , pemerintah KabupatenGunjngkidul telah menyusun dan
menetapkan RPJMD dan Renstra PD tahun 2016-2021.Pada saat proses
penyusunan dan penetapan dokumen tersebut, masih berlaku ketentuan lama
yang mengatur urusan pemerintah daerah dan susunan perangkat daerah.
Selanjutnya sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan dan Peraturan daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul . dengan berlakunya Peraturan daerah tersebut , terjadi perubahan
51
dalam susunan perangkat daerah yang berakibat adanya ketidaksesuaian dalam
Dokumen RPJMD terutama yang berkaitan dengan pengelompokan urusan dan
penjabaran Perangkat Daerah penagmpu pencapaian target sasaran. Menyikapi
kondisi tersebut, pada tahun 2017 perlu dilaksanakan review terhadap dokumen
RPJMD dan Renstra PD Tahun 2016-2021. Untuk menjamin terwujudnya
sinkronisasi dan konsistensi anata RPJMD dengan Renstra PD pada proses reviu
dan perubahan dokumen tersebut.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah KAbupaten Gunungkidul Tahun
2005-2025 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; aerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021; dan
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
Kecamatan;
52
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Pedoman penyusunan Renstra PD ini dimaksudkan untuk memberikan
panduan bagi PD dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2016-2021
sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Bupati /
Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun
2016-2021 ke dalam Renstra PD sesuai tugas dan fungsi masing-masing
Tujuan penyusunan pedoman penyusunan Renstra PD adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi PD dalam merumuskan
tujuan,sasaran, strategi, kebjakan, program dan kegiatan prioritas
jangka menengah PD .
2. Memberikan arah bagi PD dalam penentuan target kinerja jangka menegah
PD.
Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra
melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak yang
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.
Rencana Strategik merupakan proses secara sistematis yang
berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang bersih, dengan memanfaatkan
sebanyak–banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara
sistematis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur
hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan
suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, hambatan dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana
Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan
sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Purwosari ini
adalah sebagai berikut :
53
BAB I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistemmatika Penulisan
BAB II. Gambaran Umum Kecamatan Purwosari
2.1. Letak Geografis
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.4. Kinerja Layanan Kecamatan Purwosari
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Purwosari.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKANTUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra PD
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purwosari.
4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Purwosari
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Program dan Kegiatan.
5.2. Indikator Kinerja.
5.3. Sasaran
5.4. Pendanaan Indikatif
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARN
RPJMD
BAB VII. PENUTUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Letak Geografis Koordinat Geografi
: LS (S) 08º 00´ 01,1˝ BT (E) 110˚ 22΄ 53,8˝ DPL 354 m
Batas wilayah : Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kretek, Bantul Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pundong dan Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panggang.
54
Sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia. Jarak Orbitasi : Ke Ibu Kota Kabupaten : 45 Km
Ke Ibu Kota Propinsi : 35 Km Luas Wilayah 71,76 Km2
Dari Tabel 2.17 dapat dibaca bhw Anggaran dan Ralisasi Pendanaan Pelayanan kecamatan Purwosari TAhun 2011-2015 sebgian besar
Orogram dan Kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan target ada beberapa Kegiatan dalam penyerapan Anggaran di bawah target hal ini
dikarenkan beberapa Faktor
a. untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk anggaran rekening listri tidak bias terserap 100 % hal ini dikarenakan
kebutuhan jasa listrik dapat terpenuhi dengan tidak harus mengahiskan anggaran yang tersedia
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur untuk kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional
anggaran tidak bisa terserap 100 karena untuk Anggaran BBM sudah bisa tercukupi secara maksimal dengan tidak harus
menghabiskan Anggaran yang tersedia.
c. Program penanggulangan kekeringan tidak bias terserap 100 % karena sangat dipengaruhi oleh musim hujan.
d. KegiatanFasilitasi Penyusunan Profil desa tidak bias terserap 1005 kerana masing-masing Desa sudah menganngarkan untuk
pencetkan blanko pendataan untuk anggaran di Kecamatan tidak terserap.
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Purwosari
Tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan kualiatas pelayanan di Kecamatan Purwosari seperti sumber daya manusia
masih belum optimal, kesadaran masyarakat tentang aturan birokrasi pemerintahan masih kurang, kondisi geografis yang cukup berat,
kesejahteraan masyarakat yang masih kurang.
Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan, keamanan yang kondusif, daerah wisata, pintu gerbang
Kabupaten Gunungkidul, letak Kecamatan yang strategis, dukungan perangkat desa dan masyarakat dan pelayanan merupakan
kebutuhan masyarakat serta telah dibukanya Jalan Jalur lintas Selatan Selatan (JJLS) yang sangat mendukung hal-hal tersebut diatas.
Berdasarkan evaluasi pada Renstra Kecamatan Purwosari tahun 2016 – 2021 maka dapat diketahui faktor-faktor
kekurangan/kelemahan dan peluang yang bisa dijadikan arah dan tujuan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
1. Tantangan
51
a. Kualitas SDM perangkat desa belum optimal
b. Belum terisinya beberapa formasi perangkat desa
c. Rendahnya kapasitas perangkat desa dan BPD dalam menyusun produk hukum desa
d. Terjadinya gangguan teknis pada sarana IT dan jaringan internet di desa.
2. Peluang
a. Kejelasan petunjuk teknis penyusunan siklus tahunan desa
b. Kepastian dan kejelasan peraturan perundang-undangan tentang manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa serta
pengelolaan keuangan desa
c. Adanya bimbingan teknis bagi perangkat desa dan lembaga desa
d. Tersedianya sarana IT dan jaringan internet di desa
Berdasarkan Evaluasi renstra Kecamatan Purwosari 2011-2015 maka dapat di ketahui factor-faktor kekurangan/kelemahan
dan peluang yang bisa dijadikan arah dan tujuan pencapaian Visi Misi . Llebih lanjut dari Sisi pendanaan terlihat Tabel 2.18
52
Tabel : 2.18
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2011 - 2015
Kode Rekening Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke
Rata-rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 20 Urusan : Semua urusan yang ada pada semua SKPD
1 20 24 Bidang Semua Urusan
1 20 24 01 Program pelayanan Administrasi perkantoran
1 20 24 16 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyamdang masalah kesejahteraan sosial 0 2.500.000 3.287.500 2.980.000 0 0 2.500.000 3.287.500 2.980.000 0 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
1 20 24 16 Program Pengembangan lembaga ekonomi dan pedesaan
02 Pelatihan ketranpilan manajemen dan pendampingan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 0 2.200.000 2.625.000 0 0 0 2.200.000 2.625.000 0 0 0 100,00 100,00 0 0,00
08 Pendampingan pengelolaan pasar desa 0 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 100,00 0,00 0 0,00
1 20 24 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam bidang Keuangan desa 0 0 2.355.000 3.275.000 0 0 0 2.355.000 3.275.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00
03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 5.150.000 3.000.000 2.355.000 3.160.000 4.900.000 5.150.000 3.000.000 2.355.000 3.160.000 4.900.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 20 24 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
01 Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan 0 2.500.000 2.625.000 4.000.000 4.000.000 0 2.500.000 2.625.000 4.000.000 4.000.000 0 100,00 100,00 100,00 100,00
Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing
sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif yang menjadi
penggerak dan penguat bagi perekonomian daerah yang meliputi bidang
pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah,
koperasi, serta investasi yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan
ekonomi daerah yang inklusif. Peran Pemerintah adalah sebagai fasilitator yang
mendampingi masyarakat dengan meningkatkan akses bagi masyarakat agar
lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih
berkembang dan semakin kuat.
Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan.
Misi ini adalah upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan
sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi
pada pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
Tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah melaksanakan untuk
mendukung misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan visi
Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016 - 2021. Tugas dan fungsi yang terkait dengan visi dan misi Kabupaten Gunungkidul antara lain :
pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi
tugas dan fungsi PD; dan
5. Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan
dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.
Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:
1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas
sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai
dengan bidang layanan PD;
2. Sasaran Jangka menengah daerah yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi PD;
3. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi PD (Indikator
Kinerja Utama);
4. Kelompok sasaran yang dilayani;
5. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
6. Isu-isu strategis PD yang sesuai dengan bidang layanan PD;
7. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
71
8. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
9. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan
Purwosari beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel dengan
format sebagai berikut
Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Purwosari
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-
1 2 3 4 5
1 Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan pemerintah kecamatan yang
berkualitas
1. Kualitas penyelenggaraan
pemerintah Kecamatan meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat
waktu
100 100 100 100 100
2. Kesesuaian Program dalam dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Persentase Kesesuaian Program dalam :
1.
1.Renja PD Terhadap
RKPD
100 100 100 100 100
2.Renstra PD terhadap
RPJMD
100 100 100 100 100
3. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah (PD ) meningkat
1. Persentase Laporan
Keuangan disusun tepat waktu (bulanan,
Semesetrean, Tahunan )
100 100 100 100 100
4. Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan PD emningkat
1. Nilai IKM Perangkat
Daerah
78,96 78,98 78,98 78,99 80
Dari Tujuan dan sasaran Jangka menengah tersebut selanjutnya disajikam sasaran
dan Indikator Kinerja Utama perangkat Daerah (PD) dalam tabel dengan Format sebagai
berikut:
NO Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada
tahun ke
Unit
Penanggun Jawab
Ket/Rumus/formula
72
1 2 3 4 5 1 Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase Desa yang menetapkan pertanggunjawaban
RKPDEes dan APBDes tepat waktu
100 100 100 100 100 Kasi Tapem
a.
37
Tabel 4.5
KESIMPULAN ANALISIS SWOT
KEKUATAN (S)
1. Komitmen pimpinan yang tinggi
2. Kepastian dan kejelasan peraturan dan perundangan tentang wewenang kecamatan dalam rangka fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Koordinasi yang mantap
4. Motivasi dan semangat kerja yang tinggi dari aparatur
kecamatan
KELEMAHAN (W)
1. Kurangnya jumlah SDM Seksi Tata Pemerintahan
2. Kualitas SDM Aparatur belum Optimal
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang
PELUANG (O)
e. Kejelasan petunjuk teknis penyusunan siklus tahunan
desa
f. Kepastian dan kejelasan peraturan perundang-
undangan tentang manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa
g. Adanya bimbingan teknis bagi perangkat desa dan
lembaga desa
h. Tersedianya sarana IT dan jaringan internet di desa
ASUMSI SO
1. Optimalkan komitmen pimpinan yang tingi untuk
membina dan memfasilitasi kegiatan penyusunan siklus tahunan desa sesuai dengan petunjuk teknis
2. Optimalkan wewenang kecamatan dalam kegiatan pembinaan dan fasilitasi manajemen penyelenggaraan
pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa
3. Tingkatkan kapasitas perangkat desa dan lembaga desa
dengan berkoordinasi dan mengundang perangkat desa dan lembaga desa untuk mengikuti bimbingan teknis
4. Dengan motivasi dan semangat kerja yang tinggi
menggalakkan pemanfaatan sarana IT dan jaringan
internet untuk mengoptimalkan kegiatan pengelolaan administrasi
ASUMSI WO
1. Mengoptimalkan kuantitas SDM Seksi Tata Pemerintahan untuk
melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa sesuai dengan petunjuk teknis
2. Mengoptimalkan kualitas SDM aparatur kecamatan untuk mengintensifkan sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang untuk
melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi perangkat desa dan lembaga desa
ANCAMAN (T)
1. Kualitas SDM perangkat desa belum optimal
2. Belum terisinya beberapa formasi perangkat desa
3. Rendahnya kapasitas perangkat desa dan BPD dalam
menyusun produk hukum desa
4. Terjadinya gangguan teknis pada sarana IT dan jaringan
internet di desa
ASUMSI ST
1. Mengotimalkan komitmen pimpinan yang tinggi untuk
meningkatkan kualitas SDM perangkat desa
2. Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
desa dalam rangka program pengisian perangkat desa
3. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah desa dan
lembaga desa khususnya tentang kegiatan pelatihan
/bimtek bagi perangkat desa dan lembaga desa
4. Mengoptimalkan motivasi dan semangat kerja yang tinggi
untuk membantu mengatasi gangguan teknis pada sarana IT dan jaringan internet di desa
ASUMSI WT
1. Mengoptimalkan jumlah SDM Seksi Tata Pemerintahan untuk
melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM perangkat desa
2. Mengotimalkan kualitas SDM Aparatur untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan pengisian perangkat desa
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang untuk
membantu mengatasi gangguan teknis pada sarana IT dan jaringan internet di desa
KAFI
KAFE
27
Penentu Strategi Tabel. : 4.6.
No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi
1
Kesesuaian antar
lembaga dalam
dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase desa yang
menetapkan Pertanggung
jawaban APB Desa, RKP
Desa dan APB Desa tepat waktu
Terlaksana
pendampingan,
fasilitasi dan
pembinaan aparatur desa
4. Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk
melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran.
Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :
4.1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran yang lebih rasional. 4.2. Memperjelas strategi sehingga lebih specifik/fokus, konkrit dan operasional.
4.3. Mengarahkan pemilihan kegiatan b agi program prioritas yang menjadi tugas
dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih
dengan mempertingbangkan faktor-faktor penetu keberhasilan untuk
mencapai sasaran.
4.4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan funsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan melanggar kepentingan umum.
Perumusan Kebijakan
Tabel. : 4.7.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintahan
kecamatan yang
berkualitas
Kesesuaian antar
lembaga dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Terlaksana
pendampingan,
fasilitasi dan
pembinaan
aparatur desa
Pembinaan dan
Pelatihan kapasitas
kelembagaan desa
28
BAB V SETRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan Arah kebijakan Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan setrategi dan kebijakan
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Setrategi dan kebijakan dalam
Renstra PD adalah setrategi dan kebijkan Kecamatan Purwosari untuk mencapai
tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Purwosari yang selaras setrategi dan
kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancanagan awal RPJMD .
Setrategi dan kebijakan janagka menengah Kecamatan Purwosari menunjukan
bagaimana cara Kecamatan Purwosari mencapai tujuan, sasaran jangka menegah
Kecamatan Purwosari , dan target kinerja hasil(out Come) program prioritas RPJMD
yang menjadi tugas dan Fungsi Kecamatan Purwosari. Strategidan arah kebijakan
merupakan rumusan perencanaan komprehensip tentang bagaiamana kecamatan
Purwosari mencqpqi Tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien . dengan
pendekatan yang Komprehensif , strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.
5.1 Perumusan straegi
Rumusan Setrategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaiamana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya
dijabarakan dalam serangakaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus
menunjukkan keinginan yang kuat bagaiamana menciptakan nilai tambah (Velue
added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan untuk
mendpatkan parameter utama yang menunjukakan bagaimana strategi tersebut
menciptakan nilai ( strategic objective). Melalui parameter tersebut , dapat dikenali
indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan
budaya “berpikir strategic” dalam menjamin bahwa transformasi menuju
pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik , tarnsparan, akuntabel dan
berkomitmenterhadap kinerja ,strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (leaning
process).
Perencanaan sekalikgus dimaksudkan untuk menterjemahkan visi dan
misi Kepala Derah kedalam rencana kerja yang akuntable. Segala sesuatu yang
secara langsung dimaksudkan.untuk emwujudkan tujuan dan sasran RPJMD
maka dianggap strategis.
Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strtegi
sebagai basis perencanaan pembangunan adalah :
1. Menerjamahkan strategi ke dalam bentuk operasional
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah
29
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birikrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepempinana yang baik.
Suatu Strategi yang baik harus dikembangkan denagan prisip-prinsip :
1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling
bertolak belakang;
2. Strategi didsatrkan pada tuhjuan sasaran Perangkat daerah dan
pemenuhan Kebutuhan layanan yang berbeda tiap-tiap segment
masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelamjutan dalam
proses internal perangkat daerah;
4. Strategi terdiri dari temna-tema yang secara simultan salaing melengkapi
membentuk cerita atau scenario strategi
Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan
perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strtegis, tujuan dan sasaran
jangka menegah Perangkat Daerah . Perumusan strategi pada Renstra
Perangkat daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut
:
1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat
mencapai tujuan dan sasaran setiap langkah yang akan dipilih;
2. Menentukan factor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan dan
ketidak berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
untuk setiap langkah yang akan dipilih;
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling
tepat antara lain dengan metode SWOT (kekuatan/strengths,
kelemaham/weaknesses , Peluang/opportunities, dan
tantanagan/threats dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Mematakan 9Kekauatan/Strengths,kelemahan/weaknesses,
Peluang/opportunities, dan tantanagan/threats) Perangkat daerah
b. Menentukan alterantif strategi pencapaian dari setiap indicator
sasaran kedalam berbagai tabel sebagai berikut:
30
c. Pemilihan setrategi yang paling tepat (efektif dan Efisisen ) diantara
berbagai alternative setrtegi yang di hasilkan melalui Metode SWOT
Alternatif setrategi yang di pilih selanjutnya diuaraiakan kedalam
tabel sebagai berikut:
Tabel5.2
Penentuan Setrtegi
No Sasaran Indikator Kinerja
sasaran
Strategi
1 Kualitas
Penyelenggaraan
pelayanan
Pemerintahan
Kecamatan
meningkat
Persentase desa
yang menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
1. Meningkatkan kapasitas
Perangkat desa dan
lembaga Desa dengan
berkoordinasi dan
mengundang perangkat
desa dan lembaga Desa
untuk mengadakan
bimbingan tekhnis.
2. Kesuaian program
dalam dokumen
perencanaan
perangkat daerah
Persentase
kesesuaian
program dalam :
1. Renja PD
terhadap
RKPD
2. Renstra PD
terhadap
RPJMD
Peningkatan efektifitas kinerja
birokrasi dan layanan public
yang responsive , transparan
dan akuntabel
31
3 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
perangkat daerah
meningkat
Persentase
pengelolaan
keuangan di
susun tepat waktu
(bulanan,
Semesteran,
Tahunan)
Peningkatan Pengelolaan
Keuangan daerah dan
Optimalisasi Pengelolaan asset
daerah.
4 Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
perangkat daerah
meningkat
Nilai IKM
Perangkat daerah
Peningkatan efektifitas kinerja
birokrasi dan layanan public
yang responsive , transparan
dan akuntabel
d. Untuk menghasilkan perumusan strtegi yang selaras dengan pilihan
kegiatan yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (strategy
mapping agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat
persepektif
1. Perspektif masyarakat layanan: bagaimana strategi dapat
menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau
segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya
2. Perspektif proses internal : strategi harus mampu menjadikan
perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses
birokrasi (internal Businesss Proces).
3. Perspektif Kelembagaan: Sstrategi harus mampu menjelaskan
dengan investasi apa pada system, teknologi , dan sumber daya
manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan
pemerintahan daerah yang baik (goodgovernance) dalam jagka
panjang
4. Perspektif keuangan :stretegi harus dapat menempatkan aspek
pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (cost-
effektiveness)serta serta untuk mencapai manfaat terbesar dari
dana yang terbatas (allocative efficiency).
b. Perumusan Kebijakan
32
Kebijakan adalah pedoman yang wajib di patuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksnakan strategi yang dipilih , agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :
1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih
rasional;
2. Memeperjelas strategi sehingga lebih spesifik/ focus, konkrit, dan
operasional
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional
berdasarkan setrategi yang dipilih dengan memepertimbangkan factor-
faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi Perangkat daerah agar tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undanagan dan melanggar kepentingan Umum
Langkah-langkah perumusan Kebijakan adalah:
1. Merumuskan rancanagan kebijakan dari setiap strategi dengan
memeprtimbangkan :
a. Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan iimplementasi
strategi
b. Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.
2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan
pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi
Perangkat daerahyang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang
dipilih dan telah memeprtimbangkan factor-faktor penentu keberhasilan
untuk mencapai sasaran
3. Menguji apakah rancanagan kebijakan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undanagan.
Rumusan tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel
sebagai berikut :
33
Tabel 5.3
Tujuan Sasaran, Strategi dan kebijakan
Visi :Mewujudka Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang
terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing ,
maju,
mandiri, dan sejahtera tahun 2021
Misi I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Terwujudnya
penyelenggar
aan
pelayanan
pemerintah
kecamatan
yang
berkualitas
1. Persentase desa
yang
menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
Meningkatkan
kapasitas
Perangkat desa
dan lembaga
Desa dengan
berkoordinasi
dan
mengundang
perangkat desa
dan lembaga
Desa untuk
mengadakan
Meningkatkan
integritas
profesionalisme
dan kompetensi
aparatur Perangkat
daerah.
Persentase
kesesuaian
program dalam :
3. Renja PD
terhadap
RKPD
4. Renstra PD
terhadap
RPJMD
Peningkatan
efektifitas
kinerja birokrasi
dan layanan
publik yang
responsive ,
transparan dan
akuntabel
Meningkatkan
kualitas system
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian,
monitoring,evaluasi
dan pelaporan.
Persentase
pengelolaan
Peningkatan
Pengelolaan
Meningkatkan tata
kelola keuanagan
34
keuangan di
susun tepat waktu
(bulanan,
Semesteran,
Tahunan)
Keuangan
daerah dan
Optimalisasi
Pengelolaan
asset daerah.
perangkat daerah,
piñata usahaan,
pemanfaatan, dan
evaluasi serta
pelaporan barang
/asset perangkat
daerah semakain
efisisen dan efektif
Nilai IKM
Perangkat daerah
Peningkatan
efektifitas
kinerja birokrasi
dan layanan
publik yang
responsive ,
transparan dan
akuntabel
Mempercepat
perwujudan pola
pikir dan orientasi
birokrasi dari
dilayani menjadi
melayani
masyarakat.
35
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1. Program dan Kegiatan
Program merupakan dokumen tertulis yang hendak dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah secara, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan
dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan arahan penekanan untuk setiap
urusan pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada
pencapaian Kecamatan Purwosari dalam mewujudkan visi dan misi
pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Untuk lima
tahun ke depan program dan kegiatan yang disusun Kecamatan Purwosari
sebanyak 23 program, dan 78 kegiatan, selengkapnya sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran :
1.1 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran.
1.2 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan Koordinasi
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran
2.1 Pengadaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2 Pemeliharaan/Reahbilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
3.1 Penyelenggaraan Ketatalksanaan dan Pengeleolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
4.1 Penyusunan Laporan Keuanagan Perangkat daerah
5. Program Peningkatan Kualitas Perencaaan
5.1 Perencanaan Kinerja Perangkat daerah
5.2 Pengendalian Internal Perangkat daerah
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
6.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan :
7.1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.2 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.3 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
7.4 Pembinaan ketentraman, Ketertiban,, danPencegahan
bencana
36
7.5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRAKA) Kecamatan
7.6 Pembinaan Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan
Masyarakat Desa
7.7 Pembinaan Perekonomian MAsyarakat Desa
7.8 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
5.2. Indikator Kinerja
Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk
memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam
memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan
informasi mengenai kinerja suatu organisasi atau seseorang apakah dia
berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak.
Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat
menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam
suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat berfungi sebagai alat
ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang
diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.
Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya
sebagai pengukur atau “penentu” keberhasilan atau kegagalan instansi
pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu
diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat
disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat
digunakan.
Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan
pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan
akan lebih mudah pemecahan masalahnya.
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Purwosari berdasarkan
pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007,
indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (outcome) dan
kegiatan menggunakan indikator keluaran (Output).
Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri
sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan
37
dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Purwosari disusun
dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.
5.3. Sasaran
Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Purwosari adalah
meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT, Desa, dan elemen masyarakat yang
terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan musrenbang desa dan
kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Purwosari, salah satu point
pentingnya adalah optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka peningkatan
partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur musrenbang juga
sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2016-2021.
5.4. Pendanaan Indikatif
Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purwosari
bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul, artinya tergantung kepada
kemampuan APBD Kabupaten. Pendanaan untuk Instansi/UPT lain seperti UPT
Pertanian, Peternakan, Pendidikan disamping bersumber dari APBD Kabupaten
juga mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.
Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Purwosari dalam dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel
6.4.
27
Tabel 5.2.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan PURWOSARI
Kabupaten Gunungkidul
Tujuan Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Data
Capaian pada
Tahun Awal Peren
canaan (Rp 000)
Target Kinerja Program
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PD
Unit Kerja PD
Penang- gung jawab
LOKASI
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Sasaran
(outcome) dan Kegiatan (output)
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
target Rp.000,- target Rp
.000,- target Rp .000,- target Rp .000,- target Rp .000,- target Rp .000,-