LAKIP Kota Probolinggo Tahun 2010

_______________________________________________________________________________ LAKIP KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010

1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2010

KOTA PROBOLINGGO

________________________________________________

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang luas

dan bertanggungjawab, serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam

rangka perwujudan Good Governance maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah memberikan kewajiban dan pedoman

bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang diawali dengan

penyusunan perencanaan strategis tentang program-program pembangunan yang

menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pencapaiannya.

Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bagian integral dari sistem Pemerintahan

Republik Indonesia dituntut untuk mengikuti trend perubahan lingkungan terutama

penataan kembali penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kembali standart

hidup masyarakat, mengokohkan kembali struktur ekonomi, sosial dan budaya tanpa

mengabaikan faktor hak asasi manusia dan kelestarian alam. Perubahan tersebut mutlak

untuk dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo agar tetap eksis dan survive dalam

mengelola seluruh sumberdaya yang dimiliki. Salah satu instrumennya adalah

penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) yang merupakan

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dengan demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Probolinggo ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi Pemerintah

Kota Probolinggo dalam mencapai tujuan dan sasaran serta berbagai kebijaksanaan

yang telah ditetapkan.


2

B. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah Kota Probolinggo adalah:

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah Kota Probolinggo kepada

unit pemerintah diatasnya;

2. Memberikan informasi kinerja yang mempresentasikan kinerja yang sesungguhnya

yang dapat dijadikan sumber umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen

pemerintah dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan;

3. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan – perubahan ke arah perbaikan,

dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku,

dalam rangka pelaksanaan misi;

4. Perbaikan perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka

pendek;

5. Dalam kerangka upaya membangun good governance dan sekaligus result oriented

goverment.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan

peraturan perundang –undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Dasar (UUD) 1945;

2. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;

5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Instruksi Presiden R I Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;


3

8. Instruksi Presiden R I Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dna

Pelaporan akunatabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


4

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

I. Kondisi Geografis

Letak Kota Probolinggo berada pada 7º 43’ 41” sampai dengan 7º 49’ 04”

Lintang Selatan dan 113º 10’ sampai dengan 113º 15’ Bujur Timur dengan luas

wilayah 56,667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang

menghubungkan kota-kota (sebelah timur) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso,

Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Sumberasih

Kabupaten Probolinggo

Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Secara administrasi Pemerintahan Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan

yaitu Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kanigaran dengan 6

Kelurahan, Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih dengan 6

Kelurahan dan Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota

Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan

Kecamatan).

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap

tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu musim

penghujan terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan Nopember sampai dengan

Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus sampai bulan

Oktober. Jumlah curah hujan pada tahun 2009 dari hasil pemantauan pada 4 stasiun

pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo, rata – rata tercatat sebesar 955 mm

dan hari hujan sebanyak 64 hari. Apabila dibandingkan dengan rata-rata curah hujan

tahun 2009 sebesar 932 mm dengan 75 hari hujan, maka kondisi tahun 2010 lebih basah

dibandingkan tahun 2009.

Ada banyak terjadi fenomena perubahan iklim di tahun 2010, datangnya

musim hujan tidak lagi memungkinkan diperkirakan dengan pengetahuan lokal. Curah

hujan naik pada periode Nopember sampai bulan Maret. Kenaikan sampai dengan

50 mm. Musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan


5

Oktober, pada tahun 2010 musim kemarau lebih panjang yang dimulai pada bulan April

dengan intensitas curah hujan menurun sampai dengan September.

Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari sebesar 336 mm, sedangkan

hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari dengan 21 hari hujan. Musim kering yang

terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober di Kota Probolinggo berpengaruh

terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut,

yang populer dengan sebutan ”Angin Gending”.

Secara umum, kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup produktif

untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pengairan yang cukup,

sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah untuk tanaman pangan maupun

hortikultura, khususnya bawang merah yang merupakan komoditi unggulan. Akan tetapi

ada beberapa dampak perubahan iklim yang terjadi di Kota Probolinggo dan perubahan

pola hujan menyebabkan pergeseran dalam periode tanam, musim dan pola tanam,

degredasi tanah dan penurunan ketersediaan air pada bulan Agustus sampai dengan

bulan Oktober. Sumber data yang disampaikan diatas hasil dari pemantauan dan

kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman (GIZ) Perubahan Iklim (PAKLIM) dan

Pemerintah Kota Probolinggo.

Meskipun merupakan wilayah perkotaan, pola penggunaan tanah di Kota

Probolinggo tahun 2010 ternyata masih terdapat lahan sawah seluas 1.866 hektar, lahan

bukan sawah seluas 3.801 hektar. Lahan bukan sawah terbagi atas lahan kering 3.702,28

hektar dan lahan lainnya (tambak dan mangrove) seluas 98,72 hektar. Melihat potensi

dan pemanfaatan wilayah demikian itu, banyak alternatif yang bisa dipilih untuk

mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan potensi daerah kota, guna

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo melalui percepatan

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis investasi produktif dan

berkesinambungan

II. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010

yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik adalah sebesar 216.967 jiwa dengan

komposisi penduduk laki-laki sebanyak 106.812 jiwa dan penduduk perempuan

sebanyak 110.155 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan


6

lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan tingkat kepadatan penduduk

Kota Probolinggo mencapai 3.829 jiwa setiap 1 km².

Ditinjau dari penyebaran penduduk di wilayah Kota Probolinggo, Kecamatan

Mayangan memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 6.980 jiwa setiap km², disusul

kemudian Kecamatan Kanigaran yaitu 5.121 jiwa setiap km², Kecamatan Kademangan

yakni 3.132 km², Kecamatan Wonoasih 2.881 km² dan terendah Kecamatan Kedopok

2.233 jiwa setiap km².

III. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah

b. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Secara klimatologis Kota Probolinggo merupakan dataran rendah dengan

ketinggian daerah rata – rata + 4 M diatas permukaan laut. Hal ini

mempengaruhi kondisi cuaca di Kota Probolinggo dengan karakteristik suhu

maksimun 32oC dan suhu minimum 26oC. Potensi sumber daya alam yang

dimiliki oleh Kota Probolinggo antara lain : Pertanian, Perkebunan dan

Perikanan.

c. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data dari BPS jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2009

sebesar 14.957 orang, berhasil ditempatkan 724 orang dan pencari kerja yang

tidak melapor 756 orang. Sehingga sisa pencari kerja yang belum ditempatkan

13.477 orang terdiri dari lulusan akademi/universitas 1.993 orang, lulusan SLTA

9.273 orang, lulusan SLTP 1.552 orang, tamatan SD 633 orang dan tidak tamat

SD 26 orang.

d. Keamanan dan Ketertiban Umum

Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kota Probolinggo pada tahun 2010

relative kondusif dan terkendali. Hal ini terwujud karena masyarakat Kota

Probolinggo memiliki karakteristik sosial budaya yang sangat kondusif bagi

terwujudnya ketentraman dan ketertiban. Kentalnya nilai-nilai agama yang

termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan masyarakat Kota

Probolinggo untuk memiliki ketaatan hukum yang tinggi serta kesadaran akan

hak asasi manusia.


7

2. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah

adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Ditinjau dari segi pendapatan Kota Probolinggo, PDRB merupakan jumlah dari

semua pendapatan yang timbul oleh karena ikut sertanya faktor produksi dalam

proses produksi diwilayah Kota Probolinggo. Pada tahun 2006 PDRB (Atas Dasar

Harga Konstan Tahun 2000) Kota Probolinggo sebesar Rp.1,603 triliun dan

meningkat menjadi Rp. 1,706 triliun pada tahun 2007. Sedangkan PDRB tahun 2008

sebesar Rp. 1.808 triliun dan meningkat menjadi Rp. 1,905 triliun pada tahun 2009

serta menjadi Rp. 2,026 triliun (angka sementara) pada tahun 2010. Pertumbuhan

ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2006 mencapai 5,92% meningkat menjadi

6,39% pada tahun 2007. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo

6,02%, tahun 2009 menjadi 5,35 % dan tahun 2010 (angka sementara) menjadi 6,35.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

TABEL PDRB KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006-2010

ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN 2000

URAIAN

TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010**

Atas Dasar Harga Berlaku

1 PDRB (Juta Rupiah) 2.871.893,63 3.272.352,52 3.792.923,65 4.189.614,49

4.455.655,01

2 PDRB perkapita (Rp.) 13.113.968,96 14.685.948,95 16.735.234,05 18.169.423,00

20.536.095,39

Atas Dasar Harga Konstan 2000

1 PDRB (Juta Rupiah) 1.603.445,99 1.705.841,87 1.808.452,67 1.905.226,66 2.026.208,55

2 PDRB perkapita (Rp.) 7.321.838,34 7.655.625,89 7.979.300,79 8.262.543,00

9.338.786,78 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,92 6,39 6,02 5,35 6,35 Jml penduduk 207.953 210.446 216.833 217.501 216.967 Keterangan : ** Angka sementara tahun 2010


8

BAB III

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I. Perencanaan Kinerja

a. Visi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada dasar

filosofis yang dianut oleh masyarakat Kota Probolinggo, maka visi pembangunan daerah

Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 adalah : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO MELALUI PERCEPATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN BERBASIS

INVESTASI PRODUKTIF DAN BERKESINAMBUNGAN.

Visi ini memiliki makna sebagai berikut :

1. Kejahteraan masyarakat, adalah merupakan tujuan akhir dari sebuah proses

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat yang sejahtera lahir

dan batin akan menjadi modal utama untuk mewujudkan masyarakat madani, yakni

masyarakat sipil yang berdaya dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap

lingkungannya sehingga senantiasa berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas

pembangunan.

2. Kemiskinan, merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang,

laki - laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak - hak dasarnya untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi

kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa

masyarakat miskin, baik laki - laki maupun perempuan, mempunyai hak - hak dasar

yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami

hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak -


9

hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki -

laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak - hak dasar terdiri dari hak - hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak

mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui

dalam peraturan perundang - undangan. Hak - hak dasar yang diakui secara umum

antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan

hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk

berpartisipasi dalam kehidupan sosial - politik, baik bagi perempuan maupun laki -

laki. Hak - hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain

sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

3. Pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan

tetap atau bekerja kurang dari 2 (dua) hari dalam satu minggu dan yang

bersangkutan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan bagian dari

mata rantai kemiskinan dimana orang yang menganggur tidak memiliki pekerjaan

yang dapat menghasilkan pendapatan sehingga akan mengalami kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Investasi merupakan upaya untuk menanamkan modal dengan harapan akan

mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi tidak hanya

ditinjau dari aspek ekonomi tapi juga dari aspek manusia sebagai sumber daya

insani dan sumber daya sosial. Dalam aspek ekonomi, investasi dilakukan dengan

memanfaatkan potensi ekonomi daerah secara optimal dan berkelanjutan, sehingga

dapat meningkatkan kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak langsung

terhadap terciptanya lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan bermuara

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan

kemiskinan.

Dalam aspek manusia sebagai sumber daya insani, investasi merupakan manifestasi

dari upaya - upaya peningkatan kualitas sumber manusia yang memiliki keunggulan

kompetitif baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun mental - spiritual.

Dalam aspek manusia sebagai makhluk sosial, investasi merupakan wujud dari

upaya - upaya membentuk modal sosial - kolektif yang harmonis dan sinergis antar

elemen masyarakat sehingga dapat memberikan daya dukung yang optimal terhadap


10

terwujudnya tujuan bersama dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

dan keTuhanan.

Produktif dan berkesinambungan merupakan komitmen pemerintah Kota

Probolinggo untuk menjadikan investasi lebih memberikan manfaat yang optimal

bagi kepentingan rakyat serta berkesinambungan dalam jangka panjang serta

berwawasan lingkungan.

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan

berlandaskan kepada makna visi Kota Probolinggo, maka ditetapkan misi pembangunan

daerah Kota Probolinggo 2010-2014, yakni :

1. Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya,

demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas

dan berakhlak mulia;

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi

yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;

3. Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung oleh

sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima;

4. Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum yang disertai

dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berlandaskan

prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik.

II. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan Inpres Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor SE/31.M.PAN/12/2004 tentang

Penetapan Kinerja. Penepatan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekap dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam


11

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah dan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; mencitakan tolok

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian

reward atau penghargaan dan sangsi. Penetapan Kinerja Tahun 2010 Kota Probolinggo

sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya,

demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas dan berakhlak mulia

Sasaran Indikator Sasaran Target

1. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh golongan masyarakat

Frekuensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan (%)

100

2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat

Tingkat kerukunan hidup internal umat beragama (%)

100

3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah

Realisasi penambahan jumlah sarana dan prasarana ibadah keagamaan (%)

100

4. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

1) Angka melek huruf (%) 2) Rata-rata lama sekolah (tahun)

95 12

5. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (AKB)

2) Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI)

3) Balita dengan gizi buruk (%) 4) Usia harapan hidup (tahun)

40

150

100 70

6. Meningkatnya kualitas pemuda 1) Jumlah ormas kepemudaan yang berperan aktif (%)

2) Peningkatan peran dan prestasi generasi muda (%)

90

90


12

7. Meningkatnya kualitas olahraga

1) Peningkatan prestasi yang dicapai dlm bidang olah raga (%)

2) Meningkatnya pembudayaan olah raga (%)

90

90

8. Meningkatnya kualitas perempuan

1) Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif (%)

2) Peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (%)

90

90

9. Meningkatnya kualitas dan

aksesibilitas penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan penduduk miskin

1) Proporsi jumlah PMKS terhadap jumlah penduduk (%)

2) Proporsi jumlah KK miskin terhadap banyaknya KK (%)

10

10

10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi pembangunan

1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang (%)

2) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam ikut mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan (%)

85

85

11. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik

1) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Gubernur (%)

2) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Walikota (%)

3) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif (%)

4) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden (%)

85

90

80

85

12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal

1) Jumlah kelompok pelestari budaya lokal yang aktif (%)

2) Tingkat pengembangan budaya lokal (%)

80

85

13. Meningkatnya peran serta kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan

1) Jumlah lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan (%)

2) Ratio swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan jumlah stimulan dari pemerintah (kali)

85

85


13

Misi 2 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi

yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan


2 3 4 1. Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi daerah yang disertai dengan pemerataan

Angka pertumbuhan ekonomi daerah (%)

8

2. Meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor jasa-jasa (%)

7

3. Meningkatnya kontribusi industri kecil, mikro dan menengah serta koperasi terhadap kesejahteraan masy.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri (%)

8

4. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Tingkat ketersediaan beras/pangan (%) 100

Tingkat konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras (%)

100

5. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat

PDRB per kapita (Juta/Rupiah/Jiwa) 25.607

6. Meningkatnya nilai tabungan masyarakat

Rasio tabungan masyarakat dengan nilai investas (kali)

10

7. Meningkatnya jumlah dan volume usaha kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat

1) Peningkatan jumlah Usaha Ekonomi Produktif (%)

2) Pengembangan volume usaha (%)

70

100 8. Meningkatnya kemanfatan

sumber daya lokal bagi pertumbuhan ekonomi daerah

1) Kontribusi pemanfaatan sumber daya alam pada PAD (%)

2) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sumber daya mineral (%)

5

5

9. Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup di perkotaan 1) Indeks standar pencemaran udara

(% kategori baik) 2) Penurunan kasus pencemaran

lingkungan (%)

80

80

Misi 3: Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung oleh

sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima.


14


2 3 4 1. Meningkatnya nilai investasi

dan penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing

1) Peningkatan jumlah PMA dan PMDN (%)

2) Peningkatan nilai investasi pembangunan daerah (%)

80 80

2. Meningkatnya daya serap investasi terhadap tenaga kerja lokal

Perluasan lapangan kerja (%) 20

3. Meningkatnya kontribusi investasi terhadap penurunan kemiskinan

1) Tingkat kesesuaian upah pekerja dengan kebutuhan hidup layak (%)

2) Tingkat daya serap tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa (%)

90

1000

4. Meningkatnya kontribusi

investasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional

1) Peningkatan nilai ekspor komoditas unggulan (%)

2) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran (%)

35

9

5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut

1) Prasarana jalan kota dengan kondisi mantap (%)

2) Sarana perhubungan darat dan laut dalam kondisi baik (%)

90

90

6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas umum kota

1) Tingkat kelancaran dan ketertiban arus transportasi kota (%)

2) Tingkat ketersediaan fsilitas umum perkotaan (%)

90

80

7. Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih, energi dan telekomunikasi

1) Tingkat kualitas penyediaan air bersih perkotaan (%)

2) Tingkat kualitas penyediaan energi listrik (%)

3) Tingkat kualitas penyediaan fasilitas telekomunikasi (%)

90

100

90

8. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan investasi

1) Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan perijinan investasi (%)

2) Tingkat komplain terhadap pelayanan perijinan investasi (%)

100

5

9. Meningkatnya produk-produk kebijakan publik yang berpengaruh baik terhadap iklim investasi

Peningkatan jumlah produk hukum perbaikan iklim investasi (%)

5


15

Misi 4: Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum yang disertai

dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa belandaskan



2 3 4 1. Meningkatnya kualitas dan

akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah

1) Jumlah SKPD yang menerapkan Sistem AKIP dengan predikat baik (%)

2) Jumlah SKPD yang telah dilakukan analisis jabatan (%)

3) Jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis komputer (LAN) (%)

100

100

100

2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah

1) Jumlah pejabat struktural definitif yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (%)

2) Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat (%)

3) Tingkat pelanggaran disiplin pegawai (%)

4) Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan (%)

100

50

2

50

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah

1) Jumlah SKPD yang mendapatkan dan menerapkan standarisasi ISO dalam pelayanan (%)

2) Jumlah SKPD yang telah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (%)

3) Jumlah aparatur pada SKPD yang memahami makna pelayanan publik (%)

100

100

100

4. Meningkatnya kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1) Jumlah Perda inisiatif DPRD (%) 2) Persentase capaian target

penyelesaian produk hukum oleh DPRD (%)

10

100

5. Meningkatnya harmoni antar organisasi politik

Penurunan angka konflik berlatar belakang kepentingan politik kelompok (%)

90

6. Menurunnya kasus pelanggaran hukum

Penurunan angka pelanggaran hukum (%)

90

7. Menurunnya kasus pelanggaran hak asasi manusia

Penurunan angka pelanggaran HAM (%)

100


16

8. Meningkatnya upaya-upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia

Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran hukum dan HAM

90

9. Menurunnya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

1) Angka kriminalitas (%) 2) Peningkatan pelayanan

penanggulangan bencana (%)

5 90

10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan suasana yang tentram dan tertib

1) Tingkat implementasi kebijakan Pam Swakarsa (%)

2) Tingkat efektifitas peran RT dan RW dalam penciptaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat (%)

90

90


17

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja

Misi 1 :

Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis

dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia

Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi %

1. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh golongan masyarakat

Frekuensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan (%)

100 90 90

2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat

Tingkat kerukunan hidup internal umat beragama (%)

100 100 100

3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah

Realisasi penambahan jumlah sarana dan prasarana ibadah keagamaan (%)

100 90 90

10. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

3) Angka melek huruf (%)

4) Rata-rata lama sekolah (tahun)

95

12

95

12

100

100

11. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

5) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (AKB)

6) Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI)

7) Balita dengan gizi buruk (%)

8) Usia harapan hidup (tahun)

40

150

100

70

21,2

167,1

4,2

70

89,7

4,2

100

12. Meningkatnya kualitas pemuda

3) Jumlah ormas kepemudaan yang berperan aktif (%)

4) Peningkatan peran dan prestasi generasi muda (%)

90

90

85

70

94,44

77,78


18

13. Meningkatnya kualitas olahraga

3) Peningkatan prestasi yang dicapai dlm bidang olah raga (%)

4) Meningkatnya pembudayaan olah raga (%)

90

90

75

80

83.33

88,89

14. Meningkatnya kualitas perempuan

3) Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif (%)

4) Peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (%)

90

90

97,45

30

108,28

30

15. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas €penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan penduduk miskin

3) Proporsi jumlah PMKS terhadap jumlah penduduk (%)

4) Proporsi jumlah KK miskin terhadap banyaknya KK (%)

10

10

0,22

13,24

4.545

75

14. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi pembangunan

3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang (%)

4) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam ikut mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan (%)

85

85

50

50

58,8

58,8

15. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik

5) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Gubernur (%)

6) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Walikota (%)

7) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif (%)

8) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu

85

90

80

85

80

90

80

80

94

100

80

94


19

Dari tabel pencapaian sasaran misi I dapat dijelaskan ada beberapa indikator sasaran yang

pencapaiannya 100 % bahkan ada yang melebihi 100 %. Yang sudah tercapai 100 % antara

lain angka melek huruf dari target yang ditetapkan sebesar 95 % sudah tercapai 100%, rata –

rata lama sekolah yang ditargetkan 12 tahun pada tahun 2010 sudah tercapai 100 %, usia

harapan hidup target yang ditetapkan 70 tahun terealisasi 100 % dan pencapaiannya melebihi

100 % yaitu indikator organisasi perempuan yang berperan aktif dari target 90 % tercapai

108,28 %.

Indikator sasaran yang lain frekuensi pelaksanaan kegiatan – kegiatan keagamaan dari target

100 % tercapai 90 %. Hal dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap nilai – nilai yang ada

dalam agama yang dianut masih kurang. Agama hanya dijadikan simbol bahwa seseorang

punya agama, belum mengamalkan ajaran – ajaran yang ada dalam agama tersebut. Oleh

karena pelayanan kualitas keagamaan masih perlu ditingkatkan lagi. Indikator sasaran lain

yang juga perlu mendapat perhatian yaitu : angka kematian ibu melahirkan dari target 150

ternyata realisasinya mencapai 167. Hasil ini menunjukkan bahwa program – program

kesehatan yang utamanya mencegah kematian ibu melahirkan perlu ditingkatkan dan

dikembangkan, Demikian juga dengan indikator sasaran Balita dengan gizi buruk dari target

100 % baru tercapai 4,2 %. Hal menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk yang kurang

memperhatikan asupan gizi terhadap bayi yang dilahirkan. Program – program yang

Presiden (%)

16. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal

3) Jumlah kelompok pelestari budaya lokal yang aktif (%)

4) Tingkat pengembangan budaya lokal (%)

80

85

75

75

93,75

88,24

17. Meningkatnya peran serta kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan

3) Jumlah lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan (%)

4) Ratio swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan jumlah stimulan dari pemerintah (kali)

85

85

60

70

75

82,35


20

berkenaan dengan peningkatan gizi masyarakat harus ditingkatkan utamanya untuk penduduk

miskin.

Dengan melihat pencapaian indikator sasaran tersebut diatas masih banyak yang perlu

dilakukan dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Dengan melaksanakan kegiatan –

kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat bawah dan yang betul – betul dibutuhkan oleh

masyarakat diharapkan target – target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Melihat realisasi pencapaian indikator tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa

pencapaian target pencapaian indikator sasaran dari misi I pada tahun 2010 belum tercapai

secara memuaskan, sehingga di tahun mendatang perlu diambil langkah – langkah strategis

melalui pemelihan kegiatan – kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Misi 2 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi

yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan


2 3 4 1. Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi daerah yang disertai dengan pemerataan

Angka pertumbuhan ekonomi daerah (%)

8 6,36 79

2. Meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor jasa-jasa (%)

7 4,01 57,29

3. Meningkatnya kontribusi industri kecil, mikro dan menengah serta koperasi terhadap kesejahteraan masy.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri (%)

8 1.95 24,38

4. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Tingkat ketersediaan beras/pangan (%)

100 40 40

Tingkat konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras (%)

100 53 53

5. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat

PDRB per kapita (Juta/Rupiah/Jiwa)

25.607 21.000 82,01

6. Meningkatnya nilai tabungan masyarakat

Rasio tabungan masyarakat dengan nilai investas (kali)

10


21

7. Meningkatnya jumlah dan volume usaha kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat

3) Peningkatan jumlah Usaha Ekonomi Produktif (%)

4) Pengembangan volume usaha (%)

70

100

25

25

35,7

25

8. Meningkatnya kemanfatan sumber daya lokal bagi pertumbuhan ekonomi daerah

3) Kontribusi pemanfaatan sumber daya alam pada PAD (%)

4) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sumber daya mineral (%)

5

5

1,54

9

30,80

180

9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan

3) Indeks standar pencemaran udara (% kategori baik)

4) Penurunan kasus pencemaran lingkungan (%)

80

80

95

100

118,75

125

Hasil pencapaian indikator sasaran dari misi 2 yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat

seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berwawasan

lingkungan dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo dari tahun ke

tahun semakin membaik. Program - program yang berkenaan dengan perekonomian terus

digulirkan Pemerintah Kota Probolinggo antara lain:

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetetif UMKM;

2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM;

3. Program Peningkatan kualitas kelambagaan koperasi;

4. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;

5. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;

6. Program Peningkatan pengembangan sarana perekonomian;

7. Program Peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM;

8. Program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Meskipun target – target tersebut diatas belum tercapai secara memuaskan, namun apabila

dilihat data tahunan mencerminkan bahwa kondisi perekonomian Kota Probolinggo terus

meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota

Probolinggo dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang terus meningkat meskipun

peningkatan itu belum sesuia dengan target yang telah ditetapkan.


22

Misi 3: Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung oleh

sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima.


2 3 4 1. Meningkatnya nilai

investasi dan penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing

1) Peningkatan jumlah PMA dan PMDN (%)

2) Peningkatan nilai investasi pembangunan daerah (%)

80

80

~

80

~

100

2. Meningkatnya daya serap investasi terhadap tenaga kerja lokal

Perluasan lapangan kerja (%)

20 50 250

3. Meningkatnya kontribusi investasi terhadap penurunan kemiskinan

1) Tingkat kesesuaian upah pekerja dengan kebutuhan hidup layak (%)

2) Tingkat daya serap tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa

90

1,000

87,43

2.228

97,14

222,8

4. Meningkatnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional

1) Peningkatan nilai ekspor komoditas unggulan (%)

2) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran (%)

35

9

35

9

100

100

5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut

1) Prasarana jalan kota dengan kondisi mantap (%)

2) Sarana perhubungan darat dan laut dalam kondisi baik (%)

90

90

60

60

66,6

66,6

6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas umum kota

1) Tingkat kelancaran dan ketertiban arus transportasi kota (%)

2) Tingkat

90

80

85

70

94,44

87,5


23

ketersediaan fsilitas umum perkotaan (%)

7. Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih, energi dan telekomunikasi

1) Tingkat kualitas penyediaan air bersih perkotaan (%)

2) Tingkat kualitas penyediaan energi listrik (%)

3) Tingkat kualitas penyediaan fasilitas telekomunikasi (%)

90

100

90

50

75

75

55,5

75

75

8. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan investasi

1) Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan perijinan investasi (%)

2) Tingkat komplain terhadap pelayanan perijinan investasi (%)

100

5

75

10

75

50

9. Meningkatnya produk-produk kebijakan publik yang berpengaruh baik terhadap iklim investasi

Peningkatan jumlah produk hukum perbaikan iklim investasi (%)

5 2 40

Dari tabel diatas dapat diakatakan bahwa target indikator sasaran yang telah ditetapkan belum

seluruhnya tercapai secara memuaskan, namun secara umum dikatakan bahwa iklim investasi

di Kota Probolinggo dari tahun ke tahun terus membaik. Hal tidak terlepas dari kebijakan –

kebijakan yang diluncurkan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menciptakan iklim investasi

yang prospektif dan kondusif. Demikian pula dengan penyediaan daya dukungnya yang

berupa sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima.

Misi 4: Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum yang disertai

dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa belandaskan



2 3 4


24

1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah

1) Jumlah SKPD yang menerapkan Sistem AKIP dengan predikat baik (%)

2) Jumlah SKPD yang telah dilakukan analisis jabatan (%)

3) Jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis komputer (LAN) (%)

100

100

100

75

25

10

75

25

10

2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah

1) Jumlah pejabat struktural definitif yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (%)

2) Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat (%)

3) Tingkat pelanggaran disiplin pegawai (%)

4) Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan (%)

100

50

2

50

75

50

1

25

75

25

1

25

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah

1) Jumlah SKPD yang mendapatkan dan menerapkan standarisasi ISO dalam pelayanan (%)

2) Jumlah SKPD yang telah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (%)

3) Jumlah aparatur pada SKPD yang memahami makna pelayanan publik (%)

100

100

100

70

97,5

80

70

97,5

80

4. Meningkatnya kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1) Jumlah Perda inisiatif DPRD (%)

2) Persentase capaian target penyelesaian produk hukum oleh DPRD (%)

10

100

5

100

50

100

5. Meningkatnya harmoni antar organisasi politik

Penurunan angka konflik berlatar belakang kepentingan politik kelompok (%)

90 76,75 85,28


25

6. Menurunnya kasus pelanggaran hukum

Penurunan angka pelanggaran hukum (%)

90

76,75 85,28

7. Menurunnya kasus pelanggaran hak asasi manusia

Penurunan angka pelanggaran HAM (%)

100 99,76 99,76

8. Meningkatnya upaya-upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia

Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran hukum dan HAM

90 99 110,84

9. Menurunnya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

1) Angka kriminalitas (%)

2) Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana (%)

5 90

5 90

100 100

10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan suasana yang tentram dan tertib

1) Tingkat implementasi kebijakan Pam Swakarsa (%)

2) Tingkat efektifitas peran RT dan RW dalam penciptaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat (%)

90

90

90

90

100

100

Dari tabel tersebut diatas dapat dikatakan bahwa sasaran meningkatnya kualitas dan

akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah belum menunjukkan hasil yang memuaskan

hal ini disebabkan belum seluruh SKPD menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang baik.

Demikian pula belum seluruhnya SKPD dilakukan Analisis Jabatan dan masih minimnya

SKPD yang memiliki jaringan komputer berbasis LAN. Dari total SKPD yang ada baru

sekitar 75 % yang sistem AKIPnya baik, 25 % dilakukan anjab dan 10 % yang memiliki

jaringan komputer berbasis LAN.

Demikian pula dengan pencapaian indikator selanjutnya dari tabel diatas

pencapaiannya belum memuaskan walaupun ada pencapaiannya 100, 84 %. Hal ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo harus lebih serius dan selektif dalam

pemilihan kebijakan yang mendukung pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan.


26

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Probolinggo

Tahun 2010 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akunatabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil yang diperoleh dari

pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2010 dapat disimpulkan tercapai cukup baik, walaupun

demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2010

ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus

menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat

dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh

masyarakat.

Oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu

dilaksanakan terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu

perkembangan lingkungan yang terjadi serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan

demikian maka perencanaan jangka menengah dan jangka pendek daerah yang disusun

mampu mewadahi setiap aspirasi seluruh masyarakat. Dengan menyempurnakan mekanisme

perencanaan berbasis partisipasi masyarakat diharapkan Rencana Kinerja Tahunan melalui

berbagai program dan kegiatan benar – benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat,

sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai semaksimal mungkin.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Probolinggo Tahun 2010 ini, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman

pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa

dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun

mendatang sangat kami harapkan.

Probolinggo, Maret 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO

HM. BUCHORI, SH, M.Si

LAKIP Kota Probolinggo Tahun 2010

Documents