IMPLEMENTASI ENVIRONMENTAL PROTECTION LAW DALAM ASPEK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI CHINA 1 Sherly Ayu Ningtyas 2 M. Syaprin Zahidi 3 Havidz Ageng Prakoso Email: 4 [email protected]5 [email protected]6 [email protected]ABSTRAK China merupakan salah satu negara yang memiliki hukum perlindungan lingkungan, namun China memiliki kualitas lingkungan yang buruk. Kemudian pada 2014 China mengamandemen hukum perlindungan lingkungan dan mulai diberlakukan pada tahun 2015. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti implementasi dari hukum perlindungan lingkungan China pasca amandemen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi dari hukum perlindungan lingkungan dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dan konsep implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah China dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan telah menyeimbangkan antara kepentingan ekologi dan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan pangkalan pembangkit listrik tenaga 1 Penulis merupakan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang 2 Pembimbing I merupakan dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang 3 Pembimbing II merupakan dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang 4 Email penulis 5 Email pembimbing I 6 Email pembimbing II 1
64
Embed
lab-hi.umm.ac.idlab-hi.umm.ac.id/files/file/Sherly Ayu Ningtyas... · Web viewMinistry of Land and Resources yang berfokus pada pencemaran tanah. Ditemukan bahwa 16% dari tanah China
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI ENVIRONMENTAL PROTECTION LAW DALAM ASPEK
ABSTRAK China merupakan salah satu negara yang memiliki hukum perlindungan
lingkungan, namun China memiliki kualitas lingkungan yang buruk. Kemudian pada 2014 China mengamandemen hukum perlindungan lingkungan dan mulai diberlakukan pada tahun 2015. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti implementasi dari hukum perlindungan lingkungan China pasca amandemen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi dari hukum perlindungan lingkungan dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dan konsep implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah China dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan telah menyeimbangkan antara kepentingan ekologi dan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan pangkalan pembangkit listrik tenaga angin, tenaga solar dan air, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan. Kemudian China juga melegalkan beberapa program lingkungan seperti program soil ten plan, water ten plan dan air ten plan. Dimana program-program lingkungan terbukti memberikan dampak positif dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan.
Kata Kunci: Hukum Perlindungan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, China
PENDAHULUANIsu permasalahan lingkungan adalah isu transnasional yang dianggap sangat
penting, karena kerusakan lingkungan akan berdampak pada keberlangsungan hidup
manusia di bumi. Permasalahan lingkungan ini tidak dapat dilepaskan dari pola perilaku
1 Penulis merupakan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang2 Pembimbing I merupakan dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang3 Pembimbing II merupakan dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang4 Email penulis5 Email pembimbing I6 Email pembimbing II
negera-negara dunia dalam mengembangkan ekonomi mereka. China merupakan salah
satu negara yang giat dalam masalah ekonomi. Pada tahun 1978 China telah resmi
melakukan reformasi ekonomi, yang mana China menetapkan pembangunan ekonomi
sebagai prioritas utama.7 Hal ini terbukti bahwa China merupakan negara kedua dengan
pertumbuhan ekonomi yang cepat,8 dimana pertumbuhan ekonomi China selama tiga
dekade terakhir hingga tahun 2010 mencapai rata-rata 10%.9 Tidak hanya itu, China
juga merupakan negara keempat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.10
Pertumbuhan penduduk dan perubahan sistem ekonomi China yang lebih
berorientasi terhadap pasar dan terdesentralisasi menyebabkan China memiliki kondisi
permasalahan lingkungan yang serius. Permasalahan lingkungan yang terjadi di China
antara lain polusi udara, polusi air, polusi tanah, deforestasi, erosi, dan biodiversitas.11
Selain itu, dari dua puluh kota tercemar di dunia, sebanyak enam belas diantaranya
berada di China.12 Adanya tingkat polusi yang memburuk di China disebabkan oleh
pembangkit listrik tenaga batubara yang menjadi andalan bagi kebutuhan energinya.13
Hal ini yang menyebabkan kualitas udara di China memburuk dan berdampak pada
lingkungan yang lain. Menurut World Economic Forum (WEF) tahun 2012 China
menempati urutan pertama sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di
dunia.14
Permasalahan lingkungan yang ada dianggap sebagai tantangan bagi China untuk
melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, serta dalam
mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda
besar negara-negara dunia untuk menciptakan wajah baru dalam pembangunan dunia.
7 Yanqi Tong, 2007, Bureaucracy Meets the Environment: Elite Perceptions in Six Chinese Cities, The China Quarterly, No. 189), pp. 100-121, Cambridge University Press, diakses dalam http://www.jstor.org/stable/20192738, (26/01/2018, 10.04 WIB), hal. 1018 Diva S. Rakasiwi, 2015, Faktor-Faktor yang Menghambat ImplementasiKebijakan Perlindungan Lingkungan di China, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1, page : 1509 – 1525, diakses dalam http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI8818-d2c216ccc2fullabstract.pdf (28/11/2017, 20.10 WIB), hal. 15109Pertumbuhan Pesat Ekonomi China Dalam Angka, 23 September 2015, diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150910_majalah_ekonomi_China (29/11/2017, 09.13 WIB)10 Diva S. Rakasiwi, Loc. Cit.,11 Pertumbuhan Pesat Ekonomi, Loc. Cit.,12 Diva S. Rakasiwi, Loc. Cit., 13 Ibid.,14 World Economic Forum, 2015, Which Countries Emit The Most Greenhouse Gas?, diakses dalam https://www.weforum.org/agenda/2015/07/countries-emitting-most-greenhouse-gas/ (25/12/2017, 21.38 WIB)
Pembahasan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Sidang Umum PBB
disepakati dan diadopsi oleh 193 negara anggota PBB.15
Melihat kondisi kerusakan lingkungan tentunya China jauh dari target dalam
mencapai pembangunan berkelanjutan. Meski demikian China cukup sering ikut serta
dalam kesepakatan bersama masyarakat internasional terkait lingkungan. Pada tahun
1972 China menghadiri the Stockholm Conference on Human Environment, tahun 1992
Earth Summit di Rio de Janeiro, serta tahun 2002 China hadir dalam World Summit on
Sustainable Development di Johannesburg.16 Kemudian pada 2012 China juga ikut
berpartisipasi dalam Konferensi Rio +20, dimana konferensi ini merupakan lanjutan
dari Konferensi Rio 1992 sebagai upaya untuk memperkuat Rio Declaration 1992 dan
Johannesburg Plan of Implementation 2002.17 Keikutsertaan dan partisipasi China
dalam kerjasama lingkungan internasional mampu mendorong China untuk
meningkatkan kualitas lingkungannya dan mulai memikirkan pentingnya menjaga
keberlangsungan lingkungan dan mengimplementasikan model pembangunan
berkelanjutan.
Hal tersebut diperkuat dengan beberapa argumen yang disampaikan oleh aparat
negara dalam beberapa agenda penting. Seperti pada tahun 2011 Perdana Menteri China
H.E. Wen Jiabao dalam 14th ASEAN Plus Three Summit, ia mengusulkan langkah-
langkah dalam membangun kerjasama pembangunan berkelanjutan dengan ASEAN.18
Kemudian pada 2012 H.E. Wen Jiabao dalam United Nation Conference on Sustainable
Development mengatakan terkait pentingnya mempromosikan dan membangun agenda
pembangunan berkelanjutan.19 Kemudian pada 2013 Perdana Menteri China Wen Jiabao
15 17 Goal Dokumen PBB tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Edisi 22 September 2017, diakses dalam https://nasional.tempo.co/read/702118/17-goal-dokumen-pbb-tentang-tujuan-pembangunan-berkelanjutan (15/01/2018, 23.00 WIB)16 Diva S. Rakasiwi, Op. Cit., hal. 1511-151217 Menteri Lingkungan Hidup RI, Konferensi PBB Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20): “Masa Depan Yang Kita Inginkan”, diakses dalam http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/ (27/12/2017, 13.38 WIB)18 Statement by H.E. Wen Jiabao Premier of the State Council of the People's Republic of China At the 14th ASEAN Plus Three Summit, diakses dalam http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t880846.shtml, (06/04/2018, 21.30 WIB)19 Work Together to Write A New Chapter in Promoting Sustainable Development for Mankind, Statement by H.E. Wen Jiabao (Premier of the State Council of the People’s Republic of China) at the UN Conference on Sustainable Development, diakses dalam https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16694china.pdf (10/01/2018, 21.23 WIB)
dalam pidatonya di agenda Laporan Kerja parlemen mengatakan bahwa China akan
memprioritaskan isu-isu lingkungan hidup pada saat ini dan tahun-tahun mendatang.20
Mengingat isu lingkungan merupakan isu yang bersifat borderless, dimana
permasalahan lingkungan yang dialami oleh China tidak hanya dirasakan oleh penduduk
negara China, melainkan dapat dirasakan juga oleh masyarakat yang tinggal di bumi.
Menanggapi lebih lanjut, pada 24 April 2014 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional
China merilis amandemen pada Environmental Protection Law sebagai kesadaran China
dalam meningkatkan upaya pelestarian lingkungan, dimana EPL dijalankan secara resmi
pada 1 Januari 2015.21 EPL 2014 berisikan 70 artikel dan 7 bagian yang mencakup
aturan-aturan terkait perlindungan lingkungan.22 Kemudian eksistensi dari EPL ini
dinilai merupakan bentuk representasi China untuk mempromosikan dan melaksanakan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Adanya EPL 2014 ini menarik untuk dikaji, dimana penulis ingin melihat
bagaimana implementasi dari EPL pasca amandemen dalam mencapai pembangunan
berkelanjutan di China. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan
melihat bagaimana implementasi dari adanya Environmental Protection Law di China.
Dimana penulis melihat implementasi tersebut berupa kebijakan-kebijakan lingkungan
yang dikeluarkan oleh pemerintah China serta mengacu pada EPL 2014. Kebijakan-
kebijakan tersebut diharapkan oleh pemerintah China mampu berkontribusi positif
dalam tujuan pembangunan China yaitu pembangunan berkelanjutan.
TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian Terdahulu
Sebelum membahas terkait dengan implementasi Environmental Protection Law
di China, maka penulis terlebih dahulu ingin melihat posisi penelitian yang penulis
lakukan dengan penelitian sebelumnya. Serta menjabarkan perbedaan dari penelitian
sebelumnya. Terdapat lima penelitian terdahulu yang dapat penulis posisikan sebagai
dasar untuk melengkapi penelitian yang sudah ada. Pertama penelitian sebelumnya,
20 China akan Prioritaskan Kualitas Hidup dan Lingkungan Hidup, Edisi 11/04/2013, diakses dalam https://www.voaindonesia.com/a/china-akan-prioritaskan-kualitas-hidup-dan-lingkungan-hidup/1638987.html (29/04/2018, 20.12 WIB)21 China Begins Enforcing Newly Amended Environmental Protection Law, Jones Day Publications, diakses dalam http://www.jonesday.com/china-begins-enforcing-newly-amended-environmental-protection-law-01-21-2016/ (29/11/2017, 09.43 WIB), hal.422 Ibid.,
berupa tesis milik Zhang Yikai yang berjudul Towards Sustainable Development:
Chinese Environmental Law Enforcement Mechanism Research. Tesis ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif dan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai alat analisa.
Tulisan ini menjelaskan terkait kondisi lingkungan China yang semakin memburuk
akibat dari peningkatan aktivitas ekonomi. Kemudian menurut Zhang Yikai melihat
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip yang sesuai untuk
menangani masalah degradasi lingkungan yang dialami China. Karena menurutnya
pembangunan berkelanjutan lebih menekankan pada keseimbangan kepentingan
lingkungan, pembangunan ekonomi dan sosial. Dan untuk memperoleh hasil yang
maksimal dari ketiga prinsip tersebut maka diperlukan adanya penegakan hukum yang
tegas.23 Prinsip pembangunan berkelanjutan dianggap sesuai dan efisien untuk reformasi
China dalam hal penegakan hukum perlindungan lingkungan. Karena China
membutuhkan prinsip yang benar-benar mendukung keberlangsungan lingkungan agar
kesadaran dan partisipasi masyarakat China terus meningkat terkait hal melestarikan
lingkungan.
Kedua penelitian sebelumnya, berupa skripsi milik Desita Citra Resmi, yang
berjudul Adjusment China Dalam Menerapkan Green Economy Pasca Konferensi Rio
+20 Tahun 2012. Penulis menggunakan metode eksplanatif dan Green Theory sebagai
alat analisa dalam penelitiannya. Kemudian penulis menetapkan rumusan masalah yang
ingin dijawab yaitu terkait bagaimana pengaruh Konferensi Rio +20 terhadap
adjustment China dalam penerapan Green Economy. Desita Citra melihat dari kondisi
lingkungan China yang buruk yang menjadi permasalahan utama untuk melihat
pentingnya dampak lingkungan bagi kehidupan. Permasalahan lingkungan disebabkan
oleh batubara dan overpopulation.24 Adanya Konferensi Rio +20 untuk program
pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan ekonomi dan sosial
sangat menguntungkan bagi China. Keikutsertaannya dalam Rio +20 direalisasikan
dengan merevisi Environmental Protection Law pada 2014 untuk membenahi kebijakan
hijau yang ada. Hasilnya upaya yang dilakukan China dengan menerapkan kebijakan
hijau mengalami perubahan yang progresif dibanding tahun-tahun sebelumnya.
23 Zhang Yikai, 2009, Towards Sustainable Development: Chinese Environmental Law Enforcement Mechanism Research, Tesis, Canada : University of Toronto, Department of Law, diakses dalam https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/19011/6/Zhang_Yikai_200911_LLM_thesis.pdf (28/11/2017, 22.38 WIB), hal. 824 Desita Citra Resmi, Op. Cit., hal. 25
Ketiga penelitian sebelumnya, berupa jurnal milik Wang Canfa, yang berjudul
Chinese Environmental Law Enforcement: Current Deficiencies and Suggested
Reforms. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jurnal tersebut
berisikan penjelasan terkait ketentuan perundangan perlindungan lingkungan China
seperti sistem tata kelola, aturan, regulasi lingkungan hidup, ratifikasi konvensi dan
perjanjian internasional yang berfokus pada perlindungan lingkungan.25 Namun dalam
implementasinya terdapat beberapa masalah serius seperti adanya mekanisme yang
kurang terikat, lemahnya sanksi, tidak adanya kompensasi, dan pelaku pelanggar
lingkungan seringkali hanya dikenai hukuman secara administratif. Terlepas dari kurang
efektifnya penegakan hukum lingkungan di China, pada dasarnya sistem hukum China
memliki potensi dalam penegakan hukum lingkungan yang memadai dan efektif. Pada
tahun 2002 Environment Supervision Bureau (ESB) dibentuk untuk menyusun dan
menerapkan kebijakan dan untuk memantau lingkungan.26 Selain itu, China mengubah
Gross Domestic Product (GDP) tradisonal menjadi Gross Domestic Product (GDP)
hijau, artinya pembangunan ekonomi China mulai memperhatikan aspek-aspek
keberlangsungan lingkungan.
Penelitian keempat, berupa jurnal milik Diva S. Rakasiwi yang berjudul Faktor-
Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan di China.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kebijakan lingkungan milik
Donald J. Calista sebagai alat analisa dalam menjelaskan. Jurnal ini menjelaskan
hambatan-hambatan yang dilalui pemerintah China dalam mengimplementasikan
kebijakan perlindungan lingkungan. Keikutsertaan China dalam forum-forum
lingkungan internasional telah mampu mendorong China untuk menyetujui dan
mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam kebijakan lingkungan
nasional.27 Meskipun China berhasil dalam menerapkan birokrasi perlindungan
lingkungan, tentunya hal ini tidak terlepas dari berbagi hambatan. Hambatan yang
pertama adalah lingkungan dalam implementasi kebijakan dan proses penerimaan.
Lemahnya aktor pengawas dalam implementasi kebijakan dalam pengawasan dan
implementasi. China memiliki banyak organisasi pemerintah maupun non-pemerintah
25 Wang Canfa, 2007, Chinese Environmental Law Enforcement: Current Deficiencies And Suggested Reforms, Vermont Journal Of Environmental Law, Vol. 8 Issue 2, diakses dalam http://vjel.vermontlaw.edu/files/2013/07/Volume-8-Issue-2.pdf (28/11/2017, 20.45 WIB), hal. 16226 Ibid., hal. 17427 Ibid.,
dalam hal lingkungan, namun mereka memiliki peran yang terbatas. Hal ini karena
terdapat peraturan hukum yang mengikat organisasi tersebut, misal apabila suatu
organisasi non-profit ingin diakui maka harus mempunyai sponsor untuk mendaftar.
Kedua peran pemerintah dalam hal ini sangat mendominasi, sehingga dalam
pelaksanaannya masyarakat dan organisasi non-pemerintah China tidak memiliki cukup
ruang untuk berpartisipasi dan mengkritik kebijakan pemerintah China. Ketiga dominasi
pemerintah China akan media massa, media sebagai penyampai informasi kepada
masyarakat justru tidak memiliki ruang bebas dalam menyampaikan informasi. Dan
terakhir terkait kurangnya partisipasi masyarakat China.
Kelima penelitian sebelumnya, berupa jurnal milik Kate E. Swanson, Richard G.
Kuhn dan Wei Xu yang berjudul Environmental Policy Implementation in Rural China:
A Case Study of Yuhang, Zhejiang. Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
dan wawancara. Penulis berusaha menjawab permasalahan implementasi kebijakan
lingkungan China di Kabupaten Yuhang. Pembahasan penelitian ini dimulai dari
industri pedesaan China yang belum menggunakan teknologi canggih ramah lingkungan
sehingga berdampak pada lingkungan. Adanya pengalihan sektor industri ke daerah
pedesaan menyebabkan banyak penduduk desa yang antusias dan membangun industri
mereka sendiri tanpa harus pergi ke kota. Namun hal ini justru berdampak pada
lingkungan China, dimana banyak industri-industri pedesaan China yang masih
menggunakan teknologi tradisional dalam operasinya. Hal ini berimplikasi pada polusi
udara yang menyebabkan pola hujan bersifat asam dan peningkatan kadar air limbah di
Yuhang.28
Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Komisi Dunia untuk Pembangunan dan Lingkungan PBB pembangunan
berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa adanya kompromi, dimana
pembangunan dilaksanakan dengan tetap memelihara sumberdaya alam dan lingkungan
hidup bagi kepentingan generasi mendatang.29 Konsep pembangunan berkelanjutan
28 Kate E. Swanson & Richard G. Kuhn (dkk), 2001, Environmental Policy Implementation in Rural China: A Case Study of Yuhang, Zhejiang, Environmental Management Vol. 27, No. 4, pp. 481–491, Verlag New York Inc, diakses dalam http://kateswanson.ca/files/yuhang.pdf (28/11/2017, 22.50 WIB), hal. 48429 R. E. Soeriaatmadja, 1999, Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional 1999/2000, hal. 53
memiliki nilai moral, nilai ekonomi dan nilai ekologi.30 Karena pembangunan yang
dilakukan generasi masa kini harus mengemban tanggungjawab moral terhadap generasi
mendatang. Tanggungjawab moral yang dimaksud adalah memberikan hak yang sama
bagi generasi mendatang untuk dapat menikmati manfaat dari keberadaan sumberdaya
alam dan hasil dari pembangunan (prinsip keadilan antargenerasi).31
Sedangkan menurut Hegley secara implisit pembangunan berkelanjutan
mengandung pengertian:32
1. Berorientasi pada tiga prinsip utama yaitu ekologi, sosial dan ekonomi.
2. Memperhatikan daya tampung dan batas ekologis dalam melakukan ekspolitasi.
3. Perlunya partisipasi, dukungan dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha
dalam upaya pemanfaatan sumberdaya alam.
4. Perlunya kebijakan dan koordinasi yang sistematis bagi semua elemen untuk
pengembangan energi bagi kelangsungan hidup.
5. Pengembangan dan pengelolaan teknologi secara terbuka dan adil.
Konsep ini digunakan untuk menjelaskan political will pemerintah China, yang
mana pemerintah China merivisi Environmental Protection Law sebagai upaya untuk
memperbaiki kualitas lingkungan di China. Karena kerusakan lingkungan yang dialami
oleh China tentunya berdampak dalam segala aspek kehidupan penduduk China. Oleh
karena itu, China berusaha untuk memperbaiki kondisi lingkungannya agar kelestarian
lingkungan tetap terjaga dan generasi mendatang dapat merasakan manfaat dari sumber
daya alam, serta menselaraskan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan China.
Dengan adanya Environmental Protection Law 2014 diharapkan dapat mengikat semua
pihak untuk ikutserta dalam melestarikan lingkungan. Serta kebijakan-kebijakan yang
diberlakukan oleh pemerintah China diharapkan mampu berkontribusi positif dalam
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Konsep Implementasi Kebijakan Publik
30 Oekan S. Abdullah, 2017, Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 198-19931 Ibid.,32 Aca Sugandhy & Rustam Hakim, 2007, Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 21-22
8
Studi kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an terutama
dengan terbitnya tulisan Harold D. Laswell tentang Policy Sciences.33 Harrold Laswell
dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan,
nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat.34 Menurut Effendi
secara umum proses atau kegiatan dari kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan yaitu
perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.35 Menurut
pendapat Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan yaitu:36
“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.”
Pada prinsipnya, implementasi kebijakan adalah hal yang sangat penting karena
dianggap sebagai wujud utama dan tahapan yang sangat menentukan dalam proses
kebijakan.37 Sedangkan untuk mengimplementasikan kebijakan publik terdapat dua
bentuk implementasi yaitu implementasi dilakukan secara langsung melalui program-
program yang telah disepakati oleh lembaga publik dan implementasi dilakukan secara
tidak langsung, yaitu melalui kebijakan derivat yaitu turunan dari kebijakan publik
tersebut.38 Namun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan salah satu bentuk
implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik secara langsung.
33 Taufiqurokhman, 2014, Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), diakses dalam https://moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_.pdf (27/12/2017, 20.15 WIB), hal. 1234 Ibid., hal.1335 Riant Nugroho, 2013, Metode Penelitian Kebijakan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 13336 Abdul Aziz Humaizi, Op. Cit., hal. 437 Ibid., hal. 638 Misroji, 2014, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City Pada Diskominfo Kota Depok, Tesis, Jakarta: Universitas Esa Unggul,diakses dalam http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-4431-TESIS%20JADI%202012-02-010.pdf (26/01/2018, 22.20 WIB), hal. 24
Implementasi secara langsung melalui program-program adalah formulasi tujuan yang
dilakukan secara nyata, dirancang dan dibiayai oleh pemerintah suatu negara.39
Mengacu pada konsep di atas China melalui lembaga lingkungan yaitu Ministry of
Environmental Protection (MEP) sebagai lembaga publik yang bertugas dalam
melaksanakan kebijakan lingkungan telah menegakkan regulasi lingkungan hidup.
Amandemen Environmental Protection Law yang dirumuskan dan disahkan oleh
National People’s Congress dirancang untuk melindungi dan menjaga lingkungan untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan, serta membentuk nilai, norma dan peraturan
yang harus ditaati dan mengikat seluruh masyarakat China.. Dalam implementasinya,
pemerintah China mengacu pada Environmental Protection Law dalam aspek
pembangunan lingkungan berkelanjutan mengesahkan kebijakan-kebijakan yang pro
terhadap lingkungan. Kebijakan lingkungan yang disahkan dan program-program yang
dirancang oleh pemerintah China diharapkan mampu berkontribusi positif untuk
memperbaiki kondisi lingkungan China dan merealisasikan pembangunan
berkelanjutan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut
Whitney metode deskriptif adalah suatu cara yang digunakan dalam meneliti dengan
pencarian fakta dan terpretasi yang tepat.40 Metode ini bertujuan untuk menggambarkan
secara rinci terkait kejadian secara sistematis, faktual dan akurat serta hubungan antar
fenomena yang diteliti.41 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan
hubungan antara China dengan konferensi-konferensi lingkungan internasional yang
menumbuhkan political will China sehingga berimplikasi pada amandemen
Environmental Protection Law. Kemudian pasca amandemen China mengeluarkan
kebijakan perlindungan lingkungan berupa program-program yang harus dijalankan
oleh seluruh elemen masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
lingkungan.
Penelitian ini menggunakan metode induktif. Teknik analisa induktif adalah
metode berfikir yang berpangkal dari hal-hal yang khusus atau peristiwa menuju pada
39 Op. Cit., Haedar Akib, hal. 340 Moh. Nazir, 2014, Metode Penelitian Sosial, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.4341 Ibid.,
10
hal-hal yang umum.42 Penelitian ini melihat peristiwa implementasi kebijakan
pemerintah China yang merujuk pada EPL 2014 dalam mencapai pembangunan
berkelanjutan. Kemudian peristiwa tersebut dikembangkan menuju konsep yang sesuai.
Adapun batasan waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2015-2017. Periode tahun
tersebut dipilih peneliti untuk melihat implementasi China dalam menerapkan
Environmental Protection Law 2014 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2015.
Kemudian batasan materi dalam penelitian ini adalah berupa kebijakan-kebijakan baru
atau target-target baru yang dikeluarkan oleh China sebagai upaya untuk mengatasi
permasalahan lingkungan dan kontribusi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Teknik atau alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen dan
literatur. Data yang digunakan adalah data-data yang diperoleh berasal dari sumber
sekunder, yaitu data-data yang berasal dari buku, skripsi, jurnal, working paper, surat
kabar elektronik, dan website atau situs-situs resmi yang relevan dan yang berhubungan
dengan topik penelitian dalam menjawab rumusan masalah.
PEMBAHASAN
Isu Lingkungan dan Munculnya Enviromental Protection Law di China
Isu lingkungan global menjadi hal yang menarik untuk dikaji, mengingat isu
lingkungan merupakan isu yang bersifat borderless, dimana kita tahu satu permasalahan
lingkungan seperti permasalahan perubahan iklim akan berdampak bagi seluruh
penduduk bumi. Salah satu pemicu terjadinya kerusakan lingkungan global adalah pola
perekonomian global yang mendukung terhadap mekanisme pasar (industrialisasi).43
Menurut Hillary French, ia menyebutkan bahwa seperempat barang perdagangan
perekonomian global ditopang oleh barang-barang yang berbasis pada sumber daya
alam.44 Sejak mendunianya isu permasalahan lingkungan banyak yang memperdebatkan
terkait skala prioritas antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Hal
ini yang kemudian menjadi dilema bagi negara-negara berkembang. Mengingat negara
berkembang membutuhkan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan
42 Azafilmi Hakiim & Iqbal Syaichurrozi, Konsep Dasar Berfikir Ilmiah dengan Penalaran Deduktif, Induktif, Dan Abduktif , diakses dalam http://eprints.undip.ac.id/36328/1/TUGAS_1._iqbal_PAPER_KONSEP_DASAR_BERFIKIR_ILMIAH_DENGAN_PENALARAN_DEDUKTIF%2C_INDUKTIF%2C_DAN_ABDUKTIF.doc (23/05/2018, 19.27 WIB), hal. 543 Ismah Tita Ruslin, Lingkungan Hidup Dan Liberalisasi Perdagangan Global: Mendamaikan Yang ‘Tidak’ Dapat Damai, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, hal. 144 Lester R. Brown, dkk, 1993, Masa Depan Bumi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 424
taraf hidup negara mereka. China merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan
ekonomi yang luar biasa. Lahirnya Kapitalisme di China telah menciptakan
ketidakseimbangan distribusi kekayaan atau kesenjangan antara kaya dan miskin,
menyebabkan degradasi lingkungan serta penipisan sumberdaya yang serius.45 Pada
tahun 1978 China telah resmi melakukan reformasi ekonomi, yang mana China
menetapkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama.46 Dari tahun 1978 sampai
2004 perekonomian China tumbuh pada tingkat rata-rata 9,7%.47 Tingkat pertumbuhan
ini empat kali lebih cepat dari tingkat pertumbuhan ekonomi negara maju yang rata-rata
tingkat pertumbuhannya 2,2% sampai 2,4% per tahun.48
Adanya pertumbuhan ekonomi bersama pertumbuhan penduduk yang luar biasa di
China justru berdampak pada kemunduran kondisi lingkungan di China. Karena
pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan daya dukung alam tidak
seimbang dengan kebutuhan manusia. Hal itu dibuktikan dengan adanya polusi udara,
polusi air dan hujan asam yang mengancam di sebagian tempat di China.49
Bagaimanapun tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara otomatis akan
menghasilkan beberapa efek seperti peningkatan polusi sebagai hasil dari industri,
adanya perluasan di daerah perkotaan dan meningkatnya permintaan sumber daya
alam.50 Besarnya laju pertumbuhan tahunan pertumbuhan emisi karbon China juga
membuat China menjadi penggerak utama emisi karbon global (Lihat garfik 1). Total
emisi karbon di China hampir setara dengan emisi gabungan dari AS dan E.U. dengan
tingkat konsumsi totalnya telah meningkat lebih dari empat kali lipat sejak tahun 1980.51
Emisi karbon yang dihasilkan merupakan hasil pembakaran bahan bakar fosil yaitu 90%
45 Lei Xie, Environmental Justice in China’s Urban Decision-Making, Vol. 3, March 2011, pp. 160-179, London School of Economics, diakses dalam http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/TaiwanProgramme/Journal/JournalContents/TCP3Xie.pdf (18/04/2018, 08.53 WIB), hal. 16946 Yanqi Tong, 2007, Bureaucracy Meets the Environment: Elite Perceptions in Six Chinese Cities, The China Quarterly, No. 189), pp. 100-121, Cambridge University Press, diakses dalam http://www.jstor.org/stable/20192738, (26/01/2018, 10.04 WIB), hal. 10147 Srini Sitaraman, 2006, Regulating the Environment: Assessing China's Domestic Environmental Law and Participation in International Treaties, China Review, Vol. 6, No. 1, Special Issue on: Science and Technology Developmentin China, pp. 183-196, Chinese University Press, diakses dalam http://www.jstor.org/stable/23462013 (26/01/2018, 09.50 WIB), hal. 18448 Ibid.,49 Yanqi Tong , Op. Cit.,50 Srini Sitaraman, Op. Cit.,18551 United States Environmental Protection Agency, Global Greenhouse Gas Emissions Data, diakses dalam https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data#Country (24/04/2018, 12.30 WIB)
Selain bukti di atas pada grafik1, grafik 2 juga merupakan bukti gambaran
perkembangan tingkat emisi yang dihasilkan China dari tahun 1995 hingga tahun 2015
(lihat grafik 2). Emisi yang termasuk adalah hasil pembakaran dari batubara, minyak
tanah, semen dan gas. Berdasarkan gambar, tingkat emisi yang dihasilkan China dari
tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Awalnya Amerika Serikat menduduki
peringkat pertama dari tahun 1960 hingga 2005, yang mana total emisi yang dihasilkan
pada 2005 mencapai 6132 MtCO2. Kemudian pada 2006 China menduduki peringkat
pertama menggantikan Amerika Serikat dengan total emisi yang lebih tinggi yaitu
mencapai 6524 MtCO2.
Permasalahan polusi udara yang dialami oleh China disebabkan karena adanya
penggunaan batubara sebagai bahan bakar industri. China adalah produsen dan
konsumen batubara terbesar di dunia, dimana China menyumbang 27% dari konsumsi
batubara global.56 Kemudian pada 2004 diperkirakan ketergantungan China pada
batubara akan tumbuh menjadi 77%.57 Emisi dari pembakaran bahan bakar fosil (seperti
batubara dan mintak tanah) dan transportasi menimbulkan kepulan asap tebal yang
mewabah di daerah metropolitan China.58 Kemudian pertambangan dan limbah kimia
ini dapat mencemari tanah dan mengkontamisasi makanan. Bahkan Organisasi
55 Global Carbon Atlas , CO2 Emissions, diakses dalam http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions (25/04/2018, 14.38 WIB)56 Lei Zhang & Lijin Zhong, Op., Cit ,hal. 123 57 Ibid.,58 Global Voice, Masalah Polusi di China , Edisi 24 Juni 2013 , diakses dalam https://id.globalvoices.org/2013/06/24/masalah-polusi-di-China/ (25/04/2018.11.56 WIB)
Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2010 menemukan terdapat 1.2 juta kematian di
China akibat polusi udara.59 Selain itu, menurut laporan dari Detik.com berdasarkan
hasil penelitian dari The Lancet pada 2010 yang berjudul 2010 Global Burden of
Disease Study, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1,2 juta kematian akibat
dari polusi udara di luar ruangan di China sepanjang tahun 2010.60 Penelitian ini juga
menemukan bahwa materi partikel polusi menduduki peringkat ke empat sebagai faktor
pemicu kematian.61
Selanjutnya permasalahan tanah. Sejak pertengahan tahun 1990an China telah
mengalami penurunan yang signifikan dilahan pertanian.62 China kehilangan lebih dari
10,5 hektar lahan budidaya, jumlah lahan yang bisa ditanami mengalami penunuran
fungsi sekitar1,5 hektar per tahun.63 Menurut laporan berita dari BBC pada tahun 2013
sekitar 3,3 hektar lahan pertanian di China terkontaminasi dengan logam berat dan
bahan kimia.64 Hal ini terjadi karena terlalu banyaknya penggunaan bahan kimia,
sehingga menyebabkan tanah pertanian di China tidak dapat ditanami. Erosi tanah,
penggundulan hutan, desertifikasi, dan salinitas lahan pertanian juga berkontribusi pada
kualitas lingkungan ekologi China yang memburuk. Akibatnya, sebagian besar habitat
satwa liar di China telah hancur.65
Permasalahan ketiga adalah air. Permasalahan air di China merupakan
permasalahan yang sulit untuk dipecahkan seperti pembuangan dan pemanfaatan limbah
yang tidak efisien. Tahun 2012 China mengalami pencemaran akut sekitar 50%.
Menurut Badan Kelautan Nasional China dalam Kompas menyatakan bahwa pada tahun
2012 kawasan laut seluas 68.000 kilometer persegi menjadi kawasan yang paling
tercemar dan dua kali lipat dari tahun 2011.66 Sedangkan pada tahun sebelumnya
59 Ibid.,60 Detik Health, Polusi Udara Parah di China Tewaskan 1,2 Juta Orang Tiap Tahun, Edisi 03 April 2013, diakses dalam https://health.detik.com/berita-detikhealth/2210550/polusi-udara-parah-di-china-tewaskan-12-juta-orang-tiap-tahun (30/06/2018, 00.43 WIB)61 Ibid.,62 Xiaofan Li, Environmental Concerns In China: Problems, Policies, And Global Implications, International Social Science Review, Vol. 81, No. 1/2 (2006), pp. 43-57,diakses dalam http://www.jstor.org/stable/41887258 (26-01-2018 , 09:50 WIB), hal. 4363 Ibid., 64 BBC, Jutaan Hektar Lahan Di China Terkontaminasi, Edisi 30 Desember 2013, diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2013/12/131230_majalah_Chinalahan (25/04/2018 ,12.16 WIB)65 Lei Zhang & Lijin Zhong, Op., Cit., hal. 12566 Kompas , Sebagian Besar Pesisir China Tercemar, Edisi 21 Maret 2013, https://internasional.kompas.com/read/2013/03/21/1548174/Sebagian.Besar.Pesisir.China.Tercemar (25/04/2018 ,12.45 WIB)
kawasan laut yang tercemar baru sekitar 24.000 kilometer persegi.67 Badan Kelautan
Nasional China juga mencatat bahwa jumlah polutan yang dibuang ke laut dari 72
sungai bertambah menjadi 17 juta ton sepanjang 2012.68 Dari 17 juta limbah itu terdiri
termasuk 46.000 ton logam berat, 93.000 ton minyak, dan plastik.69 Hal ini dikarenakan
banyak industri-industri China yang mendirikan industri di atas perairan.
Keempat adalah permasalahan energi. China merupakan konsumen batubara
terbesar di dunia dan peringkat kedua sebagai konsumen terbesar minyak mentah dan
listrik.70 Pada tahun 2009 total konsumsi energi China meningkat menjadi 6,3%
dibandingkan tahun 2008.71 Untuk memenuhi permintaan, pemerintah China
memperluas produksi disemua sektor energi dan batubara menyumbang sekitar 66%
penggunaan energi di China.72 Bahkan penggunaan akan energi batubara diperkirakan
akan tetap dominan pada tahun 2030.73
Bukti di atas merupakan gambaran bagaimana kondisi kerusakan lingkungan di
China. Meski China memiliki kualitas lingkungan yang buruk namun pada dasarnya
China cukup sering dalam mengikuti perkembangan lingkungan global melalui forum-
forum lingkungan internasional. Pada 1972 China mengikuti Declaration of the United
Nations Conference on the Human Environment, China juga ikut berpartisipasi dalam
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), pada 1992
China juga menghadiri United Nations Conference on Environment and Development,
pada 2002mengikuti World Summit on Sustainable Development, kemudian pada 2012
China menghadiri Konferensi Rio+20 yang berlangsung pada 20-22 Juni 2012 di Rio de
Jenairo. Konferensi ini juga mengusung tema besar yaitu Green Economy dimana visi
utamanya adalah pengembangan ekonomi dan masyarakat yang berkesinambungan
dengan lingkungan.74
Pada saat itu China diwakili oleh Mr. Sha Zukang yang menjabat sebagai wakil
sekretaris jenderal untuk urusan ekonomi dan sosial. Dalam Konferensi ini Sha Zukang 67 Ibid.,68 Ibid.,69 Ibid.,70 Xiaofan Li, Op., Cit., hal. 4471 Hidayat Chusnul Chotimah, Analisis Strategi Keamanan Energi China Dalam Upaya Penurunan Emisi Karbon Melalui Pendekatan Konstruktivisme, Jurnal Politik Internasional Vol. 19 No. 1. Hlm. 29-43, hal. 3072 Ibid.,73 Ibid.,74 Future We Want - Outcome Document, diakses dalam https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant (08/05/2018, 12.33 WIB)
menyampaikan bahwa China sebagai negara yang sadar akan keberlangsungan
ekosistem mengejar penerapan ekonomi hijau sebagai atau peradaban ekologis sebagai
prinsip utama dalam pembangunan China.75 Keikutsertaan China dalam berbagai forum-
forum lingkungan internasional telah dapat membangun kesadaran atau political will
bagi pemerintah China terkait pentingnya membangun peradaban ekologis. Political will
ini dibuktikan dengan adanya amanden pada Environmental Protection Law pada 24
April 2014 yang kemudian dijalankan oleh semua elemen pada 1 Januari 2015.76
Melalui Environmental Protection Law of the Peoples Republic of China, China sebagai
garda terdepan mencoba menjadi inisiator untuk melindungi masyarakat dan
lingkungan.
Sejak tahun 1979 China sudah memiliki Undang-Undang perlindungan
lingkungan atau Environmental Protection Law, yang mana China mulai meluncurkan
program reformasi ekonomi disertai dengan kerangka hukum untuk mengatasi polusi.77
Awalnya EPL diuji coba pada 1979 yang terdiri dari 7 chapter 33 pasal, kemudian EPL
direvisi pada tahun 1982.78 Pada 1989 EPL dilegalkan secara penuh oleh pemerintah
China yang tediri dari 6 chapter 47 pasal.79 Undang-undang ini diumumkan oleh Komisi
Tetap National People's Congress (NPC), Undang-undang ini mengharuskan pelaku
pencemaran lingkungan untuk mematuhi standar pembuangan limbah dan
mengharuskan perusahaan atau pelaku pencemaran utnuk mengevaluasi dampak dari
kegiatan produksi mereka. Selama dekade 1980an sampai awal 1990an hukum
perlindungan lingkungan di China tumbuh menjadi sistem kebijakan lingkungan yang
matang, serta managemen dan prosedur yang sistematis.80 Proses pembuatan kebijakan
perlindungan lingkungan di China terdiri dari tiga otoritas badan politik yaitu pertama
Komite Perlindungan Lingkungan (Environment and Recourses Protection
Committee/ERPC) dari Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress/NPC).81
75 China's Progress on Sustainable Development and Expectations of Rio+20, diakse dalam http://www.un.org/en/development/desa/usg/statements/uncategorized/2012/06/sustainable-development-in-china-and-chinas-prospects-for-rio20.html (08/05/2018, 12.45 WIB)76 China Begins Enforcing Newly, Loc., Cit.77 Ibid., hal. 18578 Srini Sitaraman, Loc. Cit., 79 Ibid.,80 Environmental Resources Management, 2010, China's History of Environmental Protection, diakses dalam https://www.erm.com/en/insights/publications/archived-publications-2009---2010/Chinas-history-of-environmental-protection/ (17/04/2018, 20.51 WIB)81 Lina Andersson, China’s Environmental Policy Process: A Case Study of The Challenges of Creating And Implementing Air Pollution Policies In China, diakses dalam http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1326014&fileOId=1326015 (17/04/2017, 21.09 WIB), hal. 13
Pertama adalah Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok adalah
badan kekuasaan tertinggi dalam negara dan badan permanennya adalah Komite Tetap
Kongres Rakyat Nasional.82 Adapaun tugas dan fungsi dari NPC adalah melakukan
amandemen pada Konstitusi dan mengawasi penegakannya.83 Namun, amandemen
Konstitusi harus diusulkan oleh Komite Tetap NPC atau oleh seperlima atau lebih dari
deputi NPC, dan mereka harus disahkan oleh dua pertiga suara mayoritas dari semua
deputi.84 Kongres Rakyat Nasional telah membentuk Komite Perlindungan Lingkungan
dan Sumber Daya, yang bertugas dalam mengatur formulasi dan pemeriksaan undang-
undang.85 Hal tersebut dirancang untuk melindungi lingkungan dan sumber daya, serta
menyiapkan laporan dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum.86
Kongres rakyat di beberapa provinsi, kota dan daerah juga telah membentuk organisasi
dan komisi perlindungan lingkungan dan sumber daya sebagai upaya untuk menegakkan
dan mengawasi implementasi dari peraturan lingkungan di daerah kewenangan masing-
masing.87
Kedua, Dewan negara merupakan lembaga tertinggi eksekutif yang berwenang
dalam mengadopsi tindakan administratif, memberlakukan peraturan administratif dan
mengeluarkan keputusan dan perintah sesuai dengan Konstitusi dan Undang-Undang
lainnya.88 Adapun tugas dari Dewan Negara yaitu mengajukan proposal ke Kongres
Rakyat Nasional atau Komite Tetapnya, merumuskan tugas dan tanggung jawab
kementerian dan komisi dari Dewan Negara, merumuskan pembagian fungsi dan
wewenang yang terperinci antara Pemerintah Pusat dan organ-organ administrasi
Negara provinsi, daerah otonom, dan kotamadya langsung di bawah Pemerintah Pusat,
menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan ekonomi dan sosial nasional dan
82 Situs Resmi Dewan Negara RRC, State Structure of the People’s Republic of China, diakses dalam http://english.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/23/content_281474982987300.htm (24/04/2018, 11.38 WIB)83 Ibid.,84 Situs Resmi National People's Congress of the PRC, Functions and Powers of the National People's Congress , diakses dalam http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Organization/2007-11/15/content_1373013.htm (24/04/2018, 11.55 WIB)85 Ibid.,86 Ibid.,87 Situs Resmi Embassy of the PRC, Environmental Protection in China , diakses dalam http://lt.china-embassy.org/eng/zt/zfbps/t125245.htm (24/04/2018, 11.24 WIB)88 Situs Resmi Dewan Negara RRC
anggaran negara, serta menyimpulkan perjanjian dan perjanjian dengan negara asing;89
Dewan Negara juga memiliki Komite Perlindungan Lingkungan, yang mana badan ini
sebagai konsultasi dan koordinasi Dewan Negara untuk pekerjaan perlindungan
lingkungan.90
Ketiga, State Environmental Protection Agency (SEPA) atau yang sebelumnya
disebut National Environmental Protection Agency (NEPA) merupakan lembaga formal
China yang bertanggungjawab untuk mengumumkan Undang-undang lingkungan ke
dalam peraturan yang mengandung rumusan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan,
konservasi, perlindungan dan pelaksanaan peraturan lingkungan.91 SEPA adalah unit
administrasi lingkungan utama dan menerima semua pendanaan dari Dewan Negara
(State Council) dan SEPA terdiri dari sembilanbelas departemen.92
Implementasi Environmental Protection Law Melalui Program Lingkungan Dalam
Aspek Polusi, Tanah Dan Air
Program aksi ini sesuai dengan poin nomor empat dan dua yang dikemukakan
oleh Hegley sebagai orientasi dalam pembangunan berkelajutan. Dimana menurut
Hegley dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pemerintah harus
mengembangkan kebijakan dan koordinasi secara sistematis dan perlu memperhatikan
daya tampung lingkungan. Dalam program aksi ini pemerintah China membuat program
yang mana di dalamnya berisi target untuk mengendalikan permasalahan lingkungan
agar ekosistem dapat menampung. Hal ini sesuai dengan Hukum Perlindungan
Lingkungan China yang tertuang pada Bab II pasal 13 yang berbunyi bahwa rencana
perlindungan lingkungan harus mencakup tujuan, tugas dan tindakan pengamanan untuk
perlindungan ekologis, pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan.93
Program yang pertama ialah Soil Ten Plan. Survey tingkat nasional pertama yang
dilakukan oleh China mulai tahun 2005 sampai 2013 yang dilakukan oleh Ministry of
Environment Protection dan Ministry of Land and Resources yang berfokus pada
pencemaran tanah. Ditemukan bahwa 16% dari tanah China telah tercemar diluar batas
kelayakan dan 19,4% dari total lahan di China juga tercemar yaitu sekitar 65 juta dari 89 Ibid.,90 Situs Resmi Embassy of the PRC, Loc. Cit.,91 Srini Sitaraman, Op. Cit., hal. 18792 Situs Resmi Ministry of Ecology And Environment of The Peoples Republic of China, diakses dalam http://english.sepa.gov.cn/About_MEE/Internal_Departments/ (18/04/2018,18.22 WIB)93 The State Council The People’s Republic of China, Loc. Cit.,
334 juta hektar.94 Sedangkan pada bulan April 2014, 19% lahan subur di China
terkontaminasi dengan logam berat.95 Menanggapi permasalahan tanah dan mandat dari
Undang-Undang Perlindungan Lingkungan pasca amandemen 2014 pada Pasal 32 yang
berbunyi bahwa negara harus memperkuat perlindungan tanah dengan memperbaiki dan
membangun sistem yang mendukung.96 Pada tanggal 31 Mei 2016 China mengeluarkan
Soil Pollution Prevention and Control Action Plan atau dikenal dengan Soil Ten Plan.
Program ini merupakan bentuk implementasi China dalam menerapkan pembangunan
berkelanjutan dalam aspek lingkungan. Sebagaimana menurut Hegley bahwa
pembangunan berkelanjutan harus berorientasi terhadap tiga aspek yaitu ekonomi, sosial
dan lingkungan. Program ini dianggap memenuhi orientasi lingkungan karena program
yang dijalankan berisikan target yang harus dicapai pada tahun 2020 sebagai upaya
mengendalikan kerusakan lingkungan. Soil Ten Plan diharapkan mampu mengatasi
permasalahan pencemaran tanah di China. Karena tanah merupakan unsur yang sangat
penting kehidupan sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai formulasi untuk
mempertahankan mutu tanah yang baik agar generasi mendatang dapat mengambil
manfaatnya. Hal ini sesuai dengan orientasi pembangunan berkelanjutan menurut
Hegley pada poin ke dua dimana perlu adanya perhatian terhadap daya tampung dan
batas ekologis agar dapat dimanfaatkan.
Adapun beberapa target utama yang ditetapkan oleh Rencana Sepuluh Tanah
adalah yang pertama mengendalikan polusi tanah yang memburuk pada tahun 2020.
Dan mengendalikan pencemaran tanah pada 2030, dengan tujuan untuk menciptakan
ekosistem yang baik pada 2050. Kedua, memastikan bahwa lebih dari 90% lahan yang
terkontaminasi dapat digunakan dengan aman pada tahun 2020.97 Setelah
diberlakukannya Soil Ten Plan ini, pada pertengahan 2016 hingga pertengahan 2017
dari 24 provinsi sekitar 15,2% tanah di China tercemar oleh logam berat.98 Kondisi ini
cukup baik jika ditinjau pada 2015 dimana 16,1% tanah di China tercemar,99 turun
94 Goldman Sachs, China’s Environment: Big Issues, Accelerating Effort, Ample Opportunities, diakses dalam http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/interconnected-markets-folder/chinas-environment/report.pdf (22/05/2018, 14.05 WIB), hal. 895 Ibid., hal 596 The State Council The People’s Republic of China, 2014, Hukum Perlindungan Lingkungan Republik Rakyat Cina, diakses dalam http://www.gov.cn/zhengce/2014-04/25/content_2666434.htm (12/01/2018, 20.42 WIB)97 Ibid.,98 Yongfeng Xu & Yi Wu, Op. Cit., hal. 546399 Goldman Sachs, Loc. Cit.,
sekitar 0,9%. Maka sejauh ini implementasi dari Soil Ten Plan membuktikan adanya
kemajuan yang postif bagi kondisi tanah China. Meskipun rencana aksi ini menetapkan
target hingga 2020, namun sejauh ini aspek ekologis China menunjukkan hal yang
positif. Selain keseimbangan dalam aspek ekologis, pemerintah China juga
menyeimbangkan dalam aspek ekonomi karena menurut Hegley pembangunan
berkelanjutan tidak hanya berorientasi terhadap aspek ekologi saja melainkan juga
dalam aspek ekonomi. Dalam konteks China industri elektronik merupakan
penyumbang tertinggi polusi dalam tanah.100 Adapun daerah-daerah penghasil
elektronik terbesar di China ialah Beijing, Shanghai, Guangzhou dan Shenzen.101 Dalam
mengendalikan polusi tanah di beberapa kota, pada 2016 pemerintah China yaitu
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perlindungan Lingkungan dan Departemen
Perindustrian dan Teknologi Informasi bersama-sama mengenalkan konsep green
supply chain dengan merilis Enterprise Green Procurement Guidelines (Pedoman
Pengadaan Hijau Perusahaan).102
Kemudian dalam implementasinya, pada 2017 terdapat beberapa perusahaan
seperti Apple, Dell, Samsung, Huawei dan HP telah mampu menerapkan green supply
chain. Dalam skala 100 poin Apple mendapatkan 82.5 poin dan Dell 80 poin dalam
menerapkan green supply chain.103 Meskipun industri elektronik menjadi penyumbang
polutan terbesar, namun pemerintah China berusaha menemukan formulasi agar industri
elektronik di China tetap melakukan produksi skala besar tanpa mengganggu
keberlangsungan lingkungan. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2016 hingga 2017
China tetap menjadi eksportir elektronik terbesar di dunia dengan jumlah ekspor pada
2016 mencapai sekitar 800 juta unit dan 901 juta unit pada 2017.104
Kedua adalah program Water Ten Plan. Permasalahan air juga merupakan
masalah yang kompleks mengingat pentingnya air dalm kehidupan masyarakat. 100 Kate Logan and Helen Ding, 2017, Brand Rankings on China Supply Chain Action, diakses dalam http://chinawaterrisk.org/opinions/brand-rankings-on-china-supply-chain-action/ (02/07/2018, 22.53 WIB)101 ITI Manufacturing, Inc, The 5 Largest Cities In China For Manufacturing, diakses dalam https://www.itimanufacturing.com/news/the-5-largest-cities-in-china-for-manufacturing/ (02/07/2018, 21.34 WIB)102 Xiaoxin Zhang & Jin Huang, 2017, Study Of China Green Supply Chain Management Policies and Standard, IOP Science Publishing, Series: Earth and Environmental Science, diakses dalam http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/94/1/012144/pdf (02/07/2018, 22.07 WIB), hal.3103 Kate Logan and Helen Ding, Loc. Cit.,104 Interpidsourcing, Consumer Electronic Industry Report, diakses dalam https://intrepidsourcing.com/resources/industry-reports/consumer-electronics-industry-report/ (02/07/2018, 22.53 WIB)
Berdasarkan laporan dari Australian Trade Commission pada awal tahun 2015 banyak
daerah di China yang masih mengalami pencemaran air yang parah sehingga
menyebabkan kualitas air yang buruk.105 Hal tersebut dapat dilihat dari 60% air di China
terkontaminasi, sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan sumber air
minum.106
Grafik 3. Overall Water Quality of China’s Rivers 2011-2015
2011 2012 2013 2014 20150%
20%
40%
60%
80%
100%
Grade V+Grade IV-VGrade I-III
Sumber: China Water Risk107
Melihat permasalahan air, China melegalkan program Water Ten Plan, rencana ini
merupakan cerminan dari Hukum Perlindungan Lingkungan China pasca amandemen
pada Bab 3 pasal 32 bahwa negara memiliki kewajiban untuk memperkuat perlindungan
terhadap air dalam hal membangun dan memperbaiki.108 Serta pemerintah harus mampu
menyediakan air minum yang aman dan sanitasi yang memadai bagi semua elemen
masyarakat.109 Pada tanggal 16 April 2015 Dewan Negara (State Council) China merilis
Action Plan on Water Pollution Prevention and Control atau Ten Measures on Water.110
Sepuluh tindakan pada air merupakan rencana yang bertujuan untuk perlindungan
terhadap sumber air, baik air tanah dan air permukaan yaitu dengan meningkatkan
kualitas dan efisiensi air. Untuk air permukaan, pemerintah China berfokus pada 7
105 Austrade (Australian Trade Commission), 2015, Ten Measures On Water – China’s Major Environment Campaign Opens Opportunities For Australia Industry, diakses dalam https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/6585/Ten%20Measures%20on%20Water%20%E2%80%93%20Chinas%20major%20environment%20campaign.pdf.aspx. (21/05/2018, 14.43 WIB)106 Ibid., 107 China Water Risk, 2015 State of Environment Report Review, Loc., Cit. 108 The State Council The People’s Republic of China, Loc. Cit.,109 United Nations, Goal 6: Ensure Availability And Sustainable Management Of Water And Sanitation For All, https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal6.html (21/05/2018, 15.52 WIB)110 Austrade (Australian Trade Commission), Loc., Cit.
sungai utama yaitu Yangtze, Yellow, Pearl, Songhua, Huai, Hai, dan Liao.111 Karena
sungai-sungai ini merupakan sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat
umum.112 Program ini merupakan bentuk implementasi China dalam menerapkan
pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan. Sebagaimana menurut Hegley
bahwa pembangunan berkelanjutan harus berorientasi terhadap tiga aspek yaitu
ekonomi, sosial dan lingkungan. Program ini dianggap memenuhi orientasi lingkungan
karena program yang dijalankan berisikan target yang harus dicapai pada tahun 2020
sebagai upaya mengendalikan kerusakan lingkungan. Adapun target utama dalam
program ini yaitu113, 70% dari tujuh DAS besar harus mampu memberikan ketersediaan
air minum dan penggunaan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber air minum
terpusat yang dibangun di kota-kota harus mencapai di atas lebih tinggi dari 93%,
memperbaiki kualitas air tanah yang sangat buruk harus dikendalikan sekitar 15%,
memperbaiki kualitas air di wilayah lepas pantai atau pesisir hingga mencapai sekitar
70% pada kelas I dan II.
Grafik 4. Water Quality of China’s Rivers 2015-2016114
111 Debra Tan, 2015, Water Ten: Comply or Else, diakses dalam http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/water-ten-comply-or-else/ (21/05/2018, 16.12 WIB)112 Ibid.,113 Hongqiao Liu & Dawn McGregor,2015, Can The Water Ten Protect Water Sources?, diakses dalam http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/can-the-water-ten-protect-water-sources/ (21/05/2018, 16.35 WIB)114 Ibid.,
Berdasarkan pada laporan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima sungai
yang mengalami peningkatkan kualitas air pada kelas I-III yaitu sungai Yangtze, Pearl,
Liao, Huai, dan Yellow. Sedangkan dua sungai mengalami penurunan presentase pada
kelas I-III. Kemudian terdapat lima sungai yang mengalami penurunan kualitas air pada
kelas IV-IV dan tiga sungai yang mengalami penurunan kualitas air pada kelas V+. Hal
ini menunjukan bahwa sejauh ini program dapat terimplementasikan dengan baik
mengingat jumlah sungai yang mengalami peningkatan kualitas air pada kelas I-III.
Selain keseimbangan dalam aspek ekologis, pemerintah China juga
menyeimbangkan dalam aspek ekonomi karena menurut Hegley pembangunan
berkelanjutan tidak hanya berorientasi terhadap aspek ekologi saja melainkan juga
dalam aspek ekonomi. Adapun Industri yang paling banyak menyumbang polutan
dalam air adalah industri kertas, kulit, pencelupan tekstil, produksi pewarna, industri
pelepasan belerang, kilang minyak, dan produksi pestisida.115 Kemudian industri berat
di perkotaan akan secara bertahap direlokasi atau ditutup seperti industri besi dan baja,
industri bahan kimia dan produksi farmasi.116 Dalam konteks China industri tekstil
merupakan penyumbang tertinggi polusi dalam air.117 Adapun industri tekstil sebagian
besar berpusat di Hubei, Shandong, Jiangsu.118 Dalam mengendalikan polusi yang salah
satunya dalam aspek air, pada 2016 pemerintah China yaitu Kementerian Perdagangan,
Kementerian Perlindungan Lingkungan dan Departemen Perindustrian dan Teknologi
Informasi bersama-sama mengenalkan konsep green supply chain dengan merilis
Enterprise Green Procurement Guidelines (Pedoman Pengadaan Hijau Perusahaan).119 115 Ibid.,116 Hongqiao Liu & Dawn McGregor, Loc., Cit.117 China Water Risk, 2011, The Environmental Cost of Clothes, diakses dalam http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/the-environmental-cost-of-clothes/ (02/07/2018, 22.26 WIB)118 China Chamber of Commerce and Industry, 2017, Business Opportunities and Challenges in The Textile and Apparel Market in China, diakses dalam http://ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/eu_sme_centre_report_tamarket_in_china_2017.pdf (02/07/2018, 23.35 WIB)119 Xiaoxin Zhang & Jin Huang, Loc. Cit.,
Kemudian dalam implementasinya, pada 2017 terdapat beberapa perusahaan
brand pakaian ternama seperti Levi’s, Esquel, Adidas, GAP dan PUMA telah mampu
menerapkan green supply chain. Dalam skala 100 poin Levi’s mendapatkan 75.6 poin
dan Esquel 63.5 poin dalam menerapkan green supply chain.120 Meskipun industri
tekstil menjadi penyumbang polutan terbesar, namun pemerintah China berusaha
menemukan formulasi agar industri tekstil di China tetap melakukan produksi skala
besar tanpa mengganggu keberlangsungan lingkungan. Hal ini terbukti bahwa
berdasarkan laporan dari China Textile Industry Development pada 2017 lebih dari
separuh kain global diproduksi oleh China121 dan menyumbang sekitar 40% dari total
ekspor tekstil di dunia.122
Ketiga adalah program Action Plan Air Pollution. Permasalahan polusi yang tidak
kunjung membaik telah menggerakan pemerintah China untuk membuat action plan
untuk mengatasi masalah polusi udara khusunya di kota-kota besar China. Seperti yang
telah tertuang dalam Hukum Perlindungan Lingkungan pada bab 3 pasal 32 bahwa
negara harus memperkuat rencana terkait atmosfer atau udara dalam hal pemeliharaan
dan perbaikan.123 Pada 12 Spetember 2013 Dewan Negara telah mengeluarkan Rencana
Aksi tentang Pencegahan dan Pengendalian Pemcemaran Udara (Action Plan on
Prevention and Control of Air Pollution).
Rencana ini mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas udara secara
keseluruhan selama periode lima tahun (2013-2017), terutama di provinsi Beijing-
Tianjin-Hebei, Delta Sungai Yangtze dan Delta Sungai Mutiara.124 Program ini
merupakan bentuk implementasi China dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan
dalam aspek lingkungan. Sebagaimana menurut Hegley bahwa pembangunan
berkelanjutan harus berorientasi terhadap tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan
lingkungan. Program ini dianggap memenuhi orientasi lingkungan karena program yang
dijalankan berisikan target yang harus dicapai pada tahun 2020 sebagai upaya
mengendalikan kerusakan lingkungan. Rencana aksi ini mendifinisikan sepuluh langkah
120 Kate Logan and Helen Ding, Loc. Cit.,121 Zheng Jinran, Textile Companies Reduce Pollution, Save on Costs, Chinadaily Edisi 20 Juni 2017, diakses dalam http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-06/20/content_29820109.htm (30/06/2018, 22.30 WIB)122 China Energy Group, Textile Industry, diakses dalam https://china.lbl.gov/research-projects/textile-industry (30/06/2018, 22.45 WIB)123 The State Council The People’s Republic of China, Loc. Cit.,124 Ibid.,
yang harus diperhatikan yaitu mencakup peningkatan perawatan lingkungan,
optimalisasi struktur industri, reformasi teknologi, sistem hukum yang ketat dan
pembagian tanggungjawab yang jelas.125 Adapun target yang harus dicapai dalam
rencana aksi ini yaitu menurunkan partikel polusi udara setidaknya 10% pada 2017,126
menurunkan partikel polusi udara secara keseluruhan setidaknya 15% pada Maret
2018,127 China menargetkan tiga provinsi utama yaitu Beijing-Tianjin-Hebei harus
menurunkan tingkat PM2.5 masing-masing sebesar 25%, 15%, dan 20%.
Pada tahun 2017 jumlah rata-rata konsentrasi emisi PM2.5 di Beijing ialah 17%,
14% di Tianjin dan 15, 8% di Hebei. Provinsi Beijing pada tahun 2008-2012 rata-rata
35% dari total emisi PM10, SO2, NO2 dan O3.128 Sedangkan pada 2013-2017 rata-rata
mencapai 11% dari total emisi PM10, SO2, NO2 dan O3, turun 24% dari lima tahun
sebelumnya.129 Provinsi Hebei emisi PM2.5 pada tahun 2008-2012 rata-rata 25%.130
Sedangkan pada 2013-2017 rata-rata mencapai 9% dari total emisi PM10, SO2, NO2 dan
O3, turun 16% dari lima tahun sebelumnya.131 Provinsi Tianjin pada tahun 2008-2012
rata-rata 36% dari total emisi PM10, SO2, NO2, CO dan O3.132 Selain keseimbangan
dalam aspek ekologis, pemerintah China juga menyeimbangkan dalam aspek ekonomi
karena menurut Hegley pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi terhadap
aspek ekologi saja melainkan juga dalam aspek ekonomi. Dalam konteks China industri
baja merupakan penyumbang tertinggi polusi dalam udara.133 Adapun daerah-daerah
penghasil baja di China yaitu di Beijing, Hebei, Liaoning, Hubei, Zhejiang, dan
125 Ibid.,126 Ibid.,127 Xinhuanet News, North China Moves To Fight Winter Air Pollution, Edisi 2017-09-18, diakses dalam http://www.xinhuanet.com/english/2017-09/18/c_136618926.htm (22/04/2018, 03.15 WIB)128 Federico M.San Martinia & Christa A.Hasen (dkk), 2015, Statistical Analysis of PM2.5 Observations From Diplomatic Facilities In China, Atmospheric EnvironmentVolume 110, pages: 174-185, diakses dalam https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231015002848 (23/05/2018, 04.52 WIB), hal. 181129 Ibid., hal. 182130 Litao Wang & Jing Yang (dkk), 2013, A Review of Air Pollution and Control in Hebei Province, China, Open Journal of Air Pollution, p: 47-55, diakses dalamhttps://pdfs.semanticscholar.org/633d/60ec24a338ef6e75d3a3d26faee4d072015b.pdf (23/05/2018, 05.46 WIB) hal. 49131 Ibid., hal. 50132 Jianzheng Liu & Weifeng Li, Visualizing The Intercity Correlation of PM2.5 Time Series In The Beijing-Tianjin-Hebei Region Using Ground-Based Air Quality Monitoring Data, diakses dalam https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5811218/ (23/05/2018, 06.21 WIB)133 Gao Shengke, China’s Abandoned Steel Mills Are A Threat To Public Health, China Dialogue Edisi 05 Agustus 2013, diakses dalam https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/6260-China-s-abandoned-steel-mills-are-a-threat-to-public-health (30/06/2018, 21.02 WIB)
Chongqing.134 Dalam mengendalikan polusi yang salah satunya dalam aspek udara, pada
2016 pemerintah China yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perlindungan
Lingkungan dan Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi bersama-sama
mengenalkan konsep green supply chain dengan merilis Enterprise Green Procurement
Guidelines (Pedoman Pengadaan Hijau Perusahaan).135 Kemudian dalam
implementasinya, pada 2017 terdapat perusahaan baja di China seperti perusahaan
China Steel Corporation mampu menerapkan green supply chain. Hal ini terbukti
bahwa China Steel Corporation melakukan monitoring dan membuat pedoman dalam
terhadap emisi dioksin.136 Selain itu, CSC juga banyak berinvestasi dalam upaya
pengolahan air limbah dengan tingkat pemulihan 70%.137
Implementasi Environmental Protection Law Dalam Aspek Energi Terbarukan dan
Teknologi Ramah Lingkungan
Upaya yang dilakukan yang oleh China merupakan implementasi kebijakan
perlindungan lingkungan dalam aspek lingkungan, energi dan teknologi. Orientasi
tersebut merupakan orientasi yang dikemukakan oleh Hegley orientasi pembangungan
berkelanjutan, yaitu harus adanya upaya dalam pengembangan energi dan teknologi.
Selain program dalam aspek air, udara dan tanah, China mulai mengembangkan energi
terbarukan sebagai alternatif utama dalam mengurangi penggunaan batubara. Program
energi terbarukan China bertujuan untuk mendorong pengembangan berbagai energi
terbarukan di China dalam skala nasional. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan
digunakan untuk menekan biaya, mempercepat teknologi energi terbarukan dan
menjadikan energi terbarukan sebagai sumber energi utama.138 Pada 3 Maret 2016 NEA
merilis ‘Guiding Opinions on Establishing Renewable Energy Portfolio Standards’
yaitu terkait target konsumsi energi terbarukan China.139 Adapun target yang ditetapkan
China pada tahun 2020 untuk merealisasikan energi terbarukan dalam skala nasional:140
134 Ibid.,135 Xiaoxin Zhang & Jin Huang, Loc. Cit.,136 China Steel Corporation, Research Fields And Directions, diakses dalam http://www.csc.com.tw/csc_e/ts/redi/redi.html# (02/07/2018, 00.42 WIB)137 Ibid.,138 Energy Foundation, Renewable Energy, diakses dalam http://www.efchina.org/Programs-en/CRE-en (29/05/2018, 20.18 WIB)139 China Energy Storage Alliance, 2016, China Announces Renewables Quota, But Is It Enough?, diakses dalam http://en.cnesa.org/featured-stories/2016/3/8/china-renewables-quota (29/05/2018, 21.05 WIB)140 Energy Research Institute, 2017, National Development and Reform Commission China, Development Status of Renewable Energy in China Industries Goals and Policies, diakses dalam http://www.keei.re.kr/keei/download/seminar/170911/II170911_b02.pdf (29/05/2018, 20.22 WIB)
1. Untuk pembangkit listrik tenaga air (hydro power) kapasitas yang terpasang
harus mencapai 380GW,
2. Untuk tenaga angin (wind power) kapasitas jaringan yang terpasang dan
terhubung harus mencapai 210GW,
3. Untuk tenaga surya (Solar) kapasitas jaringan yang terpasang dan terhubung
harus mencapai 110GW, termasuk 105GW Photovoltaic(PV) dan 5GW dari
Concentrating Solar Power (CSP),
4. Dan untuk energi biomassa kapasitas jaringan yang terpasang dan terhubung
pada pembangkit listrik biomassa harus mencapai 15GW yang terdiri dari
biomassa padat mencapai 30000 KiloTon, bio ethanol 4000 KiloTon dan
biodiesel sekitar 2000 KiloTon.
Kemudian pada 2016 Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China
(China’s National Development and Reform Commission), Ministry of Finance dan
National Energy Administration secara bersama mengumumkan sebuah program
sertifitikat hijau atau Green Electricity Certificates (GECs) atau disebut juga Renewable
Energy Certificates (RECs) untuk produsen energi terbarukan yang digabungkan
dengan skema perdagangan.141 Hal ini dilakukan oleh China sebagai upaya dalam
menyeimbangkan dalam aspek ekonomi karena menurut Hegley pembangunan
berkelanjutan tidak hanya berorientasi terhadap aspek ekologi saja melainkan juga
dalam aspek ekonomi. Dikatakan orientasi dalam aspek ekonomi karena rendahnya
permintaan terhadap energi terbarukan di China yang menyebabkan dana subsidi
menyusut sehingga menimbulkan kesenjangan pendanaan subsidi energi terbarukan.
Oleh karena itu, sertifikat hijau yang berbasis sukarela ini bertujuan untuk
menyelesaikan masalah kesenjangan tersebut. Pada 20 September 2017 perdagangan
GEC China menunjukkan telah mengeluarkann 8 juta sertifikat atau setara dengan 8
miliar kilowatt jam (kWh) dari listrik tenaga angin dan tenaga surya.142
Adapun hasil dari upaya yang dilakukan China untuk meningkatkan kapasitas dari
energi terbarukan. Pada 2018 pemerintah China mulai menjalankan proyek PLTA
Baihetan yang berlokasi di Sungai Jinsha, provinsi Sichuan. Proyek ini akan menjadi 141 Liu Yuanyuan, China to Launch Green Certificates in Renewable Energy Sector, Edisi 30 Maret 2018, diakses dalam https://www.renewableenergyworld.com/articles/2017/03/china-to-launch-green-certificates-in-renewable-energy-sector.html (31/05/2018, 04.15 WIB)142 Miao Hong & Alex Perera (dkk), 2017, New Clean Energy Buying Option in China: Green Electricity Certificates, diakses dalam http://www.wri.org/blog/2017/10/new-clean-energy-buying-option-china-green-electricity-certificates (31/05/2018, 05.02 WIB)
PLTA terbesar kedua setelah Three Gorges dam.143 Struktur utama proyek terdiri dari
bendungan, struktur debit banjir, pengalihan air dan fasilitas pembangkit listrik.
Bendungan ini adalah bendungan lengkungan melengkung ganda dengan ketinggian
maksimum 277m, elevasi puncak 827m, lebar puncak 13m, dan lebar dasar maksimum
72m.144 Pembangkit listrik bawah tanah dipasang dengan 16 unit pembangkit dengan
total kapasitas terpasang 14.000 MW dan output daya tahunan rata-rata 60,24 TWh.145
Pada 2017 pemerintah China yang bekerjasama dengan China General Nuclear
Power Corporation (CGN) membangun proyek pembangkit listrik tenaga angin dengan
kapasitas 3 GW di daerah lepas pantai kota Jieyang, provinsi Guangdong.146 Perusahaan
tersebut menginvestasikan 5 miliar yuan (US$ 760) dengan tujuan untuk meningkatkan
energi terbarukan dan ekonomi hijau.147 Kerjasama yang dilakukan oleh China termasuk
dalam orientasi pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Hegley pada poin
tiga yaitu perlunya partisipasi, dukungan dan kerjasama pemerintah dengan usaha dalam
pemanfaatan sumberdaya alam. Pemerintah China menggandeng China General
Nuclear Power Corporation untuk melaksanakan program pemanfaatan angin sebagai
pembangkit listrik tenaga angin.
Pada 2017 China juga membuat proyek besar pembangkit listrik PV di daerah
Datong, provinsi Shanxi.148 Dimana proyek tenaga surya ini terlihat berbentuk seperti
panda raksasa ini merupakan stasiun panda surya pertama di dunia. Proyek ini
terhubung ke jaringan listrik yang meliputi area seluar 248 hektar.149 Stasiun panda
surya ini memiliki kapasitas 100 MW dan sepenuhnya terhubung dengan jaringan
listrik.150 Stasiun ini menyediakan 3,2 kWh listrik dalam jangka waktu 25 tahun atau
143 Zheng Xin, Primary Work Starts at Baihetan Dam, China Daily Edisi 04 Agustus 2017, diakses dalam http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-08/04/content_30346639.htm (03/06/2018, 20.08 WIB)144 China International Water And Electric Corp, 2018, Baihetan Hydropower Project, diakses dalam http://english.cwe.cn/show.aspx?id=1828&cid=43 (03/06/2018, 21.27 WIB)145 Ibid.,146 Wind Energy and Electric Vechile Review, 2017, CGN to build 3 GW offshore wind farm southern China, diakses dalam https://www.evwind.es/2017/12/22/cgn-to-build-3-gw-offshore-wind-farm-southern-china/62212 (03/06/2018, 13.24 WIB)147 Ibid.,148 Angus Mcneice, Loc. Cit.,149 Mark Molloy, Panda Power! China Is Building The World's Cutest Solar Station, Edisi 6 Juli 2017, diakses dalam https://www.telegraph.co.uk/technology/2017/07/06/panda-power-china-building-worlds-cutest-solar-station/ (03/06/2018, 22.30 WIB)150 Ibid.,
setara dengan menghemat 1.056 juta ton batubara.151 Dengan kapasitas penghematan
sebesar itu, maka China dapat mengurangi 2,74 juta ton emisi karbondioksida (CO2).152
Selain itu, China membuat proyek jalan tol fotovoltaik (PV), ini merupakan yang
pertama di dunia. Menurut laporan dari kantor berita Xinhua, jalan ini dapat
menghasilkan 1 juta kWt listrik per tahun, cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik
yaitu sekitar 800 rumah.153 Jalan tol ini didesain dengan menempatkan bateri tenaga
surya di bawah grid putih. Jalan ini ini terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan permukaan
adalah lapisan pelindung yang terbuat dari beton transparan, lapisan tengah terdiri dari
baterai bertenaga surya yang digunakan untuk menghasilkan listrik dan lapisan bawah
adalah lapisan isolasi untuk mencegah kelembapan dari bawah tanah.154 Jalan ini
dibangun sepanjang 2 km dengan luas 5.875 meter persegi dan dibuka pada tahun 2018
dengan sumber listrik hijau yang stabil.155
Tidak hanya pembangkit listrik PV, pembangkit listrik biomassa juga semakin
berkembang di China. Berkembangnya pembangkit listrik tenaga biomasa di China
tidak lepas dari peran pemerintah dan perusahaan yang mengembangkan teknologi ini.
Pada Juli 2016 pemerintah China bersama DP Clean Tech Provides dan China
Electronic System Engineering Corporation (CESEC) bekerjasama untuk
mengembangkan rencana strategis proyek baru dan teknologi energi biomassa
terbarukan.156 Kerjasama yang dilakukan oleh China termasuk dalam orientasi
pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Hegley pada poin tiga yaitu
perlunya partisipasi, dukungan dan kerjasama pemerintah dengan usaha dalam
pemanfaatan sumberdaya alam. Pemerintah menggandeng DP Clean Tech Provides
dan CESEC sebagai upaya untuk mengembangkan sumberdaya jagung dan limbah kayu
sebagai pembangkit listrik tenaga biomasa. Proyek ini berlokasikan di kota Hengshui,
provinsi Hebei. Jenis bahan bakar utama yang digunakan adalah jerami jagung dengan
presentase 60%, tongkol jagung 20% dan limbah pohon kayu 20%. Secara keseluruhan 151 Ibid.,152 Ibid.,153 Angus Mcneice, Loc. Cit.,154 Yunxin Bao, World’s First Solar-Powered Highway To Open In Jinan , Edisi 14 December 2017, People's Daily Online, diakses dalam http://en.people.cn/n3/2017/1214/c90000-9304543.html (03/06/2018, 23.40 WIB)155 Ibid.,156 EQ International, 2016, DP CleanTechProvides China Electronic System Engineering Corporation (CESEC) with Latest Optimised Solution for its 1st Biomass Project inHebei, China, diakses dalam http://www.eqmagpro.com/dp-cleantechprovides-china-electronic-system-engineering-corporation-cesec-with-latest-optimised-solution-for-its-1st-biomass-project-inhebei-china/ (04/06/2018, 15.32 WIB)
pada akhir tahun 2016, kapasitas pembangkit listrik biomassa yang terpasang adalah
12,14 GW.157 Dengan jumlah biomassa padat 10.000 Kilo Ton, bio ethanol 2500 Kilo
Ton dan biodiesel sekitar 1000 Kilo Ton.158
Implementasi dari pembangkit energi air pada akhir tahun 2016, kapasitas tenaga
air yang sudah terpasang adalah 332 GW, terhitung sekitar 20,9% dari total keseluruhan
kapasitas tenaga air yang terpasang di China.159 Kemudian laporan tahunan dari
International Energy Agency pada 2017 hingga 2022 diperkirakan China akan
menyumbang 35% dari total kapasitas tenaga air yang terpasang dalam skala global.160
Pada akhir 2016, total kapasitas tenaga angin yang terpasang mencapai 169 GW atau
menyumbang sekitar 34, 7% dari total dunia.161 Kemudian pada Juli 2017, total
kapasitas yang terpasang mencapai 156 GW.162 Pada akhir tahun 2016, total kapasitas
terpasang daya PV mencapai 77,42 GW.163 Sedangkan pada akhir Juli 2017, pembangkit
listrik PV yang terpasang mencapi 113,94 GW.164 Pada akhir tahun 2016, kapasitas
pembangkit listrik biomassa yang terpasang adalah 12,14 GW.165 pada akhir Juli 2017,
total kapasitas yang terpasang mencapai 13.70GW dari total pemasangan di China.
Selain dalam aspek energi terbarukan, China juga berupaya dalam memenuhi
kebutuhan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pengembangan Green Tech
merupakan tanggapan China terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang
dialaminya. China memulai respon yang positif dimulai dari amandemen terhadap EPL
pada 2014 lalu. Dimana dalam EPL pada bab 1 pasal 4 bahwa negara harus mengadopsi
kebijakan ekonomi dan teknologi untuk perlindungan, perbaikan lingkungan dan
harmoni antara manusia dengan alam.166 Pengembangan green tech ini termasuk dalam 157 Energy Research Institute, Loc. Cit.,158 Ibid.,159 China Daily, Construction Of World's Second Largest Hydropower Station Begins, diakses dalam http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-08/04/content_30347190.htm (02/06/2018, 12.47 WIB)160 Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), 2018, China 2017 Review World’s Second-Biggest Economy Continues to Drive Global Trends in Energy Investment, diakses dalam http://ieefa.org/wp-content/uploads/2018/01/China-Review-2017.pdf (03/06/2018, 03.40 WIB), hal. 9161 World Energy and Electric Vechile Review, 2017, China Leads Global Wind Power Installation in 2016, diakses dalam https://www.evwind.es/2017/02/15/china-leads-global-wind-power-installation-in-2016/58833 (03/06/2018, 03.58 WIB)162 Energy Research Institute, National Development and Reform Commission China, Development Status of Renewable Energy in China Industries Goals and Policies, diakses dalam http://www.keei.re.kr/keei/download/seminar/170911/II170911_b02.pdf (03/06/2018, 07.23 WIB)163 Energy Research Institute, Op. Cit., hal 10164 Ibid.,165 Ibid.,166 The State Council The People’s Republic of China, Loc., Cit
salah satu orientasi pembangunan berkelanjutan yang disebutkan oleh Hegley yaitu
terkait dengan pengembangan teknologi secara terbuka. Upaya dalam mengembangkan
kendaraan energi baru dapat dikatakan terealisasikan, dimana industri New Energy
Vechile (NEV) yang ramah lingkungan telah berkembang pesat di China. Hal ini
ditunjukan dengan adanya peningkatan penjualan dan ekosistem industri yang membaik.
Berdasarkan laporan dari Xinhua, menurut Dong Yang, wakil direktur China
Association of Automobile Manufacturers (CAAM) mengatakan bahwa pada 2016
produksi dan penjualan NEV melampaui 1 juta unit dengan tingkat presentase
peningkatan mencapai 200%.167 Kini China telah memimpin dunia dalam
pengembangan NEV. Menurutnya sekitar 507.000 kendaraan energi baru di China telah
terjual pada tahun 2016, dengan tingkat presentase kenaikan mencapai 53%
dibandingkan dengan tahun 2015.168 Melihat peluang yang ada China akan menetapkan
target produksi dan penjualan NEV mencapai dua juta per tahun pada 2020, atau empat
kali lipat dari jumlah pada tahun 2016.169 Penjualan yang berhasil dicapai oleh
menunjukkan bahwa China tidak hanya berorientasi terhadap aspek lingkungan saja,
melainkan juga terhadap aspek ekonomi. Sebagaimana yang dikemukakan Hegley
bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi terhadap aspek ekologi saja
melainkan juga dalam aspek ekonomi.
Menurut Asosiasi Statistik Mobil China pada Januari 2016 hingga Februari,
produksi kendaraan energi baru domestik adalah 37.937 unit dan penjualannya 35.726
unit.170 Penjualan kendaraan energi baru mengalami peningkatan 1,7 kali lipat
dibandingkan dengan periode yang sama pada 2015. Pada tahun 2015 pemerintah China
berencana akan memproduksi taksi listrik dengan jumlah 500.000 kendaraan energi
alternatif.171 Pada awal 2017 pemerintah China akan mengganti 70.000 armada taksi
dengan taksi listrik di Beijing sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara.
Menurut sebuah laporan oleh National Business Daily, pergantian anrmada dari taksi
yang berbahan bakar bensin ke taksi listrik akan dilakukan secara keseluruhan.
167 Alviansyah P, Industri Kendaraan Ramah Lingkungan China Berkembang Cepat, Edisi 3 September 2017, Antara News, diakses dalam https://otomotif.antaranews.com/berita/650354/industri-kendaraan-ramah-lingkungan-china-berkembang-cepat (06/06/2018, 05.17 WIB)168 Ibid.,169 Ibid.,170 Ibid.,171 Internship China, 2016, The Growth of Green Technology in China, diakses dalam http://internshipschina.com/growth-green-technology-china/ (04/06/2018, 01.11 WIB)
Sejak tahun 2015 kota Taiyu telah menghentikan kendaraan berbahan bakar
bensin menggunakan kendaran energi terbarukan. Penggunaan kendaraan energi
terbarukannya sudah mencapai 97% dengan total 8.292 kendaraan energi terbarukan. 172
Kemudian pada awal 2016, kota Taiyu memiliki lebih dari 8000 taksi listrik yang sudah
beroperasi di jalan.173 Taiyuan mulai menggantikan taksi kota dengan kendaraan listrik
BYD mulai 20 Januari 2016 sebagai bagian dari kerja sama antara provinsi Shanxi dan
BYD Auto Co Ltd.174 Dan pada tahun 2017, pemerintah kota Taiyun telah
menambahkan sekitar 4.000 taksi listrik yang akan beroperasi di Taiyuan, provinsi
Shanxi, China Utara175
Selain mobil dengan energi terbarukan, China yang bekerjasama dengan CRRC
mulai mengembangkan Trem. CRRC Qingdao Sifang merupakan perusahaan dengan
basis industrialisasi manufaktur di China yang bergerak dalam teknologi merancang
kereta berkecepatan tinggi nasional dengan basis manufaktur ekspor.176 Perusahaan
teknologi bahan bakar Kanada Ballard Power Systems dan Tangshan Railway Vehicle
telah menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk pengembangan modul sel bahan
bakar untuk tram atau aplikasi transportasi darat lainnya.177 Perjanjian tersebut
menghasilkan kesepakatan pada 10 Juni 2015, bahwa Kanada Ballard Power Systems
akan membantu dengan desain dan integrasi modul daya sel bahan bakar untuk
digunakan pada prototipe trem.178 Trem ini diharapkan dapat beroperasi secara resmi di
Tangshan pada tahun 2016.179 Kerjasama yang dilakukan oleh China termasuk dalam
172 Xinhua, 97% Of Taxis In Taiyuan Replaced By Electric Autos, Edisi 19 Oktober 2016, diakses dalam http://www.xinhuanet.com/english/photo/2016-10/19/c_135766597_2.htm (06/06/2018, 22.34 WIB)173 Clean Air Alliance of China, Seminar on Taiyuan’s Experience in Electric Vehicle Promotion, diakses dalam http://en.cleanairchina.org/product/8747.html (06/06/2018, 20.17 WIB)174 Ibid.,175 Department of Transport and Road Infrastructure Development of Moscow , 2016, Using Electric Cars as Taxis, diakses dalam https://www.iru.org/sites/default/files/2016-11/iru-taxi-forum-2016-pronin-en.pdf (07/06/2018, 03.45 WIB)176 CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd., diakses dalam http://www.crrcgc.cc/sfgfen/g3374.aspx (07/06/2018, 05.12 WIB)177 Metro Report, Fuel Cell Tram Framework Agreement, Edisi11 Jun 2015, diakses dalam http://www.metro-report.com/news/metro/single-view/view/fuel-cell-tram-framework-agreement.html (07/06/2018, 12.34 WIB)178 Ibid.,179 Ibid.,
udara dan energi terbarukan. Program-program ini merupakan implementasi dari
kebijakan perlindungan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah China.
Program-program tersebut menurut peneliti merupakan langkah yang diambil
China sebagai bentuk pergerakannya dalam mengembangkan pembangunan yang
berkelanjutan dalam rangka menciptakan peradaban yang ekologis. Dimana China
mencoba menselaraskan dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Dalam aspek
lingkungan pemerintah mengeluarkan program water ten plan, air ten plan, soil ten plan,
renewable energy development dan green tech development. Dimana implementasi dari
beberapa program tersebut menunjukkan hasil yang positif seperti penurunan tingkat
emisi udara, penurunan tingkat polutan dalam tanah, peningkatan kualitas air pada kelas
I-III di sungai-sungai utama China, keberhasilan dalam membangun fasilitas penunjang
penghasil energi terbarukan dan penyebaran green tech di beberapa kota. Sedangkan
dalam aspek ekonomi terdapat beberapa perusahaan terkenal yang sudah menerapkan
konsep green supply chain dengan tingkat implementasi 70%. Selain itu, untuk
memajukan perusahaan maupun industri domestik pemerintah China bekerjasama
terkait fasilitas pendukung dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lingkungan.
Keberhasilan China dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan diukur berdasarkan
konsep pembangunan berkelanjutan milik Hegley yang terdiri dari lima orientasi. Lima
orientasi yang disebutkan oleh Hegley telah mampu diimplemetasikan oleh China,
sehinggga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2015 hingga 2017
pemerintah China berhasil dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Horas T. S, Nommy. 2004. Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan (Edisi 2). Jakarta: Erlangga.
J. Aziz, Iwan & Lidya M. Napitupulu. 2010. Pembangunan Berkelanjutan: Peran Dan Kontribusi Emil Salim. Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia.
Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nugroho, Riant. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
R. Brown, Lester (dkk). 1993. Masa Depan Bumi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
35
S. Abdullah, Oekan . 2017. Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Soeriaatmadja, R. E. 1999. Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional 1999/2000.
Sugandhy, Aca & Rustam Hakim. 2007. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: Bumi Aksara.
Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). Diakses dalam https://moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_.pdf (27/12/2017, 20.15 WIB).
E-Journal, Skripsi, Tesis
Azafilmi Hakiim & Iqbal Syaichurrozi. Konsep Dasar Berfikir Ilmiah dengan Penalaran Deduktif, Induktif, Dan Abduktif . Diakses dalam http://eprints.undip.ac.id/36328/1/TUGAS_1._iqbal_PAPER_KONSEP_DASAR_BERFIKIR_ILMIAH_DENGAN_PENALARAN_DEDUKTIF%2C_INDUKTIF%2C_DAN_ABDUKTIF.doc http://eprints.undip.ac.id/ 36328/1/TUGAS_1._iqbal_PAPER_KONSEP_DASAR_BERFIKIR_ILMIAH_DENGAN_PENALARAN_DEDUKTIF%2C_INDUKTIF%2C_DAN_ABDUKTIF.doc (23/05/2018, 19.27 WIB).
Canfa, Wang. 2007. Chinese Environmental Law Enforcement: Current Deficiencies And Suggested Reforms, Vermont Journal Of Environmental Law. Vol. 8 Issue 2. Diakses dalam http://vjel.vermontlaw.edu/files/2013/07/Volume-8-Issue-2.pdf (28/11/2017, 20.45 WIB).
E. Swanson, Kate & Richard G. Kuhn (dkk). 2001. Environmental Policy Implementation in Rural China: A Case Study of Yuhang, Zhejiang. Environmental Management Vol. 27, No. 4, pp. 481–491. Verlag New York Inc. Diakses dalam http://kateswanson.ca/files/yuhang.pdf (28/11/2017, 22.50 WIB).
Liu, Jianguo & Peter H. Raven. China’s Environmental Challenges and Implications for the World. Critical Reviews in Environmental Science and Technology. Volume 40, 2010, p: 823-851. Diakses dalam https://doi.org/10.1080/10643389.2010.502645 (25/04/2018, 15.22 WIB).
M.San Martinia, Federico & Christa A.Hasen (dkk). 2015. Statistical Analysis of PM2.5 Observations From Diplomatic Facilities In China. Atmospheric Environment 110, pages: 174-185. Diakses dalam https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231015002848 (23/05/2018, 04.52 WIB).
Misroji. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City Pada Diskominfo Kota Depok. Tesis. Jakarta: Universitas Esa Unggul. Diakses dalam http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-4431-TESIS%20JADI%202012-02-010.pdf (26/01/2018, 22.20 WIB).
S. Rakasiwi, Diva. 2015. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan di China. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol. 4. No. 1, page: 1509 – 1525. Diakses dalam http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI8818-d2c216ccc2fullabstract.pdf (28/11/2017, 20.10 WIB).
Sitaraman, Srini. 2006. Regulating the Environment: Assessing China's Domestic Environmental Law and Participation in International Treaties. China Review, Vol. 6, No. 1. Special Issue on: Science and Technology Developmentin China, pp. 183-196. Chinese University Press. Diakses dalam http://www.jstor.org/stable/23462013 (26/01/2018, 09.50 WIB).
Tita Ruslin, Ismah. Lingkungan Hidup Dan Liberalisasi Perdagangan Global: Mendamaikan Yang ‘Tidak’ Dapat Damai. Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014. Diakses dalam http://download.portalgaruda.org/article.php?article=445534&val=9389&title=LINGKUNGAN%20HIDUP%20dan%20LIBERALISASI%20PERDAGANGAN%20GLOBAL%20mendamaikan%20yang%20%C3%A2%E2%82%AC%CB%9Ctidak%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%20dapat%20damai%20(Suatu%20Analisis%20Politik%20Internasional) (23/05/2018, 18.11 WIB).
Tong, Yanqi. 2007. Bureaucracy Meets the Environment: Elite Perceptions in Six Chinese Cities, The China Quarterly, No. 189), pp. 100-121. Cambridge University Press. Diakses dalam http://www.jstor.org/stable/20192738, (26/01/2018, 10.04 WIB).
Wang, Litao & Jing Yang (dkk). 2013. A Review of Air Pollution and Control in Hebei Province, China. Open Journal of Air Pollution, p: 47-55. Diakses dalam https://pdfs.semanticscholar.org/633d/60ec24a338ef6e75d3a3d26faee4d072015b.pdf (23/05/2018, 05.46 WIB)
Xie, Lei. Environmental Justice in China’s Urban Decision-Making, Vol. 3, March 2011, pp. 160-179. London School of Economics. Diakses dalam http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/TaiwanProgramme/Journal/JournalContents/TCP3Xie.pdf (18/04/2018, 08.53 WIB).
17 Goal Dokumen PBB Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Edisi 22 September 2017. Diakses dalam https://nasional.tempo.co/read/702118/17-goal-dokumen-pbb-tentang-tujuan-pembangunan-berkelanjutan (15/01/2018, 23.00 WIB).
Andersson, Lina. China’s Environmental Policy Process: A Case Study of The Challenges of Creating And Implementing Air Pollution Policies In China. Diakses dalam http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1326014&fileOId=1326015 (17/04/2017, 21.09 WIB).
Bao, Yunxin. World’s First Solar-Powered Highway To Open In Jinan. Edisi 14 December 2017. People's Daily Online. Diakses dalam http://en.people.cn/n3/2017/1214/c90000-9304543.html (03/06/2018, 23.40 WIB).
China akan Prioritaskan Kualitas Hidup dan Lingkungan Hidup. Edisi 11/04/2013. Diakses dalam https://www.voaindonesia.com/a/china-akan-prioritaskan-kualitas-hidup-dan-lingkungan-hidup/1638987.html (29/04/2018, 20.12 WIB).
China Begins Enforcing Newly Amended Environmental Protection Law. Jones Day Publications. Diakses dalam http://www.jonesday.com/china-begins-enforcing-newly-amended-environmental-protection-law-01-21-2016/ (29/11/2017, 09.43 WIB).
China Daily. Construction Of World's Second Largest Hydropower Station Begins. Diakses dalam http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-08/04/content_30347190.htm (02/06/2018, 12.47 WIB).
China Energy Group. Textile Industry. Diakses dalam https://china.lbl.gov/research-projects/textile-industry (30/06/2018, 22.45 WIB).
China Energy Storage Alliance. 2016. China Announces Renewables Quota, But Is It Enough?. Diakses dalam http://en.cnesa.org/featured-stories/2016/3/8/china-renewables-quota (29/05/2018, 21.05 WIB).
China International Water And Electric Corp. 2018. Baihetan Hydropower Project. Diakses dalam http://english.cwe.cn/show.aspx?id=1828&cid=43 (03/06/2018, 21.27 WIB).
Clean Air Alliance of China. Seminar on Taiyuan’s Experience in Electric Vehicle Promotion. Diakses dalam http://en.cleanairchina.org/product/8747.html (06/06/2018, 20.17 WIB).
Debra Tan. 2015. Water Ten: Comply or Else. Diakses dalam http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/water-ten-comply-or-else/ (21/05/2018, 16.12 WIB)
Department of Transport and Road Infrastructure Development of Moscow. 2016. Using Electric Cars as Taxis. Diakses dalam https://www.iru.org/sites/default/files/2016-11/iru-taxi-forum-2016-pronin-en.pdf (07/06/2018, 03.45 WIB).
Energy Foundation. Renewable Energy. Diakses dalam http://www.efchina.org/Programs-en/CRE-en (29/05/2018, 20.18 WIB).
Energy Research Institute. 2017. National Development and Reform Commission China. Development Status of Renewable Energy in China Industries Goals and Policies. Diakses dalam http://www.keei.re.kr/keei/download/seminar/170911/II170911_b02.pdf (29/05/2018, 20.22 WIB).
Energy Research Institute. National Development and Reform Commission China. Development Status of Renewable Energy in China Industries Goals and Policies. Diakses dalam http://www.keei.re.kr/keei/download/seminar/170911/II170911_b02.pdf (03/06/2018, 07.23 WIB).
Environmental Resources Management. 2010. China's History of Environmental Protection. Diakses dalam https://www.erm.com/en/insights/publications/archived-publications-2009---2010/Chinas-history-of-environmental-protection/ (17/04/2018, 20.51 WIB).
EQ International. 2016. DP CleanTechProvides China Electronic System Engineering Corporation (CESEC) with Latest Optimised Solution for its 1st Biomass Project in Hebei, China. Diakses dalam http://www.eqmagpro.com/dp-cleantechprovides-china-electronic-system-engineering-corporation-cesec-with-latest-optimised-solution-for-its-1st-biomass-project-inhebei-china/ (04/06/2018, 15.32 WIB).
Future We Want - Outcome Document. Diakses dalam https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant (08/05/2018, 12.33 WIB).
Goldman Sachs, China’s Environment: Big Issues, Accelerating Effort, Ample Opportunities. Diakses dalam http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/interconnected-markets-folder/chinas-environment/report.pdf (22/05/2018, 14.05 WIB).
Hong, Miao & Alex Perera (dkk). 2017. New Clean Energy Buying Option in China: Green Electricity Certificates. Diakses dalam http://www.wri.org/blog/2017/10/new-clean-energy-buying-option-china-green-electricity-certificates (31/05/2018, 05.02 WIB).
Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). 2018. China 2017 Review World’s Second-Biggest Economy Continues to Drive Global Trends in Energy Investment. Diakses dalam http://ieefa.org/wp-content/uploads/2018/01/China-Review-2017.pdf (03/06/2018, 03.40 WIB).
Internship China. 2016. The Growth of Green Technology in China. Diakses dalam http://internshipschina.com/growth-green-technology-china/ (04/06/2018, 01.11 WIB).
Interpidsourcing. Consumer Electronic Industry Report. diakses dalam https://intrepidsourcing.com/resources/industry-reports/consumer-electronics-industry-report/ (02/07/2018, 22.53 WIB).
ITI Manufacturing, Inc. The 5 Largest Cities in China For Manufacturing. Diakses dalam https://www.itimanufacturing.com/news/the-5-largest-cities-in-china-for-manufacturing/ (02/07/2018, 21.34 WIB).
Jinran, Zheng. Textile Companies Reduce Pollution, Save on Costs. China Daily Edisi 20 Juni 2017. Diakses dalam http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-06/20/content_29820109.htm (30/06/2018, 22.30 WIB).
Logan, Kate and Helen Ding. 2017. Brand Rankings on China Supply Chain Action. Diakses dalam http://chinawaterrisk.org/opinions/brand-rankings-on-china-supply-chain-action/ (02/07/2018, 22.53 WIB)
Menteri Lingkungan Hidup RI. Konferensi PBB Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20): “Masa Depan Yang Kita Inginkan”. Diakses dalam http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/ (27/12/2017, 13.38 WIB).
Metro Report International. Fuel Cell Tram Enters Service In Tangshan. Edisi 28 Oktober 2017. Diakses dalam http://www.metro-report.com/news/single-view/view/fuel-cell-tram-enters-service-in-tangshan.html (07/06/2018, 14.30 WIB).
Metro Report. Foshan Hydrogen Fuel Cell Tram Contract Signed. Edisi 10 Mar 2017. Diakses dalam http://www.metro-report.com/news/news-by-region/china/single-view/view/foshan-hydrogen-fuel-cell-tram-contract-signed.html (07/06/2018, 14.54 WIB).
Metro Report. Fuel Cell Tram Framework Agreement. Edisi11 Jun 2015. Diakses dalam http://www.metro-report.com/news/metro/single-view/view/fuel-cell-tram-framework-agreement.html (07/06/2018, 12.34 WIB).
Molloy, Mark. Panda Power! China Is Building The World's Cutest Solar Station. Edisi 6 Juli 2017. Diakses dalam https://www.telegraph.co.uk/technology/2017/07/06/panda-power-china-building-worlds-cutest-solar-station/ (03/06/2018, 22.30 WIB).
Pertumbuhan Pesat Ekonomi China Dalam Angka. 23 September 2015. Diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150910_majalah_ekonomi_China (29/11/2017, 09.13 WIB).
Pertumbuhan Pesat Ekonomi China Dalam Angka. Edisi 23 September 2015. Diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150910_majalah_ekonomi_China (29/11/2017, 09.13 WIB)
Shengke, Gao. China’s Abandoned Steel Mills Are A Threat To Public Health. China Dialogue Edisi 05 Agustus 2013. Diakses dalam https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/6260-China-s-abandoned-steel-mills-are-a-threat-to-public-health (30/06/2018, 21.02 WIB).
Situs Resmi Dewan Negara RRC. State Structure of the People’s Republic of China. Diakses dalam http://english.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/23/content_281474982987300.htm (24/04/2018, 11.38 WIB).
Situs Resmi Embassy of the PRC.Environmental Protection in China. Diakses dalam http://lt.china-embassy.org/eng/zt/zfbps/t125245.htm (24/04/2018, 11.24 WIB).
Statement by H.E. Wen Jiabao Premier of the State Council of the People's Republic of China At the 14th ASEAN Plus Three Summit. Diakses dalam http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t880846.shtml, (06/04/2018, 21.30 WIB)
The State Council The People’s Republic of China. 2014. Hukum Perlindungan Lingkungan Republik Rakyat Cina. Diakses dalam http://www.gov.cn/zhengce/2014-04/25/content_2666434.htm (12/01/2018, 20.42 WIB).
United States, China's Progress on Sustainable Development and Expectations of Rio+20. diakses dalam http://www.un.org/en/development/desa/usg/statements/uncategorized/2012/06/sustainable-development-in-china-and-chinas-prospects-for-rio20.html (08/05/2018, 12.45 WIB).
Wind Energy and Electric Vechile Review. 2017. CGN to Build 3 GW Offshore Wind Farm Southern China. Diakses dalam https://www.evwind.es/2017/12/22/cgn-to-build-3-gw-offshore-wind-farm-southern-china/62212 (03/06/2018, 13.24 WIB).
Work Together to Write A New Chapter in Promoting Sustainable Development for Mankind, Statement by H.E. Wen Jiabao (Premier of the State Council of the People’s Republic of China) at the UN Conference on Sustainable Development. Diakses dalam
World Economic Forum. 2015. Which Countries Emit The Most Greenhouse Gas?. Diakses dalam https://www.weforum.org/agenda/2015/07/countries-emitting-most-greenhouse-gas/ (25/12/2017, 21.38 WIB)
World Energy and Electric Vechile Review. 2017. China Leads Global Wind Power Installation in 2016. Diakses dalam https://www.evwind.es/2017/02/15/china-leads-global-wind-power-installation-in-2016/58833 (03/06/2018, 03.58 WIB).
Xin, Zheng. Primary Work Starts at Baihetan Dam. China Daily Edisi 04 Agustus 2017. Diakses dalam http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-08/04/content_30346639.htm (03/06/2018, 20.08 WIB).
Xinhua. 97% Of Taxis In Taiyuan Replaced By Electric Autos. Edisi 19 Oktober 2016. Diakses dalam http://www.xinhuanet.com/english/photo/2016-10/19/c_135766597_2.htm (06/06/2018, 22.34 WIB).
Yuanyuan, Liu. China to Launch Green Certificates in Renewable Energy Sector. Edisi 30 Maret 2018. Diakses dalam https://www.renewableenergyworld.com/articles/2017/03/china-to-launch-green-certificates-in-renewable-energy-sector.html (31/05/2018, 04.15 WIB).
Zhang, Xiaoxin & Jin Huang. 2017. Study of China Green Supply Chain Management Policies and Standard. IOP Science Publishing. Series: Earth and Environmental Science. Diakses dalam http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/94/1/012144/pdf (02/07/2018, 22.07 WIB).