LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL · dan Kementerian Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. ...

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang

berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti

pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah

dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal

pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam

ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab

negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-

undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

memberikan layanan pendidikan bagi seluruh siswa pada tingkat

pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun

dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada

tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun

2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 (sembilan)

tahun telah tuntas 7 (tujuh) tahun lebih awal dari target deklarasi

Education For All (EFA) di Dakar.

Konsekuensi selanjutnya dari keberhasilan program wajib belajar 9 tahun

tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus

ditampung oleh sekolah jenjang menengah.

- 2 -

Namun kondisi yang ada saat ini, partisipasi pendidikan masyarakat

cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Angka partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan dasar lebih tinggi

dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Demikian pula

angka partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi lebih rendah

dibandingkan dengan partisipasi pendidikan menengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan mengembangkan rintisan program wajib belajar 12 tahun.

Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan

kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi

untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah.

Untuk mencapai tujuan di atas, Pemerintah telah menyiapkan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) yang akan disalurkan ke sekolah negeri dan

swasta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

B. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang

pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia

bagi sekolah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau

peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya,

air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang

lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada

beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang boleh dibiayai

dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari

dana BOS dibahas pada bab selanjutnya.

C. Tujuan BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pembelajaran

yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan

pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah

memenuhi SPM.

- 3 -

Tujuan khusus BOS pada jenjang pendidikan dasar adalah:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa di sekolah negeri

terhadap biaya operasi sekolah;

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan

dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;

3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah

swasta.

Sementara tujuan khusus BOS pada jenjang pendidikan menengah

adalah:

1. Membantu biaya operasional sekolah non personalia;

2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);

3. Mengurangi angka putus sekolah;

4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa

miskin dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu

(discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah;

5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa

miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan

bermutu;

6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

D. Aturan Pelaksanaan BOS

Pelaksanaan program BOS diatur dengan beberapa peraturan, yaitu:

1. Peraturan Presiden yang mengatur Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN).

2. Peraturan dari Kementerian Keuangan yang mengatur mekanisme

penyaluran dana BOS dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening

Kas Umum Daerah dan perpajakan.

3. Peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur mekanisme

penyaluran dari kas daerah ke sekolah dan mekanisme pengelolaan

(perencanaan dan pelaporan) dana BOS di daerah.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk

teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Hal-hal yang telah diatur dalam peraturan dari Kementerian Keuangan

dan Kementerian Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas

kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

- 4 -

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Sasaran Program

1. Sekolah negeri

a. Seluruh SD/SMP/SMP Satap/SMA/SMA Satap/SMK, dan SDLB/

SMPLB/SMALB/SLB yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok

Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) berhak

menerima dana BOS;

b. Sekolah negeri yang telah masuk dalam kriteria penerima dana

BOS tidak diperkenankan untuk menolak dana BOS yang telah

dialokasikan.

2. Sekolah swasta

a. Seluruh SD/SMP/SMP Satap/SMA/SMA Satap/SMK, dan SDLB/

SMPLB/SMALB/SLB yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok

Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) dan sudah

memiliki izin operasional berhak menerima dana BOS;

a. Sekolah swasta yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima

dana BOS, berhak menolak dana BOS. Akan tetapi penolakan

tersebut harus memperoleh persetujuan orang tua siswa melalui

Komite Sekolah, dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan

siswa miskin di sekolah tersebut.

B. Besar Bantuan

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah

siswa yang ada di sekolah. Data jumlah siswa yang digunakan dalam

perhitungan besar dana BOS bagi sekolah adalah data dari

Dapodikdasmen dengan kriteria tertentu yang akan dijelaskan pada bab

selanjutnya.

Adapun satuan biaya untuk perhitungan besar dana BOS yang diberikan

ke sekolah adalah:

1. Jenjang SD : Rp 800.000,-/siswa/tahun

2. Jenjang SMP : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun

3. Jenjang SMA dan SMK : Rp 1.400.000,-/siswa/tahun

- 5 -

C. Waktu Penyaluran

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yaitu periode

Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit sehingga proses

pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau

memerlukan biaya pengambilan yang mahal, atas usulan pemerintah

daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

penyaluran dana BOS kepada sekolah dilakukan setiap semester, yaitu

Januari- Juni dan Juli-Desember.

D. Ketentuan Bagi Sekolah Penerima BOS

1. Semua sekolah yang menerima dana BOS harus mengikuti petunjuk

teknis BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

2. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMP Satap harus memenuhi

ketentuan pungutan sebagai berikut:

a. Semua sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang

tua/wali siswa;

b. Sekolah swasta yang memungut biaya pendidikan harus mengikuti

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun

2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada

Sekolah Dasar;

c. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang

tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya

yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang

dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa,

tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka

waktu pemberiannya;

3. Semua sekolah SMA/SMALB/SMK harus memenuhi ketentuan

pungutan sebagai berikut:

a. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas

pengalokasian dana BOS, sekolah diwajibkan untuk membebaskan

(fee waive) dan atau meringankan (discount fee) siswa miskin dari

kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk

kegiatan ekstrakurikuler siswa. Dengan demikian pemerintah

- 6 -

tidak meninggalkan anak dari kelompok masyarakat yang kurang

beruntung di sisi ekonomi, namun sebaliknya membawa mereka

masuk ke dalam sistem pendidikan dalam rangka menyukseskan

program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

b. Khusus bagi sekolah yang berada di provinsi yang telah

menerapkan kebijakan lokal terkait pendidikan gratis/tidak boleh

menghimpun partisipasi pembiayaan dari masyarakat, sekolah

tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan atau

meringankan (discount fee) biaya pendidikan bagi siswa miskin;

c. Agar kebijakan pembebasan atau pemberian keringanan biaya

sekolah bagi siswa miskin di jenjang menengah ini tepat dalam

implementasinya, maka mekanismenya mengikuti langkah sebagai

berikut:

i. Kepala Sekolah mengadakan rapat di tingkat sekolah bersama

dengan Komite Sekolah dan atau perwakilan orang tua, guru

pembimbing/bimbingan konseling, wali kelas dan bagian Tata

Usaha sekolah untuk menentukan sasaran siswa yang

diberikan manfaat pembebasan dan atau pemberian

keringanan biaya sekolah. Penentuan sasaran siswa penerima

manfaat sepenuhnya menjadi kebijakan sekolah sesuai konsep

MBS;

ii. Pertimbangan penetapan sasaran siswa miskin penerima

manfaat didasarkan pada kondisi antara lain:

1) Siswa yang termasuk penerima Program Indonesia Pintar

(PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH);

2) Siswa yang terancam putus sekolah karena tidak mampu

membayar tagihan biaya sekolah dan atau;

3) Siswa yang tingkat kemampuan ekonomi orangtuanya

paling rendah di sekolah.

iii. Selanjutnya Kepala Sekolah menetapkan daftar siswa penerima

manfaat pembebasan dan atau pemberian keringanan biaya

sekolah.

iv. Dalam penentuan besaran pemberian pembebasan dan atau

pemberian keringanan biaya bagi siswa miskin, sekolah

memperhatikan beberapa faktor di sekolah masing-masing,

antara lain biaya pendidikan tiap siswa selama satu tahun,

jumlah siswa miskin yang ada di sekolah, kebutuhan program

- 7 -

dan anggaran sekolah per tahun, besar dana BOS yang

diterima sekolah dan dana dari sumber lainnya.

d. Untuk mencapai tujuan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada

jenjang pendidikan menengah, khususnya untuk mengurangi

siswa putus sekolah pada saat transisi dari jenjang pendidikan

dasar, sekolah negeri berupaya menerapkan program ramah sosial

dengan cara melakukan identifikasi dan merekrut siswa miskin

lulusan SMP yang memiliki minat bersekolah dan berpotensi baik

dalam bidang akademik/non akademik dan membebaskan biaya

pendidikannya di sekolah;

e. Sekolah penerima BOS menerapkan mekanisme subsidi silang

dan/atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah,

masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat dan sukarela

bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya

yang belum bisa dipenuhi melalui program BOS;

f. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang

tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya

yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang

dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa,

tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka

waktu pemberiannya;

4. Pemerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi

pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan sumbangan yang diterima

dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip

nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabel;

5. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang

dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan

perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

E. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Melalui program BOS SD dan SMP yang terkait pendidikan dasar 9 tahun,

setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal

berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses

pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;

- 8 -

2. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat

melanjutkan ke tingkat SMP;

3. Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus

dapat melanjutkan ke tingkat SMP/SMPLB;

4. Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di

lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;

5. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan

akuntabel;

6. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya

memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada

sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat

ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta

tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan

sumbangan.

F. Program BOS dan Rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Program BOS merupakan salah satu program utama pemerintah yang

bertujuan mendukung Rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Oleh

karena itu seluruh pemangku kepentingan pendidikan wajib

memperhatikan pentingnya program BOS yaitu:

1. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa

miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang

terjangkau dan bermutu;

2. Merupakan sarana penting untuk meningkatkan akses layanan

pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu;

3. Mempersempit kesenjangan angka partisipasi sekolah antar kelompok

penghasilan (kaya-miskin), dan antar wilayah (kota-desa);

4. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin

putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan

biaya ekstrakurikuler sekolah;

- 9 -

5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta

masyarakat yang mampu, untuk memberikan subsidi pembiayaan

kepada siswa miskin (subsidi silang);

6. Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di

lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;

7. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan

akuntabel;

8. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya

memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada

sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat

ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta

tidak menimbulkan adanya diskriminasi bagi mereka yang tidak

memberikan sumbangan.

G. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Program BOS memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan

konsep MBS, yaitu kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan

pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

masing-masing sekolah. Penggunaan dana semata-mata ditujukan hanya

untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada

intervensi atau pemotongan dana dari pihak manapun dan untuk

kepentingan apapun.

Pengelolaan program BOS menjadi kewenangan sekolah secara mandiri

dengan mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan

menerapkan MBS sebagai berikut:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan

prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan;

2. Sekolah melakukan evaluasi diri sekolah secara rutin;

3. Sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang

disusun 4 (empat) tahunan;

4. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM),

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan

- 10 -

Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian

integral dari RKAS tersebut;

5. RKJM, RKT dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah;

6. RKJM, RKT dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik

setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan

oleh SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai dengan

kewenangan daerah) untuk sekolah negeri atau yayasan untuk

sekolah swasta.

H. Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan sekolah menjadi tanggung jawab

bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan dana BOS untuk membantu sekolah

memenuhi biaya operasionalnya. Sampai dengan saat ini kemampuan

pemerintah untuk menyediakan pembiayaan pendidikan secara

keseluruhan belum dapat direalisasikan, sehingga masih diperlukan

peran serta pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi

kekurangan biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah.

Jenis biaya operasional aktual yang dibelanjakan oleh sekolah sangat

bervariasi sesuai dengan kebutuhan biaya operasional tiap sekolah.

Sementara itu, jenis peruntukan yang diakomodasi dalam BOS saat ini

belum seluruhnya dapat dipenuhi.

Menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya sinergi pendanaan melalui

BOS pusat dan BOS daerah provinsi/kabupaten/kota, baik melalui

peningkatan besaran dana yang diberikan maupun jenis peruntukannya.

Adapun jenis pemanfaatan dana yang dialokasikan oleh pemerintah

daerah/masyarakat diharapkan dapat melengkapi peruntukan BOS

pusat.

- 11 -

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

A. Tim BOS Pusat

1. Tim Pengarah

a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan;

b. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas;

c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Menteri Keuangan;

e. Menteri Dalam Negeri.

2. Penanggung Jawab Umum

a. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud

(Ketua);

b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Anggota);

c. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan

Kebudayaan, Bappenas (Anggota);

d. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Bidang

PMK (Anggota);

e. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemdagri (Anggota);

f. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (Anggota).

3. Penanggung Jawab Program BOS

a. Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud (Ketua);

b. Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud (Anggota);

c. Direktur Pembinaan SMA, Kemdikbud (Anggota);

d. Direktur Pembinaan SMK, Kemdikbud (Anggota);

e. Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu (Anggota);

f. Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Kemdagri (Anggota);

g. Direktur Pendidikan, Bappenas (Anggota);

h. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemdikbud

(Anggota);

i. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,

Kemdikbud (Anggota);

- 12 -

j. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,

Kemdikbud (Anggota).

4. Tim Pelaksana Program BOS

a. Ketua Tim Pelaksana;

i. Ketua tim pelaksana SD;

ii. Ketua tim pelaksana SMP;

iii. Ketua tim pelaksana SMA;

iv. Ketua tim pelaksana SMK.

b. Sekretaris Tim Pelaksana

i. Sekretaris tim pelaksana SD;

ii. Sekretaris tim pelaksana SMP;

iii. Sekretaris tim pelaksana SMA;

iv. Sekretaris tim pelaksana SMK.

c. Penanggung Jawab Sekretariat

i. Penanggung jawab sekretariat SD;

ii. Penanggung jawab sekretariat SMP;

iii. Penanggung jawab sekretariat SMA;

iv. Penanggung jawab sekretariat SMK;

d. Bendahara

i. Bendahara SD;

ii. Bendahara SMP;

iii. Bendahara SMA;

iv. Bendahara SMK;

e. Penanggung Jawab Data

i. Penanggung jawab data SD;

ii. Penanggung jawab data SMP;

iii. Penanggung jawab data SMA;

iv. Penanggung jawab data SMK;

f. Tim Dapodikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah

g. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

i. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat SD;

ii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat SMP;

- 13 -

iii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat SMA;

iv. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat SMK;

v. Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

h. Unit Publikasi/Humas

B. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Pusat

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Pusat adalah

sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan program;

2. Melakukan kompilasi data jumlah siswa tiap sekolah dari data yang

diberikan oleh Tim Dapodikdasmen;

3. Menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait dengan

pelaksanaan program BOS;

4. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program;

5. Melatih dan memberikan sosialisasi kepada Tim BOS Provinsi/

Kabupaten/Kota;

6. Menyalurkan dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

7. Menyediakan media informasi BOS melalui situs resmi Kemdikbud;

8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring sesuai dengan

ketentutan yang diatur pada bab selanjutnya;

9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

10. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang

dilakukan oleh Tim BOS Provinsi/Kabupaten/Kota;

11. Memantau laporan penyaluran dana BOS dari lembaga penyalur ke

sekolah;

12. Menyusun laporan pelaksanaan BOS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim BOS Pusat

harus mengikuti tata tertib sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun

kepada Tim BOS Provinsi/Kabupaten/Kota/Sekolah;

2. Mengelola dana operasional dan manajemen secara transparan dan

akuntabel;

- 14 -

3. Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses

pembelian/pengadaan buku/barang.

Tim BOS Pusat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan.

C. Tim BOS Provinsi

1. Tim Pengarah

Gubernur.

2. Penanggung Jawab

a. Sekretaris Daerah Provinsi (Ketua);

b. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi (anggota);

c. Kepala Dinas/Badan/Biro Pengelola Keuangan Daerah (anggota).

3. Tim Pelaksana Program BOS


b. Sekretaris Tim Pelaksana;

c. Bendahara;

d. Penanggung Jawab Data;

i. Penanggung Jawab data BOS Dikdas;

ii. Penanggung Jawab data BOS Dikmen;

e. Tim Dapodikdasmen dari unsur SKPD pendidikan;

f. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat;

i. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat untuk jenjang Dikdas;

ii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat untuk jenjang Dikmen;

g. Unit Publikasi/Humas (dari unsur Dinas Pendidikan).

D. Tugas Dan Tanggung Jawab Tim BOS Provinsi

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Provinsi adalah

sebagai berikut:

1. Mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS untuk

semua jenjang yang ditetapkan dari pusat, dengan mengacu kepada

ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- 15 -

2. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga

penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak

dan kewajiban masing-masing pihak;

3. Melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim BOS

Kabupaten/Kota;

4. Melakukan kompilasi data jumlah siswa di tiap sekolah dari data yang

diberikan oleh Tim Dapodikdasmen;

5. Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara provinsi

dengan sekolah yang dilampiri dengan alokasi dana BOS tiap sekolah

berdasarkan Dapodikdasmen;

6. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab Tim BOS

Provinsi menandatangani NPH atas nama gubernur;

7. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat

waktu sesuai dengan jumlah siswa di tiap sekolah;

8. Menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS

Pusat yang terdiri atas soft copy SP2D, soft copy rincian dana per

jenjang tiap kabupaten/kota, dan soft copy data pencairan tiap

sekolah;

9. Memerintah lembaga penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil

penyaluran dana ke laman BOS Kemdikbud secara online;

10. Memonitor laporan penyaluran dana BOS dari lembaga penyalur ke

sekolah yang dikirim ke laman BOS Kemdikbud;

11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di

sekolah sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;

12. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

13. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang

dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota;

14. Mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk operasional

sekolah dan operasional Tim BOS Provinsi;

15. Membuat dan menyampaikan laporan rekapitulasi pencairan dan

penggunaan dana ke Tim BOS Pusat sesuai ketentuan yang diatur

pada bab selanjutnya.

Karena kewenangan sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK)

dan sekolah luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB/SLB) telah beralih ke

Pemerintah Daerah Provinsi, Tim BOS Provinsi memiliki tugas lain yang

- 16 -

terkait dengan pelaksanaan BOS di sekolah-sekolah yang menjadi

kewenangannya ini, yaitu:

1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan

data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan

oleh Kemdikbud;

2. Memonitor perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan

oleh sekolah secara online;

3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di

sekolah yang diragukan tingkat akurasinya. Selanjutnya meminta

sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem

Dapodikdasmen;

4. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan

masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan

pengawas sekolah;

5. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan

pelaporan dana BOS;

6. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari

sekolah, baik yang disampaikan secara offline maupun online;

7. Menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan;

8. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan

dana BOS dari sekolah untuk disampaikan ke Tim BOS Pusat sesuai

ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;

9. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai

ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan

memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring provinsi;

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Provinsi


1. Tidak diperkenankan menggunakan dana BOS yang telah ditransfer

dari RKUN ke RKUD untuk kepentingan selain BOS;

2. Dilarang dengan sengaja melakukan penundaan pencairan dana BOS

ke sekolah, kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada sekolah

yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BOS;


terhadap Tim BOS Kabupaten/Kota/Sekolah;

4. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang

dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS;

- 17 -

5. Tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;



Struktur Tim BOS Provinsi di atas dapat disesuaikan di daerah masing-

masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan

program BOS dan struktur kedinasan di provinsi. Tim BOS Provinsi

ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Sekretariat Tim BOS

Provinsi berada di kantor SKPD Pendidikan Provinsi.

E. Tim BOS Kabupaten/Kota

1. Tim Pengarah

Bupati/Walikota.

2. Penanggung Jawab

Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.

3. Tim Pelaksana (dari SKPD Pendidikan)


b. Penanggung jawab data SD;

c. Penanggung jawab data SMP;

d. Tim Dapodikdas;

e. Unit monitoring dan evaluasi dan pelayanan dan penanganan

pengaduan masyarakat.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Kabupaten/Kota

adalah sebagai berikut:

1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan

dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem

pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;

2. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang

dilakukan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara online;

3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di

sekolah jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasinya.

- 18 -

Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data

melalui sistem Dapodikdasmen;

4. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah

ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh

alokasi dana BOS minimal;

5. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab

Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani Naskah Perjanjian Hibah

(NPH) mewakili sekolah jenjang pendidikan dasar;

6. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah jenjang pendidikan

dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS

termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;

7. Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/Kota untuk

operasional sekolah jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional

Tim BOS Kabupaten/Kota;

8. Melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan dasar

dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;

9. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS

yang disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara offline

maupun secara online;

10. Menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan dasar yang

belum membuat laporan;

11. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan

dana BOS dari sekolah jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan

kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi sesuai ketentuan yang

diatur pada bab selanjutnya;

12. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai

ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan

memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring

kabupaten/kota;


Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Kabupaten/

Kota harus mengikuti tata tertib sebagai berikut:


terhadap sekolah;

2. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang

dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS;

- 19 -

3. Tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;



Struktur Tim BOS Kabupaten/Kota di atas dapat disesuaikan di daerah

masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam

pengelolaan program BOS dan struktur kedinasan di kabupaten/kota. Tim

BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/

Walikota. Sekretariat Tim BOS Kabupaten/Kota berada di kantor SKPD

pendidikan kabupaten/kota.

G. Tim BOS Sekolah

1. Penanggung Jawab

Kepala Sekolah

2. Anggota

a. Pemegang Kas Sekolah;

b. Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang

dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan

mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya

konflik kepentingan;

c. Penanggung jawab pendataan.

H. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Sekolah adalah

sebagai berikut:

1. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara

lengkap ke dalam sistem Dapodikdasmen sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan;

2. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan

kondisi riil di sekolah;

3. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data

siswa yang ada;

4. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap sesuai ketentuan yang

diatur pada bab selanjutnya;

- 20 -

5. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan dana

BOS sebagaimana diatur pada bab selanjutnya;

6. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap sesuai

ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;

7. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana

BOS yang diterima;

8. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan

bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;


10. Untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, memasang spanduk di

sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan, menjelang dan

selama masa penerimaan siswa baru;

11. Perwakilan orang tua dalam Tim BOS Sekolah memiliki fungsi kontrol,

pengawasan, dan memberi masukan dalam pelaksanaan tanggung

jawab Tim BOS Sekolah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Sekolah


1. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan

audit sesuai peraturan perundangan yang belaku terhadap seluruh

dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun

dari sumber lain;

2. Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer pembelian buku

kepada siswa di sekolah yang bersangkutan.

Tim BOS Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Kepala Sekolah.

- 21 -

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI

A. Pendataan

Tahapan pendataan melalui sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan

Menengah (Dapodikdasmen) merupakan langkah awal dalam proses

pengalokasian dan penyaluran dana BOS. Tahapan pendataan

Dapodikdasmen adalah sebagai berikut:

1. Sekolah menggandakan (fotocopy) formulir data pokok pendidikan

sesuai dengan kebutuhan;

2. Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh siswa, pendidik dan tenaga

kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan;

3. Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk

diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi;

4. Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran data

profil sekolah, rombongan belajar, individu siswa, pendidik dan tenaga

kependidikan, serta sarana dan prasarana;

5. Sekolah memasukkan/meng-update data ke dalam aplikasi

Dapodikdasmen secara offline yang telah disiapkan oleh Kemdikbud,

kemudian mengirim ke server Kemdikbud secara online;

6. Sekolah harus mem-backup seluruh data yang telah di-entry;

7. Formulir yang telah diisi secara manual oleh siswa/pendidik/tenaga

kependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing

untuk keperluan monitoring dan audit;

8. Melakukan update data secara reguler ketika ada perubahan data,

minimal satu kali dalam satu semester;

9. Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat

mengenai penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang

di-input sudah masuk ke dalam server Kemdikbud;

10. Sekolah memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sudah

sesuai dengan kondisi riil di sekolah;

- 22 -

11. Tim BOS Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap proses

pendataan bagi sekolah jenjang pendidikan dasar yang memiliki

keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri. Sementara

di jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa tanggung

jawab ini ada pada Tim BOS Provinsi.

B. Penetapan Alokasi BOS Tiap Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Sebagai langkah awal, pada setiap awal tahun pelajaran baru, Tim

BOS Kabupaten/Kota bersama Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Pusat

melakukan rekonsiliasi perkembangan update data jumlah siswa di

tiap sekolah yang ada pada Dapodikdasmen sebagai persiapan

pengambilan data untuk penetapan alokasi BOS tahun anggaran

mendatang;

2. Sebagai tindak lanjutnya Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/

Kota melakukan kontrol terhadap data jumlah siswa di tiap sekolah

sesuai jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing;

3. Apabila terdapat perbedaan dengan data riil di sekolah, maka Tim BOS

Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjang

pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing meminta

kepada sekolah untuk memperbaiki data yang ada pada sistem

Dapodikdasmen;

4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengambilan

data jumlah siswa pada Dapodikdasmen untuk membuat usulan

alokasi dana BOS tiap provinsi/kabupaten/kota yang akan dikirim ke

Kementerian Keuangan untuk dijadikan dasar penetapan alokasi dana

BOS tiap provinsi/kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya;

5. Alokasi BOS tiap provinsi/kabupaten/kota tersebut dihitung sebagai

hasil rekapitulasi dari data jumlah siswa di tiap sekolah yang ada di

Dapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah

dengan perkiraan pertambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru;

6. Pemerintah menetapkan alokasi BOS tiap provinsi/kabupaten/kota

melalui peraturan yang berlaku.

- 23 -

C. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah

1. Provinsi mengunduh data jumlah siswa di tiap sekolah dari

Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan

alokasi dana BOS tiap sekolah. Data yang diunduh provinsi ini adalah

data dari Dapodikdasmen yang telah diambil (cut-off) oleh Tim

Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Alokasi BOS untuk sekolah ditetapkan dengan ketentuan berikut:

a. Data yang dijadikan sebagai acuan adalah:

i. Data hasil cut off sebelum triwulan/semester berjalan, yang

digunakan sebagai dasar penyaluran awal. Penggunaan data

ini dengan mempertimbangkan agar proses pencairan dana

BOS sudah dapat dilakukan sebelum masuk triwulan/semester

sehingga sekolah dapat menerima dana BOS di awal

triwulan/semester;

ii. Data hasil cut off pada triwulan/semester berjalan, yang

digunakan untuk informasi pelengkap dalam perhitungan

kelebihan atau kekurangan penyaluran dana BOS di triwulan/

semester berjalan yang sudah dilakukan menggunakan data

sebelum triwulan/semester berjalan.

b. Cut off data dilaksanakan dalam rangka pengembilan data untuk

penetapan alokasi di sekolah adalah sebagai berikut:

i. Cut-off tanggal 15 Desember. Data yang diambil adalah data

jumlah siswa semester I Tahun Pelajaran 2016/2017;

ii. Cut-off tanggal 30 Januari. Data yang diambil adalah data

jumlah siswa semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. Namun

apabila sekolah belum melakukan update data jumlah siswa

semester II Tahun Pelajaran 2016/2017, maka data jumlah

siswa yang diambil adalah data jumlah siswa semester I Tahun

Pelajaran 2016/2017;

iii. Cut-off tanggal 30 April. Data yang diambil adalah data jumlah

siswa semester II Tahun Pelajaran 2016/2017;

iv. Cut-off tanggal 21 September. Data yang diambil adalah data

jumlah siswa semester I Tahun Pelajaran 2017/2018. Namun

apabila sekolah belum melakukan update data jumlah siswa

semester I Tahun Pelajaran 2017/2018, maka data jumlah

- 24 -

siswa yang diambil adalah data jumlah siswa semester II Tahun

Pelajaran 2016/2017;

v. Cut-off tanggal 30 Oktober. Data yang diambil adalah data

jumlah siswa semester I Tahun Pelajaran 2017/2018.

c. Untuk penyaluran dana BOS triwulanan, perhitungan alokasi tiap

sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Triwulan I

1) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk

penyaluran dana BOS triwulan I menggunakan data jumlah

siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 15 Desember,

dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan

alokasi sekolah yang berlaku;

2) Perhitungan alokasi final triwulan I untuk tiap sekolah

dilakukan dengan membandingkan data jumlah siswa

masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 15

Desember dan hasil cut off tanggal 30 Januari.

Apabila ada perbedaan yang signifikan antara hasil cut off

tanggal 15 Desember dengan hasil cut off tanggal 30

Januari, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan

verifikasi ke sekolah (untuk sekolah jenjang pendidikan

dasar melalui Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi

tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk

menetapkan salah satu diantara 2 data hasil data cut off di

atas yang akan digunakan dalam penetapan alokasi final

sekolah di triwulan I.

Data yang dipilih selanjutnya digunakan untuk menghitung

alokasi sekolah di triwulan I sesuai dengan ketentuan/

kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;

ii. Triwulan II


penyaluran dana BOS triwulan II menggunakan data

jumlah siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 30

Januari, dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan

perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;

- 25 -

2) Perhitungan alokasi final triwulan II untuk tiap sekolah



Januari dan hasil cut off tanggal 30 April.


tanggal 30 Januari dengan hasil cut off tanggal 30 April,

maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke

sekolah (untuk sekolah jenjang pendidikan dasar melalui

Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan

menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk menetapkan

salah satu diantara 2 data hasil data cut off di atas yang

digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di

triwulan II.


alokasi sekolah di triwulan II sesuai dengan ketentuan/


iii. Triwulan III


penyaluran dana BOS triwulan III menggunakan data

jumlah siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 30 April,



2) Perhitungan alokasi final triwulan III untuk tiap sekolah


masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 April

dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.


tanggal 30 April dengan hasil cut off tanggal 30 Oktober,

maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke




salah satu diantara 2 data hasil data cut off di atas yang

digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di

triwulan III.

- 26 -


alokasi sekolah di triwulan III sesuai dengan ketentuan/


iv. Triwulan IV


penyaluran dana BOS triwulan IV menggunakan data


September, dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan


2) Perhitungan alokasi final triwulan IV untuk tiap sekolah



September dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.


tanggal 21 September dengan hasil cut off tanggal 30

Oktober, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan




menetapkan salah satu diantara 2 data hasil data cut off di

atas yang digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah

di triwulan IV.


alokasi sekolah di triwulan IV sesuai dengan ketentuan/

kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.

d. Untuk penyaluran dana BOS semesteran, perhitungan alokasi tiap

sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Semester I


penyaluran dana BOS semester I menggunakan data


Desember, dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan


- 27 -

2) Perhitungan alokasi final semester I untuk tiap sekolah

tetap didasarkan pada alokasi final tiap triwulan, yaitu

dengan menggabungkan alokasi final triwulan I dan alokasi

final triwulan II. Alokasi final triwulan I dilakukan dengan

membandingkan data jumlah siswa masing-masing sekolah

pada hasil cut off tanggal 15 Desember dan hasil cut off

tanggal 30 Januari. Sedangkan alokasi final triwulan II



Januari dan hasil cut off tanggal 30 April.


tanggal 15 Desember dengan hasil cut off tanggal 30

Januari untuk triwulan I, dan antara hasil cut off tanggal 30

Januari dengan hasil cut off tanggal 30 April untuk triwulan

II, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke




salah satu diantara 2 data hasil data cut off pada masing-

masing triwulan di atas yang digunakan dalam penetapan

alokasi final sekolah di triwulan I dan triwulan II.


alokasi sekolah di triwulan I dan triwulan II sesuai dengan

ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang

berlaku. Adapun alokasi dana final semester I adalah

dengan menjumlahkan alokasi dana final triwulan I dan

triwulan II.

ii. Semester II


penyaluran dana BOS semester II menggunakan data

jumlah siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 30 April,



2) Perhitungan alokasi final semester II untuk tiap sekolah

tetap didasarkan pada alokasi final tiap triwulan, yaitu

- 28 -

dengan menggabungkan alokasi final triwulan III dan

alokasi final triwulan IV. Alokasi final triwulan III


masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 April

dan hasil cut off tanggal 30 Oktober. Sedangkan alokasi

final triwulan IV dilakukan dengan membandingkan data

jumlah siswa masing-masing sekolah pada hasil cut off

tanggal 21 September dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.


tanggal 30 April dengan hasil cut off tanggal 30 Oktober

untuk triwulan III, dan antara hasil cut off tanggal 21

September dengan hasil cut off tanggal 30 Oktober untuk

triwulan IV, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan




menetapkan salah satu diantara 2 data hasil data cut off

pada masing-masing triwulan di atas yang digunakan

dalam penetapan alokasi final sekolah di triwulan III dan

triwulan IV.


alokasi sekolah di triwulan III dan triwulan IV sesuai

dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah

yang berlaku. Adapun alokasi dana final semester II adalah

dengan menjumlahkan alokasi dana final triwulan III dan

triwulan IV.

e. Pada kasus-kasus tertentu dimana terjadi perbedaan yang

signifikan antara data yang sudah diinput/disinkron sekolah

dengan data hasil cut off dari Dapodikdasmen, sekolah dapat

melakukan klarifikasi kepada pengelola Dapodikdasmen.

Apabila berdasarkan hasil klarifikasi tersebut ternyata perbedaan

data terjadi akibat kesalahan dalam proses pada sistem

Dapodikdasmen, maka sekolah dapat meminta kepada pengelola

Dapodikdasmen untuk mengeluarkan surat keterangan resmi yang

menyatakan data jumlah siswa sebenarnya dari sekolah tersebut

yang seharusnya tertera dalam data hasil cut off.

- 29 -

Surat keterangan ini untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada

Tim BOS Provinsi untuk melakukan revisi terhadap data hasil cut

off Dapodikdasmen yang sudah diunduh oleh Tim BOS Provinsi.

Secara ringkas tahap pengambilan data Dapodikdasmen yang akan

dilakukan pada pelaksanaan BOS tahun 2016 dapat dilihat dalam

Gambar 1 di bawah.

Gambar 1

Tahap Pendataan Untuk Pencairan Dana BOS

Keterangan:

D-1 : cut off Dapodikdasmen untuk penetapan alokasi sementara

penyaluran triwulan I (tanggal 15 Desember);

D-2 : cut off Dapodikdasmen untuk perhitungan lebih/kurang

penyaluran triwulan I dan untuk penetapan alokasi sementara

penyaluran triwulan II (tanggal 30 Januari);


penyaluran triwulan II dan untuk penetapan alokasi

sementara penyaluran triwulan III (tanggal 30 April);

D-4 : cut off Dapodikdasmen untuk penetapan alokasi sementara

penyaluran triwulan IV (tanggal 21 September);


penyaluran triwulan III dan triwulan IV (tanggal 30 Oktober);

ST-1 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan I;

ST-2 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan II;

ST-3 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan III;

ST-4 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan IV;

BT-1 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan I;

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop DesDes

D-1

ST-1

15Des

D-2

30Jan

ST-2+

BT-1

D-3

30Apr

ST-3+

BT-2

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

D-4

ST-4

21Sep

BT-3+

BT-4

D-5

30Okt

- 30 -

BT-2 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan II;

BT-3 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan III;

BT-4 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan IV.

Data Dapodikdasmen yang digunakan sebagai acuan dalam

perhitungan alokasi BOS tiap sekolah adalah data individu siswa yang

telah diinputkan ke dalam aplikasi Dapodikdasmen secara valid, yaitu

yang telah terisi lengkap variabel inputnya dan difinalkan oleh Tim

Dapodikdasmen Pusat dalam bentuk data hasil cut-off. Khusus untuk

SMA, data jumlah siswa yang diperhitungkan dalam alokasi BOS

bersumber dari isian data individu siswa yang telah dilengkapi dengan

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan lolos proses verifikasi dan

validasi di basis data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan

Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Untuk sekolah jenjang pendidikan dasar dan sekolah luar biasa,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kebijakan

khusus terkait perhitungan alokasi BOS bagi sekolah-sekolah dengan

jumlah siswa kurang dari 60 siswa, yaitu kebijakan dana BOS untuk

sekolah kecil dengan memberikan alokasi dana BOS minimal

sebanyak 60 siswa. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi

sekolah tidak tergantung pada jumlah siswa saja.

Sekolah yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 siswa adalah:

a. SMP Satap, SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB;

b. SD/SMP reguler yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i. Pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang

ditetapkan oleh pemerintah, dan berada di daerah sangat

tertinggal dengan skala satuan daerah adalah desa. Klasifikasi

ketertinggalan setiap desa mengacu pada hasil klasifikasi yang

dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi;

ii. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang siswanya

tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya;

iii. Khusus untuk sekolah swasta, harus sudah memiliki izin

operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan

iuran bagi seluruh siswa.

- 31 -

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil

yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah dengan kriteria

sebagai berikut:

a. Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal;

b. Sekolah swasta yang izin operasionalnya belum mencapai 3 tahun;

c. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak

berkembang, sehingga jumlah siswanya sedikit dan masih terdapat

alternatif sekolah lain di sekitarnya yang masih dapat menampung

siswa;

d. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah siswa

dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan

khusus tersebut;

e. Sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi

minimal.

Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran, maka mekanisme

pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah sebagai berikut:

a. SMP Satap, SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB secara otomatis

mendapatkan alokasi minimal tanpa harus direkomendasikan oleh

Dinas Pendidikan daerah setempat;

b. Tim BOS Kabupaten/Kota memverifikasi SD/SMP yang akan

mendapatkan kebijakan khusus tersebut sesuai dengan kriteria

yang sudah disebutkan di atas;

c. Tim BOS Kabupaten/Kota merekomendasikan SD/SMP kecil

penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada Tim BOS

Provinsi dengan dilampiri daftar sekolah dan jumlah siswa

berdasarkan Dapodikdasmen;

d. Tim BOS Provinsi menetapkan alokasi bagi SD/SMP kecil

berdasarkan surat rekomendasi dari Tim BOS Kabupaten/Kota.

Tim BOS Provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim BOS

Kabupaten/Kota apabila ditemukan fakta/informasi bahwa

rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang sudah

ditetapkan.

Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini

harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 32 -

a. Harus menyampaikan informasi jumlah dana BOS yang diterima

sekolah secara tertulis kepada orang tua siswa dan di papan

pengumuman;

b. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;

c. Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.

4. Perhitungan jumlah dana BOS untuk sekolah dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Sekolah dengan jumlah siswa 60 atau lebih, dana BOS yang

diterima oleh sekolah dihitung sebagai berikut:

i. SD/SDLB

Dana BOS = jumlah siswa x Rp 800.000,-

ii. SMP/SMPLB/SMP Satap

Dana BOS = jumlah siswa x Rp 1.000.000,-

iii. SMA/SMALB


iv. SMK


v. SLB

Dana BOS = (jumlah siswa tingkat SD x Rp 800.000,-) +

(jumlah siswa tingkat SMP x Rp 1.000.000,-) +

(jumlah siswa tingkat SMA x Rp 1.400.000,-)

Bila hasil perhitungan jumlah dana kurang dari Rp

84.000.000,-, maka jumlah dana minimal yang diterima SLB

tersebut adalah sebesar Rp 84.000.000,-

b. Sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 (sekolah kecil), dana

BOS yang diterima oleh sekolah dihitung sebagai berikut:

i. SD

Dana BOS = 60 x Rp 800.000,-

ii. SMP/SMP Satap

Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-

iii. SMA/SMA Satap


iv. SMK


v. SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/

SMALB)

- 33 -

Dana BOS = 60 x Rp 800.000,-

vi. SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/

SMALB)

Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-

vii. SMALB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/

SMPLB)

Dana BOS = 60 x Rp 1.400.000,-

viii. SLB yang memiliki siswa lintas jenjang, atau sekolah luar biasa

dengan satu manajemen antara SDLB, dan/atau SMPLB,

dan/atau SMALB

Dana BOS = 60 x Rp 1.400.000,-

c. Jumlah dana BOS untuk Kelas Jauh, SMP Terbuka dan SMA

Terbuka tetap didasarkan pada jumlah siswa riil yang valid karena

pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan

sekolah induk.

- 34 -

BAB V

PENYALURAN DANA

A. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah

Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat

sekolah dilakukan 2 (dua) tahap sebagai berikut:

1. Tahap 1 : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)

ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Mekanisme

penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam

peraturan dari Kementerian Keuangan.

2. Tahap 2 : Penyaluran dana dari RKUD ke rekening sekolah.

Mekanisme penyaluran dan pelaporannya akan diatur

dalam peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.

Untuk kelancaran penyaluran dana BOS, ada beberapa tahapan/langkah

persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang belum memiliki rekening, misalnya sekolah baru, harus

segera membuka rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama

pribadi) dan segera mengirim ke Tim BOS Kabupaten/Kota (sekolah

jenjang pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (sekolah jenjang

pendidikan menengah dan sekolah luar biasa);

2. Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota memeriksa akurasi

nomor rekening sekolah sesuai dengan jenjang sekolah yang menjadi

kewenangannya. Daftar rekening sekolah jenjang pendidikan dasar

yang sudah diverifikasi oleh Tim BOS Kabupaten/Kota dikirim ke Tim

BOS Provinsi;

3. SKPD pendidikan provinsi dan SKPD pendidikan kabupaten/kota

menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya diatur dalam

peraturan dari Kementerian Dalam Negeri;

4. SKPD pendidikan provinsi menyerahkan data daftar sekolah penerima

dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk keperluan

pencairan dana BOS dari BUD ke sekolah.

- 35 -

B. Penyaluran Dana BOS

Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap triwulan pada waktu

yang ditentukan melalui peraturan dari Kementerian Keuangan. Adapun

dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah

terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD 6 bulanan (semesteran) pada

waktu yang juga ditentukan melalui peraturan dari Kementerian

Keuangan.

Proporsi penyaluran dana di tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD

diatur dengan ketentuan persentase sebagai berikut, atau sesuai dengan

ketentuan yang diatur oleh peraturan dari Kementerian Keuangan:

1. Penyaluran triwulanan

a. Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun;

b. Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun;

c. Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun;

d. Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun.

2. Penyaluran semesteran

a. Semester I : 60% dari alokasi satu tahun;

b. Semester II : 40% dari alokasi satu tahun.

Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS secara langsung ke

rekening sekolah menggunakan mekanisme hibah sesuai dengan

ketetentuan yang ditetapkan dalam peraturan dari Kementerian Keuangan

dan Kementerian Dalam Negeri.

Proporsi penyaluran dana di tiap triwulan/semester dari RKUD ke

rekening sekolah disesuaikan dengan persentase penyaluran dana BOS

dari RKUN ke RKUD sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu:

1. Penyaluran triwulanan

a. Triwulan I, III, dan IV (proporsi 20% dari alokasi satu tahun)

i. SD

Dana BOS = alokasi jumlah siswa x Rp 160.000,-

ii. SMP/SMP Satap


iii. SMA/SMA Satap


- 36 -

iv. SMK



SMALB)



SMALB)



SMPLB)




dan/atau SMALB


b. Triwulan II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)

i. SD


ii. SMP/SMP Satap


iii. SMA/SMA Satap


iv. SMK



SMALB)



SMALB)



SMPLB)


- 37 -



dan/atau SMALB


Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan

separuh dari dana BOS triwulan II (20% dari alokasi satu tahun) di

rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli

sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan pada bab

selanjutnya. Dana BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan

apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang

diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku

sesuai ketentuan yang ditetapkan pada bab penggunaan dana.

Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari

20% dana BOS yang dicadangkan tersebut, sekolah dapat

menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila

dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20%

dana BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan

untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya

sebagaimana diatur pada bab selanjutnya.

2. Penyaluran semesteran

a. Semester I (proporsi 60% dari alokasi satu tahun)

i. SD


ii. SMP/SMP Satap


iii. SMA/SMA Satap


iv. SMK



SMALB)


- 38 -


SMALB)



SMPLB)




dan/atau SMALB


Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan

sepertiga dari dana BOS semester I (20% dari alokasi satu tahun)

di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli

sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan pada bab

selanjutnya. Dana BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan

apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang

diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku

sesuai ketentuan yang ditetapkan pada bab penggunaan dana.

Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari

20% dana BOS yang dicadangkan tersebut, sekolah dapat

menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila

dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20%

dana BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan

untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya

sebagaimana diatur pada bab selanjutnya.

b. Semester II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)

i. SD


ii. SMP/SMP Satap


iii. SMA/SMA Satap


- 39 -

iv. SMK



SMALB)



SMALB)



SMPLB)




dan/atau SMALB


Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran dana

BOS yang sering terjadi di daerah dan sekolah adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat siswa pindah/mutasi dari sekolah tertentu ke sekolah

lain setelah pencairan dana di triwulan/semester berjalan, maka dana

BOS siswa tersebut pada triwulan/semester berjalan tetap menjadi

hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang

ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan

untuk pencairan triwulan/semester berikutnya dengan terlebih

dahulu melakukan revisi/update data Dapodikdasmen sebelum batas

waktu cut off data penyaluran awal;

2. Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah

akibat perubahan data antara data yang digunakan untuk

perhitungan alokasi sementara dengan data yang digunakan untuk

perhitungan alokasi final pada triwulan I s/d triwulan III atau di

semester I, maka sekolah harus melakukan revisi/update data pada

Dapodikdasmen agar sesuai dengan jumlah siswa riil di sekolah

sebelum batas waktu cut off data perhitungan lebih kurang salur.

Terhadap kelebihan yang tercatat dalam Dapodikdasmen, Tim BOS

Provinsi melakukan pengurangan dana BOS di sekolah tersebut pada

- 40 -

periode penyaluran berikutnya. Sementara kelebihan yang tidak

tercatat dalam Dapodikdasmen harus dikembalikan oleh sekolah ke

rekening KUD;

3. Jika terjadi kelebihan salur pada triwulan IV atau semester II maka

sekolah harus mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening

KUD Provinsi;

4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah,

maka sekolah harus melakukan revisi/update data pada

Dapodikdasmen agar sesuai dengan jumlah siswa riil di sekolah

sebelum batas waktu cut off data perhitungan lebih kurang salur.

Apabila dana BOS di BUD masih mencukupi, kekurangan salur di

sekolah dapat langsung diselesaikan. Namun apabila dana di BUD

tidak mencukupi, maka Tim BOS Provinsi mengajukan laporan

kekurangan kepada Tim BOS Pusat melalui laporan penyaluran untuk

disampaikan ke Kemenkeu sebagai dasar pencairan dana cadangan;

5. Bilamana terdapat sisa dana BOS di sekolah pada akhir tahun

anggaran, maka dana tersebut tetap milik sekolah dan harus

digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan RKAS dan

mengacu kepada juknis BOS tahun berjalan yang berlaku;

C. Ketentuan Pemberian Dana

1. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening

atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau

pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak

manapun;

2. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Pemegang Kas Sekolah atas

persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu

sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai

peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk

pemotongan;

3. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada

periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan

dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

- 41 -

BAB VI

PENGGUNAAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana di Sekolah

1. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan

dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru dan

Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara

tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh

peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan

skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu

mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau

Standar Nasional Pendidikan (SNP);

2. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan

operasional sekolah;

3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan

menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya

jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang

diperbolehkan, maka sekolah dapat mempertimbangkan

penambahannya dari sumber pendapatan lain yang diterima oleh

sekolah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;

4. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar

kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah;

5. Bunga bank/jasa giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi

milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (SE Ditjen

Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010

perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di

rekening sekolah).

B. Komponen Pembiayaan BOS Jenjang SD dan SMP

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib

menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran

bagi siswa dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang

digunakan oleh sekolah.

- 42 -

Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh (tersedia di) sekolah sebelum

Tahun Pelajaran Baru dimulai. Dengan demikian, sekolah dapat

menggunakan dana BOS triwulan II (bagi sekolah yang menerima

penyaluran triwulanan) atau semester I (bagi sekolah yang menerima

penyaluran semesteran) untuk membiayai pembelian buku teks.

Sekolah harus mencadangkan separuh dana BOS yang diterima di

triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran triwulanan) atau

sepertiga dari dana BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang

menerima penyaluran semesteran), atau 20% dari alokasi sekolah dalam

satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus

dibeli sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan di bawah. Dana

BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan

membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi

kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan yang ditetapkan di bawah.

Apabila penggunaan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari

20% dana BOS yang telah dicadangkan, sekolah dapat menambahkan

dana tersebut dari dana yang ada. Sebaliknya apabila dana yang

dicadangkan tersebut masih tersisa setelah sekolah memenuhi kebutuhan

buku teks yang telah ditentukan, maka sisa dana tersebut dapat

digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan

lainnya sebagaimana ditentukan pada ketentuan di bawah.

Ketentuan pembelian buku teks dijabarkan lebih rinci pada penjelasan

mengenai komponen pembiayaan di bawah.

1. Pengembangan Perpustakaan

a. Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran untuk

siswa dan buku pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang

digunakan oleh sekolah. Buku teks pelajaran yang dibeli

mencakup pembelian buku teks pelajaran baru, mengganti buku

yang rusak, dan membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio

satu siswa satu buku untuk tiap mata pelajaran atau tema.

Ketentuan pembelian/penyediaan buku dari dana BOS adalah

sebagai berikut:

i. Jenjang Sekolah Dasar

1) Penyelenggara Kurikulum K-13

- 43 -

a) Sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013,

buku yang harus dibeli sekolah adalah buku untuk

setiap tema pada Kelas I dan Kelas IV semester II dan

Kelas II dan Kelas V semester I;

b) Sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013,

buku yang harus dibeli oleh sekolah adalah buku untuk

setiap tema pada Kelas I dan Kelas IV semester I;

c) Sekolah pelaksana sebagaimana tersebut pada butir a)

dan b) di atas, khusus Kelas IV harus membeli buku

untuk Mata Pelajaran Matematika dan Pendidikan

Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang telah

ditetapkan oleh Kemdikbud;

d) Buku teks yang harus dibeli sekolah adalah buku teks

pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga

Eceran Tertingginya oleh Kemdikbud.

e) Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh

siswa dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah.

Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran

sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks

dari Kemdikbud.

2) Penyelenggara Kurikulum 2006

a) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah

buku untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat

kelas. Jumlah buku yang dibeli adalah untuk

mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan

jumlah siswa dan akibat adanya buku lama yang rusak.

b) Buku teks pelajaran yang dibeli adalah buku teks



c) Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh

siswa dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah.

Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran

sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks

dari Kemdikbud.

ii. Jenjang Sekolah Menengah Pertama

1) Penyelenggara Kurikulum K-13

- 44 -

a) Buku yang harus dibeli sekolah adalah buku teks

pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan

kelas 9 sejumlah siswa dan buku pegangan guru untuk

setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan kelas 9 sejumlah

guru mata pelajaran. Untuk kelas 7, jumlah buku yang

dibeli adalah untuk mencukupi kekurangan akibat

adanya penambahan jumlah siswa dan akibat adanya

buku lama yang rusak.

b) Bagi sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013

di tahun ini, buku yang harus dibeli adalah buku teks

pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 7

sejumlah siswa dan buku pegangan guru untuk setiap

mata pelajaran pada kelas 7 sejumlah guru mata

pelajaran;

c) Buku yang harus dibeli sekolah adalah buku teks



d) Buku teks pelajaran yang dibeli ini harus dijadikan

pegangan oleh siswa dan guru dalam proses

pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai

buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan

ketentuan buku teks dari Kemdikbud.

2) Penyelenggara Kurikulum 2006

a) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah

buku untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat

kelas. Jumlah buku yang dibeli adalah untuk

mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan

jumlah siswa dan akibat adanya buku lama yang rusak.

b) Buku teks pelajaran yang dibeli adalah buku teks



c) Buku teks pelajaran yang dibeli ini harus dijadikan

pegangan oleh siswa dan guru dalam proses

pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai

buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan

ketentuan buku teks dari Kemdikbud.

- 45 -

b. Membeli buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi untuk

memenuhi SPM pendidikan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

c. Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan

pendidikan, baik offline maupun online;

d. Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, atau membeli yang

baru apabila buku/koleksi yang lama sudah tidak dapat

digunakan atau kurang jumlahnya;

e. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;

f. Pengembangan database perpustakaan;

g. Pemeliharaan perabot perpustakaan, atau membeli yang baru

apabila perabot yang lama sudah tidak dapat digunakan atau

jumlahnya kurang;

h. Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan;

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan, maka penggunaan dana operasional untuk

pengembangan perpustakaan paling sedikit 5% dari anggaran belanja

operasi sekolah sampai terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal.

2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

a. Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan siswa baru

(termasuk pendaftaran ulang untuk siswa lama);

b. Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan

Dapodikdasmen, yaitu:

i. Penggandaan/fotocopy formulir Dapodikdasmen;

ii. Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data. Yang

dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:

1) Bahan habis pakai (ATK);

2) Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak

dapat dilakukan di sekolah;

3) Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak

dapat dilakukan di sekolah;

4) Honor petugas pendataan Dapodikdasmen. Kebijakan

pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah

adalah sebagai berikut:

- 46 -

a) Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk

dikerjakan oleh tenaga administrasi berkompeten yang

sudah tersedia di sekolah (termasuk tenaga administrasi

BOS yang ada di SD), baik yang merupakan pegawai

tetap maupun tenaga honorer, sehingga sekolah tidak

perlu menganggarkan biaya tambahan untuk

pembayaran honor bulanan;

b) Apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang

berkompeten, sekolah dapat menugaskan petugas

pendataan lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai

dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan dalam

bentuk honor rutin bulanan);

c) Standar honor untuk petugas pendataan

Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau

ketentuan, atau kewajaran yang berlaku di daerah

sesuai dengan beban kerja.

c. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

a. Membeli/mengganti alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk

memenuhi SPM di tingkat SD;

b. Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif

dan Menyenangkan (PAKEM) pada SD;

c. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP;

d. Pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti

dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah;

e. Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan;

f. Pemantapan persiapan ujian;

g. Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang

merah remaja, dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan

sekolah lainnya;

h. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk peralatan dan obat-

obatan;

- 47 -

i. Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak

dan menyenangkan;

j. Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/

pemda, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi siswa/

guru dalam rangka mengikuti lomba dan biaya pendaftaran

mengikuti lomba;

k. Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar

kewajiban jam mengajar, serta biaya transportasinya.

Keterangan:

Untuk pelaksanaan yang sifatnya kegiatan, maka biaya yang dapat

dibayarkan dari dana BOS adalah ATK atau penggadaan materi, biaya

penyiapan tempat kegiatan, honor nara sumber lokal sesuai standar

biaya umum setempat, transportasi/konsumsi panitia dan nara

sumber apabila diperlukan sesuai ketentuan.

4. Kegiatan Ulangan dan Ujian

Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan

tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas,

dan ujian sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan

yang dapat dibayarkan adalah:

a. Fotocopy/penggandaan soal;

b. Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh

guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke dinas

pendidikan dan ke orang tua;

c. Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah

tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah

daerah.

5. Langganan Daya dan Jasa

a. Biaya langganan listrik, air, dan telepon. Termasuk pemasangan

instalasi baru dan tambah daya apabila sudah ada jaringan di

sekitar sekolah;

b. Biaya langganan internet dengan cara pasca bayar maupun

prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile

modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah

- 48 -

ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus penggunaan internet

dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher

adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya langganan

internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan

sekolah.

c. Membeli/sewa genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah

tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan

listrik, termasuk perlengkapan pendukungnya.

6. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah

a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;

b. Perbaikan mebeler, termasuk pembelian mebeler di kelas untuk

siswa/guru jika mebeler yang ada di kelas sudah tidak berfungsi

atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;

c. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan jamban/WC) untuk

menjamin kamar mandi dan jamban/WC siswa berfungsi dengan

baik;

d. Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;

e. Perbaikan lantai dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

7. Pembayaran Honorarium Bulanan

a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);

b. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi

sekolah termasuk melakukan tugas sebagai petugas pendataan

Dapodikdasmen), termasuk tenaga administrasi BOS untuk SD;

c. Pegawai perpustakaan;

d. Penjaga sekolah;

e. Petugas satpam;

f. Petugas kebersihan;

Keterangan:

a. Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honor

bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer

di sekolah negeri adalah 15% (lima belas persen) dari total dana

- 49 -

BOS yang diterima, sementara di sekolah swasta maksimal 50%

(lima puluh persen) dari total dana BOS yang diterima.

b. Setiap pengangkatan baru untuk guru/tenaga kependidikan

honorer yang dilakukan oleh sekolah harus dilaporkan ke dinas

pendidikan kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan

dan persetujuan terkait prinsip beban mengajar di sekolah, serta

pemerataan penyebaran guru dan tenaga kependidikan di

kabupaten/kota.

8. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

a. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang

memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau

sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan

menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila

tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut;

b. Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan

mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh

sekolah. Biaya yang dapat dibayarkan adalah biaya pendaftaran,

transportasi dan akomodasi apabila seminar diadakan di luar

sekolah;

c. Mengadakan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu,

seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/silabus,

pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan penerapan

program penilaian kepada siswa. Biaya yang dapat dibayarkan

adalah fotocopy, serta konsumsi guru peserta workshop/lokakarya

yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah

dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;

Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang

sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda.

9. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah

a. Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan

praktikum, buku induk siswa, buku inventaris;

b. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash

disk);

- 50 -

c. Pembelian minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan

sehari-hari di sekolah;

d. Pengadaan suku cadang alat kantor;

e. Pembelian alat-alat kebersihan dan alat listrik.

f. Penggandaan laporan dan surat-menyurat untuk keperluan

sekolah;

g. Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;

h. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/

kantor pos;

i. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota. Khusus untuk SDLB/SMPLB/SLB

dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan

Provinsi;

j. Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS,

kecuali untuk pembayaran honor;

k. Biaya untuk mengembangkan dan pemeliharaan laman sekolah

dengan domain “sch.id”;

l. Pembelian peralatan/perlengkapan yang menunjang operasional

rutin di sekolah, seperti bel, sound system dan speaker untuk

upacara, teralis jendela, dan perlengkapan sejenis lainnya

10. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer

a. Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One

Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dimana

jumlah maksimum bagi SD 5 unit/tahun dan bagi SMP 5

unit/tahun. Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan

untuk perbaikan atau upgrade komputer desktop/work station

milik sekolah;

b. Membeli printer atau printer plus scanner, dimana jumlah

maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun. Selain untuk

membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan printer milik

sekolah;

c. Membeli laptop, dimana jumlah maksimum yang dapat dibeli

adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp 10.000.000,-

- 51 -

(sepuluh juta rupiah). Selain untuk membeli, dana BOS boleh

digunakan untuk perbaikan atau upgrade laptop milik sekolah;

d. Membeli proyektor, dimana jumlah maksimum yang dapat dibeli

adalah 5 unit/tahun dengan harga tiap unit maksimum Rp

7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain untuk membeli, dana BOS

boleh digunakan untuk perbaikan proyektor milik sekolah;

Keterangan:

a. Komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan

proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan

garansi resmi;

b. Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti peraturan

yang berlaku;

c. Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

11. Biaya Lainnya

Apabila seluruh komponen 1-10 telah terpenuhi pembiayaannya,

maka dana BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana

penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat dengan dewan

guru dan komite sekolah. Pembiayaan yang dapat dibiayai adalah:

a. Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang

diberlakukan oleh Pemerintah;

b. Membangun jamban/WC beserta sanitasinya, dan kantin sehat,

bagi SD/SDLB yang belum memiliki prasarana tersebut;

c. Mesin ketik untuk kebutuhan kantor;

d. Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa

tanggap darurat, misalnya pembelian masker.

Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS dapat digunakan juga untuk

kegiatan berikut:

1. Supervisi oleh Kepala Sekolah, maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan;

2. Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, maksimal sebesar Rp

150.000,-/bulan;

- 52 -

3. Kegiatan tatap muka di sekolah induk oleh Guru Bina, rata-rata

maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan tetapi secara proporsional

disesuaikan dengan beban mengajarnya;

4. Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing

maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan;

5. Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1

orang), maksimal sebesar Rp 100.000,-/bulan;

6. Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri

maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.

Penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS untuk SMPT/

TKB Mandiri adalah Kepala SMP induk.

C. Komponen Pembiayaan BOS Jenjang SMA/SMALB

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, kewajiban utama

penggunaan dana BOS adalah membeli/menyediakan buku teks pelajaran


digunakan oleh sekolah. Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh

(tersedia di) sekolah sebelum Tahun Pelajaran baru dimulai. Dengan

demikian, sekolah dapat menggunakan dana BOS triwulan II (bagi sekolah

yang menerima penyaluran triwulanan) atau semester I (bagi sekolah yang

menerima penyaluran semesteran) untuk membiayai pembelian buku

teks.









kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan yang ditetapkan di bawah.




- 53 -




lainnya sebagaimana ditentukan pada ketentuan di bawah.

1. Pembelian Buku

a. Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran yang

terdiri dari buku teks pelajaran untuk siswa dan buku pegangan

guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah.

Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran

baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku

agar tercukupi rasio satu siswa satu buku untuk tiap mata

pelajaran.

Ketentuan pembelian/penyediaan buku teks pelajaran dari dana

BOS adalah sebagai berikut:

i. Penyelenggara Kurikulum 2013

1) Buku yang harus dibeli sekolah adalah buku teks pelajaran

siswa untuk setiap mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas

12 sejumlah siswa dan buku pegangan guru untuk setiap

mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas 12 sejumlah guru

mata pelajaran tersebut. Untuk kelas 10, jumlah buku

yang dibeli adalah untuk mencukupi kekurangan akibat

adanya penambahan jumlah siswa dan akibat adanya buku

lama yang rusak.

2) Bagi sekolah yang baru melaksanakan pembelajaran

Kurikulum 2013 di tahun ini, buku yang harus dibeli

adalah buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran

pada kelas 10 sejumlah siswa dan buku pegangan guru

untuk setiap mata pelajaran pada kelas 10 sejumlah guru

mata pelajaran;

3) Buku yang dibeli sekolah adalah buku teks pelajaran yang

telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran

Tertingginya (HET) oleh Kemdikbud.

4) Khusus untuk buku teks pelajaran peminatan SMA, buku

yang dapat dibeli sekolah terdiri dari buku siswa dan buku

- 54 -

panduan guru yang telah dinilai dan atau ditetapkan oleh

Kemdikbud.

5) Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh siswa

dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini

digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada

perubahan ketentuan buku teks pelajaran dari Kemdikbud.

ii. Penyelenggara Kurikulum 2006

1) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah buku

untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat kelas.

Jumlah buku yang dibeli adalah untuk mencukupi

kekurangan akibat adanya penambahan jumlah siswa dan

akibat adanya buku lama yang rusak.

2) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah

buku-buku yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga

Eceran Tertingginya (HET) oleh Kemdikbud.




perubahan ketentuan buku teks dari Kemdikbud.

b. Sekolah dapat membeli/menyediakan buku non teks pelajaran

untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Buku non

teks pelajaran yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang

ditetapkan oleh Kemdikbud.

Selanjutnya setelah kebutuhan buku teks pelajaran terpenuhi, sekolah

dapat menggunakan dana BOS yang diterima untuk membiayai

komponen kegiatan operasional non personalia lainnya dengan urutan

prioritas sebagaimana berikut:

2. Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran SMA/SMALB

a. Pembelian alat-alat habis pakai praktikum dalam materi

pembelajaran SMA/SMALB, antara lain praktikum IPA, IPS,

bahasa, komputer, olahraga, kesenian, dan keterampilan;

b. Pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain preparat, sendok,

baterai, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan

praktikum IPA;

- 55 -

c. Pembelian peralatan praktikum IPS, antara lain batuan, bola

dunia, peta, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan

praktikum IPS;

d. Pembelian peralatan praktikum Bahasa, antara lain CD, kaset,

headset, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan

praktikum bahasa;

e. Pembelian suku cadang alat praktikum komputer, antara lain CD,

mouse, keyboard, dan suku cadang lainnya yang diperlukan untuk

pelaksanaan praktikum komputer;

f. Pembelian peralatan praktek olahraga, antara lain raket, bat, net,

dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek

olahraga;

g. Pembelian peralatan praktek kesenian, antara lain gitar, seruling,

dan alat musik lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan

praktek kesenian;

h. Pembelian peralatan praktek keterampilan, antara lain pahat, palu,

transistor, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan

praktek keterampilan;

i. Biaya konsumsi dan transportasi dalam pembelian alat habis pakai

praktikum pembelajaran SMA/SMALB.

3. Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran SMA/SMALB

a. Pembelian bahan-bahan habis pakai praktikum dalam materi

pembelajaran antara lain: praktikum IPA, IPS, bahasa, komputer,

olahraga, kesenian, dan keterampilan;

b. Pembelian bahan praktikum IPA, antara lain HCl, formalin,

aquadest, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan

praktikum IPA;

c. Pembelian bahan praktikum IPS, antara lain format chart, dan

bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum IPS;

d. Pembelian bahan praktikum Bahasa, antara lain headcleaner, dan

bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum

bahasa;

- 56 -

e. Pembelian bahan praktikum komputer, antara lain tinta/toner, dan

bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum

komputer;

f. Pembelian bahan praktikum olahraga, antara lain bola, shuttlecock,

dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek

olahraga;

g. Pembelian bahan praktikum kesenian, antara lain cat air, kuas,

dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum

kesenian;

h. Pembelian bahan praktikum keterampilan dan kewirausahaan,

antara lain bahan makanan khas daerah, benih-benih pertanian,

bahan tenun dan lainnya, dan bahan lainnya yang diperlukan

untuk pelaksanaan praktikum keterampilan dan kewirausahaan;

i. Biaya konsumsi dan transportasi dalam pembelian bahan habis

pakai praktikum pembelajaran SMA/SMALB.


a. Pembelian alat dan atau bahan habis pakai yang dibutuhkan

dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi kantor,

antara lain buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD,

flashdisk, tinta printer, buku induk siswa, buku inventaris, buku

rapor, buku induk guru, dan alat bahan sejenisnya;

b. Pembelian peralatan kebersihan sekolah;

c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain obat-

obatan, tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam

kebakaran, dan alat sejenisnya. Jika peralatan yang dibeli

menimbulkan aset, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai

inventaris sekolah;

d. Pembiayaan pengelolaan Program BOS SMA/SMALB, yang terdiri

dari:

i. Pembiayaan rapat di sekolah dalam rangka penyusunan

RKT/RKAS, evaluasi pelaksanaan program BOS serta kegiatan

rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan program BOS.

Pembiayaan rapat meliputi pembelian alat dan atau bahan

habis pakai, konsumsi dan transportasi;

- 57 -

ii. Transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di

Bank/Kantor Pos;

iii. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program

BOS ke Dinas Pendidikan Provinsi;

iv. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS kepada Dinas

Pendidikan Provinsi;

e. Pembiayaan surat-menyurat untuk keperluan sekolah;

f. Pembiayaan untuk membangun dan atau mengembangkan serta

pemeliharaan website sekolah dengan domain “sch.id”.

Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi,

dan jasa profesi pengembang website.

g. Pendataan SMA/SMALB melalui aplikasi Dapodikdasmen, dengan


i. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka keseluruhan rangkaian

tahapan kegiatan pendataan Dapodikdasmen, meliputi

pemasukan data; validasi; updating; dan sinkronisasi data

individual SMA ke dalam aplikasi Dapodikdasmen. Data

individual SMA yang dimaksud meliputi data profil sekolah;

data siswa; data sarana dan prasarana, serta data pendidik dan

tenaga kependidikan.

ii. Pembiayaan kegiatan pada butir i) di atas meliputi:

1) Penggandaan formulir Dapodikdasmen;

2) Alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan;

3) Konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data,

validasi, updating, dan sinkronisasi;

4) Sewa internet (warnet) dan biaya transportasi menuju

warnet, apabila tahapan kegiatan pendataan tidak dapat

dilakukan di sekolah karena permasalahan jaringan

internet;



mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a) Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diupayakan untuk


sudah tersedia di sekolah, baik yang merupakan

- 58 -

pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga

sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan

untuk pembayaran honor bulanan;


berkompeten, sekolah dapat menugaskan petugas

pendataan lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai

dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak

dibayarkan dalam bentuk honor rutin bulanan).

h. Khusus untuk SMA/SMALB yang berada di daerah terpencil dan

belum ada jaringan listrik dapat menyewa atau membeli genset

atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya, tergantung

mana yang dirasakan lebih cocok di daerah tersebut. Jika

peralatan dimaksud dibeli oleh sekolah, maka selanjutnya harus

dicatatkan sebagai inventaris sekolah.

i. Khusus untuk SMA/SMALB yang berada di daerah yang terjadi

bencana alam, dana BOS dapat digunakan untuk membiayai

penanggulangan dampak darurat bencana khususnya selama

masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker.


a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung

kegiatan pembelajaran di sekolah, antara lain listrik, telepon, air,

langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan

pendidikan, baik offline maupun online, dan iuran kebersihan/

sampah;

b. Biaya pemasangan instalasi listrik baru apabila sudah ada

jaringan di sekitar sekolah serta penambahan daya listrik;

c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun



ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus untuk penggunaan

internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian

paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya

langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan

kebutuhan sekolah.

- 59 -

6. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran

a. Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai adalah

kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir

semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian nasional (paper based

dan atau berbasis komputer) serta ujian sekolah berstandar

nasional;

b. Komponen pembiayaan dari kegiatan pada butir a di atas meliputi:

i. Fotokopi/penggandaan naskah soal dan lembar jawaban;

ii. Fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan

oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke

Dinas Pendidikan Provinsi dan atau ke orang tua;

iii. Biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi

pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah;

iv. Biaya transportasi dalam rangka penyampaian hasil ujian ke

Dinas Pendidikan Provinsi;

v. Biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar

sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/

pemerintah daerah;

7. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru

Biaya dalam rangka penerimaan siswa baru (termasuk pendaftaran

ulang untuk siswa lama), antara lain:

a. Penggandaan formulir pendaftaran;

b. Administrasi pendaftaran;

c. Penentuan peminatan/psikotest;

d. Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya);

e. Layanan online Penerimaan Siswa Baru;

f. Biaya masa orientasi siswa baru;

g. Konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi

8. Kegiatan Pembelajaran/Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler

a. Pembiayaan kegiatan pembelajaran/intra kurikuler seperti:

i. Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan;

- 60 -

ii. Pemantapan persiapan ujian;

iii. Pelaksanaan try out dan lainnya;

b. Pembiayaan kegiatan pembinaan siswa melalui ekstra kurikuler

seperti:

i. Ekstra kurikuler kesiswaan, antara lain OSIS, Pramuka, PMR,

UKS, KIR, Kegiatan Kepemimpinan dan Bela Negara dan

lainnya;

ii. Ekstra kurikuler olahraga dan kesenian, antara lain voli,

pencak silat, karate, seni tari, marching band dan lainnya.

c. Pembiayaan kegiatan pengembangan pendidikan karakter/

penumbuhan budi pekerti;

d. Pembiayaan kegiatan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah

anak dan menyenangkan;

e. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan pada butir a sampai d

meliputi pembelian alat dan atau bahan habis pakai, sewa fasilitas

bilamana sekolah tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan,

konsumsi, transportasi, honor guru pembimbing dan jasa profesi

bagi nara sumber dari luar sekolah. (jika diperlukan).

f. Pembiayaan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah, yang

meliputi alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan

serta konsumsi/transportasi panitia dan jasa profesi bagi nara

sumber dari luar sekolah (jika diperlukan);

9. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Sekolah

Biaya untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana

SMA/SMALB agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:

a. Perbaikan pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan

jendela, perbaikan mebeler ruang belajar, perbaikan perabot

laboratorium, perabot perpustakaan, perbaikan lantai ubin/

keramik, perbaikan plafond, penggantian lampu/bohlam dan

perbaikan lainnya yang sifatnya agar sarana dan prasarana

sekolah agar tetap berfungsi dan layak digunakan untuk kegiatan

pembelajaran;

b. Perawatan dan perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi, WC dan

saluran air kotor) agar tetap dapat berfungsi dengan baik;

- 61 -

c. Perawatan dan perbaikan instalasi listrik sekolah;

d. Perawatan dan perbaikan saluran pembuangan dan saluran air

hujan;

e. Perawatan dan perbaikan komputer, printer, laptop sekolah, LCD,

dan AC;

f. Perawatan dan perbaikan peralatan praktikum agar tetap berfungsi

dan layak digunakan untuk kegiatan pembelajaran;

g. Pemeliharaan dan perbaikan taman sekolah dan fasilitas sekolah

lainnya;

Untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran

upah tukang dan bahan, transportasi dan konsumsi.

10. Pembiayaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan

Manajemen Sekolah

a. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan MGMP dan MKKS di

sekolah. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/blockgrant

pengembangan MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang

sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya

transportasi kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/

blockgrant tersebut;

b. Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan di sekolah semacam In

House Training (IHT)/workshop/lokakarya untuk peningkatan

mutu, seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/

silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan

penerapan program penilaian kepada siswa;

c. Pembiayaan pada butir a dan b di atas, meliputi fotokopi bahan/

materi, pembelian alat dan atau bahan habis pakai, konsumsi,

transportasi dan jasa profesi bagi nara sumber dari luar sekolah

(jika diperlukan).

11. Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran

a. Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One

Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan

jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5 (lima) unit/tahun;

- 62 -

b. Membeli printer atau printer plus scanner, dengan jumlah maksimal

yang dapat dibeli adalah 1 (satu) unit/tahun;

c. Membeli laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran,

dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 (satu) unit/

tahun dan harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

d. Membeli proyektor/LCD untuk digunakan dalam proses

pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5

(lima) unit/tahun dengan harga maksimum Rp 7.000.000,- (tujuh

juta rupiah);

e. Keterangan:

i. Komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop

dan proyektor harus dibeli di penyedia barang yang

memberikan garansi resmi;

ii. Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti

peraturan yang berlaku;

iii. Peralatan di atas harus dicatat sebagai aset/inventaris sekolah.

Ketentuan tambahan mengenai pembiayaan BOS SMA/SMALB:

1. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang

sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah/

partisipasi masyarakat;

2. Ketentuan terkait penggunaan konsumsi, transportasi, dan honor

mengikuti ketentuan daerah setempat yang ditetapkan;

3. Ketentuan terkait jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber

yang mewakili instansi resmi di luar sekolah, misalnya Kwarda, KONI

daerah, BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, unsur keagamaan,

dan lainnya berdasar atas surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi

yang diwakilinya;

4. Standar biaya untuk konsumsi, transportasi, jasa profesi dan upah

tukang sesuai dengan standar biaya setempat yang ditetapkan;

5. Standar biaya untuk honor petugas pendataan Dapodikdasmen dan

guru pembimbing sesuai dengan standar biaya, atau ketentuan, atau

kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja yang

ditetapkan.

- 63 -

D. Komponen Pembiayaan BOS Jenjang SMK

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, kewajiban utama

penggunaan dana BOS adalah membeli/menyediakan buku teks pelajaran


digunakan oleh sekolah. Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh

(tersedia di) sekolah sebelum Tahun Pelajaran baru dimulai. Dengan

demikian, sekolah dapat menggunakan dana BOS triwulan II (bagi sekolah

yang menerima penyaluran triwulanan) atau semester I (bagi sekolah yang

menerima penyaluran semesteran) untuk membiayai pembelian buku

teks.









kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan penggunaan BOS yang

ditetapkan di bawah.







lainnya sebagaimana ditentukan pada ketentuan penggunaan BOS di

bawah.

Ketentuan penggunaan BOS Jenjang SMK adalah sebagai berikut:

1. Pembelian Buku

a. Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran yang

terdiri dari buku teks pelajaran untuk siswa dan buku pegangan

guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah.

Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran

- 64 -

baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku

agar tercukupi rasio satu siswa satu buku untuk tiap mata

pelajaran. Ketentuan pembelian/penyediaan buku dari dana BOS

SMK adalah sebagai berikut:

i. Penyelenggara Kurikulum K-13

1) Buku yang harus dibeli sekolah adalah buku teks pelajaran

siswa untuk setiap mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas

12 sejumlah siswa dan buku pegangan guru untuk setiap

mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas 12 sejumlah guru

mata pelajaran tersebu Untuk kelas 10, jumlah buku yang

dibeli adalah untuk mencukupi kekurangan akibat adanya

penambahan jumlah siswa dan akibat adanya buku lama

yang rusak.

2) Bagi sekolah yang baru melaksanakan pembelajaran

Kurikulum 2013 di tahun ini, buku yang harus dibeli

adalah buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran

pada kelas 10 sejumlah siswa dan buku pegangan guru

untuk setiap mata pelajaran pada kelas 10 sejumlah guru

mata pelajaran;

3) Buku yang dibeli sekolah adalah buku teks pelajaran yang

telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran

Tertingginya (HET) oleh Kemdikbud.

4) Khusus untuk buku kejuruan, buku yang dapat dibeli

sekolah terdiri dari buku siswa dan buku panduan guru.




perubahan ketentuan buku teks pelajaran dari Kemdikbud.

ii. Penyelenggara Kurikulum 2006

1) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah buku

untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat kelas.

Jumlah buku yang dibeli adalah untuk mencukupi

kekurangan akibat adanya penambahan jumlah siswa dan

akibat adanya buku lama yang rusak.

- 65 -

2) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah

buku-buku yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga

Eceran Tertingginya (HET) oleh Kemdikbud.




perubahan ketentuan buku teks dari Kemdikbud.

4) Khusus untuk buku kejuruan, buku yang dapat dibeli

sekolah terdiri dari buku siswa dan buku panduan guru

b. Sekolah dapat membeli/menyediakan buku non teks pelajaran

untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Buku non

teks pelajaran yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang

ditetapkan oleh Kemdikbud.

2. Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran SMK

a. Pembelian alat habis pakai yang ditujukan untuk mendukung

proses pembelajaran teori dan praktikum kejuruan;

b. Pembelian alat habis pakai praktikum kejuruan/teaching factory;

c. Pembelian peralatan ringan/handtools, antara lain obeng, tang,

dan alat ringan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan

praktikum;

d. Pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain preparat, sendok,

baterai, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan

praktikum IPA;

e. Pembelian peralatan praktikum bahasa, antara lain CD, kaset,

headset, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan

praktikum bahasa;

f. Pembelian suku cadang alat praktikum komputer, antara lain CD,

mouse, keyboard, dan suku cadang lainnya yang diperlukan untuk

pelaksanaan praktikum komputer;

g. Pembelian alat praktek olahraga, antara lain raket, bat, net, dan

alat olahraga lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek

olahraga;

- 66 -

h. Pembelian alat praktek kesenian, antara lain gitar, seruling, dan

alat musik lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek

kesenian;

i. Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian alat habis pakai

praktikum pembelajaran SMK.

3. Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran SMK

a. Pembelian bahan habis pakai ditujukan untuk pembelian bahan-

bahan praktikum dalam materi kejuruan, yaitu bahan praktikum

kejuruan;

b. Pembelian bahan praktikum teaching factory/kewirausahaan,

antara lain bahan las, bahan perakitan, dan bahan lainnya yang

diperlukan untuk pelaksanaan praktikum kewirausahaan;

c. Pembelian bahan praktikum IPA, antara lain HCl, formalin,

aquadest, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan

praktikum IPA;

d. Pembelian bahan praktikum bahasa, antara lain headcleaner, CD,


bahasa;

e. Pembelian bahan praktikum komputer, antara lain tinta/toner, CD,


komputer;

f. Pembelian bahan praktik olah raga, antara lain bola, shuttlecock,

dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek

olahraga;

g. Pembelian bahan praktik kesenian, antara lain cat air, kuas, dan

bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek

kesenian;

h. Biaya konsumsi dan transportasi dalam pembelian bahan dengan

ketentuan standar biayanya mengikuti ketentuan daerah setempat

yang ditetapkan habis pakai praktikum pembelajaran SMK.


a. Pembelian alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam mendukung (i)

kegiatan pembelajaran, (ii) administrasi kantor (iii) administrasi

- 67 -

bursa kerja khusus, (iv) penyiapan lembaga sertifikasi profesi

pihak pertama (LSP-P1) antara lain buku tulis, kapur tulis, pensil,

spidol, kertas, CD, flashdisk, toner, buku induk siswa, buku

inventaris, buku raport, buku induk guru, dan alat bahan

sejenisnya;

b. Pembelian peralatan kebersihan sekolah, antara lain sapu, alat pel,

tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan lainnya;

c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain:

tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran,

dan alat sejesnisnya. Jika peralatan yang dibeli menimbulkan aset,

maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai inventaris sekolah;

d. Pengembangan Perpustakaan, antara lain pemeliharaan buku/

koleksi perpustakaan; peningkatan kompetensi tenaga

perpustakaan; pengembangan database perpustakaan;

pemeliharaan dan pembelian perabot perpustakaan; pemeliharaan

dan pembelian AC perpustakaan;

e. Pembiayaan Pengelolaan BOS SMK, terdiri dari:

i. Pembiayaan rapat di sekolah dalam rangka penyusunan

RKT/RKAS, evaluasi pelaksanaan program BOS serta kegiatan

rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan program BOS.

Pembiayaan rapat meliputi pembelian alat dan atau bahan

habis pakai, konsumsi dan transportasi;

ii. Biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di

Bank/Kantor Pos;

iii. Biaya transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan

program BOS ke Dinas Pendidikan Provinsi;

iv. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS kepada Dinas

Pendidikan Provinsi, yang meliputi biaya fotokopi dan

penjilidan, konsumsi dan transportasi penyusunan laporan;

v. Ketentuan terkait penggunaan konsumsi dan transportasi serta

standar biayanya mengikuti ketentuan daerah setempat yang

ditetapkan.

f. Pembiayaan surat-menyurat untuk keperluan sekolah;

- 68 -

g. Biaya untuk membangun dan/atau mengembangkan serta

pemeliharaan website sekolah dengan domain “sch.id”.

Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi,

dan jasa profesi pengembang website;

h. Biaya untuk pembelian server lokal/server Ujian Berbasis

Komputer (UBK) untuk mendukung pengembangan ICT Based

School Management dan ICT Based Learning serta Ujian Berbasis

Komputer. Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

i. Pendataan SMK melalui aplikasi Dapodikdasmen, dengan


i. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka keseluruhan rangkaian

tahapan kegiatan pendataan Dapodikdasmen, meliputi:

pemasukan data; validasi; updating; dan sinkronisasi data

individual SMK ke dalam aplikasi Dapodikdasmen. Data

individual SMK yang dimaksud meliputi data profil sekolah;

data siswa; data sarana dan prasarana, serta data pendidik dan

tenaga kependidikan;

ii. Pembiayaan kegiatan pada butir 1) di atas meliputi:

1) Penggandaan formulir Dapodikdasmen;

2) Alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan;

3) Konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data,

validasi, updating, dan sinkronisasi;

4) Sewa internet (warnet) dan biaya transportasi menuju

warnet, apabila tahapan kegiatan pendataan tidak dapat

dilakukan di sekolah karena masalah jaringan internet;



mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a) Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diupayakan untuk


sudah tersedia di sekolah, baik yang merupakan

pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga

sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan

untuk pembayaran honor bulanan;


berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga lepas

- 69 -

(outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu

pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam

bentuk honor rutin bulanan).

j. Khusus untuk sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum

ada jaringan listrik dapat menyewa/membeli genset atau panel

surya termasuk peraltan pendukungnya, tergantung mana yang

dirasakan lebih cocok di daerah tersebut. Jika peralatan dimaksud

dibeli oleh sekolah, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai

inventaris sekolah;

k. Khusus untuk sekolah yang berada di daerah yang terjadi

bencana alam, dana BOS dapat digunakan untuk membiayai

penanggulangan dampak darurat bencana khususnya selama

masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker, dan

sebagainya.


a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung

kegiatan pembelajaran di sekolah, antara lain listrik, telepon, air,

langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan

pendidikan, baik offline maupun online, dan iuran

kebersihan/sampah;

b. Biaya pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di

sekitar sekolah serta penambahan daya listrik;

c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun



ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus untuk penggunaan

internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian

paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya

langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan

kebutuhan sekolah;

6. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran

a. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian,

ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan

- 70 -

kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, ujian sekolah dan Ujian

Nasional;

b. Komponen pembiayaan dari kegiatan di atas meliputi:

i. Fotocopy/penggandaan naskah soal dan lembar jawaban;

ii. Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan

oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke

Dinas Pendidikan dan ke orang tua;

iii. Biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi

pembelajaran dan pemeriksaan serta pengolahan hasil ujian di

sekolah;

iv. Biaya transportasi dalam rangka penyampaian hasil ujian ke

Dinas Pendidikan Provinsi;

v. Biaya untuk transportasi pengawas ujian di luar satuan

pendidikan tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh

Pemerintah/Pemerintah Daerah;

vi. Biaya simulasi persiapan pelaksanaan UBK;

vii. Biaya pembelian alat/bahan jaringan komputer UBK seperti

kabel, konektor, crimping tool, kabel tester, dan lainnya;

viii. Biaya jasa instalasi jaringan, server dan client untuk

pelaksanaan UBK;

ix. Biaya penulisan dan pencetakan halaman belakang blanko

ijazah SMK.

7. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru

Biaya dalam rangka penerimaan siswa baru (termasuk pendaftaran

ulang untuk siswa lama), antara lain:

a. Penggandaan formulir pendaftaran;

b. Administrasi pendaftaran;

c. Penentuan peminatan/psikotest;

d. Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya);

e. Layanan online Penerimaan Siswa Baru;

f. Biaya masa orientasi siswa baru;

g. Konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.

- 71 -

8. Kegiatan Pembelajaran/Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler

a. Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/intra

kurikuler seperti:

i. Kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi;

ii. Pemantapan persiapan ujian;

iii. Pelaksanaan try out dan lainnya;

b. Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa

melalui ekstra kurikuler seperti:

i. Ekstra kurikuler kesiswaan, seperti OSIS, Pramuka, PMR, UKS,

Pembinaan Olimpiade Sains, Seni, Olahraga, Lomba

Kompetensi Siswa (LKS), Kegiatan Kepemimpinan dan Bela

Negara, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan lainnya;

ii. Ekstra kurikuler olahraga dan kesenian, antara lain renang,

voli, pencak silat, karate, seni tari, marching band dan lainnya.

c. Pembiayaan untuk pengembangan pendidikan karakter,

penumbuhan budi pekerti;

d. Pembiayaan untuk pengembangan sekolah sehat, aman, ramah

anak dan menyenangkan;

e. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan pada butir a sampai d

meliputi pembelian alat dan atau bahan habis pakai, sewa fasilitas

bilamana sekolah tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan,

konsumsi, transportasi, honor guru pembimbing dan jasa profesi

bagi nara sumber dari luar sekolah (jika diperlukan);

f. Pembiayaan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah, yang

meliputi alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan

serta konsumsi/transportasi panitia dan jasa profesi bagi nara

sumber dari luar sekolah (jika diperlukan);

9. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Sekolah

Biaya untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana sekolah

agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:

a. Pengecatan, perawatan dan perbaikan atap bocor, pintu dan

jendela, mebeler, lantai, plafond, lampu/bohlam dan lainnya;

- 72 -

b. Perbaikan mebeler, termasuk pembelian meja dan kursi siswa/

guru jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau

jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;

c. Perawatan dan perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC);

d. Perawatan dan perbaikan instalasi listrik sekolah;

e. Perawatan dan perbaikan saluran pembuangan air hujan;

f. Perawatan dan perbaikan komputer praktek, printer, laptop

sekolah, LCD, AC, dan lainnya;

g. Perawatan dan perbaikan peralatan praktek utama kejuruan

sehingga dapat berfungsi;

h. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;

Seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah

tukang, transportasi dan konsumsi.

10. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi dan

sertifikasi siswa SMK. Pembiayaan tersebut meliputi biaya pendaftaran

uji kompetensi; pembelian bahan ujian kompetensi; fotocopy,

konsumsi, pengadaan sertifikat, transportasi, akomodasi dan jasa

profesi bagi nara sumber/assesor dari luar sekolah dengan mengikuti

standar biaya wajar di daerah.

11. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktek Kerja

Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dalam Negeri dan

Pemagangan

a. Biaya untuk penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK,

diantaranya penggandaan bahan, konsumsi, belanja bahan habis

pakai (ATK), dan perjalanan dinas pengelola BKK SMK untuk

pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri

atapun evaluasi;

b. Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri/lapangan bagi

siswa SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing dalam

mencari tempat praktek/bimbingan/pemantauan siswa praktek;

- 73 -

c. Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study),

diantaranya perjalanan dinas. Hasil pemantauan kebekerjaan

siswa SMK setiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan

SMK, Kemdikbud;

d. Biaya untuk pemagangan guru di industri sebanyak 5 (lima) kali

dalam setahun, diantaranya biaya akomodasi, transportasi dan

uang saku.

12. Pengembangan Sekolah Rujukan

a. Biaya untuk penyelenggaraan perjalanan dinas koordinasi mutu

minimal 2 (dua) kali dalam setahun ke Jakarta yang diadakan oleh

Kemdikbud dan atau pembahasan pengembangan sekolah rujukan

di wilayahnya dan/atau konsumsi rapat pembahasan program

sekolah aliansinya.

b. Biaya untuk penyelenggaraan SMK rujukan sebagai LSP Pihak

Pertama (LSP-P1) diantaranya belanja bahan habis pakai (ATK),

perjalanan dinas;

c. Biaya praktek bagi guru dan siswa SMK di industri/institusi luar

negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

i. SMK yang memiliki jumlah siswa di atas 1.500 atau SMK

Rujukan yang memiliki program keahlian dengan jumlah siswa

di atas 600;

ii. Ada akta kerjasama dengan industri/institusi luar negeri; dan

iii. Ada izin persetujuan dari Direktorat Pembinaan SMK,

Kemdikbud;

d. Biaya pelaksanaan Job Macthing lulusan SMK rujukan dan

aliansinya, diantaranya perjalanan dinas;

13. Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Kejuruan

a. Biaya untuk pembelian bahan/komponen material untuk praktek

perakitan dan atau pengembangan e-book;

b. Biaya untuk pengembangan pembelajaran kejuruan berbasis TIK;

c. Biaya untuk mendatangkan guru/pengajar tamu produktif yang

profesional;

- 74 -

d. Biaya untuk menambah dan meningkatkan praktek kejuruan

berulang kali (lebih dari satu kali praktek);

e. Biaya untuk mengikuti diklat menjadi assesor kompetensi

kejuruan bagi guru.

14. Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran

a. Membeli komputer desktop/work station untuk digunakan dalam

proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli

adalah 5 (lima) unit/tahun;

b. Membeli printer atau printer plus scanner, dengan jumlah maksimal

yang dapat dibeli adalah 1 (satu) unit/tahun;

c. Membeli laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran,

dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 (satu)

unit/tahun dan harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah);

d. Membeli proyektor untuk digunakan dalam proses pembelajaran,

dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5 (lima)

unit/tahun dengan harga maksimum Rp 7.000.000,- (tujuh juta

rupiah);

e. keterangan:

i. Komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop

dan proyektor harus dibeli di penyedia barang yang

memberikan garansi resmi;

ii. Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti

peraturan yang berlaku;

iii. Peralatan di atas harus dicatat sebagai aset/inventaris sekolah.

Ketentuan tambahan mengenai pembiayaan BOS SMK:

1. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang

sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah/

partisipasi masyarakat;

2. Ketentuan terkait penggunaan konsumsi, transportasi, dan honor

mengikuti ketentuan daerah setempat yang ditetapkan;

3. Ketentuan terkait jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber

yang mewakili instansi resmi di luar sekolah, misalnya Kwarda, KONI

- 75 -

daerah, BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, unsur keagamaan,

dan lainnya berdasar atas surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi

yang diwakilinya;

4. Ketentuan terkait pembiayaan perjalanan dinas yaitu biaya

transportasi, akomodasi dan uang harian sesuai dengan standar biaya

setempat yang ditetapkan;

5. Standar biaya untuk konsumsi, transportasi, jasa profesi dan upah

tukang sesuai dengan standar biaya setempat yang ditetapkan;

Standar biaya untuk honor petugas pendataan Dapodikdasmen dan guru

pembimbing sesuai dengan standar biaya, atau ketentuan, atau

kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja yang

ditetapkan.

E. Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-

hal berikut:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;

2. Dipinjamkan kepada pihak lain;

3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS

atau software sejenis;

4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan

memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya

wisata) dan sejenisnya;

5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD

kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya,

kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi siswa/pendidik/

tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;

6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang,

dan lainnya;

8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan

pribadi (bukan inventaris sekolah);

9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

- 76 -

10. Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang

belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat;

11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak

mendukung proses pembelajaran;

12. Menanamkan saham;

13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah

pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;

14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan

operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara

peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;

15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/

pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang

diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/

kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas

tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang

telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

17. Khusus untuk sekolah jenjang pendidikan menengah, tidak boleh

digunakan untuk membayar honor rutin bulanan guru dan tenaga

kependidikan/non kependidikan honorer.

- 77 -

BAB VII

MEKANISME BELANJA

A. Mekanisme Pembelian/Pengadaan Barang/Jasa

1. Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang/jasa yang akan

dibeli adalah kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala

prioritas pengelolaan/pengembangan sekolah;

2. Pembelian/pengadaan barang/jasa harus mengedepankan prinsip

keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang/jasa

dan tempat pembeliannya;

3. Mekanisme pembelian/pengadaan barang/jasa harus mengikuti

ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

4. Ketentuan untuk pembelian/pengadaan barang/jasa yang dapat

dilakukan tanpa mekanisme lelang/pengadaan:

a. Apabila barang/jasa sudah tersedia dalam e-catalogue yang

diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus

melakukan pembelian/pengadaan secara online;

b. Apabila barang/jasa belum tersedia dalam e-catalogue yang


Pemerintah atau sudah tersedia dalam e-catalogue namun sekolah

tidak dapat mengaksesnya, maka sekolah dapat melakukan

pembelian/pengadaan dengan cara belanja biasa, yaitu melakukan

perbandingan harga penawaran dari penyedia barang/jasa

terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi;

5. Ketentuan untuk pembelian/pengadaan barang/jasa yang harus

dilakukan dengan mekanisme lelang/pengadaan:

a. Apabila barang/jasa sudah tersedia dalam e-catalogue yang


Pemerintah dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus

melakukan pembelian/pengadaan secara online;

b. Apabila barang/jasa belum tersedia dalam e-catalogue yang


- 78 -

Pemerintah atau sudah tersedia dalam e-catalogue namun sekolah

tidak dapat mengaksesnya, maka Dinas Pendidikan Provinsi/

Kabupaten/Kota (sesuai dengan kewenangan pengelolaan sekolah)

harus membantu sekolah untuk melakukan pembelian/

pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan pembelian/

pengadaan barang/jasa, provinsi/kabupaten/kota/sekolah harus

mengedepankan mekanisme pembelian/pengadaan secara e-

procurement sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan SDM

setempat;

6. Dalam setiap pembelian/pengadaan barang/jasa, sekolah harus

memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran

harga;

7. Setiap pembelian/pengadaan barang/jasa harus ketahui oleh Komite

Sekolah;

8. Sekolah harus membuat laporan tertulis singkat tentang proses

pembelian/pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;

9. Khusus untuk pekerjaan rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan

sekolah, Tim BOS Sekolah harus:

a. Membuat rencana kerja;

b. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan

tersebut dengan standar upah yang berlaku di daerah setempat.

B. Mekanisme Pembayaran

Nawacita ketujuh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun

2014, menyebutkan tekad untuk mewujudkan kedaulatan keuangan

melalui kebijakan inklusi keuangan mencapai 50% penduduk. Kebijakan

ini kemudian diperkuat dengan arahan presiden agar pemerintah pusat,

pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan

berkomitmen untuk pengembangan transaksi pembayaran non tunai.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

telah merintis implementasi pembayaran non tunai, salah satunya dalam

pelaksanaan belanja program BOS yang mendorong pembayaran non

tunai dan belanja melalui mekanisme belanja/pengadaan e-purchasing.

- 79 -

Sebagai perwujudan atas komitmen yang lebih besar, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan mekanisme pembayaran

secara non tunai lebih jauh, khususnya di belanja BOS. Kebijakan

pembayaran non tunai BOS ini sejalan dengan arah kebijakan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penguatan tata kelola

keuangan pendidikan, yaitu meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas belanja pendidikan, sehingga mendorong perbaikan kualitas

belanja pendidikan.

Tujuan jangka panjang dari kebijakan belanja BOS secara non tunai ini

adalah:

1. Mendorong transparansi belanja pendidikan, dengan penyediaan dan

keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja pendidikan yang

bisa diakses pihak-pihak pemangku kepentingan.

2. Meningkatkan pertangungjawaban belanja pendidikan, dengan

pencatatan data transaksi pembayaran dalam sistem perbankan.

3. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaksana dan

penangung jawab atas transaksi pembayaran.

4. Memperbaiki kualitas belanja pendidikan, dengan peyediaan data yang

valid untuk keperluan perencanaan, pengangaran, dan pengendalian

realisasi aggaran.

5. Mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan dan

penyalahgunaan kewenagan atas belanja pendidikan.

6. Mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh

satuan pendidikan, sehingga beban administrasi satuan pendidikan

bisa dikurangi.

Syarat mutlak dari keberhasilan penerapan kebijakan ini adalah adanya

kesiapan dari setiap unsur pendukung, yaitu:

1. Kesiapan infrastruktur/sistem perbankan untuk mendukung sekolah

dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran non tunai yang akan

diterapkan;

2. Kesiapan infrastruktur pada penyedia barang/jasa untuk melayani

transaksi non tunai yang akan dilakukan oleh sekolah;

3. Kesiapan SDM di sekolah dalam menjalankan mekanisme belanja

dengan pembayaran non tunai.

- 80 -

Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran implementasi kebijakan

pembayaran BOS secara non tunai, implementasi dilakukan secara

bertahap. Oleh karena itu kebijakan pembayaran belanja BOS secara non

tunai dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tidak diberlakukan di seluruh sekolah;

2. Tidak diberlakukan pada seluruh belanja BOS di sekolah.

Dalam pelaksanaan belanja BOS secara terdapat dua prinsip umum, yaitu

prinsip kebijakan dan prinsip implementasi transaksi.

Prinsip kebijakan adalah asas atau kaidah umum yang menjadi dasar

dalam pemgembangan kebijakan transaksi pembayaran non tunai BOS,

yaitu:

1. Kebijakan transaksi pembayaran non tunai merupakan kebijakan

terkait dengan model atau cara pembayaran, bukan kebijakan terkait

ketentuan pengadaan barang dan jasa pendidikan ataupun ketentuan

terkait bentuk pertangungjawaban;

2. Kebijakan transaksi pembayaran non tunai masih tetap membuka

adanya sebagian transaksi pembayaran tunai sehingga tidak

mempersulit satuan pendidikan;

3. Kebijakan transaksi pembayaran non tunai ditujukan untuk

mendorong akses dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan, melalui

kebijakan inklusi keuangan keuangan.

Prinsip implementasi adalah asas atau kaidah umum dalam implementasi

kebijakan pembayaran non tunai BOS, sehingga dapat memastikan

keberhasilan dan kelancaran implementasi pembayaran non tunai, yaitu:

1. Implementasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan

kesiapan infrastruktur, baik infrastruktur perbankan maupun

infrastruktur sosial. Sasaran tahapan implementasi akan diatur secara

terpisah.

2. Pengembangan sistem pembayran dibuka untuk semua model

pembayaran non tunai sehingga membuka kesempatan yang sama

bagi lembaga keuangan perbankan, dimulai dengan pengembangan

sistem pembayaran untuk lembaga keuangan yang saat ini sudah

ditunjuk sebagai lembaga penyalur dana BOS.

- 81 -

3. Pencatatan dan pelaporan atas transaksi pembayaran non tunai BOS

dilakukan secara otomatis, melaui sistem perbankan, dan dapat

diakses secara penuh oleh pihak-pihak pemangku kepentingan.

4. Implementasi transaksi pembayaran non tunai melibatkan pihak-

pihak utama pemangku kepentingan, termasuk dan tidak terbatas,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri,

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah provinsi,

pemerintah kota/kabupaten, lembaga keuangan penyalur dana BOS,

Asosiasi Perbankan Daerah, dan satuan pendidikan.

C. Pencatatan Inventaris dan Aset

Terhadap setiap hasil pembelian barang yang menjadi inventaris, sekolah

wajib melakukan pencatatan, yang kemudian dilaporkan untuk

dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan dan pelaporan belanja

barang yang akan dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah diatur

dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri

- 82 -

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

A. Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah

1. Pembukuan

Sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan peraturan

perundangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban

lembaga pengelola keuangan, dalam pengelolaan program dan dana

BOS sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Adapun

pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh

sekolah adalah sebagaimana penjelasan berikut.

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan

khusus untuk sekolah swasta ditambah ketua yayasan, dan dibuat

setahun sekali pada awal Tahun Pelajaran, namun demikian perlu

dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah

dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester.

RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara

rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber

dana yang diterima sekolah.

b. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank

yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas Umum

meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan

dengan pihak ketiga:

i. Kolom penerimaan dari penyalur dana (BOS atau sumber dana

lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa

giro dari bank;

ii. Kolom pengeluaran adalah pembelian barang dan jasa, biaya

administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran

pajak.

Buku kas umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah

transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu

- 83 -

minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas

umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku

pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.

Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Pemegang Kas

Sekolah dan Kepala Sekolah.

c. Buku Pembantu Kas

Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani

oleh Pemegang Kas Sekolah dan Kepala Sekolah.

d. Buku Pembantu Bank

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek,

giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Pemegang Kas

Sekolah dan Kepala Sekolah.

e. Buku Pembantu Pajak

Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang

harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran

pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas

Setiap akhir bulan Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan

ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Pemegang Kas Sekolah.

Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas

dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas

tunai) maupun kas yang ada di bank (buku tabungan sekolah).

Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir

BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka

harus dijelaskan penyebab perbedaannya.

Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan

Pemegang Kas Sekolah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

Kas.

g. Bukti pengeluaran

i. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti

kuitansi yang sah;

- 84 -

ii. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi

materai yang cukup sesuai dengan peraturan dan perundangan

yang berlaku mengenai bea materai;

iii. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci

sesuai dengan peruntukannya;

iv. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah

dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;

v. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan

lunas dibayar oleh Pemegang Kas Sekolah;

vi. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Pemegang

Kas Sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk

program BOS, sekolah perlu memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat

dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer.

Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, Pemegang Kas

Sekolah wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku

pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan

menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku

pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan

Pemegang Kas Sekolah.

b. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku

Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan

urutan tanggal kejadiannya.

c. Uang tunai yang ada di kas tunai tidak lebih dari ketentuan

peraturan/perundangan yang berlaku.

d. Apabila Pemegang Kas Sekolah meninggalkan tempat

kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum

dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus

diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara

Serah Terima.

e. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank,

Buku Pembantu Pajak, serta bukti pengeluaran dan dokumen

pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/

- 85 -

bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah

sebagai bahan audit. Setelah diaudit, maka data tersebut dapat

diakses oleh publik.

f. Seluruh arsip data keuangan, disimpan dan ditata dengan rapi

dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di

suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di sekolah dan

diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota

(sekolah jenjang pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (sekolah

jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa), dan

pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

2. Pelaporan

a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana

Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum dari semua

sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama.

Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh

Pemegang Kas Sekolah, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung

jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah

digunakan sesuai NPH BOS. Bukti pengeluaran yang sah

disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek

pemeriksaan.

Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada

pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (sekolah jenjang

pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (sekolah jenjang

pendidikan menengah dan sekolah luar biasa), dan pemeriksa

lainnya apabila diperlukan.

b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS

Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan dana BOS

berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen

pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan

adalah seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari

dana BOS yang diterima sekolah pada tahun berjalan. Sisa dana

BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS tahun

- 86 -

ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari

sumber lain-lain dan tetap tercatat penggunaannya pada

pembukuan anggaran sekolah.

Format dari laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS adalah

sebagaimana dicantumkan pada bagian akhir dari bab ini.

Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh

Pemegang Kas Sekolah, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, serta

disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah,

Tim BOS Kabupaten/Kota (sekolah jenjang pendidikan dasar) atau

Tim BOS Provinsi (sekolah jenjang pendidikan menengah dan

sekolah luar biasa), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

c. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada

pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (sekolah jenjang

pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (sekolah jenjang

pendidikan menengah dan sekolah luar biasa), dan pemeriksa

lainnya apabila diperlukan.

Dokumen laporan ini terdiri atas:

i. Lembar pencatatan pengaduan masyarakat;

ii. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.

d. Laporan Aset

Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap

sekolah negeri yang menerima dana BOS wajib melaporkan

seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian

barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian

barang yang dilaporkan adalah pembelian barang yang dilakukan

oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari dana BOS yang

diterima pada tahun berjalan.

Mekanisme pelaporan belanja dari dana BOS dan penerimaan

barang aset kepada pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang

ditetapkan dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah

dari Kementerian Dalam Negeri.

- 87 -

e. Laporan ke Dinas Pendidikan

Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan

pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga harus

menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Kabupaten/

Kota (sekolah jenjang pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi

(sekolah jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa).

Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut adalah

kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan dana

BOS tiap triwulan.

Kompilasi laporan ini diserahkan paling lambat tanggal 5 Januari

tahun berikutnya.

Selain laporan di atas, sekolah negeri juga harus menyampaikan

laporan hasil belanja dari dana BOS dan penerimaan barang aset

pemerintah daerah dengan tata cara sesuai ketentuan yang

ditetapkan dalam peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.

f. Laporan Online ke Laman BOS

Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke Dinas

Pendidikan, Tim BOS Sekolah harus menyampaikan pula laporan

penggunaan dana secara online ke laman BOS. Informasi

penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan online adalah

informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan dana

BOS tiap triwulan.

Laporan ini harus diunggah ke laman BOS setiap triwulan pada

awal triwulan berikutnya.

3. Transparansi

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan

program dan penggunaan dana BOS, sekolah harus menyusun dan

mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara

lengkap. Dokumen pendukung yang harus dipublikasikan oleh

sekolah sebagai upaya transparansi adalah:

a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana

Dokumen yang digunakan adalah laporan realisasi penggunaan

dana tiap sumber dana seperti dijelaskan pada butir 2.a di atas.

- 88 -

Laporan ini harus dipublikasikan setiap triwulan mengikuti

periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan

dilaksanakan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah

atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana

Dokumen yang digunakan adalah laporan rekapitulasi penggunaan

dana berdasarkan komponen pembiayaan BOS seperti dijelaskan

pada butir 2.b di atas. Laporan ini harus dipublikasikan setiap

triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi

laporan dilaksanakan melalui pemasangan pada papan informasi

sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

B. Laporan Tingkat Kabupaten/Kota

1. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS



pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan adalah

seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari dana BOS

yang diterima sekolah pada tahun berjalan.

Laporan ini merupakan rekapitulasi atas kompilasi tahunan dari

laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS tiap triwulan yang telah

disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar. Laporan ini

dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani oleh Ketua Tim BOS

Kabupaten/Kota, serta disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

dan diperlihatkan kepada Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya

apabila diperlukan.



2. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dokumen ini harus disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

dan diperlihatkan kepada Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya

apabila diperlukan.

- 89 -


a. Lembar pencatatan pengaduan masyarakat;

b. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;

c. Informasi tentang jenis kasus, kemajuan penanganan, dan status

penyelesaian.

3. Laporan Hasil Belanja BOS Sekolah Negeri

SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Tim BOS Kabupaten/Kota

harus membuat rekapitulasi atas laporan belanja dari dana BOS yang

disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar negeri, termasuk

data barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Laporan yang

direkapitulasi adalah laporan atas seluruh belanja yang dilakukan

oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari dana BOS yang

diterima oleh sekolah pada tahun berjalan.

Laporan ini disusun mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam

peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.

4. Laporan ke Dinas Pendidikan Provinsi

Selain laporan yang disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Kabupaten/Kota juga

harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Provinsi.


rekapitulasi tahunan atas kompilasi dari rekapitulasi tahunan

penggunaan dana BOS yang telah disampaikan oleh sekolah jenjang

pendidikan dasar.

Kompilasi laporan ini diserahkan paling lambat tanggal 10 Januari

tahun berikutnya.

5. Laporan ke Pemda Kabupaten/Kota

Selain laporan yang disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Kabupaten/Kota juga

harus menyampaikan dokumen laporan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut

adalah rekapitulasi belanja dana BOS di sekolah jenjang pendidikan

dasar negeri.

- 90 -



C. Laporan Tingkat Provinsi

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana

Laporan ini untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima oleh

Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) dengan

kebutuhan riil. Laporan ini dibuat tiap triwulan untuk daerah non

terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil, dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, serta disimpan

di Dinas Pendidikan Provinsi untuk diperlihatkan kepada Tim BOS

Pusat dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.


Laporan ini merupakan gabungan dari 2 jenis laporan, yaitu:

a. Rekapitulasi yang dilakukan oleh Tim BOS Provinsi terhadap

kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan dana

BOS tiap triwulan yang disampaikan oleh Tim BOS Sekolah jenjang

pendidikan menengah dan sekolah luar biasa;

b. Rekapitulasi yang dilakukan oleh Tim BOS Provinsi terhadap

laporan tahunan rekapitulasi penggunaan dana BOS di tiap

kabupaten/kota yang disampaikan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota;



pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan adalah

seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari dana BOS

yang diterima sekolah pada tahun berjalan.



Laporan ini dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani oleh Ketua

Tim BOS Provinsi, serta disimpan di Dinas Pendidikan Provinsi untuk

diperlihatkan kepada Tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya apabila

diperlukan.

- 91 -


Dokumen ini harus disimpan di Dinas Pendidikan Provinsi dan

diperlihatkan kepada Tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya apabila

diperlukan.





penyelesaian.

4. Laporan Kegiatan

Laporan ini adalah laporan kegiatan pendukung Program BOS yang

telah dilaksanakan di provinsi yang meliputi kegiatan sosialisasi,

pelatihan, pengadaan, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan lainnya.

Kegiatan pendukung Program BOS yang dilaksanakan di provinsi

tergantung kepada ketersediaan dana kegiatan dari pusat atau dari

APBD Provinsi, dan atau sumber dana lain yang tersedia.

Laporan ini dibuat di tiap akhir pelaksanaan dan ditandatangani oleh

Ketua Tim BOS Provinsi, serta disimpan di Dinas Pendidikan Provinsi

untuk diperlihatkan kepada Tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya

apabila diperlukan.

5. Laporan Hasil Belanja BOS Sekolah Negeri

SKPD Pendidikan Provinsi melalui Tim BOS Provinsi harus membuat

rekapitulasi atas laporan belanja dari dana BOS yang disampaikan

oleh sekolah jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa

negeri, termasuk data barang yang menjadi aset pemerintah daerah.

Laporan yang direkapitulasi adalah laporan atas seluruh belanja yang

dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari dana

BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun berjalan.



- 92 -

6. Laporan ke Tim BOS Pusat

Selain laporan yang disimpan di Dinas Pendidikan Provinsi sebagai

bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Provinsi juga harus

menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Pusat. Dokumen

laporan yang harus disampaikan tersebut adalah:

a. Menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS

Pusat yang terdiri atas:

i. Dokumen SP2D pencairan dalam bentuk soft copy;

ii. Rincian pencairan dana masing-masing jenjang di tiap

kabupaten dalam bentuk soft copy;

iii. Data pencairan/penyaluran dana di tiap sekolah dari lembaga

penyalur dalam bentuk soft copy.

b. Laporan realisasi penyerapan dana BOS tiap triwulan untuk

daerah non terpencil. Laporan ini diserahkan paling lambat pada

minggu kedua bulan kedua tiap triwulan berjalan;

c. Laporan realisasi penyerapan dana BOS tiap semester untuk

daerah terpencil. Laporan ini diserahkan paling lambat pada

minggu kedua bulan kelima tiap semester berjalan;

d. Rekapitulasi tahunan penggunaan dana BOS. Laporan ini

diserahkan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.

7. Laporan ke Pemda Provinsi

Selain laporan yang disimpan di Dinas Pendidikan Provinsi sebagai

bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Provinsi juga harus

menyampaikan dokumen laporan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.


rekapitulasi belanja dana BOS di sekolah jenjang pendidikan

menengah dan sekolah luar biasa negeri.



D. Laporan Tingkat Pusat

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana

Laporan ini merupakan rekapitulasi dari laporan penyerapan dana

yang dikirim oleh setiap Tim BOS Provinsi yang dilakukan oleh Tim

- 93 -

BOS Pusat menjadi rekapitulasi nasional. Laporan ini dibuat untuk

menghitung kelebihan dan kekurangan dana BOS yang telah diterima

di Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) setiap

triwulan dan setiap semester.

Rekapitulasi penyerapan dana BOS secara nasional ini dibuat tiap

triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah

terpencil, dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

dan Menengah atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta

disimpan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk

diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.

Laporan ini dibuat paling lambat pada minggu keempat bulan kedua

dari setiap triwulan untuk daerah non terpencil, dan minggu keempat

bulan kelima setiap semester untuk daerah terpencil sebagai bahan

untuk penyaluran dana cadangan dan dana triwulan/semester

berikutnya dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi.


Laporan ini merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi

penggunaan dana BOS tiap triwulan yang telah disampaikan oleh Tim

BOS Provinsi. Laporan ini dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani

oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta disimpan di Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperlihatkan kepada pemeriksa

apabila diperlukan.


Dokumen ini harus disimpan di Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dan diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.





penyelesaian.

- 94 -

4. Laporan Kegiatan

Laporan ini adalah laporan kegiatan pendukung Program BOS yang

telah dilaksanakan di tingkat pusat yang meliputi kegiatan sosialisasi,

pelatihan, pengadaan, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan lainnya.

Kegiatan pendukung Program BOS yang dilaksanakan di pusat

tergantung kepada ketersediaan dana kegiatan pada DIPA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari APBN,

dan atau sumber dana lain yang tersedia.

Laporan ini dibuat di tiap akhir pelaksanaan, serta disimpan di

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperlihatkan kepada

pemeriksa apabila diperlukan.

5. Laporan Tim BOS Pusat

Selain laporan yang disimpan di Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Pusat

juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada beberapa

pemangku kepentingan. Dokumen laporan yang harus disampaikan

tersebut adalah:

a. Laporan realisasi penyerapan dana BOS tiap triwulan untuk

daerah non terpencil. Laporan ini diserahkan ke Kementerian

Keuangan paling lambat pada minggu keempat bulan kedua tiap

triwulan berjalan;

b. Laporan realisasi penyerapan dana BOS tiap semester untuk

daerah terpencil. Laporan ini diserahkan ke Kementerian

Keuangan paling lambat pada minggu keempat bulan kelima tiap

semester berjalan;

c. Rekapitulasi tahunan penggunaan dana BOS. Laporan ini

diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan paling

lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

E. Ketentuan Pajak

Ketentuan pajak terkait penggunaan dana BOS di sekolah harus

mengikuti peraturan dan ketentuan pajak nasional dan peraturan dan

ketentuan pajak daerah.

- 95 -

F. Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana

RE

KA

PIT

UL

AS

I R

EA

LIS

AS

I P

EN

GG

UN

AA

N D

AN

A B

OS

SD

/S

DL

B/

SM

P/

SM

PL

B/

SM

P S

ata

p

PE

RIO

DE

: …

……

……

……

.……

……

……

……

.. 1

)

Ta

hu

n ..

......

....

Le

mb

ag

a: .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

... 2

)

Ala

ma

t: .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

Ka

b/

Ko

ta: .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

... 3

)

Pro

vin

si: .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

... 4

)

Pe

ng

em

ba

ng

an

P

erp

ust

ak

aa

n

Ke

gia

tan

P

en

eri

ma

an

Sis

wa

Ba

ru

Ke

gia

tan

P

em

be

laja

ran

d

an

Ek

stra

ku

rik

ule

r

Ke

gia

tan

U

lan

ga

n d

an

Uji

an

La

ng

ga

na

n

Da

ya

da

n J

asa

Pe

raw

ata

n

Se

ko

lah

Pe

mb

ay

ara

n

Ho

no

rari

um

Bu

lan

an

Pe

ng

em

ba

ng

an

P

rofe

si G

TK

Pe

mb

iay

aa

n

Pe

ng

elo

laa

n

Se

ko

lah

Pe

mb

eli

an

da

n

Pe

raw

ata

n

Pe

ran

gk

at

Ko

mp

ute

r

Bia

ya

L

ain

ny

aJu

mla

h

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Me

ny

etu

jui,

Ke

pa

la s

ek

ola

hP

em

eg

an

g K

as

Se

ko

lah

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

NIP

. ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..N

IP. .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

Ke

tera

ng

an

:1

)D

iisi

pe

rio

de

tri

wu

lan

/se

me

ste

r k

e ..

......

...;

2)

Dii

si n

am

a s

ek

ola

h, a

tau

Tim

BO

S K

ab

/K

ota

.....

......

, ata

u T

im B

OS

Pro

vin

si ..

......

..., a

tau

Tim

BO

S P

usa

t;

3)

Un

tuk

la

po

ran

ya

ng

dib

ua

t T

im B

OS

Pro

vin

si a

tau

Tim

BO

S P

usa

t, i

nfo

rma

si i

ni

tid

ak

dic

an

tum

ka

n;

4)

Un

tuk

la

po

ran

ya

ng

dib

ua

t T

im B

OS

Pu

sat,

in

form

asi

in

i ti

da

k d

ica

ntu

mk

an

;5

)S

ald

o y

an

g d

iisi

ha

ny

a p

ad

a l

ap

ora

n t

riw

ula

n I

I-IV

da

n s

em

est

er

II, s

em

en

tara

sa

ldo

tri

wu

lan

I d

an

se

me

ste

r I

dii

si k

oso

ng

/n

ol.

Pe

ng

em

ba

ng

an

da

n i

mp

lem

en

tasi

sis

tem

pe

nil

aia

n

To

tal

Pe

ng

em

ba

ng

an

sta

nd

ar

isi

Pe

ng

em

ba

ng

an

sta

nd

ar

pro

ses

Pe

ng

em

ba

ng

an

pe

nd

idik

da

n t

en

ag

a k

ep

en

did

ika

n

Pe

ng

em

ba

ng

an

sa

ran

a d

an

pra

sara

na

se

ko

lah

Pe

ng

em

ba

ng

an

sta

nd

ar

pe

ng

elo

laa

n

Pe

ng

em

ba

ng

an

sta

nd

ar

pe

mb

iay

aa

n

Pro

gra

m/

Ke

gia

tan

Sa

ldo

aw

al

(sa

ldo

pe

rio

de

se

be

lum

ny

a)

5)

Pe

ng

em

ba

ng

an

Ko

mp

ete

nsi

Lu

lusa

n

No

Pe

ng

gu

na

an

Da

na

BO

S

- 96 -

R

EK

AP

ITU

LA

SI

RE

AL

ISA

SI

PE

NG

GU

NA

AN

DA

NA

BO

S S

MA

/S

MA

LB

PE

RIO

DE

: …

……

……

……

.……

……

……

……

.. 1

)

Ta

hu

n ..

......

....

Le

mb

ag

a:

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

2)

Ala

ma

t:

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Ka

b/

Ko

ta:

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

3)

Pr

ov

ins

i:

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

4)

Pe

mb

eli

an

Bu

ku

Pe

ng

ad

aa

n A

lat

Ha

bis

Pa

ka

i P

rak

tik

um

Pe

mb

ela

jara

n

Pe

ng

ad

aa

n

Ba

ha

n H

ab

is

Pa

ka

i

Pra

kti

ku

m

Pe

mb

ela

jara

n

Pe

mb

iay

aa

n

Pe

ng

elo

laa

n

Se

ko

lah

La

ng

ga

na

n D

ay

a

da

n J

asa

Pe

ny

ele

ng

ga

raa

n

Ev

alu

asi

Pe

mb

ela

jara

n

Ke

gia

tan

P

en

eri

ma

an

Sis

wa

Ba

ru

Ke

gia

tan

P

em

be

laja

ran

d

an

Ek

stra

ku

rik

ule

r

Pe

me

lih

ara

an

d

an

Pe

raw

ata

n

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

S

ek

ola

h

Pe

nin

gk

ata

n

Ku

ali

tas

Pe

mb

ela

jara

n

da

n M

an

aje

me

n

Se

ko

lah

Pe

mb

eli

an

da

n

Pe

raw

ata

n

Pe

ran

gk

at

Ko

mp

ute

r

Jum

lah

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Me

ny

etu

jui,

Ke

pa

la s

ek

ola

hP

em

eg

an

g K

as

Se

ko

lah

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

NIP

. ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..N

IP. .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

Ke

tera

ng

an

:1

)D

iisi

pe

rio

de

tri

wu

lan

/se

me

ste

r k

e ..

......

...;

2)

Dii

si n

am

a s

ek

ola

h, a

tau

Tim

BO

S K

ab

/K

ota

.....

......

, ata

u T

im B

OS

Pro

vin

si ..

......

..., a

tau

Tim

BO

S P

usa

t;

3)

Un

tuk

la

po

ran

ya

ng

dib

ua

t T

im B

OS

Pro

vin

si a

tau

Tim

BO

S P

usa

t, i

nfo

rma

si i

ni

tid

ak

dic

an

tum

ka

n;

4)

Un

tuk

la

po

ran

ya

ng

dib

ua

t T

im B

OS

Pu

sat,

in

form

asi

in

i ti

da

k d

ica

ntu

mk

an

;5

)S

ald

o y

an

g d

iisi

ha

ny

a p

ad

a l

ap

ora

n t

riw

ula

n I

I-IV

da

n s

em

est

er

II, s

em

en

tara

sa

ldo

tri

wu

lan

I d

an

se

me

ste

r I

dii

si k

oso

ng

/n

ol.

Pe

ng

em

ba

ng

an

sta

nd

ar

pe

mb

iay

aa

n

Pe

ng

em

ba

ng

an

da

n i

mp

lem

en

tasi

sis

tem

pe

nil

aia

n

To

tal

Pe

ng

em

ba

ng

an

Ko

mp

ete

nsi

Lu

lusa

n

Pe

ng

em

ba

ng

an

sta

nd

ar

isi

Pe

ng

em

ba

ng

an

sta

nd

ar

pro

ses

Pe

ng

em

ba

ng

an

pe

nd

idik

da

n t

en

ag

a k

ep

en

did

ika

n

Pe

ng

em

ba

ng

an

sa

ran

a d

an

pra

sara

na

se

ko

lah

Pe

ng

em

ba

ng

an

sta

nd

ar

pe

ng

elo

laa

n

No

Pr

og

ra

m/

Ke

gia

tan

Pe

ng

gu

na

an

Da

na

BO

S

Sa

ldo

aw

al

(sa

ldo

pe

rio

de

se

be

lum

ny

a)

5)

- 97 -

R

EK

AP

ITU

LA

SI R

EA

LIS

ASI

PE

NG

GU

NA

AN

DA

NA

BO

S SM

K

PE

RIO

DE

: …

……

……

……

.……

……

……

……

.. 1

)

Ta

hu

n ..

......

....

Le

mb

aga

: ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

2)

Ala

ma

t: .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

Ka

b/K

ota

: ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

3)

Pro

vin

si: .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

... 4

)

Pe

mb

eli

an

Bu

ku

Pe

nga

da

an

Ala

t H

ab

is P

ak

ai

Pra

kti

ku

m

Pe

mb

ela

jara

n

Pe

nga

da

an

B

ah

an

Ha

bis

P

ak

ai

Pra

kti

ku

m

Pe

mb

ela

jara

n

Pe

mb

iay

aa

n

Pe

nge

lola

an

Sek

ola

h

La

ngg

an

an

D

ay

a

da

n J

asa

Pe

ny

ele

ngg

ara

an

E

va

lua

si

Pe

mb

ela

jara

n

Ke

gia

tan

P

en

eri

ma

an

Sisw

a B

aru

Ke

gia

tan

P

em

be

laja

ran

d

an

Ek

stra

ku

rik

ule

r

Pe

me

lih

ara

an

d

an

Pe

raw

ata

n

Sara

na

da

n

Pra

sara

na

Se

ko

lah

Ke

gia

tan

Uji

K

em

pe

ten

si d

an

Se

rtif

ika

si

Ke

juru

an

Pe

ny

ele

ngg

ara

an

B

urs

a K

erj

a

Kh

usu

s, P

rak

eri

n,

da

n M

aga

ng

Pe

nge

mb

an

gan

Se

ko

lah

Ru

juk

an

Pe

nin

gka

tan

M

utu

Pro

ses

Pe

mb

ela

jara

n

Ke

juru

an

Pe

mb

eli

an

da

n

Pe

raw

ata

n

Pe

ran

gka

t

Ko

mp

ute

r

Jum

lah

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Men

yetu

jui,

Kep

ala

sek

ola

hP

emeg

ang

Kas

Sek

ola

h

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

NIP

. ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..N

IP. .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

Ket

eran

gan

:1

)D

iisi

per

iod

e tr

iwu

lan

/sem

este

r k

e ...

......

..;2

)D

iisi

nam

a se

ko

lah

, ata

u T

im B

OS

Kab

/Ko

ta ..

......

..., a

tau

Tim

BO

S P

rovi

nsi

.....

......

, ata

u T

im B

OS

Pu

sat;

3)

Un

tuk

lap

ora

n y

ang

dib

uat

Tim

BO

S P

rovi

nsi

ata

u T

im B

OS

Pu

sat,

info

rmas

i in

i tid

ak d

ican

tum

kan

;4

)U

ntu

k la

po

ran

yan

g d

ibu

at T

im B

OS

Pu

sat,

info

rmas

i in

i tid

ak d

ican

tum

kan

;5

)Sa

ldo

yan

g d

iisi

han

ya p

ada

lap

ora

n t

riw

ula

n I

I-IV

dan

sem

este

r II

, sem

enta

ra s

ald

o t

riw

ula

n I

dan

sem

este

r I

dii

si k

oso

ng/

no

l.

To

tal

Pen

gem

ban

gan

sta

nd

ar p

rose

s

Pen

gem

ban

gan

pen

did

ik d

an t

enag

a k

epen

did

ikan

Pen

gem

ban

gan

sar

ana

dan

pra

sara

na

sek

ola

h

Pen

gem

ban

gan

sta

nd

ar p

enge

lola

an

Pen

gem

ban

gan

sta

nd

ar p

emb

iaya

an

Pen

gem

ban

gan

dan

imp

lem

enta

si s

iste

m p

enil

aian

No

Pro

gra

m/K

egi

ata

n

Pe

ngg

un

aa

n D

an

a B

OS

Sald

o a

wal

(sa

ldo

per

iod

e se

bel

um

nya

) 5

)

Pen

gem

ban

gan

Ko

mp

eten

si L

ulu

san

Pen

gem

ban

gan

sta

nd

ar is

i

- 98 -

BAB IX

MONITORING

A. Monitoring oleh Tim BOS Pusat

1. Monitoring yang dilaksanakan Tim BOS Pusat dapat ditujukan untuk

memantau pencairan dan penyaluran dana, atau kinerja Tim BOS

Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota, atau pengelolaan dan

penggunaan dana di sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan

pelayanan pengaduan masyarakat;

2. Dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang

dilibatkan adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan

monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari Tim BOS Provinsi,

atau pengelola keuangan daerah, atau lembaga penyalur, atau Tim

BOS Kabupaten/Kota, atau pengelola sekolah, atau warga sekolah;

3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan

dengan berbagai cara. Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan

lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi (telepon,

faksimil, email, dll), atau melalui mekanisme monitoring terhadap

laporan online;

4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat

dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, atau pada saat

penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu

sesuai kebutuhan;

5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh Tim BOS Pusat

menggunakan anggaran pada DIPA Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan yang bersumber dari APBN, dan atau sumber dana lain

yang tersedia;

6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan,

responden dan jumlah responden yang dilibatkan, mekanisme dan

waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan,

kebutuhan, serta ketersediaan anggaran dan SDM. Monitoring BOS

juga dapat disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring program

lainnya;

- 99 -

B. Monitoring oleh Tim BOS Provinsi

1. Monitoring yang dilaksanakan Tim BOS Provinsi dapat ditujukan

untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, atau kinerja Tim

BOS Kabupaten/Kota, atau pengelolaan dan penggunaan dana di

sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan

masyarakat;



monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari pengelola keuangan

daerah, atau lembaga penyalur, atau Tim BOS Kabupaten/Kota, atau

pengelola sekolah, atau warga sekolah;





laporan online;




sesuai kebutuhan;

5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh Tim BOS Provinsi

menggunakan anggaran pada DIPA Dinas Pendidikan Provinsi yang

bersumber dari APBN atau APBD, dan atau sumber dana lain yang

tersedia;






lainnya. Untuk itu pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan

pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara

terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh

pengawas sekolah;

- 100 -

C. Monitoring oleh Tim BOS Kabupaten/Kota

1. Monitoring yang dilaksanakan Tim BOS Kabupaten/Kota dapat

ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, atau

pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah, atau tindak lanjut

penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat;



monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari lembaga penyalur,

atau pengelola sekolah, atau warga sekolah;





laporan online;




sesuai kebutuhan;

5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh Tim BOS Kabupaten/

Kota menggunakan anggaran pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten/

Kota yang bersumber dari APBD, dan atau sumber dana lain yang

tersedia;






lainnya. Untuk itu pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan

pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara

terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh

pengawas sekolah;

- 101 -

BAB X

PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan

fungsional, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing

instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi,

kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program

BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD pendidikan

kabupaten/kota kepada sekolah.

2. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud

serta inpektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan

melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau

permintaan instansi yang akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah

kewenangan masing-masing.

3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan

diaudit.

4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan

kewenangan.

5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan

program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan

masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan

pusat mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik, yaitu

semua dokumen BOS dapat diakses oleh publik kecuali yang

dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam

pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas

fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

B. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan

negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh

- 102 -

aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan

pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti

berikut:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-

undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi

kerja);

2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS

yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah;

3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan

dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan

penyimpangan dana BOS;

4. Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti

melakukan penyimpangan, atau tidak menyusun laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (termasuk laporan online

ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.id), Tim BOS Kabupaten/

Kota dapat meminta secara tertulis kapada bank (dengan tembusan ke

sekolah) untuk menunda pengambilan dana BOS dari rekening

sekolah;

5. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan

pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada

provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut

dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh

keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan;

6. Bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- 103 -

BAB XI

PELAYANAN DAN PENANGANAN

PENGADUAN MASYARAKAT

A. Tujuan

Program yang baik akan memastikan bahwa setiap pertanyaan, usulan

dan keluhan mendapatkan respon. Pengelolaan Pelayanan dan

Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) dalam program BOS ditujukan

untuk:

1. Mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat

diterima oleh pihak yang tepat;

2. Memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti setiap

pengaduan yang masuk;

3. Memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan

secara jelas;

4. Menyediakan bentuk informasi dan data base yang harus disajikan

dan dapat diakses publik.

B. Media

Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara

langsung, atau melalui SMS, telepon, surat atau email. Berikut adalah

media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terhadap

program baik yang bersifat masukan/saran, pertanyaan, maupun

keluhan.

1. Online Dikdasmen : bos.kemdikbud.go.id

SD : http://ditpsd.kemdikbud.go.id

SMP : http://ditpsmp.kemdikbud.go.id

SMA : http://psma.kemdikbud.go.id

SMK : http://psmk.kemdikbud.go.id

2. Telepon PIH : 177

SD : 0-800-140-1276 (bebas pulsa) ; 021-5725632

SMP : 0-800-140-1299 (bebas pulsa) ; 021-5725980 ;

021-5725651

SMA : 081210805805 ; 081574805805

SMK : 021-5725467

3. Faksimil SD : 021-5725637

http://www.bos.kemdikbud.go.id/

- 104 -

SMP : 021-5731070 ; 021-5725645 ; 021-5725635 ;

021-5725651

SMA : 021-75912221

SMK : 021-5725049

4. Email Dikdasmen : [email protected]

SMP : [email protected]

SMA : [email protected]

SMK : [email protected]

5. SMS PIH : 1771

SMP : 081222449964

SMA : 081210805805 ; 081574805805

C. Tugas dan Fungsi Layanan

Tim BOS melaksanakan fungsi-fungsi untuk melakukan tindak lanjut

terhadap informasi/pengaduan yang diterima. Pembagian tugas dan

fungsi layanan pada program BOS adalah sebagai berikut.

1. Tim BOS Pusat

a. Menetapkan petugas unit P3M;

b. Menerima dan mencatat semua informasi, termasuk hasil temuan

audit BPK/BPKP/Itjen ke dalam sistem pengaduan BOS di laman

www.bos.kemdikbud.go.id/pengaduan;

c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan;

d. Memonitor progres penanganan pengaduan yang ada di provinsi

maupun kabupaten/kota;

e. Menganalisa informasi sebagai bahan masukan bagi kebijakan

manajemen BOS;

f. Menyampaikan informasi kepada Inspektorat Jenderal dalam hal

diperlukan tindak lanjut;

g. Membuat laporan perkembangan penanganan pengaduan secara

regular sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan

tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS yang

merupakan rekapitulasi status provinsi;

mailto:[email protected]


- 105 -

h. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda

menyampaikan status pengaduan untuk mendorong penyelesaian

yang melibatkan pihak-pihak terkait;

i. Menginformasikan status penanganan pengaduan BOS secara

berkala kepada provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;

j. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum, Tata Laksana dan

Kerjasama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah terkait dengan publikasi informasi.

2. Tim BOS Provinsi


b. Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan

pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui

telepon, email, surat, faks, termasuk hasil temuan audit ke dalam

sistem pengaduan BOS di laman www.bos.kemdikbud.go.id/

pengaduan;

c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan

dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem

pengaduan online dan sms di laman BOS;

d. Monitoring kabupaten/kota untuk memastikan tugas dan fungsi

layanan masyarakat dan pengaduan BOS dilaksanakan sesuai

petunjuk teknis yang ada;

e. Berkoordinasi dengan kabupaten/kota jika diperlukan untuk

melakukan penanganan secara langsung dalam kasus-kasus yang

dianggap mendesak dan penting;

f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara regular

sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan tersebut

bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS yang merupakan

rekapitulasi status kabupaten/kota;

g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda

menyampaikan rekapitulasi status kemajuan dan hasil tindak

lanjut pengaduan yang dilakukan kabupaten/kota guna

mendorong penyelesaian yang diperlukan;


- 106 -

h. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Provinsi terkait dengan publikasi informasi.

3. Tim BOS Kabupaten/Kota


b. Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan

pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui

telepon, email, surat, faks, termasuk hasil temuan audit ke dalam

sistem pengaduan BOS di laman bos.kemdikbud.go.id/pengaduan;

c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan

dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem

pengaduan online dan sms di laman BOS;

d. Melakukan penanganan yang diperlukan dan memonitor kemajuan

dan hasil penanganan pengaduan;

e. Memperbarui status kemajuan dan hasil tindak lanjut pengaduan

BOS secara online di laman BOS;

f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara reguler

sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan tersebut

bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS;

g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda

menyampaikan status kemajuan dan hasil tindak lanjut

pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya;

h. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota terkait dengan publikasi

informasi.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY


LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL · dan Kementerian Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. ...

Documents