PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MANDIRI PERDESAAN) POLA KHUSUS PERCEPATAN DAN PENGUATAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) TAHUN ANGGARAN 2013 Lampiran 2 Surat Dirjen PMD Kemendagri Surat Nomor : 402/303/PMD Tanggal : 13 Januari 2014
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM MANDIRI PERDESAAN)
POLA KHUSUS
PERCEPATAN DAN PENGUATAN
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI)
TAHUN ANGGARAN 2013
Lampiran 2
Surat Dirjen PMD Kemendagri
Surat Nomor : 402/303/PMD Tanggal : 13 Januari 2014
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 2
BAB.1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin mandiri, maju, adil,
dan makmur pada tahun 2025, pemerintah menyusun Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) sebagai kebijakan afirmatif
dalam jangka panjang untuk memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan.
MP3KI adalah dokumen rencana penanggulangan kemiskinan jangka panjang yang
menjadi acuan bagi seluruh pihak di dalam menyusun dan mengembangkan
kebijakan/program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang
Strategi utama penanggulangan kemiskinan jangka panjang terdiri dari:
1. Mewujudkan sistem perlindungan sosial nasional yang menyeluruh, terintegrasi,
dan mampu melindungi masyarakat dari kerentanan dan goncangan;
2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan sehingga
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditingkatkan terus-menerus;
3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) bagi
masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai kebijakan dan dukungan di
tingkat lokal, regional, dan nasional dengan tetap memperhatikan aspek
lingkungan.
Strategi yang pertama menjadi fondasi bagi masyarakat miskin dalam
mengembangkan penghidupannya melalui ketersediaan jaminan sosial dan berbagai
bantuan yang diberikan pada situasi dan kondisi tertentu, baik yang bersifat reguler
maupun temporer. Strategi ini lebih diarahkan pada penguatan individu dan rumah
tangga miskin.
Strategi yang kedua menjadi pelengkap dari strategi pertama dengan berfokus
kepada sisi supply (penyediaan) dari berbagai pelayanan dasar serta peningkatan
keterjangkauan dari pelayanan-pelayanan tersebut. Pelayanan dasar yang
diutamakan meliputi: hak atas identitas tanpa diskriminasi, hak atas perlindungan
melalui pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan
pendidikan, dan infrastruktur dasar (rumah layak huni, air bersih, sanitasi,
transportasi, dan komunikasi).
Strategi ketiga lebih diarahkan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat miskin
untuk hidup secara layak dan berkelanjutan. Hal ini mengartikan bahwa upaya-
upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya berdampak pendek nampun dapat
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 3
membawa peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Potensi penghidupan
di masyarakat perlu digali dan disesuaikan dengan kesanggupan pengelolaannya
oleh masyarakat miskin. Berbagai peningkatan kapasitas dan upaya-upaya dalam
mendorong akses ekonomi bagi masyarakat miskin secara lebih luas dilakukan
sehingga mereka dapat memperoleh peluang yang sesuai bagi peningkatan
kesejahteraannya.
Strategi tersebut berupaya menjawab tantangan-tantangan penanggulangan
kemiskinan di Indonesia yang semakin komplek di masa yang akan datang, seperti:
a. Masih rendahnya kualitas SDM, terutama pada anak dan kelompok usia
muda;
b. Belum tersedianya perlindungan sosial yang komprehensif;
c. Masih adanya kelompok yang mengalami ketersisihan sosial (social
exclusion);
d. Kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok sosial yang masih tinggi;
e. Perubahan iklim dan degradasi daya dukung lingkungan;
f. Ketidaksetaraan gender dan perbedaan pengalaman kemiskinan dan
kerentanan antara laki-laki dan perempuan serta antar kelompok umur.
Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar di dalam penanggulangan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut dapat
berupa penyaluran bantuan dalam berbagai rupa dan cara maupun penciptaan iklim
yang kondusif bagi pengembangan penghidupan masyarakatnya. Dalam rangka
menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan
upaya-upaya tersebut, dapat diupayakan melalui penggalangan kerjasama dengan
berbagai pihak, baik diantara intitusi pemerintahan sendiri, maupun dengan dunia
usaha (swasta) dan masyarakat.
MP3KI mengarahkan pendekatan penanggulangan kemiskinan secara lebih
komprehensif yang berbasis pada pengembangan penghidupan secara lebih
berkelanjutan (sustainable livelihood). Pendekatan tersebut menempatkan
pengurangan kerentanan dan peningkatan aset penghidupan kelompok miskin dan
rentan secara berkelanjutan sebagai fokus utama dalam penanggulangan
kemiskinan.
Melalui penahapan yang jelas dan dengan target yang terukur, MP3KI
dikembangkan sebagai rencana kebijakan makro, regional, dan sektoral yang
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 4
komprehensif untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan secara merata di
seluruh daerah, hingga angka kemiskinan mencapai 4%-5% pada 2025. Selain
mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin, MP3KI juga memperluas
jangkauan upaya penanggulangan kemiskinan ke kelompok masyarakat yang
selama ini kurang tersentuh, termasuk penduduk miskin di daerah terpencil dan
kelompok penduduk miskin di daerah kaya, di permukiman kumuh dan kawasan
ilegal. Dokumen MP3KI akan menjadi komplemen dokumen-dokumen perencanaan
lain seperti RPJP, RPJM, dan MP3EI; namun dokumen MP3KI ini terfokus pada
upaya percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan.
Visi MP3KI adalah Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur. Dengan Misi
mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera bebas dari kemiskinan absolut
dan memiliki kapabilitas penghidupan yang tinggi dan berkelanjutan. Strategi
kebijakan utama yang dikembangkan MP3KI adalah
1. Menciptakan sistem perlindungan sosial nasional yang terintegrasi,
komprehensif, dalam bentuk jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan
serta bantuan sosial reguler maupun temporer sehingga mampu melindungi
masyarakat dari kerentanan dan goncangan secara individual maupun
kelompok,
2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan khususnya
hak atas identitas, perlindungan dari kekerasan, pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur dasar sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan
meningkatkan kualitas SDM di masa datang,
3. Mengembangkan penghidupan masyarakat miskin dan rentan secara
berkelanjutan dengan melalui peningkatan kapabilitas dan produktivitas, serta
pengembangan sistem pembangunan partisipatif, yang dilaksanakan secara
terintegrasi tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup; dengan strategi
pelaksanaan:
1. Perluasan jangkauan program-program bersasaran (targeted) untuk
penduduk miskin dan rentan (dalam bentuk kegiatan atau program
pengembangan penghidupan perdesaan dan perkotaan),
2. Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan
koridor pulau dan kawasan khusus,
3. Pengarusutamaan (mainstreaming) penanggulangan kemiskinan di seluruh
kebijakan dan program pembangunan.
Pelaksanaan MP3KI dilakukan dengan mensinergikan dan mentransformasikan
berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada selama ini, yang
mencakup kelompok program bantuan dan perlindungan sosial (klaster 1), program
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 5
pemberdayaan masyarakat (klaster 2), program kredit untuk usaha kecil dan mikro
(klaster 3), dan program-program prorakyat lain (klaster 4).
MP3KI dikembangkan melalui transformasi dari pendekatan pemberian bantuan ke
pendekatan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pelaksanaan
MP3KI akan didukung oleh penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di
pusat dan di daerah (provinsi-kabupaten), sampai ke kecamatan dan
desa/kelurahan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri
Perdesaan) adalah program nasional Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui penyediaan sarana-
prasarana dasar perdesaan, perluasan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja,
tambahan pendapatan rumah tangga miskin, serta memperkuat kelembagaan
pembangunan partisipatif, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan kinerja pemerintah lokal yang baik dalam kerangka percepatan
penanggulangan kemiskinan.
Dengan demikian MP3KI diimplementasikan pemerintah melalui sinkronisasi
pelaksanaan program-kegiatan K/L dengan program-kegiatan pemerintah daerah,
termasuk didalamnya sinkronisasi perencanaan dan anggaran. Apabila sinkronisasi
ini terjadi, maka implementasi MP3KI bukanlah program-kegiatan baru, dan bukan
pesaing dari program-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sudah ada di K/L
maupun di daerah, tetapi merupakan pengarus-utamaan, sehingga diharapkan
semua pelaku akan merasa memiliki dan bersikap kontributif terhadap percepatan
dan perluasan pengurangan kemiskinan.
MP3KI juga mengambil langkah-langkah strategis berupa tindak-cepat atau Quick
Wins dengan melakukan percepatan dan penguatan pelaksanaan program-kegiatan
di kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara terintegrasi di lokasi terpilih
yaitu lokasi program-kegiatan penanggulangan kemiskinan Kementerian/Lembaga
maupun program-kegiatan khusus. Pada tahun anggaran 2013 program-kegiatan
integratif kementerian/lembaga telah dan sedang diujicobakan pada 2013 di 17
lokasi khusus. Pada 2014 Percepatan dan Penguatan-MP3KI juga akan dilakukan
atau diperluas melalui PNPM Mandiri (Perkotaan, Perdesaan dan PISEW) yaitu
pada 149 kecamatan untuk Percepatan dan di 257 kecamatan untuk Penguatan di
34 provinsi. Untuk PNPM Mandiri Perdesaan cakupan lokasi berada di 137
kecamatan (untuk percepatan) dan 249 kecamatan (untuk penguatan).
Sebagai program penanggulangan kemiskinan pada klaster 2 dengan pendekatan
pemberdayaan, PNPM Mandiri Perdesaan dinilai telah memiliki pengalaman
pelaksanaan dan kelembagaan yang memadai, dimana prinsip dan mekanisme
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 6
program ini dapat dilakukan dan tetap bekerja dengan baik pada lokasi dengan
situasi-kondisi normal/reguler maupun tertentu ataupun memiliki karakteristik
khusus; seperti pada lokasi kecamatan yang terkena dampak bencana alam, lokasi
perbatasan dan lokasi pasca krisis.
Untuk itu berkaitan dengan implementasi strategis Percepatan dan Penguatan
MP3KI melalui PNPM Mandiri Perdesaan, perlu disusun suatu Petunjuk Teknis
Operasional (PTO) pola khusus yang memenuhi fokus dan target percepatan dan
penguatan-MP3KI dengan tetap berpegang pada prinsip dan mekanisme PNPM
Mandiri Perdesaan. Petunjuk teknis ini bersifat melengkapi dan mengatur hal-hal
yang khusus diperlukan bagi pencapaian tujuan MP3KI. Selanjutnya secara ringkas
disebut PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan-
MP3KI
1.2. Tujuan
Secara ringkas konsep MP3KI bertumpu pada pengembangan lima aset
penghidupan utama dalam rangka memperkuat penghidupan berkelanjutan atau
sustainable livelihood masyarakat. Sedangkan pendekatan “penghidupan
berkelanjutan” merupakan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang
terintegrasi dalam pembekalan aset yang diperlukan oleh individu (atau satuan
rumah tangga miskin) sehingga dapat berdiri sendiri (mandiri) secara
berkesinambungan. Kelima aset tersebut adalah:
1. Alam (Natural)
2. Infrastruktur (Physical)
3. Kemasyarakatan (Social)
4. Keuangan (Financial)
5. Sumber Daya Manusia (Human).
Dengan demikian tujuan pelaksanaan kegiatan melalui PNPM Mandiri Perdesaan
Pola Khusus Percepatan dan Penguatan-MP3KI secara khusus adalah:
1. Memperkuat kelembagaan masyarakat agar dapat mendukung upaya
pengembangan, peningkatan dan pelestarian mata pencaharian atau
penghidupan mereka secara berkelanjutan bagi individual/ keluarga/
rumahtangga (domain private sector) secara langsung, serta dan
kelompok/sosial, melalui penyediaan kegiatan-kegiatan program serta hasil-
hasilnya (domain public sector);
2. Meningkatkan kesejahteraan komunitas/masyarakat perdesaan secara mandiri
melalui penghidupan berkelanjutan dengan cara menjadikan BLM menjadi
instrumen utama dalam percepatan dan penguatan melalui
pembangunan/pengembangan sarana-prasarana yang dapat melayani atau
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 7
memberi manfaat langsung bagi peningkatan ekonomi keluarga/rumahtangga
secara berkesinambungan;
3. Meningkatkan pendapatan keluarga/rumahtangga melalui penggunaan
porsi/bagian dana BLM untuk perguliran sebagai modal/kapital yang
berkelanjutan dan langgeng/lestari bagi penyediaan pinjaman kelompok simpan
pinjam perempuan dan kelompok usaha ekonomi produktif (bagi RTM/miskin
produktif);
4. Melakukan percepatan dan penguatan penanganan kantong-kantong
kemiskinan antar desa menjadi kawasan/wilayah penyangga penghidupan
berkelanjutan masyarakat termiskin, miskin dan hampir miskin perdesaan.
1.3. Prinsip-Prinsip Kegiatan
Sebagaimana dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, maka prinsip-prinsip
berikut tetap wajib diutamakan dalam pelaksanaan pola khusus Percepatan dan
Penguatan-MP3KI, yaitu:
1. Partisipatif, artinya seluruh tahapan proses (perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban) dikerjakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama dan
sekaligus penerima manfaat.
2. Transparan, artinya dalam setiap langkah/tahapan kegiatan harus dilakukan
secara terbuka dan dapat diketahui oleh publik/masyarakat luas.
3. Swakelola dan Sederhana, artinya pelaksanaan seluruh proses kegiatan
dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, dan jenis kegiatan prioritas bersifat
sederhana (tidak canggih/kompleks/rumit) dan bisa dilakukan masyarakat
dengan tetap mengacu pada tujuan dan ketentuan dasar pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas, artinya seluruh tahapan kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan di depan publik/masyarakat.
5. Menu Terbatas (Specified Menu), artinya pilihan jenis kegiatan prioritas untuk
137 kecamatan lokasi Percepatan MP3KI (pada TA.2014) sudah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu pada “Daftar Prioritas Kegiatan”
yang telah disusun dengan kategori kegiatan yang memenuhi kriteria khusus
terkait pencapaian target Percepatan MP3KI. Masyarakat menentukan pilihan
kegiatan melalui pengambilan keputusan partisipatif (MAD).
6. Menu Terbuka/Bebas (Open Menu), artinya usulan jenis kegiatan dipilih secara
bebas dari prioritas usulan masyarakat antar/lintas desa sebagaimana kriteria
kegiatan yang diatur dalam PTO ini. Menu terbuka berlaku untuk 249 kecamatan
lokasi Penguatan MP3KI (pada TA.2014).
7. Kegiatan Lintas Desa, artinya jenis kegiatan yang dapat didanai oleh Percepatan
dan Penguatan-MP3KI hanya kegiatan yang lingkup pemanfaatnya melintasi
batas-batas desa (wilayah antas/lintas desa) dan skala kegiatan menengah-
besar baik dari sisi biaya ataupun hasil kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 8
implikasi hasil kegiatan lebih luas dan dampak pengentasan kemiskinan lebih
besar. Usulan kegiatan dan pelaksana kegiatan juga berupa gabungan antar
desa dalam kecamatan lokasi.
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 9
BAB.2. KETENTUAN UMUM
Pada dasarnya siklus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus
Percepatan dan Penguatan-MP3KI berlangsung secara bersamaan dengan PNPM
Mandiri Perdesaan (reguler). Namun demikian perlu diperhatikan pengaturan khusus
pada tahapan pokok sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
2.1. Persiapan dan Perencanaan
Tahap Persiapan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan
Penguatan-MP3KI diawali dengan pemrosesan dan penetapan “Daftar Lokasi,
Alokasi dan Prioritas Kegiatan” oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Daftar
lokasi tersebut telah diproses melalui mekanisme pemilihan lokasi oleh Pemerintah
(2 kecamatan per-provinsi) dan Pemerintah Daerah (2 kecamatan per-provinsi)
berdasarkan “kriteria pusat”, yaitu: jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan,
kategori daerah tertinggal, daerah lokasi MP3EI, dan lokasi pelaksana program
penanggulangan kemiskinan 4 klaster, serta “kriteria daerah”, yaitu: historis
penurunan kemiskinan (5 tahun terakhir), kondisi infrastruktur dasar (kesehatan,
pendidikan, listrik, air bersih dan prasarana jalan), dan angka partisipasi sekolah SD,
SLTP dan SLTA.
Sedangkan Daftar Prioritas Kegiatan dan Alokasi BLM Percepatan dan Penguatan-
MP3KI telah diproses melalui mekanisme penentuan kegiatan secara bertahap I, II
dan III dengan melibatkan TKPK Daerah Provinsi dan Kabupaten setelah
mendapatkan masukan dari pengelola kegiatan PNPM Mandiri di Kabupaten dan
Kecamatan serta masyarakat penerima program (pada rentang waktu Juni-
September).
Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa menindaklanjuti dengan melakukan informasi, komunikasi,
dan sosialisasi ke seluruh kecamatan lokasi dan memobilisasikan seluruh fasilitator
yang telah ada di lokasi untuk melakukan proses perencanaan kegiatan secara
paralel/bersamaan dengan perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Proses
perencanaan program T.A.2014 dilaksanakan pada rentang waktu bulan November-
Desember 2013 sebagaimana skema integrasi PNPM Mandiri Perdesaan.
Tahap Perencanaan pada lokasi Percepatan-MP3KI sesungguhnya merupakan
konfirmasi kembali “Daftar Prioritas Kegiatan” oleh masyarakat kecamatan lokasi
Percepatan MP3KI secara partisipatif melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).
Sedangkan bagi Lokasi Penguatan MP3KI, tahap perencanaan merupakan tahap
menyusun rencana kegiatan antar/lintas desa yang bernilai strategis dan prioritas
PTO PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI 10
dibutuhkan bersama masyarakat atau memiliki manfaat besar melintasi batas
administratif desa. Usulan kegiatan dapat dipetik/diambil dari rencana yang telah
ada di RKP suatu desa ataupun usulan baru yang disepakati secara
bersama/gabungan antar desa.
Pada tahap perencanaan masyarakat bersama-sama menilai, mengukur,
mempertimbangkan prioritas, relevansi dan kemampuan kolektif masyarakat dan
atau pertimbangan lainnya, untuk selanjutnya memilih, menetapkan,
mengorganisasikan tim kerja dan membuat Desain serta Rincian Anggaran Biaya
(RAB) kegiatan yang akan didanai oleh BLM Percepatan dan/atau Penguatan-
MP3KI.
Tahap perencanaan ini bernilai strategis karena melalui mekanisme perencanaan
antar desa dapat dikembangkan dan diperkuat jalinan ikatan antar warga dan para
pemimpin/tokoh antar desa dalam membangun tujuan bersama. Artinya kepentingan
penanggulangan kemiskinan warga masyarakat harus diutamakan di atas
kepentingan primordial desa.
Pelaksanaan Percepatan dan Penguatan-MP3KI 2014 pada tahapan perencanaan
PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan sejak bulan November 2013 setelah
diterbitkannya Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta
Daftar Prioritas Kegiatan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan perencanaan dapat
diselenggarakan secara bersamaan dengan PNPM Mandiri Perdesaan (reguler).
Untuk itu diterbitkan juga petunjuk tambahan atau pelengkap berupa PTO PNPM
Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan-MP3KI guna
penyesuaian siklus program dan tahapan skematik proses kegiatan dengan tetap
mengacu pada prinsip-prinsip dasar, cara kerja dan kelembagaan PNPM Mandiri
Perdesaan. Pola khusus ini merupakan panduan teknis bagi lokasi kecamatan
percepatan dan penguatan dalam mempersiapkan, merencanakan,
mengorganisasikan dan melaksanakan, mengawasi dan memeriksa rangkaian
kegiatan masyarakat. Setiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah
mufakat di desa dan lintas/antar desa, transparan (terbuka) dan dapat
dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat dengan mempergunakan