LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum SKPD. Kantor Camat Limboto Kabupaten Gorontalo terbentuk pada tanggal 28 Desember 2007 dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 Tentang K Kecamatan dengan Nomor Kode 75.01.18 dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, maka Kantor Camat Limboto termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga merupakan Organisasi yang sudah terberntuk serta memiliki Susunan Organasi tersendiri yang berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A. Kecamatan Limboto termasuk dalam tipe A dengan Kedudukan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat (1) bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Dearah Kabapaten Gorontalo sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, Ayat (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat, Ayat (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Limboto ditunjang oleh Aparatur Sipil Negara yang menjalankan Tugas dan fungsinya masing-masing, Adapun keberadaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1 Tabel 1.1.1 ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO Tingkat Pendidikan Jumlah 1 S1 4 Orang 2 S2 - Orang 3 D3 - orang 4 SLTA 10 orang 5 SLTP 0 orang Jumlah 14 Orang
45
Embed
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018 BAB I PENDAHULUAN …- Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan ... Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum SKPD.
Kantor Camat Limboto Kabupaten Gorontalo terbentuk pada tanggal 28
Desember 2007 dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2008 Tentang K
Kecamatan dengan Nomor Kode 75.01.18 dan dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gorontalo, maka Kantor Camat Limboto termasuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang juga merupakan Organisasi yang sudah terberntuk
serta memiliki Susunan Organasi tersendiri yang berdasarkan Peraturan Bupati
Gorontalo Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A.
Kecamatan Limboto termasuk dalam tipe A dengan Kedudukan sebagaimana
yang tercantum dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 tahun 2016 pada Pasal
2 Ayat (1) bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Dearah Kabapaten Gorontalo
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, Ayat
(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat, Ayat (3) Camat berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan
Limboto ditunjang oleh Aparatur Sipil Negara yang menjalankan Tugas dan fungsinya
masing-masing, Adapun keberadaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat
Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1
Tabel 1.1.1 ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO Tingkat Pendidikan Jumlah
1 S1 4 Orang
2 S2 - Orang
3 D3 - orang
4 SLTA 10 orang
5 SLTP 0 orang
Jumlah 14 Orang
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 2
Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini akan disusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah 2017 Kecamatan Limboto, untuk melaporkan
Penyelenggaraan Pemerintahan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 dan Lakip
2017 ini dibuat juga sebagai bahan evaluasi kinerja yang akan menjadi salah satu
pertimbangan untuk pengambilan keputusan ditahun-tahun berikutnya terutama
mengenai Kinerja Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Organisai Perangkat
Daerah yang baru bahwa Kecamatan Limboto termasuk Kecamatan Tipe A. Pada
Pasal 4 Kecamatan mempunyai tugas Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau
kelurahan serta membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Kabupaten.
Adapun Penjelasan tentang Tugas dan Fungsi dari Organisasi Kantor Camat
Limboto sebagai Kecamatan dengan Kategori Tipe A adalah sebagai berikut :
a) Tugas dan Fungsi Camat.
Pada Pasal 5 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Camat mempunyai fungsi :
- penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan
dan pembinaan sosial politik dalam negeri;
- Pembinaan pemerintahan Desa atau kelurahan;
- Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana,
perekonomian, produksi dan distribusi;
- Pembinaan kesejahteraan soaial;
- Pembinaan ketentraman, ketertiban wilayah dan lingkungan hidup;
- Pembinaan pelayanan umum;
- Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan
rumah tangga;
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 3
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
b) Tugas dan Fungsi Sekretaris Kecamatan.
Pada Pasal 6 Sekretaris mempunyai tugas membantu camat melakukan
pengelolaan kesektariatan, penyusunan rencana program pengendalian dan
pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan anggaran rutin keuanga,
umum dan kepegawaian.
Pada Pasal 7 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,
Sekretaris mempunyai fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang kesektariatan;
- penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka
penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan
dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja,
dokumentasi dan kepustakaan;
- pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
program dan;
- pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan;
c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Pada Pasal 9 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana program kegiatan,
pengelolaan keuangan dalam rangka belanja kegiatan Dinas, perbendaharaan dan
gaji, pembukuan, urusan kas, melaksanakan pengelolaan serta tugas-tugas lain
sesuai tugas kedinasan.
d) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Pada Pasal 9 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi Dinas yang meliputi surat menyurat,
kearsipan, penganggedaan, melaksanakan, pengumpulan dan pengelolaan bahan
dalam rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris,
pengadaan benda berharga/alat pungut perlengkapan Dinas lainnya dan
Kesejahteraan Pegawai, Statistik Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Cuti, Kenaikan
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 4
Kangkat, Kendisiplinan Kegawai, Koordinasi Kenatalaksanaan Hukum dan Pelayanan
Jabatan Fungsional, serta tugas-tugas lain sesuai tugas kedinasan.
e) Tugas dan Fungsi Seksi Pemerintahan.
Pada Pasal 10 Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan,
pembinaan sosial politik dalam negeri, administrasi kependudukan dan pembinaan
pemerintahan Desa atau Kelurahan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai
dengan tugas kedinasan.
Pasal 11 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan
administrasi kependudukan;
- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan
kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan
keagrariaan;
- Pengolahan data dan evaluasi data dibidang pemerintahan;
- Pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan dan;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan;
f) Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakt Desa.
Pada Pasal 12 Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
pembinaan masyarakat dibidang sarana daan prasarana, perekonomian, produksi
dan distribusi serta melakukan tugas-tugas laninnya sesuai dengan tugas kedinasan.
Pada Pasal 13 untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 seksi pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan mempunyai fungsi :
- Penyiapan dan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan
pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian, produksi dan distribusi;
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 5
- Penyiapan dan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan
perekonomian yang meliputi perbankan, perkreditan rakyat, perkopersian,
pertanian, perindustrian daan peningkatan kelancaran distribusi hasil produksi;
- Penyiapan dan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan lingkungan
hidup;
- Pengolahan data dan evaluasi data dibidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- Pelayanan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- Penyelenggaraan kegiatan administrasi pemberdayaan masyarakat Desa;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan;
g) Tugas dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial.
Pada Pasal 14 Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan
penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, serta
melaksanakan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.
Pada pasal
15 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 seksi
kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan dan penyusunan proram serta penyelenggaraan pembinaan
pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah
raga;
- Penyiapan bahan dan penyusunan proram serta penyelenggaraan pembinaan
kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- Pengolahan data dan evaluasi data dibidang kesejahteraan sosial;
- Pelayanan masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- Penyelenggaraan kegiatan administrasi kesejahteraan sosial;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan;
h) Tugas dan Fungsi Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup.
Pada Pasal 16 seksi Ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup mempunyai
tugas melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban, mengkoordinasikan
pengelolaan dan pengedalian lingkungan hidup wilayah kecamatan, Desa atau
kelurahan sserta melaksanakan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 6
Pada Pasal 17 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15
seksi seksi Ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan
ketentraman dan ketertiban wilayah;
- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan
aparat ketertiban dan Polisi Pamong Praja;
- Pengelohan data dan evaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban;
- Pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;
- Penyelenggaraan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat;
- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pengelolaan
serta pengendalian lingkungan hidup;
- Penyusunan program pengadaan sarana dan prasarana penunjang;
- Pengolahan data dan evaluasi data pengelolaan serta pengendalian lingkungan
hidup;
- Pelayanan masyarakat dibidang kebersihan dan persampahan;
- Penyelenggaraan kegiatan administrasi pengelolaan serta pengendalian
lingkungan hidup;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan;
i) Kelompok Jabatan Fungsional
Pada Pasal 20 Ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik
keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perindang-undangan. Ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 7
1.3. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A,
maka dalam pasaL 2 Ayat (1) bahwa kecamatan merupakan Perangkat Daerah
Kabupaten sebagai pelaksana teknis yang mempunyai wilayah karja tertentu, Ayat
(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat dan Ayat (3) bahwa Camat berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3 Ayat (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A Terdiri dari :
a) Camat
b) Sekretaris, Membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c) Seksi Pemerintahan
d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
e) Seksi Kesejahteraan Sosial
f) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup
g) Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun Aparatur Sipil Negara yang menjabat eselon di lingkungan Kantor
Camat Limboto dapat dilihat pada tabel 1.3.1 sebagai berikut :
NO NAMA / NIP JK JABATAN GOL/RUANG ESELON PENDIDIKAN
TERAKHIR
1 GUNTUR PAKAYA,S.Sos
L Camat Pembina / IV A III A S1
2 HERMAN K.UMAR ME
L Sekretaris Penata TKT. I / III D III B S1
3 FAHMIATY SINGO,SH
L Kasie. Trantib &
Ling. Hidup Pembina TKT. I / III B IV A S1
4 WINARTI MAHMUD
P Kasie. Pem Penata TKT. I / III D IV A SMA
5 ENDANG LUMBENGI,SE
P Kasie. PMD Penata TKT. I / III B IV A S1
6 FIRDA HINTA
P Kasie. Kesos Penata TKT. I / III D IV A SMA
7 AGUS K.SAIS,S.AP
P Kasubag Umum
& Kepeg Penata TKT. I / III B IV B S1
8 NURLAILA HIOLA,S.IP
L Kasubag
Perencanaan & Keuangan
Penata Muda / III A IV B S1
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 8
Susunan Organisasi Kantor Camat Limboto dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:
Gambar. 1.3.2
Susunan Organisasi Kecamatan Limboto Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Tata Kerja Kecamatan Tipe A
1.4. Permasalahan Utama
Kantor Camat Limboto dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya
senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi,
keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi
perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal
organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan
kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri
atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan
(threath).
CAMAT
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKRETARIS
KASUBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SEKSI
PMD
SEKSI
KESOS
SEKSI TRANTIB DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
STAF STAF
STAF STAF STAF STAF
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 9
Adapun yang menjadi isu-isu Strategis di Lingkungan Kantor Camat Limboto
Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :
a. Belum maksimalnya pelayanan perekaman data e-KTP
b. Masih terbatasnya SDM yang menangani hal yang berkaitan dengan SPPHT
dan Akta jual beli
c. Tidak adanya satgas trantib yang membantu kepala seksi jika ada permasalan yang terjadi
d. Masih terbatasnya SDM pada tingkat desa yang terampil penyusunan laporan
e. Tidak adanya pos anggaran dalam memfasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan
f. Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal
g. Sarana dan Prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari
h. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum maksimal.
Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors) merupakan faktor-
faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah
memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut.
Identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di
lingkungan Kantor Camat Limboto sebagai berikut :
1) Faktor Internal.
a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya e-ktp
b. Masih terbatasnya staf pada seksi pemerintahan
c. Perlu adanya pemberdayaan staf pada semua seksi
d. Masih sering lambatnya permintaan laporan di tingkat desa
e. Masih adanya kegiatan kemasyarakatan yang tidak ditunjang oleh anggaran
f. Tidak adanya Survey yang dilakukan kecamatan untuk pengukur tingkat
kepuasan masyarakat (IKM)
g. Terbatasnya anggaran yang ada
h. Belum adanya pelatihan/bimtek bagi perencana atau pejabat/aparatur lain di kecamatan.
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 10
2) Faktor Ekternal.
a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan e-KTP
b. Perlu adanya pelatihan/bimtek mengenai SPPHT dan Akta Jual beli
c. Perlu adanya interkoneksi dengan dinas terkait
d. Perlu adanya interkoneksi dengan dinas Kesbang dalam hal pelatihan dan kewenangan
e. Belum adanya regenerasi/pergantian aparat di tingkat desa
f. Perlu adanya campur tangan/kontribusi dinas terkait
g. Masyarakat belum berpartisipatif dalam menilai pelayanan.
h. Seyogyanya dapat difasilitasi/diadakan oleh dinas/instansi yang terkait.
1.5. Sistematika Penyajian
Untuk mempermudah pemahaman terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, maka penyajiannya disusun berdasarkan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Data Umum 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Fungsi Organisasi
1.3. Struktur Organisasi 1.4. Permasalahan Umum 1.5. Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.Umum
2.2 Visi dan Misi 2.3 Tujuan dan Sasaran strategis 2.4 Arah kebajikan
2.5 Program Dan Kegiatan 2.6 Penetapan Kinerja 2018
2.2 Perjanjian Kinerja Hasil Review
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.2 Pengukuran Kinerja
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja
3.4 Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Umum
Rencana Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari
pembuatan keputusan beresiko rasional dan berkelanjutan berskala, dengan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETTARGET TRIWULAN
SEKRETARIS KECAMATAN ESELON III-b
TW I TW II TW III TW IV
1. Meningkatnya Pelayanan Prima Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Di Kecamatan Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana AparaturIndeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan LimbotoProsentase Tingkat Kepatuhan Aparatur
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Jumlah pelayanan kependudukan Berkualitas yang ditangani (KK dan Mutasi)
Jumlah Satuan Keamanan Lingkungan di MasyarakatJumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan BeragamaJumlah Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaanJumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Limboto, Oktober 2018
CAMAT LIMBOTO
GUNTUR PAKAYA,S.SosPEMBINA
NIP. 19630709 198803 1 017
2 Orang - - - 2 Orang
2 Lembaga - - - 2 Lembaga
9 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen
75 Orang - - - 75 Orang
10 Kegiatan - 3 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Kegiatan
55 Orang 10 Orang 15 Orang 10 Orang 10 Orang
85 - - - 87
100 % 25 % 50 % 75 % 100 %
100 % 25 % 50 % 75 % 100 %
100 % 15 % 60 % 85 % 100 %
REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETTARGET TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jumlah Pelayanan Kependudukan yang ditangani (KK dan Mutasi) 55 Orang 10 Orang 15 Orang 10 Orang 10 Orang
Jumlah Jenis Dokumen Kependudukan Dan Pendukungnya 12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 4 Laporan
Limboto, Oktober 2018
CAMAT LIMBOTO KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
GUNTUR PAKAYA,S.Sos WINARTI MAHMUDPEMBINA PENATA TINGKAT I