LAKIP 2005satpolpp.gresikkab.go.id/file/narasi renstra.docx · Web viewMenurut Jenis Kelamin Laki – laki sebanyak 174 orang Perempuan sebanyak 3 orang Menurut Jabatan dan Tugasnya

BABAB

PENDAHULUANPENDAHULUAN111.1. LATAR BELAKANG

okumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja

Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 sebagai sebuah dokumen

perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama

periode 2011 – 2015 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik serta berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun

2011 – 2015 dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2015 secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungan potensi, peluang dan kendala yang

ada dan yang mungkin timbul.

Dalam lima tahun mendatang, Kabupaten Gresik akan menghadapi

tantangan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan dinamika

masyarakat yang semakin beragam. Tingginya kepadatan penduduk menimbulkan

kompleksitas permasalahan yaitu tuntutan ketersediaan pemukiman dan infra

struktur pendukung serta perbaikan ekonomi sehingga mempengaruhi kondisi K3

(Keamanan, Ketertiban dan Keindahan) di wilayah Kab. Gresik. Oleh sebab itu

Satpol PP diharapkan kedepan mampu menterjemahkan tantangan masa depan

secara profesional.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 85 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa dokumen Renstra

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015

DD

1

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Satpol PP Kab. Gresik 2011 - 2015

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2011

– 2015 ;

15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Kab. Gresik Tahun 2011 –

2015 dimaksudkan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,

regional, nasional dan global untuk masa lima tahun kedepan serta mampu eksis

dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Selain itu

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 disusun

sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kab. Gresik yang berlaku

jangka satu tahunan yang memuat rencana kerja dan pendanaannya. Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 ini merupakan upaya

untuk mengarahkan semua potensi yang dimiliki di dalam pelaksanaan program

dan kegiatan yang ada serta untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Gresik Tahun 2011 – 2015 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015 ke dalam

rencana instansional

2. Menjabarkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik 2011 –

2015 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional.

3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai

acuan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja tahunan

4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen

yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan

strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan kualitas

dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Satpol PP Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum dan sistematika penulisan

Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 3

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, yang berisi tugas, fungsi dan

struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan

peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI,

yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan

Renstra Propinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu

Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN yang berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka

menengah, strategi dan kebijakan Satpol PP Kab. Gresik

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015.


BABAB

GAMBARAN PELAYANAN GAMBARAN PELAYANAN 222.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

atuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dibentuk melalui

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2008

tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, maka tugas pokok Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah :

Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengupayakan terlaksananya kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan menegakkan peraturan

daerah dan peraturan pelaksanaannya

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Gresik adalah :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta penyusunan kebijakan teknis

dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan

peraturan daerah dan peraturan pelaksananya ;

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di Daerah

3. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan

pelaksanaanya:

4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaran ketentraman dan

ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015

SS

5

pelaksanaanya dengan aparat Kepolisisan Negara Penyidik pegawai Negeri

Sipil (PPNS) atau aparatur lainya.

5. Pelaksanaan penyidikan,pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan

terhadap pelanggar ketertiban umum dan ketentraman serta pelanggar

peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya ke Badan Peradilan atau

instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan:

6. Pelaksanaan operasional di lapangan dalam rangka pencegahan dan

penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta

pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya:

7. Pelaksanaan pengamanan aset strategis pemerintah daerah, kunjungan tamu

daerah, kegiatan pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan;

8. Pelaksanaan pembinaan,pengawasan, penyuluhan dalam upaya mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Gresik

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

bidang tugasnya;

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Gresik memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Unsur Pimpinan yang terdiri dari Kepala Satuan membawahi 1 (satu) Bagian Tata

Usaha, 3 (tiga) Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur

organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :


SUB BAGIAN TU

SEKSIOPERASITRANTIB

SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

2.2. SUMBER DAYA

Dalam kedudukan sebagai unsur pemerintah Kabupaten dibidang

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten

Gresik serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang

diharapkan dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Luas wilayah Kabupaten Gresik sekitar 1.174 Km2 terdiri dari luas pulau

Bawean 196,20 Km2 dan daratan di pulau Jawa 877,80 Km2. Wilayah

Pemerintahan di Kabupaten Gresik terbagi atas 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26

Kelurahan. Letak Kabupaten Gresik yang strategis memiliki potensi sebagai

daerah agraris, maritim, industri dan pariwisata serta kondisi masyarakat yang

majemuk berpengaruh terhadap kemungkinan munculnya ganguan ketentraman Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015

STRUKTUR ORGANISASISATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN GRESIK

KEPALA SATUAN

SEKSIPEMBINAANUMUM DAN

PENGEMBANGAN KAPASITAS

7

dan ketertiban umum masyarakat. Masih adanya perilaku masyarakat yang

kurang mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta

kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan daerah berakibat

pada terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Sarana dan prasarana yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja antara

lain : 1 buah gedung kantor (2 lantai), 2 buah truk patroli wilayah, 3 buah kijang

patroli wilayah, 2 buah mobil operasional, 10 buah sepeda motor operasional, 2

buah sepada motor patwal, 31 unit peralatan dan kelengkapan PHH, 6 buah

komputer, 2 buah senjata api, 11 buah alat komunikasi rage, 39 buah alat

komunikasi HT.

Selain itu, Satpol PP didukung sumber daya manusia sebanyak 177 orang

dengan komposisi sebagai berikut :

a. Menurut Status Kepegawaian

PNS sebanyak 176 orang

- Golongan IV sebanyak 1 orang

- Golongan III sebanyak 24 orang

- Golongan II sebanyak 145 orang

- Golongan I sebanyak 7 orang

TKM sebanyak 1 orang

b. Menurut Jenis Kelamin

Laki – laki sebanyak 174 orang

Perempuan sebanyak 3 orang

c. Menurut Jabatan dan Tugasnya

Unsur Pimpinan ada 5 (empat) orang yang terdiri dari :

- Kepala Satuan

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- Kepala Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban

- Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Pengembangan Kapasitas

- Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan

Unsur Regu

Terdiri dari 10 regu yaitu :

5 regu @ 10 orang (1 Kepala Regu + 9 Anggota Regu) = 50 orang

2 regu @ 9 orang (1 Kepala Regu + 8 Anggota Regu) = 18 orang

Petugas Provost sebanyak 8 orangRenstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 8

Petugas penjagaan

- Penjagaan Rumah Dinas Bupati Gresik sebanyak 12 orang.

- Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati Gresik sebanyak 9 orang

- Penjagaan Gedung DPRD Gresik sebanyak 9 orang

- Penjagaan lobi/parkir Kantor Bupati Gresik sebanyak 7 orang

- Penjagaan Malam Kantor Bupati Gresik sebanyak 12 orang

- Penjagaan Gedung DPPKAD/Badan PMP/Dinkop UKM Perindag Kab.

Gresik sebanyak 6 orang

- Penjagaan Gedung Dinas Kesehatan/Pertanian sebanyak 6 orang

- Penjagaan Gedung Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial

sebanyak 9 orang

- Penjagaan Gedung Satpol PP sebanyak 9 orang

Unsur Staf sebanyak 14 orang

Dengan keadaan yang demikian maka dalam rangka peningkatan

ketentraman, ketertiban umum masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik diperlukan adanya penyusunan program yang tepat sasaran,

tusi yang jelas, sumber daya manusia yang profesional, koordinasi dengan

instansi terkait yang mantap, sumber daya pendanaan tercukupi dan dukungan

masyarakat yang kondusif.

2.3. KINERJA PELAYANAN

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja didasari oleh Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 148 ayat

(1) adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah

dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk

Satuan Polisi Pamong Praja.” Pada tahun 2006 hingga 2010, tingkat penyelesaian pelanggaran K3

(ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab.

Gresik, belum dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yaitu 70%

dengan batas waktu pencapaian hingga tahun 2010 sebagaimana ditetapkan

dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal


Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab./Kota. Sedangkan untuk Kabupaten

Gresik hanya mencapai 68% pada tahun 2010.

Hal ini menunjukkan keterbatasan kuantitas SDM Satpol PP dibanding

dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Gresik. Hal ini ditunjukkan

dengan rasio jumlah personil Satpol PP dibagi jumlah penduduk pada tahun 2010

hanya mencapai 0,015% per 10.000 penduduk.

Dalam rangka mengupayakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat

yang kondusif, maka Pemerintah Kabupaten Gresik telah membuat kebijakan

dengan mengeluarkan PERDA guna penanganan pekat (penyakit masyarakat)

dan PKL. PERDA tentang Pekat antara lain yaitu (1) Perda Nomor 22 tahun 2004

tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan

Pelacuran dan Perbuatan Cabul dan (2) Perda Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran

Minuman Keras. Sedangkan PERDA tentang penanganan PKL yaitu Perda Nomor

25 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kab.

Gresik.

Tabel pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP Kab. Gresik periode 2006 –

2010 sebagaimana lampiran tabel 2.1 dan tabel anggaran dan realisasi

pendanaan pelayanan Satpol PP Kab. Gresik sebagaimana lampiran tabel 2.2.


2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta

menegakkan Peraturan daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur

pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara

dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Perda

dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan guna membantu

mewujudkan Kabupaten Gresik yang tertib dan tentram maka perlu kerja keras

terprogram, terukur, berkelanjutan dan terkoordinatif agar dapat menghadapi

tantangan – tantangan yang selama ini dihadapi antara lain :

a. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 1.237.264 menghuni area

seluas 1.191,25 km2 sehingga dapat dihitung ratio kepadatannya 1.038

jiwa/km2. Selain itu wilayah perkotaan dipadati penduduk sebesar 1.883

jiwa/km2 sedangkan di wilayah pedesaan hanya hanya 736 jiwa/km2.

Tingginya kepadatan penduduk menuntut ketersediaan pemukiman dan infra

struktur pendukung seperti jalan, sekolah, sentra perdagangan, fasilitas

kesehatan, air bersih, sanitasi dan transportasi umum. Pertumbuhan kawasan

perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban

yaitu adanya penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau,

daerah resapan dan lain – lain.

b. Pertumbuhan Industri

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik terbesar disumbang oleh industri.

Perkembangan sektor industri yang demikian besar sangat menguntungkan

dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal Gresik tetapi juga menjadi magnet bagi

calon tenaga kerja luar daerah yang memicu tingginya tingkat urbanisasi ke

wilayah Kabupaten Gresik. Selain itu industrilisasi juga menyumbang tingkat

polusi yang cukup tinggi baik polusi air, udara maupun tanah. Limbah industri

yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan keresahan dalam

masyarakat.


Dari tantangan – tantangan yang dihadapi di atas, Satuan Polisi Pamong

Praja memiliki peluang – peluang dalam meningkatkan capaian kinerja pelayanan

antara lain :

a. Pembangunan fasum fasos

Pembangunan fasum fasos menjadi konsekuensi logis dari pertumbuhan

penduduk khususnya di kawasan perkotaan. Namun pembangunan fasilitas

umum maupun fasilitas sosial harus dengan pertimbangan rencana tata ruang

wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

b. Koordinasi dengan stakeholders terkait

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak PERDA tidak dapat

menyelesaikan permasalahan pelanggaran K3 secara independen, namun

harus dengan stakeholders terkait baik dari pihak pemerintah maupun

masyarakat. Tanpa dukungan stakeholders terkait maka akan terjadi hit and

run dalam penegakan PERDA.


BABAB ISU – ISU STRATEGISISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASBERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI DAN FUNGSI 333.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

ecara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan

ketentraman dan ketertiban umum dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kelembagaan

Dengan diterbitkan PP 41/2007 tidak membawa perubahan secara significant

dalam pengembangan kelembagaan dan peningkatan kemampuan sumber

daya manusia (SDM). Hal ini karena beberapa faktor yaitu :

- SO (Struktur Organisasi) POL PP berbentuk “kantor” berubah menjadi

“Satuan Polisi Pamong Praja”, dimana SO Satpol PP hampir sama dengan

SO Kantor

- Eselonering Kasatpol PP setingkat dengan Kepala Kantor (eselon III/a)

Sedangkan menurut PP 6/2010, Satpol PP Kabupaten Gresik merupakan

organisasi Tipe A karena memiliki variabel besaran organisasi perangkat

daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (pasal 11) dan

Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota

provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol

PP Tipe A (pasal 34). Kabupaten Gresik merupakan penyangga ibukota

propinsi (Kota Surabaya).

Maka seharusnya SO Satpol PP Kab. Gresik mengikuti ketentuan pasal 15 PP

6/2010 yaitu :

(1) Kepala Satpol PP Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIb.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015

SS

13

(3) Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Satpol PP Kecamatan

merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Dengan peningkatan eselonering, maka diharapkan adanya garis komando

yang jelas antara Kasatpol PP dengan Anggota POL PP di Kecamatan selain

mempermudah monitoring dan pengawasan situasi trantibum dengan

persamaan persepsi dalam penyelenggaraan penegakan PERDA.

b. Kesadaran Masyarakat untuk Mematuhi Peraturan Daerah

Tantangan utama yang dihadapi Polisi Pamong Praja adalah bagaimana cara

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah.

Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap aturan yang ada dapat

disebabkan beberapa faktor yang berbeda, antara lain seperti desakan

kebutuhan ekonomi, latar belakang pendidikan atau sikap apatis warga. Selain

itu penduduk di Kabupaten Gresik untuk wilayah perkotaan merupakan warga

pendatang, mengingat Kabupaten Gresik merupakan daerah industri.

Pada akhir Tahun 2010, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentramanan, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik

hanya mencapai 68%. Berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di

Kab./Kota, standar pelayanan minimal (SPM) untuk tingkat penyelesaian tingkat

K3 untuk Tahun 2010 harus mencapai 70%.

c. Kualitas dan Kuantitas SDM Polisi Pamong Praja

Kualitas SDM Polisi Pamong Praja masih perlu ditingkatkan dalam rangka

pelaksanaan penegakan Perda. Dengan peningkatan kemampuan (skill)

anggota POL PP dapat menjawab tantangan terhadap kompleksitas

permasalahan, maka persentase penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban

dan Keindahan) dapat ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan kemampuan

anggota POL PP, perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis. Selain itu

secara kuantitas, jumlah anggota POL PP masih belum memadai. Hal ini dapat

dilihat dari rasio jumlah penduduk Kabupaten Gresik hanya mencapai 0,015%

per10.000 penduduk. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas

anggota POL PP, maka perlu koordinasi (usulan) dengan Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) sebagai leading sektor.


d. Motivasi Aparatur

Salah satu aspek vital bagi keberhasilan tugas dan meningkatnya kinerja

adalah besarnya motivasi individu terhadap tugas dan tanggung jawab.

Beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya motivasi yaitu :

- Resiko terhadap Pekerjaan

PNS yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok dan

fungsi yang terdiri 80% operasional (pekerjaan luar ruangan) dan 20%

administrasi. Dalam menjalankan tugas sebagai penegak PERDA, sangat

memungkinkan bagi seorang Anggota POL PP bersentuhan fisik dengan

pelanggar PERDA secara langsung (face to face). Hal ini tentu saja

mempengaruhi terhadap kondisi fisik maupun mental.

- Sistem Jam Kerja

Tuntutan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam menunjang terciptanya

situasi daerah yang tenteram, tertib dan kondusif, maka memerlukan

pemantauan 24 jam (on call). Dengan jumlah anggota POL PP yang ada

maka dijadwalkan pembagian jam kerja melalui shift.

- Kesejahteraan

Dengan resiko terhadap pekerjaan dan sistem jam kerja yang ada, anggota

POL PP hanya mendapatkan tunjangan uang LP (Lauk Pauk) per bulan

sebesar :

Kasatpol PP sebesar Rp. 350.000,-

KTU/Kasi sebesar Rp. 250.000,-

Karu sebesar Rp. 225.000,-

Anggota sebesar Rp. 200.000,-

Mengingat uraian di atas, pemberian tambahan tunjangan pegawai (TPP) bagi

anggota POL PP diharapkan dapat direalisasikan dengan besaran yang dapat

disesuaikan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.


3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Pernyataan visi untuk membangun Kabupaten Gresik adalah : GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, maka Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik merupakan SKPD pendukung dalam misi 1 : Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai – nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri. Dalam menunjang misi ini, Satuan

Polisi Pamong Praja mempunyai Program antara lain :

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Permasalahan pelayanan yang dihadapi antara lain :

a. Kelembagaan

b. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda

c. Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja

d. Motivasi Aparatur

Faktor penghambat pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

a. Tingkat urbanisasi

Kabupaten Gresik sebagai kota industri menjadi magnet bagi warga pendatang

untuk mendapat pekerjaan yang layak, tak terkecuali bagi pendatang yang

menjadi penyakit masyarakat (PSK). Hal ini diketahui pada saat penertiban,

para tersangka yang terjaring kebanyakan berasal dari luar Kabupaten Gresik.

Seiring dengan maraknya PSK, peredaran minuman keras pun merebak. Selain

itu masalah PMKS (gepeng dan anjal) dan menjamur PKL liar menambah

kompleknya permasalahan khususnya di perkotaan.


b. Kebutuhan Informasi Publik

Dengan latar belakang pendidikan masyarakat yang semakin membaik, saat ini

masyarakat mulai kritis dalam mengamati jalannya pemerintahan. Masyarakat

menginginkan adanya keterbukaan informasi publik. Namun terkadang cara

penyampaian aspirasi kurang santun dengan mengedepankan keinginan

pribadi. Kondisi ini dapat mengganggu kelancaran pemerintah maupun

masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari – hari.

c. Budaya Mematuhi Peraturan

Tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, sehingga perbedaan jumlah penduduk

asli dan pendatang hampir berimbang. Kemungkinan penduduk pendatang

kurang ada rasa memiliki terhadap Kabupaten Gresik dibanding penduduk asli.

Selain itu aktifitas yang padat dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari

membuat seseorang bersikap apatis terhadap lingkungan sekitar. Hal ini

menyebabkan budaya untuk mematuhi peraturan menjadi rendah.

Faktor pendorong pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

a. Partisipasi Masyarakat

Simbol Kota Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Wali disebabkan sejarah

yang melatarbelakangi berdirinya Kabupaten Gresik. Keberadaan Makam

Wali/Sunan dan banyaknya jumlah pondok pesantren menumbuhkan perilaku

agamis dalam masyarakat. Peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama

dalam berkontribusi menciptakan suasana santun dan sejuk pada kehidupan

sehari – hari.

b. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam rangka penegakan PERDA, Satpol PP selalu melakukan koordinasi

dengan Instansi terkait guna penyelesaian permasalahan pelanggaran K3.

Koordinasi dilakukan baik dengan aparat penegak hukum lainnya maupun

instansi terkait (SKPD) sesuai tusinya.


3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROPINSI

Telaahan Renstra K/L dan Renstra mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi.

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI 2010 – 2014,

ditetapkan 5 (lima) kebijakan. Dari 5 (lima) kebijakan Renstra Kementerian Dalam

Negeri RI 2010 – 2014, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kebijakan ke – 5

yaitu :

“Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Dari kebijakan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI 2010 – 2014,

ditetapkan 13 (tiga belas) program strategik terbagi atas 8 (delapan) program

utama dan 5 (lima) program penunjang. Satuan Polisi Pamong Praja mengacu

pada program utama ke – 2 pada program strategik yaitu :

“Program Pengembangan Manajemen Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat, serta Ketertiban Umum”

Guna mendukung kebijakan dan program Renstra Kementerian Dalam

Negeri RI 2010 – 2014 di bidang ketentraman dan ketertiban umum tersebut,

RPJMD Tahun 2010 – 2014 Propinsi Jawa Timur menuangkan arahan kebijakan

ke – 5 yaitu :

Pembangunan Keamanan dan Ketertiban diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan

tegaktertibnya tatanan sosial kemasyarakatan.”

Selanjutnya dari arahan kebijakan dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja

Propinsi Jatim menetapkan agenda untuk Tahun 2010 – 2014 yaitu :

1. Pengamanan aset – aset pemerintah

2. Pengembangan budaya hukumRenstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 18

3. Pengembangan budaya sistem keamanan berbasis masyarakat (community

policing)

4. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba

Dari agenda yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jatim,

“Pengamanan aset – aset pemerintah”, Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Gresik menetapkan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan .

Dari agenda “Pengembangan budaya hukum”, Satuan Polisi Pamong

Praja Kab. Gresik berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

mematuhi peraturan yang berlaku melalui program sebagai berikut :

1. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

2. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Dari 2 (dua) program tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik

menerapkan sistem prosedur operasional berupa deteksi dini, preventif,

persuasif, represif dan rehabilitasi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Polisi

Pamong Praja).

Dari agenda “Pengembangan budaya sistem keamanan berbasis masyarakat (community policing)” Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik

tidak dapat melaksanakan, mengingat di Kabupaten Gresik untuk SKPD yang

memiliki tusi perlindungan masyarakat masih berada dibawah Kantor

Kesbangpolinmas sebagai leading sektor.

Dari agenda “Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”, di Kabupaten Gresik permasalahan narkoba telah ditangani BNK

(Badan Narkotika Kabupaten) Gresik sebagai leading sektor.


3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang

memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Kabupaten Gresik bagian utara dibatasi oleh Laut Jawa, bagian timur

dibatasi oleh Selat Madura dan Kota Surabaya, bagian selatan berbatasan

dengan Kab. Sidoarjo dan Kab. Mojokerto, sementara bagian barat berbatasan

dengan Kab. Lamongan. Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah

penyanggah kota Surabaya (Surabaya Metropolitan Area). Dimana Kota Surabaya

adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia

Timur. Fungsi wilayah penyanggah bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif

secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik dapat mengantisipasi dengan baik

kejenuhan perkembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta

permukiman Kota Surabaya, yaitu dengan menyediakan lahan alternatif

pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang

representatif, kondusif, dan strategis.


Lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Gresik

meliputi daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional

mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 1.192,25 km2 dan sejauh

4 mil dari garis pantai ke arah laut termasuk pulau pulau kecil di dalamnya beserta

ruang udara di atasnya dan ruang bawah tanah. Arahan kebijakan perencanaan

RTRW meliputi tata guna tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.

Pengaturan ruang pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan dan

tugas pemerintah, dengan maksud untuk mengatur potensi, kegiatan masyarakat,

mobilitas/ pergerakan dan kecenderungan perkembangannya secara harmonis

serta saling mendukung satu dengan lainnya dalam satu tata ruang yang ada,

sehingga akan tercipta upaya pengarahan dalam proses pengaturan dan

penataan ruang yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu upaya

pengendalian dan pemanfaatan ruang yang lebih optimal dan efisien dalam

proses perkembangannya

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Gresik, arah pengembangan pelayanan adalah dengan mengantisipasi dampak

negatif dari penyalahgunaan ruang publik dalam rangka penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kabupaten Gresik yang terdiri dari 18 Kecamatan diharapkan Satpol PP

dapat melakukan penertiban secara preventif, presuasif dan represif. Mengingat

struktur organisasi Satpol PP Kab. Gresik masih berupa Kantor dan tidak memiliki

UPTD di Kecamatan maka yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi

dengan Kasi Trantib dan anggota POL PP Kecamatan melalui Camat (Kepala

Wilayah).


Untuk Kab. Gresik bagian utara dan selatan, umumnya masyarakat

memanfaatkan SDA yang ada berupa pertambakan dan potensi penggalian galian

golongan C maka perlu adanya pemantauan penggunaan SDA dilakukan secara

bijaksana. Sedangkan untuk Kab. Gresik bagian tengah merupakan pusat industri

dan perdagangan sehingga perlu mendapat perhatian terhadap penyalahgunaan

ruang publik.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang dibahas adalah mengenai perkembangan sektor

industri yang demikian besar sehingga menguntungkan dari sisi penyerapan

tenaga kerja namun besarnya peluang tersebut menarik minat tidak saja tenaga

kerja lokal Gresik tetapi juga menjadi magnet bagi calon tenaga kerja luar daerah

yang memicu tingginya tingkat urbanisasi ke wilayah Kabupaten Gresik

khususnya Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar. Di 3 (tiga) kecamatan yang

merupakan bagian dari ibu kota Kabupaten Gresik berdiri industri-industri besar

yang menyerap tenaga kerja relatif banyak, seperti PT. Petrokimia Gresik,

Kawasan industri Gresik, industri kemasan PT. Wiharta Karya Agung di Kec

Gresik, Kawasan Industri Maspion, PT. Karunia Alam Segar di Kecamatan

Manyar, PT. New Era Ruberrindo, Behaestex dan industri kayu olahan di

Kecamatan Kebomas.


Keberadaan industri besar diwilayah perkotaan tersebut mengakibatkan

tidak meratanya tingkat kepadatan penduduk di perkotaan yang mencapai 1814

jiwa / km² dibandingkan wilayah pedesaan yang hanya dihuni 736 jiwa/km².

Tingginya kepadatan penduduk di perkotaan menuntut ketersediaan

pemukiman dan infra struktur pendukungnya seperti jalan, sekolah, sentra

perdagangan, fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi dan transportasi umum.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kabupaten Gresik dalam 2

tahun terakhir mengalami peningkatan rata – rata 6 % per tahun. Namun kondisi

ini belum mampu mengadop tenaga kerja (domestik maupun pendatang) yang

ada di Kabupaten Gresik. Menurut catatan statistik dari sebanyak 721.051

penduduk yang berusia kerja, 545.672 orang merupakan angkatan kerja yang

seharusnya produktif menafkahi diri atau keluargnya. Dari jumlah angkatan kerja

tersebut terdapat 15.557 orang yang sedang mencari pekerjaan.

Pusat kawasan ekonomi dan perdagangan di ibu kota Kabupaten Gresik

selama ini adalah di ruas jalan Gubernur Suryo, Samanhudi, Usman Sadar dan

Sindujoyo, diwilayah tersebut tersedia 2 pasar tradisional yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah (Pasar Kota dan Pasar Baru), departemen store Ramayana,

pusat makanan khas Gresik dan pertokoan, keterbatasan tempat dan fasilitas di

dalam pasar maupun area disekitar sentra perdagangan mengakibatkan banyak

bermunculan Pedagang kaki lima (PKL), padatnya parkir kendaraan dan

angkutan umum menunggu penumpang.

Kondisi demikian yang masih berlanjut adalah jumlah pedagang kaki lima

yang berjualan di trotoar, bahu jalan dan badan jalan menjadi semakin banyak

sehingga menciptakan kawasan Gubernur Suryo sebagai kawasan yang tidak

teratur karena badan jalan menyempit oleh PKL, kendaraan parkir dan angkutan

umum menunggu penumpang yang berdampak arus lalu lintas macet, sampah

tidak terangkut dan kotor.

Diluar kawasan Gubernur Suryo, pada waktu-waktu mendatang dapat

diprediksikan bahwa pertumbuhan PKL, permasalahan sampah dan sanitasi kota

akan dapat dijumpai di hampir setiap ruas jalan utama kota Gresik karena saat ini

telah berkembang kawasan-kawasan pemukiman baru seperti Graha Bunder Asri,

Alam Bukit Raya, Griya Kedanyang Giri Asri, Perumahan Wiharta dan Pondok

Permata Suci. sedangkan di luar kota perkembangan kawasan pemukiman seperti


Driyorejo kota baru, kecamatan Kedamean, kecamatan Menganti dan kecamatan

Bungah perlu antisipasi penataan agar wilayah pedesaan yang berubah menjadi

suatu kawasan perkotaan dapat tertata dengan baik.

Upaya untuk menumbuhkan dan menggairahkan kembali

perekonomian di Kabupaten Gresik, Pemerintah daerah selain melakukan

pendekatan debirokratisasi perijinan, penyediaan sarana utilitas air bersih,

sanitasi dan tenaga listrik juga berusaha menciptakan kota yang tertata, tertib dan

teratur melalui penciptaan situasi dan kondisi daerah yang dinamis, tenteram dan

kondusif melalui penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

sehingga memungkinkan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat

melakukan kegiatannya dengan nyaman.

Untuk membantu Kepala Daerah menyelenggarakan ketentraman dan

ketertiban daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Gresik.

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik melaksanakan tugas yang

diamanatkan guna membantu mewujudkan kota Gresik yang tertata dan teratur,

selain PKL dan warung liar, penyakit masyarakat (pekat) seperti prostitusi

terselubung, peredaran minuman keras tersembunyi, pemabuk dan perbuatan

cabul masih saja ditemukan setiap saat patroli wilayah dan operasi penertiban

dilaksanakan, agar harapan menjadikan Kabupaten Gresik suatu daerah yang

agamis, cerdas, demokratis dan sejahtera perlu kerja keras terprogram, terukur,

berkelanjutan dan terkoordinatif


BABAB VISI, MISI, TUJUAN DANVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANSASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN KEBIJAKAN 444.1. V I S I dan M I S I

A. VISIBerdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat (12), visi adalah rumusan

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perode perencanaan.

Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan merupakan suatu

langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakekatnya

membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa

depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi

adalah mental sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga

visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak

– pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi

masa depan suatu organisasi diharapkan kan mampu menjadi akselator bagi

upaya peningkatan organisasi.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gresik serta sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

visi :

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu

diberikan penjelasan visi sebagai berikut :


MewujudkanMewujudkan Penegakan PERDA secara Penegakan PERDA secara ProfesionalProfesional

Menuju Gresik yang Tertib dan TentramMenuju Gresik yang Tertib dan Tentram

25

Penegakan PERDA secara profesional mengandung arti bahwa Satuan Polisi

Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas secara

profesional dalam penegakan Peraturan Daerah dimana semua jajaran Satuan

Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas dengan cepat, tepat, trampil,

efesien, efektif dan benar sesuai norma-norma aturan perundang-undangan yang

berlaku.

Menuju Gresik yang Tertib dan Tentram, mengandung arti bahwa Gresik

sebagai satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya

dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik dapat melakukan kegiatannya

secara dinamis, kondusif dan demokratis.

B. M I S I

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi

Pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama bersama

dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu

tahapan yang secara umum akan terbagi ke dalam dua tahapan yaitu apa yang

hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapai. Salah satu unsur dalam

tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi

SKPD.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak,

langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara

pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Gresik mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang

diterima, yaitu :


Memberikan daya dukung optimal bagi terwujudnya situasi daerah yang

tentram dan tertib adalah bahwa dalam penegakan peraturan daerah harus

didukung adanya situasi yang kondusif baik dari sisi internal Polisi Pamong Praja

maupun dari sisi eksternal yaitu dukungan instansi samping, masyarakat dan

lingkungan.

Mewujudkan penegakkan Peraturan Daerah dengan kepastian Hukum

adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebagai unsur

pemerintah kabupaten dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum masyarakat dalam menegakkan Peraturan Daerah tetap berdasarkan

prosedur tetap penertiban melalui tahapan-tahapan persuasif, preventif dan

represif dan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku ( UU 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ).

Meningkatkan Kinerja Polisi Pamong Praja adalah bahwa Polisi Pamong

Praja sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Gresik dibidang penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat juga harus dituntut mampu

memahami situasi/kondisi masyarakat Gresik yang plural dan agamis dan

didukung skill dan kemampuan SDM yang kompetitif.


- Memberikan daya dukung optimal bagiMemberikan daya dukung optimal bagi terwujudnya situasi daerah yang tentram danterwujudnya situasi daerah yang tentram dan tertibtertib

- Mewujudkan penegakkan Peraturan Daerah dengan kepastian Hukum

- Meningkatkan Kinerja Polisi Pamong Praja.Meningkatkan Kinerja Polisi Pamong Praja.

27

4.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk merealisasikan Misi Satpol PP Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan

tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke

depan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi organisasi yang emngandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

sampai tahun terakhir renstra

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang

ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi

organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok

organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut

maka dalam kedudukannya sebagai SKPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan misi “Memberikan daya dukung optimal bagi terwujudnya situasi daerah yang tertib dan tenteram” maka ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu :

(1) Terwujudnya suatu keadaan dinamis sehingga pemerintah dan masyarakat

dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja SatuanTarget

2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah demo terhadap PERDA/Perbup % 45 40 35 30 25


Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan penegakan PERDA dengan kepastian hukum” maka ditetapkan 2 (dua) tujuan yaitu :

(1) Mewujudkan penegakan PERDA yang terkoordinasi dan konsisten.


sebagai berikut :


2011 2012 2013 2014 2015

1 Kejadian gangguan trantib kejadian 173 159 145 131 117

(2) Meningkatkan kinerja PPNS secara profesional dan konsisten


sebagai berikut :


2011 2012 2013 2014 2015

1 Peningkatan kemampuan PPNS % 50% 55% 60% 70% 75%

Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja” maka

ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu :

(1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas potensi SDM Polisi Pamong Praja


sebagai berikut :


2011 2012 2013 2014 2015

1Peningkatan kemampuan Anggota POL PP

% 50% 55% 60% 65% 75%

Sasaran (objective) merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan

menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui organisasi dan

menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang

akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada

dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 29

utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi

organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific

(spesifik), measureable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan), Time Bound (batas waktu), continously improve (perbaikan berkelanjutan).

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka hingga 2015,

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan

rincian sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan “Terwujudnya suatu keadaan dinamis sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur” maka ditetapkan sasaran :

(1) Terwujudnya peningkatan pengamanan kegiatan pemerintahan dan

masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

a. Persentase demo/protes terhadap PERDA/Perbup yang dapat ditangani

dengan baik (berjalan dengan tertib)

b. Persentase jumlah kegiatan pemerintahan dan masyarakat yang

dilaksanakan pengamanannya.

(2) Terwujudnya pengamanan aset daerah.


a. Jumlah gangguan thd pengamanan aset strategis Pemda antara lain :

Kantor Bupati, Kantor DPRD, Rumah Jabatan Wakil Bupati, Rumah

Jabatan Sekda dan Kantor instansi lainnya.

b. Persentase jumlah aset-aset milik daerah yang dilakukan

pengamanannya.

Untuk mencapai tujuan “Mewujudkan penegakan PERDA yang terkoordinasi dan konsisten” maka ditetapkan sasaran :

(1) Terwujudnya pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta

menjaga keindahan .



a. Persentase jumlah tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab.

Gresik.

b. Keberadaan PERDA tentang Penyelenggaraan Trantibum

(2) Meminimalisir keberadaan PSK dan Peredaran Miras

a. Persentase penurunan jumlah pelanggaran PERDA Miras.

b. Persentase penurunan jumlah pelanggaran PERDA PSK.

c. Keberadaan PERDA tentang PSK dan Miras

Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kinerja PPNS secara profesional dan konsisten” maka ditetapkan sasaran :

(1) Terlaksananya penyidikan pelanggaran Perda secara sistematis


a. Persentase jumlah pelanggaran Perda yang teridentifikasi dibanding

jumlah pelanggaran Perda yang ditidaklanjuti;

b. Peningkatan jumlah PPNS

Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kuantitas dan kualitas potensi SDM Polisi Pamong Praja” maka ditetapkan sasaran :

(1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja


a. Jumlah Pembinaan Polisi Pamong Praja yang diadakan

b. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk

(2) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penegakan PERDA


a. Keberadaan sistem dan prosedur operasional

b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas operasional

Uraian mengenai sasaran dan tujuan jangka menengah Satuan Polisi

Pamong Praja Kab. Gresik dapat diuraikan dalam lampiran tabel 4.3.


4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan

program yaitu sebagai berikut :

A.KEBIJAKANKebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan

ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan

atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Gresik untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan

adalah:

(1) Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Memberikan daya dukung optimal bagi terwujudnya situasi daerah yang tertib dan tenteram” adalah :a. Memberikan kontribusi ketertiban dan ketentraman bagi pemerintah

dan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari – hari.

(2) Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Mewujudkan penegakan PERDA dengan kepastian hukum” adalah :a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang

berlaku.

b. Menurunkan tingkat pelanggaran K3/PERDA.

c. Melaksanakan penyidikan secara cepat, tepat dan sistematis.

(3) Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja” adalah :a. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penegakan PERDA

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja.


B.PROGRAMProgram adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan

oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran.

Program operasional yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong

Kabupaten Gresik untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak

dicapai lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Untuk mencapai sasaran Terwujudnya peningkatan pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat, ditetapkan program sebagai

berikut :

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2. Untuk mencapai sasaran Terwujudnya pengamanan aset daerah, ditetapkan program sebagai berikut :

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3. Untuk mencapai sasaran Terwujudnya pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan, ditetapkan

program sebagai berikut :

a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

b. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

4. Untuk mencapai sasaran Terlaksananya penyidikan pelanggaran Perda secara sistematis, ditetapkan program sebagai berikut :

a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

5. Untuk mencapai sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja, ditetapkan program sebagai berikut :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran.

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.


BABAB RENCANA PROGRAM DANRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOKKINERJA, KELOMPOK SASARAN DANSASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF PENDANAAN INDIKATIF 55

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Satpol PP. Dalam rangka

efisiensi dan efektifitas penggunaan dana APBD, maka pendanaan indikatif Satpol

PP direncanakan kenaikan hanya 5% per tahun, namun diharapkan pencapaian

target kinerja dapat dipenuhi atau bahkan melampaui target dengan adanya

kenaikan frekuensi kegiatan operasional tersebut. Uraian sebagaimana pada

lampiran tabel 5.1


BABAB INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADAYANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARANTUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATENRPJMD KABUPATEN GRESIK 2011 – 2015 GRESIK 2011 – 2015

66

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satpol PP Kab. Gresik yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP Kab. Gresik

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015. Berdasarkan

pengelompokan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, ada 5 (lima) indikator

kinerja Satpol PP Kab. Gresik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Satpol PP Kab. Gresik yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD ini ditampilkan dalam Lampiran Tabel 6.1.


BBABAB

P E N U T U P P E N U T U P 77Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Satuan Polisi Pamong

Praja Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan

renstra dengan rincian penjelan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik ini selanjutnya akan dijadikan

pedoman dalam penyusunan Renja atau RKT.

2. Dengan ditetapkannya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik

Tahun 2011 – 2015 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan

(stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang ketentramanan

dan ketertiban umum masyarakat terikat untuk menjadikannya sebagai acuan

dan arahan operasional berdasarkan peran masing – masing dalam

pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 ini

dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara akumulatif dari tahun

2011 sampai dengan tahun 2015 dan sekaligus sebagai dasar laporan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik.

Gresik,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN GRESIK

Drs. M. HARI SYAWALUDDIN, MM.P e m b i n a

NIP. 19681221 198809 1 001Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 36

LAKIP 2005satpolpp.gresikkab.go.id/file/narasi renstra.docx · Web viewMenurut Jenis Kelamin Laki – laki sebanyak 174 orang Perempuan sebanyak 3 orang Menurut Jabatan dan Tugasnya

Documents