LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan TAHUN 2019 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Jl. Prabu Gajah Agung No.09 Telp. (0261) 201313 Fax. (0261) 201606 – 202001 SUMEDANG 45352
LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Prabu Gajah Agung No.09 Telp. (0261) 201313 Fax. (0261) 201606 – 202001
SUMEDANG 45352
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ i ~
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,
karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk dan bagian
akuntabilitas kami terhadap konsekuensi logis dan komitmen
kami untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian sasaran
kinerja tahun 2019.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang ini disusun berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang bertujuan untuk
mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas dan memilih aspek legal formal. Kemudian
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pasal 18 ayat (2) menyebutkan Laporan Kinerja terdiri
dari Laporan Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.
Disisi lain untuk mencapai keberhasilan dari laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu
Pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja yang diharapkan
mampu memberikan gambaran umum, tidak saja untuk Aparatur
Pemerintah, namun juga untuk pihak swasta dan masyarakat luas
sebagai bagian dari 3 (tiga) elemen Pembangunan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu
perencanaan strategi, pelaksanaan kegiatan dan
pertanggungjawaban.
Pencapaian sasaran kinerja tahun 2019 di susun
berdasarkan capaian kinerja masing-masing bagian dan
menunjukan grafik peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ iii ~
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019
disusun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program
dan kegiatan yang didalamnya dijelaskan faktor-faktor
keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja
Setda Kabupaten Sumedang melalui pengelolaan sumber daya
yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban
dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan
LAKIP dibuatkan per semester sesuai dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 18 ayat (2)
menyebutkan Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Interim dan
Laporan Kinerja Tahunan.
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang di dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dituntut untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya melalui
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019
yang ringkasannya dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana Kebijakan
Umum Anggaran tahun 2019 Sekretariat Daerah Mendapat
alokasi belanja sebesar Rp. 32.854.007.900,- dan pada
perubahan anggaran berubah menjadi Rp.
43.947.409.409.300,- terdiri dari 7 program adum dengan 31
kegiatan dan 3 program urusan dengan 76 kegiatan yang
terbagi ke 12 (dua belas) bagian.
2. Dalam hal efisiensi anggaran memperlihatkan persentase yang
berbeda-beda untuk setiap kapasitas, namun demikian dapat
dikemukakan bahwa dengan penyerapan anggaran
menunjukan pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ iv ~
dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang telah
ditetapkan.
3. Dengan pencapaian yang baik untuk tingkat efektifitas maupun
efisiensi menunjukan penyelenggaraan kegiatan pada
Sekretariat Daerah dapat berjalan sesuai rencana, walaupun
dalam pelaksanaannya muncul berbagai kendala dan
hambatan yang harus dihadapi akan tetapai kesemuanya dapat
diselesaikan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ v ~
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud & Tujuan 4
1.3 Dasar Hukum 5
1.4 Aspek Strategis Organisasi 7
1.5 Tugas Pokok, Fungsi Struktur Organisasi 8
1.6 Jumlah dan Komposisi Pegawai 11
1.7 Sistematika Penyusunan 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA 14
2.1 Perencanaan 15
a. Rencana Strategis 15
b. Visi dan Misi 17
c. Isu Strategis 19
2.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Sekretariat
Daerah
22
2.3 Indikator Kinerja Utama 25
2.4 Rencana Kinerja Tahun 2019 25
2.5 Strategi Sekretariat Daerah 26
2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun
2019
28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
3. 1 Capaian Kinerja 29
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 29
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Tahun 2019
31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ vi ~
3.1.3 Analisis Keberhasilan/kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta
Alternatif Solusi
44
3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya
48
3.1.5. Analisis Program/Kegiatan Yang
Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Kinerja
55
3.1.6 Kesimpulan Hasil Analisis Indikator
Kinerja
59,
67,73,75
3.2 Realisasi Anggaran 76
3.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi
Anggaran Tahun 2019
76
3.2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya
84
BAB IV PENUTUP 85
4.1 Kesimpulan Umum 85
4.2 Perbaikan di masa yang akan datang 85
Kesimpulan Hail Analisis Indikator Kinerja
Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ vii ~
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.1 Jumlah pegawai menurut jabatan 11
Tabel 1.2 Jumlah pegawai menurut golongan 12
Tabel 2.1 Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang
19
Tabel 2.2 Tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah 22
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023
25
Tabel 3.1 Pencapaian sasaran dan Indikator sasaran tahun
2019
31
Tabel 3.2 Data capaian kinerja kegiatan tahun 2019 32
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sampai
Dengan 2019 dengan Target Renstra 2019-2023
44
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
dengan Tahun Sebelumnya
52
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
APBD Tahun Anggaran 2019
75
Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung APBD
Tahun Anggaran 2019
76
Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi s/d Bulan Desember 2019
(Kegiatan Adum)
77
Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi s/d Bulan Desember 2019
(Kegiatan Wajib)
80
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 1 ~
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub
sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan
untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati
diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal,
nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan
pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan
keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah
pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik,
pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung
pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good
Governance).
Kepemerintahan yang akuntabel menjadi sebuah
tuntutan yang perlu dilaksanakan dalam usaha
mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi
serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan
yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban
yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme.
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
Negara menjadi salah satu tuntutan publik pada saat ini.
Tuntutan pada intinya bermuara kepada terselenggaranya
tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 2 ~
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka
pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres
Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Ketentuan tersebut diatas menyatakan bahwa setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara
mulai dari pejabat eselon IV ke atas untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.
Pertanggung jawaban dimaksud disampaikan kepada atasan
masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan
penilai akuntabilitas yang berwenang, dan akhirnya kepada
Presiden selaku Kepala Pemerintah serta dilakukan melalui
sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang
harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.
Salah satu langkah penting dalam peningkatan
kepercayaan (trust) publik terhadap pelaksanaan kinerja dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 3 ~
transparansi anggaran dalam pemerintahan lingkup
Sekretariat Daerah adalah dalam pembuatan Laporan
Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan adanya
Laporan Akuntanbilitas maka pencapaian kinerja kegiatan
yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dan
dijalankan pada saat pelaksanaan kegiatan menjadi terukur
dan terarah dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan ke depannya.
Penyelenggaraan pemerintah yang baik (good
government) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan
untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-
cita berbangsa dan bernegara, dalam perwujudannya
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate,
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Pertanggungjawaban atau Akuntabilitas merupakan
suatu perwujudan pertanggungjawaban dari suatu
penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan
komitmen antara pemilik kewenangan dan yang diberi
kewenangan dalam hal ini antara masyarakat sebagai
pemilik kewenangan dan pemerintah sebagai yang diberi
kewenangan, sehingga pemerintah tidak melupakan
eksisitensinya bahwa mereka diberikan amanah oleh
masyarakat.
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP)
adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 4 ~
pertanggungjawaban secara periodik.
Sebagai pemegang mandat masyarakat dalam
mengelola sumber daya yang harus dilakukan pemerintah
daerah, maka akuntabilitas yang terpercaya dan terpahami
masyarakat menjadi perhatian utama yang tidak mungkin
diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang
khususnya lingkup Sekretariat Daerah dituntut
mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan melalui
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) setiap
tahunnya.
Kegiatan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
perencanaan pembangunan agar terdokumentasikan secara
administrasi dengan baik serta dapat
dipertanggungjawabkan secara administrasi, maka perlu
disusun dalam suatu laporan realisasi evaluasi
pembangunan.
1.2 Maksud dan Tujuan
LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja.
Aturan ini memberikan pedoman kepada semua
instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian
integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang
dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintah yang dilaporkan setiap triwulan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 5 ~
akhir tahun anggaran.
Pelaksanaan dan efisiensi dari SAKIP bagi Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang adalah perwujudan dari
implementasi sistem pengendalian manajemen sektor
publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur
bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan
tujuan stratejik Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
dapat dipenuhi melalui implementasi strategi
pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas
dasar tersebut siklus sistem AKIP diawali dengan
penyusunan Rencana Strategi yang mendefinisikan visi, misi
dan tujan/sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang, secara selaras setiap tahunnya ditetapkan
program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka
pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran strategi
tersebut.
1.3 Dasar Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan LAKIP
Sekretariat Daerah diantaranya adalah :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
1. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Urusan Pemeirntahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 6 ~
4. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
5. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Sumedang;
7. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
9. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-
2023;
10. 11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. 12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019;
12. 13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 7 ~
13. 14. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor: 900/KEPSEKDA.05–KEU/2019,
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2019.
1.4 Aspek Strategis Organisasi
Aspek strategis organisasi Sekretariat Daerah diantaranya:
a. Sekretariat Daerah berperan sebagai perumus
kebijakan daerah, diantaranya proses penyusunan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati diproses di Bagian Hukum. Penyusunan
Standar Harga Daerah, Tata Naskah Dinas, Tunjangan
Kinerja dan Pakaian Dinas ASN ada di Bagian
Organisasi. Dan masih banyak lagi perumusan
kebijakan yang di proses di Bagian lain.
b. Sekretariat Daerah berperan sebagai koordinator
SKPD. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD lain baik
bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
administrasi.
- Untuk Asisten Pemerintahan membawahi
Sekretariat DPRD, Satpol PP, Dinas Kependudukan
& Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masayarakat
& Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo,
Persandian & Statistik, Dinas Penanaman Modal
PTSP, Kantos Kesatuan Bangsa & Politik, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Keamatan,
BKPSDM, Dinas Perkim & Pertanahan (Bidang
Pertanahan)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 8 ~
- Untuk Asisten Pembangunan membawahi Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan
Umum & Penataan Ruang, Dinas Perkim &
Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Dinas Sosial, PP & PA, Dinas Koperasi, UKM,
Perindag, Dinas Pengendalian Pendudukan & KB,
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda & Olahraga,
Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas
Perikanan & Peternakan, RSUD, BAPPPPEDA, Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Untuk Asisten Administrasi Umum membawahi
Inspektorat, BPKAD, BAPPPPEDA, BKPSDM,
BAPPENDA, Dinas Arsip & Perpustakaan.
c. Sekretariat Daerah sebagai pelaksana administrasi.
Mengendalikan kegiatan pelayanan administratif
kepada pimpinan dan seluruh Perangkat Daerah,
mengendalikan kegiatan penyelenggaraan pembinaan
bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
administrasi, mengendalikan pengembangan kinerja
pegawai Pemerintah Daerah, mengendalikan
pembinaan pegawai negeri sipil daerah, mengendalikan
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang menjelaskan
bahwa Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai
tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dan
berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 9 ~
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dipimpin oleh
seorang kepala dengan titelatur Sekretaris Daerah yang dibantu
oleh 3 (tiga) Asisten yang meliputi Asisten Pemerintahan, Asisten
Pembangunan dan Asisten Administrasi.
Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Sumedang tersebut
dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan
kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah
menyelenggarakan fungsi:
1. 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi Daerah;
5. 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga)
Asisten:
I. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
1. Bagian Tata pemerintahan
a. Subag Pemerintahan Umum
b. Subag Administrasi Kewilayahan
c. Subag Otonomi Daerah
2. Bagian Hukum
a. Subag Perundang-undangan
b. Subag Bantuan Hukum
c. Subag Dokumentasi Hukum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 10 ~
3. Bagian Organisasi
a. Subag Kelembagaan
b. Subag Ketatalaksanaan
c. Subag Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur
4. Bagian Kerjasama
a. Subag Kerja Sama Antar Pemerintahan dan Luar
Negeri
b. Subag Kerja Sama Swasta dan Lembaga
Pendidikan
c. Subag Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama
II. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan, terdiri
dari:
1. Bagian Ekonomi
a. Subag Sarana Perekonomian
b. Subag Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan
Pertanian
c. Subag Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah
dan Lembaga Keuangan
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
a. Subag Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
b. Subag Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan
Kesehatan
c. Subag Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana
3. Bagian Pengendalian Pembangunan
a. Subag Pengendalian Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan Sosial
b. Subag Pengendalian Pembangunan Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam
c. Subag Pengendalian Pembangunan Bidang
Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 11 ~
4. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
a. Subag Pengembangan Sumber Daya Manusia
Barang dan Jasa
b. Subag Pengadaan Barang dan Jasa
c. Subag Informasi dan Sengketa Barang dan Jasa
III. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri
dari :
Bagian Umum
a. Subag Kepegawaian dan Kearsipan
b. Subag Rumah Tangga
c. Subag Tata Usaha Pimpinan
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
a. Subag Publikasi
b. Subag Dokumentasi dan Pemberitaan
c. Subag Protokol
Bagian Keuangan
a. Subag Program dan Anggaran
b. Subag Penatausahaan Keuangan
c. Subag Verifikasi dan Akuntansi
Bagian Pengelolaan Barang Daerah
a. Subag Analisis Kebutuhan dan Pengadaan
b. Subag Pemanfaatan
c. Subag Pengalihan Hak
1.6 Jumlah dan Komposisi Pegawai
Pada tahun 2019, jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat
Daerah sebanyak 193 orang dengan komposisi sebagai berikut:
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
No. Jabatan Jumlah
1. Eselon II 6
2. Eselon III 10
3. Eselon IV 35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 12 ~
4. Fungsional Pelaksana 142
5. Fungsional Tertentu -
TOTAL 193
Sumber: Subag Kepegawaian 31 Desember 2019
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan
No Unit Kerja Golongan
Jumlah I II III IV
1. Sekretaris Daerah - - - 1 1
2. Asisten - - - 3 3
3. Staf Ahli - - - 2 2
4. Bagian Tata Pemerintahan - 4 9 1 14
5. Bagian Hukum - 1 10 1 12
6. Bagian Organisasi - 1 12 1 14
7. Bagian Kerjasama - 1 6 1 8
8. Bagian Ekonomi - 2 8 1 11
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat - 2 10 1 13
10. Bagian Pengendalian Pembangunan - 3 5 1 9
11. Bagian Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa
- 2 13 2 17
12. Bagian Umum 1 20 18 1 40
13. Bagian Humas dan Protokol - 8 15 1 24
14. Bagian Keuangan - 1 11 2 14
15. Bagian Pengelolaan Barang Daerah - 3 7 1 11
TOTAL 1 48 124 20 193
Sumber: Subag Kepegawaian 31 Desember 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 13 ~
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No
Unit Kerja
Tingkat Pendidikan
Jumlah SD SLTP SMA/
SMK
D3 S1 S2 S3
1. Sekretaris Daerah - - - - - 1 - 1
2. Asisten - - - - 1 2 - 3
3. Staf Ahli - - - - 1 1 - 2
4. Bagian Tata
Pemerintahan - - 5 1 6 2 - 14
5. Bagian Hukum - - 1 - 10 1 - 12
6. Bagian Organisasi - - 2 - 10 2 - 14
7. Bagian Kerjasama - - 1 2 3 2 - 18
8. Bagian Ekonomi - - 2 - 6 3 - 11
9. Bagian Kesejahteraan
Rakyat - - 2 - 9 2 - 13
10. Bagian Pengendalian
Pembangunan
- - 5 - 2 2 - 9
11. Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan
Jasa
- - 2 - 11 4 - 17
12. Bagian Umum 1 1 20 1 15 2 - 40
13. Bagian Humas dan
Protokol
- - 9 - 13 2 - 24
14. Bagian Keuangan - - 2 1 6 5 - 14
15. Bagian Pengelolaan
Barang Daerah - - 3 - 7 - 1 11
TOTAL 1 1 54 5 100 31 1 193
Sumber: Subag Kepegawaian 31 Desember 2019
1.7 Sistematika Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menguraikan pencapaian
kinerja Pemerintah Daerah tahun 2019. Capaian tahun 2019
tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja 2019 yang
tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2019, dengan
kerangka pikir seperti itu sistematika penyusunan Lakip
Sekretariat Daerah tahun 2019 dapat digambarkan dalam uraian
berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 14 ~
Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan latar belakang, maksud dan
tujuan, dasar hukum, aspek strategis
organisasi, tugas pokok, fungsi dan struktur
organisasi, serta sistematika penyusunan
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan Rencana Strategis Thaun
2018-2023, Visi dan Misi, Indikator Kinerja
Utama OPD, Rencana Kinerja Tahun 2019,
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran
BAB IV : PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan atas capaian
kinerja Sekretariat Daerah serta langkah di
masa yang akan datang yang akan
dilakukan Sekretariat Daerah untuk
meningkatkan kinerja nya
Lampiran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 15 ~
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan
a) Rencana Strategis
Perencanaaan merupakan salah satu dari manajemen.
Perencanaan dilakukan dengan menganalisa data dari laporan
hasil evaluasi atau menggunakan proyeksi ke depan. Proyeksi
adalah perkiraan ke depan, baik tahunan maupun lima tahunan.
Proyeksi menggunakan asumsi yang mungkin terjadi di tahun
yang akan datang meskipun dilakukan pada saat sekarang.
Perencanaan tahunan dinamakan dengan Rencana Kerja
(Renja) dan perencanaan lima tahunan dinamakan Rencana
Strategis (Renstra). Rencana Strategis merupakan suatu proses
yang berorientasi pada hasil yang ingi dicapai selama kurun
wakktu satu sampai lima tahunan. Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten
Sumedang Periode 2018-2023. Selanjutnya Rencana Strategis
(Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis
mengantisipasi perkembangan masa depan.
Rencana Strategis SKPD merupakan pejabaran dari Renstra
Daerah dan RPJM Daerah, yang memuat visi, misi, tujuan dan
sasaran serta strategi apa yang akan diambil oleh SKPD dalam
mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut.
Rencana Strategi ini diuraikan lagi dalam bentuk kebijakan dan
program serta kegiatan yang disusun setiap tahun anggaran.
Rencana Strategis 2018-2023 di Sekretariat Daerah disusun
berdasarkan RPJMD yang telah ditetapkan. Proses penyusunan
Renstra terdiri dari :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 16 ~
- Persiapan penyusunan Rancangan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah
- Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat
Daerah
- Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Sekretariat
Daerah
- Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan oleh
unsur Sekretaris Daerah selaku kepala SKPD, para Asisten,
Kepala Bagian dan Kepala Subagian. Masing-masing
mengutarakan asumsi-asumsi tahunan sampai dengan lima tahun
ke depan berdasarkan peluang, tantangan, ketepatan sasaran
ketepatan waktu kegiatan. Dalam proses perencanaan ada hal-hal
yang tidak bisa diprediksi seperti perubahan kebijakan pimpinan,
perubahan aturan-aturan dari pusat dan propinsi untuk
mengantisipasi hal tersebut dapat dilakukan review terhadap
Renstra.
Dengan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023
diharapkan peran Sekretariat Daerah dapat lebih optimal dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan
peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan administrasi
pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah
dengan setiap OPD, sehingga Sekretariat Daerah dapat turut andil
dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan
Kabupaten Sumedang.
Dalam penyusunan visi dan misi Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang dewasa ini dipengaruhi oleh beberapa isu
strategis yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan antara
lain : Peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan
sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut merupakan tantangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 17 ~
yang harus dihadapi bagi kepemimpinan Kepala Daerah
Kabupaten Sumedang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat menjadi lebih baik.
Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan
peluang yang akan dihadapi pada lima tahun ke depan, maka
harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi
pemerintah Kabupaten Sumedang, agar tujan dan sasaran yang
ingin dicapai dapat terukur dan terkendali.
b) Visi dan Misi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya
berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui
proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang
dianut oleh seluruh komponen stakeholders.
Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode
2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan
mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi
Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode
2018-2023 sebagai berikut :
Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya,
Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi
sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi
segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa
“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera,
Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada
Tahun 2023”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 18 ~
mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah
Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :
1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau
untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial
masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan
peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta
penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung
jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian
yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat
Kabupaten Sumedang.
Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023
selanjutnya menjadi pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra
Sekretariat Daerah periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan
program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah
periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD
Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut,
Sekretariat Daerah mengemban 2 (dua) misi yaitu:
Misi ke 2 (dua), Menguatkan norma agama dalam tatanan
kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan
Misi ke- 4 (empat), Menata birokrasi pemerintah yang
responsif dan bertanggung jawab secara profesional
dalam pelayanan masyarakat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 19 ~
c) Isu Strategis
Isu strategis Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel
berikut ini :
Tabel 2.1
Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
No Aspek Permasalahan
1 Permasalahan dalam Bagian
Tata Pemerintahan
1. Belum optimalnya pembinaan
terhadap kecamatan dan
kelurahan;
2. Belum adanya penegasan tentang batas wilayah kecamatan,
kelurahan, dan desa;
3. Masih rendahnya respon perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ
dan LPPD;
2. Permasalahan dalam Bagian
Hukum
1. Belum tercapainya target program
pembentukan Perda sesuai dengan
yang tetapkan; 2. Masih rendahnya kualitas produk
hukum daerah yang dihasilkan;
3. Masih kurangnya dukungan data; 4. Belum tersedianya pejabat
fungsional perancang peraturan
perundang-undangan, penyuluh hokum dan pustakawan.
3. Permasalahan dalam Bagian
Organisasi
1. Masih adanya perangkat daerah
yang belum menyusun dan menerapkan SOP dan Standar
Pelayanan;
2. Belum adanya evaluasi
kelembagaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sesuai dengan
SOTK yang baru;
3. Masih rendahnya respon dan pemahaman perangkat daerah
terhadap dukungan data
penyusunan LAKIP; 4. Belum tersedianya sumber daya
aparatur yang memenuhi
kompetensi jabatan analis dan penyusun.
4. Permasalahan dalam Bagian
Kerjasama
1. Belum adanya regulasi daerah yang
mengatur kerjasama daerah;
2. Belum adanya SOP yang mengatur administrasi kerjasama perangkat
daerah;
3. Rendahnya respon perangkat daerah terkait potensi kerjasama
daerah yang bisa ditindaklanjuti;
4. Kurangnya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai
tupoksi;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 20 ~
No Aspek Permasalahan
5. Belum tersedianya data potensi kerjasama.
5. Permasalahan dalam Bagian
Ekonomi
1. Masih rendahnya dukungan data
terkait dengan evaluasi kinerja BUMD dan perekonomian daerah;
2. Masih belum adanya sumber daya
aparatur yang memiliki kompetensi analis ekonomi daerah;
3. Tingkat responsif pelayanan
informasi analisa ekonomi daerah
yang belum optimal; 4. Belum adanya SOP yang mengatur
system informasi ekonomi daerah.
6. Permasalahan dalam Bagian Kesejahteraan Rakyat
1. Belum optimalnya koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat;
2. Belum adanya perangkat daerah
teknis yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan;
3. Tingkat responsif perangkat daerah
yang masih rendah; 4. Masih adanya kegiatan-kegiatan
teknis;
5. Masih belum adanya sumber daya
aparatur yang memiliki kompetensi
7. Permasalahan dalam Bagian
Pengendalian Pembangunan
1. Masih rendahnya dukungan data pelaksanaan pembangunan dari
perangkat daerah terkait;
2. Belum optimalnya pelayanan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang
diselenggarakan perangkat daerah;
8. Permasalahan dalam Bagian
LPBJ
1. Belum tersedianya pejabat fungsional PBJ;
2. Tingkat responsif pelayanan yang
masih belum optimal; 3. Belum terpenuhinya standar
minimal sarana dan prasarana PBJ;
4. Belum optimalnya layanan informasi pengadaan barang dan
jasa.
9. Permasalahan dalam Bagian
Umum
1. Belum tersedianya SOP pelayanan ke-rumahtanggaan Sekretariat
Daerah dan pimpinan daerah;
2. Tingkat responsif dan kualitas
pelayanan yang masih belum optimal;
3. Belum adanya pemisahan tugas
antara pelayanan rumatangga pimpinan daerah dan di lingkungan
Sekretariat daerah;
4. Belum tersedianya pejabat fungsional arsiparis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 21 ~
No Aspek Permasalahan
10. Permasalahan dalam Bagian Humas dan Protokol
1. Tingkat pelayanan publikasi pimpinan daerah yang masih belum
optimal;
2. Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan protokoler daerah;
3. Masih rendahnya tingkat
responsifitas perangkat daerah terkait pengaduan dari masyarakat;
11. Permasalahan dalam Bagian
Keuangan
1. Masih adanya keterlambatan
pelaporan keuangan Sekretariat
Daerah; 2. Masih rendahnya kualitas
kompetensi pengelola keuangan di
lingkungan Sekretariat Daerah; 3. Masih belum adanya sumber daya
aparatur yang memiliki kompetensi
perencana; 4. Belum tersedianya system informasi
pengelolaan keuangan.
12. Permasalahan dalam Bagian Pengelolaan Barang Daerah
1. Belum sesuainya regulasi daerah
yang mengatur tentang pengelolaan
BMD; 2. Masih terbatasnya sarana
penyimpanan BMD;
3. Belum adanya ASN yang berkompetensi penilai;
4. Masih banyaknya BMD yang belum
bersertifikat/berkekuatan hukum;
Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Isu
Strategis Sekretariat Daerah terkait dengan bidang pelayanan
administrasi pemerintahan adalah Belum optimalnya kualitas
pelayanan Sekretariat Daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 22 ~
2.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Sekretariat Daerah
Berdasarkan visi dan misi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut di atas, serta untuk mencapai semua
itu perlu dirumuskan suatu tujuan pokok berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan tujuan
organisasi menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas organisasi.
Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran dari Sekretariat Daerah
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran satuan
Kondisi
Kinerja
Awal
2019 2020 2021 2022 2023
1.Terwujudnya
Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang
optimal dalam
mendukung kinerja
pimpinan daerah
Persentase
pelayanan Administrasi
Pemerintahan yang
optimal dalam
mendukung kinerja
pimpinan daerah
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Sekretariat
Daerah
Persentase
Perangkat Daerah yang capaian target
Tahunannya
berkategori “baik”
Persen n/a
100
100
100
100
100
Persentase
Manejemen
Pemerintahan kecamatan dan kelurahan berkategori “baik”
Persen
100
100
100
100
100
100
Persentase
Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang
capaian target
kinerja tahunannya
berkategori “baik”
Persen
100
100
100
100
100
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 23 ~
Persentase Perangkat Daerah
bidang pembangunan yang
capaian target
kinerja tahunannya
berkategori “baik”
Persen
100
100
100
100
100
100
Persentase
Perangkat Daerah bidang Administrasi Umum yang
capaian target
kinerja tahunannya
berkategori “baik”
n/a 100 100 100 100 100 100
Nilai LPPD
Kabupaten Angka
3.09
3.15
3.30
3.45
3.60
3.75
Indeks Reformasi
Birokrasi Poin 56.05 65,00 70.00 75.00 80.00 85.00
Nilai SAKIP
Kabupaten Kategori B B BB A A A
Cakupan Layanan Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
Persen
100
100
100
100
100
100
Persentase
Dokumen
Kesepakatan
Kerjasama Yang
Ditindak Lanjuti Kedalam Perjanjian
Kerjasama
Persen
46,67
100
100
100
100
100
Persentase Perangkat Daerah
yang melaksanakan
adminitrasi Kinerja
pembangunan
Persen
60
100
100
100
100
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 24 ~
triwulannya berkategori “baik”
Tingkat
Kematangan
UKPBJ
Kategori Level 1 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level 5
Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan
Pelayanan Kepada
Pimpinan Daerah
Persen 100 100 100 100 100 100
Tingkat
Pengetahuan
masyarakat
terhadap Program
Sumedang Simpati
Persen 30 65 70 75 80 85
Cakupan Tertib Administrasi
Keuangan
Persen 90 100 100 100 100 100
Cakupan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Persen 80 100 100 100 100 100
2.Meningkatkan
Kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola
Pemerintahan yang baik
(Good Governance)
Persentase kualitas kinerja
dengan prinsip
tata kelola Pemerintahan
yang baik (Good
Governance)
Meningkatnya
kapasitas dan kapabilitas
internal
perangkat
daerah
Nilai Sakip
perangkat Daerah Skor B B BB A A A
Tingkat penyerapan
anggaran Persen 94% 98% 98% 98% 98% 98%
Jumlah inovasi Jumlah n/a 1 1 1 1 1
Indeks Pembangunan Zona
Integritas
Jumlah n/a 19,13 20 21 22 23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 25 ~
2.3 Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupaka parameter untuk
mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023
Sasaran
Strategis
Indikator
Kondisi
Kinerja Pada Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Sekretariat
Daerah
Nilai LPPD
Kabupaten
3,092
(sangat
tinggi/ ST)
3,15
(ST)
3,30
(ST)
3,45
(ST)
3,60
(ST)
3,75
(ST)
3,75
(ST)
Nilai SAKIP
Kabupaten 61,76
(B)
B BB A A A A
Indeks
Reformasi
Birokrasi
56,05 65 70 75 80 85 85
Persentase
Perangkat
Daerah yang
Capaian Target
Kinerja
Tahunannya
Berkategori
“Baik“
100 100 100 100 100 100 100
2.4 Rencana Kinerja Tahun 2019
Rancangan awal RKPD tahun 2019 disusun sesuai dengan
hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang
telah disesuaikan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Berdasarkan analisis
tersebut maka ditetapkan program rancangan awal rencana kerja
yang meliputi 3 (tiga) program dan 75 (Tujuh Puluh Lima)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 26 ~
kegiatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 di dalam
lampiran.
2.5 Strategi Sekretariat Daerah
Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu
mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan
kebijakan dan program. Strategi merupakan terjemahan pemikiran
kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan
operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur
organisasi.
Sekretariat Daerah menetapkan strategi diantaranya :
1. Peningkatan kualitas kompetensi SDM aparatur sipil di
lingkungan Sekretariat Daerah.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah.
3. Peningkatan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan
masyarakat dan perangkat daerah
4. Peningkatan disiplin kerja melalui penerapan sistem reward
and punishment.
Arah kebijakan yang diterapkan oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang adalah :
1. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM aparatur sipil di
lingkungan Sekretariat Daerah.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah.
3. Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan
masyarakat dan perangkat daerah
4. Meningkatkan disiplin kerja melalui penerapan sistem
reward and punishment.
2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019
Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari Bupati kepada pimpinan di Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 27 ~
yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK)
merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan bahwa ada
kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah
diperjanjikan dengan apa yang akandilakukan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan
kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh
sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian
tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja
tersebut juga mencakup kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud sebagai impact dari program dan kegiatan-kegiatan
tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung
makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan
berkesinambungan (by design and sustainable)
Sedangkan tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi, kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan /
kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 28 ~
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
Tahun 2019
NO SASARAN
STRATEGIS
PROGRAM INDIKATOR
KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya Kua
litas Pelayanan
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan
dan Pengendalian
Koordinasi Pemerintah
Daerah
Nilai LPPD Kabupaten 3,15
Nilai SAKIP Kabupaten B
Indeks Reformasi
Birokrasi
65
Program Pengendalian
Manajemen
Pembangunan Daerah
Persentase perangkat
daerah yang capaian target kinerja
tahunannya "Baik".
100%
2. Meningkatnya
kapasitas dan
kapabilitas
internal perangkat
daerah
Program Peningkatan
Koordinasi dan
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Nilai Sakip Perangkat
Daerah
B
Tingkat penyerapan
anggaran
98%
Jumlah inovasi 1
Indek Pembangunan
Zona Integritas
19,13
Rekapitulasi Anggaran Tahun 2019 berdasarkan Program
No.
Program
Anggaran Ket. Sebelum
perubahan Sesudah
perubahan
1. Program Peningkatan dan Pengendalian
Koordinasi Pemerintah
2.567.437.750,-
2.538.389.100,-
2. Program Pengendalian
Manajemen
Pembangunan Daerah
4.709.934.000,-
5.167.737.447,-
3. Program Peningkatan
Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
7.407.487.150,-
10.298.937.150,-
Jumlah 14.684.858.900,- 18.005.063.697,-
Sumber: Rekap 2.2 DPPA 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 29 ~
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Capaian kinerja merupakan hasil dari pengukuran kinerja
yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan
misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban aparatur dalam melaksanakan berbagai
program dan kegiatan, maka akuntabilitas yang terpercaya dan
terpahami masyarakat menjadi perhatian utama yang tidak dapat
mungkin terabaikan oleh Sekretariat Daerah. Pengukuran kinerja
aparatur di Sekretariat Daerah memerlukan tolak ukur yang bisa
dinilai dan dianalisis secara objektif, terukur dan transparan.
Pengukuran indikator kinerja mencakup :
1. Kinerja kegiatan, merupakan tingkatan capaian dari target
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Kinerja sasaran, merupakan tingkat capaian target (rencana
tingkat capaian) dari masing-masing sasaran yang telah
ditetapkan.
3. Dalam rangka penetapan kegiatan tahunan, masing-masing
unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
sumedang merumuskan perencanaan kinerja tahunan sebagai
pejabaran dari arah kebijakan umum dan strategis serta
prioritas kegiatan.
4. Dalam penyiapan laporan kinerja tahunan, maka setiap unit
kerja di lingkungan Sekretariat Daerah harus menyusun
laporan akuntabilitas kinerja sebagai dasar pengukuran
kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 30 ~
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sebagai acuan
pengukuran kinerja bagi setiap unit kerja di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang adalah :
1. Meningkatnya profesionalisme aparatur melalui pembinaan
dan pelatihan
2. Pemahaman terhadap masing-masing tugas pokok, ketepatan
dan kecepatan kerja
3. Terlaksananya Koordinasi dengan pihak terkait
4. Meningkatnya gairah kerja dan kepuasan kerja
5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Aparatur
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan
target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan
pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah
realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek,
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan
indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran
dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran
digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan
sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan
dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian
yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau
minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan
sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya
dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
Realisasi Capaian Indikator Kinerja = x 100 %
Rencana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 31 ~
No. Capaian Kinerja Kategori
1 >100 MEMUASKAN
2 >85 – 100 SANGAT BAIK
3 >70–85 BAIK
4 >50– 70 CUKUP
5 <50 KURANG
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tahun 2019
Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada
data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang tercantum dalam
Renstra Sekretariat Daerah, hasil pengukuran pencapaian sasaran
dapat di lihat pada Tabel 3.1 :
Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2019
(Tahun ke 1)
No Sasaran
Indikator
Sasaran
Kondisi Kinerja
Pada Awal
RPJMD
Capaian Kinerja RPJMD Tahun ke
1 Capaian
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Sekretariat Daerah
Nilai LPPD
Kabupaten 3,092 3,15 3,24
Nilai SAKIP
Kabupaten 61,76
(B)
B 67,26
(B)
Indeks Reformasi
Birokrasi 56,05 65 79,34
Persentase
Perangkat Daerah
yang capaian target kinerja tahunannya
berkategori “baik”
n/a 100 100
2. Meningkatnya
kapasitas dan
kapabilitas internal
perangkat daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
61,96 B 75,57
Tingkat penyerapan anggaran
94% 98% 94,42%
Jumlah inovasi n/a 1 6
Indeks
pembangunan Zona
integritas
- 19,13 53,81/ 89,68%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 32 ~
TABEL 3.2
DATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019
NO PROGRAM TARGET
INDIKATOR
KINERJA
REALISASI
TARGET
INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN PAGU REALISASI CAPAIAN KINERJA
AKHIR
REALISA
SI CAPAIAN
ANGGAR
AN
I
Program Peningkatan
dan Pengendalian
Koordinasi Pemerintah Daerah
80,00 2.574.539.100,00 2.386.249.881,00 100,00 88,09
1. Indeks Reformasi dan Birokrasi
65,00 79,34 Evaluasi Reformasi Birokrasi
32.300.000,00 31.800.000,00 100,00 98,45
Penyusunan
Tunjangan Kinerja 33.000.000,00 32.500.000,00 100,00 98,48
Penataan Sumber Daya Aparatur
Kelembagaan
147.820.000,00 147.820.000,00 100,00 100,00
Penyusunan Standar
Belanja Daerah 68.750.000,00 65.253.800,00 100,00 94,91
Penataan Kelembagaan
62.700.000,00 62.200.000,00 100,00 99,20
Evaluasi Pelayanan
Publik
91.800.000,00
83.400.000,00 100,00 90,85
2. Nilai LPPD 3,15 3,24
Penyusunan Laporan
penyelenggaran
Pemerintahan
Daerah
169.000.000,00 156.224.163,00 100,00 92,44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 33 ~
3. Nilai Sakip Kabupaten B 67,26
Penyusunan Dokumen
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
175.650.000,00 170.900.000,00 100,00 97,30
4. Persentase Sakip Kecamatan yang
nilainya "B"
60,00 0,00
5.
Persentase Cakupan
Pengaduan Hukum yang
ditindak lanjuti
100,00 100,00 Pengelolaan Bantuan
Hukum 164.000.000,00 140.000.000,00 100,00 85,37
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia
38.000.000,00 3.800.000,00 100,00 10,00
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
38.000.000,00 38.000.000,00 100,00 100,00
6.
Persentase Pemutahiran
Data pada Website JDIH secara berkelanjutan
100,00 100,00 Pengembangan
Kesadaran Hukum 149.901.350,00 149.064.960,00 100,00 99,44
Pengelolaan
Dokumentasi Hukum 129.500.000,00 123.436.740,00 100,00 95,32
7.
Persentase Pemrosesan
rancangan produk
hukum daerah yang harmonis dan tidak
tumpah tindih
100,00 100,00
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
301.700.000,00 258.350.000,00 100,00 85,63
8.
Persentase Mediasi
penyelesaian masalah
pertanahan
100,00 100,00
Penyelenggaraan
Koordinasi
Pertanahan
32.456.750,00 32.216.700,00 100,00 99,26
9.
Persentase Data Tanah
HGU yang terverifikasi
dan tervalidasi
100,00 20,39 Pembakuan Nama
Rupa Bumi 87.125.000,00 87.068.000,00 100,00 99,93
10.
Persentase tertib
administrasi
kewilayahan
100,00 0,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 34 ~
11
.
Persentase Dokumen Kesepakatan Kerjasama
yang ditindaklanjuti
kedalam perjanjian
kerjasama
100,00 100,00
Monitoring dan
Evaluasi Kerjasama
Daerah
60.686.000,00
60.686.000,00 100,00 100,00
Kerjasama Antar
Pemerintahan dan
Luar Negeri
95.000.000,00
93.342.200,00 100,00 98,25
Kerjasama Swasta
dan Lembaga
Pendidikan
110.000.000,00
99.500.000,00 100,00 90,45
12
.
Persentase Manajemen
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan yang berkategori "Baik"
100,00 100,00
Sinergitas Kinerja
Kecamatan dan
Kelurahan
237.500.000,00 231.200.000,00 100,00 97,35
13.
Persentase Tertib
Administrasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
100,00 100,00
Penyelenggaraan
Koordinasi
Pemerintah Daerah
95.000.000,00 94.450.000,00 100,00 99,42
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
Bupati
71.250.000,00 71.041.818,00 100,00 99,71
14.
Tingkat Kepatuhan
terhadap standar
pelayanan publik di
Kabupaten Sumedang
70,00 100,00 Monev Penerapan
SPM 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00 100,00
II.
Program Pengendalian
Manajemen
Pembangunan Daerah
100,00 5.131.587.447,00 4.643.286.802,00 100,00 85,93
15
.
Persentase BUMD dan lembaga yang capaian
target kinerja
tahunannya berkategori
100,00 100,00
Pendayagunaan
Badan Usaha Milik
Daerah
178.750.000,00 176.046.440,00 100,00 98,49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 35 ~
"Baik"
Penyusunan
Kebijakan Daerah
tentang Badan Usaha Milik Daerah
282.500.000,00 182.093.384,00 100,00 64,46
16
.
Persentase Perangkat
Daerah Bidang SDA, Pertanian, sarana
ekonomi, perdagangan
dan UMKM yang target
capaian kinerja
tahunannya berkategori
"Baik"
100,00 100,00
Penyelenggaraan
Koordinasi
Pemanfaatan Dana
Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pajak
Rokok
171.100.000,00 138.468.000,00 100,00 80,93
Penguatan Peran dan
Fungsi Dekranasda 332.500.000,00 241.341.856,00 100,00 72,58
Penyelenggaraan
Koordinasi
Pengendalian Inflasi
114.404.500,00 81.932.900,00 100,00 71,62
Penyelenggaraan
Koordinasi Promosi
Usaha Mikro Kecil Menengah
71.250.000,00 52.740.000,00 100,00 74,02
Penguatan Hak
Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis
Tembaku Mole dan
Tembakau Hitam
171.200.000,00 88.601.500,00 100,00 51,75
17.
Persentase Perangkat
Daeah bidang
Pendidikan,
Kebudayaan dan
Kesehatan; Bidang
100,00 100,00
Penyelenggaraan
Koordinasi Bidang Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
71.250.000,00 51.497.600,00 100,00 72,28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 36 ~
Sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi; Bidang
pemuda, olahraga,
pemberdayaan
perempuan dan KB
yang capaian target kinerja tahunannya
berkategori "Baik"
Penyelenggaraan Koordinasi Bidang
Pemuda dan Olah
Raga
59.850.000,00 59.850.000,00 100,00 100,00
Penyelenggaraan
Koordinasi Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
104.500.000,00 104.500.000,00 100,00 100,00
Penyelenggaraan
Koordinasi Bidang
Keagamaan, Pendidikan,
Kebudayaan dan
Kesehatan
229.000.000,00 227.988.500,00 100,00 99,56
Monitoring dan Evaluasi Hibah
32.300.000,00 8.257.402,00 100,00 25,56
Penyelenggaraan
Hari-hari Besar
Keagamaan dan Safari Ramadhan
1.062.254.200,00 1.062.014.200,00 100,00 99,98
Pemberangkatan dan
Pemulangan Jemaah
Haji
365.300.000,00 365.300.000,00 100,00 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 37 ~
Penyelenggaraan Kelompok Kerja
Pendidikan Agama
Islam (PAI)
282.228.747,00 282.228.747,00 100,00 100,00
18
.
Persentase Perangkat
Daerah yang
melaksanakan
Administrasi Kinerja
Pembangunan Triwulanannya
berkategori "Baik"
100,00 100,00
Pengendalian
Pembangunan
Bidang Prasarana
dan Pengembangan Wilayah
95.000.000,00 95.000.000,00 100,00 100,00
Pengendalian Pembangunan
Bidang Ekonomi Dan
Sumber Daya Alam
95.000.000,00
95.000.000,00 100,00 100,00
Pengendalian
Pembangunan
Bidang Pemerintahan
dan Sosial
95.000.000,00
92.520.000,00 100,00 97,39
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
125.000.000,00
125.000.000,00 100,00 100,00
Penyebarluasan
Informasi Hasil Pembangunan
72.200.000,00
72.078.500,00 100,00 99,83
19.
Tingkat Kematangan UKPBJ
Level 3 Level 2
Pembinaan
Kompetensi
Pengelola Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
285.000.000,00
276.750.500,00
100,00 97,11
Pengelolaan
Informasi Layanan
Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah
71.250.000,00
58.627.273,00 100,00 82,28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 38 ~
Penyusunan SOP
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
47.500.000,00 30.600.000,00 100,00 64,42
20.
Capaian Realisasi Pengadaan barang dan
jasa terhadap jumlah
usulan
100,00 100,00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Pengadaan Barang
Jasa
166.250.000,00
155.015.000,00 100,00 93,24
Layanan
Penyelenggaraan
Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
266.000.000,00 255.687.000,00 100,00 96,12
III.
Program Peningkatan
Koordinasi dan
Fasilitasi
Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
100,00 10.298.928.150,00 9.319.422.727,00 100,00 87,12
21
.
Cakupan tertib
administrasi keuangan 100,00 100,00
Penguatan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
48.130.000,00
47.968.500,00 100,00 99,66
Pembinaan Pengelola
Keuangan
145.000.000,00
127.909.750,00 100,00 88,21
Evaluasi Belanja
55.165.075,00
46.765.000,00 100,00 84,77
22
.
Persentase pengadaan
sarana dan prasarana
aparatur
100,00 100,00
Fasilitasi Pileg dan
Pilpres untuk
BAWASLU
285.000.000,00 264.148.000,00 100,00 92,68
23
.
Cakupan fasilitasi dan dukungan pelayanan
kepada pemimpin
daerah
100,00 100,00
Penyelenggaraan
Koordinasi
Pemerintah Daerah
dengan Asosiasi Kepemerintahan
213.500.000,00 213.311.256,00 100,00 99,91
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 39 ~
24
.
Tingkat kepatuhan
terhadap standar
pelayanan publik dilingkungan Sekretariat
Daerah
70,00 83,05 Pelayanan Protokoler 142.500.000,00 142.500.000,00 100,00 100,00
Pembinaan dan Pengelolaan
Kearsipan
37.000.000,00 37.000.000,00 100,00 100,00
25
.
Tingkat penggunaan
digital office (e-office)
Sekretariat Daerah
80,00 100,00
Pelayanan dan Pengelolaan
Administratif
Pimpinan Daerah
483.200.000,00 167.850.000,00 100,00 34,74
26
.
tingkat pengetahuan
masyarakat terhadap
program Sumedang
Simpati
75,00 89,00 Penyebarluasan
Kegiatan Pimpinan 91.250.000,00 91.250.000,00 100,00 100,00
Peliputan Kegiatan
Pimpinan 214.100.000,00 192.297.500,00 100,00 89,82
Penerbitan Informasi
Kebijakan
Pemerintah
1.502.231.400,00
1.347.243.400,00 100,00 89,68
Pemberitaan
Kegiatan Pemerintah
Daerah
147.850.000,00
112.881.950,00 100,00 76,35
Layanan Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
429.378.850,00
423.507.725,00 100,00 98,63
27
.
Tingkat Kepuasan
masyarakat terhadap
layanan informasi
publik
85,00 76,00
Monitoring dan
Evaluasi
Pemberitaan
Kebijakan
336.900.000,00
335.499.000,00 100,00 99,58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 40 ~
Penyelenggaraan
Forum Pejabat
Kehumasan
279.600.000,00
276.300.000,00 100,00 98,82
28
Persentase koordinasi
dan fasilitasi pelayanan
kedinasan kepala
daerah / wakil kepala
daerah
100,00 100,00
Dialog dan Audiensi
dengan Tokoh-tokoh
Masyarakat, Pemimpin/Anggota
Organisasi Sosial
dan Kemasyarakatan
745.000.000,00
655.309.000,00
100,00 87,96
Penyelenggaraan
Koordinasi dengan
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
2.825.680.750,00
2.814.764.371,00 100,00 99,61
Penerimaan
Kunjungan Kerja
Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah
non
Departemen/Luar
Negeri
280.500.000,00
270.103.200,00
100,00 96,29
Peringatan Hari Jadi
Sumedang
653.741.000,00
650.913.600,00 100,00 99,57
Peringatan Hari
Besar Nasional dan
Hari Besar Lainnya
765.000.000,00
689.770.000,00 100,00 90,17
29.
Persentase barang milik
daerah yang dikelola
secara efektif dan efisien
100,00 92,63
Pemindahtanganan
dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
199.263.000,00
131.084.000,00 100,00 65,78
Pengamanan dan
Pemantauan Barang
Milik Daerah
349.725.700,00
308.869.300,00 100,00 88,32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 41 ~
Penilaian dan
Pemanfaatan Barang
Milik Daerah
179.076.425,00
71.170.425,00 100,00 39,74
Analisis Kebutuhan
dan Manajemen
Pengadaan, Pendistribusian
Barang Milik Daerah
20.135.950,00
13.135.750,00 100,00 65,24
Pembinaan Pengelola
Barang Milik Daerah
155.000.000,00
152.019.000,00 100,00 98,08
JUMLAH 93,33 100,00 94,42
Sumber: Sievka Bappppeda 2019 dan pengolahan data tambahan
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan 2019 dengan target Renstra 2019-2023
Sasaran Indikator Sasaran satuan Target
Tahun
2019
Realisasi
Tahun
2019
2020 2021 2022 2023
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Sekretariat
Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang capaian
target Tahunannya berkategori “baik” Persen 100 94,54 100 100 100 100
Persentase Manejemen Pemerintahan kecamatan dan kelurahan berkategori
“baik”
Persen 100 88,04 100 100 100 100
Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja
tahunannya berkategori “baik”
Persen 100 100 100 100 100 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 42 ~
Persentase Perangkat Daerah bidang pembangunan yang capaian target kinerja
tahunannya berkategori “baik”
Persen 100 100 100 100 100 100
Persentase Perangkat Daerah bidang Administrasi Umum yang capaian target
kinerja tahunannya berkategori “baik”
Persen 100 100 100 100 100 100
Nilai LPPD Kabupaten Angka 3.15 3.24 3.30 3.45 3.60 3.75
Indeks Reformasi Birokrasi Poin 65,00 79.34 70.00 75.00 80.00 85.00
Nilai SAKIP Kabupaten Kategori B 67.26 (B) BB A A A
Cakupan Layanan Pembentukan Produk
Hukum Daerah Persen 100 100 100 100 100 100
Persentase Dokumen Kesepakatan
Kerjasama Yang Ditindak Lanjuti Kedalam
Perjanjian Kerjasama
Persen 100 100 100 100 100 100
Persentase Perangkat Daerah yang
melaksanakan adminitrasi Kinerja
pembangunan triwulannya berkategori “baik”
Persen 100 100 100 100 100 100
Tingkat Kematangan UKPBJ Kategori Level 3 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4 Level 5
Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan
Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah Persen 100 100 100 100 100 100
Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap
Program Sumedang Simpati Persen 65 89 70 75 80 85
Cakupan Tertib Administrasi Keuangan Persen 100 98 100 100 100 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 43 ~
Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah Persen 100 96 100 100 100 100
Meningkatnya kapasitas dan
kapabilitas internal perangkat daerah
Nilai Sakip perangkat Daerah Skor B BB BB A A A
Tingkat penyerapan anggaran Persen 98% 94.42% 98% 98% 98% 98%
Jumlah inovasi Jumlah 1 6 1 1 1 1
Indeks Pembangunan Zona Integritas Jumlah 19,13 53.81/
89.68% 20 21 22 23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 44 ~
3.1.3 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi
Berdasarkan 3 program dalam belanja urusan di
Sekretariat Daerah Tahun 2019 dapat dilihat tingkat keberhasilan
atau penurunannya sebagai berikut :
1. Program Peningkatan dan pengendalian Koordinasi
Pemerintah Daerah
Terdiri dari 15 indikator program dengan capaian rata-rata 80
persen dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Indikator program berkaitan dengan Bagian Tata
Pemerintahan
1) Persentase Data Tanah HGU yang terverifikasi dan
tervalidasi. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan
dan Permukiman Tahun 2019 mencapai 20,39 %
2) Persentase SAKIP Kecamatan yang nilainya “B”.
Nilai SAKIP kecamatan yang dikeluarkan oleh
Inspektorat yaitu nilai CC untuk 8 kecamatan, nilai C
untuk 17 kecamatan dan nilai D untuk 1 kecamatan.
Sehingga rata-rata nilai SAKIP Kecamatan masih di C.
Hal tersebut menjadi bahan agar pembinaan lebih
ditingkatkan lagi.
3)
Persentase tertib administrasi kewilayahan.
Indikator ini berdasarkan data yang ada di Bagian Tata
Pemerintahan .
a. Penegasan Batas Wilayah terdapat 128 pilar dan
tersebar di 11 Kecamatan.
b. Pembakuan nama rupa bumi terdiri dari :
Rupa bumi buatan (unsur budaya) sebanyak 641
titik
c. Permasalahan yang ditangani bagian Tata
Pemerintahan selama tahun 2019 sebanyak 21 kasus
dari target 12 kasus yang ditangani dalam DPA.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 45 ~
4) Persentase perangkat daerah yang capaian target
kinerja tahunannya berkategori “Baik” mencapai
94,54 % dengan uraian Sebagai berikut :
a. Nilai memuaskan : 1 dinas/Badan
b. Sangat baik : 14 Dinas/Badan dan 4
Kecamatan
c. Baik : 14 dinas/Badan dan 19
Kecamatan
d. Cukup : 3 Kecamatan
Jumlah Kecamatan yang memperoleh nilai
Sangat Baik dan baik sebanyak 23 Kecamatan
dari jumlah kecamatan 26 sehingga bila
dipersentasekan mencapai 88,04 persen. (Data
Bappppeda)
Jumlah kelurahan yang mendapat nilai sangat
baik : 3 kelurahan dan baik 4 Kelurahan (Data
Bagian Tata Pemerintahan)
b. Untuk indikator yang pengukurannya menggunakan skor/
nilai diantaranya :
1) Nilai LPPD target 3,15 realisasi 3,24 : Hasil penilaian
Timda Propinsi
2) Nilai SAKIP Kabupaten target “B” realisasi 67,26 (B)
merupakan hasil penilaian Kemenpan RB.
Data di Bagian Tata Pemerintahan realisasi nilai SAKIP
kecamatan paling tinggi CC sebanyak 8 Kecamatan 17
Kecamatan nilainya C dan 1 kecamatan masih D,
walaupun setelah ada upaya perbaikan. Di tahun 2020
akan ada tim pendampingan untuk penyusunan SAKIP
Kecamatan untuk mencapai nilai B.
3) Indeks Reformasi Birokrasi target 65 realisasi
sementara 79,34.
4) Capaian indikator program ke 3 skor tersebut diatas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 46 ~
(Nilai LPPD, Nilai SAKIP, Nilai Indeks Reforormasi
Birokrasi) sudah 100 persen.
a. Untuk realisasi kinerja program dari 12 indikator
program sudah 100 persen. Didukung oleh 25
kegiatan yang tersebar di 4 bagian
b. Hambatan : Terbatasnya Sumber Daya Manusia
yang ada, waktu yang relatif singkat untuk rekap
laporan dan masih adanya multi persepsi antara
petugas yang merekap dan bagian teknis. Selain itu
masih terbatasnya koordinasi antar SKPD dan
antar bagian.
c. Solusi : Untuk tahun berikutnya perlu verifikasi
dengan masing-masing bagian bukan hanya
capaian indikator kegiatan tapi juga indikator
program. Untuk koordinasi data memerlukan
waktu, terlebih Sekretariat Daerah memiliki
indikator program yang banyak dengan jumlah
kegiatan.
2. Program Pengendalian Menejemen Pembangunan Daerah
Terdiri dari 6 indikator program dengan capaian rata rata 100
persen didukung oleh 26 kegiatan yang tersebar di 4 bagian
yaitu Bagian Ekonomi, Kesra, LPBJ dan Dalbang.
a. Analisa skoring untuk pengadaan Barang dan jasa dengan
rumus :
Jumlah pengadaan barang dan Jasa
yang dilakukan denganmetode kompetitif
X 100%
Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 47 ~
Sumber : Data lampiran IKK LPPD 2019 dan Bagian LPBJ Setda
b. Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit K Barang dan Jasa)
target level 3 realisasi level 2.
Faktor hambatan karena pejabat pengadaan barang dan
jasa belum fungsional dan belum dilantik oleh LKPP dan
ULP masih ada di Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian dan Statistik.
c. Capaian indikator kinerja dari 26 kegiatan rata-rata 100
persen. Untuk penilaian sementara masih berdasarkan
realisasi anggaran di masing-masing SKPD
3. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Terdiri dari 9 indikator program dan 24 kegiatan tersebar di 4
bagian yaitu Bagian Umum, Humas-protokol, Keuangan dan
Pengadaan Barang Daerah (PBD).
a. Analisa skoring dalam indikator program dapat dilihat
dalam uraian berikut :
1) Persentase barang milik daerah yang dikelola secara
efektif dan efisien target 100 realisasi 92,63 %
2) Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan
publik di lingkungan Sekretariat Daerah target 70 %
realisasi 70 %
3)
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan
informasi public target 85 % realisasi 85 %
229
X 100% = 98,71 %
232
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 48 ~
4) Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program
Sumedang Simpati target 75 % realisasi 75 %
b. Untuk 5 indikator target dan capaian 100 %.
Analisa : Pengumpulan data dilaksanakan di minggu ke
2-3 bulan Desember 2019, hal tersebut mengakibatkan
data belum sepenuhnya masuk ke pengelola. Untuk
tahun depan agar pengukuran indikator bisa dilakukan
di bulan Januari tahun berikutnya.
Solusi : Untuk tahun berikutnya perlu verifikasi dengan
masing-masing bagian bukan hanya capaian indikator
kegiatan tapi juga indikator program. Perlu
dipertimbangkan aspek waktu karena Sekretariat daerah
jumlah indikator programnya 30 indikator program dan
jumlah 75 kegiatan.
3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat
dalam uraian sebagai berikut :
Aspek Pendanaan :
1. Program Peningkatan dan pengendalian Koordinasi
Pemerintah Daerah
Untuk program ini jumlah realisasi kinerja kegiatan
mencapai 100 persen.dengan Jumlah anggaran dari Rp.
2.574.539.100,-. Realisasi anggaran Rp. 2.386.249.881,-
(88,10%). Sisa anggaran sebesar Rp. 188.289.219,- (11,09%)
tidak terserap atau dikembalikan ke kas daerah. Hal tersebut
menyebabkan terjadi efisiensi 11,09 %, karena realisasi kinerja
dapat mencapai 100 %.
2. Program Pengendalian Menejemen Pembangunan Daerah
Untuk program ini jumlah realisasi kinerja kegiatan
mencapai 100 persen.dengan Jumlah anggaran dari Rp.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 49 ~
5.131.587.447,-. Realisasi anggaran Rp. 4.643.286.802,-
(85,93%) .Sisa anggaran sebesar Rp. 488.300.645,- (14,07%)
tidak terserap atau dikembalikan ke kas daerah. Hal tersebut
menyebabkan terjadi efisiensi 14,07 %, karena realisasi kinerja
dapat mencapai 100 %.
3. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Untuk program ini jumlah realisasi kinerja kegiatan
mencapai 100 persen.dengan Jumlah anggaran dari Rp.
10.298.928.150,-. Realisasi anggaran Rp. 9.319.422.727,-
(87,12%) .Sisa anggaran sebesar Rp.979.505.423 ,- (12,88%)
tidak terserap atau dikembalikan ke kas daerah. Hal tersebut
menyebabkan terjadi efisiensi 12,88 %, karena realisasi kinerja
dapat mencapai 100 %.
Aspek Sumber Daya Manusia
Efisiensi Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai yang
profesional dan kompeten sangat diperlukan untuk mendukung
jalannya pemerintahan, sehingga Sumber Daya Aparatur yang
tersedia tidak hanya terlibat pada kegiatan yang dibiayai oleh
APBD dalam hal ini yang tertera pada DPA namun juga
melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan tupoksinya. Dengan
demikian, resistensi pemikiran dan tenaga manusia dapat
dikurangi.
Aspek Sarana Prasarana
Efisiensi penggunaan sarana prasaranapun dapat tercapai,
sehingga tingkat kerusakan sarana prasarana kerja dapat
diperkecil. Dengan demikian penggunaan sarana prasarana dapat
digunakan untuk waktu yang lebih lama.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 50 ~
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya
No
Indikator Target Realisasi % Capaian
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase OPD yang memiliki SPM
60 % 75%
60 % 61,88
%
100% 82,50
%
2
Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam penataan OPD
80 % 85%
80% 80,33
%
100% 94,50
%
3 Persentase Laporan Capaian Kinerja
100% 100%
100% 98,00
%
100% 98,00
%
4
Persentase
pempublikasian dan pendokumentasian Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
90% 95%
90% 95,00
%
100% 100%
5
Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
80% 85%
80% 68,00
%
100% 80,00
%
6
Persentase Kerjasama para Pejabat Kehumasan antar SKPD
85 % 90%
85% 89,55
%
100% 99,50
%
7
Jumlah penyertaan Pejabat Kehumasan pada Diklat dan
Pendidikan Formal lebih tinggi
40 orang
50 orang
40 orang
-
100% -
8 Persentase Pelaporan Keuangan SKPD
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 51 ~
No
Indikator Target Realisasi % Capaian
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
9 Jumlah Perda; Perbup; dan Kepbup
15 perda;
30 Perbup;
300 Kepbup
(100%) 15 Perda; 30 Perbup;
300 Kepbup
15 perda;
30 Perbup;
300 Kepbup
93,20%
100% 93,20
%
10
Persentase Penyediaan Sarana
Prasarana yang dibutuhkan
80% 85%
80% 82,45
%
100% 97,00
%
11
Persentase OPD yang memiliki SPM dan persentase cakupan kegiatan yang mendukung pengadaan barang
dan jasa pemerintah
85 % 90%
85% 89,10
%
100% 99,00
%
12 Persentase Pelaporan Keuangan SKPD
100% 100%
100% 100%
100% 100%
13 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
100% 100%
100% 98,00
%
100% 98,00
%
14
Cakupan kegiatan yang mendukung
bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda, olahraga dan pemberdayaan
perempuan.
80% 85%
80% 76,50
%
100% 90,00
%
15 Cakupan kegitan yang mendukung bidang Ekonomi
80% 85%
80% 82,79
%
100%
97,40%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 52 ~
No
Indikator Target Realisasi % Capaian
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
16 Persentase capaian kinerja aparatur
100%1
100%
100% 96,58
%
100% 96,58
%
17
Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
85 % 90%
85% 86,26
%
100% 95,84
%
18 Persentase Capaian Kinerja Aparatur
100% 100%
100% 98,00
%
100%
98,00%
19
Jumlah penyertaan aparatur pada Diklat dan Pendidikan Formal lebih tinggi
- (100%) 50
Orang
- 93,50
%
- 93,50
%
20
Cakupan kegiatan
yang mendukung kegiatan Dialog dan Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
100% 100%
100% 93,50
%
100% 93,50
%
21 Capaian Penilaian LPPD
75% 75% 3,15 72,52
% 96,29
% 3,24
72,52%
96,29%
22 Jumlah Perda; Perbup; dan Kepbup
100% 100%
82,34
% 87,50
%
82,34
% 87,50
%
23
Jumlah Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) (Daerah/ Pihak ke-3)
100% 100%
84,33
% 76,75
%
84,33
% 76,75
%
24 Capaian Penilaian
LKIP 65% 65%
61,96
64,35
% 65%
75,5
7
64,35
% 65%
121,96
%
25 Penilaian IKM 100% 100%
91,67
% 100%
91,67%
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 53 ~
No
Indikator Target Realisasi % Capaian
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
26 Nilai LPPD Kabupaten
3,15
3,24 102,85
%
27 Nilai SAKIP Kabupaten
61,76 67,26
108,9%
28 IndekS Reformasi Birokrasi
56,06 79,34
141,52
%
29
Persentase Perangkat Daerah yang capaian taerget kinerja tahunannya berkategori “Baik”
100 100 100%
30 Tingkat Penyerapan Anggaran
98% 94,42%
94,42
%
31 Jumlah Inovasi 1 6 600%
32 Indeks pembangunan Zona Integritas
19,13
53,81/ 89,68%
89,68
%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 54 ~
3.1.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja
I. Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi
Pemerintah Daerah
Program ini terdiri dari 14 indikator program, 25
kegiatan dan 25 jumlah indikator kegiatan. Adapun
outcome yang dihasilkan adalah :
a. Terlaksananya pelayanan Sekretariat Daerah dalam
bidang Hukum dan perundang-perundangan,
diantaranya :
1) Layanan bantuan hukum bagi ASN Kabupaten
Sumedang dan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
2) Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah
seperti penyusunan Perda, perbup dan Kepbup.
3) Fasilitasi pelaksanaan Hari Hak Asazi Manusia
(RANHAM)
4) Fasilitasi penyuluhan hukum
5) Pelayanan Jaringan Dokumentasi Informasi
Hukum (JDIH)
6) Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI)
7) Penguatan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi
Geografis Tembaku Mole Dan Tebakau Hitam
Dalam pelayanan bidang hukum ini tetap berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah yang secara teknis menangani
tupoksi tertentu. Adapun sasarannya adalah Perangkat
Daerah yang mengalami permasalahan hukum, sehingga
memerlukan bantuan. Jumlah perkara yang ditangani
sebanyak 7. Selain itu ada bantuan hukum yang khusus
melayani masyarakat miskin. Sampai dengan Tahun 2019
terdapat 7 perkara yang ditangani.
Perkembangan masyarakat yang demikian majunya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 55 ~
membutuhkan aspek legalitas hukum terhadap suatu
fenomena sehingga memerlukan dasar hukum yang kuat .
Adapun produk hukum yang tercapai sampai tahun 2019 :
- Perda sebanyak 15 Dokumen
- Perbup sebanyak 66 dokumen
- Kepbup sebanyak 485 dokumen
- Propemperda sebanyak 1 dokumen
Pelayanan lain yaitu penyelenggaraan RANHAM setiap
1 tahun sekali dan penyuluhan sadar hukum bagi desa/
kelurahan dan sekolah. Untuk sekolah dilaksanakan cerdas
cermat sadar hukum dan untuk Sumedang meraih juara
ke dua tingkat propinsi jawa Barat.
Penyuluhan hukum pun terus ditingkatkan baik
kwalitas maupun kualitasnya. Adapun untuk penyuluhan
Desa Sadar Hukum tahun 2019 mencapai 12 Desa dan 1
Kelurahan.
Pelayanan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual
(HAKI) bertujuan untuk melindungi produk lokal baik
georafis maupun buatan yang menjadi ciri daerah tertentu
sehingga tidak ditiru atau diclaim oleh daerah lain. Proses
pensertifikatannya oleh Kemenkumham. Di Kabupaten
Sumedang sudah tersertifikat IG yaitu Ubi Cilembu dan
Mangga gedong Gincu.
b. Terlaksananya pelayanan Sekretariat Daerah dalam
bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan
kelembagaan, diantaranya :
1) Penyusunan Dokumen Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintah
2) Evaluasi Reformasi Birokrasi
3) Penyusunan Tunjangan Kinerja
4) Penataan sumber daya aparatur kelembagaan
5) Penyusunan Standar Belanja Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 56 ~
6) Penataan Kelembagaan
7) Penerapan sistem menejemen mutu
8) Evaluasi pelayanan publik
9) Monev penerapan SPM
Meskipun bagian ini lebih mengutamakan pelayanan
G to G (pemerintah dengan pemerintah) atau pelayanan
tidak langsung namun dampak ataupun manfaat dari
pelayanan Bagian Organisasi adalah untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, akuntabilitas
kinerja perangkat daerah, efektifitas dan efisiensi perangkat
daerah serta profesionalitas ASN.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menghasilkan
tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh Perangkat
Daerah sehingga menghasilkan nilai Reformasi Birokrasi
perangkat daerah dan kabupaten, yaitu untuk nilai
kabupaten. Demikian pula untuk nilai SAKIP yang
menunjukan proses dari perencanaan hingga evaluasi
kinerja yang mengacu pada Kepmenpan dan RB, dengan
hasil nilai SAKIP.
Untuk pelaksanaan penataan kelembagaan dan SDM
aparatur lebih kepada memenuhi aturan dari Kepmenpan
dan RB. Dengan hasil diharapkan mendekati kondisi ideal.
c. Terlaksananya pelayanan Sekretariat Daerah dalam
bidang kerjasama , diantaranya :
1) Kerjasama antar pemerintah dan luar negeri
2) Kerjasama swasta dan lembaga pendidikan
3) Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah
Pelayanan ini berupa fasilitasi proses kerjasama
antara pemkab sumedang dengan 4 unsur diatas.
Diharapkan dengan adanya proses kerjasama ini dapat
mempercepat mengatasi permasalahan pembangunan di
Kabupaten Sumedang, dengan mengutamakan ABCGM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 57 ~
(Akademisi, Bussnis, Communty, Government dan Media)
melalui Pentahelix. Dengan demikian APBD dapat berfungsi
selaku stimulan.untuk memunculkan pentahelix. Selain itu
untuk menambah wawasan dan pengalaman para pelaku
pembangunan di daerah.
Selama tahun 2019 terdapat :
- Kerjasama antar pemerintah sampai dengan nota
kesepahaman 21 naskah MOU
- Kerjasama antar pemerintah sampai dengan Perjanjian
Kerjasama 16 naskah PKS (Perjanjian Kerjasama)
- Kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga
pendidikan 22 MOU
- Kerjasama dengan BUMD, BUMN dalam rangka sewa
tanah dan bangunan milik pemda serta pelayanan
perbankan mencapai 6 naskah PKS
d. Terlaksananya pelayanan Sekretariat Daerah dalam
bidang Tata pemerintahan , diantaranya :
1) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati
2) Sinergitas kinerja kecamatan dan kelurahan
3) Penyelenggaraan kordinasi pertanahan
4) Pembakuan rupa bumi
5) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
6) Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah
7) Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Umum
Kegiatan penyusunan laporan LKPJ dan LPPD
merupakan pemenuhan ketentuan dari Kemendari dan
merupakan rapot kinerja kepala daerah. Untuk LPPD
Tahun 2019 mencapai nilai 3,24 (kategori sangat tinggi).
LPPD menyajikan informasi pelaksanaan kegiatan sesuai
urusan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 58 ~
Kegiatan yang bersifat koordinasi Penyelenggaraan
Koordinasi Pemerintah Daerah yaitu antar Forkominda.
Kegiatan yang bersifat prestasi yaitu Sinergitas
Kecamatan dan Kelurahan. Pada kegiatan ini kecamatan
dan kelurahan berkompetensi untuk dapat menjadi juara
sehingga dapat mewakili Kabupaten dalam penilaian tingkat
propinsi. Tahun 2019 juara pertama adalah Kecamatan
Cimalaka.
Kesimpulan dari outcome program I :
1. Upaya peningkatan ditujukan untuk pelayanan
Sekretariat Daerah yang berupa pelayanan langsung
dan tidak langsung , diantaranya pencapaian nilai
laporan kinerja (SAKIP dan LPPD), Sinergitas kecamatan
dan kelurahan, Penilaian pelaksanaan RANHAM dll.
2. Upaya koordinasi ditujukan untuk memfalitasi
Perangkat daerah untuk dapat lebih mencapai tujuan
organisasinya (IKU), menghilangkan hambatan
hambatan yang ada di PD tertentu dan mengoptimalkan
potensi dan sumber yang dimiliki PD lain. Hal ini
terlihat dalam implementasi kegiatan di bagian Tata
Pemerintahan, kerjasama, Hukum dan Organisasi.
3. Upaya pengendalian ditujukan untuk mengendalikan
PD dalam melaksanakan tupoksi dan pelayanan
kepada masyarakat di bawah Asisten Pemerintahan.
II. Program Pengendalian Menejemen Pembangunan Daerah
Program ini terdiri dari 6 indikator program, 27
kegiatan dan 6 jumlah indikator kegiatan. Adapun
outcome yang dihasilkan adalah :
a. Terlaksananya pelayanan Sekretariat Daerah dalam
bidang Ekonomi, diantaranya :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 59 ~
1) Sinergitas Pembangunan Bidang Sumber Daya
Alam dan Pertanian
2) Penyelenggaraan Koordinasi Pemanfaatan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan
pajak rokok
3) Penguatan peran dan fungsi Dekranasda
4) Penyelenggaraan Koordinasi Pengendalian Inflasi
5) Penyelenggaraan Koordinasi Promosi Usaha Mikro
Kecil Menengah
6) Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah
7) Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Badan
Usaha Milik Daerah
Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan
Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian meliputi SKPD di
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas
Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas peternakan dan
perikanan meliputi pelaksanaan kegiatan dan tahap
evaluasi. Manfaat kegiatan ini adalah untuk pengendalian
pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dari APBD
Kabupaten, Propinsi maupun pusat.
Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan
kegiatan kegiatan di SKPD yang bersumber dari Dana
DBHCHT yang tersebar di Dinas Pertanian , Tanaman
Pangan dan Hortikultura. kegiatan ikultura, Dinas
Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan,
Dinas Koperasi dan Perindustrian dan perdagangan, Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD). Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi meliputi pelaksanaan kegiatan dan tahap
evaluasi. Manfaat kegiatan ini adalah untuk pengendalian
pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT.
Adapun manfaat kegiatan DBHCHT adalah dari aspek
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 60 ~
kesehatan : menyediakan sarana dan prasarana kesehatan
terhadap pengobatan penyakit yang disebabkan oleh
tembakau. Untuk Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi
manfaatnya adalah pelatihan keahlian kepada remaja dari
petani tembakau, yang tidak melanjutkan profesi dari orang
tuannya sebagai petani tembakau.
Fungsi Sekretariat Daerah dalam berkoordinasi
dengan Dekranasda yaitu dalam hal pemberdayaan
pengrajin di kabupaten. Melakukan upaya promosi dan
terobosan usaha bagi pengrajin. Menemukan teknologi
tepat guna bagi peningkatan produktifitas pengrajin dan
berbagai upaya peningkatan kesejahteraan UMKM.
Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan
Kegiatan pengendalian Inflasi yaitu melakukan koordinasi
dengan SKPD terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang
dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Intervensi
pemerintah dilakukan apabila ada bahan pokok masyarakat
mengalami kenaikan, sedangkan daya beli masyarakat
menurun. Kegiatan yang dilakukan berupa operasi pasar
untuk Sembilan bahan pokok bekerjasama dengan BULOG.
Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan
promosi UMKM adalah melaksanakan fasilitasi pameran
bagi UMKM di Sumedang sesuai dengan tema pameran
penyelenggara. Adapun pameran yang sudah dilaksanakan
sebanyak 2 kali. Bertempat di Jakarta dengan tema”
KEbanggan Jawa Barat” Nama pameran : West Java
Craftastival (PKJB XIII) Tahun 2019 bertempat di Jakarta
yang terdiri dari 27 Kabupaten/kota jumlah UMKM yang
mengikuti terdiri dari 7 pengrajin. Penyelenggara
Dekranasda Propinsi Jawa Barat. dari tanggal 25 sd 27
Oktober 2019.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 61 ~
Pameran Perdagangan, Pariwisata dan Investasi
Daerah (Jatim Trade Expo 2019) bertempat di Mall City Of
Tomorrow Suarabaya Jawa Timur. Diikuti oleh 3 UMKM
dari Sumedang. dengan hasil: Momen ini adalah upaya
untuk mengenalkan produk UMKM kepada masyarakat
luas. Selain itu melaksanakan pembinaan UMKM di bawah
koordinasi DEKRANASDA dan Dinas terkait.
Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan
pendayagunaan BUMD dan penyusunan kebijakan BUMD .
Adapun hasil dari pendayagunaan BUMD yaitu selesainya
penyertaan Modal pada BJB berupa Pengtus PERDA
Penyertaan Modal pada BJB . Racangan Perda yang lain
belum bisa dibahas karena terbatsnya waktu yaitu Raperda
tentang Perumda PDAM, Raperda Penyertaan Modal PDAM
dan Raperda Tanggungjawab Sosial dan lingkungan
perusahaan. Harus diselesaikan di tahun 2020.
Untuk penilaian Kinerja BUMD Tahun 2019 baru
akan dilaksanakan setelah tahun anggaran habis. Untuk
Bank Sumedang bulan Februari 2020, PDAM antara bulan
Maret/April 2020 dan PT LKM Sumedang Bulan Maret
2020.
b. Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan
Bidang Kesejahteraan Rakyat diantaranya :
1) Penyelenggaran Koordinasi Bidang Sosial, Tenaga
Kerja dan transmigrasi. Capaian kinerja kegiatan
ini adalah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi
dengan SKPD terkait, yaitu Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.Dewan Pengupahan Buruh,
Serikat Buruh Adapuan permasalahan yang
dibahas dan ditangani seperti dampak sosial
waduk Jatigede, permasalahan buruh dan UMR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 62 ~
serta peluang-peluang pengiriman transmigran ke
luar pulau Jawa. Penanganan Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), masalah
ketenagakerjaan dsb. Walaupun dari aspek
kebijakan dan koordinasi. Selain itu Penentuan
Dewan Pengupahan bagi tenaga kerja, Dewan
pendidikan dan Dewan Kebudayaan menjadi mitra
subag ini.
2) Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Capaian kinerja kegiatan
ini adalah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi
dengan SKPD terkait. Diantaranya Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan .
Adapun Sasaran penanganan yaitu Pemberdayaan
perempuan dan anak. Stake houlder diantaranya
Pengurus PKK Kabupaten, Dharmawanita,
Perguruan Tinggi, Dinas instansi pusat dan
propinsi.
3) Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Keagamaan,
Pendidikan, Kebudayaan dan kesehatan. Capaian
kinerja kegiatan ini adalah penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat Kabupaten
Sumedang. Adapun Visi dan misi Bupati
Sumedang tahun 2018-2023 adalah Sumedang
Agamis, sehingga fungsi koordinasi antar SKPD
dan instansi teknis vertikal dilaksanakan di subag
ini. koordinasi dengan SKPD diantaranya: Dinas
Pendidikan, Kesehatan, Kantor Kementerian
Agama RI Sumedang, Stakehoulder Komisi Aids
Kabupaten, Dewan Pendidikan, PGRI, Lembaga
Swadaya Masyarakat di bidang kesehatan Lembaga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 63 ~
keagamaan Islam/ ormas Islam serta dinas teknis
propinsi dan pusat.
4) Monitoring dan Evaluasi Hibah. Capaian kinerja
kegiatan ini adalah penyelenggaraan koordinasi
antara lembaga kemasyarakatan yang menerima
bantuan untuk pembangunan dan pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat. Dampak dari
kegiatan ini adalah terverifikasinya usulan dari
lembaga kemasyarakatan, yaitu kondisi sebelum
menerima bantuan dan kondisi setelah menerima
bantuan, serta membandingkan antara laporan
pertanggungjawaban dengan realisasi fisiknya.
koordinasi dengan SKPD diantaranya: Kandepag
Sumedang, Ormas Islam, Masjid dan organisasi
kemasyarakatan yang berada di wilayah
Sumedang.
5) Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan dan
Safari Ramadhan. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah penyelenggaraan peringatan Hari Besar
Keagamaan seperti : Nuzulul Quran, Iedul Fitri dan
Iedul Adha, Tahun Baru Islam dan Pelaksanaan
MTQ tingkat Kabupaten.Adapun Stake houlder
diantaranya : Kandepag Sumedang, LPTQ, MUI
Kabupaten. Adapun dengan hasil dari kegiatn ini
adalah terlaksanaya Pentas Agama Islam dsb,
Peringatan Nuzulul Quran, Pelaksanaan Sholat
iedul fitri dan iedul Adha tingkat Kabupaten.
Dampak dari kegiatan ini adalah mengaktifkan
kegiatan keislaman sesuai dengan visi misi Bupati:
Sumedang Agamis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 64 ~
c. Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan
Bidang Pengendalian pembangunan dengan kegiatan
diantaranya :
1) Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana dan
Pengembangan wilayah. Capaian kinerja kegiatan
ini adalah penyelenggaraan koordinasi dengan
SKPD diantaranya: Capaian kinerja kegiatan ini
adalah penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD
mitra dalam hal pelaksanaan fisik pembangunan
maupun non fisik. Baik melalui kunjungan
lapangan maupun monitoring melalui Sismontepra
dan SIMEP.
2) Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi dan
SDA. Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraann koordinasi dengan SKPD
diantaranya : Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD mitra
dalam hal pelaksanaan fisik pembangunan
maupun non fisik. Baik melalui kunjungan
lapangan maupun monitoring melalui Sismontepra
dan SIMEP.
3) Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan
dan Sosial. Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD mitra
dalam hal pelaksanaan fisik pembangunan
maupun non fisik. Baik melalui kunjungan
lapangan maupun monitoring melalui Sismontepra
dan SIMEP.
4) Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan pameran pembangunan tingkat
Kabupaten Sumedang, hal ini untuk meningkatkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 65 ~
wawasan pengetahun masyarakat tentang produk
unggulan daerah., Stakehoulder Dinas, Instansi
daerah, KADIN Sumedang dan HIPMI . Adapun
output kegiatan tersut adalah pengenalan produk
pertanian, non pertanian kepada masyarakat.
d. Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan
pelayanan Bidang Barang dan Jasa dengan kegiatan
diantaranya :
1) Pembinaan Kompetensi Pengelola Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan
pembinaan terhadap pelaksana barang dan jasa,
yaitu kelompok kerja yang terdiri dari SDM yang
ada di SKPD Sekretariat Daerah maupun di luar.
Kedepannya lebih diarahkan pada jabatan
Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.
2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah. Capaian kinerja
kegiatan ini adalah penyelenggaraan evaluasi dan
pelaporan terhadap kegiatan pengadaan barang
dan jasa, baik secara kualitas dan kuantitas.
3) Pengelolaan Informasi Layanan Pengadaan Barang
Dan Jasa Pemerintah. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah penyelenggaraan layanan proses barang
dan jasa baik dari segi perencanaan, proses
pengadaan hingga tahap akhir. Baik untuk SKPD
sebagai penerima manfaat maupun bagi pihak
swasta sebagai pemroses pengadaan barang dan
jasa.
4) Layanan Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan
Jasa Pemerintah.Dampak dari pelaksanaan
kegiatan ini adalah pemrosesan pengadaan barang
dan jasa dari proses awal hingga akhir. Capaian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 66 ~
kinerja kegiatan ini adalah pemrosesan barang
dan jasa bagi SKPD terkait dengan mtode
pengadaan langsung atau lelang. Adapun capaian
pelayanan meliptu 55 SKPD dengan capaian
kinerja 96,87%. Koordinasi dengan SKPD
diantaranya: penunjukan langsung dan melalui
proses lelang .
5) Penyusunan SOP Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah. Penyusunan SOP Barang dan Jasa
disesuaikan dengan peraturan dan perkembangan
situasi dan kondisi terbaru.
6) Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemah Haji.
Fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan
jamaah haji kabupaten Sumedang. Hal ini
merupakan layanan kepada umat Islam di
sumedang agar dapat melaksanakan ibadah haji
dengan lebih terkoordinasi dan nyaman.
7) Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pendidikan
Agama Islam (PAI). Dampak capaian kegiatan ini
adalah pembinaan bagi para pendidik agama di
lingkungan masyarakat agar memperoleh
peningkatan pengetahuan baru dan
kesejahteraannyapun meningkat.
Kesimpulan dari outcome program ini diantaranya :
1) Melaksanakan visi dan misi Bupati yaitu Sumedang
Agamis. Misi ke 2 : Menguatkan norma agama dalam
tatanan kehidupan sosial masyarakat dan
pemerintahan. Sehubungan dengan tidak ada dinas
yang menagani keagamaan, sehingga kegiatan
keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesra
bekerjasama dengan Kandepag Sumedang dan
stkehoulder lainnya. Selain itu event-event keagamaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 67 ~
tingkat kabupaten dilaksanakan oleh bagian kesra. Dari
aspek norma hukum, dilaksanakan oleh bagian Hukum.
2) Melaksanakan fungsi koordinasi dengan SKPD terkait
dan BUMD yang bertugas di bidang perekekonomian,
sebagai fungsi kebijakan dan koordinasi. Walaupun
pelayanan tidak bersifat langsung kepada masyarakat,
namun pada pelaku ekonomi.
3) Melaksanakan layanan Barang dan Jasa kepada SKPD
dan penyedia Barang dan jasa sesuai Perpres Nomor 16
tahun 2018. Hal ini untuk menghindari penyimpangan
dan kecurangan dalam proses Barjas. Menegakan
aturan dalam proses pengadaan barang dan jasa
sehingga bisa berasaskan keadilan taat hukum.
4) Melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring dan
evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD
baik yang didanai oleh APD Kabupaten, Propinsi dan
Pusat. Monitoring dilakukan baik secara fisik ke
lapangan maupun secara sistem.
III. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
a. Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan
Bidang Pelayanan Pimpinan diantaranya :
Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan
Asosiasi Kepemerintahan
Capaian kinerja kegiatan ini adalah penyelenggaraan
koordinasi pimpinan baik dengan APKASI dan
FORSESDASI. Adapun jadwal penyelenggaraan kegiatan
diatur oleh pengurus pusat.
1) Pelayanan Protokoler. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah pelayanan protokol pimpinan dengan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 68 ~
audiensnya. Audiensnya bisa tamu yang
berkunjung ke Kdh/Wkdh atau sebaliknya.
Koordinasi dilakukan dengan SKPD terkait yang
dianggap perlu untuk memberikan penjelasan
teknis kepada audiens atau lembaga yang akan
menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Subag
Protokolpun menyiapkan waktu, tempat dan materi
yang diperlukan untuk pendukung suksesnya
acara tersebut.
2) Pelayanan Dan Pengelolaan Administratif Pimpinan
Daerah. Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan pelayanan kepada pimpinan dari
mulai Kdh/Wkdh, Sekda, Asda, sampai dengan
Staf Ahli. Adapun hasil yang diperoleh adalah
layanan surat masuk keluar, jadwal kegiatan
pimpinan, laporan kegiatan pimpinan, pengelolaan
data dan administrasi pimpinan.
3) Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan. Capaian
kinerja kegiatan ini adalah penyelenggaraan
penataan kerasipan di lingkup Sekretariat Daerah.
Mulai dari surat masuk surat keluar dan
pendokumentasian nomor surat.
b. Pelayanan Sekretariat Daerah di bidang Kehumasan
dan Protokol , dengan rincian kegiatan sbb :
1) Penyebarluasan Kegiatan Pimpinan. Capaian
kinerja kegiatan ini adalah penyeberluasan berita
kegiatan Kdh/Wkdh dan pimpina lainnya ke media
massa cetka, elektronika dan on line.
2) Peliputan Kegiatan Pimpinan. Capaian kinerja
kegiatan ini adalah pengumpulan berita dari
KDH/WKDH dan pimpinan lainnya dalam rangka
pelaksanaan pembangunan daerah maupun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 69 ~
pelaksanaan Sumedang Simpatik.
3) Penerbitan Informasi Kebijakan Pemerintah.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah pembuatan
berita pemerintah daerah dengan narasumber
KDH/WKDH, serta pimpinan lainnya dalam rangka
pelaksanaan program Simpatik. Adapun media
komunikasi yang digunakan adalah radio eRKS
FM.
4) Penerbitan Kegiatan Pemerintah Daerah. Capaian
kinerja kegiatan ini adalah penerbitan berita berita
pemerintah daerah yang dimuat di media majalah
Kabupaten. Terbit setiap triwulan sekali.
5) Layanan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi. Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan fungsi kehumasan yang
melibatkan semua kasubag umum seluruh SKPD
dan kecamatan. Pelayanan pemberian informasi ini
adalah untuk memberikan keterangan terhadap
orang yang memerlukan informasi seperti
wartawan, LSM, Perguruan Tinggi, dsb.
6) Penyelenggaraan Forum Pejabat Kehumasan.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan forum pejabat kehumasaan
adalah segalan Informasi yang berkaitan dengan
SKPD tertentu dapat dijawab oleh SKPD itu
sendiri.sehingga tidak perlu selalu Humas yang
menjawab secara keseluruhan.
7) Dialog dan Audiensi dengan Tokoh-tokoh
Masyarakat, Pemimpin/Anggota Organisasi Sosial
Dan Kemasyarakatan. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah penyelenggaraan tatap muka jumpa press
antara pimpinan daerah dengan masyarakat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 70 ~
umum, Ormas keagamaaan, Ormas Kepemudaan.
Dengan mengambil sebuah tema, yang menjadi
trandding tofik yang sedang diperbincangkan
masyarakat.
8) Penyelengaraan Koordinasi dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Capaian
kinerja kegiatan ini adalah penyelenggaraan
fasilitasi dan koordinasi dengan pihak kementerian
atau yang setara. Di Jakarta. Atau fasilitasi dan
koordinasi dengan pihak instansi yang ada di
tingkat propinsi.
9) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non
Departemen/Luar Negeri. Capaian kinerja kegiatan
ini adalah penyelenggaraan koordinasi acara
dengan tamu dari dalam negeri atau luar negeri.
10) Peringatan Hari Jadi Sumedang. Capaian kinerja
kegiatan ini adalah penyelenggaraan upacara
peringatan baik yang bersifat nasional maupun
kedarah di tingkat kabupaten. Seperti Peringatan
Hari Kemerdekaan RI, Hari Sumpah Pemuda, Hari
pahlawan, Hari Jadi Sumedang dsb.
11) Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar
Lainnya. Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan even-even Kabupaten dan
nasional di tingkat kabupaten. Biasanya diisi
dengan koordinasi dengan SKPD diantaranya :
Upaca 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda, Hari
Perhubungan, dan hari jadi lainnya.binaan
Pengelola Keuangan.
12) Penyelenggaraaan penatausahaan Keuangan.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 71 ~
penyelenggaraan bagi unsur pengelola kegiatan
dan keuangan. Pembinaan merupakan sarana
koordinasi dan evaluasi kinerja antar bagian.
Dampak dari kegiatan ini yaitu agar pengetahuan
dan keterampilan para pengelola kegiatan dan
keuangan bertambah.
13) Evaluasi Belanja. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah penyelenggaraan evaluasi capaian kinerja
dan keuangan antar bagian. Dampak dari kegiatan
ini sebagai media control bagian keuangan,
apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan
kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.
Selain itu untuk mengevaluasi proses
penatausahaan keuangan, apabila terjadi
hambatan dan permasalahan dalam proses
pengajuan SPP/SPM.
14) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP). Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis
penyusunan menejemen resiko serta pentingnya
SPIP dari masing-masing kegiatan. Dalam
kegiatan inipun yang diterangkan yaitu bagaimana
menerapkan target target dan indikator dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari. Sehingga nilai SPIP
Sekretariat Daerah dapat mencapai maksimal.
Adapun pedoman SPIPadalah Lembar kerja
Evaluasi (LKE).
15) Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah. Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan Barang Milik Daerah yang atau
dipinjamkan ke pihak ketiga.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 72 ~
16) Pengamanan dan Pemantauan Barang Milik
Daerah. Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan pengamanan aSekretariat Daerah
pemda baik secara administrasi maupun fisik
barangnya.Hal tersebut agar tidak terjadi
penyalahgunaan oleh pihak yang tidak
berkepentingan.
17) Penilaian dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan koordinasi barang daerah yang
akan disewakan pada pihak ketiga dengan
perjanjian kerjasama.
18) Analisis Kebutuhan dan Manajemen Pengadaan,
Pendistribusian Barang Milik Daerah. Capaian
kinerja kegiatan ini adalah penyelenggaraan
pendataan dan analisa atas kebutuhan barang
daerah dan rencana pemeliharaannya selama 1
tahun sebelumnya.
19) Pembinaan Pengelola Barang milik Daerah.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah
penyelenggaraan pembinaan bagi penyimpan
barang dan pengelola barang milik daerah untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
20) Fasilitasi Pileg Pilpres untuk BAWASLU. Capaian
kinerja kegiatan ini adalah penyelenggaraan
fasilitas penunjang bagi instasi penyelenggara
PILKADA.
Kesimpulan dari out come program ini adalah :
1) Memberikan citra positif terhadap pemerintah
Kabupaten Sumedang meliputi pemberitaan, kunjungan
kerja Kdh/Wkdh serta media komunikasi dengan pers.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 73 ~
2) Menciptakan situasi dan kondisi kenegaraan sebagai
symbol pemerintah Kabupaten dalam acara acara
nasional maupun kedaerahan.
3) Memberikan pelayanan kepada pimpinan untuk
mempermudah tugas-tugas kenegaraan melalui
pelayanan keprotokoleran, pelayanan pimpinan dan
penunjang lainnya.
4) Melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan hingga
pelaporan keuangan bagi pelaksana kegiatan di
Sekretariat Daerah.
5) Menertibkan proses pengadaan, peminjaman,
penghapusan, pengalihan sampai dengan, pelaksanaan
pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD Tahun Anggaran 2019
No.
Uraian Jumlah
Anggaran
Realisasi
Tahun 2019
% Realisasi Tahun
2018
1. Gaji pokok
PNS/Uang
representative
10.863.732.850,- 9.990.903.000,- 91,97 9.334.441.500,-
2. Tunjangan
keluarga 1.104.411.315,- 1.003.398.880,- 90,85 913.314.762,-
3. Tunjangan
jabatan
666.670.000,- 620.545.000,- 93,08 604.360.000,-
4. Tunjangan beras 623.235.130,- 570.655.330,- 91,56 522.655.140,-
5. Tunjangan
PPh/Tunjangan
khusus
32.246.809,- 60.430.40,- 171,45 21.273.280-
6. Pembulatan gaji 334.500,- 170.360,- 50,93 135.141,-
7. Tunjangan
umum
436.148.000,- 400.700.000,- 91,87 395.830.000,-
8. Tambahan
penghasilan
berdasarkan
beban kerja
13.165.031.000,- 11.977.023.244,
- 90,98 7.507.989.000,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 74 ~
9. Belanja retribusi penjualan
produksi usaha
dearah
1.100.000,- - - -
Jumlah 26.895.909.604,- 24.623.826.354,- 91,55 19.299.998.823,-
Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung APBD
Tahun Anggaran 2019
No.
Uraian
Jumlah Anggaran
Realisasi Tahun 2019
% Realisasi Tahun 2018
1. Belanja
pegawai
3.197.886.000,- 2.885.385.000,- 90,23 6.469.200.000,-
2. Belanja
barang dan
jasa
30.308.135.247,- 29.249.234.133,- 96,51 22.337.215.771,-
3. Belanja Modal 10.441.388.053,- 10.128.789.675,- 97,01 8.550.426.355,-
Jumlah 43.947.409.300,- 42.263.408.808,- 96,17 37.356.842.126,-
3.1.6 Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja
Dari uraian diatas dapat disimpulkan berkenaan dengan
indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Tidak semua indikator program dapat diukur dengan
persentase, namun ada sebagian indikator yang berupa skor
atau nilai.
2. Untuk target maksimal 100 %, namun dalam pengukuran
apabila capaian melebihi 100 % maka ditulis seuai capaian
realisasinya. Hal tersebut berdampak pada pengukuran
kinerja. Sehingga pada akhirnya apabila capaian melebihi 100
% maka diasumsikan tetap 100 %.
3. Indikator kinerja perlu disesuaikan sejalan dengan proses
refokusing kegiatan. Tidak hanya berkaitan dengan nama dan
pagu kegiatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 75 ~
3.2 Realisasi Anggaran
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
Alokasi anggaran Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (Fungsi Lainnya) tahun 2019 pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp 43.947.409.300,00 dengan realisasi mencapai Rp 42.63.408,00 atau
96,17%. Dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi s/d Bulan Desember 2019 (KEGIATAN ADUM)
No. Program/Kegiatan Pagu setelah
perubahan
Realisasi s/d
Desember
Prosentase Bagian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.361.819.550 11.028.889.852 97,1%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,
dan Listrik
1.290.906.100 1.189.010.586 92,11% umum
2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.496.858.000 5.296.229.950 96,35% umum
3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
30.000.000 30.000.000 100,00% umum
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
193.446.000 189.260.000 97,84% humas
5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.947.931.450 2.947.768.316 99,99% umum
6 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 309.700.000 308.356.000 99,57% umum
7 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional
Pengamanan
456.798.000 448.290.000 98,14% umum
8 Pelayanan Ketatausahaan 360.286.000 344.575.000 95,64% umum
9 Penyediaan Jasa Kebersihan 275.894.000 275.400.000 99,82% umum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 76 ~
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
13.738.921.053 13.385.324.581 97,4%
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 7.087.360.000 6.865.890.703 96,88% pbd
2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
710.450.000 689.987.019 97,12% umum
3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.291.311.053 2.241.942.953 97,85% umum
4 Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 250.000.000 249.174.000 99,67% umum
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 350.050.000 348.166.000 99,46% umum
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.020.600.000 1.015.383.255 99,49% umum
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 199.000.000 176.803.351 88,85% umum
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.197.000.000 1.185.662.300 99,05% umum
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
36.300.000 36.000.000 99,17% umum
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor
275.000.000 256.740.000 93,36% umum
11 Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah
Jabatan/Rumah Dinas
121.850.000 120.000.000 98,48% umum
12 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200.000.000 199.575.000 99,79% umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 215.000.000 210.314.815 97,8%
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 85.000.000 83.700.000 98,47% umum
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 10.000.000 10.000.000 100,00% umum
3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 50.000.000 48.214.815 96,43% umum
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 70.000.000 68.400.000 97,71% umum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 77 ~
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
333.000.000 327.024.000 98,21%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 180.000.000 177.550.000 98,64% umum
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
153.000.000 149.474.000 97,70% umum
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
168.500.000 164.500.000 97,63%
1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 80.000.000 78.000.000 97,50% keuangan
2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 88.500.000 86.500.000 97,74% keuangan
Program Peningkatan Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
72.705.000 72.704.850 100,00%
1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
72.705.000 72.704.850 100,00% keuangan
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
52.400.000 52.400.000 100,00%
1 Pengelolaan Data Kepegawaian 52.400.000 52.400.000 100,00% umum
Jumlah Total 25.942.345.603 25.241.158.098 97,30%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 78 ~
Tabel 3.83
Pagu dan Realisasi s/d Bulan Desember 2019 (KEGIATAN WAJIB)
No. Program/Kegiatan Pagu setelah
perubahan
Realisasi s/d
Desember
Prosentase Bagian
Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah
2.538.389.100 2.416.563.381 95,20%
1 Pembentukan Produk Hukum Daerah 301.700.000 258.350.000 85,63% hukum
2 Pengelolaan Bantuan Hukum 164.000.000 140.000.000 85,37% hukum
3 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 38.000.000 38.000.000 100,00% hukum
4 Pengelolaan Dokumentasi Hukum 129.500.000 123.436.740 95,32% hukum
5 Pengembangan Kesadaran Hukum 149.901.350 149.064.960 99,44% hukum
6 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 38.000.000 38.000.000 100,00% hukum
7 Penyusunan Dokumen Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan
175.650.000 170.900.000 97,30% organisasi
8 Evaluasi Reformasi Birokrasi 32.300.000 31.800.000 98,45% organisasi
9 Penyusunan Tunjangan Kinerja 33.000.000 32.500.000 98,48% organisasi
10 Penataan Sumber Daya Aparatur Kelembagaan 147.820.000 147.820.000 100,00% organisasi
11 Penyusunan Standar Belanja Daerah 68.750.000 65.253.800 94,91% organisasi
12 Penataan Kelembagaan 62.700.000 62.200.000 99,20% organisasi
13 Penerapan Sistem Manajemen Mutu 118.750.000 113.509.000 95,59% organisasi
14 Evaluasi Pelayanan Publik 91.800.000 83.400.000 90,85% organisasi
15 Monev Penerapan SPM 28.500.000 28.500.000 100,00% tapem
16 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah 60.686.000 60.686.000 100,00% kerjasama
17 Kerjasama Antar Pemerintahan dan Luar Negeri 95.000.000 93.342.200 98,25% kerjasama
18 Kerjasama Swasta dan Lembaga Pendidikan 110.000.000 99.500.000 90,45% kerjasama
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 79 ~
19 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati
71.250.000 71.041.818 99,71% tapem
20 Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan 237.500.000 231.200.000 97,35% tapem
21 Penyelenggaraan Koordinasi Pertanahan 32.456.750 32.216.700 99,26% tapem
22 Pembakuan Nama Rupa Bumi 87.125.000 87.068.000 99,93% tapem
23 Penyusunan Laporan penyelenggaran
Pemerintahan Daerah
169.000.000 164.324.163 97,23% tapem
24 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah 95.000.000 94.450.000 99,42% tapem
25 Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Umum - - 0,00% tapem
Program Pengendalian Manajemen
Pembangunan Daerah
5.167.737.447 4.804.928.402 92,98%
1 Sinergitas Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian
36.150.000 24.712.500 68,36% ekonomi
2 Penyelenggaraan Koordinasi Pemanfaatan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pajak Rokok
171.100.000 165.970.500 97,00% ekonomi
3 Penguatan Peran dan Fungsi Dekranasda 332.500.000 241.341.856 72,58% ekonomi
4 Penyelenggaraan Koordinasi Pengendalian Inflasi 114.404.500 81.932.900 71,62% ekonomi
5 Penyelenggaraan Koordinasi Promosi Usaha
Mikro Kecil Menengah
71.250.000 52.740.000 74,02% ekonomi
6 Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah 178.750.000 176.046.440 98,49% ekonomi
7 Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Badan
Usaha Milik Daerah
282.500.000 182.093.384 64,46% ekonomi
8 Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
71.250.000 66.826.000 93,79% kesra
9 Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Pemuda dan
Olah Raga
59.850.000 59.850.000 100,00% kesra
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 80 ~
10 Penyelenggaraan Koordinasi Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
104.500.000 104.500.000 100,00% kesra
11 Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Keagamaan,
Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan
229.000.000 227.988.500 99,56% kesra
12 Monitoring dan Evaluasi Hibah 32.300.000 30.715.602 95,09% kesra
13 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan dan
Safari Ramadhan
1.062.254.200 1.062.014.200 99,98% kesra
14 Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana
dan Pengembangan Wilayah
95.000.000 95.000.000 100,00% dalbang
15 Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi
Dan Sumber Daya Alam
95.000.000 95.000.000 100,00% dalbang
16 Pengendalian Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan Sosial
95.000.000 92.500.000 97,37% dalbang
17 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
125.000.000 125.000.000 100,00% dalbang
18 Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan 72.200.000 72.078.500 99,83% dalbang
19 Pembinaan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
285.000.000 276.750.500 97,11% lpbj
20 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan
Barang Jasa
166.250.000 155.015.000 93,24% lpbj
21 Pengelolaan Informasi Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
71.250.000 58.627.273 82,28% lpbj
22 Layanan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
266.000.000 255.687.000 96,12% lpbj
23 Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
47.500.000 30.600.000 64,42% lpbj
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 81 ~
24 Penguatan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi
Geografis Tembaku Mole dan Tembakau Hitam
171.200.000 160.261.500 93,61% ekonomi
25 Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji 365.300.000 365.300.000 100,00% kesra
26 Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pendidikan
Agama Islam (PAI)
282.228.747 282.228.747 100,00% kesra
27 Fasilitasi Pileg dan Pilpres untuk BAWASLU 285.000.000 264.148.000 92,68% PBD
Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
10.298.937.150
9.800.758.927
95,16%
1 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Kepemerintahan
213.500.000 213.311.256 99,91% umum
2 Pelayanan Protokoler 142.500.000 142.500.000 100,00% umum
3 Pelayanan dan Pengelolaan Administratif Pimpinan Daerah
483.200.000 465.042.000 96,24% umum
4 Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan 37.000.000 37.000.000 100,00% umum
5 Penyebarluasan Kegiatan Pimpinan 91.250.000 91.250.000 100,00% humas
6 Peliputan Kegiatan Pimpinan 214.100.000 192.297.500 89,82% humas
7 Penerbitan Informasi Kebijakan Pemerintah 1.502.231.400 1.481.916.400 98,65% humas
8 Pemberitaan Kegiatan Pemerintah Daerah 147.850.000 112.881.950 76,35% humas
9 Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
429.387.850 423.507.725 98,63% humas
10 Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan Kebijakan 336.900.000 335.499.000 99,58% humas
11 Penyelenggaraan Forum Pejabat Kehumasan 279.600.000 276.300.000 98,82% humas
12 Dialog dan Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pemimpin/Anggota Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan
745.000.000 655.309.000 87,96% humas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 82 ~
13 Penyelenggaraan Koordinasi dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
2.825.680.750 2.814.764.371 99,61% humas
14 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non
Departemen/Luar Negeri
280.500.000 270.085.200 96,29% humas
15 Peringatan Hari Jadi Sumedang 653.741.000 650.913.600 99,57% humas
16 Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya
765.000.000 689.770.000 90,17% humas
17 Pembinaan Pengelola Keuangan 145.000.000 127.909.750 88,21% Keuangan
18 Evaluasi Belanja 55.165.075 46.765.000 84,77% Keuangan
19 Penguatan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
48.130.000 47.968.500 99,66% Keuangan
20 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang
Milik Daerah
199.263.000 131.084.000 65,78% PBD
21 Pengamanan dan Pemantauan Barang Milik Daerah
349.725.700 308.869.300 88,32% PBD
22 Penilaian dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 179.076.425 120.659.425 67,38% PBD
23 Analisis Kebutuhan dan Manajemen Pengadaan, Pendistribusian Barang Milik Daerah
20.135.950 13.135.950 65,24% PBD
24 Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah 155.000.000 152.019.000 98,08% PBD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 83 ~
3.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dapat Dilihat
Dalam Uraian Sebagai Berikut :
1. Program Peningkatan dan pengendalian Koordinasi
Pemerintah Daerah
Untuk program ini jumlah realisasi kinerja kegiatan
mencapai 100 persen dengan jumlah anggaran dari Rp.
2.53.8.389.100,-. Realisasi anggaran Rp. 2.416.563.381,-
(95,20%). Sisa anggaran sebesar Rp. 121.825.719,- (4,80%)
tidak terserap atau dikembalikan ke kas daerah. Hal tersebut
menyebabkan terjadi efisiensi 4,80%, karena realisasi kinerja
dapat mencapai 100 %.
2. Program Pengendalian Menejemen Pembangunan Daerah
Untuk program ini jumlah realisasi kinerja kegiatan
mencapai 100 persen.dengan Jumlah anggaran dari Rp.
5.167.737.447,-. Realisasi anggaran Rp. 4.804.928.402,-
(92,98%) .Sisa anggaran sebesar Rp. 362.809.045,- (7,02%)
tidak terserap atau dikembalikan ke kas daerah. Hal tersebut
menyebabkan terjadi efisiensi 70,02 %, karena realisasi kinerja
dapat mencapai 100 %.
3. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Untuk program ini jumlah realisasi kinerja kegiatan
mencapai 100 persen dengan jumlah anggaran dari Rp.
10.298.937.150,-. Realisasi anggaran Rp. 9.800.758.927,-
(95,16%) .Sisa anggaran sebesar Rp. 498.178.223 ,- (4,84%)
tidak terserap atau dikembalikan ke kas daerah. Hal tersebut
menyebabkan terjadi efisiensi 4,84%, karena realisasi kinerja
dapat mencapai 100 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019
~ 84 ~
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung
program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau
kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih
dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program
dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu,
demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih
dari satu program. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum
terselesaikannya keluaran di tahun berjalan.
Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 sasaran dan 8
indikator sasaran realisasinya melebihi target seperti yang terlihat
pada tabel 3.1 BAB III. Hasil analisis yang ada, pencapaian kinerja
sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang rata-rata
melebihi target sehingga dapat dikategorikan berhasil.
Pencapaian tersebut karena adanya keinginan yang kuat
dan komitmen serta koordinasi yang baik dari setiap unsur di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang yang terkait
dengan program dan kegiaan yang dilaksanakan.
Walau demikian masih terdapat indikator sasaran yang
capaiannya belum seperti yang diharapkan yaitu tingkat
penyerapan anggaran yang ditargetkan mencapai 98% tetapi
realisasinya hanya 94,42%. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena
perencanaan yang kurang optimal.
4.2 Saran
Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kinerja
pencapaian sasaran dan kegiatan yaitu :
➢ Melakukan perencanaan kegiatan yang benar-benar matang