7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
1/45
L KIP
(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
TAHUN 2011
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
2/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan Tahun 2011
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat
Perlindungan Perkebunan Tahun 2011 disusun
dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban
Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai denganTugas Pokok dan Fungsi seperti yang diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengacu kepada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pertanian No 31/Permentan/OT 140/3/2010 tanggal 19 Maret 2010
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
3/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan Tahun 2011
tahun 2011, realisasi keuangannya sebesar 96,24% dengan capaian fisik100%. Tidak tercapainya target serapan keuangan tersebut karena
optimalisasi dan efisiensi dari anggaran yang tersedia.
Kami menyadari bahwa dokumen LAKIP ini masih jauh dari
sempurna dan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari
semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan LAKIP ini. Akhirnyakami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan LAKIP ini.
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
4/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan Tahun 2011
IKHTISAR EKSEKUTIF
Perubahan lingkungan strategis global dan perubahan lingkungan
domestik, kesadaran konsumen akan pentingnya kesehatan dan
kebugaran kaitannya dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan
tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk
perkebunan yang sehat, aman dan menunjang kebugaran. Disamping itu
meningkatnya kesadaran akan lingkungan hidup dan pentingnya faktor
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah mendorong masuknya
berbagai aspek tersebut dalam pertimbangan agribisnis perkebunan.
Pada era otonomi terjadi pergeseran peran pemerintah yang
semula dominan dalam pembangunan agribisnis berubah menjadi
fasilitator, stimulator, promotor dan regulator. Dalam konteks
pengendalian, peran masyarakat menjadi lebih dominan serta peran
pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam pelaksanaan perlindungan
tanaman. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat (Ditjen
Perkebunan dan UPT Pusat) denganpemerintah daerah provinsi dan
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
5/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan Tahun 2011
3) Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan denganPuslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas
Perkebunan, dan pihak terkait lainnya;
4) Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.
Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan
2010-2014, seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana StrategisPembangunan Perkebunan 2010-2014, yaitu peningkatan produktivitas
tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi, maka
tujuan penyelenggaraan Direktorat Perlindungan Perkebunan sebagai
berikut :
1) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi danpengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman
semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dan
pencegahan kebakaran lahan serta dampak perubahan iklim.
2) Memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidangidentifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
6/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan Tahun 2011
3) Terlaksananya kebijakan dan NSPK di bidang identifikasi danpengendalian OPT tanaman semusim, tanaman rempah dan
penyegar, tanaman tahunan, dan pencegahan kebakaran lahan serta
dampak perubahan iklim.
4) Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang identifikasi dan pengendalian organisme OPT tanaman
semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, danpencegahan kebakaran lahan serta dampak perubahan iklim.
5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi.
Pengukuran kinerja tahun 2011 untuk kegiatan Dukungan
Perlindungan Perkebunan yang tersebar di 32 Provinsi, diperoleh capaian
fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 94,69%. Khususuntuk pengukuran kinerja lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan
tahun 2011, realisasi keuangannya sebesar 96,24% dengan capaian fisik
100%. Rincian masing-masing komponen sebagai berikut:
1) Tersedianya rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
7/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan Tahun 2011
Kendala dalam pencapaian sasaran antara lain: (1) terbatasnyajumlah dan kualitas petugas perlindungan yang profesional, (2)
komitmen dan persepsi yang belum sama dari pihak-pihak yang terkait
dengan perlindungan baik di pusat maupun daerah, khususnya dalam
penerapan PHT untuk pengendalian OPT yang ramah lingkungan, (3)
kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya penanganan
perlindungan perkebunan dalam pengembangan agribisnis perkebunanyang berkelanjutan, (4) sistem informasi manajemen perlindungan masih
belum baik, dan (5) dana kegiatan perlindungan yang jauh dari memadai.
Di samping itu terdapat beberapa simpul kritis dalam pelaksanaan
kegiatan yang mempengaruhi kinerja perlindungan secara keseluruhan,
antara lain: Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunanseringkali tidak atau terlambat ditindaklanjuti oleh daerah dalam bentuk
Juklak dan Juknis; sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
perlindungan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya berjalan dengan
baik; pengajuan revisi kegiatan oleh daerah dilakukan menjelang akhir
tahun anggaran; jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang belum
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
8/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan Tahun 2011
Dalam implementasinya diperlukan peningkatan koordinasi dansinkronisasi pusat dan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan
sampai monev dan pelaporan. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi
secara berkelanjutan kepada pelaku usaha perkebunan tentang pentingnya
perlindungan dalam pengembangan usaha agribisnis perkebunan.
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
9/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan Tahun 2011
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR...........................................................................i
IKHTISAR EKSEKUTIF.................................................................. iii
DAFTAR ISI .....................................................................................viii
DAFTAR TABEL............................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................xi
BAB I. PENDAHULUAN.................................................................1
1.1. Latar Belakang ................................................................1
1.2. Organisasi dan Tugas Fungsi ..........................................2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA...............4
2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Direktorat
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
10/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan Tahun 2011
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................173.1. Pengukuran Kinerja .........................................................17
3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan
(Outputs) ..........................................................................17
3.2.1. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian
Sasaran Nasional ................................................183.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian
Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan ...21
3.3. Permasalahan dan Upaya Tindak-Lanjut ........................22
BAB IV. PENUTUP..............................................................................244.1. Kesimpulan ......................................................................24
4.2. Saran Rekomendasi .........................................................25
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
11/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan Tahun 2011
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel :
1. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan
Perlindungan Perkebunan Tahun 2011............................... 18
2. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan
Utama Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2011.. 20
3. RealisasiFisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan
Perlindungan Perkebunan per Output ............................... 21
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
12/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan Tahun 2011
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran :
1. Rencana Strategis Tahun 20112014 .............................................26
2. Rencana KinerjaTahunan (RKT) Tahun 2011 .................................27
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran
Program) ...........................................................................................29
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
13/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Luas areal perkebunan di Indonesia sampai dengan tahun 2010diperkirakan sekitar 20,53 juta ha dan yang diusahakan oleh rakyat
sekitar 74 % dari total areal perkebunan. Produktivitas rata-rata tanaman
masih rendah yaitu sekitar 72,5 % dari potensi, meskipun ada yang sudah
mendekati potensi (> 85 %), seperti kelapa sawit. Rendahnya
produktivitas tersebut antara lain disebabkan oleh adanya serangan
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), tanaman tua/rusak dandampak perubahan iklim (kekeringan, kebanjiran dan kebakaran).
Penerapan World Trade Agreement yang menandai penghapusan
segala bentuk hambatan tarif telah mengangkat isu perlindungan
perkebunan sebagai salah satu hambatan baru di dalam perekonomian
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
14/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perlindungan
perkebunan yang sinergi dan optimal.
Selain itu tantangan ke depan khususnya dalam penanganan OPT
adalah keterbatasan SDM perlindungan yang profesional, pertanaman
dengan sistem monokultur, penggunaan pestisida sintetis yang cenderung
meningkat, masih lemahnya kelembagaan petani dan keterbatasan alihteknologi. Sedangkan tantangan non OPT akibat kebakaran dan dampak
perubahan iklim adalah adanya degradasi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup dan keterbatasan alih teknologi.
1.2. Organisasi dan Tugas Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik IndonesiaNo.61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian telah ditetapkan
bahwa unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri
dari enam unit yaitu : 1). Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2).
Direktorat Tanaman Tahunan 3) Direktorat Tanaman Semusim 4)
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
15/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No.61/Permentan/
OT.140/10/2010, tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan
perkebunan.
Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan
Perkebunan menyelenggarakanfungsi sebagai berikut :
1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan
pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah,penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak
perubahan iklim;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalianorganisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan
tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim;
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
16/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Direktorat Perlindungan
Perkebunan Tahun 2010-2014
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan
Tahun 2010-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan
lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantanganterkini yang dihadapi dalam peningkatan dukungan perlindungan selama
kurun waktu 2010-2014. Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunanmemberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan identifikasi dan
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman
perkebunan, fasilitasi pemantauan kebakaran lahan dan kebun,
pemberdayaan perangkat, pemberdayaan pengamat, dan pelaksanaan SL-
PHT perkebunan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
17/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
3) Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungandengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBP2TP, BPTP, UPTD,
Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya;
4) Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.
2.1.2. Nilai-Nilai
Nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan pelayanan DirektoratPerlindungan Perkebunan adalah :
1) Kebersamaan (Cooperative), rencana kerja disusun secarademokratis dan tugas dilaksanakan secara bersama/tim guna
mencapai hasil yang optimal;
2) Keterbukaan (Transparency), sebagai upaya menuju pemerintahanyang bersih dan akuntabel untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan sesuai dengan SOP;
3) Profesional (Professionalism), fasilitasi pelayanan dilakukan secaraefisien dan efektif berdasarkan tuntunan agama dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan didukung SDM yang
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
18/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaanbahan baku industri dalam negeri;
6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peransub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan baku industri dalam
negeri;
7) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif danberkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;
8) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM);9) Meningkatkan peran sub-sektor perkebunan sebagai penyedia
lapangan pekerjaan;
10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.
Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Pembangunan
Perkebunan, maka kontribusi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah
sebagai berikut:
1) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
19/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
2.1.4. Sasaran
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Direktorat
Perlindungan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria
dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidangperlindungan perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
dalam periode 2010-2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis
2010-2014 sebagaimana pada Lampiran 1. Sedangkan sasaran utama
yang ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka
mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2010-
2014 sebagai berikut :
1) Rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalianorganisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah
dan penyegar, serta tahunan, terutama untuk OPT penting pada
komoditas unggulan nasional;
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
20/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
2.1.5. Kebijakan
Kebijakan umum pembangunan perkebunan dalam Renstra 2010-
2014 adalah mensinergiskan seluruh sumberdaya perkebunan dalam
rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah,
produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif
masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang
berlandaskan kepada IPTEK dengan didukung tata kelola pemerintahanyang baik.
Kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu meningkatkan
produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan
melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan
usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan SDA danlingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi
manajemen perkebunan.
Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam mendukung
kebijakan pembangunan perkebunan adalah memperkuat SDM
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
21/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
3) Memaksimalkan hasil pengamatan dan peramalan OPT serta faktoriklim.
4) Penyediaan teknologi pengendalian OPT dan dampak perubahaniklim melalui penyebar-luasan rekomendasi dan informasi teknis
pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan iklim.
5) Optimalisasi sarana dan prasarana perangkat perlindungan melaluipendataan kondisi, perawatan dan pemanfaatan serta
pengutuhan/penguatan perangkat perlindungan.
6) Pemantapan gerakan pengendalian OPT dan pencegahan kebakarankebun dan lahan melalui revitalisasi brigade pengendalian OPT dan
pembentukan regu-regu proteksi OPT di tingkat kelompok tani.7) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait di
bidang perlindungan perkebunan.
8) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT dan PPNS perkebunan.9) Pengembangan dan pemantapan informasi perlindungan tanaman
perkebunan.
10) Membangun jejaring dan kerjasama yang sinergis denganPuslit/Balit, BBP2TP dan BPTP, Perguruan Tinggi, Dinas dan
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
22/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
2.1.8. Fokus Kegiatan Yang Terkait Dengan Direktorat
Perlindungan Perkebunan
Tujuh fokus kegiatan pembangunan perkebunan adalah:
(1) Revitalisasi perkebunan.(2) Swasembada gula nasional.(3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi).(4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional.(5) Pengembangan komoditas ekspor.(6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri.(7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan.
Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Perlindungan adalah
fokus nomor 7 (tujuh) yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan.Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam
rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
tanaman perkebunan berkelanjutan melalui dukungan perlindungan
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
23/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
(3) Pencegahan Kebakaran lahan dan kebun
Komponen dari output terdiri dari :
- Penurunan hotspot
(4) SL-PHT
Komponen dari output terdiri dari :
- Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti SL-PHT
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011
2.2.1. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan
Rencana Kinerja Tahunan Dukungan Perlindungan Perkebunan
Tahun 2011 merupakan bagian Program Pembangunan Perkebunan tahun
2010-2014 yaitu : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.
2.2.2. Sasaran Dukungan Perlindungan Perkebunan
S i Di k P li d P k b d l h
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
24/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
penyegar, dan tanaman tahunan, serta pencegahan kebakaran
lahan dan dampak perubahan iklim (DPI);
c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedurdi bidang identifikasi organisme pengganggu tumbuhan dan
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman
semusim, rempah dan penyegar, dan tanaman tahunan, serta
pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim
(DPI);
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasiorganisme pengganggu tumbuhan, pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah danpenyegar, dan tanaman tahunan, serta pencegahan kebakaran
lahan dan dampak perubahan iklim (DPI);
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
(3). Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
25/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
2.2.3. Perjanjian Kinerja
Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/Penetapan Kinerja antara atasan dengan
bawahan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari
sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja
yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya berupa hasil
(outcomes) dan keluaran (outputs).
Penyusunan penetapan kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan
tahun 2011 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2011 yang
disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada
bulan Januari 2011 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen
PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Penetapan Kinerja DirektoratPerlindungan Perkebunan ditandatangani oleh Direktur Perlindungan
Perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari 2011.
Dukungan Perlindungan Perkebunan mendapat alokasi anggaran
APBN tahun 2011 sebesar Rp. 29.977.882.000,-. Dana tersebut untuk
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
26/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
PENETAPAN KINERJA
DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan
Unit Kerja Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan
Tahun Anggaran : 2011
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
TARGE
T
1 2 3 4
1. Tersedianya rumusan
kebijakan di bidangIdentifikasi dan Pengendalian
OPT tanaman Semusim,Rempah dan Penyegar, dan
Tahunan
1. Rumusan kebijakanperlindunganperkebunan
1 Dok
2. Rekomendasi Teknis 1 Dok3. Rumusan kebijakan
pengamat OPT
1 Dok
4. Rumusan pelaksanaanSLPHT
1 Dok
2. Tersedianya rumusan Rumusan kebijakan 1 Dok
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
27/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
TARGET
1 2 3 4
3. Pengembangan /Pemberdayaan
POPT
952 orang
. Luas areal
pengendalian OPT- Tahunan 2.850 ha
- Rempah danPenyegar
1.275 ha
- Semusim 105 ha
5. Jumlahrekomendasipembinaan SLPHT
18 Dok
6. Jumlahrekomendasi
monev
18 Dok
7 J l h b h 16 D k
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
28/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
No. SASARAN STRATEGI INDIKATOR
KINERJA
TARGET
1 2 3 4
4. Terlaksananya kebijakan dan
NSPK dampak perubahaniklim dan pencegahan
kebakaran
1. Terlaksananyapemantaukebakaran,
dampak perubahan
iklim dan bencanaalam
9 Prov,
83 Kab
2. Terlaksananyasosialisasi PLTBdan peraturan per
undang-undangan
9 Prov,
46 Kab
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
29/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja
Setiap akhir tahun anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus
melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian targetkinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran
pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan format Pengukuran
Kinerja yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun
2010.
Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup
Kementerian Pertanian ditetapkan 4 kategori keberhasilan yaitu:
1. Sangat berhasil (capaian > 100%);2 Berhasil (capaian 80% - 100%);
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
30/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
3.2.1. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Nasional
Capaian sasaran kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan untuk
tahun 2011 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan
Perlindungan Perkebunan Tahun 2011
NO SASARAN TARGET REALISASI %
1 Tersedianya rumusan
kebijakan di bidang
identifikasi danpengendalianorganisme
pengganggu tumbuhan
(OPT) tanaman
semusim, rempah dan
9
komoditas
9
komoditas
100
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
31/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
NO SASARAN TARGET REALISASI %
3 Tersusunnya NSPK
di bidang identifikasi
dan pengendalianorganisme
pengganggu
tumbuhan (OPT)tanaman semusim,
rempah dan penyegardan tahunan serta
pencegahankebakaran lahan dan
DPI
5
Judul
5
Judul
100
4 Terlaksananyakebijakan dan NSPK
di bidang identifikasi
dan pengendalian
32Provinsi
32Provinsi
100
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
32/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama
Dukungan Perlindungan Perkebunan disajikan pada Tabel 2berikut ini :
Tabel.2 Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output kegiatan utama
Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2011
NO. PROGRAM
ANGGARAN OUTPU
T/FISIK
PAGU
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)% %
DUKUNGAN
PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN
30.224.764.000 28.487.235.000 94,69 100
DAERAH 25.918.898.000 24.343.313.783 93,92 100
1. Pengendalian OPT
Tanaman Perkebunan9.599.110.000 9.097.165.000 94,77 100
2. Operasional laboratorium 3.738.177.000 3.624.994.000 96,97 100
3. Pemberdayaan Pengamat
hama dan Penyakit3.274.522.000 3.239.277.000 98.92 100
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
33/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
3.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Direktorat
Perlindungan Perkebunan
Realisasi serapan untuk kegiatan Direktorat Perlindungan
Perkebunan adalah sebesar Rp. 4.143.921.217,- atau 96,24% dari pagu
sebesar Rp. 4.305.866.000,-
Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utamaDirektorat Perlindungan Perkebunan disajikan pada Tabel 3berikut :
Tabel 3. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan
Perlindungan Perkebunan per output
N
OPROGRAM
ANGGARANOUTPUT/
FISIK
PAGU (Rp)REALISASI
(Rp)% %
DUKUNGAN
PERLINDUNGAN
4.305.866.00
0
4.143.921.217 96,24 100
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
34/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
3.3.
Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut
Kendala dalam pencapaian sasaran perlindungan perkebunan secara
nasional antara lain: (1) terbatasnya jumlah dan kualitas petugas
perlindungan yang profesional, (2) komitmen dan persepsi yang belum
sama dari pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan baik di pusat
maupun daerah, khususnya dalam penerapan PHT untuk pengendalianOPT yang ramah lingkungan, (3) kurangnya kesadaran pelaku usaha
akan pentingnya penanganan perlindungan perkebunan dalam
pengembangan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan, (4) sistem
informasi manajemen perlindungan masih belum baik, dan (5) danakegiatan perlindungan yang jauh dari memadai.
Untuk mencapai target sasaran secara nasional ditahun-tahun
mendatang agar menjadi lebih baik maka perlu adanya: (1)
penyediaan/penambahan SDM yang profesional dan penguatan perangkat
pendukung perlindungan untuk menangani hal-hal yang terkait dengan
PHT d k b h ikli d h
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
35/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
1) Penetapan SK Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten dan CP/CL
seringkali terlambat, oleh karena itu Kepala Satker diminta untukmempercepat penetapan SK agar kegiatan berjalan sesuai waktunya.
2) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan sebagaiacuan dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan dalam Juklak dan
Juknis, namun seringkali juklak/juknis tersebut belum ada atau
terlambat disusun. Dinas setelah Pedum dari Pusat diminta segera
menyusun Juklak dan Juknis sebelum kegiatan dimulai untukmengakomodir hal-hal spesifik lokasi.
3) Terlambatnya penelaahan dan sinkronisasi antara kegiatan dalamDIPA/POK dengan Pedoman Teknis. Satker dihimbau agarmelaksanakan penelaahan sejak awal setelah diterimanya Pedoman
Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun.
4) Sinkronisasi perencanaan kegiatan antara Pusat dan Daerah belumsepenuhnya berjalan baik dan dana Tugas Pembantuan (TP)
provinsi/kabupaten/kota yang alokasi anggarannya dari APBN belum
sinkron dengan kegiatan perlindungan yang sumber dananya dari
APBD. Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
36/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan
tahun 2011 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawabanpenyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama periode 2011.
Kesemuanya merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja
kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Starategis
(Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra DirektoratPerlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014.
Program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang menjadi
tanggungjawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah : Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.
Keberhasilan program ini perlu didukung oleh Dukungan Perlindungan
Perkebunan antara lain melalui kegiatan : (1) Pengendalian OPT (2)
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
37/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
kedalam juklak/juknis atau terlambat disusun, (3) Terlambatnya
penelaahan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam DIPA/POK denganPedoman Teknis, (4) Sinkronisasi perencanaan kegiatan antara Pusat dan
Daerah belum sepenuhnya berjalan baik dan dana Tugas Pembantuan
(TP) provinsi/kabupaten/kota yang alokasi anggarannya dari APBN
belum sinkron dengan kegiatan perlindungan yang sumber dananya dari
APBD, (5) Pengajuan revisi kegiatan oleh daerah seringkali dilakukan
menjelang akhir tahun anggaran, yang berakibat terhambatnyapelaksanaan kegiatan, (6) Proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk
kegiatan pengendalian OPT pada tanaman perkebunan seringkali
dilakukan menjelang akhir tahun, (7) Jadual pelaksanaan dan tahapanpenarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang
telah disusun, dan (8) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak
segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahunanggaran,
4.2. Saran Rekomendasi
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
38/45
26
LAKIP Direktorat Perlindungan Perkebunan
Instansi Direktorat Perlindungan Perkebunan
Visi Profesional dalam memfasilitasi Perlindungan Perkebunan
Misi 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petugas dan petani, ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemantapan sistem perlindungan perkebunan
2) Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, pelaporan dan pengendalian OPT serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim
3) Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perti, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan dan pihak terkait lainnya
4) Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan
FORM RSTujuan Ket
Uraian Indikator Kebijakan Program/Sub Program Ket
1 2 3 4 5 6
1. Menyiapkan Rumusan Kebijakan 1. Tersedianya Rumusan Kebijakan 1. 1. Dokumen Rumusan Kebijakan Memperkuat SDM, kelembagaan, Peningkatan Produksi, Produktivitas
di Bidang Identifikasi dan Pengendalian di Bidang Identifikasi dan Pengendalian di Bidang Identifikasi dan Pengendalian sarana dan prasarana perlindungan dan Mutu Tanaman
Organisme Pengganggu Tumbuhan Organisme Pengganggu Tumbuhan Organisme Pengganggu Tumbuhan guna mengurangi kehilangan has il Perkebunan Berkelanjutan
(OPT) Tanaman Semusim, Rempah (OPT) Tanaman Semusim, Rempah (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan memperbaiki mutu produk Mela lui Dukungan Per lindungan
dan Penyegar, dan Tahunan dan P enyegar, dan Tahunan dan P enyegar, dan Tahunan, 4 dok perkebunan melalui partisipasi Perkebunan
1.2. Luas areal pengendalian, 4230 ha aktif masyarakat dalam identifikasi
dan pengendalian OPT serta
2. Menyiapkan Rumusan Kebijakan 2. Tersedianya Rumusan Kebijakan 2.1 Dokumen Rumusan Kebijakan penanganan dampak perubahan ik lim
Dampak Perubahan Iklim dan Dampak Perubahan Iklim dan Dampak Perubahan Iklim dan dan pencegahan kebakaran
Pencegahan Kebakaran Pencegahan Kebakaran Pencegahan Kebakaran, 1 dok
2.2. Pemantauan kebakaran, dampak
Perubahan Iklim, 9 prov,83 kab
3. Memberikan acuan dalam pelaksanaan 3. Tersedianya Norma, Standar, 3.1 Judul Pedoman Perlindungan
kegia tan d i b idang ident if ikasi dan Prosedur, dan Kriter ia di Bidang Perkebunan, 16 dok
pengendalian Organisme Pengganggu Identifikasi dan Pengendalian Organisme
Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Rempah dan Penyegar serta Tahunan Tanaman Semusim, Rempah dan
Penyegar, dan Tahunan
4. Meningkatkan pengawasa n dan 4. Terlaksana nya Kebijakan dan NSPK 4.1. Jumlah rekomendasi :
pengawalan melalui pemberian di Bidang Identifikasi dan Pengendalian - SL-PHT= 36 dok
bimbingan teknis dan evaluasi di Organisme Pengganggu Tumbuhan - Pembinaan = 48 dok
bidang identifikasi dan pengendalian (OPT) Tanaman Semusim, Rempah 4.2. Jumlah KT SL-PHT, 77 KT
Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Penyega r dan Tahunan
(OPT) tanaman Semusim, Rempah
dan Penyegar serta Tahunan 4.3. Jumlah perangkat perlindungan yang
dibina, dimonitor dan dievaluasi, 42 unit
4.4. Jumlah pejabat fungsional pengendali
OPT perkebunan yang dibina, dimonitor
dan di evaluasi, 12 orang
4.5. Pemberdayaan POPT, 952 orang
5. Meningkatkan pengawasa n dan 5. Terlaksana nya kebijakan dan NSPK 5.1. Jumlah provinsi/kabupaten yang
pengawalan melalui pemberian Dampak Perubahan Iklim dan dibina, dimonitor dan dievaluasi, 32 prov
bimbingan teknis dan evaluasi Pence gahan Kebakara n
penanggulangan dampak perubahan
iklim dan pencegahan kebakaran
6. Meningkatnya pelayanan organisasi 6. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas 6.1. Jumlah pelayanan internal dan
Pelayanan Organisasi eksternal
RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN ANGGARAN 2010 - 2014
DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
LAMPIRAN 1
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
39/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan
Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Kegiatan : Dukungan Perlindungan Perkebunan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
Meningkatnya Produksi,Produktivitas
dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan
Melalui Dukungan
Perlindungan Pe rkebunan
1. Tersedianya Rumusan Kebijakan
di Bidang Identifikasi dan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan
(OPT) Tanaman Semusim, Rempah
dan Penyegar, dan Tahunan
a. Jumlah rumusan kebijakan perlindungan 1 Dokumen
perkebunan
b. Jumlah rekomendasi teknis perlindungan 1 Dokumen
tanaman
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2011
DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNANLAMPIRAN 2
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
40/45
LAKIP Direktorat Perlindun an Perkebunan
e. Jumlah Perangkat yang operasional
- operasional laboratorium 42 unit
- insentif petugas 949 orang - pengawalan perangkat 42 Perangkat
- pelatihan perbanyakan agensia hayati 10 paket
f. Jumlah rekomendasi residu bahan aktif 1 Dokumen
pestisida
g. Terlaksananya SLPHT 77 KT
h. Terlaksananya pengendalian OPT Tanaman
- Tahunan 2,850 ha
- Semusim 110 ha
- Rempah Penyegar 1.325 ha
i. - Jumlah POPT yang dibina 200 orang
- Jumlah bahan publikasi/laporan POPT 16 dokumen
j. Rekap RKAKL, Pagu Indikatif, sementara, 10 dokumen
definitif wilayah barat dan timur
k. Terlaksananya pengawalan pembinaan 10 Prov. dan 1 kab
perlindungan
4. Tersedianya Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria di Bidang
Identifikasi dan Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tanaman Semusim, Rempah dan
Penyegar, dan Tahunan
a. Jumlah judul pedoman perlindungan
perkebunan
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
41/45
29
LAKIP Direktorat Perlindungan Perkebunan
Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan
Tahun Anggaran : 2011
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % ProgramPagu Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30.224.764.000 28.620.027.117 94,69%
1. Tersedianya rumusan kebijakan 1. Rumusan Kebijakan di bidang Identifikasi Peningkatan Produksi, 626.484.000 589.820.140 94,15%
di bidang Identifikasi dan Pengendalian dan Pengendalian Organisme Pengganggu Produktivitas dan
OPT tanaman Semusim, Rempah Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Mutu Tanaman
dan Penyegar dan Tahunan Rempah Penyegar dan Tahunan Perkebunan Melalui
Perlindungan
Perkebunan
a. Jumlah rumusan kebijakan perlindungan Dokumen 1 1 100 217.800.000 212.493.700 97,56%
perkebunan
b. Jumlah rekomendasi teknis perlindungan Dokumen 1 1 100 191.184.000 183.090.260 95,77%
tanaman
c. Rumusan pelaksanaan SL-PHT Dokumen 1 1 100 217.500.000 194.236.180 89,30%
2. Tersedianya Rumusan Kebijakan 2. Rumusan Kebijakan Pencegahan 256.228.000 242.992.230 94,83%
Dampak Perubahan Iklim dan Kebakaran Lahan dan Dampak
Pencegahan Kebakaran Perubahan Iklim
a. Jumlah rumusan kebijakan pencegahan Dokumen 1 1 100 256.228.000 242.992.230 94,83%
kebakaran lahan dan kebun serta
penanganan dampak perubahan iklim
3. Terlaksananya Kebijakan dan NSPK 3. Kebijakan dan NSPK 22.914.696.000 22.080.841.817 96,36%
di Bidang Identifikasi dan Pengendalian di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Organisme Pengganggu Tumbuhan
(OPT) Tanaman Semusim, Rempah (OPT) Tanaman Semusim, Rempah
da n P enyega r dan Tahunan dan P enye ga r da n Ta huna n
Anggaran (Rp.)
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011
(Berdasarkan CapaSas aran Program)LAMPIRAN 3
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
42/45
30
LAKIP Direktorat Perlindungan Perkebunan
a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 36 36 100 251.217.000 247.372.270 98,47%
laporan SLPHT
b. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 14 15 107 319.750.000 317.512.454 99,30%
laporan pengawalan/pembinaan
pengendalian OPT tanaman semusim
- Jumlah rekomendasi monev/laporan Dokumen 10 17 170
- Jumlah bahan binaan Dokumen 6 10 167
c. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 10 20 200 319.750.000 312.633.473 97,77%
laporan pengawalan/pembinaan
pengendalian OPT tanaman rempah
dan penyegar
- Jumlah rekomendasi monev/laporan Dokumen 10 20 200
- Jumlah bahan binaan/laporan Dokumen 3 7 233
d. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 20 27 135 314.750.000 310.081.160 98,52% laporan pengawalan/pembinaan
pengendalian OPT tanaman tahunan
- Jumlah rekomendasi monev/laporan Dokumen 20 25 125
- Jumlah bahan binaan/laporan Dokumen 4 4 100
e. Jumlah Perangkat yang operasional 7.130.449.000 6.977.704.680 97,86%
- operasional laboratorium Unit 42 42 100 3.324.427.000 3.219.510.000 96,84%
- insentif petugas Orang 949 949 100 3.274.522.000 3.239.277.000 98,92%
- pengawalan perangkat Perangkat 42 39 93 117.750.000 113.433.680 96,33%
- pelatihan perbanyakan agensia hayati Paket 10 10 100 413.750.000 405.484.000 98,00%
f. Jumlah rekomendasi residu bahan aktif Dokumen 1 1 100 347.400.000 305.862.840 88,04%
pestisida
g. Terlaksananya SLPHT KT 77 77 100 3.908.700.000 3.830.085.000 97,99%
LAKIP Di kt t P li d P k b
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
43/45
31
LAKIP Direktorat Perlindungan Perkebunan
h. Terlaksananya pengendalian OPT Tanaman 4.525 4.565 100 9.599.110.000 9.097.165.000 94,77%
- Tahunan Ha 2.850 2.850 100 4.088.205.000 4.003.841.000 97,94%
- Semusim Ha 110 110 100 746.610.000 641.364.000 85,90%
- Rempah Penyegar Ha 1.325 1.325 100 4.764.295.000 4.451.960.000 93,44%
i. - Jumlah POPT yang dibina Orang 200 240 120 210.070.000 206.725.000 98,41%
- Jumlah bahan publikasi/laporan POPT Dokumen 16 16 100
j. Rekap RKAKL, Pagu Indikatif, sementara, Dokumen 10 10 100 75.300.000 74.684.940 99,18%
definitif wilayah barat dan timur
k. Terlaksananya pengawalan pembinaan Prov, Kab 10 10 100 438.200.000 401.015.000 91,51%
perlindungan 1 1
4. Tersedianya Norma, Standar, 4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 186.900.000 172.761.660 92,44%
Prosedur, dan Kriteria di Bidang di Bidang Identifikasi dan Pengendalian
Identifikasi dan Pengendalian Organisme Organisme Pengganggu Tumbuhan
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan
Penyegar, dan Tahunan
a. Jumlah judul pedoman perlindungan 186.900.000 172.761.660 92,44%
perkebunan
- Buku Judul 3 3 100
- Leaflet Leaflet 10 10 100
5. Terlaksananya kebijakan dan NSPK 5.534.036.000 4.855.784.090 87,74%
Dampak Perubahan Iklim dan
Pencegahan Kebakaran
a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 40 45 113 251.596.000 250.776.900 99,67% laporan pengawalan pemantauan kebakara n
lahan dan kebun
LAKIP Di kt t P li d P k b
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
44/45
32
LAKIP Direktorat Perlindungan Perkebunan
b. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/laporan Dokumen 26 36 138 157.551.000 157.031.190 99,67%
Pengawalan Dampak Perubahan Iklim dan
Bencana Alam
c. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan Dokumen 30 33 110 164.700.000 164.406.000 99,82%
/laporan Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi
Dampak Perubahan Iklim
d. Terlaksananya pemantauan kebakaran, Prov, Kab 9 9 98,80 2.258.783.000 1.766.457.000 78,20%
dampak perubahan iklim dan bencana alam 74 73
e. Terlaksananya sosialisasi PLTB dan Prov, Kab 9 9 100 1.295.486.000 1.207.292.000 93,19%
peraturan perundang - undangan 62 62
f. Jumlah pertemuan koordinasi pencegahan dan Prov 9 9 100 332.150.000 314.557.000 94,70%
dampak perubahan iklim
g. Terlaksananya mitigasi dan adaptasi dampak Paket 13 13 100 1.073.770.000 995.264.000 92,69%
perubahan Iklim
6. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas 706.420.000 677.827.180 95,95%
Pelayanan Organisasi
a. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan Dokumen 36 69 192 606.420.000 586.827.180 96,77%
pembinaan pimpinan
- Jumlah data administrasi pada UPT Dokumen 10 6 60
- Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ Dokumen 9 9 100
laporan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program pembangunan
- Jumlah rekomendasi/rumusan dengan Dokumen 10 15 150
instansi terkait
b. Jumlah alat pengolah data 100.000.000 91.000.000 91,00% - komputer Buah 5 5 100
- printer Buah 5 5 100
LAKIP Direktorat Perlindungan Perkebunan
7/25/2019 Lakip Dir Perlinmdungan 2011
45/45
33
LAKIP Direktorat Perlindungan Perkebunan