LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2013 JAWA TIMUR... · D Struktur Organisasi 4 E Sistematika Penyajian LAKIP 6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA PERWAKILAN 9

LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

iii

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2013 Perwakilan BPKP Jawa Timur disusun

berdasarkan Inpres Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Instansi Pemerintah, Inpres ini

mewajibkan semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

siklus akuntabilitas kinerja. Dalam hal ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki

dua fungsi utama yaitu sebagai berikut :

1. Sarana bagi Perwakilan BPKP provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholder ( Kepala BPKP, Instansi

Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN/BUMD/BUL ).

2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Timur untuk

memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut laporan akuntabilitas kinerja secara

garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja

tahun 2013. Rencana kerja 2013 merupakan rencana strategis yang ingin dicapai

selama tahun tahun 2013 yang mengacu pada Rencana Strategik 2010 – 2014

BPKP. Sedangkan capaian kinerja merupakan hasil realisasi indikator kinerja

selama tahun 2013 yang diarahkan untuk memenuhi target dalam penetapan

kinerja tahun 2013.

Hasil analisa capaian kinerja, baik yang memenuhi sasaran strategis maupun yang

tidak, akan menjadi bahan rencana perbaikan kinerja pada tahun–tahun

11

KATA PENGANTAR


iv

mendatang, sehingga diharapkan pada masa yang dapat akan datang capain

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat lebih ditingkatkan

Sidoarjo, 31 Desember 2013

Kepala Perwakilan

Hotman Napitupulu

NIP. 195603061983101001


ii

DDAAFFTTAARR IISSII

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

v

BAB I PENDAHULUAN 1

A Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi 1

B Aspek Strategis Organisasi 2

C Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 4

D Struktur Organisasi 4

E Sistematika Penyajian LAKIP

6

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA PERWAKILAN 9

A Rencana Strategis 9

1. Pernyataan Visi 9

2. Pernyataan Misi 10

3. Tujuan Strategis 10

4. Indikator Kinerja Utama 11

5. Program dan Kegiatan 15

B Perjanjian Kinerja Tahun 2013

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

A Capaian Kinerja 22

B Analisis Capaian Kinerja 27

C Aspek Keuangan 101

BAB IV PENUTUP 103


iii

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Lampiran 2. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 dengan Tahun 2012 dan Target Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Lampiran 3. Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur

Lampiran 4. Daftar Pemda yang Telah Memiliki Perkada SPIP Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur

Lampiran 5. Daftar BUMD Beropini WTP Dan WDP Tahun Buku 2012 per Juni 2011 Provinsi Jawa Timur

Lampiran 6. Daftar BUMN GCG yang Mendapat Skor Baik/Sangat Baik Tahun Buku 2012 Provinsi Jawa Timur

Lampiran 7. Daftar BUMD Berkinerja Baik Tahun Buku 2012 Provinsi Jawa Timur Lampiran 8. Capaian Kinerja Output Tahun 2013


v

T

erbitnya Peraturan Pemerintah RI nomor.60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), menegaskan BPKP bertugas

melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina

penyelenggaraan SPIP. Seiring hal tersebut, BPKP mengalami perubahan

paradigma sebagai pengawas intern pemerintah yaitu berperan melaksanakan

quality assurance dan consultancy.

Jasa quality assurance dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, dan reviu,

monitoring. Sedangkan jasa consultancy dilakukan melalui sosialisasi,

asistensi/bimbingan teknis, pengembangan sistem.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan SPIP, dan

melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui sosialisasi dan Diklat

SPIP di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur.

Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Timur menguraikan capaian kinerja pada tahun 2013 sebagai bentuk

akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan rencana

kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2013

dan Rencana Strategis BPKP Tahun 2010 -2014.

Pelaksanaan rencana kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2013

dibiayai dari dana APBN sesuai DIPA nomor: 089.01.2.450542/2013 tanggal 5

Desember 2012 sebesar Rp 31.797.507.000,00 , dan telah mengalami revisi

terakhir tanggal 23 Oktober2013, dengan pagu dana menjadi

Rp29.990.703.000,00 .

Dalam rencana kinerja tahun 2013 terdapat tiga programyang dijabarkan dalam 8

(delapan) sasaran strategis keberhasilannya diukur berdasarkan 53 ( lima puluh

tiga) Indikator kinerja Utama (IKU).

11


vi

Hasil penilaian sendiri (self assesessment) berdasarkan metode penilaian yang

telah ditetapkan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 adalah 93,06 % termasuk kategori “ Sangat

Baik “, dibanding dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2012 sebesar 90,71% ,

maka terdapat kenaikan capaian kerja.

Berdasarkan masing-masing penanggungjawab program, capaian kinerja program

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel RE.1 Capaian Sasaran Strategis

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Capaian Sasaran(IKU Dominan)

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

11 Tercapai 100%

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

1 Tercapai 100%

3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan

3 Tercapai 100%

4. Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

8 Tercapai 100,%

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 6 Tercapai 100,% 6. Meningkatnya Kapasitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

2 Tercapai 44,44%

7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

15 Tercapai 100%

8. Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

7 Tercapai 100%

Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja 93,06%

Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sersebut dilakukan dengan

jangkauan wilayah yang sangat luas terkait dengan lingkup area kerjanya

sebanyak 39 daerah terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota, serta pemerintah


vii

Provinsi Jawa Timur. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah menandatangani

naskah kerja sama atau nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding)

dengan semua pemerintah daerah.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen yang tinggi segenap jajaran

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk mencapai target yang telah

ditetapkan dalam Tapkin 2013 dan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders di

wilayah Provinsi Jawa Timur .

Faktor faktor pendukung keberhasilan pencapaian atas indikator kinerja yang

telah ditetapkan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai

berikut :

1. Adanya koordinasi dengan Kedeputian, Rendal dan Pembina BPKP Pusat.

2. Kerja sama yang baik dengan Instansi Pememerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi/ Kabupaten, Kota, BUMD/BUMN/BUL di wilayah di Provinsi Jawa

Timur yang tercermin pada permintaan kerjasama dengan Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa timur ( sosialisasi/ bimbingn teknis/ assistensi/pendampingan

terkait dengan pemberdayaan pemerintah daerah dan penerapan good

corporate governance).

3. Kerja sama yang baik dengan instansi penyidik yang tercermin pada

permintaan untuk melakukan audit investigatif, bantuan perhitungan kerugian

negara dan ditindaklanjuti dengan pemberian keterangan ahli.

4. Kompetensi SDM yang memadai dan dukungan software yang

dikembangkan oleh BPKP Pusat maupun Perwakilan BPKP Provinsi JawaTimur.

5. Keinginan pemerintah daerah dan BUMN/BUMD/BUL untuk meningkatkan

akuntabilitas dan tranparansi tatakelola yang baik (good Governance)

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan selama melaksanakan

tugas pokok dan fungsi dalam tahun 2013 sebagai berikut :

1. Untuk penugasan yang berdasarkan permintaan dari stakeholder, sebagian tidak

dapat tepat waktu sesuai Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dalam RKT, karena


viii

sangat tergantung pada waktu permintaan dan tersedianya jumlah SDM dan

kualifikasi SDM yang memenuhi kompetensi untuk penugasan tersebut.

2. Rendahnya tingkat penerapan jabatan fungsional auditor dan upaya peningkatan

kapabilitas APIP antara lain disebabkan kurangnya komitmen Pemda kabupaten

dan kota dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP, dan fasilitasi penerapan JFA

pada APIP yang belum dilakukan secara intensif,

3. Tingkat ketergantungan yang tinggi kepada instansi penyidik dalam hal

pemenuhan bukti-bukti yang diperlukan atas pelaksanaan audit investigatif,

khususnya bantuan perhitungan kerugian negara.

Atas berbagai permasalahan tersebut telah dilakukan berbagai upaya/strategi

pemecahan antara lain:

a. Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang tersedia dengan melaksanakan

penugasan berdasarkan skala prioritas atau permintaan yang bersifat urgent dan

strategic.

b. Peningkatan kompetensi SDM untuk memenuhi permintaan Stakeholder

c. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan

peningkatan kapabilitas APIP dan penerapan JFA.


1

BAB I

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. Tugas , Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001

tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala

BPKP nomor PER-955/K/SU/2011, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan

serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;

3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas

permintaan daerah;

4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang

bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;

5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah pusat dan daerah;

6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan

pemerintah daerah;

7. Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang

usaha Pertamina, kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama, badan-

badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pinjaman

/bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah Pusat, dan Badan Usaha


2

Milik Daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan

akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang

usaha Pertamina, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan

usaha lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, dan

Badan Usaha Milik Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-perundangan yang berlaku;

9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara,

Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya

terdapat kepentingan Pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan

kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada

instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya, maupun yang berasal

dari pengaduan masyarakat;

10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta

pengendalian mutu pengawasan;

11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tanggal

30 Mei 1983 sebagai transformasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan

Keuangan Negara (DJPKN). Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden

Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Dalam Pasal

52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di


3

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011

tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara,

BPKP diberikan mandat untuk melaksanakan:

1. Asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk

meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/darah

dalam pengelolaan keuangan keuangan Negara/daerah, meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola;

2. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga

/pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah

strategis percepatan penyerapan anggaran;

3. Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional

yang mendapat perhatian public dan menjadi isu terkini;

4. Rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadwal dalam mendorong

penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah

daerah.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa BPKP memperoleh

mandat sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan satuan kerja instansi vertikal

BPKP sebagai pelaksana di daerah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur,

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

BPKP.


4

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan dan layanan produk organisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk

mewujudkan keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam

melaksanakan mandat sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2011 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 serta pencapaian indikator kinerja dalam

tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Audit Keuangan

2. Audit Operasional

3. Audit Kinerja

4. Audit dengan tujuan tertentu

5. Bimbingan teknis/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan

6. Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan Sistem

7. Evaluasi kebijakan

8. Evaluasi Efektivitas Program

9. Asessment Good Corporate Governance (GCG),

10. Sosialisasi

11. Kajian Pengawasan

12. Audit Investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)

13. Audit Investigasi atas atas Kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)

14. Audit Investigasi atas Klaim/Eskalasi

15. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

16. Pemberian Keterangan Ahli

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001

tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP,

organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki struktur sebagai

berikut:


5

Masing-masing Bagian/Bidang/Kelompok mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

a. Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan

bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan

berkala hasil pengawasan.

b. Subbagian Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian dan pengembangan pegawai.

c. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan

keuangan.

d. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan,

perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaan

perpustakaan.

2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan

instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan/hibah luar negeri yang

diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan

akuntabilitas instansi pemerintah pusat, evaluasi hasil pengawasan, dana

Kepala

Bagian Tata U h

Subbagian Kepegawaian

Subbagian Program & Pelaporan

Subbagian

Keuangan

Subbagian Umum

Bidang Pengawasan

Instansi Pemerintah

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bidang Akuntan Negara

Bidang

Investigasi

Bidang Akuntabilita

s Pemerintah


6

dekonsentrasi, pendampingan BLUP (Badan Layanan Umum Pusat) dan

Inventarisasi.

3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program, pengawasan instansi

pemerintah daerah atas permintaan daerah, serta pelaksanaan

pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil

pengawasan.

4. Bidang Akuntan Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan

good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha

Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak bagi hasil dan

kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan

daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.

5. Bidang Investigasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi

penyimpangan yang merugikan keuangan negara, Badan Usaha Milik

Negara, dan badan-badan usaha lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan Pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran

pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi

penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

E. Sistematika Penyajian LAKIP

Alur dokumen SAKIP BPKP mulai dari perencanaan sampai dengan

pelaporan tampak dalam gambar berikut:


7

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013.

Capaian kinerja (performance results) dibandingkan dengan

Rencana/Penetapan Kinerja (performance plan) tahun 2013 menggambarkan

tingkat keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap

rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Oleh karena itu, sistematika penyajian atas Laporan Akuntabilitas Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013 dibagi menjadi

sebagai berikut :

Bab - I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi,

aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi,

struktur organisasi dan sistematika penyajian.

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Penetapan Kinerja (Performance

Contract/Agreement)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja

LAKIP

Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan

Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

Laporan Kinerja Triwulanan

Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan


8

Bab - II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan mengenai Rencana Strategis 2010 - 2014, pernyataan

Visi, Misi, Tujuan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Program dan

Kegiatan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja untuk tahun 2013.

Bab - III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR PERWAKILAN

Pada bab ini menguraikan pencapaian sasaran-sasaran kinerja

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2013, dengan

pengungkapan dan hasil pengukuran kinerja.

Bab - IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dan

penyempurnaan yang dapat dilakukan di masa mendatang.


9

BAB II PPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA PPEERRWWAAKKIILLAANN

A. Rencana Strategis 2010 - 2014

Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi hanya akan dicapai jika direncanakan

dengan cermat dan dengan memperhatikan setiap variabel yang dianggap

sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian penyusunan rencana stratejik merupakan hal yang

menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan suatu

organisasi.

Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor :

Kep-2292/PW13/1/2010 tentang Rencana Strategis tahun 2010-2014

menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kinerja tahun 2012. Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Timur menyusun Dokumen Renstra dan Suplemen

Renstra Nomor Kep-21135/PW13/1/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang

berisi perubahan yang disesuaikan dengan kondisi Provinsi Jawa Timur

dengan tetap mengacu kepada Renstra BPKP pusat.

Dalam dokumen renstra tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai

berikut:

1. Pernyataan Visi

““AAuuddiittoorr PPrreessiiddeenn YYaanngg RReessppoonnssiiff,, IInntteerraakkttiiff ddaann TTeerrppeerrccaayyaa UUnnttuukk

MMeewwuujjuuddkkaann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKeeuuaannggaann NNeeggaarraa yyaanngg BBeerrkkuuaalliittaass”” Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Pernyataan sebagai Auditor Presiden merupakan penegasan jati diri

BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang berbeda dengan


10

aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. Visi tersebut

menggambarkan sekaligus peran BPKP dan manfaat yang dapat

diberikan BPKP kepada Presiden/pemerintah dan stakeholders lainnya.

Selain itu, Peran BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang

responsif, interaktif dan terpercaya. Sebagai auditor Presiden, BPKP

berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun

pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi

permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi.

2. Pernyataan Misi

Misi merupakan tugas yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tugas

pokok dan fungsi organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Pernyataan Misi yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Timur sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

b. Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

3. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan,

dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan


11

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan utama BPKP tercermin dalam sasaran strategis sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara.

b. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara dari hasil pengawasan.

c. Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/

perusahaan .

d. Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda,

BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

e. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengendalian intern

pemerintah.

f. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten.

g. Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta

kualitas pengelolaan keuangan.

h. Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan

bagi pimpinan.

Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang

masih dihadapi dalam kurun waktu 5 tahun serta untuk menjawab

pernyataan misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan

indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders

yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan SPIP.

Indikator-indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

sesuai dengan Renstra tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut:


12

TABEL 2.1 Indikator Kinerja Utama

No Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 :

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

3 Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan 4 Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh

opini minimal WDP 5 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset 6 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset tanpa kualifikasi

asset pada laporan keuangan 7 Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh

Opini Dukungan Wajar 8 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke

Pusat 9 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang

disampaikan ke Pusat 10 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang

disampaikan tepat waktu 11 Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini

minimal WDP Sasaran Strategis 1.2 :

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

12 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Tujuan 2 :

Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan


13

No Indikator Kinerja Utama 13 Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal 14 Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor

baik 15 Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat

baik Tujuan 3 :

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

16 Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi

17 Persentase penerapan Fraud Control Plan (FCP) oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

18 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

19 Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP 20 Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga. 21 Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada

instansi penegak hukum 22 Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang

ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum 23 Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat 24 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor

60 Tahun 2008

Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

25 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada 26 Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem

Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008


14

No Indikator Kinerja Utama 27 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian

Intern 28 Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan 29 Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

30 Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor

31 Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2

Tujuan 6 : Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Strategis 6.1 : Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

32 Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) 33 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu 34 Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu 35 Persentase pengiriman laporan tepat waktu 36 Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standard 37 Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik 38 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Timur dengan SAP 39 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan

BPKP Jatim 40 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan

anggaran yang diajukan sesuai prosedur 41 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap

layanan kepegawaian 42 Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian 43 Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur


15

No Indikator Kinerja Utama 44 Persentase pemanfaatan asset 45 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap

layanan sarana dan prasarana 46 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP 47 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Sasaran Strategis 6.2 :

Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

48 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev 49 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM-HP 50 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN 51 Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM 52 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG 53 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS

5. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas,

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menyesuaikan program dan

kegiatan yang dilaksanakan dengan program yang ditetapkan oleh

Bappenas.

Program Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sesuai dengan

restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari tiga

program, yaitu: satu program teknis dan dua program generik sebagai

berikut :

Program Teknis

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) dengan anggaran sebesar Rp 6.769.806.000,00.

Program Generik

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya-BPKP dengan anggaran sebesar Rp 22.735.897.000,00


16

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-

BPKP dengan anggaran sebesar Rp485.000.000,00.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Timur dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2013 secara ringkas dapat

dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan

No Kegiatan Program 1: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan 1 Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan pada

K/L/Pemda 2 Sosialisasi/Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, Asistensi SAKD,

dan Asistensi SIMDA kepada Pemerintah Daerah 3 Audit Keuangan PHLN 4 Audit Kinerja PPIP 5 Sosialisasi/Asistensi/Bimbingan Teknis SIA PDAM dan Inventarisasi

2. Sasaran Strategis: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

1 Audit Tujuan Tertentu (Cost Saving) 2 Kegiatan Clearance Assets

3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan

1 Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan 2 Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan Sistem Terkait Pengelolaan

BUMN/BUMD/BUL 3 Bimbingan Teknis, Konsultasi, Sosialisasi, Asistensi, Pendampingan dan

Kajian Mengenai Penerapan GCG dan KPI pada BUMN/BUMD/BUL 4 Assessment Penerapan GCG di BUMN/BUMD/BUL 5 Penyusunan Profil BUMN/BUMD/BUL 6 Bimtek, Konsultasi, Asistensi, Sosialisasi, Pendampingan pada BUMD, atas

Sistem Informasi Akuntansi PDAM 7 Asistensi Penyusunan Pedoman/Modul Aset Manajemen PDAM 8 Sosialisasi dan Workshop SAK ETAP

4. Sasaran Strategis: Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran, dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1 Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) 2 Asistensi Fraud Control Plan


17

No Kegiatan 3 Audit Investigatif 4 Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 5 Pemberian Keterangan Ahli 6 Kajian Peraturan yang Berindikasi KKN 7 Audit Penyesuaian Harga dan Klaim 8 Penyelesaian Hambatan Pembangunan

5. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 1 Penyusunan Pedoman Teknis (Desain) Penyelenggaraan SPIP 2 Sosialisasi SPIP 3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP 4 Pembimbingan Teknis dan Konsultansi SPIP

6. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

1 Sosialisasi Penerapan Tata Kelola 2 Pelaksanaan Assessment Penerapan Tata Kelola APIP

7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana 2 Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi 3 Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah 4 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Serta Pembayaran

Gaji/Tunjangan 5 Penyelenggaraan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan

Presiden/Pemerintah dan Internal BPKP 6 Pembinaan JFA dan Penyelenggaraan Diklat 7 Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

8. Sasaran Strategis: Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

1 Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Komputer Program 3: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 9. Penunjang 1 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2013

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra

dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini

pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran

strategis ini ditahun 2013 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja.

Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu,


18

dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta

target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari

pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang

diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang

bersifat outcome.

Pada tahun 2013, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra yang telah

dilakukan perubahan. Perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja

yang memuat 53 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur

tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2013

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target1. Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan

penyusunan laporan keuangan % 90


% 90

3 Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan

% 40

4 Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP

% 90

5 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset % 50

6 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan

% 50

7 Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan Wajar

% 90

8 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

% 90

9 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

% 90

10 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu

% 85


19

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target11 Persentase BUMD yang laporan keuangannya

memperoleh opini minimal WDP % 55

2. Sasaran Strategis : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

12 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

% 90

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan

13 Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal

% 50

14 Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik

% 90

15 Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik

% 60

4. Sasaran Strategis : Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan KeterlibatanK/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi


% 90

17 Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

% 75


% 100

19 Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP % 95

20 persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

% 100

21 Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hokum

% 95

22 Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hokum

% 95

23 Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

% 100


20

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target5. Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 24 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP % 30

25 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada % 80

26 Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

% 10

27 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern

% 10

28 Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan

% 5

29 Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

% 85

6. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahyang Profesional dan Kompeten


% 75


% 0

7. Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan PelayananPengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

32 Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) % 96

33 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu

% 80

34 Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu

% 75

35 Persentase pengiriman laporan tepat waktu % 92

36 Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar

% 100

37 Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik

% 85

38 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP

% 100

39 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim

% 95


21

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target40 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim

atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

% 8,25

41 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

% 7,80

42 Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian

% 96

43 Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur

% 90

44 Persentase pemanfaatan asset % 100

45 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana

% 8,10

46 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

% 93,00

8. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

47 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif

% 94

48 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev

% 85

49 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM-HP

% 85

50 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN

% 96

51 Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM % 100

52 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG

% 90

53 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS

% 65

I

di

di

ya

Re

pe

ru

do

m

Ak

m

or

m

Pe

IK

di

fa

20

PPP

III. AKU

en

p

P

iperjanjika

iperjanjika

ang ditetap

eformasi

engukuran

umusan sa

ominan.

mempengar

kuntabilita

mempertang

rganisasi d

melalui Ren

engukuran

KU domina

ilakukan te

aktor penye

014 dan at

PPP

UNTABILITA

ngukuran

enyelengg

rovinsi Jaw

n tahun

n dalam do

pkan dalam

Birokrasi

n pencapa

saran strat

IKU dom

ruhi penca

s kinerja P

ggungjawa

dalam men

stra dan Re

n capaian k

an dan me

erutama te

ebab sebag

tau tahun-t

A. CAP

AS KINERJA

capaian

garaan aku

wa Timur.

2013 da

okumen pe

m Peratura

Nomor 2

aian tujua

tegis deng

minan ters

paian tujua

Perwakilan

abkan ke

ncapai tuju

encana Kin

kinerja sas

mbanding

erhadap ca

gai bahan

tahun selan

PAIAN KIN

LAKIP 2

A

kinerja ta

untabilitas

Pengukur

n memba

enetapan k

n Menteri

29 Tahun

an/sasaran

gan memil

sebut din

an/sasaran

BPKP Pro

eberhasilan

uan-tujuan

nerja/Penet

saran strate

kan denga

apaian yan

penetapan

njutnya (pe

NERJA

013 Perwak

ahun 2013

kinerja

ran dilaku

andingkan

kinerja 201

Pendayag

2010, ya

strategis

ih indikato

nilai signi

n strategis

ovinsi Jawa

n/kegagala

n dan prog

tapan Kine

egis melip

an targetny

ng di baw

n strategi p

erformance

kilan BPKP P

3 merupa

tahunan

kan terha

nya deng

13. Sesuai d

unaan Apa

ang menit

s, BPKP m

or kinerja

ifikan bag

secara lang

a Timur di

an pelak

gram yang

erja.

uti identifi

ya. Analisis

wah target

peningkata

ce improvem

Provinsi Jaw

kan bagia

Perwakilan

dap kinerj

gan targe

dengan ket

aratur Neg

tikberatkan

menyempu

utama (IKU

gi BPKP

gsung.

maksudka

ksanaan

g telah dit

ikasi atas

s lebih me

untuk me

an kinerja d

ment).

wa Timur

22

an dari

n BPKP

ja yang

t yang

tentuan

ara dan

n pada

urnakan

U) yang

dalam

n untuk

visi/misi

tetapkan

realisasi

endalam

engenali

di tahun


23

Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah IKU

dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. Hal ini dilakukan

untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis BPKP.

Capaian atas 53 IKU adalah sebesar 106,38% secara ringkas disajikan menurut

tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian Tujuan 1 :

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

% 90 300 333,33


% 90 100,00 111,11

3 Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan

% 40 53,85 134,62

4 Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP

% 90 100 111,11

5 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset

% 50 43,60 87,20

6 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan

% 50 76,47

152,94

7 Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan WTP

% 90 100 111,11

8 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

% 90 100 111,11

9 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

% 90 100 111,11

10 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu

% 85 100 117,65

11 Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

% 55 89,47 162,68

Capaian rata-rata Sasaran Strategis 1 140,36

Sasaran Strategis 1.2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan


24

No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian 12 Persentase hasil pengawasan BUN yang

disampaikan ke Pusat % 90 100 111,11

Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan


% 50 100 200,00

14 Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik

% 90 100 111,11

15 Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik

% 60 44,74 74,57


Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi


% 90,00 92,00 102,22


% 75,00 60,00 80,00


% 100,00 100,00 100,00

19 Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP

% 95,00 50,00 52,63

20 Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

% 100,00 100,00 100,00

21 Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum

% 95,00 100,00 105,26

22 Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum

% 95,00 100,00 105,26

23 Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

% 100,00 100,00 100,00



25

No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian Tujuan 4 :

Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

24 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

% 30 33,33 111,11

25 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada % 80 100 125,00 26 Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki

Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

% 10,00 20,51 205,13

27 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern

% 10,00 20,51 205,13

28 Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan

% 5 10,26 205,13

29 Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

% 85 95 111,76


Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten


% 75 33,33 44,44


% 0 0 0


Tujuan 6 : Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Strategis 6.1 : Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

32 Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) % 96 99,85 104,01 33 Persentase pelaksanaan penugasan

pengawasan yang tepat waktu % 80 80 100


% 75 80,33 107,11

35 Persentase pengiriman laporan tepat waktu % 92 100 108,70


% 100 100 100


% 85 92 108,24


26

No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian 38 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP

% 100 100 100


% 95 100 105,26

40 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

% 8,25 7 84,85

41 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

% 7,80 7,5 96,15

42 Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian

% 96,00 100 104,17

43 Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur

% 90,00 94,92 105,47

44 Persentase pemanfaatan asset % 100,00 99,92 99,92

45 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana

% 8,10 7,70 95,06

46 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

% 93,00 100 107,53


Sasaran Strategis 6.2 : Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan


% 94

100 106,38

48 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev

% 85 85,04 100,05

49 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM-HP

% 85 85,04 100,05

50 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN

% 96 100 104,17

51 Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM % 100 100 100

52 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG

% 90 86,67 96,30

53 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS

% 65 30 46,15


Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta

realisasi anggarannya pada Lampiran 1.

A

kh

sa

la

pe

m

de

se

A

Pr

m

M

ke

pe

m

pa

pe

K/

de

di

nalisis cap

hususnya

asaran stra

ngsung m

erwujudan

membandin

engan ke

ebagaiman

nalisis tent

rovinsi Jaw

masa Renstr

Meningkatn

ementerian

erwujudan

menyuksesk

ara mitra

enyusunan

/L/Pemda.

engan Stan

iperoleh da

1)

paian kine

terhadap

ategis. An

mendukung

sasaran

ngkan cap

emungkina

na dirinci d

tang delap

wa Timur se

ra, disajika

nya kua

n/lembaga

fungsi co

kan tercap

kerja B

n ataupun

Outcome

ndar Akunt

ari BPK RI

B. ANA

Sasaran

Meningk

rja dilakuk

Indikator

nalisis juga

g capaian

n strategi

aian 2013

n tercapa

alam Lamp

pan sasaran

ebagai ala

n sebagai

alitas l

, dan pem

onsulting. U

ainya sasa

PKP sehin

reviu ata

e yang dih

tansi Peme

minimal W

ALISIS CA

Strategis

katnya K

LAKIP 2

kan terhad

Kinerja U

a dilakuka

kinerja sa

is. Selain

3 dengan

ainya sasa

piran 2.

n strategis

t untuk m

berikut:

laporan

merintah d

Upaya stra

aran ini ad

ngga BPK

as Laporan

harapkan a

erintah (SA

WDP.

APAIAN

s 1 :

Kualitas T

013 Perwak

dap capaia

Utama (IKU

an terhad

asaran nam

n itu, an

capaian 2

aran tahu

yang ditet

ewujudkan

keuanga

aerah mer

ategis yang

alah pend

KP dapat

n Keuanga

adalah lapo

AP) yang di

KINERJ

Tata Kelo

kilan BPKP P

an kinerja

U) domina

ap IKU y

mun berpe

nalisis di

2012, sert

un terakhi

tapkan ole

n tujuan st

an pem

rupakan te

g dilaksana

dekatan ya

melakuka

an sebelum

oran keua

tunjukkan

JA

ola Keua

Provinsi Jaw

sasaran s

an pada t

yang tidak

engaruh te

ilakukan

ta mengai

ir Renstra

h Perwakila

trategis pa

merintah

ekad BPKP

akan dalam

ng intensi

an penda

m diterbitk

ngan dapa

dengan op

angan

wa Timur

27

strategis,

tiap-tiap

k secara

erhadap

dengan

itkannya

a, 2014,

an BPKP

da akhir

pusat,

P sebagai

m rangka

f kepada

mpingan

kan oleh

at sesuai

pini yang


28

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan” diindikasikan

oleh tiga IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bersama

sembilan IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan

dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam

Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1

No. Indikator Kinerja Satuan Kinerja Kenaikan /

(Penurunan) Target KInerja 2014

Capaian 2013 /

Target 2014 2012 2013

1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

% 100 300 200 95 315,79


% 97,34 100,00 2,66 95 105,26

3 Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan

% 48,72 53,85 5,13 50 107,69

4 Persentase pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh opini minimal WDP

% 100 100 - 95 105,26

5 Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Aset

% 43,60 43,60 - 60 72,67

6 Persentase pemda yang menerapkan SIMDA Aset tanpa kualifikasi asset pada Laporan Keuangan

% 23,52

76,47

52,95 60 127,45

7 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

% 100 100 - 95 105,26

D

Ta

20

ra

IK

IK

Pe

Ke

No. Ind

8 Persenpengasektordisam

9 Persenpengaperminyang Pusat

10 Persenpengaperminstakehdisamwaktu

11 Persenlaporamempminim

ari tabel t

abel 3.1 te

013 tercap

ata capaian

KU sasaran

KU pertam

emerintah

euangan”

dikator Kinerja

ntase hawasan linral ypaikan ke Pusntase hawasan antaan presidisampaikan

ntase hawasan antaan holders ypaikan te

ntase BUMD yan keuangganperoleh o

mal WDP

ersebut da

erlihat bah

pai 185,19%

n sasaran s

strategis i

a dalam p

Pusat (IP

dengan ta

1. PersentPenyus

a Satuan

hasil ntas ang at

%

hasil atas den

ke

%

hasil atas

ang epat

%

ang nnya pini

%

an dikaitka

wa ketiga

%. Secara k

strategis 1

ni adalah s

pencapaian

PP) yang

arget sebes

tase Instanssunan Lapor

LAKIP 2

n Kine2012

100

100

100

100

an dengan

IKU domi

keseluruha

1 adalah 14

sebagai be

n sasaran s

Mendapat

sar 90%. K

si Pemerintran Keuanga

013 Perwak

rja Ke(Pe2013

100

100

100

89,47

n capaian k

nan sasara

n, dengan

40,36%. Ur

erikut:

strategis 1

Pendamp

Keberhasila

tah Pusat yan

kilan BPKP P

enaikan / enurunan)

-

-

-

(10,53)

kinerja sas

an strateg

ditambah

raian masi

1 adalah “P

pingan Pe

an pencap

yang Menda

Provinsi Jaw

Target KInerja 2014 Ta95

95

90

60

aran yang

is satu pad

delapan I

ng-masing

Persentase

nyusunan

aian IKU i

apat Pendam

wa Timur

29

Capaian 2013 /

arget 2014 105,26

105,26

111,11

149,12

sama di

da tahun

IKU, rata-

g capaian

e Instansi

Laporan

ni diukur

mpingan


30

dengan menghitung jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan

penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan target dalam PKPT.

Dalam tahun 2013, instansi vertikal yang mendapat pendampingan penyusunan

laporan keuangan adalah sebanyak 45 instansi atau 300% dari 15 instansi yang

ditargetkan dalam PKPT. Bila dibandingkan dengan target tahun 2013 dalam

RENSTRA sebesar 90%, maka capaian IKU ini sebesar 333,33%. Tingginya capaian

kinerja ini disebabkan makin meningkatnya kepercayaan terhadap BPKP,

sehingga banyak instansi meminta BPKP untuk melaksanakan pendampingan

penyusunan laporan keuangan, guna meningkatkan kualitas tata kelola

keuangan.

Pendampingan penyusunan laporan keuangan dilaksanakan pada BPS,

Kemenakertrans, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Negeri, Dinas

Sosial Provinsi, KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bawaslu, BPBD, Satker di

Lingkungan Kementerian PU, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan,

Kejaksaan Tinggi, dan BPN.

Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 300% mengalami kenaikan sebesar 200%

dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan

target akhir periode Renstra tahun 2014 , IKU ini telah mencapai 315,79% dari

target tahun 2014 dalam RENSTRA sebesar 95%.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp. 138.654.059,30

atau 114,99% dari anggaran sebesar Rp. 120.584.000,00 dan dengan

menggunakan SDM sebanyak 735 OH atau 137,90% dari rencana sebanyak

533 OH. Selain itu, terdapat dukungan dana mitra untuk pelaksanaan kegiatan

pendampingan penyusunan/reviu LK berdasarkan permintaan sebesar

Rp. 242.224.000,00.

Tingginya realisasi keuangan dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya

perpanjangan waktu atas beberapa penugasan.

BP

ya

Ke

In

m

D

m

Bi

in

Ri

Re

m

A

20

20

U

‐

‐

‐

‐

Ke

Rp

m

1.

PKP berup

ang lebih

euanganny

ndikator Ki

minimal WD

alam tahu

minimal WD

ila dibandi

ndikator Kin

incian opin

ealisasi in

mengalami

pabila dib

013 realisa

014 sebesa

ntuk mend

Pelaksana

Evaluasi A

Evaluasi

Pendamp

egiatan un

p. 336.234

menggunak

.544 OH.

paya mend

baik de

ya memp

inerja ini d

DP dibandi

un 2013, re

DP sebanya

ngkan den

nerja terse

ni BPK atas

ndikator k

kenaikan s

bandingkan

asi indikato

ar 95%.

dukung ter

aan Evalua

AKIP

penetapan

pingan rev

ntuk menc

4.000 atau

kan SDM s

2. Persenopini m

dorong aku

ngan Ind

eroleh op

diukur dar

ngkan den

ealisasi IPD

ak 39 IPD a

ngan deng

but adalah

s laporan K

kinerja tah

sebesar 2,6

n dengan

or kinerja

rcapainya i

si Laporan

n APBD

viu terhada

apai Indik

84,81% da

sebanyak

ntase IPDminimal W

LAKIP 2

untabilitas

ikator Kin

pini minim

ri Realisas

ngan jumla

D yang lap

atau 100%

an target t

h sebesar 1

Keuangan I

hun 2013

66%.

target tah

ini telah m

ndikator k

penyeleng

p Laporan

ator Kinerj

ari pagu an

1.847 OH

D yang LaWDP

013 Perwak

keuangan

nerja “Per

mal WDP”

i jumlah I

h IPD yang

poran keua

% dari 39 IP

tahun 2013

111,11%.

PD dapat d

dibandin

hun 2014,

mencapai

inerja ini d

ggaraan pe

Keuangan

ja ini men

nggaran se

atau 119,

aporan K

kilan BPKP P

n Pemerint

sentase IP

”. Keberh

IPD yang

g ada di Jaw

angannya

D.

3 sebesar 9

dilihat dala

ngkan den

maka sam

105,26% d

dilaksanaka

emerintah

n Pemerinta

nggunakan

ebesar Rp.

,62% dari

Keuangann

Provinsi Jaw

tah Daera

PD yang

asilan pe

memperol

wa Timur.

mempero

90%, maka

am Lampira

ngan tahu

mpai denga

dari target

an melalui

Daerah (LP

ah Daerah

anggaran

. 396.468.0

rencana s

nya memp

wa Timur

31

h kearah

Laporan

ncapaian

leh opini

leh opini

a capaian

an 3.

un 2012,

an tahun

t Renstra

kegiatan:

PPD)

n sebesar

000, serta

sebanyak

peroleh

Sa

m

“P

se

D

D

Ke

ya

Pe

D

se

di

Ki

Re

m

A

20

20

Ke

Pe

an

1.

alah satu

mendorong

Persentase

ebagai sua

aerah dala

aerah.

eberhasilan

ang mene

emerintah

alam tahu

ebanyak 2

ibandingka

inerja ini ad

ealisasi in

mengalami

pabila dib

013 capaia

014 sebesa

egiatan un

erwakilan

nggaran s

.845 OH at

peran BP

akuntabi

Pemda y

atu produk

am menyaj

n Indikato

erapkan SI

Daerah ya

un 2013, P

21 Pemda

an dengan

dalah sebe

ndikator k

kenaikan s

andingkan

an indikato

ar 50%.

ntuk menc

BPKP Jat

sebesar R

tau 112,78%

3. Perse

KP adalah

ilitas Pem

yang mene

k BPKP yan

jikan infor

or Kinerja i

IMDA Keu

ang ada di

Pemerintah

atau 53,

n target ta

esar 134,62

kinerja tah

sebesar 5,1

n dengan t

or kinerja

capai Indik

im sebesa

Rp. 38.850

% dari renc

entase Pem

LAKIP 2

h sebagai

erintah D

erapkan S

ng bisa dij

rmasi mana

ini bisa di

uangan di

Jawa Timu

h Daerah

85% dari

hun 2013

2%.

hun 2013

13%.

target tahu

ini telah m

kator Kiner

ar Rp. 25

0.000,00 s

cana seban

mda yang

013 Perwak

pembina

aerah yan

SIMDA Keu

jadikan se

ajemen da

ukur dari

bandingka

ur.

yang men

39 Pemd

sebesar 40

dibanding

un 2014, m

mencapai 1

rja ini men

.108.000,00

serta men

nyak 1.636

g menerap

kilan BPKP P

Pemerinta

ng lebih b

uangan”. S

bagai alat

alam peng

jumlah Pe

an dengan

nerapkan S

da di Jawa

0%, maka

gkan den

maka samp

107,69% d

nggunakan

0 atau 64

nggunakan

OH.

pkan SIMD

Provinsi Jaw

ah Daerah

baik mela

SIMDA Ke

t oleh Pem

elolaan ke

emerintah

n jumlah

SIMDA Ke

a Timur.

capaian in

gan tahun

pai dengan

ari target

n dana da

4,63% dar

SDM se

DA Keuang

wa Timur

32

h dalam

alui IKU

euangan

merintah

euangan

Daerah

seluruh

euangan

Apabila

ndikator

n 2012

n tahun

Renstra

ari DIPA

ri pagu

ebanyak

gan

Su

de

de

da

Ki

op

Ca

di

Pe

In

m

Pe

Ke

90

Ke

as

‐

‐

‐

Re

ta

uatu Peme

engan baik

engan SIM

alam meni

inerja “Per

pini minim

apaian Ind

iasistensi

emda yang

ndikator K

memperoleh

emda ata

euangan d

0%, maka c

eberhasilan

sistensi/pe

Asistensi

Asistensi/

Inspektor

Asistensi

ealisasi in

ahun 2012

erintah Dae

k adalah d

MDA Keua

ingkatkan

rsentase P

mal WDP.”

dikator Ki

memperol

g menerap

Kinerja “pe

h opini m

u 100%

dari BPKP.

capaian ind

n Indika

ndamping

Penyusuna

/ Pendamp

rat Pemerin

SIMDA Ke

dikator ki

sebesar 10

4. Persenmempe

erah bisa d

engan me

ngannya b

tata kelola

Pemda yan

inerja ini,

leh opini

kan SIMDA

ersentase

minimal WD

dari jumla

Apabila di

dikator kin

ator Kin

an berupa

an LKPD.

pingan Pe

ntah Daera

uangan.

nerja tahu

00% tidak m

ntase Pemeroleh opi

LAKIP 2

dikatakan t

mperoleh

berusaha u

a keuangan

ng menera

dapat d

minimal

A Keuanga

pemda y

DP” untuk

ah Pemda

ibandingka

erja ini seb

nerja ini

:

elaksanaan

ah.

un 2013 s

mengalam

mda yangini minima

013 Perwak

telah mela

opini mini

untuk mem

n menjadi

apkan SIM

iukur den

WDP dib

n.

ang mene

tahun 20

a yang m

an dengan

besar 111,1

i, diduk

reviu LKP

sebesar 10

mi kenaikan/

g meneraal WDP

kilan BPKP P

kukan tata

imal WDP

mbantu Pe

lebih baik

DA Keuan

ngan Juml

andingkan

erapkan S

013 tereali

mendapat

n target tah

11%.

kung de

PD yang d

00% diban

/penuruna

apkan SIM

Provinsi Jaw

a kelola ke

dari BPK R

emerintah

k melalui In

ngan mem

lah Pemd

n dengan

SIMDA Ke

sasi seban

asistensi

hun 2013

engan k

dilaksanaka

ndingkan

an.

MDA Keu

wa Timur

33

euangan

RI. BPKP

Daerah

ndikator

peroleh

a yang

jumlah

euangan

nyak 21

SIMDA

sebesar

kegiatan

an oleh

dengan

uangan

A

20

20

Ke

Rp

m

BP

un

BM

BM

da

Ke

m

ad

In

ta

se

20

87

Re

ca

ke

A

20

20

pabila dib

013 capaia

014 sebesa

egiatan un

p. 1.230.74

menggunak

PKP sebag

ntuk mem

MD. Melal

MD” dihar

apat meng

eberhasilan

menerapkan

da di Jawa

ndikator Ki

ahun 2013

ebanyak 39

0 Pemda a

7,20%.

ealisasi Ind

apaian Ind

enaikan/pe

pabila dib

013 capaia

014 sebesa

andingkan

an indikato

ar 95%.

ntuk menca

48.000 atau

kan SDM se

ai patner p

bantu Pem

lui Indikat

rapkan un

gelola asetn

n Indikato

n SIMDA A

Timur.

inerja “ Pe

terealisas

9 Pemda. A

atau 50%,

dikator Kin

dikator Ki

enurunan.

andingkan

an indikato

ar 60%.

5. Perse

n dengan t

or kinerja

apai Indika

u 88,91% d

ebanyak 71

pemda sek

mda dalam

or Kinerja

tuk Peme

nya denga

or Kinerja

Aset diband

ersentase

si sebanya

Apabila dib

maka cap

nerja tahun

nerja tahu

n dengan t

or kinerja

entase Pem

LAKIP 2

target tahu

ini telah m

tor Kinerja

dari anggar

19 OH.

kaligus pem

mengelola

“Persenta

rintah Dae

n lebih bai

ini dapa

dingkan de

Pemda ya

ak 17 Pem

bandingkan

paian Indik

n 2013 se

un 2012

target tahu

ini telah m

mda yang

013 Perwak

un 2014, m

mencapai 1

a ini mengg

ran sebesa

mbina Pem

a aset- ase

ase Pemda

erah yang

ik.

at diukur

engan juml

ang Mene

mda atau 4

n dengan t

kator Kine

besar 43,6

sebesar 4

un 2014, m

mencapai

Menerapk

kilan BPKP P

maka samp

105,26% d

gunakan d

r Rp. 1.384

mda, menc

et yang dim

a yang Me

menerap

dari Juml

ah Pemeri

erapkan SI

43,60% da

target tahu

rja untuk

60 % diba

43,60 %

maka samp

72,67% da

kan SIMDA

Provinsi Jaw

pai dengan

ari target

ana mitra

4.322.000,0

iptakan su

miliki yaitu

enerapkan

kan SIMD

lah Pemd

ntah Daera

MDA Aset

ari jumlah

un 2013 se

tahun ini

ndingkan

tidak men

pai dengan

ari target

A Aset

wa Timur

34

n tahun

Renstra

sebesar

00, serta

atu alat

SIMDA

SIMDA

A BMD

a yang

ah yang

t” pada

pemda

ebanyak

sebesar

dengan

ngalami

n tahun

Renstra

Ke

Rp

pe

81

Sa

pe

as

as

in

ku

In

ku

La

di

ju

Ta

17

de

ki

Ke

ya

Pe

Re

ki

egiatan un

p. 18.190.

enggunaan

18 OH.

alah satu

emeriksaan

set yang

sistensi/pe

ndikator ki

ualifikasi A

ndikator K

ualifikasi A

aporan Ke

ibandingka

umlah Pem

ahun 2013

7 Pemda y

engan targ

nerja ini m

eberhasilan

ang dibua

emda deng

ealisasi ind

nerja tahu

ntuk menc

000,00 at

n SDM se

permasala

n terhadap

g dimili

ndamping

inerja “Pe

Aset pada L

Kinerja per

Aset pada L

euanganny

an dengan

da yang m

, indikator

yang mend

get 2013

mencapai

n indikator

t oleh Pe

gan penge

dikator kin

n 2012 me

6. PersenKualifik

capai Indi

au 100%

ebanyak 1.

han yang

p Laporan

ki oleh

an SIMDA

rsentase P

Laporan Ke

rsentase p

Laporan Ke

ya tidak

n Pemda

mendapat p

kinerja ini

dapat pen

sebesar 50

152,94 % d

r kinerja in

mda dan

elola aset d

nerja tahun

engalami k

ntase Pemkasi Aset p

LAKIP 2

kator Kine

dari pag

.672 OH a

sering me

Keuangan

Pemda

A Aset b

Pemda ya

euangan”.

pemda ya

euangan d

ada cata

yang me

pendampin

terealisasi

dampinga

0,00 % ata

dari target.

ni, didukun

asistensi

di tingkat S

n 2013 dib

enaikan se

mda yangpada Lapo

013 Perwak

erja ini m

u anggara

atau 204,4

enjadi tem

n Pemerint

. Salah

erhasil dil

ng Mener

ang mene

apat dicap

atan kuali

nerapkan

ngan Simda

i sebanyak

n SIMDA A

au 9 Pemd

.

ng dengan

rekonsilias

KPD.

bandingkan

ebesar 52,9

g Meneraporan Keua

kilan BPKP P

menggunak

an sebesa

40% dari r

muan BPK d

tah Daerah

satu

laksanakan

rapkan SIM

rapkan Si

pai dari Jum

fikasi opi

SIMDA A

a Aset seba

k 13 Pemda

Aset. Apab

da, maka

kegiatan r

si antara p

n dengan

95%.

pkan Simangan

Provinsi Jaw

kan dana

ar Rp. 0,0

rencana se

dalam me

h adalah m

ukuran

n adalah

MDA Aset

mda Aset

mlah Pemd

ni tentan

Aset. Tahu

anyak 17 P

a atau 76,4

bila diband

capaian in

reviu lapor

pengelola

capaian in

mda Aset

wa Timur

35

sebesar

0 serta

ebanyak

lakukan

masalah

bahwa

melalui

t tanpa

t tanpa

da yang

ng aset

n 2013

Pemda.

47% dari

dingkan

ndikator

ran aset

aset di

ndikator

Tanpa

A

20

20

Ke

Rp

pe

IK

du

IK

N

ju

Re

m

se

se

PH

di

pe

m

Re

di

di

ta

pabila dib

013 capaia

014 sebesa

egiatan un

p. 549.075

enggunaan

KU “Persen

ukungan W

KU ini diuk

egeri (PHL

umlah lapo

ealisasi tah

memperoleh

ebesar 111

edangkan

HLN tahun

itargetkan

enugasan

merupakan

ealisasi IK

ibandingka

iukur dari

ahun 2013

andingkan

an indikato

ar 60%.

ntuk menca

.000,00 ata

n SDM seb

tase jumla

WTP” meru

kur dari jum

LN) yang m

ran keuang

hun 2013 I

h opini du

1,11% dar

capaian o

n 2013 in

dalam

audit te

crash prog

KU ini ta

an dengan

target pa

telah men

7. PersenMempe

n dengan t

or kinerja

apai Indika

au 94,16%

banyak 625

h laporan

upakan IKU

mlah lapor

memperole

gan proyek

KU ini ada

ukungan W

ri target t

output keg

i mencapa

PKPT. Tin

erhadap P

gram.

hun 2013

n tahun 20

ada akhir t

capai 105,2

ntase Jumeroleh Op

LAKIP 2

target tahu

ini telah m

tor Kinerja

dari angg

5 OH atau 1

keuangan

U utama d

ran keuang

eh opini d

k PHLN ya

alah sebany

WTP, denga

tahun 201

giatan aud

ai 103,85%

ngginya c

PHLN tida

3 sebesar

012 yang

tahun Ren

26%.

mlah Lapopini Dukun

013 Perwak

un 2014, m

mencapai 1

a ini mengg

garan sebes

100% dari

proyek PH

alam penc

gan proye

dukungan

ng diaudit

yak 81 lapo

an demikia

13 dalam

dit dukung

% dari 78

capaian i

ak direnca

100% d

mencapai

nstra 2014

oran Keuangan WTP

kilan BPKP P

maka samp

127,45% d

gunakan d

sar Rp. 583

rencana pe

HLN yang m

capaian Sa

k Pinjaman

WTP diba

.

oran yag s

an capaian

RENSTRA

gan keuan

Laporan

ni dikare

anakan se

dapat teta

sebesar 1

sebesar 9

angan Pro

Provinsi Jaw

pai dengan

ari target

ana mitra

3.130.000,0

enugasan.

memperole

asaran Stra

n dan Hib

ndingkan

seluruhnya

n IKU tahu

sebesar

ngan atas

Hasil Aud

enakan be

ebelumnya

ap diperta

100%, nam

95%, capa

oyek PHLN

wa Timur

36

n tahun

Renstra

sebesar

00 serta

eh opini

ategis 1.

ah Luar

dengan

(100%)

un 2013

90,00%,

proyek

dit yang

eberapa

a yang

ahankan

mun bila

ian IKU

N yang

Ke

Rp

de

se

D

te

PN

Rp

Se

Pe

pe

be

egiatan u

p.629.577.3

engan me

ebanyak 2.

isamping

erdapat pe

NPM Perd

p. 131.069

No 1 PP2 PN3 BE4 FE5 IM6 PN7 W8 W9 H10 BE11 PN12 M13 IN14 U15 SR16 D Ju

esuai deng

emerintah

engawasan

ersifat linta

8.

untuk me

307,00 ata

enggunaka

136 OH.

pemakaian

emakaian

desaan seb

.800,00.

AuditPAUD NPM GeneraERMUTU EATI MHERE NPM Perkota

WISMP WASAP-D

PEQ EC-TF NPM Perdesa

MEDP NVEST NICEF/KHPPRIP OISP

umlah

gan PP No

(SPIP), m

n intern te

as sektora

Persentase

encapai IK

au 92,72%

n SDM se

n dana DI

dana mitr

besar Rp.

Daftar Aud

t

asi

aan

aan

IA

omor 60 T

andat yan

erhadap ak

l. Dengan

e hasil peng

LAKIP 2

KU ini m

% dari an

ebanyak 2

IPA Perwa

ra sebesar

463.415.00

Tabel 3dit Proyek P

PP T1 1 1 2 7 8 6 1 6 11 15 12 8 1 1 1

81

Tahun 200

g diberika

kuntabilita

PP terseb

gawasan lin

013 Perwak

mengguna

ggaran se

.250 OH a

akilan untu

r Rp. 594.4

00,00 dan

3.3 PHLN Tahun

Target LHA 1 1 1 2 7 8 6 1 6 11 13 12 8 1 0 0

78

08 tentang

an kepada

s keuanga

ut, BPKP m

tas sektoral

kilan BPKP P

kan dana

ebesar Rp

atau 105,3

uk penuga

484.800,00

n PNPM P

n 2013

Realisasi1 1 2 2 7 8 6 1 6 11 13 12 8 1 1 1

81

g Sistem P

BPKP ant

an negara

mempunya

l yang disam

Provinsi Jaw

a DIPA

p. 678.978

34% dari r

asan audit

0, dengan

Perkotaan

Capaian100100100100100100100100100100

115,3100100100

- -

103,8

Pengendali

tara lain m

atas kegia

ai kewenan

mpaikan ke

wa Timur

37

sebesar

.000,00,

rencana

t PHLN,

rincian

sebesar

n (%)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0

85

ian Intern

melakukan

atan yang

ngan yang

Pusat


38

lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern

yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga

pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait

dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja tersebut, Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengawasan yang bersifat lintas

sektoral yang berada di wilayah Jawa Timur.

IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat”

diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil audit bersifat lintas sektoral yang

dikirimkan ke Pusat dibandingkan dengan target Laporan dari Pusat.

Jumlah laporan yang telah dikirimkan ke Pusat dalam tahun 2013 sebanyak 155

laporan dari 155 PP yang ditetapkan oleh pusat atau dengan capaian IKU sebesar

100%. Jika dibandingkan dengan targetnya dalam renstra sebesar 90 %, capaian

kinerja atas hasil pengawsan lintas sektoral tahun 2013 telah mencapai 111,11 %

Kegiatan pengawasan lintas sektoral yang dilaksanakan selama tahun 2013

sebanyak 337 penugasan atau 168 % dari PKPT, antara lain : audit PPIP (post audit

tahun 2012 dan interim audit tahun 2013), BOK/Jamkesmas Provinsi dan

Kabupaten/Kota, Bantuan Sosial Kemendikbud, RASKIN, Reviu Penanganan

Masalah Sosial pada Badan Pelaksana BPLS, Audit Penyelenggaraan Ibadah Haji,

Pemakaian Dana Penanggulangan Bencana, Pengawasan Seleksi CPNS pada

Provinsi dan Kabupaten/Kota, Evaluasi BSPS, serta program lintas sektor lainnya.

Tingginya capaian kinerja ini dikarenakan adanya kegiatan pengawasan seleksi

CPNS yang sebelumnya tidak direncanakan. Karena BPKP bertindak sebagai Ketua

Pengawas Pengadaan CPNS Tahun 2013, maka Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Timur pro aktif melaksanakan kegiatan pengawasan seleksi CPNS pada

39 pemerintah daerah dan 17 instansi pemerintah pusat. Realisasi IKU tahun 2013

sebesar 100% dapat mempertahankan kinerja pada tahun 2012, dan jika

di

m

ta

Ke

se

Rp

da

D

pe

Rp

PP

Rp

Rp

IK

Pu

pe

pe

pa

Ca

pr

Pu

ibandingka

mencapai 1

arget akhir

egiatan ya

ebesar R

p. 748.825

ari rencana

isamping

engawasan

p. 650.819

PIP sebe

p.29.505.00

p. 156.000

1.

2.

KU “Persen

usat” mer

elaksanaan

engawasan

asal 49 aya

apaian IKU

residen ya

usat.

an dengan

05,26% da

periode R

ang dilaksa

p.722.030.

5.000,00 de

a sebanyak

penggun

n lintas

9.600,00 ya

esar Rp

00,00, Pe

.000,00, da

tase hasil

rupakan in

n tugas

n lainnya b

at 2 butir c

U ini diuku

ang dikirim

9. Perseyang d

n target a

ari target s

enstra BPK

anakan unt

649,00 a

engan men

k 4.724 OH

naan dan

sektoral

ang diguna

.91.389.500

engawasan

an Audit BO

pengawasa

ndikator p

BPKP me

berdasarka

PP 60 Tah

ur berdasa

mkan ke P

entase hadisampaik

LAKIP 2

akhir perio

sebesar 95

KP tahun 20

tuk menca

atau 96,4

nggunakan

.

a Perwak

juga m

akan untuk

0,00, Ev

n Pengad

OK sebesar

an atas pe

pencapaian

elakukan

n penugas

hun 2008 te

arkan juml

Pusat diba

asil pengakan ke Pus

013 Perwak

ode Renstr

%. Mengik

014 perlu d

apai kinerja

42% dari

n SDM seb

kilan unt

mengguna

k pengawa

valuasi B

daan CP

r Rp. 373.9

rmintaan p

n Sasaran

pengawasa

san dari Pr

entang SPI

ah laporan

ndingkan

awasan asat

kilan BPKP P

ra tahun 2

kuti target

disesuaikan

a IKU ini m

anggara

banyak 4.2

uk melak

kan dan

asan interim

BSPS Ke

NS Tahu

925.100,00.

presiden ya

n Strategis

an intern

esiden, ses

IP.

n hasil aud

dengan ta

atas perm

Provinsi Jaw

2014, IKU

RPJMN 20

n menjadi

mengguna

an DIPA

03 OH ata

ksanakan

na mitra

m tahun 2

menpera

un 2013

ang disam

s 1 dalam

melalui

suai denga

dit atas pe

arget lapo

mintaan p

wa Timur

39

ini telah

010-2014,

100%.

akan dana

sebesar

au 88,97%

kegiatan

sebesar

2013 yaitu

sebesar

sebesar

mpaikan ke

m rangka

kegiatan

an amanat

ermintaan

oran dari

presiden

Ju

la

ca

Re

ta

ta

Ke

ad

Pe

Rp

m

37

IK

di

de

be

di

D

la

se

se

Ke

20

umlah lapo

poran dari

apaian IKU

ealisasi IKU

ahun 2012

ahun 2014

egiatan pe

dalah Eva

embangun

p.156.068.4

menggunak

78 OH.

1.

2.

KU “Perse

isampaikan

engan tar

erdasarkan

isampaikan

alam tahu

poran at

ecara tepa

ebesar 85,0

egiatan pe

013 adalah

oran yang

i 20 penug

tahun 201

U tahun 2

, dan jika

sebesar 95

engawasan

aluasi Pen

nan Nas

471,00 ata

kan SDM

entase ha

n tepat wa

get tahun

n persentas

n tepat wa

un 2013, ju

tau 100%

t waktu. D

00%, maka

engawasan

h sebagai b

10. Perseyang

telah diki

gasan yang

13 sebesar

013 sebes

dibanding

5%, menca

n atas per

nyerapan

sional, y

u 180,01%

sebanyak

asil penga

aktu” meru

n 2013 da

se laporan

ktu sesuai

umlah lapo

dari juml

Dibandingk

capaian IK

n atas per

berikut:

entase hadisampai

LAKIP 2

rimkan ke

g dilaksana

100%.

sar 100% d

gkan deng

pai 105,26

mintaan p

Anggaran

yang me

% dari angg

427 OH

awasan a

upakan IKU

alam RENS

n pengawa

RPL .

oran yang

ah penug

kan denga

KU tersebu

rmintaan s

sil pengawikan tepat

013 Perwak

e Pusat da

kan pada t

dapat mem

gan target

6%.

presiden ya

dan Mo

enggunaka

garan sebe

atau 112

atas perm

U untuk m

STRA sebe

san atas p

dikirimkan

asan lapo

an target t

ut adalah se

stakeholde

wasan atat waktu

kilan BPKP P

lam tahun

tahun angg

mpertahan

t pada ak

ang dilaks

onitoring

an dana

esar Rp. 86

,96% dari

mintaan s

mencapai S

esar 85,00

permintaan

n/disampa

oran perm

tahun 201

ebesar 117

ers yang d

as permin

Provinsi Jaw

n 2013 seb

gran 2013,

kan capaia

hir period

anakan ta

Kegiatan

DIPA

6.700.000,0

rencana

stakeholde

Sasaran St

0%. IKU in

stakehold

ikan seba

intaan sta

3 dalam R

7,65%.

dilaksanaka

taan stake

wa Timur

40

banyak 20

sehingga

an kinerja

e Renstra

hun 2013

Prioritas

sebesar

00 dengan

sebanyak

ers yang

rategis 1

ni diukur

der yang

anyak 28

keholder

RENSTRA

an tahun

eholders


41

a. Inventarisasi Aset

b. Reviu perpanjangan izin Multiyears Contract

c. Verifikasi Pembayaran

d. Pendampingan PBJ

e. Reviu/Validasi Uang Pengganti pada Kejaksaan

f. Pendampingan Pengawasan pada APIP lainya

g. Reviu pengawasan pada APIP Lainnya

h. Pendampingan pengelolaan/penggunaan Dana pada BPBD

i. Pengawasan atas permintaan Stakeholder lainnya

Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2012 tidak

mengalami kenaikan/penurunan, dan jika dibandingkan dengan target akhir

periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 111,11% dari target sebesar

90%. Sesuai target RPJMN 2010-2014, maka target akhir periode Renstra BPKP

tahun 2014 perlu disesuaikan menjadi 100% dari 90%.

Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana anggaran DIPA sebesar

Rp. 98.495.859,00 atau 1.059,10% dari anggaran DIPA sebesar Rp. 9.300.000,00

dengan menggunakan SDM sebanyak 1.330 OH atau 1.477,78% dari rencana

sebanyak 90 OH.

Tingginya penggunaan dana dan waktu pelaksanaan berbanding lurus adanya

kegiatan non PKPT sebanyak 25 penugasan, sehingga kinerja output menjadi

933,33 % dari PKPT sebanyak 3 penugasan, serta adanya dukungan dana mitra

sebesar Rp. 392.492.500,00. Besarnya capaian kinerja ini karena banyaknya

permintaan audit/kegiatan pengawasan lainnya dari stakeholders di Jawa Timur

dan permintaan Pusat yang sebelumnya tidak ditargetkan dalam PKPT. Hal ini

mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan stakeholders terhadap

BPKP.

Pe

Ke

pa

Se

Pa

m

A

Ke

D

m

La

um

Sa

O

IK

m

as

D

m

ya

BU

de

55

enggunaan

emendikbu

ada POLDA

3.

esuai deng

asal 58 a

menyusun d

nggaran, N

euangan B

engan kon

masih belum

aporan Ke

mum. Ole

asaran Stra

Opini Minim

KU ini diuk

minimal WD

sistensi dar

ari kegiat

memperoleh

ang memp

UMD yang

engan targ

5%.

n dana

ud, Verifik

A, dan Inve

gan Undan

ayat 2, K

dan menya

Neraca, dan

BUMD pada

ndisi kema

m memad

uangan B

h karena

ategis 1 de

mal WDP”.

kur dengan

DP dan m

ri BPKP.

an aisiten

h opini Wa

peroleh op

g belum dia

get tahun

11. PersenMinima

mitra d

kasi Pemb

entarisasi A

ng-Undang

Kepala Dae

ampaikan L

n Catatan

a Pemerint

ampuan Su

ai, BPKP b

UMD agar

itu penda

engan IKU

n menghit

membandin

nsi/bimtek

ajar Tanpa

pini Wajar

audit seba

2013 dalam

ntase BUMDal WDP

LAKIP 2

diantaranya

ayaran, Re

Aset.

g Perbend

erah selak

Laporan Ke

atas Lapor

tah Daerah

umber Day

berperan a

r sesuai d

ampingan

“BUMD ya

ung jumla

ngkannya d

tahun 20

a Pengecua

Dengan P

nyak 4 BUM

m Renstra

D yang La

013 Perwak

a untuk

eviu PBJ,

aharaan N

ku pengg

euangan ya

ran Keuang

h.

ya Manusia

aktif dalam

engan sta

ini diang

ang Lapora

ah BUMD y

dengan ju

013 terhad

alian seban

Pengecualia

MD (10%).

mencapai

aporan Ke

kilan BPKP P

kegiatan

Pendampi

Negara No

guna angg

ang melipu

gan, dilamp

a BUMD ya

m pendam

andar akun

gap mend

an Keuang

yang yang

mlah BUM

dap 38 B

nyak 31 BU

an adalah

Capaian IK

162,68%

uangannya

Provinsi Jaw

Monito

ingan Pen

omor 1 Ta

garan/bara

uti: Laporan

piri dengan

ang pada

pingan pe

ntansi yan

dukung pe

gannya Me

g mempero

MD yang m

UMD, BU

UMD (82%

3 BUMN

KU ini diba

dari targe

Memperol

wa Timur

42

ring TL

ngawasan

hun 2004

ang wajib

n Realisasi

n Laporan

umumnya

enyusunan

g berlaku

encapaian

emperoleh

oleh opini

mendapat

MD yang

%), BUMD

(8%) dan

andingkan

et sebesar

leh Opini


43

Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 89,47% dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 10,53% , dan bila dibandingkan

dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 60,00% telah mencapai

149,12% .

Penurunan capaian kinerja outcome tersebut disebabkan oleh 4 BUMD yang

belum diaudit.

Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar

Rp. 238.315.700,00 atau 99,27 % dari anggaran DIPA sebesar Rp. 240.064.000,00

serta dukungan dana Mitra Rp. 733.930.000,00 dengan menggunakan SDM

sebanyak 1.662 OH atau 81,71% dari rencana sebanyak 2.034 OH.

Adapun kegiatan untuk menudukung capaian IKU tersebut meliputi:

1) Bimtek Implementasi SIKOMPAK pada PDAM

2) Bimpek implementasi SIPAKBLUD

3) Bimtek PDAM (SAK ETAP)

4) Bimtek/Asistensi penyusunan SIA PDAM

5) Monitoring implementasi SIKOMPAK

6) Sosialisasi/bimtek SIKOMPAK pada PDAM

7) Pendampingan Penataan, Sistem dan Kebijakan Akuntansi pada BLUD

8) Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada BLUD

9) Pendampingan dan Pemenuhan Persyaratan BLUD

Sa

Pe

m

di

Re

di

In

m

Pe

w

asaran St

engawasan

mengukur

isampaikan

ealisasi IKU

ikaitkan de

No. Ind

1 Persepengayang pusat

1.

2.

ndikator kin

merupakan

encapaian

waktu diban

S

TP

2)

rategis “T

n” di Perw

keberhasi

n ke Pusat”

U sasaran

engan targ

Perkemb

dikator Kinerja

entase hawasan Bdisampaikan

nerja “Pers

indiakor

ini dapat

ndingkan d

asaran S

TercapainPengawa

1. Persentpusat

Tercapainya

wakilan BP

lannya ya

”.

strategis ta

et tahun 2

bangan Pen

a Satuan

asil UN

n ke

%

sentase Ha

kinerja ya

t diukur d

dengan jum

trategis

nya Optimsan

tase hasi

LAKIP 2

a Optima

KP Provins

aitu Perse

ahun 2013

014 disajik

Tabel ncapaian In

n Kine2012

100 1

sil Pengaw

ang mendo

ari Jumlah

mlah lapora

2 :

malisasi

il Pengaw

013 Perwak

lisasi Pen

si Jawa Tim

entase Ha

3 dibandin

kan dalam

3.4 ndikator Sa

rja Ke(Pe2013

100

wasan BUN

orong terc

h laporan

an.

i Penerim

wasan BU

kilan BPKP P

nerimaan

mur mem

asil Penga

gkan deng

Tabel 3.4 b

asaran Stra

enaikan / enurunan)

-

N yang disa

capainya s

yang diki

maan Neg

UN yang

Provinsi Jaw

Negara D

iliki satu I

awasan BU

gan tahun

berikut ini:

ategis 2

Target KInerja 2014 Ta

95

ampaikan k

sasaran st

rim ke pu

gara dar

disampa

wa Timur

44

Dari Hasil

IKU untuk

UN yang

2012 dan

Capaian 2013 /

arget 2014

105,26

ke pusat “

trategis 2.

usat tepat

ri Hasil

ikan ke


45

Untuk Tahun 2013, realisasi indikator kinerja ini sebesar 100%. Dengan demikian

untuk tahun 2013 seluruh laporan terbit telah dikirim ke BPKP Pusat mencapai

100%.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2013, capaian indikator kinerja tahun

2013 sebesar 111,11 % dari target sebesar 90%.

Realisasi Indikator Kinerja tahun 2013 sebesar 100 % dibandingkan dengan

capaian Indikator Kinerja tahun 2012 sebesar 100 % tidak mengalami

kenaikan/penurunan.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun

2013 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 105,26 % dari target Renstra

2014 sebesar 95%.

Keberhasilan dari Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan audit terhadap dana

DAK yaitu :

‐ Verifikasi Advance payment DAK tahun 2013

‐ Verifikasi DAK Reimbursement tahun 2012 pada Pemda

‐ Monitoring DAK tahun 2013

Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan dana sebesar

Rp.1.234.701.000,00 atau 98,92% dari anggaran sebesar Rp.1.248.127.000,00. Serta

penggunaan SDM sebanyak 3.292 OH atau 100,43% dari rencana sebesar

3.278 OH.

Disamping itu, sasaran kegiatan optimalisasi penerimaan negara dari hasil

pengawasan untuk tahun 2013 juga telah direncanakan dalam RKT dalam dua

macam kegiatan dengan jumlah penugasan sebanyak 10 pp, dengan rencana

anggaran sebesar Rp. 67.678.000,00 dan rencana SDM sebesar 317 OH. Untuk

pemenuhan kinerja bidang IPP kegiatan tersebut dialihkan menambah kegiatan

pengawasan atas permintaan presiden dan stakeholder, dengan rincian :

‐ 9 Penugasan pengawasan (PP) hasil pengawasan BUN dialihkan pada kegiatan

pengawasan atas permintaan Presiden


46

‐ 1 Penugasan pengawasan atas penerimaan negara dialihkan pada kegiatan

pengawasan atas permintan stakeholder

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri

atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan

yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan

pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin akses dan mutu

pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan

urusan wajib, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang

disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah

struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat

Umum Pemegang Saham/RUPS, dewan komisaris dan direksi) untuk meningkatkan

pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh

stakeholders, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan

atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan

berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata kelola Kepemerintahan/ Perusahaan

3)


47

Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan

akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP mendorong pemerintah

daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan

mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG.

Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/

Perusahaan” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan

IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan

Prima dan BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik.

Bersama satu IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan

dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam

Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3



Capaian 2013 /

Target 2014 2012 2013


% 100 100 - 60 166,67

2 Persentase BUMN dengan GCG atau KPI mendapat skor Baik

% 100 100 - 95 105,26

3 Persentase BUMD yang Kinerjanya memperoleh prediket baik/sehat

% 44,74 44,74 - 70 63,91

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di

Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis 3 pada tahun 2013

tercapai 155,56%. Secara keseluruhan, dengan tiga IKU, rata-rata capaian sasaran

12

be

D

Pe

Pe

Pe

SP

ja

Se

SP

te

50

la

di

Ki

m

pe

U

ta

m

A

ad

28,56%. Ur

erikut:

3.

4.

asar huku

embangun

emda untu

eraturan P

PM dilakuk

ngka men

elanjutnya

PM yang d

entang Sist

0 ayat 1 bu

in melalui

ilaksanaka

inerja “Per

menghitung

erencanaa

ntuk tahun

ahun 2013

mencantum

pabila dib

dalah sebe

1.

raian masi

um pelaksa

nan Jangka

uk menera

Pemerintah

kan denga

nengah da

Inpres No

ditetapkan

tem Penge

utir a, men

audit kin

n BPKP me

sentase IP

g jumlah I

n dibandin

n 2013, re

3 semua

mkan SPM k

bandingkan

esar 200% d

PersentaMinimum

ng-masing

anaan Sta

a Meneng

apkan Stan

h Nomor 6

an menuan

an tahuna

omor 1 Ta

n oleh kem

endalian In

yebutkan

erja. Oleh

endukung

D yang tel

IPD yang

ngkan deng

alisasi Ind

Pemerinta

ke dalam d

n dengan

dari target

ase IPD ym

LAKIP 2

g capaian

ndar Pelay

gah tahun

ndar Pelay

65 Tahun

ngkan indik

an serta p

hun 2010

menterian

tern Peme

bahwa BPK

karena itu

pencapaia

ah menera

telah me

gan IPD ya

ikator Kine

ah Daerah

dokumen p

target tah

2013 sebe

yang Tela

013 Perwak

IKU sasara

yanan Min

n 2010–20

yanan Mini

2005 yang

kator SPM

pada doku

juga men

teknis. Be

erintah, pas

KP melaku

u, audit ki

an Sasaran

apkan SPM

ncantumka

ng dilaksa

erja ini seb

h yang d

perencanaa

hun 2013

esar 50% .

ah Mener

kilan BPKP P

an strategi

nimal (SPM

14, yang

imal. Selai

g mensyar

pada dok

umen pen

gharuskan

rdasarkan

sal 48 ayat

kan penga

nerja pela

n Strategis

M”. Indikato

an SPM k

nkan Audi

besar 100%

ilakukan a

annya.

capaian Ii

rapkan St

Provinsi Jaw

is ini adala

M) adalah

mewajibk

n itu juga

atkan imp

kumen per

nganggaran

n Pemda m

PP 60 Ta

t 2 butir a

awasan inte

yanan pem

3 dengan

or ini diuku

ke dalam

t Kinerja.

%. Ini bera

audit kine

indikator k

tandar Pe

wa Timur

48

ah sebaga

Rencana

an setiap

a terdapat

plementasi

rencanaan

n daerah.

melakukan

hun 2008

dan pasal

ern antara

mda yang

Indikator

ur dengan

dokumen

arti bahwa

erja telah

kinerja ini

elayanan

i

Re

re

ke

A

20

20

Ke

te

Ke

Rp

se

87

BP

m

ha

U

G

BU

at

pe

D

ba

di

Pe

ealisasi In

ealisasi in

enaikan/pe

pabila dib

013 capaia

014 sebesa

eberhasilan

erhadap du

egiatan u

p. 241.967

erta pengg

79 OH.

5.

6.

PKP berpe

manajemen

arapan dap

ntuk meng

CG atau K

UMN/BUM

tau KPI, di

endamping

alam tahu

aik sebany

ilakukan as

etrokimia G

2. PeSk

dikator Ki

dikator k

enurunan.

bandingkan

an indikato

ar 60%.

n dari ind

ua bidang p

ntuk men

7.000,00 at

gunaan SDM

eran melak

kepada B

pat mempe

gukur man

KPI Menda

MD/BUL/BL

bandingka

gan asesm

n 2013, BU

yak 7 bad

sesmen/ev

Gresik (Per

ersentasekor Baik

inerja tahu

kinerja tah

n dengan

or kinerja

dikator kin

pelayanan

ncapai Ind

tau 99,55%

M sebanya

kukan peng

BUMN/BUM

erbaiki kine

nfaat, diteta

apat Skor

LUD yang m

an dengan

men oleh BP

UMN/BUM

an usaha

valuasi, sed

rsero), PT S

e BUMN/B

LAKIP 2

un 2013

hun 2012

target tah

ini telah m

nerja ini

pada emp

dikator Kin

% dari ang

ak 1.432 O

gawasan in

MD/BUL/B

erja BUMN

apkan IKU

Baik”. IKU

mendapat

jumlah BU

PKP.

D/BUL/BLU

atau seb

dangkan em

Surabaya In

UMD/BUL

013 Perwak

sebesar 1

2 sebesar

hun 2014,

mencapai

didukung

pat Pemda.

nerja ini

garan DIP

H atau 162

ntern mela

BLUD di b

N/BUMD/B

berupa “B

ini diukur

skor minim

UMN/BUM

UD yang m

besar 100%

mpat BUM

ndustrial R

L/BLUD ya

kilan BPKP P

00 % dib

100 %

maka sam

166,67 %

oleh keg

mengguna

A sebesar

2,91% dari

alui pembe

idang GCG

UL/BLUD.

BUMN/BUM

r dengan

mal baik a

MD/BUL/ BL

mendapat s

% dari 7

N yaitu PT

Rungkut Ind

ang GCG a

Provinsi Jaw

bandingkan

tidak m

mpai deng

dari targe

giatan aud

akan dana

Rp. 243.0

rencana p

erian pelay

G dan KPI

MD/BUL/B

menghitun

atas penera

LUD yang

skor baik d

badan us

Barata (Pe

dustri (Pers

atau KPI M

wa Timur

49

n dengan

mengalami

gan tahun

et Renstra

dit kinerja

a sebesar

058.000,00

penugasan

yanan jasa

I, dengan

LUD yang

ng jumlah

apan GCG

dilakukan

an sangat

aha yang

ersero), PT

sero) dan

Mendapat

t

PT

IK

G

Re

pe

Ke

Rp

se

se

A

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

11

Pe

Ba

di

T INKA (Pe

KU sebesar

CG badan

ealisasi IKU

eriode Ren

egiatan

p. 229.371

erta dukun

ebanyak 3.

dapun keg

) Asisten

) Asesme

) Pendam

) Pembim

) Asesme

) Sosialisa

) Evaluas

) Sosialisa

) Reviu P

0) Reviu d

1) Pendam

enetapan I

aik”, dim

ilaksanaka

3.

ersero) mas

90%, mak

usaha has

U tahun 20

nstra tahun

untuk m

.300,00 ata

ngan dan

561 OH at

giatan untu

nsi/bimtek

en atas Pen

mpingan Pe

mbingan da

en Risk Mat

asi GCG pa

i penerapa

asi & Pend

enggunaan

an Penyus

mpingan Pe

IKU “Perse

aksudkan

n oleh BPK

PersentaMemper

sih dalam

ka capaian

il evaluasi

013 sebesa

n 2014 sebe

mendukung

au 124, 94

a Mitra R

au 109,33%

uk menduk

GCG

ngelolaan S

enerapan M

an konsulta

aturity Leve

ada BUMN

an GCG

dampingan

n Dana Pen

unan SOP

enyusunan

ntase BUM

untuk m

KP dalam m

ase BUroleh Pred

LAKIP 2

proses ase

IKU terseb

BPKP dapa

ar 100% te

esar 95%.

g IKU

4% dari ang

Rp. 733.93

% dari renc

kung capaia

SPI pada B

Manajemen

asi GCG

el pada BUM

/BUMD

n Pengadaa

nyertaan M

pada BUM

KPI pada

MD yang K

mengukur

meningkatk

UMN/BUMDdikat Baik/

013 Perwak

esmen. Bila

but adalah

at dilihat d

elah menca

ini men

ggaran DIP

30.000,00

cana seban

an IKU ters

UMN

n Risiko

MN

an Barang

Modal Neg

MN/BUMD

BUMD

inerjanya M

manfaat

kan tata ke

D/BUL/BL/Sehat

kilan BPKP P

a dibandin

sebesar 11

alam Lamp

apai 105,26

nggunakan

PA sebesar

dengan m

nyak 3.257

sebut melip

dan Jasa d

ara (PMN)

Memperole

pengaw

elola BUMD

LUD yan

Provinsi Jaw

gkan deng

11,11%. Rin

piran 6.

6% dari ta

n dana

r Rp 183.59

mengguna

OH.

puti:

di lingkung

pada BUM

eh Minima

asan inte

D.

ng Kin

wa Timur

50

gan target

ncian skor

rget akhir

sebesar

91.000,00,

kan SDM

an BUMN

MN

al Predikat

ern yang

erjanya


51

IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang memperoleh kinerja

minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya diaudit oleh

BPKP.

Dalam tahun 2013, BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik sebanyak

17 BUMD atau 44,74% dari 38 BUMD yang diaudit, sehingga capaian kinerja IKU

ini adalah sebesar 74,57% dari target sebesar 60%.

Rendahnya capaian ini pada umumnya disebabkan aspek operasional misalnya

cakupan pelayanan yang masih rendah, tingkat kehilangan air yang masih cukup

tinggi, juga produktifitas, kontinuitas, dan kualitas yang masih perlu ditingkatkan

serta ketidakmampuan PDAM membayar hutang luar negeri yang itu semua

berada di luar kendali BPKP.

Rincian BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik dapat dilihat dalam

Lampiran 7.

Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 44,74% telah mencapai 63,91% dari target akhir

periode Renstra tahun 2014 sebesar 70,00%

Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar

Rp. 583.241.400,00 atau 100,90% dari anggaran DIPA sebesar Rp 578.050.000,00,

serta realisasi dana Mitra Rp. 142.120.000,00 dengan menggunakan SDM

sebanyak 1.935 OH atau 86,38% dari rencana sebanyak 2.240 OH. Adapun

kegiatan untuk mendukung capaian IKU tersebut meliputi:

1) Audit kinerja pada PDAM

2) Evaluasi kinerja pada RSUD (BLUD)

3) Kompilasi hasil audit kinerja PDAM Se Jawa Timur

4) Konsolidasi/pembahasan hasil audit kinerja


52

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka

panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari

Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”.

Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah

pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2012-2014 yaitu “Terwujudnya

Tata Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas

Pencegahan dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”.

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu:

1. Pencegahan tindak pidana korupsi;

2. Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi;

3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;

4. Kerja sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor;

5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi;

6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi.

Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP

perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan

pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong

penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan

dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam

melakukan audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan Negara, serta

sebagai pemberi keterangan ahli pada perkara tindak pidana korupsi.


Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata kelola Kepemerintahan/ Perusahaan

4


53

Sasaran “Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan

Usaha Milik Daerah Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”

diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan

keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi. Bersama tujuh IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis

tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan

dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6


No. Indikator Kinerja Satuan Kinerja Kenaikan / (Penurunan)

Target KInerja 2014

Capaian 2013 /

Target 2014 2012 2013


% 85,17 92,00 6,83 90,00 102,22


% 0,00 60,00 60,00 75,00 80.00

3 Persentase Tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D

3.

Se

U

D

pe

pe

pe

No. Ind

4 PersepenyepenugHKP

5 Perselanjutklaim penye

6 Persepenyeaudit dan instanhokum

7 Persenperminlain yaTPK yaditindainstanhukum

8 Persenlanjut penga

ari tabel te

.1 terlihat b

ecara kese

raian masi

alam ra

enyelengg

emahaman

emberanta

1.

dikator Kinerja

ntase elesaian gasan evalu

ntase tindt hasil au

desuaian harg

ntase erahan h

investigatPKKN kepa

nsi penegm ntase LHAI ntaan instansi ang berindikasang aklanjuti oleh si penegak

m ntase tin

penyelesaaduan masyara

ersebut da

bahwa satu

eluruhan, d

ng-masing

angka m

araan goo

n peserta

asan korup

Tingkat

terhadap

a Satuan

uasi

%

dak udit dan a

%

asil tive ada gak

%

si

%

dak aian akat

%

n dikaitkan

u IKU dom

dengan tuj

g capaian I

meningkatk

od governa

sosialisasi

psi”.

pemaham

p pencega

LAKIP 2

n Kine2012

100,00

100,00 1

100,00 1

100,00 1

100,00 1

n dengan c

minan sasar

juh IKU la

KU sasaran

kan pem

ance, BPKP

program

man peser

ahan dan p

013 Perwak

rja Ke(Pe2013

50,00 (

100,00

100,00

100,00

100,00

capaian kin

ran strateg

ainnya, rat

n strategis

mahaman

menetapk

anti korup

rta sosial

pemberan

kilan BPKP P

enaikan / enurunan)

(50,00)

-

-

-

-

nerja sasara

gis tahun 2

a-rata cap

ini adalah

mengen

kan suatu I

psi terhada

lisasi prog

tasan kor

Provinsi Jaw


100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

an yang sa

013 tercap

paian sasa

sebagai b

ai prakt

IKU berupa

ap penceg

gram anti

rupsi

wa Timur

54

Capaian 2013 /

arget 2014

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ama di Tab

pai 102,22%

ran 93,17%

erikut:

tik-praktik

a “Tingkat

ahan dan

i korupsi

el

%.

%.

Ke

ya

so

Fo

pa

ya

ha

pe

an

ko

D

di

Jik

ki

Ca

m

Re

Ke

at

92

Sis

kin

da

eberhasilan

ang dilaku

osialisasi p

okus BPKP

ada kelom

ang anti k

arapan ma

erhatian P

nggaran,

onsekuens

engan me

icegah, ter

ka diband

nerja tahu

apaian IKU

meningkat

enstra tahu

egiatan un

tau 82,36%

2 OH atau

stem peng

nerja orga

n korporas

2

n IKU diu

kan melalu

rogram an

dalam keg

mpok dunia

korupsi ak

asa depan

emerintah

berbagai

i meningka

emberikan

rutama di d

ingkan de

un 2013 se

U ini jika di

sebesar 6,

un 2014 se

ntuk menc

% dari angg

19,49% da

endalian y

nisasi seca

si dapat m

2. Persenta

mendap

kur dari r

ui survei d

nti korupsi.

giatan Sos

a pendidik

kan mengh

bangsa In

kepada d

macam

atnya risiko

pemaham

dunia pend

engan targ

ebesar 92%

bandingka

83%. Capa

ebesar 90%

apai IKU i

garan sebe

ari rencana

yang baik

ara keselu

emenuhi p

ase pene

patkan sos

LAKIP 2

ata-rata p

dengan pe

sialisasi Pro

kan karena

hasilkan g

ndonesia. S

dunia pend

bantuan

o terjadiny

man dan

didikan.

get IKU ta

% atau 102

an dengan

aian ini ad

%.

ni menggu

esar Rp. 82

sebanyak

akan mem

ruhan, seh

prinsip-prin

erapan F

sialisasi F

013 Perwak

pemahama

ngisian ku

ogram Ant

a BPKP ya

enerasi m

Sementara

didikan ya

bagi du

ya korupsi.

edukasi,

hun 2013

2,22% dar

realisasi IK

dalah 102,2

unakan da

2.480.000,0

472 OH.

mberikan ja

hingga pe

nsip Good

FCP oleh

CP

kilan BPKP P

n atas pe

uesioner pa

i Korupsi (

akin bahwa

muda yang

a itu, deng

ng ditanda

unia pend

BPKP ber

sebesar 9

ri target IK

KU tahun 2

22% dari t

ana sebesa

00 dan den

aminan ter

enyelengga

Governanc

h instans

Provinsi Jaw

rmasalaha

ada saat m

(Sos-PAK)

a dunia p

baik dan

gan makin

ai dengan

didikan m

harap kor

90%, maka

KU yang d

2012 sebes

target akhi

ar Rp. 67.9

ngan SDM

rhadap ku

araan pem

ce.

si yang

wa Timur

55

n korupsi

melakukan

utamanya

endidikan

n menjadi

tingginya

kenaikan

membawa

rupsi bisa

a capaian

itetapkan.

ar 85,17%

ir periode

933.620,00

sebanyak

alitas dan

merintahan

g sudah

FC

me

ya

sp

Ke

Fra

Inv

IKU

FC

ma

Re

me

Tid

un

tah

pe

Ke

Rp

de

26

U

ke

pe

P merupa

encegah, m

ng berind

esifik, yaitu

epedulian

aud, Perlin

vestigasi se

U “Persent

P” dalam

anajemen o

ealisasi IKU

endapatka

dak tercap

ntuk mene

hun 2012

eriode rens

egiatan un

p. 61.796.4

engan men

4 OH.

paya peni

euangan n

encegahan

3

akan suat

menangka

dikasi mer

u Kebijakan

Pegawai,

ndungan P

erta Standa

ase penera

upaya p

organisasi

U atas Impl

n sosialisa

ainya targ

rapkan FC

mencapai

tra tahun 2

ntuk capai

00,00 atau

nggunakan

ingkatan k

negara tida

n dan pem

3. Persent

peratura

tu pengen

l, dan me

ugikan ke

n Anti Frau

Kepedulian

Pelapor, P

ar Perilaku

apan FCP o

perbaikan

pemerinta

lementasi

asi FCP ba

et IKU ini

CP. Capaian

100% kare

2014 IKU in

ian IKU d

u sebesar

SDM seba

kualitas pe

ak terlepas

berantasan

tase tin

an/pedom

LAKIP 2

ndalian ya

emudahkan

euangan n

ud, Struktu

n Pelangg

engungka

dan Disipl

oleh instan

penyelen

ah.

FCP oleh i

ru mencap

dikarenak

n IKU ini b

ena realisa

ni diharapk

di tahun 2

72,31% da

anyak 210

enyelengga

s dari ada

n KKN. Ind

ndak la

man yang d

013 Perwak

ang diran

n pengung

negara. FC

ur Pertangg

gan dan M

pan kepad

lin.

nsi yang s

nggaraan

nstitusi Ru

pai 60% d

kan belum

bila diban

asi tahun 2

kan menca

2013 ini

ari anggar

OH atau 7

araan pen

nya kebija

ikator ini d

anjut a

dapat berd

kilan BPKP P

ncang sec

gkapan ka

CP terdiri

gungjawab

Masyarakat

da pihak

sudah men

Sistem Pe

umah Sakit

ari target

optimalny

dingkan d

2012 masi

pai 75%.

mengguna

ran sebesa

79,55% da

ngawasan

akan yang

dimaksudk

tas rek

dampak pa

Provinsi Jaw

ara spesif

asus penyi

dari atrib

ban, Penilai

t, Sistem P

eksternal,

ndapatkan

engendalia

t Daerah y

IKU sebes

ya kesiapa

dengan rea

h nihil. Ta

akan dana

ar Rp. 85.4

ri rencana

intern aku

menduku

kan untuk m

komendas

ada tindak

wa Timur

56

fik untuk

impangan

but-atribut

ian Risiko,

Pelaporan

Prosedur

sosialisasi

an Intern

yang telah

sar 75%.

n institusi

alisasi IKU

rget akhir

a sebesar

466.000,00

sebanyak

untabilitas

ng upaya

mengukur

si kajia

k TPK

n

in

re

un

U

ke

m

ke

D

in

ta

Ke

Rp

de

15

Ka

pe

Ke

sa

sa

Pe

di

nstansi/BUM

ekomendas

ndangan/p

ntuk me

ebijakan/p

memberikan

egiatan.

alam tahu

nstansi, dan

ahun 2014,

egiatan u

p.10.290.00

engan men

50 OH.

asus Hamb

elaksanaan

elancaran

asaran stra

atu IKU yan

engukuran

ibandingka

4

MN/BUMD

si dari B

pedoman y

erealisasika

eraturan p

n saran u

n 2013 rea

n capaian

IKU ini dih

ntuk men

00,00 atau

nggunakan

batan Kela

n pembang

Pembang

tegis. Pers

ng harus d

n IKU dihit

an dengan

4. Persent

D yang m

PKP terha

yang berind

an IKU,

perundang

untuk men

alisasi IKU m

tahun 201

harapkan m

ncapai IKU

u sebesar

n SDM seb

ancaran Pe

gunan. Tin

gunan (HK

sentase ter

icapai.

tung berda

jumlah pe

tase penye

LAKIP 2

membuat/m

adap has

dikasi men

BPKP m

g-undanga

nyusun/me

mencapai 1

12 yang m

mencapai 1

U tahun 2

144,12%

banyak 110

embanguna

ngkat kebe

KP) terseb

rselesaikan

asarkan ju

enugasan e

elesaian p

013 Perwak

mengoreks

il kajian

njadi penye

melaksanak

n/pedoma

enyempurn

100% dari

masih nihil.

100%.

2013 ini

dari angg

0 OH atau 7

an dapat t

erhasilan p

but berko

nya kasus

mlah lapo

evaluasi/m

penugasan

kilan BPKP P

si kebijaka

atas pera

ebab terjad

kan kegi

n yang b

nakan ped

target tah

. Target ak

mengguna

aran sebe

73,33% da

terjadi pad

penyelesaia

orelasi ter

HKP diteta

oran evalua

ediasi HKP

n evaluasi

Provinsi Jaw

an terkait

aturan pe

dinya KKN.

atan kaj

erindikasi

doman pe

un 2013 se

khir period

akan dana

esar Rp.7.1

ri rencana

da tahapan

an kasus H

rhadap pe

apkan seba

asi HKP ya

P.

i HKP

wa Timur

57

t dengan

erundang-

ian atas

KKN dan

laksanaan

ebanyak 1

de renstra

a sebesar

140.000,00

sebanyak

n-tahapan

Hambatan

encapaian

agai salah

ang terbit

D

pe

m

Re

pe

m

Be

te

pe

Ke

at

m

A

ha

in

te

la

ya

Pe

re

D

ta

di

alam tahu

enyelesaia

maka realisa

ealisasi IK

enugasan,

mencapai 50

elum terc

erbatasnya

embangun

egiatan un

tau sebes

menggunak

udit pen

ambatan/k

ntern akun

ersebut be

njut hasil a

ang harus d

engukuran

ekomendas

alam tahu

arget sebe

ibandingka

n 2013, re

n HKP. Jik

asi IKU ini a

KU tahun

dan me

0% dari tar

capainya t

permintaa

nan dari sta

ntuk menc

sar 62,53

kan SDM se

nyesuaian

kendala ter

tabilitas k

erkorelasi t

audit klaim

dicapai.

n IKU di

si yang tert

un 2013, r

esar 100%

an dengan

5. PersenHarga

ealisasi kine

a dibandin

adalah seb

2013 ada

encapai 52

rget akhir p

target kin

an bantuan

akeholder/

capai IKU

% dari

ebanyak 10

harga,

rhadap pe

euangan n

terhadap

m dan peny

ihitung b

tuang dala

realisasi ki

%, maka c

realisasi IK

ntase Tind

LAKIP 2

erja sebesa

ngkan den

besar 50%.

lah realisa

2,63% dari

periode Re

nerja dan

n mediasi a

/instansi te

ini mengg

anggaran

00 OH atau

dan aud

ningkatan

negara. Tin

pencapaia

yesuaian h

berdasarka

am laporan

nerja sebe

capaian IK

KU tahun 2

dak Lanju

013 Perwak

ar 50% dib

gan realisa

asi untuk

target ta

enstra tahu

target IK

atas perma

erkait.

gunakan d

sebesar

u 67,11% d

it klaim

kualitas p

ngkat kebe

n sasaran

harga diteta

n penyel

n audit.

esar 100%

KU ini ad

2012 menc

ut Hasil Au

kilan BPKP P

bandingkan

asi tahun 2

1 penuga

ahun 2013

un 2014 seb

KU tahun

asalahan ha

ana sebes

Rp.35.700

dari rencan

merupak

enyelengg

erhasilan p

strategis.

apkan seb

esaian ti

%. Jika diba

alah sebe

capai 100%

udit Klaim

Provinsi Jaw

n target se

2012 sebe

asan dari

sebesar

besar 100%

2013 di

ambatan k

ar Rp.22.3

0.000,00

a sebanya

kan bagi

garaan pen

penyelesai

Persentas

agai salah

ndak lanj

andingkan

esar 100

%.

m dan Pen

wa Timur

58

ebanyak 2

sar 100%,

target 2

95%, dan

%.

isebabkan

kelancaran

324.200,00

dengan

k 149 OH.

an dari

ngawasan

an kasus

se tindak

satu IKU

jut dari

dengan

dan jika

nyesuaian

Re

at

ak

Ke

at

m

22

Sa

pe

de

di

pe

in

BP

Pe

pe

hu

D

in

di

Se

pe

pe

ealisasi IKU

tas permin

khir period

egiatan un

tau sebes

menggunak

22 OH.

alah satu

enyelengg

engan tert

ilaksanaka

enegak h

nvestigatif

PKP dalam

engukuran

enerbitan d

ukum.

alam tahu

nstansi pen

itangani BP

elain itu B

enyidik m

erkara yan

U sebesar

ntaan audit

de Renstra

ntuk menca

sar 203,6

kan SDM

u upaya

araan pen

tanganinya

n oleh BP

hukum. D

dan PKKN

m upaya pe

n IKU dih

dan penye

un 2013, p

negak huku

PKP atas p

BPKP juga

aupun pad

ng sudah

6. Persekepad

100% ada

tan dari tar

tahun 201

apai IKU in

8% dari

sebanyak

pencapa

ngawasan i

a kasus KK

PKP menja

Dengan de

N kepada In

ncapaian s

itung ber

erahan lapo

enyerahan

um sebany

permintaan

telah me

da persida

dimintaka

entase peda instansi

LAKIP 2

alah berda

rget audit

4 sebesar

ni menggu

anggaran

382 OH

ian sasar

ntern akun

N. Penang

di lengkap

emikian,

nstansi Pe

sasaran stra

rdasarkan

oran yang

n kasus be

yak 58 kasu

n instansi p

emberikan

angan di

an perhitu

nyerahan i penegak

013 Perwak

asarkan 8 k

4 kegiatan

100%.

unakan dan

n sebesar

atau 172,0

ran strat

ntabilitas k

ganan kasu

p setelah

“Persentas

negak Huk

ategis.

penyeraha

ditangani

erindikasi T

us atau seb

penyidik de

Keterang

pengadilan

ungan keru

hasil auk hukum

kilan BPKP P

kegiatan a

n, dan tela

na sebesar

r Rp.50.25

07% dari

egis pen

keuangan

us yang be

dilimpahka

se Penyer

kum” menj

an/pelimpa

BPKP kepa

Tindak Pid

besar 100,0

engan targ

an Ahli b

n Tindak P

ugian keu

udit inves

Provinsi Jaw

audit eskal

h mencapa

r Rp.102.34

50.000,00

rencana s

ningkatan

negara, an

erindikasi K

an kepada

rahan has

jadi salah

ahan kasu

ada instans

ana Korup

00% dari k

get sebesar

baik kepad

Pidana Ko

uangan ne

stigatif da

wa Timur

59

asi/klaim

ai target

47.798,00

dengan

sebanyak

kualitas

ntara lain

KKN yang

a instansi

sil audit

satu IKU

us melalui

si penegak

psi kepada

kasus yang

r 48 kasus.

da instansi

orupsi atas

egara atau

an PKKN

i

k

a

g

.

i

s

u


60

pendapat ahli, dengan realisasi sebanyak 102 kegiatan dan telah mencapai 100%

dari target tahun 2013 sebesar 60 kegiatan.

Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% atau mencapai 105,26 % dari target sebesar

95%. Capaian IKU ini jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2012 juga telah

mencapai 100%, dan telah mencapai target akhir periode Renstra tahun 2014 yakni

sebesar 100%.

Dalam upaya merealisasikan IKU tersebut, BPKP melaksanakan upaya represif

berupa audit investigatif atas kasus yang berindikasi KKN dan audit penghitungan

kerugian keuangan negara atas permintaan instansi penyidik yang diteruskan ke

Instansi Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti, dan pemberian keterangan ahli

(PKA) kepada penyidik dan di persidangan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum

maupun Majelis Hakim.

Tabel 3.7

Realisasi Penyerahan Kasus kepada

Instansi Penegak Hukum dan Pemberian Keterangan Ahli

No. Jenis Audit

Audit dan PKA

Diserahkan kpd APH

Persentase Outcome

Capaian kinerja Outcome

1. Audit Investigatif 10 10 100% 100% 2. Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara48 48 100% 100%

3. Pemberian Keterangan Ahli 102 102 100% 100% Jumlah 160 160 100% 100%

Kegiatan untuk IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar

Rp.749.256.000,00 atau 90,22% dari anggaran sebesar Rp.830.441.000,00 dengan

menggunakan SDM sebanyak 2.933 OH atau 111,82% dari rencana sebanyak

2.623 OH.

A

ke

di

pe

m

au

in

In

la

di

m

ke

Re

pe

pe

D

3

ke

te

m

se

Ke

at

m

udit invest

euangan n

itindaklanj

encapaian

memudahka

udit invest

nvestigatif a

ndikator ki

innya ya

imaksudka

meminta d

euangan N

ealisasi IKU

ermintaan

enegak hu

alam tahu

kegiatan

embali ke k

elah menc

maupun pe

ebesar 100

egiatan un

tau sebes

menggunak

tigatif mer

negara at

uti oleh i

sasaran s

an pengun

tigatif atas

atas permi

nerja utam

ng ditind

an untuk m

dilakukan

Negara kep

U dihitung

instansi

kum dibag

un 2013,

audit yang

kas negara

capai 100%

nurunan, d

0%.

ntuk menc

sar 120,3

kan SDM se

7. PerseTPK y

rupakan ke

as pelang

nstansi be

strategis te

ngkapan k

s perminta

ntaan insta

ma berupa

daklanjuti

mengukur k

audit inv

pada aparat

g berdasar

lain yang

gi jumlah L

realisasi d

g telah dila

a/daerah. J

%, capaian

dan telah m

capai IKU

34% dari

ebanyak 23

entase LHyang ditin

LAKIP 2

egiatan pe

ggaran ter

erwenang.

erciptanya

kasus yang

aan instans

ansi lainny

a hasil aud

oleh ins

komitmen

vestigatif

t penegak

rkan jumla

berindika

LHAI permi

dan capai

aksanakan

ika diband

n kinerja t

mencapai

ini mengg

anggara

36 OH atau

HAI permidaklanjuti

013 Perwak

engungkap

rhadap pe

Hal ini m

iklim yan

g merugik

si penyidik

ya.

dit investig

tansi ber

instansi p

menyerah

hukum.

h laporan

asi TPK

ntaan insta

an kinerja

dan nilai

dingkan de

tahun 201

target akh

gunakan d

n sebesa

u 78,67% d

intaan insi oleh inst

kilan BPKP P

an modus

eraturan y

merupakan

g menceg

kan keuan

k, BPKP ju

gatif atas

rwenang.

emerintah/

kan kasu

hasil aud

yang diti

ansi lain ya

a sebesar

kerugian

engan reali

13 tidak m

hir periode

dana sebes

ar Rp.73.3

dari rencan

stansi laintansi pene

Provinsi Jaw

s terjadinya

yang berla

bagian d

gah kecura

ngan Nega

ga melaku

permintaa

Kinerja u

/BUMN/BU

s yang m

it investig

indaklanjut

ang diterbi

100% be

negara tel

sasi tahun

mengalami

e Renstra ta

sar Rp.88.2

338.000,00

a sebanya

n yang beegak huku

wa Timur

61

a kerugian

aku untuk

dari upaya

angan dan

ara. Selain

ukan audit

an instansi

utama ini

UMD yang

merugikan

atif (LHAI)

ti instansi

tkan.

erdasarkan

ah disetor

2012 juga

kenaikan

ahun 2014

253.000,00

0 dengan

k 300 OH.

erindikasi um

n

k

a

n

n

t

i

i

g

n

)

i

n

r

a

n

4

0

n

i

M

ak

pe

BP

te

Ke

tin

IK

pe

pe

Re

di

ta

Re

20

Ke

Bi

Pe

m

pa

Masyarakat

kuntabilita

engaduan.

PKP dalam

embusan s

epala Perw

ndak lanjut

KU dalam

engaduan

engaduan

ealisasi ki

itetapkan,

ahun 2014

ealisasi IKU

014 yakni s

egiatan un

idang Inve

enyelengg

masing men

asal 59 P

S

M5

dapat m

s keuanga

. Pengadua

m melaksa

urat peng

wakilan BPK

t berikutny

mencapa

masyaraka

dibanding

nerja tahu

target da

sebesar 10

U sebesar

sebesar 10

ntuk mend

stigasi.

araan SPI

nteri/pimp

PP Nomo

8. Perse

Sasaran S

Meningka

melakukan

an negara

an masyar

anakan fun

aduan, ba

KP Provins

ya.

i sasaran

at dihitung

gkan denga

un 2013 t

an realisas

00%.

100 % te

00%.

ukung IKU

IP pada d

inan lemb

or 60 ten

entase tind

Strategis

atnya Ku

LAKIP 2

pengawa

, antara l

rakat dapa

ngsi peng

ik yang dit

si Jawa Tim

strategis

g berdasar

an jumlah s

telah men

i IKU tahu

elah menca

U ini pada

dasarnya

aga, gube

ntang Sist

dak lanjut

5 :

ualitas P

013 Perwak

asan seca

ain melalu

at menjadi

gawasan. S

terima sec

mur dilakuk

persentas

kan persen

surat peng

ncapai seb

un 2012 da

apai target

tahun 201

merupaka

ernur, dan

em Penge

t penyeles

enerapan

kilan BPKP P

ra tidak

ui mekanis

salah sat

Setiap sur

cara langsu

kan penela

se tindak

ntase jumla

gaduan yan

besar 100%

an target a

t akhir pe

13 dana da

n tanggu

bupati/wa

endalian

saian peng

n SPIP

Provinsi Jaw

langsung

sme pelap

u sumber

at pengad

ung maupu

aahan seba

lanjut pe

ah tindak

ng masuk/d

% dari ta

khir period

riode Ren

an OH mel

ng jawab

likota. BPK

Intern Pe

gaduan ma

wa Timur

62

terhadap

poran dan

data bagi

duan atau

un melalui

agai bahan

nyelesaian

lanjut atas

diterima.

rget yang

de Renstra

stra tahun

lekat pada

masing

KP sesuai

merintah

asyarakat

p

n

i

u

i

n

n

s

g

a

n

a

t


63

bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP

diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka

mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU

dominan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh

K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP

Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan

instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Bersama lima IKU lainnya,

realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan

dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8


No. Indikator Kinerja Satuan Kinerja Kenaikan / (Penurunan)

Target KInerja 2014

Capaian 2013 /

Target 2014 2012 2013

1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

% 28,21 33,33 5,12 32 104,17

2 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada

% 100 100 - 90 111,11

3 Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008

% 0 20,51 20,51 20 102,56

D

Ta

11

16

U

Pe

Se

m

60

m

de

m

N

m

No. Ind

4 Perseyang mempPenge

5 Perseyang sesuatahun

6 TingkSPIP dBPKP

ari tabel t

abel 3.1 t

11,11%. Se

60,54%.

raian masi

7.

8.

enyelengg

ebelum pe

maka Indika

0/2008” di

memperoleh

engan jum

mewakili sis

omor 60

mencakup p

1.

dikator Kinerja

entase Pemdatelah perbaiki Sistendalian Inteentase Pemdamemiliki SOPi target

nan kat Penerapadi PerwakilanJawa Timur

tersebut d

terlihat ba

ecara kesel

ng-masing

araan SPIP

enilaian tin

ator Kinerja

iukur deng

h opini W

mlah seluru

stem peng

Tahun 200

pengujian a

Persentas2008

a Satuan

a

tem ern

%

a P

%

n n

%

an dikaitka

ahwa IKU

uruhan, de

g capaian I

P dinilai se

ngkat mat

a “Persenta

gan meng

Wajar Tanp

uh Pemda.

gendalian y

08, karena

atas keand

e Pemda ya

LAKIP 2

n Kine2012

20,51

5,13

95

an dengan

dominan

engan ena

KU sasaran

esuai PP 60

turitas pen

ase Pemda

hitung jum

a Pengecu

Opini WT

yang mem

a audit keu

dalan sistem

ang menyel

013 Perwak

rja Ke(Pe2013

20,51

10,26

95

n capaian

sasaran s

m IKU, rata

n strategis

0 Tahun 2

nyelenggar

a yang men

mlah Pemd

ualian (WT

TP atas lap

madai seba

uangan ya

m pengend

lenggarakan

kilan BPKP P

enaikan / enurunan)

-

5,13

-

kinerja sa

strategis ta

a-rata cap

ini adalah

2008 melal

raan SPIP

nyelengga

da yang la

TP) dari B

poran keua

agaimana

ang dilaksa

dalian Pem

n SPIP sesu

Provinsi Jaw


25

10

90

saran yang

ahun 2013

aian sasara

sebagai b

ui tingkat

dapat dila

rakan SPIP

aporan keu

PK RI diba

angan diya

dimaksud

anakan ole

mda.

uai PP Nom

wa Timur

64

Capaian 2013 /

arget 2014

82,05

102,56

105,56

g sama di

3 tercapai

an sebesar

erikut:

maturitas.

aksanakan,

P sesuai PP

uangannya

andingkan

akini dapat

dalam PP

eh BPK RI

mor 60 tahun

i

i

r

.

,

P

a

n

t

P

I

n


65

Disamping itu, keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah

instansi vertikal yang memiliki dokumen /design SPIP sesuai PP 60 tahun 2006

dibandingkan dengan jumlah lembaga/kementerian yang ada.

Dalam tahun 2013, Pemda yang laporan keuangan memperoleh opini WTP adalah

sebanyak 13 Pemda atau 33,33% dari 39 Pemda (Lampiran 3). Bila dibandingkan

dengan targetnya sebesar 30%, maka capaian Indikator Kinerja tersebut adalah

sebesar 111,11%.

Realisasi Indikator Kinerja tahun 2013 sebesar 33,33 % dibandingkan dengan

realisasi Indikator Kinerja tahun 2012 sebesar 28,21 % mengalami kenaikan sebesar

5,12%.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2013

capaian indikator kinerja ini telah mencapai 104,17% dari target Renstra 2014

sebesar 32%.

Untuk Instansi Pemerintah Daerah, kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja ini

pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar Rp. 26.090.000,00 atau 38,37% dari

anggaran sebesar Rp. 68.000.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak

1.785 OH atau 119,56% dari rencana sebanyak 1.493 OH.

Sementara itu, instansi vertikal yang mendapat assesment, sosialisasi penerapan

SPIP adalah sebanyak 8 instansi atau 114,29% dari 7 instansi yang ditargetkan

dalam PKPT, namun dari hasil assesmen belum ada yang menerapkan SPIP sesuai

PP 60. sehingga capaian IKU masih 0 %

Assesment penerapan SPIP tahun 2013 dilaksanakan pada Kantor Pengadilan

Tinggi Agama, Kantor Kepolisian Daerah, Kantor Pengadilan Tinggi, Kanwil

Kemenkumham, Kejaksaan Tinggi, Badan Pelaksana BPLS, Kantor BPWS, dan

Kantor Program Studi PSDM FISIP Universitas Airlangga. Untuk instansi vertikal ini,

pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan dana sebesar Rp. 42.427.388,00 atau

14

se

Ti

op

Pe

m

60

m

Ca

pe

ju

Pa

Pe

Pe

A

“P

ta

Re

In

m

Jik

ca

se

45,43% da

ebanyak 22

ingginya

ptimalisasi

elaksanaan

masing –ma

0 Tahun 2

memiliki Pe

apaian Ind

erkada pen

umlah Pem

ada tahun

emda di

elaksanaan

pabila dib

Persentase

arget seban

ealisasi Ind

ndikator Ki

mengalami

ka diband

apaian ind

ebesar 90%

2

ari anggar

23 OH atau

pengguna

personil y

n SPIP di P

asing pemd

2008, maka

erkada” m

dikator Kin

nyelengga

da.

2013, Ind

Jawa Tim

n SPIP di Pe

andingkan

Pemda ya

nyak 80%.

dikator Kin

nerja tahu

penurunan

ingkan de

dikator kin

%.

2. Persen

an sebesa

u 210,38%

an dana

yang tersed

Pemerintah

da. BPKP s

a melalui I

mendorong

nerja ini d

raan SPIP s

dikator Kin

mur telah

emerintah

n dengan t

ang sudah

erja tahun

un 2012 se

n.

ngan targ

erja ini te

tase Pemd

LAKIP 2

ar Rp. 29.1

dari renca

dan wak

dia.

h Daerah d

selaku pem

Indikator K

Pemda

dapat diu

sesuai PP N

erja ini ter

mempuny

Daerah (La

target tahu

memiliki P

2013 sebe

ebesar 100

et tahun 2

elah menca

da Yang S

013 Perwak

190.000,00

na sebanya

ktu pelaks

diatur den

mbina SPIP

Kinerja “ P

untuk seg

kur dari j

No. 60 tah

realisasi se

yai Peratu

ampiran 4)

un 2013, m

Perkada” m

esar 100%

0% tidak m

2014, mak

apai 111,1

Sudah Mem

kilan BPKP P

0 dengan

ak 106 OH

sanaan ke

ngan Perat

sesuai de

Persentase

gera mem

umlah Pe

un 2008 d

ebanyak 39

uran Kepa

).

maka capa

mencapai 1

dibanding

mengalami

ka sampai

11% dari t

miliki Perk

Provinsi Jaw

mengguna

.

egiatan di

turan Kepa

ngan ama

Pemda ya

buat Perk

mda yang

ibandingka

9 Pemda a

ala Daerah

ian Indikat

100% atau

gkan denga

kenaikan

dengan ta

target Ren

kada

wa Timur

66

akan SDM

karenakan

ala Daerah

nah PP no

ang sudah

kada SPIP.

g memiliki

an dengan

atau 100%

h tentang

tor Kinerja

125% dari

an realisasi

dan tidak

ahun 2013

nstra 2014

n

h

o

h

.

i

n

%

g

a

i

i

k

3

4

In

SP

pa

Ta

m

Ki

Pe

20

un

Pe

Pe

Ju

Pa

da

Re

In

A

m

Ke

da

Rp

re

ndikator ini

PIP. Kegiat

agu angga

1.

2.

ahap pene

menyusun

inerja “ P

enyelengg

008”, maka

ntuk sege

eraturan P

emda yan

umlah Pem

ada tahun

ari 39 Pem

ealisasi In

ndikator Kin

pabila diba

mencapai 10

egiatan un

ana sebe

p. 20.000.0

encana seb

3. PPN

i didukung

tan ini men

aran sebesa

erapan SP

dokumen

Persentase

araan Sist

a BPKP seb

ra melaksa

Pemerintah

ng sudah

mda yang su

2013, Ind

mda yang ad

dikator Ki

nerja tahun

andingkan

02,56 % da

ntuk mend

esar Rp.

000,00 den

banyak 120

PersentasPenyelengNomor 60

g oleh kegi

nggunakan

ar Rp. 0,00

PIP di ting

juklak / d

Pemda

tem Penge

bagai Pem

anakan SP

h. Capaian

menyusun

udah mem

ikator Kine

da di Provi

inerja tahu

n 2012 me

n dengan t

ari target s

dukung Ind

17.390.555

gan meng

0 OH.

se Pemda ggaraan STahun 20

LAKIP 2

atan sosia

n anggaran

serta men

gkat daera

desain pe

yang tela

endalian Int

mbina SPIP

PIP sesuai

Indikator

n Juklak P

miliki Perkad

erja ini tere

insi Jawa T

un 2013

ngalami ke

target tahu

ebesar 20%

dikator Kin

5,00 atau

gunakan S

Yang telaSistem Pe008

013 Perwak

lisasi kepa

sebesar R

nggunakan

ah, setelah

nyelengga

h memilik

tern sesua

mendoro

dengan t

Kinerja in

Penyeleng

da SPIP.

ealisasi seb

Timur.

ini jika d

enaikan se

un 2014, m

%.

nerja ini pa

u 86,95%

SDM seban

ah memiliengendalia

kilan BPKP P

da pemeri

Rp. 2.030.00

SDM seba

h penetapa

araan SPIP

ki Dokum

i dengan P

ng dan m

tahapan –

ni dapat di

garaan SP

banyak 8 P

ibandingka

besar 20,5

maka capai

ada tahun

% dari

nyak 260 O

iki Dokuman Intern

Provinsi Jaw

ntah daera

00,00 atau

anyak 60 O

an Perkad

P. Melalui

en Juklak

PP Nomor

engarahka

tahapan

ihitung da

PIP dibagi

Pemda ata

an denga

1 %.

an indikat

2013 me

anggaran

OH atau 21

men Juklaksesuai d

wa Timur

67

ah tentang

100% dari

OH.

da adalah

Indikator

k/ Desain

60 Tahun

an pemda

di dalam

ari jumlah

i dengan

u 20,51 %

n capaian

or ini telah

nggunakan

n sebesa

16,67% dar

k / Desaindengan PP

g

i

h

n

r

ri

n P

BP

m

Pe

ya

ta

Pa

si

tin

A

82

Re

In

m

Ke

m

Ke

Rp

m

1.

2.

PKP bertan

melalui Ind

engendalia

ang dilaku

ahun berjal

ada tahun

stem peng

ngkat penc

pabila diba

2,05% dari

ealisasi Ind

ndikator Ki

mengalami

egiatan u

monitoring

egiatan u

p.44.044.00

menggunak

4.

nggungjaw

dikator Kin

an Intern.”

kan monit

lan.

n 2013, In

gendalian

capaian 20

andingkan

target 201

dikator Kin

nerja tahu

penurunan

ntuk men

terhadap h

ntuk men

00 atau 1

kan SDM se

Persenta

Intern

wab untuk

nerja “Pers

Capaian In

oring siste

dikator Ki

intern tel

05,13%.

n dengan t

14 sebesar

erja tahun

un 2012 se

n.

ndukung I

hasil Diagn

ndukung I

101,95% d

ebanyak 15

ase Pemda

LAKIP 2

mendoron

sentase p

ndikator Ki

em pengen

nerja pers

ah tercapa

arget 2014

25%.

2013 sebe

ebesar 20,5

Indikator

nostic Asse

ndikator K

dari pagu

50 OH atau

da yang te

013 Perwak

ng penerap

emda yan

nerja ini, d

ndalian inte

sentase pe

ai 20,51%

4, maka un

esar 20,51%

51% tidak

Kinerja in

esment (DA

Kinerja ini

anggaran

u 178,57%

lah memp

kilan BPKP P

pan SPIP d

ng telah

dapat diuku

ern pemer

emda yang

dari targ

ntuk tahun

% dibandin

mengalam

ni adalah

A) terhadap

i menggu

n sebesar

dari renca

perbaiki S

Provinsi Jaw

di Pemerint

memperba

ur dari jum

intah samp

g telah m

et 10% at

2013 tela

ngkan deng

mi kenaika

melakuka

p 4 pemda

nakan da

Rp.43.200

na 84 OH.

Sistem Pen

wa Timur

68

tah Daerah

aiki Sistem

mlah pemda

pai dengan

memperbai

tau denga

h mencapa

gan capaia

n dan tida

n kegiata

.

na sebesa

0.000 sert

ngendalia

h

m

a

n

ki

an

ai

an

ak

an

ar

ta

n

SO

SO

m

m

pe

ca

SO

Pa

se

A

se

A

10

Re

Ki

U

pe

Ke

Rp

m

OP sebaga

OP meru

menimbulka

memiliki SO

engendalia

apaian Ind

OP dbandi

ada tahun

esuai targe

pabila diba

ebesar 205

pabila diba

02,56% da

ealisasi In

inerja tahu

ntuk men

erbaikan S

egiatan u

p. 16.197.0

menggunak

5

ai suatu tah

pakan su

an resiko. U

OP sesuai t

an intern y

ikator Kine

ngkan den

2013, rea

et tahunan”

andingkan

,13% dari t

andingkan

ri target 20

dikator Ki

un 2012 me

nunjang In

SPIP yang

ntuk men

000,00 atau

kan SDM se

5. Persent

hapan dala

uatu perb

Untuk itula

target tah

yang ada d

eja ini, bis

ngan jumla

lisasi Indik

” sebanyak

n dengan t

target yang

n dengan t

014 sebesa

inerja tahu

engalami k

ndikator K

pada tah

ndukung I

u 100,88%

ebanyak 37

tase Pemd

LAKIP 2

am penera

baikan ter

ah, melalui

unan” BPK

di masing m

sa dilihat d

ah pemda y

kator Kinerj

k 4 pemda

arget tahu

g telah dite

arget 2014

ar 10%.

un 2013

kenaikan se

inerja ini,

un 2013 d

ndikator K

dari pagu

75 OH.

da yang M

013 Perwak

apan SPIP

rhadap k

Indikator

KP berusah

masing pe

dari jumlah

yang telah

rja “persen

a atau 10,26

un 2013 ma

etapkan se

4, maka un

dibanding

ebesar 5,13

dilakukan

dilaksanaka

Kinerja ini

anggaran

Memiliki SO

kilan BPKP P

setelah su

kondisi ya

Kinerja “Pe

ha meman

merintah d

h pemda y

menyusun

tase pemd

6% yang te

aka capaia

ebesar 5%

ntuk tahun

kan deng

3%.

n dengan

an pada 4

i menggu

sebesar R

OP Sesuai

Provinsi Jaw

atu resiko

ang diang

ersentase p

ntau perba

daerah. Un

yang telah

n juklak/de

da yang m

elah menyu

an indikato

2013 tela

an capaia

kegiatan

4 pemerint

nakan da

Rp. 16.055.0

i Target Ta

wa Timur

69

ditetapkan

ggap aka

pemda yan

ikan sistem

ntuk menila

h menyusu

esain SPIP.

memiliki SO

usun SOP.

or kinerja in

h mencapa

n Indikato

monitorin

tah daerah

na sebesa

000,00 sert

Tahunan

n.

an

ng

m

ai

un

OP

ni

ai

or

ng

h.

ar

ta

Pe

m

ef

bu

pe

Pr

ke

Pe

U

m

SP

Pr

Ke

re

di

Pe

Re

di

ta

di

m

Ke

at

eraturan P

menyatakan

fisien, tran

upati/walik

emerintaha

rovinsi Jaw

ewajiban

emerintah

ntuk mem

maka Perwa

PIP yang b

rovinsi Jaw

eberhasilan

encana tin

ibandingka

erwakilan

ealisasi IK

ibandingka

ahun 2012

ibandingka

mencapai 10

egiatan un

tau 22,67%

6

Pemerintah

n bahwa u

nsparan, d

kota, wajib

an. Perwak

wa Timur s

yang sam

( SPIP).

mudahkan p

akilan BPKP

berisi strat

wa Timur.

n pencapa

ndak peny

an dengan

BPKP Prov

KU ini tah

an target

2 sebesar

an dengan

05,56% da

ntuk menc

% dari ang

6. Tingkat

Timur

h Nomor

untuk men

dan akunta

b melakuk

kilan Badan

ebagai bag

ma untuk

pengemba

P Provinsi J

tegi dan re

aian IKU

yelenggara

n rencana

vinsi Jawa T

hun 2013

sebesar 8

95% tidak

n target a

ri target se

capai IKU

ggaran se

t Penarap

LAKIP 2

60 Tahun

capai peng

abel, men

kan penge

n Pengawa

gian dari l

menyelen

ngan dan

Jawa Timu

encana pe

ini diukur

aan SPIP

a perbaika

Timur

sebesar

85% dan j

k mengala

akhir perio

ebesar 90%

ini mengg

besar Rp.7

pan SPIP

013 Perwak

n 2008 (P

gelolaan k

nteri/pimpi

ndalian at

san Keuan

embaga p

nggarakan

penerapan

r telah me

nyelengga

r dengan

Perwakilan

an pada D

95,00% a

jika diband

ami kenaik

ode renstr

%.

gunakan d

77.612.000

di Perwa

kilan BPKP P

P 60/2008

keuangan

nan lemb

tas penyel

ngan dan P

pemerintah

sistem P

n SPIP yan

emiliki desa

araan SPIP

menghitu

n BPKP P

Desain Pe

atau men

dingkan d

kan maup

ra tahun

dana sebes

,00 serta

akilan BP

Provinsi Jaw

8) pasal 2

negara ya

aga, gube

enggaraan

Pembangun

han juga m

Pengendali

ng komple

ain penyele

di Perwak

ng jumlah

Provinsi Ja

nyelengga

capai 111

dengan rea

pun penur

2014, IKU

sar Rp.17.5

mengguna

PKP Prov

wa Timur

70

2 ayat (1)

ng efektif,

ernur, dan

n kegiatan

nan (BPKP)

mempunyai

ian Intern

ek tersebut

enggaraan

kilan BPKP

h realisasi

awa Timur

raan SPIP

1,76% jika

alisasi IKU

unan. Jika

ini telah

597.637,00

akan SDM

vinsi Jawa

)

,

n

n

)

i

n

t

n

P

i

r

P

a

U

a

h

0

a


71

sebanyak 180 OH atau 100,00% dari rencana sebanyak 180 OH.

Belum tercapainya seluruh IKU terkait penyelenggaran SPIP tersebut disebabkan:

a. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi,

namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa

pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan Kebijakan/Standard Operating

Procedure (SOP);

b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata dari

SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda.

Upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target pada tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

a. Menuntaskan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan

SPIP dengan terus meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sub

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut antara

lain :

1) Menambah jumlah personel satgas pembinaan SPIP yang dapat bertugas

secara fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan

melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP pada K/L/Pemda;

2) Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat, serta workshop

penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah;

3) Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP,

antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP.

b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan

implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam

kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas

kinerja instansi, termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan

keuangan yang wajar.


72

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat

yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat

kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah

(APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran

pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan

tersebut.

Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi

dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang

mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM

yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat

pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam

lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu

melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian

tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program

pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar dengan mengacu pada

dokumen Human Capital Development Plan (HCDP), yang merupakan dokumen

perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait dengan proses

pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan

pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang

dimiliki pegawai.

Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

professional dan Kompeten” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait

langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur manfaat


Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

pe

au

Pe

di

Ta

D

Ta

44

U

Pe

ya

embinaan

uditor yan

emerintah

ibandingka

abel 3.9

No. Ind

1 Perse

Pemd

mene

fungs

2 Perse

Pemd

kapab

pada

ari tabel t

abel 3.1 te

4,44% dan

raian masi

elaksanaan

ang memp

1.

yang dilak

ng profesio

(APIP) n

an dengan

Perkemb

dikator Kinerja

ntase A

da ya

erapkan jaba

sional auditor

ntase A

da deng

bilitas A

Level 2

tersebut d

erlihat bah

secara kes

ng-masing

n audit inte

punyai tug

Persenta

Auditor

kukan BPK

onal dan k

non-BPKP.

n tahun 2

bangan Pen

a Satuan

APIP

ang

tan

r

%

APIP

gan

APIP

%

an dikaitka

hwa IKU d

seluruhan,

g capaian I

ern di lingk

gas melaks

se APIP P

LAKIP 2

P selaku in

kompeten

Realisasi

2012 dan

Tabel 3

ncapaian Ind

n Kine2012

17,95

0

an dengan

dominan s

dengan du

KU sasaran

kungan ins

sanakan p

Pemda yan

013 Perwak

nstansi Pem

di lingkun

i IKU sa

dikaitkan

3.9

dikator Sasa

rja Ke(Pe2013

33,33

0

n capaian

sasaran str

ua IKU, rat

n strategis

stansi pem

engawasan

ng menera

kilan BPKP P

mbina JFA

ngan Apar

saran stra

target 20

aran Strateg

enaikan / enurunan)

15,38

-

kinerja sa

rategis 6 t

a-rata cap

ini adalah

erintah dil

n dan tela

apkan Jab

Provinsi Jaw

dalam me

rat Pengaw

ategis tah

014 disajik

gis 6


80

2,5

saran yang

tahun 201

aian sasara

sebagai b

akukan ole

ah memen

batan Fun

wa Timur

73

ewujudkan

was Intern

hun 2013

kan dalam

Capaian 2013 /

arget 2014

41,67

0

g sama di

3 tercapai

an 22,22%.

erikut:

eh pejabat

nuhi syarat

ngsional

n

n

3

m

i

i

.

t

t


74

kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun

2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui

keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan 220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak

lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai

konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh

auditor sesuai dengan ketentuan tersebut.

Indikator sasaran atas tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan

untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi

Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di

lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Penentuan

tingkat capaian indikator sasaran ini adalah Pemda (APIP Daerah) non-BPKP yang

mengimplementasikan JFA sampai dengan tahun berjalan.

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan fungsional

auditor dan tata kelola APIP, yang didukung sub-sub kegiatan yaitu kegiatan

fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah sertifikasi auditor.

Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2013 sebanyak 20 Pemda atau 51,28 %

dari 39 jumlah pemda yang ada di Jawa Timur.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2013, maka capaian kinerja tahun 2013

sebesar 68,38% dari target tahun 2013 sebesar 75%.

Re

Ki

A

m

Ke

Rp

m

BP

A

ba

Ki

in

pa

Pa

20

in

m

Pa

ev

ealisasi Ind

inerja tahu

pabila dib

mencapai 64

egiatan un

p.68.459.00

menggunak

PKP sebag

uditor me

aik di ting

inerja “per

ndikator ki

ada level 2

ada tahun

013 yang j

ndikator kin

menjadi leve

ada Tahun

valuasi/ass

2.

dikator Ki

un 2012 me

bandingkan

4,10% dari

ntuk men

00,00 atau

kan SDM se

gai koord

lakukan us

gkat provin

rsentase A

nerja ini d

2 dibanding

2013 rea

juga 0%. S

nerja ini se

el 2.

n 2013, k

sesment tat

Persentas

nerja tahu

engalami k

n dengan

target 201

dukung In

u 85,57% d

ebanyak 25

inator udi

saha untuk

nsi maupu

PIP pemda

dapat diliha

gkan deng

lisasi indik

Sedangkan

ebesar 2,5

kegiatan u

ta kelola A

se APIP P

LAKIP 2

un 2013 d

kenaikan se

target 20

14 sebesar

ndikator K

dari pagu a

50 OH atau

itor dan

k menaikk

n di tingk

a dengan k

at dari jum

an jumlah

kator kinerj

n untuk ak

% atau 1

untuk men

APIP.

Pemda den

013 Perwak

dibandingk

ebesar 33,3

014, maka

r 80%.

Kinerja ini

anggaran s

u 147,93%

sebagai p

an level A

kat kabupa

kapabilitas

mlah pemd

seluruh pe

rja ini mas

khir period

pemda ya

ndukung

ngan Kapa

kilan BPKP P

kan denga

33%

capaian

menggun

sebesar Rp

dari renca

pembina J

APIP Pemda

aten / kota

s APIP pad

da yang ka

emda.

sih 0%, ses

de renstra

ang naik le

indikator

abilitas AP

Provinsi Jaw

n capaian

indikator

nakan dan

p.80.000.00

na 169 OH

abatan Fu

a pada Ins

a melalui

da level 2”.

apabilitas A

suai denga

tahun 201

evelnya da

kinerja in

PIP pada L

wa Timur

75

Indikator

kinerja ini

na sebesar

00,00 serta

H.

ungsional

spektorat

Indikator

Capaian

APIP nya

an target

14, target

ri level 1

ni adalah

Level 2

r

i

r

a


76

Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar

sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat

keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung

dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran.

Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan,

semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran

yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula.

Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah mempunyai

kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar

yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja

terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat opini WTP

terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI.

Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta

Kualitas Pengelolaan Keuangan” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait

langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan

keuangan. Bersama tiga belas IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun

2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam

Tabel 3 10.


Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

7


77




Capaian 2013 /

Target 2014 2012 2013

1 Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP)

% 97,11 99,85 2,74 98 101,89

2 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu

% 72,48 80,00 7,52 85 94,12


% 74,57 80,33 5,76 80 100,41

4 Persentase pengiriman laporan tepat waktu

% 100 100 - 94 106,38


% 100 100 - 100 100


% 89,80 92,00 2,20 90 102,22

7 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP

% 100 100 - 100 100


% 100 100 - 100 100

9 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

skala likert 1-10

7 7 - 8,50

82,35

10 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan

skala likert 1-10

7,5 7,5 - 8

93,75

D

Ta

te

sa

se

IK

m

pe

No. Ind

kepeg11 Persen

penerbkepeg

12 PerseppositifPerwaJawa T

13 Persenpeman

14 PerseppegawBPKP layanaprasar

15 Persenlanjut hasil Inspek

ari tabel t

abel 3.1 t

ercapai 102

asaran 101

ebagai ber

KU “Perse

membandin

engawasan

1

dikator Kinerja

awaian ntase ketepabitan SK terkawaian

psi Publik yaf terhadkilan BP

Timur ntase nfaatan assetpsi kepuawai Perwaki

Jatim terhadan sarana drana ntase tind

rekomendau

ktorat BPKP

tersebut d

terlihat ba

2,01%. Sec

1,76%. Ura

ikut:

entase P

ngkan real

n yang dite

1. Persenta

a Satuan

tan kait

%

ang dap PKP

%

t %

san ilan dap dan

skala likert 1

10

dak dasi udit

%

an dikaitka

hwa kedu

cara keselu

ian masing

Pelaksanaa

isasi penu

etapkan, de

ase Pelaksa

LAKIP 2

n Kine2012

98,10

94,92

95,02

1-7,7

94,74

an dengan

ua IKU do

uruhan, de

g-masing

n Penug

gasan pen

engan targ

anaan Penu

013 Perwak

rja Ke(Pe2013

100

94,92

99,92

7,7

100

n capaian

minan sas

engan lima

capaian IK

gasan Pe

ngawasan

get tahun 2

ugasan Pen

kilan BPKP P

enaikan / enurunan)

1,9

-

4,9

-

5,26

kinerja sa

saran strat

a belas IK

KU sasaran

ngawasan”

terhadap

2013 sebes

ngawasan

Provinsi Jaw


98

95

100

8,30

95

saran yang

tegis 7 ta

KU, rata-rat

n strategis

” diukur

rencana p

sar 96%.

wa Timur

78

Capaian 2013 /

arget 2014

102,04

99,92

99,92

92,77

105,26

g sama di

ahun 2013

ta capaian

ini adalah

dengan

penugasan

i

3

n

h

n

n


79

Realisasi IKU pada tahun 2013 sebesar 99,85% atau mencapai 104,01% dari target

sebesar 96%, dengan rincian yang tampak pada tabel 3.11

Tabel 3.11 Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan

Jenis Kegiatan Rencana Penugasan

Realisasi Penugasan

Capaian(%) (Realisasi sasaran)

Target Sasaran (%)

Capaian Sasaran (%)

(1) (2) (3) 4=(3)/(2) x 100 (5) (6)=(5)/(4) x 100

Audit 320 320 100

Evaluasi 51 50 98,85

Reviu 76 76 100

Monitoring 53 53 100

Kegiatan

Pengawasan

Lainnya

89 89 100

Jumlah 671 670 99,85 96 104,01

Selain itu, pada tahun 2013 BPKP telah melaksanakan penugasan di luar yang

direncanakan, khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholders sebanyak 793

penugasan atau 54,20% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2013 sebanyak

1.463 penugasan.

Realisasi IKU tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 97,11%

mengalami kenaikan sebesar 2,74%. Dibandingkan dengan target diakhir tahun

renstra yaitu tahun 2014, capain IKU ini adalah 101,89% dari target sebesar 98%

Upaya strategis yang mendukung pencapaian IKU ini adalah penyusunan rencana

dan evaluasi, berupa:

a. Mengikuti rapat koordinasi di lingkungan BPKP dalam rangka menyamakan

persepsi antara unit kerja BPKP.

b.

Ke

22

96

Sa

pe

IK

m

R

80

se

. Melaksan

pelaksana

egiatan un

2,67% dari

6% dari ren

alah satu b

enugasan

KU “ Persen

membandin

KT terhada

0%. Realisa

ebesar 80%

Re

Bidan

(1)

IPP

APD

AN

Investig

Jumla

2

nakaan koo

aan pengaw

ntuk menca

i anggaran

ncana seba

bentuk kua

sesuai den

ntase Pela

ngkan real

ap realisas

asi IKU pa

%, dengan

ealisasi Pers

ng RePen

D

gasi

ah

2. Persenta

ordinasi d

wasan

apai IKU in

n sebesar R

anyak 125

alitas peren

ngan renca

ksanan Pe

isasi penu

i penugasa

da tahun

rincian yan

sentase Pe

ncana ugasan P

Se

(2)

202

232

109

128

671

ase Pelaksa

LAKIP 2

dan kerjasa

ni menggun

Rp.350.000

OH.

ncanaan ya

na mulai p

enugasan P

gasan pen

an pengaw

2013 sebe

ng tampak

Tabel 3elaksanaan

Realisasi Penugasan esuai RMP

(3)

154

177

86

119

536

anan Penug

013 Perwak

ama deng

nakan dan

0.000,00 da

ang baik ad

pemeriksaa

Pengawasa

ngawasan

wasan, den

esar 80% a

pada tabe

3.12 Penugasa

Capaian((Realisasasaran

4=(3)/(2) x 1

76,23

76,29

78,89

92,97

80

gasan Peng

kilan BPKP P

gan stakeh

a sebesar

an SDM se

dalah tingk

an (RMP) /t

an Tepat W

tepat wak

ngan targe

atau menca

el 3.12

n yang tep

%) si

n)

TaSasar

100

8

gawasan T

Provinsi Jaw

holder dala

Rp.79.358.

ebanyak 12

kat pelaksa

tepat wakt

Waktu” diu

ktu sesuai

et tahun 20

apai 100%

pat waktu

rget ran (%) S

(5) (6

80

Tepat Wakt

wa Timur

80

am rangka

513,00 ata

20 OH ata

anaan mula

u.

kur denga

RMP pad

013 sebesa

dari targe

Capaian Sasaran (%)

6)=(5)/(4) x 100

100

100

100

100

100

tu

a

au

au

ai

an

da

ar

et

Re

de

di

ta

Ke

at

se

Sa

pe

(R

m

pe

ta

ealisasi kin

engan real

iakhir tahu

arget sebes

egiatan un

tau 22,67%

ebanyak 95

alah satu

enugasan

RPL). IKU

membandin

enerbitan l

ahun 2013

Bidang

(1)

IPP

APD

AN

Investigasi

Jumlah

3

nerja tahu

lisasi kinerj

un renstra

sar 85%

ntuk menca

% dari ang

5 OH atau

bentuk ku

berupa pe

“Persenta

ngkan jum

laporan (R

sebesar 75

Real

RencaPenerb

Lapor

(2)

202

232

109

i 128

67

3. Persenta

n 2013 m

ja tahun 20

yaitu tah

apai IKU in

garan seb

95% dari r

ualitas pere

enerbitan l

ase Pener

mlah pene

PL) diband

5%, dengan

isasi Perse

ana bitan ran

ReaPene

Lapsesu

(

2 1

2 1

9 8

8 1

71 5

ase Penerb

LAKIP 2

engalami

012 sebesa

hun 2014,

ni menggu

esar Rp. 2

rencana seb

encanaan

aporan ya

rbitan lap

erbitan la

dingkan jum

n rincian se

Tabel 3ntase Pene

alisasi erbitan poran ai RPL

C

(3) 4=

186

163

80

110

539

bitan Lapor

013 Perwak

kenaikan s

ar 72,48%.

capain IK

unakan dan

50.000.000

banyak 100

yang baik

ng tepat w

poran Tep

aporan te

mlah lapor

ebagai ber

3.13 erbitan Lap

Capaian(%) (Realisasi sasaran)

=(3)/(2) x 100

92,08

70,26

73,39

85,94

80,33

ran Tepat W

kilan BPKP P

sebesar 7,

Dibanding

U ini men

na sebesar

0,00 dan m

0 OH.

k adalah ti

waktu sesu

pat Waktu

pat waktu

ran yang te

rikut :

poran tepa

Target Sasaran

(%)

(5)

75

Waktu

Provinsi Jaw

52% diban

gkan deng

ncapai 94,1

r Rp. 56.68

menggunak

ngkat pela

uai dengan

u” diukur

u sesuai

erbit, deng

t waktu

CapaiSasaran

(6)=(5)/(4)

107,1

wa Timur

81

ndingkan

an target

12% dari

84.652,00

kan SDM

aksanaan

n rencana

dengan

rencana

an target

an n (%)

) x 100

11

Jik

20

75

m

ta

se

Ke

at

at

Pe

Pe

un

IK

ju

de

H

10

de

bi

IK

Ke

at

at

ka diband

013 sebesa

5% . Real

mengalami

ahun renst

ebesar 80%

egiatan un

tau 22,67%

tau 93,33%

engiriman

erwakilan

ntuk meng

KU “Persen

umlah lapo

engan tage

asil pengu

08,70% da

engan rea

ila dibandi

KU ini adala

egiatan un

tau 22,67%

tau 85,71%

4.

ingkan de

ar 80,33%

isasi IKU

kenaikan s

ra yaitu ta

%.

ntuk menca

% dari angg

% dari renca

laporan te

BPKP Prov

gambil kep

tase Pengi

oran yang

et tahun 20

ukuran ata

ari target s

lisasi tahu

ingkan den

ah 106,38%

ntuk menc

% dari ang

% dari renca

. Persentas

engan targ

mencapa

tahun 201

sebesar 5,7

ahun 2014

apai IKU in

garan sebe

ana sebany

epat waktu

vinsi Jawa

utusan ba

iriman Lap

dikirim t

013 sebesa

as indikat

sebesar 92

n 2012 tid

ngan targe

% dari targ

capai IKU

garan sebe

ana sebany

se Pengirim

LAKIP 2

et IKU tah

i 107,11%

3 jika diba

76% dan b

, capaian

ni menggu

esar Rp. 33

yak 75 OH

u bertujuan

Timur dap

agi stakeho

oran tepat

epat wakt

ar 92%.

tor ini me

2%. Realis

dak menga

et di akhir

et sebesar

ini mengg

esar Rp.51

yak 175 OH

man Lapora

013 Perwak

hun 2013,

dari targ

andingkan

ila dibandi

IKU ini me

unakan dan

1.670.093,0

.

n agar has

pat membe

older.

t waktu” di

tu terhada

enunjukkan

sasi IKU t

alami kena

tahun ren

94%.

gunakan d

1.500.000,0

H.

an Tepat W

kilan BPKP P

maka rea

get yang d

dengan re

ngkan den

encapai 10

na sebesar

00 dan SD

sil pengawa

erikan man

iukur deng

ap jumlah

n hasil 10

tahun 201

aikan mau

stra yaitu

dana sebes

00 dan SDM

Waktu

Provinsi Jaw

lisasi kiner

ditetapkan

ealisasi tah

ngan targe

00,41 % da

r Rp. 75.20

M sebanya

asan yang

nfaat yang

gan memba

laporan d

00% atau

3 jika diba

pun penur

tahun 201

sar Rp.11.6

M sebanya

wa Timur

82

rja tahun

n sebesar

hun 2012

et di akhir

ari target

02.415,00

ak 70 OH

dilakukan

maksimal

andingkan

diterbitkan

mencapai

andingkan

runan dan

14, capaian

677.038,00

ak 150 OH

n

l

n

n

i

n

n

n

0

H

Sa

st

pe

pe

ne

pe

Re

in

in

Re

di

10

m

Re

se

Ke

O

Ti

ya

alah satu b

tandar pe

engungkap

eningkatan

egara. Unt

enugasan

ealisasi IK

nvestigasi y

nvestigasi y

ealisasi ki

isampaikan

00%. Capa

mengalami

ealisasi IKU

ebesar 100

egiatan un

OH SDM.

ingkat cap

ang dilaksa

6

5

bentuk aku

elaporan

pan dan

n kualitas p

tuk itu, da

investigasi

KU dihitu

yang tidak

yg disampa

nerja tahu

n ke pusat

aian IKU in

kenaikan m

U Tahun 20

0%.

ntuk mend

aian kinerj

anakan Ins

6. Tingkat

5. Persen

untabilitas

hasil pen

penangan

penyeleng

lam Renst

yang sesu

ng berda

k dikembal

aikan ke pu

un 2013

t, dan me

ni jika diba

maupun pe

013 telah m

ukung IKU

ja penunja

pektorat B

Capaian Ki

tase lapora

LAKIP 2

penugasa

nugasan.

nan kasus

garaan pe

tranya, BPK

uai standar

asarkan p

ikan oleh

usat.

sebesar 1

ncapai 100

andingkan

enurunan.

memenuhi

U ini pada

ng merupa

BPKP terhad

inerja Penu

an Penuga

013 Perwak

an investig

Hal ini

yang be

engawasan

KP membe

r ”.

ersentase

pusat diba

100% dari

0% dari ta

dengan r

target akh

tahun 201

akan hasil

dap Perwa

unjang den

san Invest

kilan BPKP P

gatif terleta

berdampa

erindikasi

intern aku

entuk IKU

jumlah

agi jumlah

jumlah

arget IKU

realisasi IK

hir periode

13 tanpa d

kegiatan p

kilan BPKP

ngan Predi

igasi yang

Provinsi Jaw

ak pada pe

k pada

KKN dala

untabilitas

“Persentas

laporan p

laporan p

laporan y

tahun 201

KU tahun 2

e Renstra ta

disediakan

pengawasa

P Provinsi J

kat Baik

Sesuai Sta

wa Timur

83

emenuhan

efektivitas

m rangka

keuangan

se laporan

penugasan

penugasan

yang yang

13 sebesar

2012 tidak

ahun 2014

dana dan

an internal

awa Timur

andar

n

s

a

n

n

n

n

g

r

k

4

n

l

r

be

at

m

H

fu

m

Re

se

Pe

ta

ta

ta

ta

Ke

22

10

Sa

ke

ke

Pr

ke

Ki

ke

erupa eval

tas kinerja

masukan ya

asil kegiat

ungsi early

mencapai d

ealisasi IKU

erta sarana

engukuran

arget sebes

ahun 2012

arget di ak

arget sebes

egiatan un

2,67% dari

00% dari re

alah satu

ewajaran la

euangan B

rovinsi Jaw

euangan B

inerja sasa

euangan d

7

uasi kinerj

a Perwakil

ng konstru

an pengaw

y-warning

an mening

U diukur d

a dan prasa

n atas indik

sar 85%.

2 mengala

khir tahun

sar 90%.

ntuk menca

i anggaran

encana seb

bentuk ak

aporan keu

BPKP. IKU

wa Timur d

PKP secara

aran dinila

dengan st

7. Persentas

Jawa Tim

ja yang be

lan Perwa

uktif dalam

wasan yang

dalam pe

gkatkan kin

dengan ha

arana oleh

kator men

Realisasi I

mi kenaik

renstra yai

apai IKU in

n sebesar

banyak 50

kuntabilitas

uangan yan

“ Persenta

dengan SA

a keseluruh

i berdasar

tandar opi

se Kesesua

ur dengan

LAKIP 2

ertujuan m

akilan BPK

m rangka p

g dilaksana

engemban

nerja BPKP.

asil penilai

Inspektora

unjukkan c

KU tahun

an sebesa

itu tahun 2

i menggun

Rp. 75.600

OH.

s pengelola

ng menjad

ase Kesesu

AP”dibuat u

han menda

rkan tingk

ini Wajar

aian Lapo

n SAP

013 Perwak

emberikan

KP Provins

erbaikan s

akan Inspe

ngan dan

.

an kinerja

at dengan

capaian 92

n 2013 jika

ar 2,20% d

2014, capa

nakan dana

0.000,00 d

aaan keua

di opini BPK

uaian Lapo

untuk men

apat opini W

kat peroleh

Tanpa Pe

ran Keuan

kilan BPKP P

n informasi

si Jawa T

istem dan

ektorat me

perbaikan

pengelola

nilai 100%

2% atau m

dibanding

dan bila d

aian IKU in

a sebesar R

an SDM s

angan yang

K RI terhad

oran Keuan

dukung ag

Wajar Tanp

han opini

engecualian

ngan Perw

Provinsi Jaw

i yang kom

imur dan

peningkat

erupakan b

n operasio

aan keuan

% dari bobo

mencapai 10

gkan deng

dibandingk

i adalah 10

Rp. 17.141.

sebanyak 5

g baik ada

dap penyaj

ngan Perwa

gar penyaj

pa Pengec

BPK terha

n dinilai 1

wakilan BPK

wa Timur

84

mprehensif

memberi

tan kinerja.

bagian dari

onal untuk

ngan, SDM

ot.

08,24% da

gan realisa

kan denga

02,22% da

.439,00 ata

50 OH ata

alah tingka

jian lapora

akilan BPK

jian lapora

ualian .

adap lapor

100%, Waj

KP Provins

f

i

.

i

k

ari

si

an

ari

au

au

at

an

KP

an

ran

ajar

si

D

W

BP

D

di

10

Ke

an

Re

ta

ta

Ke

22

79

Ke

da

do

da

un

da

pe

engan Pen

Wajar dinila

PK RI tela

engan ha

ibandingka

00%.

eberhasilan

nggaran se

ealisasi ind

ahun 2012

arget yang

egiatan un

2,67% dari

9,96% dari

etersediaan

n fungsi

okumen an

lam DIPA

ntuk kegiat

hulu, atau

enelaahan b

8

ngecualian

i 40%.

ah membe

sil tersebu

an dengan

n kinerja

esuai deng

dikator tah

tidak me

akan dicap

ntuk menca

anggaran

rencana s

n dana yan

BPKP me

nggaran be

dapat di

tan dalam

u Direkto

belum dile

8. Persenta

dinilai 80%

erikan opin

ut, realisas

n target k

IKU did

an sistem

hun 2013 s

engalami k

pai pada a

apai IKU in

sebesar R

ebanyak 1

ng memad

elalui pro

erupa Daft

ilakukan p

DIPA yan

rat Jende

ngkapi de

se Pagu D

LAKIP 2

%, Tidak M

ni WTP at

si IKU sas

kinerja seb

ukung ol

akuntansi

sebesar 10

kenaikan m

khir tahun

i menggun

Rp.1.689.49

.896 OH.

ai diperluk

ses penyu

tar Isian Pe

pemblokira

g perlu di

ral Angga

ngan data

ana yang T

013 Perwak

Memberikan

tas Lapora

saran ini

besar 100%

leh terlak

pemerinta

0% jika di

maupun pe

renstra 20

nakan dana

94.486,00 d

kan untuk

usunan an

elaksanaan

an/pember

imintakan

aran (DJA)

dukung ya

Tidak Diblo

kilan BPKP P

n Pendapat

an Keuang

adalah se

%, maka c

ksananya

h.

bandingka

enurunan

014 sebesa

a sebesar R

dan SDM se

membiaya

nggaran,

n Anggaran

rian tanda

persetujua

) untuk k

ang mema

okir dalam

Provinsi Jaw

t dinilai 60

gan BPKP

ebesar 100

capaian ki

kegiatan

an dengan

dan sudah

r 100%.

Rp. 383.073

ebanyak 1.

ai pelaksan

yang men

n (DIPA). P

bintang

an dari DP

kegiatan p

dai/lengka

DIPA

wa Timur

85

%, dan Tid

tahun 201

0% dan j

nerja adal

pengelola

realisasi I

h memenu

3.627,00 at

.516 OH at

naan tugas

nghasilkan

Pagu dana

oleh DPR

PR terlebih

pada saat

ap.

dak

12.

ika

lah

aan

KU

uhi

tau

tau

s

n

a

R

h

t

Re

dib

Pa

Rp

da

Pe

tar

de

sud

10

Ke

da

an

Ke

22

10

Pe

Pr

ra

ke

de

ya

da

ealisasi diu

blokir/dibe

gu dana

p. 29.990.70

na DIPA Ta

ngukuran

rget sebesa

engan reali

dah meme

0%.

egiatan yan

n Sistem A

ggaran.

egiatan unt

,67% dari

0 OH atau

enyediaan

rovinsi Jaw

amah men

euangan d

engan pel

ang tersed

an akuntab

9

ukur denga

eri tanda bi

DIPA Per

03.000,00,

ahun 2013

atas indik

ar 95%. Re

sasi IKU ta

enuhi targe

ng mendu

Akuntansi

tuk menca

anggaran

100% dar

dana yang

wa Timur s

njadi kata

dalam pela

ayanan ke

dia dalam

bel. Ketep

9. Persepsi

Sesuai Pr

an memba

intang den

rwakilan B

dengan ju

.

kator menu

ealisasi ind

hun 2012 t

et yang ak

kung capa

Pemerinta

pai IKU ini

sebesar Rp

i rencana s

g memada

ecara kese

kunci yan

ksanaan tu

euangan y

dokumen

atan jumla

Kepuasan

rosedur

LAKIP 2

andingkan

ngan total

BPKP Prov

mlah dana

unjukkan h

ikator tahu

tidak meng

kan dicapa

aian kinerja

h, melalui

menggun

p. 20.000.0

sebanyak 1

ai bagi terl

eluruhan d

g harus s

ugas sehar

ang merek

anggaran

ah dan wa

Pengguna

013 Perwak

n antara ju

pagu dana

vinsi Jawa

a DIPA yan

hasil 100%

un 2013 se

galami ken

i pada akh

a sasaran

sub-sub k

akan dana

000,00 dan

100 OH.

laksananya

engan pel

enantiasa

ri-hari, aga

ka terima.

n harus di

ktu penye

a atas Penc

kilan BPKP P

umlah pag

a dalam DIP

Timur Ta

ng diblokir

% atau men

ebesar 100

naikan mau

hir tahun r

adalah Pe

kegiatan pe

a sebesar R

menggun

a tugas-tug

ayanan ya

disadari o

r para pen

Untuk itu

laksanakan

ediaan dan

cairan Ang

Provinsi Jaw

gu dana y

PA.

ahun 201

Nihil dari

ncapai 105

0% jika diba

upun penu

renstra 201

ngelolaan

enyusunan

Rp. 4.534.7

nakan SDM

gas Perwak

ng cepat,

oleh para

ngguna me

u, pengelo

n secara p

na memerlu

ggaran yan

wa Timur

86

yang tidak

3 sebesar

total pagu

5,26% dari

andingkan

runan dan

14 sebesar

Anggaran

dokumen

72,00 atau

M sebanyak

kilan BPKP

tepat, dan

pengelola

erasa puas

olaan dana

profesional

ukan kerja

ng Diajuka

k

r

u

i

n

n

r

n

n

u

k

P

n

a

s

a

l

a

n


87

sama dari unit pengguna dalam penyampaian berkas permintaan dan

pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai

dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran

atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai

kegiatan yang telah dianggarkan.

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sebesar 7,00 dari skala likert 1-10

atau mencapai 84,85% dari target sebesar 8,25 dari skala likert 1-10.

Realisasi indikator tahun 2013 sebesar 7,00 dari skala likert 1-10 jika dibandingkan

dengan realisasi IKU tahun 2012 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan

dan jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun renstra

2014 sebesar 8,5 dari skala likert 1-10 mencapai 82,35%.

Tidak tercapainya target IKU antara lain disebabkan kurangnya kelengkapan

dokumen pengajuan SPP, dan kurangnya koordinasi dengan bidang-bidang di

lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam proses

pencairan/penyediaan uang.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses

kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang

diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan,

monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan

penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan

perbendaharaan anggaran.

Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp. 21.364.775.973,00 atau118,57% dari

anggaran sebesar Rp. 18.018.845.000,00. Dari sisi SDM, pencapaian IKU tersebut

didukung penggunaan SDM sebanyak 200 OH atau 97,56% dari rencana sebanyak

205 OH.

Pe

be

in

te

ke

SD

da

ke

pe

te

Pe

ke

te

ke

Ja

te

pe

Pe

Ta

Te

Li

pe

ke

se

engemban

erdampak

ntern akunt

ersebut di

epemerinta

DM yang

an diberik

epegawaia

enataan k

ercapainya

ersepsi ke

eadaan ket

erpenuhi.

epada par

awa Timur

erhadap p

enyebaran

erwakilan B

arget IKU

erhadap La

kert 1-10.

elayanan p

enaikan pa

elalu dilaks

1

ngan komp

positif p

tabilitas ke

landasi de

ahan yang

andal dan

kan perha

n dan org

kelembaga

hal-hal ter

epuasan te

tika keingi

Pernyataan

a penerim

r, dengan

pelayanan

kuesione

BPKP Provi

“Persepsi

ayanan Ke

Capaian k

pengelolaa

angkat peg

sanakan se

10. Persep

Timur T

petensi da

ada penin

euangan n

engan pe

g baik (goo

terkelola

atian yang

ganisasi se

aan dan

rsebut.

erhadap s

inan, harap

n kepuasa

ma layanan

metode s

pengelola

er secara

insi Jawa T

Kepuasan

pegawaian

kinerja IKU

an kepega

gawai, ken

ecara tepat

si Kepuas

Terhadap L

LAKIP 2

an profesi

ngkatan k

negara dan

mikiran b

od govern

dengan b

g memad

bagai upa

proses ke

suatu pela

pan, dan k

an atau k

dalam ha

skala Liker

aan kepeg

uji petik

Timur .

n Pegawai

n” pada ta

U ini menu

awaian dan

naikan jaba

t waktu; (b)

an Pegaw

Layanan Ke

013 Perwak

ionalisme

apasitas p

n pembina

bahwa pela

nance) aka

baik. Untuk

ai terhada

aya untuk

erja inter

yanan san

kebutuhan

ketidakpua

al ini pega

rt 1-10. Pe

gawaian d

kepada

Perwakil

hun 2013

unjukkan ti

n organisa

atan, gaji

) Penandat

wai Perwa

epegawaia

kilan BPKP P

pegawai

penyelengg

an penyele

aksanaan

n terwujud

k itu, perlu

ap pening

perbaikan

nal yang

ngat berg

para pene

san diper

awai Perwa

erhitungan

dilaksanaka

para peg

an BPKP

adalah seb

ingkat kep

asi, antara

berkala, d

tanganan

akilan BPK

n

Provinsi Jaw

yang opt

garaan pe

enggaraan

prinsip-pr

d dengan

u terus dia

gkatan pe

kualitas S

dapat m

antung pa

erima laya

oleh mela

akilan BPK

n persepsi

an dengan

gawai di li

Provinsi Ja

besar 7,80

puasan peg

lain: (a)

an penyes

pakta integ

KP Provins

wa Timur

88

imal akan

engawasan

n SPIP. Hal

rinsip tata

dukungan

agendakan

engelolaan

SDM, serta

menunjang

ada suatu

nan dapat

alui survei

KP Provinsi

kepuasan

n metode

ingkungan

awa Timur

dari skala

gawai atas

Pelayanan

suaian gaji

gritas atau

si Jawa

n

n

l

a

n

n

n

a

g

u

t

i

i

n

e

n

r

a

s

n

i

u

pe

se

Re

m

di

pe

Re

Ke

at

se

IK

m

pe

da

w

Ki

di

SK

an

ba

Ta

Ke

m

ernyataan

eluruh peg

ealisasi IKU

mencapai 9

ibandingka

enurunan.

enstra tahu

egiatan un

tau 22,67%

ebanyak 54

KU ini men

meningkatk

engelolaan

alam men

waktu

inerja IKU

ibandingka

K yang dite

ngka kredi

awah, SK in

arget Indi

epegawaia

menunjukka

kepatuha

awai.

U ini dalam

96,15% d

an dengan

Realisasi I

un 2014 se

ntuk menc

% dari ang

45 OH atau

nunjukan

kan kepua

n kepegaw

gusulkan

U ini diu

an dengan

erbitkan o

t, SK kena

inpasing ga

kator Kine

an” pada t

an hasil 10

11. Perse

n terhada

m tahun 20

dari targe

n realisasi I

IKU Tahun

ebesar 8.

capai IKU

ggaran seb

u 100% dar

keberhasil

asan pega

waian yang

kenaikan

kur deng

jumlah SK

leh Perwak

ikan gaji b

aji.

erja Utam

tahun 201

0% atau m

ntase Kete

LAKIP 2

p aturan

013 adalah

et sebesar

KU tahun 2

n 2013 me

ini mengg

besar Rp.1

ri rencana

an Perwak

awai terha

g dapat d

pangkat, d

gan jumla

K yang seh

kilan BPKP

berkala, SK

ma “Persen

3 sebesar

mencapai 1

epatan Pen

013 Perwak

perilaku p

h sebesar

r 7,8 dari

2012 tidak

ncapai 93,

gunakan d

110.440.00

sebanyak 5

kilan BPKP

adap kep

diformulasi

dan kenai

h SK ya

arusnya te

Provinsi Ja

K kenaikan

ntase Kete

96%. Ha

104,17% da

nerbitan SK

kilan BPKP P

pada setiap

7,5 dari sk

skala Lik

k mengalam

,75% dari

dana sebes

0,00 dan

545 OH.

P Provinsi

rofesionala

kan dalam

kan gaji b

ng diterb

erbit. SK ya

awa Timur

pangkat u

epatan Pen

asil penguk

ari target.

K Terkait Ke

Provinsi Jaw

p awal tah

kala Likert

kert 1-10,

mi kenaika

target akh

sar Rp.25.0

mengguna

Jawa Timu

an aparat

m bentuk

berkala sec

bitkan tep

ang dimaks

r seperti SK

untuk golo

nerbitan S

kuran atas

Realisasi I

epegawaia

wa Timur

89

hun untuk

1-10 atau

dan jika

n maupun

hir periode

041.012,00

akan SDM

ur dalam

tur dalam

ketepatan

cara tepat

pat waktu

sud adalah

K penilaian

ongan II ke

SK Terkait

s indikator

IKU tahun

n

k

u

a

n

e

0

M

m

m

n

t

u

h

n

e

t

r

n

20

1,

ca

Ke

at

se

Ek

te

Pr

itu

sa

Ti

Ki

pa

BP

de

Ta

ta

ha

Te

ke

de

013 jika di

,90%. Diba

apaian IKU

egiatan un

tau 22,67%

ebanyak 60

ksistensi s

erbentuk d

rovinsi Jaw

u, perseps

atu alat uk

imur.

inerja IKU

andangan,

PKP Provin

engan pers

arget Indik

ahun 2013

asil 94,92%

ercapainya

egiatan Pe

engan piha

1

bandingka

andingkan

ini adalah

ntuk menc

% dari ang

0 OH atau

ebuah org

di lingkung

wa Timur ya

i publik te

kur yang re

ini diukur d

opini, dan

nsi Jawa Ti

sepsi publi

kator Kinerj

sebesar 9

% atau men

a target t

erwakilan

ak intern m

12. Perseps

Jawa Tim

an dengan

dengan

102,04 %

capai IKU i

ggaran seb

92,31% da

ganisasi a

gannya. D

ang ditentu

erhadap Pe

elevan dal

dengan ca

n persepsi

mur diban

ik terhadap

rja Utama

90%. Hasil

ncapai 105,

tersebut a

BPKP Prov

maupun ek

si Publik y

mur

LAKIP 2

realisasi t

target dia

dari target

ini mengg

besar Rp.

ari rencana

ntara lain

emikian ju

ukan juga o

erwakilan B

am menila

ra mengid

publik yan

ndingkan d

p BPKP.

“Persepsi p

pengukur

,47% dari t

antara lain

vinsi Jawa

sern.

yang Posit

013 Perwak

tahun 2012

akhir tahu

t sebesar 9

unakan da

65.000.00

sebanyak

ditentuka

uga denga

oleh citran

BPKP Prov

ai kinerja P

entifikasika

ng bernuan

dengan jum

publik yan

an atas in

target.

n disebabk

Timur da

if Terhada

kilan BPKP P

2 mengala

un renstra

98% .

ana sebesa

0,00 dan

65 OH.

an oleh ci

an eksisten

nya di mata

vinsi Jawa T

Perwakilan

an dan me

nsa positif

mlah seluru

g positif te

dikator ter

kan menin

alam mem

p Perwakil

Provinsi Jaw

mi kenaika

yaitu tah

ar Rp. 14.7

mengguna

itra organ

nsi Perwak

a publik. O

Timur men

BPKP Pro

engevaluas

terhadap P

uh opini ya

erhadap B

rsebut me

ngkatnya

mbangun k

lan BPKP P

wa Timur

90

an sebesar

hun 2014,

738.009,00

akan SDM

isasi yang

kilan BPKP

leh karena

njadi salah

ovinsi Jawa

si terhadap

Perwakilan

ang terkait

PKP” pada

nunjukkan

efektivitas

komunikasi

Provinsi

r

,

0

M

g

P

a

h

a

p

n

t

a

n

s

i

Re

ta

20

Ke

22

te

se

IK

m

Pe

pe

pe

sa

D

ta

pe

pe

ve

Re

m

da

ealisasi IKU

ahun 2012

013 menca

egiatan un

2,67% dari

ersebut did

ebanyak 60

KU “Perse

mencapai Sa

ersentase

engemban

engelolaan

atuan kerja

alam tahu

arget yang

embinaan

encatatan

erifikasi ase

ealisasi IK

mengalami

ari target a

U tahun 2

tidak me

apai 99,92%

ntuk menc

i anggaran

dukung pe

0 OH.

ntase Pem

asaran Stra

Pemanfaa

ngan kapas

n urusan t

a.

un 2013, c

g telah dit

administra

dan upda

et pada BP

KU tahun

kenaikan s

akhir perio

13. Persen

013 sebes

engalami k

% dari targ

capai IKU i

n sebesar

enggunaan

manfaatan

ategis 7 de

atan Aset

sitas sarana

tata usaha

capaian pe

tetapkan s

asi dan pen

ating akun

PKP.

2013 jika

sebesar 4,9

de Renstra

tase Pema

LAKIP 2

ar 94,92%

kenaikan m

et akhir pe

ini menyer

Rp. 39.640

n SDM seb

Aset” m

engan targe

digunaka

a dan pras

a, perlengk

ersentase

sebesar 10

ngelolaan

ntansi ase

dibanding

90% dan re

a tahun 201

nfaatan As

013 Perwak

jika diban

maupun pe

eriode Ren

rap dana

0.000,00. D

banyak 50

merupakan

et sebesar

an untuk

arana di B

kapan, dan

Pemanfaa

00%. IKU

perlengkap

t, inventar

gkan deng

ealisasi IKU

14 sebesar

set

kilan BPKP P

ndingkan d

enurunan.

stra tahun

sebesar Rp

Dari sisi SD

OH atau 8

indikato

100,00%.

menguku

PKP yang d

n rumah t

tan Aset

U ini dicap

pan, melip

risasi aset

gan realisa

Tahun 20

r 100%.

Provinsi Jaw

dengan re

Realisasi I

2014 sebe

p. 8.987.91

DM, penca

83,33% da

r tambah

r pengelo

dilaksanak

tangga ba

adalah 99

pai melalu

uti sub-su

, serta va

asi IKU ta

13 mencap

wa Timur

91

alisasi IKU

IKU Tahun

esar 95%.

18,00 atau

apaian IKU

ari rencana

han untuk

olaan dan

kan melalui

gi seluruh

9,92% dari

i kegiatan

b kegiatan

lidasi dan

ahun 2012

pai 99,92%

U

n

u

U

a

k

n

i

h

i

n

n

n

2

%

Ke

at

SD

Fu

da

IK

in

8,

pe

be

Be

at

1-

Re

de

Jik

m

Ke

Rp

m

egiatan un

tau 22,67%

DM sebany

ungsi duku

an pengelo

KU “Persep

ndikator ta

,10 dari sk

elayanan

ertanggun

erdasarkan

tas pelaksa

-10 atau 95

ealisasi IK

engan rea

ka diband

mencapai 92

egiatan un

p.27.208.63

menggunak

1

ntuk menc

% dari ang

yak 200 OH

ungan man

olaan sarpr

psi Kepua

ambahan u

kala likert 1

pengelolaa

g jawab at

n hasil surv

anaan peny

5,06% dari

U tahun 2

lisasi IKU

ingkan de

2,77% dari

ntuk menc

33,00 atau

kan SDM se

14. Persep

capai IKU i

ggaran se

H atau 100

najemen B

ras sesuai d

asan Terha

untuk men

1-10. IKU i

an sarpras

tas pengelo

vai atas pe

yediaan da

target seb

2013 sebe

tahun 201

ngan targe

target seb

capai IKU i

u 22,67% d

ebanyak 41

psi Kepuas

LAKIP 2

ini mengg

besar Rp.2

0% dari ren

BPKP diant

dengan ke

adap Pela

ncapai Sasa

ni diukur d

s yang da

olaan sarp

ersepsi pen

an pengelo

besar 8,10.

sar 7,70 d

12 tidak m

et akhir pe

besar 8,30.

ini pada ta

dari angga

15 OH atau

san Terhad

013 Perwak

unakan da

2.074.368.4

ncana seba

aranya dila

ebutuhan d

ayanan Pe

aran Strate

dari tingka

apat diber

ras.

nerima lay

olaan sarpr

dari skala

mengalami

eriode ren

ahun 2013

aran sebes

u 100% da

ap Pelayan

kilan BPKP P

ana sebesa

421,00 de

nyak 200 O

aksanakan

di lingkung

engelola S

egis 7 den

at persepsi

rikan oleh

anan tahu

as sebesar

likert 1-10

kenaikan

nstra tahun

3 menggu

sar Rp.120

ri rencana

nan Pengel

Provinsi Jaw

ar Rp.470.3

ngan men

OH.

melalui p

an BPKP.

Sarpras” m

ngan targe

i kepuasan

unit laya

n 2013, ca

r 7,70 dari s

0 jika diba

maupun p

n 2014, IKU

nakan dan

0.000.000,0

sebanyak 4

lola Sarpra

wa Timur

92

339,407,00

nggunakan

penyediaan

merupakan

et sebesar

n terhadap

anan yang

apaian IKU

skala likert

andingkan

penurunan.

U ini telah

na sebesar

00 dengan

415 OH.

as

0

n

n

n

r

p

g

U

t

n

.

h

r

n

Ke

be

ke

m

op

IK

la

di

ol

re

Ev

D

re

Re

se

ke

ta

Ke

at

se

egiatan pe

ertujuan m

egiatan B

merupakan

perasional

KU “Persen

innya untu

iukur deng

leh satuan

ekomendas

valuasi/Rev

alam tahu

ekomendas

ealisasi IKU

ebesar 93%

enaikan se

ahun 2014,

egiatan un

tau 22,67%

ebanyak 75

engawasan

memberika

BPKP. Has

bagian da

untuk me

tase Tinda

uk mencap

gan mengh

n kerja yan

si dari

viu/Audit.

un 2013, j

si atau 100

U tahun 20

% dan jika

ebesar 5,26

IKU ini tel

ntuk menc

% dari angg

5 OH atau

15. Persen

n internal

an jaminan

il kegiata

ri fungsi e

ncapai dan

k Lanjut H

pai Sasara

hitung jum

ng dievalu

Inspektor

umlah rek

0% dari 2 (d

013 adalah

dibanding

6%. Jika d

ah mencap

capai IKU

garan sebe

100% dari

ntase Tinda

LAKIP 2

yang dila

n mutu da

an pengaw

early-warnin

n meningka

asil Penga

n Strategis

mlah antara

uasi/direviu

rat yang

komendasi

dua) rekom

h 100% ata

gkan deng

ibandingk

pai 105,26%

ini mengg

esar Rp. 20

rencana se

ak Lanjut H

013 Perwak

aksanakan

an kepatu

wasan ya

ing dalam p

atkan kine

wasan Insp

s 7 denga

a rekomen

u/diaudit,

g tertuan

yang diti

mendasi ya

au mencap

gan realisa

an dengan

% dari targ

gunakan d

0.000.000,0

ebanyak 75

Hasil Penga

kilan BPKP P

Inspektora

han pada

ng dilaks

pengemba

rja BPKP.

pektorat BP

n target s

dasi yang

dibanding

ng dalam

indaklanjut

ng harus d

ai 107,53%

si IKU tah

n target a

get sebesar

dana sebes

00 dengan

5 OH.

awasan Insp

Provinsi Jaw

at BPKP a

setiap pe

anakan In

angan dan

PKP” meru

sebesar 93

telah ditin

kan deng

m Lapora

ti sebanya

ditindaklanj

% dari targ

un 2012 m

khir period

r 95%.

sar Rp. 4.5

menggun

pektorat B

wa Timur

93

antara lain

elaksanaan

nspektorat

perbaikan

upakan IKU

%. IKU ini

ndaklanjuti

an jumlah

an Hasil

ak 2 (dua)

juti.

et sebesar

mengalami

de renstra

534.772,00

akan SDM

PKP

n

n

t

n

U

i

i

h

l

)

r

i

a

0

M


94

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan

terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor

Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang

berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang

dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi

untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP.

Sasaran strategis ini memiliki tujuh IKU, di mana satu IKU dominan untuk mengukur

keberhasilan sasaran strategis. Secara lengkap, realisasi IKU Sasaran Strategis pada

tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, dan dikaitkan dengan target 2014

disajikan dalam Tabel 3.14 berikut ini:


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi

(%) 2012 2013

Kenaikan/ Penurunan

Target 2014 (%)

Capaian 2013/2014

(%)


% 100 100 - 96 104,17

2 Tingkat Keandalan Sistem Informasi Simonev

% 76,54 85,04 8,50 90 94,49

3 Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP

% 82,72 85,04 2,32 90 94,49

4 Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMAK-BMN

% 100 100 - 98 102,04

5 Tingkat Keandalan Aplikasi SPM

% 100 100 - 100 100

6 Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMPEG

% 85,19 86,67 1,48 95 91,23

7 Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS

% 67,90 30 (37,90) 70 42,86


Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

8

D

3.

Se

do

Pe

in

pe

da

IK

in

in

IK

m

ju

Ru

ad

Pu

Si

m

in

Ta

si

A

ari tabel te

.1, terlihat

ecara kese

ominan ya

emanfaata

nformasi se

enerapan

apat terwu

KU ini dig

nformasi y

nformasi ya

KU “Persen

membandin

umlah siste

umusan p

dalah pem

usat, seme

istem Info

membantu

nformasi Ex

ahun 2013

stem (Siste

plikasi Adm

1.

ersebut da

bahwa IKU

eluruhan,

ang digun

n Sistem

ecara efekt

sistem du

ujud. Capai

gunakan

yang dike

ang dibutu

ntase Pem

ngkan juml

em informa

engukuran

manfaatan s

entara itu

ormasi ExI

kegiatan

xis ini dire

kondisiny

em Perjala

min) dan m

Persentas

an dikaitkan

U dominan

dengan t

nakan unt

Informasi

tif, diharap

ukungan p

an IKU sec

untuk me

embangkan

hkan.

manfaatan

ah sistem

asi yang wa

n IKU Pem

sistem info

Perwakila

IS (Execut

rutin Per

encanakan

ya masih se

anan Dinas

masih dikem

se Pemanfa

LAKIP 2

n dengan

Sasaran S

ujuh IKU,

tuk mengu

secara

pkan penca

pengambila

cara keselu

engukur p

n oleh B

Sistem In

informasi

ajib dimanf

manfaatan

ormasi yan

n BPKP Ja

ive Inform

rwakilan d

akan mem

eperti tahu

s, CSMS C

mbangkan

aatan Siste

013 Perwak

capaian ki

Strategis pa

rata-rata

ukur capa

efektif”. D

apaian tuju

an keputu

ruhan ada

penggunaa

BPKP untu

nformasi

yang dima

faatkan tar

system in

ng disedia

awa Timur

mation Sy

dalam me

miliki 11 su

un 2012 ya

Center, Apl

sebanyak

em Informa

kilan BPKP P

nerja sasar

ada tahun

capaian

ian sasara

Dengan di

uan BPKP

san yang

lah sebaga

an/pengim

uk mengh

secara efe

anfaatkan d

rget tahun

formasi ya

kan/dikem

r juga tela

stem) yan

njalankan

ub sistem

aitu telah m

likasi Persu

6 sub siste

asi secara

Provinsi Jaw

ran yang s

2013 terca

sasaran 9

an adalah

manfaatka

berupa “M

andal bag

ai berikut:

mplementas

hasilkan/m

ektif” diuk

dibanding

2013 sebe

ang dimak

mbangkan o

ah mengem

ng bertuju

tupoksiny

dan samp

menyelesa

uratan, Ap

em.

efektif

wa Timur

95

ama di Tab

apai 106,38

3,30%. I

“Persenta

annya siste

Meningkatn

gi pimpina

sian sistem

menyediaka

kur denga

kan denga

esar 94%.

ksud disini

oleh BPKP

mbangkan

uan untuk

ya. Sistem

pai dengan

ikan 5 sub

plikasi PKS,

bel

8%.

KU

ase

em

nya

an”

m

an

an

an

i

P

n

k

m

n

b

,

Re

94

m

Re

Si

m

te

Si

pe

si

ak

pi

IK

ju

de

Re

di

m

pe

90

Ke

at

se

ealisasi IKU

4%. Realisa

mengalami

enstra Tah

istem Info

mencatat da

erbitnya la

imonev ya

engklasifik

stem info

kurat untu

impinan.

KU “Tingkat

umlah sura

engan jum

ealisasi IK

ibandingka

mengalami

eriode ren

0%.

egiatan un

tau 22,67%

ebanyak 20

U tahun 20

asi tahun 2

kenaikan m

un 2014 se

ormasi Sim

an meman

poran di

ng dimaks

kasian data

rmasi ini

uk mendu

t keandala

at tugas d

mlah surat t

KU ini tah

an target 8

kenaikan

nstra tahun

ntuk menc

% dari angg

05 OH atau

2. Tingkat

013 sebesa

2013 jika d

maupun p

ebesar 96%

monev mer

tau seluruh

Perwakilan

sud berupa

a serta kete

diharapka

ukung lap

n sistem in

an lapora

tugas dan l

hun 2013

85% dan ji

sebesar

n 2014, IK

capai IKU

garan sebe

u 100% dar

t Keandala

LAKIP 2

r 100% ata

ibandingka

enurunan

%

rupakan si

h penugas

n BPKP pr

a ketepata

epatan wa

n dapat m

oran kine

nformasi Si

n terbit ya

laporan ter

sebesar

ika diband

8,50%. Jik

KU ini telah

ini mengg

esar Rp. 40

ri rencana

an Sistem I

013 Perwak

au mencap

an dengan

dan telah

istem info

an mulai d

rovinsi Jaw

an jumlah

ktu data te

memberika

erja dan p

imonev” d

ang di inp

rbit.

85,04% a

dingkan de

ka diband

h mencap

gunakan d

0.000.000,0

sebanyak 2

nformasi S

kilan BPKP P

pai 106,38%

n realisasi I

mencapai

ormasi yan

dari surat tu

wa Timur.

data yang

ersebut dis

an informa

pengambil

iukur deng

put ke sim

atau men

engan reali

dingkan d

ai 94,49%

dana sebes

00 dengan

205 OH.

Simonev

Provinsi Jaw

% dari targ

KU tahun 2

104,17% d

ng digunak

ugas samp

Tingkat

g di input,

sampaikan

asi yang a

an keputu

gan memba

monev diba

capai 100

isasi IKU ta

engan tar

dari targe

sar Rp. 9.0

menggun

wa Timur

96

et sebesar

2012 tidak

dari target

kan untuk

pai dengan

keandalan

ketepatan

, sehingga

andal dan

usan oleh

andingkan

andingkan

0,05% jika

ahun 2012

rget akhir

et sebesar

069.544,00

akan SDM

r

k

t

k

n

n

n

a

n

h

n

n

a

2

r

r

0

M

Si

m

ya

ya

da

in

m

pi

IK

ju

ju

Re

di

m

pe

90

Ke

at

se

istem Info

mencatat da

ang terbit

ang dimak

ata serta k

ni diharap

mendukung

impinan.

KU “Tingkat

umlah lapo

umlah lapo

ealisasi IK

ibandingka

mengalami

eriode ren

0%.

egiatan un

tau 22,67%

ebanyak 35

ormasi SIM

an meman

di Perwak

ksud berup

ketepatan w

kan dapa

g laporan

t keandala

oran dan t

ran terbit d

KU ini tah

an target 8

kenaikan

nstra tahun

ntuk menc

% dari angg

50 OH atau

3. Tingkat

M-HP meru

ntau seluru

kilan BPKP

pa ketepata

waktu data

at membe

hasil pe

an system i

tindak lanj

dan tindak

hun 2013

85% dan ji

sebesar

n 2014, IK

capai IKU i

garan sebe

u 100% dar

Keandalan

LAKIP 2

upakan sis

uh hasil pe

provinsi J

an jumlah

a tersebut

erikan info

engawasan

informasi S

ut yang di

k lanjut ata

sebesar

ika diband

2,32%. Jik

KU ini telah

ini mengg

esar Rp. 70

ri rencana

n Sistem In

013 Perwak

stem info

ngawasan

Jawa Timu

data yang

disampaik

ormasi yan

n dan p

SIM-HP” di

i input ke

s rekomen

85,04% a

dingkan de

ka diband

h mencap

unakan da

0.000.000,0

sebanyak 3

nformasi SI

kilan BPKP P

rmasi yan

dan tinda

r. Tingkat

g di input,

kan, sehing

ng andal

engambila

iukur deng

SIM-HP di

ndasi hasil p

atau men

engan reali

dingkan d

ai 94,49%

ana sebesa

00 dengan

350 OH.

IM-HP

Provinsi Jaw

g digunak

k lanjut da

t keandala

ketepatan

gga sistem

dan aku

an keputu

gan memba

ibandingka

pengawasa

capai 100

isasi IKU ta

engan tar

dari targe

ar Rp. 15.8

menggun

wa Timur

97

kan untuk

ari laporan

an SIM-HP

pengisian

m informasi

rat untuk

usan oleh

andingkan

an dengan

an.

0,05% jika

ahun 2012

rget akhir

et sebesar

871.703,00

akan SDM

k

n

P

n

i

k

h

n

n

a

2

r

r

0

M

Si

m

in

di

di

da

in

m

IK

m

de

Re

se

m

pe

98

Ke

at

SD

istem Info

mendukung

ni digunaka

i Perwakila

imaksud b

ata serta k

ni diharap

mendukung

KU “Tingk

membandin

engan jum

ealisasi IKU

ebesar 96%

mengalami

eriode ren

8%.

egiatan un

tau 22,67%

DM sebany

ormasi SIM

g penyusun

an untuk m

an BPKP p

erupa kete

ketepatan w

kan dapa

g laporan k

kat keand

ngkan jum

mlah asset y

U ini tahu

% dan jik

kenaikan

nstra tahun

ntuk menc

% dari ang

yak 200 OH

4. Tingkat

MAK-BMN

nan lapora

mencatat d

provinsi Ja

epatan jum

waktu data

at membe

keuangan s

dalan sis

lah asset

yang dimili

un 2013 se

ka diband

maupun p

n 2014, IKU

capai IKU i

garan seb

H atau 88,8

Keandalan

LAKIP 2

merupaka

an keuanga

dan mema

wa Timur.

mlah data y

a tersebut

erikan info

serta penga

stem info

yang di i

iki.

ebesar 100

dingkan de

penurunan.

U ini telah

ini mengg

esar Rp. 2

89% dari re

n Sistem In

013 Perwak

an salah

an secara

ntau seluru

Tingkat

ang di inp

disampaik

ormasi yan

ambilan ke

ormasi SI

nput dala

0% atau m

engan rea

. Jika diba

h mencapa

unakan da

00.000.00,0

encana seb

nformasi SI

kilan BPKP P

satu siste

keseluruha

uh aset m

keandalan

ut, ketepat

kan, sehing

ng andal

eputusan o

MAK-BMN

m SIMAK-

mencapai

alisasi IKU

ndingkan

ai 102,04%

ana sebesa

00 dan de

banyak 225

MAK-BMN

Provinsi Jaw

em inform

an. Sistem

ilik negara

n SIMAK-B

tan pengkl

gga sistem

dan aku

oleh pimpin

N” diukur

-BMN diba

104,17% d

U tahun 2

dengan ta

% dari targe

ar Rp. 45.3

engan men

5 OH.

N

wa Timur

98

masi untuk

informasi

a yang ada

BMN yang

lasifikasian

m informasi

rat untuk

nan.

r dengan

andingkan

dari target

2012 tidak

arget akhir

et sebesar

347.721,00

nggunakan

k

i

a

g

n

i

k

n

n

t

k

r

r

0

n

Si

pe

se

Ja

m

se

IK

ju

tr

Re

10

ke

re

Ke

at

se

Si

m

BP

se

istem Infor

enyusunan

ebagai alat

awa Timur

memberikan

erta penga

KU “Tingka

umlah tran

ansaksi.

ealisasi IKU

00% dan j

enaikan m

enstra tahu

egiatan un

tau 22,67%

ebanyak 36

istem Info

mencatat da

PKP Provin

ejauh man

5

rmasi SPM

n laporan k

t mencata

r. Tingkat

n informas

mbilan kep

at keandal

nsaksi yang

U ini tahun

jika diband

maupun pe

un 2014, IK

ntuk menc

% dari angg

65 OH atau

ormasi SIM

an meman

nsi Jawa T

a perubah

5. Tingkat

6. Tingka

M merupak

keuangan s

t transaks

t keandala

i yang and

putusan ol

an sistem

g diterima

n 2013 sebe

dingkan d

enurunan.

U ini telah

capai IKU i

garan sebe

u 97,33% d

MPEG mer

tau seluruh

Timur. Ting

an data in

Keandalan

t Keandala

LAKIP 2

kan salah s

secara kese

i-transaksi

an penggu

dal dan aku

eh pimpin

informasi

a oleh KP

esar 100%

engan rea

Jika diba

mencapai

ini mengg

esar Rp. 65

dari rencan

upakan si

h data indi

gkat kean

ndividual p

Aplikasi S

an Sistem I

013 Perwak

satu sistem

eluruhan. S

keuangan

unaan apl

urat untuk

an.

SPM” diu

PN diband

atau menc

alisasi IKU

ndingkan

100% dar

unakan da

5.000.000,0

a sebanyak

stem info

ividual peg

dalan SIM

egawai tel

PM

Informasi S

kilan BPKP P

m informas

Sistem info

n di Perwa

ikasi SPM

mendukun

ukur deng

dingkan d

capai 100%

tahun 20

dengan t

i target seb

ana sebesa

0, dengan

k 375 OH.

rmasi yan

gawai di lin

MPEG dima

lah dimuta

SIMPEG

Provinsi Jaw

si untuk m

ormasi ini d

akilan BPK

bermanfa

ng laporan

an memba

dengan jum

% dari targ

12 tidak m

arget akh

besar 100%

ar Rp. 14.7

menggun

g digunak

ngkungan P

aksud untu

akhirkan ol

wa Timur

99

mendukung

digunakan

KP Provinsi

aat dalam

keuangan

andingkan

mlah total

et sebesar

mengalami

ir periode

%.

738.009,00

akan SDM

kan untuk

Perwakilan

uk melihat

leh bagian

g

n

i

m

n

n

l

r

i

e

0

k

n

t

n

ke

w

da

ke

IK

m

di

Re

se

ke

ta

Ke

at

se

Si

do

se

di

U

in

epegawaia

waktu data

apat mem

eputusan o

KU “Ting

membandin

ibandingka

ealisasi IKU

ebesar 90%

enaikan se

ahun 2014,

egiatan un

tau 22,67%

ebanyak 40

istem Infor

okumen di

ebagai me

imaksud u

p load ke

nformasi ya

n baik ber

tersebut

mberikan

oleh pimpin

kat kean

ngkan jum

an dengan

U ini tahu

% dan jika

ebesar 1,48

IKU ini tel

ntuk menc

% dari angg

00 OH atau

rmasi DMS

igital di lin

edia pelapo

ntuk melih

DMS, se

ang akurat

7. Tingkat

rupa ketep

dimutakhi

informasi

nan.

ndalan s

mlah perub

total peru

un 2013 se

dibanding

8%. Jika d

ah mencap

capai IKU i

garan sebe

u 94,12% d

S merupak

ngkungan P

oran dari

hat sejauh

ehingga si

untuk pen

Keandalan

LAKIP 2

patan jumla

irkan, seh

yang ak

system in

bahan dat

ubahan dat

ebesar 86,

gkan deng

ibandingk

pai 91,23%

ini mengg

esar Rp. 60

dari rencan

kan sistem

Perwakilan

unit kerja

mana jum

istem infor

nyusunan a

n Sistem In

013 Perwak

ah data yan

hingga sis

kurat untu

nformasi

ta pegawa

ta pegawai

67% atau

gan realisa

an dengan

% dari targe

unakan da

0.000.000,0

a sebanyak

informasi

BPKP Prov

. Tingkat

mlah dokum

rmasi ini d

akuntabilita

nformasi D

kilan BPKP P

ng di inpu

stem infor

uk mendu

SIIMPEG”

ai yang d

i .

mencapai

si IKU tah

n target a

et sebesar

ana sebesa

00 dengan

k 425 OH.

yang men

vinsi Jawa

keandalan

men LHA y

diharapkan

as pengaw

MS

Provinsi Jaw

t maupun

masi ini d

ukung pen

” diukur

i input ke

96,30% d

un 2012 m

khir period

95%.

ar Rp. 13.6

menggun

ngatur pen

Timur yan

n penggun

yang terbi

n dapat me

wasan.

wa Timur

100

ketepatan

diharapkan

ngambilan

dengan

e SIMPEG

dari target

mengalami

de renstra

604.316,00

akan SDM

nyimpanan

g berguna

naan DMS

t telah di

emberikan

n

n

n

n

G

t

i

a

0

M

n

a

S

i

n

IK

m

de

Re

65

se

D

di

in

Ke

at

se

Pe

da

da

01

Pe

pe

sa

an

KU “Tingka

membandin

engan jum

ealisasi IKU

5% dan jika

ebesar 37,

MS pada P

iupload. Ji

ni mencapa

egiatan un

tau 22,67%

ebanyak 80

elaksanaan

ana APBN

an terdap

1.2.450542

enurunan

enghemata

ampai den

nggaran ya

C.

at keanda

ngkan jum

mlah lapora

U ini tahun

a dibandin

90% diseb

Pusinfo ter

ka diband

ai 42,86% d

ntuk menc

% dari angg

0 OH atau

n kerja Per

sesuai DIP

pat Revis

2/2013 tan

anggaran

an anggar

gan 31 De

ang disedia

. ASPEK

alan peng

lah lapora

n yang ter

2013 sebe

ngkan deng

babkan ka

rhenti, ber

ingkan den

dari target

capai IKU i

garan sebe

84,21% da

rwakilan B

PA Nomor:

i 5 (Lim

nggal 23

n disebabk

ran bagi K

esember 20

akan, deng

K KEUAN

LAKIP 2

gunaan S

an yang su

rbit .

esar 30% a

gan realisa

rena terja

akibat belu

ngan targe

sebesar 70

ini mengg

sar Rp. 200

ari rencana

PKP Provin

089-01.2.4

ma) kali,

Oktober

kan adany

Kementeria

013 sebesa

gan rincian

NGAN

013 Perwak

istem info

udah di up

atau menca

si IKU tahu

dinya pem

um seluruh

et akhir pe

0%.

unakan da

0.000.000,0

sebanyak

nsi Jawa T

450542/20

terakhir

2013 se

ya instruk

n/L embag

ar Rp 28.67

sebagai b

kilan BPKP P

ormasi DM

p load ke

apai 46,15%

un 2012 me

meliharaan

hnya lapor

eriode rens

ana sebesa

00 dengan

95 OH.

imur Tahu

013 tangga

dengan

besar Rp.

ksi Mente

ga. Realisa

75.668.538

erikut:

Provinsi Jaw

MS” diuku

DMS diba

% dari targ

engalami p

server da

ran hasil a

stra tahun

ar Rp. 45.3

menggun

n 2013 di

al 05 Desem

nomor D

. 29.990.7

ri Keuang

asi anggara

,00 atau 9

wa Timur

101

ur dengan

andingkan

get sebesar

penurunan

an aplikasi

udit dapat

2014, IKU

347.721,00

nakan SDM

biayai dari

mber 2012

DIPA 089-

703.000,00.

gan untuk

an belanja

5,62% dari

n

n

r

n

i

t

U

0

M

i

2

-

.

k

a

i


102

Realisasi anggaran belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2013

menurut program adalah sebagai berikut:

Kode Uraian Program Anggaran Realisasi %

089.01.01 Program Dukungan Mana jemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

22.735.897.000 22.275.591.836 97,00

089.01.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Negara - BPKP

485.000.000 484.974.900 99,99

089.01.00 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Nega ra dan Pembinaan Penyeleng garaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

6.769.806.000 6.769.706.000 99,00

Total 29.990.703.000 29.530.272.736 98,00

Belanja Anggaran Realisasi Sisa Rp Rp % Rp

1. Belanja Pegawai - Gaji & Tunjangan 17.693.835.000 17.279.208.153 97,66 414.626.847 2. Belanja Barang 11.775.868.000 11.730.089.683 99,00 45.778.317 3. Belanja Modal 521.000.000 520.974.900 100,00 25.100

Total 29.990.703.000 29.530.272.736 98,00 460.430.264


103

IV. PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, BPKP melakukan

pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral,

kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas permintaan Presiden. Fungsi

pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk

membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam

rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP

disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaporan

kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan

analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke

depan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, di samping

merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2013, juga mencerminkan sejauh

mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah

dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian

sasaran organisasi.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra,

rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama.

Terhadap Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2010-2014, telah

dilakukan revisi berupa suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

2010-2014, dimana telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan


104

diselaraskan dengan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah dalam

renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja

tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur

keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan,

dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan

yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.

Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan

data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan

pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan.

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan

pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal,

dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dan

termasuk kategori “sangat memuaskan” dibandingkan target yang telah

ditetapkan dalam tahun 2013. Dari delapan sasaran strategis dengan keseluruhan

53 IKU, telah dipilih 12 IKU dominan sebagai ukuran penilaian capaian sasaran.

Realisasi tahun 2013, tujuh dari delapan sasaran strategis telah mencapai target

100%, yang dirinci sebagai berikut.

Sasaran 1: Dari 3 IKU dominan, tercapai 3, capaian 100%

Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan capaian 100%

Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100%

Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, tercapai 100%.

Sasaran 5: Dari 1 IKU dominan tercapai 100%

Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan tercapai 44,44%

Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, tercapai 100%

Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%.

Capaian rata-rata indikator kinerja tahun 2013 sebesar 93,06 %


105

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja atas indikator kinerja

yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

tahun 2013 adalah karena adanya kerjasama yang baik dan dukungan dari

berbagai pihak yaitu:

1. Adanya koordinasi dengan Kedeputian Rendaldengan Pembina, BPKP Pusat

2. Kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta

BUMN/BUMD/BUL yang tercermin dari meningkatnya permintaan penugasan .

3. Kerja sama yang baik dengan instansi penyidik yang tercermin pada

meningkatnya permintaan untuk melakukan audit investigatif, bantuan

perhitungan keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

4. Kompetensi SDM BPKP yang memadai dan dukungan software yang

dikembangkan oleh BPKP Pusat maupun oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Timur.

5. Keinginan pemerintah daerah dan BUMN/BUMD/BUL untuk meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi tata kelola masing-masing.

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi

sebagai berikut:

1. Untuk penugasan yang berdasarkan permintaan dari stakeholder, sebagian

tidak dapat tepat waktu sesuai Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dalam RKT,

karena sangat tergantung pada waktu permintaan dan tersedianya jumlah SDM

dan kualifikasi SDM yang memenuhi kompetensi untuk penugasan tersebut.

2. Rendahnya tingkat penerapan jabatan fungsional auditor dan upaya peningkatan

capabilitas APIP di bawah 100% antara lain disebabkan minimnya komitmen

Pemda kabupaten dan kota dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP, fasilitasi

penerapan JFA pada APIP belum dilakukan secara intensif,

3. Tingkat ketergantungan yang tinggi kepada instansi penyidik dalam hal

pemenuhan bukti bukti yang diperlukan atas pelaksanaan audit investigatif,

khususnya bantuan perhitungan kerugian negara.


106

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPKP dalam upaya memperbaiki

kinerja antara lain:

1. Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang tersedia dengan melaksanakan

penugasan berdasarkan skala prioritas atau permintaan yang bersifat urgent dan

strategic

2. Peningkatan kompetensi SDM baik melaui diklat maupun penyelenggaraan

pelatihan kantor sendiri (PKS) untuk memenuhi permintaan Stakeholder

3. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan

peningkatan capabilitas APIP dan penerapan JFA.

Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi

secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BPKP,

sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-

tahun mendatang. Secara internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih

meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders,

sehingga kontribusi BPKP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

---o0o---

Lampiran 1/ 1 - 4

ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

% 90,00 300,00 333,33 120.584.000 138.654.059 114,99 533 735 137,90

Persentase Pemda yang laporankeuangannya memperoleh opiniminimal WDP

% 90,00 100,00 111,11 396.468.000 336.234.000 84,81 1.544 1.847 119,62

Persentase Pemda yang menerapkanSIMDA Keuangan

% 40,00 53,85 134,62 38.850.000 25.108.000 64,63 1.636 1.845 112,78

Persentase Pemda yang menerapkanSimda Keuangan memperoleh opiniminimal WDP

% 90,00 100,00 111,11 - - 0,00 - 719 100,00

Persentase Pemda yang menerapkanSIMDA Asset

% 50,00 43,60 87,20 - 18.190.000 100,00 818 1.672 204,40

Persentase Pemda yang menerapkanSimda Aset tanpa kualifikasi asetpada Laporan keuangan

% 50,00 76,47 152,94 - - 0,00 - 625 100,00

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP

% 90,00 100,00 111,11 678.978.000 629.577.307 92,72 2.136 2.250 105,34

Persentase hasil pengawasanlintas sektoral yang disampaikanke Pusat

% 90,00 100,00 111,11 748.825.000 722.030.649 96,42 4.724 4.203 88,97

Persentase hasil pengawasan ataspermintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat

% 90,00 100,00 111,11 86.700.000 156.068.471 180,01 378 427 112,96

Persentase hasil pengawasan ataspermintaan stakeholders yangdisampaikan tepat waktu

% 85,00 100,00 117,65 9.300.000 98.495.859 1059,10 90 1.330 1477,78

Persentase BUMD yang laporan keuanggannya memperoleh opini minimal WDP

% 55,00 89,47 162,68 240.064.000 238.315.700 99,27 2.034 1.662 81,71


Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat

% 90,00 100,00 111,11 1.315.805.000 1.234.701.000 93,84 3.595 3.292 91,57

Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal

% 50,00 100,00 200,00 243.058.000,00 241.967.000 99,55 879 1.432 162,91

SATUAN PROGRAMTARGET

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

SDM (OH)SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan

REALISASIKEUANGAN

% CAPAIAN

Lampiran 1/ 2 - 4

ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %SATUAN PROGRAMTARGET


SDM (OH)SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI

KEUANGAN% CAPAIAN

Persentase BUMN dg GCG mandapat skor baik

% 90,00 100,00 111,11 183.591.000 229.371.300 124,94 3.257 3.561 109,33

persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik/sehat

% 60,00 44,74 74,57 578.050.000 583.241.400 100,90 2.240 1.935 86,38

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi

% 90,00 92,00 102,22 82.480.000 67.933.620 82,36 472 92 19,49

Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

% 75,00 60,00 80,00 85.466.000 61.796.400 72,31 264 210 79,55

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

% 100,00 100,00 100,00 7.140.000 10.290.000 144,12 150 110 73,33

Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP

% 95,00 50,00 52,63 35.700.000 22.324.200 62,53 149 100 67,11

Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

% 100,00 100,00 100,00 50.250.000 102.347.798 203,68 222 382 172,07

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum

% 95,00 100,00 105,26 830.441.000 749.256.000 90,22 2623 2933 111,82

Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum

% 95,00 100,00 105,26 73.338.000 88.253.000 120,34 300 236 78,67

Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

% 100,00 100,00 100,00 - 0,00 - - 0,00

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008

% 30,00 33,33 111,11 97.190.000 68.517.388 70,50 1.599 2.008 125,58

Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada

% 80,00 100,00 125,00 - 2.030.000 100,00 - 60 100,00

Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008

% 10,00 20,51 205,13 20.000.000 17.390.555 86,95 120 260 216,67

Meningkatnya Pemahaman,Kesadaran dan KeterlibatanK/L/Pemda, BUMN/BUMD, danMasyarakat Dalam UpayaPencegahan danPemberantasan Korupsi

Lampiran 1/ 3 - 4




KEUANGAN% CAPAIAN

Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern

% 10,00 20,51 205,13 43.200.000 44.044.000 101,95 84 150 178,57

Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan

% 5,00 10,26 205,13 16.055.000 16.197.000 100,88 - 375 100,00

Tingkat Penerapan SPIP diPerwakilan BPKP Jawa Timur

% 85,00 95,00 111,76 77.612.000 17.597.637 22,67 180 180 100,00

Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor

% 75,00 33,33 44,44 80.000.000 68.459.000 85,57 169 250 147,93

Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas APIP pada Level 2

% 0,00 0,00 - - - - - - -

Persentase Pelaksanaan Penugasan(PP)

% 96,00 99,85 104,01 350.000.000 79.358.513 22,67 125 120 96,00

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu

% 80,00 80,00 100,00 250.000.000 56.684.652 22,67 100 95 95,00

Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu

% 75,00 80,33 107,11 331.670.093 75.202.415 22,67 75 70 93,33

Persentase pengiriman laporan tepatwaktu

% 92,00 100,00 108,70 51.500.000 11.677.038 22,67 175 150 85,71

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar

% 100,00 100,00 100,00 - - 0,00 - - 0,00

Tingkat Capaian Kinerja Penunjangdengan predikat baik (hasil evaluasiinspektorat tahun 2012 )

% 85,00 92,00 108,24 75.600.000 17.141.439 22,67 50 50 100,00

Persentase Kesesuaian LaporanKeuangan Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Timur dengan SAP

% 100,00 100,00 100,00 1.689.494.486 383.073.627 22,67 1.896 1.516 79,96

Persentase Pagu Dana yang tidakDiblokir dalam DIPA Perwakilan BPKPJatim

% 95,00 100,00 105,26 20.000.000 4.534.772 22,67 100 100 100,00

Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP Jatim ataspencairan anggaran yang diajukansesuai prosedur

8,25 7,00 84,85 18.018.845.000 21.364.775.973 118,57 205 200 97,56

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

7,80 7,50 96,15 110.440.000 25.041.012 22,67 545 545 100,00

Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan


Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

Lampiran 1/ 4 - 4




KEUANGAN% CAPAIAN

Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian

% 96,00 100,00 104,17 65.000.000 14.738.009 22,67 65 60 92,31

Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur

90,00 94,92 105,47 39.640.000 8.987.918 22,67 60 50 83,33

Persentase pemanfaatan asset % 100,00 99,92 99,92 2.074.368.421 470.339.407 22,67 200 200 100,00Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP Jatim terhadaplayanan sarana dan prasarana

8,10 7,70 95,06 120.000.000 27.208.633 22,67 415 415 100,00

Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil audit InspektoratBPKP

% 93,00 100,00 107,53 20.000.000 4.534.772 22,67 75 75 100,00

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif

% 94,00 100,00 106,38 - - - - - -

Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi Simonev

% 85,00 85,04 100,05 40.000.000 9.069.544 22,67 205 205 100,00

Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi SIM-HP

% 85,00 85,04 100,05 70.000.000 15.871.703 22,67 350 350 100,00

Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi SIMAK-BMN

% 96,00 100,00 104,17 200.000.000 45.347.721 22,67 225 200 88,89

Tingkat Keandalan Aplikasi SPM % 100,00 100,00 100,00 65.000.000 14.738.009 22,67 375 365 97,33 Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi SIMPEG

% 90,00 86,67 96,30 60.000.000 13.604.316 22,67 425 400 94,12

Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi DMS

% 65,00 30,00 46,15 200.000.000 45.347.721 22,67 95 80 84,21

JUMLAH 29.990.703.000 29.530.272.736 98,00 35.957 40.127 111,60

Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Lampiran 2/ 1 ‐ 7

1 2 3 4 5 6=5‐4 7 8=5/7

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

% 100,00 300,00 200,00 95,00 315,79

Persentase Pemda yang laporankeuangannya memperoleh opiniminimal WDP

% 97,34 100,00 2,66 95,00 105,26

Persentase Pemda yang menerapkanSIMDA Keuangan

% 48,72 53,85 5,13 50,00 107,69

Persentase Pemda yang menerapkanSimda Keuangan memperoleh opiniminimal WDP

% 100,00 100,00 - 95,00 105,26

Persentase Pemda yang menerapkanSIMDA Asset

% 43,60 43,60 - 60,00 72,67

Persentase Pemda yang menerapkanSimda Aset tanpa kualifikasi asetpada Laporan keuangan

% 23,52 76,47 52,95 60,00 127,45

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP

% 100,00 100,00 - 95,00 105,26

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUANKINERJA

TAHUN 2013KENAIKAN/

PENURUNAN

TARGET KINERJA TH 2014

KINERJA TAHUN

2012

% CAPAIAN TH 2013 THD

TARGET TH 2014

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

Lampiran 2/ 2 ‐ 7

1 2 3 4 5 6=5‐4 7 8=5/7



TAHUN 2013KENAIKAN/

PENURUNAN


KINERJA TAHUN

2012


TARGET TH 2014

Persentase hasil pengawasanlintas sektoral yang disampaikanke Pusat

% 100,00 100,00 - 95,00 105,26

Persentase hasil pengawasan ataspermintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat

% 100,00 100,00 - 95,00 105,26

Persentase hasil pengawasan ataspermintaan stakeholders yangdisampaikan tepat waktu

% 100,00 100,00 - 90,00 111,11

Persentase BUMD yang laporan keuanggannya memperoleh opini minimal WDP

% 100,00 89,47 (10,53) 60,00 149,12


Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat

% 100,00 100,00 - 95,00 105,26

Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal

% 100,00 100,00 - 60,00 166,67

Persentase BUMN dg GCG mandapat skor baik

% 100,00 100,00 - 95,00 105,26

Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan

Lampiran 2/ 3 ‐ 7

1 2 3 4 5 6=5‐4 7 8=5/7



TAHUN 2013KENAIKAN/

PENURUNAN


KINERJA TAHUN

2012


TARGET TH 2014

persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik/sehat

% 44,74 44,74 - 70,00 63,91

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi

% 85,17 92,00 6,83 90,00 102,22

Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

% 0,00 60,00 60,00 75,00 80,00

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP

% 100,00 50,00 (50,00) 100,00 50,00

Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

% 100,00 100,00 - 100,00 100,00

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum

% 100,00 100,00 - 100,00 100,00

Meningkatnya Pemahaman ,Kesadaran dan Keterlibatan

K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Lampiran 2/ 4 ‐ 7

1 2 3 4 5 6=5‐4 7 8=5/7



TAHUN 2013KENAIKAN/

PENURUNAN


KINERJA TAHUN

2012


TARGET TH 2014

Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum

% 100,00 100,00 - 100,00 100,00

Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

% 100,00 100,00 - 100,00 100,00

Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008

% 28,21 33,33 5,12 32,00 104,17

Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada

% 100,00 100,00 - 90,00 111,11

Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008

% 0,00 20,51 20,51 20,00 102,56

Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern

% 20,51 20,51 0,00 12,00 170,94

Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan

% 5,13 10,26 5,13 10,00 102,56

Tingkat Penerapan SPIP diPerwakilan BPKP Jawa Timur

% 95,00 95,00 - 90,00 105,56

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Lampiran 2/ 5 ‐ 7

1 2 3 4 5 6=5‐4 7 8=5/7



TAHUN 2013KENAIKAN/

PENURUNAN


KINERJA TAHUN

2012


TARGET TH 2014

Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor

% 17,95 33,33 15,38 80,00 41,67

Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas APIP pada Level 2

% 0,00 0,00 - 2,50 ‐

Persentase Pelaksanaan Penugasan(PP)

% 97,11 99,85 2,74 98,00 101,89

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu

% 72,48 80,00 7,52 85,00 94,12

Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu

% 74,57 80,33 5,76 80,00 100,41

Persentase pengiriman laporan tepatwaktu

% 100,00 100,00 - 94,00 106,38

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar

% 100,00 100,00 - 100,00 100,00

Tingkat Capaian Kinerja Penunjangdengan predikat baik

% 89,80 92,00 2,20 90,00 102,22

Persentase Kesesuaian LaporanKeuangan Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Timur dengan SAP

% 100,00 100,00 - 100,00 100,00

Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas

pengelolaaan keuangan


Lampiran 2/ 6 ‐ 7

1 2 3 4 5 6=5‐4 7 8=5/7



TAHUN 2013KENAIKAN/

PENURUNAN


KINERJA TAHUN

2012


TARGET TH 2014

Persentase Pagu Dana yang tidakDiblokir dalam DIPA Perwakilan BPKPJatim

% 100,00 100,00 - 100,00 100,00

Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP Jatim ataspencairan anggaran yang diajukansesuai prosedur

7,00 7,00 - 8,50 82,35

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

7,50 7,50 - 8,00 93,75

Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian

% 98,10 100,00 1,90 98,00 102,04

Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur

94,92 94,92 - 95,00 99,92

Persentase pemanfaatan asset % 95,02 99,92 4,90 100,00 99,92

Persepsi kepuasan pegawaiPerwakilan BPKP Jatim terhadaplayanan sarana dan prasarana

7,70 7,70 - 8,30 92,77

Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil audit InspektoratBPKP

% 94,74 100,00 5,26 95,00 105,26

Lampiran 2/ 7 ‐ 7

1 2 3 4 5 6=5‐4 7 8=5/7



TAHUN 2013KENAIKAN/

PENURUNAN


KINERJA TAHUN

2012


TARGET TH 2014

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif

% 100,00 100,00 - 96,00 104,17

Tingkat Keandalan Sistem Informasi Simonev

% 76,54 85,04 8,50 90,00 94,49

Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP

% 82,72 85,04 2,32 90,00 94,49

Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMAK-BMN

% 100,00 100,00 - 98,00 102,04

Tingkat Keandalan Aplikasi SPM % 100,00 100,00 - 100,00 100,00

Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMPEG

% 85,19 86,67 1,48 95,00 91,23

Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS

% 67,90 30,00 (37,90) 70,00 42,86

Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

No. Nama Pemda 2009 2010 2011 20121 Pemerintah Provinsi Jawa Timur WDP WTP WTP WTP2 Kabupaten Bangkalan WDP WTP WTP WTP3 Kabupaten Banyuwangi WDP WDP WDP WTP4 Kabupaten Blitar WDP WDP WDP WDP5 Kabupaten Bojonegoro WDP WDP WDP WDP6 Kabupaten Bondowoso WDP WDP WTP WTP7 Kabupaten Gresik WDP WDP WDP WDP8 Kabupaten Jember WDP WDP WDP WTP9 Kabupaten Jombang WDP WDP WDP WDP10 Kabupaten Kediri WDP WDP WDP WDP11 Kabupaten Lamongan WDP WDP WDP WDP12 Kabupaten Lumajang WDP WDP WDP WDP13 Kabupaten Madiun WDP WDP WDP WDP14 Kabupaten Magetan WDP WDP WDP WDP15 Kabupaten Malang WDP WDP WDP WDP16 Kabupaten Mojokerto WDP WDP TMP WDP17 Kabupaten Nganjuk WDP WDP WDP WTP18 Kabupaten Ngawi WDP WDP WDP WDP19 Kabupaten Pacitan WDP WTP WTP WDP20 Kabupaten Pamekasan WDP WDP WTP WDP21 Kabupaten Pasuruan WDP WDP WDP WDP22 Kabupaten Ponorogo WDP WDP WDP WTP23 Kabupaten Probolinggo WDP WDP WDP WDP24 Kabupaten Sampang WDP WDP WDP WDP25 Kabupaten Sidoarjo TMP WDP WDP WDP26 Kabupaten Situbondo WDP WDP WDP WDP27 Kabupaten Sumenep WDP WDP WDP WDP28 Kabupaten Trenggalek WDP WDP WDP WDP29 Kabupaten Tuban WDP WDP WTP WDP30 Kabupaten Tulungagung WDP WTP WTP WTP31 Kota Batu TMP TMP WDP WDP32 Kota Blitar WDP WTP WTP WTP33 Kota Kediri WDP WDP WDP WDP34 Kota Madiun WDP WDP WDP WDP35 Kota Malang WDP WDP WTP WTP36 Kota Mojokerto WDP WTP WTP WTP37 Kota Pasuruan WDP WDP WDP WDP38 Kota Probolinggo WDP WDP WTP WTP39 Kota Surabaya TW WDP WDP WTP

Lampiran 3

Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda tahun 2012PROVINSI JAWA TIMUR

Opini BPK

Lampiran 4

1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ada2 Kabupaten Bangkalan Ada3 Kabupaten Banyuwangi Ada4 Kabupaten Blitar Ada5 Kabupaten Bojonegoro Ada6 Kabupaten Bondowoso Ada7 Kabupaten Gresik Ada8 Kabupaten Jember Ada9 Kabupaten Jombang Ada10 Kabupaten Kediri Ada11 Kabupaten Lamongan Ada12 Kabupaten Lumajang Ada13 Kabupaten Madiun Ada14 Kabupaten Magetan Ada15 Kabupaten Malang Ada16 Kabupaten Mojokerto Ada17 Kabupaten Nganjuk Ada18 Kabupaten Ngawi Ada19 Kabupaten Pacitan Ada20 Kabupaten Pamekasan Ada21 Kabupaten Pasuruan Ada22 Kabupaten Ponorogo Ada23 Kabupaten Probolinggo Ada24 Kabupaten Sampang Ada25 Kabupaten Sidoarjo Ada26 Kabupaten Situbondo Ada27 Kabupaten Sumenep Ada28 Kabupaten Trenggalek Ada29 Kabupaten Tuban Ada30 Kabupaten Tulungagung Ada31 Kota Batu Ada32 Kota Blitar Ada33 Kota Kediri Ada34 Kota Madiun Ada35 Kota Malang Ada36 Kota Mojokerto Ada37 Kota Pasuruan Ada38 Kota Probolinggo Ada39 Kota Surabaya Ada

Daftar Pemda Yang Telah Memiliki Perkada SPIP Tahun 2013Provinsi Jawa Timur

No. Nama Pemda Perkada SPIP

Lampiran 5

No Nama PDAM Opini LAI1 PDAM Kab. Bangkalan WTP2 PDAM Kab. Banyuwangi WTP3 PDAM Kab. Blitar WTP4 PDAM Kab. Bojonegoro WTP5 PDAM Kab. Bondowoso WTP6 PDAM Kab. Gresik WTP7 PDAM Kab. Jember WTP8 PDAM Kab. Jombang WTP9 PDAM Kab. Kediri WTP10 PDAM Kab. Lamongan Unauditied11 PDAM Kab. Lumajang Unauditied12 PDAM Kab. Madiun WTP13 PDAM Kab. Magetan WTP14 PDAM Kab. Malang WTP15 PDAM Kab. Mojokerto WTP16 PDAM Kab. Nganjuk WTP17 PDAM Kab. Ngawi WDP18 PDAM Kab. Pacitan WTP19 PDAM Kab. Pamekasan WTP20 PDAM Kab. Pasuruan WTP21 PDAM Kab. Ponorogo WTP22 PDAM Kab. Probolinggo WDP23 PDAM Kab. Sampang WTP24 PDAM Kab. Sidoarjo WTP25 PDAM Kab. Situbondo WTP26 PDAM Kab. Sumenep WTP27 PDAM Kab. Trenggalek WTP28 PDAM Kab. Tuban WTP29 PDAM Kab. Tulungagung WTP30 PDAM Kota Batu WTP31 PDAM Kota Blitar Unauditied32 PDAM Kota Kediri WTP33 PDAM Kota Madiun WTP34 PDAM Kota Malang WTP35 PDAM Kota Mojokerto Unauditied36 PDAM Kota Pasuruan WTP37 PDAM Kota Probolinggo WTP38 PDAM Kota Surabaya WDP

Daftar BUMD Beropini WTP dan WDP Tahun Buku 2012 per Juni 2013PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran 6

No Nama BUMN Nilai1 PT Semen Gresik Baik2 Perum Jasa Tirta I Baik3 PTPN XII Baik4 PJB Baik5 PT Pelindo III Baik6 PTPN XI Baik7 PTPN X Baik

Daftar BUMN GCG yang mendapat dengan skor baik/sangat baik

PROVINSI JAWA TIMURTahun Buku 2012/2013

Lampiran 7

No Nama PDAM1 PDAM Kab. Banyuwangi2 PDAM Kab. Bondowoso3 PDAM Kab. Bojonegoro4 PDAM Kab. Gresik5 PDAM Kab. Madiun6 PDAM Kab. Magetan7 PDAM Kab. Malang8 PDAM Kab. Mojokerto9 PDAM Kab. Sidoarjo10 PDAM Kab. Situbondo11 PDAM Kab. Tuban12 PDAM Kota Batu13 PDAM Kota Madiun14 PDAM Kota Malang15 PDAM Kota Pasuruan16 PDAM Kota Probolinggo17 PDAM Kota Surabaya

Daftar BUMD Berkinerja Baik Tahun Buku 2012PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran 8/ 1 ‐ 5

Rencana Realisasi % Target Realisasi %

Jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang perekonomian

Laporan 26 46 176,92% 258.495.000 177.973.769 68,85% 949 1.036 109,17%

Jumlah laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKKL bidang perekonomian

Laporan 3 11 366,67% 31.340.000 52.631.949 167,94% 84 279 332,14%

Jumlah Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang perekonomian

Laporan 0 0 0,00% - - 0,00% - - 0,00%

Jumlah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang perekonomian

Laporan 1 8 800,00% 9.300.000 51.395.583 552,64% 90 694 771,11%

Jumlah Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN bidang perekonomian

Laporan 78 81 103,85% 678.978.000 629.577.307 92,72% 2.136 2.250 105,34%

Jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang polsoskam

Laporan 53 109 205,66% 476.670.000 544.056.880 114,14% 3.697 3.167 85,66%

Jumlah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang polsoskam

Laporan 19 20 105,26% 154.378.000 156.068.471 101,10% 695 427 61,44%

Jumlah laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKKL bidang polsoskam

Laporan 12 34 283,33% 89.244.000 86.022.110 96,39% 449 456 101,56%

Jumlah Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang polsoskam

Laporan 0 0 0,00% - - 0,00% - - 0,00%

Jumlah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang polsoskam

Laporan 2 20 1000,00% 13.660.000 47.100.276 344,80% 78 636 815,38%

Jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang keuangan daerah

Lap 4 8 200,00% 120.726.000 117.804.000 97,58% 1.228 1.365 111,16%

Jumlah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

Lap 25 106 424,00% 74.901.000 75.176.000 100,37% 327 784 239,76%

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang keuangan Daerah

Lap 8 52 650,00% 5.030.000 5.450.000 108,35% 394 879 223,10%

CAPAIAN KINERJA OUTPUTTAHUN 2013

No. Sasaran Strategis Program TargetSDM (OH)

1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Keuangan

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

SatuanIndikator Output Kegiatan

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kegiatan RealisasiDana

%

Lampiran 8/ 2 ‐ 5




SatuanIndikator Output KegiatanKegiatan RealisasiDana

%

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Presiden

Lap 26 40 153,85% 82.800.000 85.413.000 103,16% 810 1.580 195,06%

Laporan hasil pengawasan BUN BAN

Laporan 0 0 0,00% - - 0,00% - - 0,00%

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD

Laporan 33 56 169,70% 240.064.000 238.315.700 99,27% 2.034 1.662 81,71%

Jumlah laporan hasil pengawasan BUN bidang polsoskam

Laporan 0 0 0,00% - - 0,00% - - 0,00%

Jumlah laporan hasil pengawasan BUN bidang perekonomian

Laporan 0 0 0,00% - - 0,00% - - 0,00%

Jumlah laporan hasil pengawasan BUN keuangan daerah

Lap 122 122 100,00% 1.248.127.000 1.234.701.000 98,92% 3.278 3.292 100,43%

Jumlah laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah

Lap 21 42 200,00% 171.136.000 181.967.000 106,33% 940 1.432 152,34%

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Laporan 34 44 129,41% 183.591.000 229.371.300 124,94% 3.257 3.561 109,33%

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan 42 38 90,48% 578.050.000 583.241.400 100,90% 2.240 1.935 86,38%

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan 6 6 100,00 82.480.000 67.933.620 82,36 472 92 19,49

Laporan hasil sosialisasi/bimtek/asistensi implementasi FCP

Laporan 5 5 100,00 85.466.000 61.796.400 72,31 264 210 79,55

Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan 1 1 100,00 7.140.000 10.290.000 144,12 150 110 73,33

Laporan hasil audit investigatif atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Laporan 6 5 83,33 85.950.000 124.671.998 145,05 371 482 129,92

Laporan hasil audit investigatif, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik

Laporan 108 160 148,15 830.441.000 749.256.000 90,22 2.623 2.933 111,82

Meningkatnya Pemahaman ,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3

4

2 Tercapainya Optimalisasi

Penerimaan Negara dari Hasil

Pengawasan


Meningkatnya Kualitas penerapan

tata kelola kepemerintahan/

perusahaan



Lampiran 8/ 3 ‐ 5





%

Laporan hasil audit investigatif atas permintaan instansi lainnya

Laporan 3 3 100,00 73.338.000 88.253.000 120,34 300 236 78,67

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang perekonomian

Lap 2 2 100,00 8.820.000 7.610.293 86,28 30 40 133,33

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang polsoskam

Lap 5 6 120,00 20.370.000 34.817.095 170,92 76 183 240,79

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan

SPIP


Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang keuangan daerah

Lap 6 8 133,33% 171.777.000 104.841.555 61,03% 1.697 1.985 116,97%

Jumlah Laporan Sosialisasi dan Bimtek penerapan JFA APIP Daerah

Lap 15 20 133,33% 80.000.000 44.049.000 55,06% 234 910 388,89%

Jumlah Sosialisasi dan Bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

Lap 3 6 200,00% 59.831.000 40.565.000 67,80% 144 430 298,61%

Laporan Evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

Lap 2 3 150,00% 139.430.000 140.444.000 100,73% 969 1.655 170,79%

Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan 6 6 100,00 390.000.000 88.428.057 22,67% 60 80 133,33%

Jumlah Dokumen Rencana Pengawasan

Dokumen 1 1 100,00 651.670.093 147.758.770 22,67% 80 82 102,50%

Jumlah Laporan Kinerja yang tepat waktu

Lap 23 23 100,00 271.500.000 61.559.531 22,67% 407 17 4,23%

Jumlah Laporan Kehumasan tepat Waktu

Lap 4,00 4,00 100,00 75.600.000 17.141.439 22,67% 200 200 100,00%

Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Laporan 1 1 100,00 1.767.106.486 400.671.265 22,67% 510 179 35,19%

Jumlah Dokumen Anggaran Dokumen 1 1 100,00 10.000.000 2.000.000 20,00% 100 75 75,00%

Penyusunan dan Evaluasi Rencana

Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah

Meningkatnya efektifitas

perencanaan dan pelayanan

pengawasan serta kualitas

pengelolaaan keuangan

Meningkatnya Kapasitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten

6

7 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Tata Kelola APIP

Lampiran 8/ 4 ‐ 5





%

Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Kegiatan 12 12 100,00 75.000.000 17.272.781 23,03% 100 75 75,00%

Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu

SK 3 3 100,00 110.440.000 25.041.012 22,67% 731 723 98,91%

Jumlah penilaian angka kredit yang terbit

PAK 305 299 98,03 60.000.000 13.604.316 22,67% 299 291 97,32%

Laporan evaluasi penerapan JFA Laporan 4 4 100,00 19.640.000 3.987.918 20,31% 100 65 65,00%

Penyediaan layanan informasi JFA

Kegiatan 12 12 100,00 20.000.000 5.000.000 25,00% 100 65 65,00%

Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA (kegiatan dilaksanakan oleh perwakilan)

Kegiatan 10 28 280,00 55.000.000 7.000.000 12,73% 38 28 73,68%

Jumlah Laporan Pengembangan Budaya Kerja

Laporan 2 2 100,00 5.000.000 3.000.000 60,00% 30 30 100,00%

Jumlah laporan Disiplin Pegawai 12,00 12,00 100,00 5.000.000 4.738.009 94,76% 45 25 55,56%

Jumlah pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas

Orang 262 262 100,00 - - - - - -

Jumlah Laporan Pengguna Barang yang terbit tepat waktu

Laporan 3 3 100,00 200.000.000 45.347.721 22,67% 216 20 9,19%

Terpenuhinya keperluan sehari-hari Perkantoran

% 100,00 100,00 100,00 120.000.000 27.208.633 22,67% 320 541 169,17%

Terbayarnya hak-hak pegawai memenuhi tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat pertanggung jawaban

Bulan 12 12 100,00 18.018.845.000 21.364.775.973 118,57% 100 27 27,00%

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/ Tunjangan - BPKP

Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian

Lampiran 8/ 5 ‐ 5





%

Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP

Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP

Jumlah Sarana Prasarana Unit 156 278 178,21 2.074.368.421 470.339.407 22,67% 645 1.042 161,54%

Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

sistem 5 5 100,00 - - 240 240 100,00%

Jumlah Sistem yang mendukung (Penyusunan Laporan)

sistem 10 10 100,00 - - - 540 540 100,00%

Jumlah Sistem yang Dipelihara sistem 10 10 100,00 - - - 540 540 100,00%

Jumlah Sistem yang Diimplementasikan

sistem 10 10 100,00 - - - 540 540 100,00%

Penyelengggaraan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Presiden/Pemerintah dan Internal BPKP

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

8 Meningkatnya penerapan sistem

dukungan pengambilan

keputusan bagi pimpinan

LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2013 JAWA TIMUR... · D Struktur Organisasi 4 E Sistematika Penyajian LAKIP 6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA PERWAKILAN 9

Documents