L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015 BAB I PENDAHULUAN Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib, yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga Negara, penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam arti luas merupakan usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kependudukan. Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan, Pengkoordinasian Pendaftaran dan penerbitan KTP, Pencatatan mutasi penduduk, Pengelolaan data penduduk. Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 1
114
Embed
L A P O R A N · Web viewMeningkatkan Pengelolaan/penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat Tujuan Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
BAB I
PENDAHULUAN
Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan
UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah
Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang
tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan
Sipil merupakan urusan wajib, yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga Negara,
penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam arti luas merupakan usaha Pemerintah
dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan yang meliputi
pendaftaran dan pencatatan kependudukan.
Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan
oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan,
Pengkoordinasian Pendaftaran dan penerbitan KTP, Pencatatan mutasi penduduk,
Pengelolaan data penduduk.
Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan
administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan
hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti
autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang
kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian,
kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan
bagian public regulations.
Dalam perkembangan dinamika saat ini khususnya Pencatatan Kelahiran tidak hanya
dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi juga dikaitkan pula dengan
kepentingan statistic dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi terkait dalam
rangka pemenuhan hak anak sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dimana pencatatan peristiwa kelahiran telah mengakomodasikan
tiga fungsi yaitu :
a. Fungsi Hukum
Pengakuan Negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam Akta
Kelahiran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 1
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
b. Fungsi Statistik
Mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan
kelahiran.
c.Fungsi Kerjasama Kelembagaan
Menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait.
Melihat kondisi saat ini masih banyak Anak Indonesia pada umumnya yang
identitasnya belum tercatat dalam Akta kelahiran, dengan tidak dicatat identitasnya
dalam akta kelahiran secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh Negara.
Untuk itu secara national mencanangkan 2011 semua anak Indonesia tercatat dalam akta
kelahiran, sedangkan di Kabupaten Bantul ini juga mencanangkan bahwa Anak Bantul
khususnya anak Balita harus tercatat Kelahirannya. Untuk mendukung program tersebut
Pemerintah Kabupaten Bantul melalui SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bantul berkomitmen yang tertuang dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) nya bahwa “Anak Bantul Harus Tercatat Kelahirannya “
Selain itu juga penduduk merupakan pendukung keberhasilan pembangunan, atau
dengan kata lain penduduk bukan sebagai beban namun merupakan sumber daya
pembangunan sejalan dengan hal tersebut diatas diperlukan data kependudukan yang
lengkap dan akurat untuk dijadikan sumber data yang diperlukan dalam perencanaan
Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah.
Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk, maka dipandang
perlu untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul. Peningkatan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dilatar belakangi untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima)
kepada masyarakat.
Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Bantul “
PROJO TAMANSARI, SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN AGAMIS, perlu
menggerakkan semua komponen untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara
maksimal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 2
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung Visi
Kabupaten Bantul berusaha meningkatkan pengabdian dan mengoptimalkan
pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas dalam rangka mewujudkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Bantul melalui pelayanan yang memuaskan
dan menguntungkan masyarakat Bantul, yang diwujudkan dengan perencanaan yang
matang agar pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan dapat berhasil guna sesuai
cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai Peraturan Bupati Bantul nomor.64 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satu fungsi
Dinas adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
kependudukan dan pencatatan sipil.
Adapun yang merupakan pelayananan umum kependudukan dan pencatatan sipil adalah
1)Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
(1)Kartu Keluarga
(2) Kartu Tanda Penduduk
(3) Surat Keterangan Pindah
(4) Surat Keterangan Pindah Datang
(5) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
(6) Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri
(7) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
(8) Surat Keterangan Tinggal Sementara
(9) Surat Keterangan Kelahiran
(10)Surat Keterangan Lahir Mati
(11)Surat Keterangan Kematian
(12)Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal
terbatas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 3
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
2) Pelayanan Pencatatan Penduduk berupa Penerbitan Akta –akta catatan Sipil
terdiri dari :
(1)Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
(2)Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
(3)Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
(4)Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kematian
(5)Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Pengakuan Anak
(6)Pencatatan Pengangkatan Anak
(7)Pencatatan Pengesahan Anak
(8)Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan
(9)Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
(10)Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
(11)Pencatatan Perubahan Nama
(12)Penerbitan Kutipan II akta Catatan Sipil
(13)Surat Tanda Bukti Pelaporan(Kelahiran, Perkawinan, dan Perceraian,
Pengangkatan Anak di luar negeri)
(14)Pencatatan Peristiwa penting lainnya meliputi :
a) Surat Keterangan Belum Menikah
b) Surat Keterangan Nikah di KUA
c) Surat Keterangan Perubahan Jenis Kelamin
Dasar Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
Peraturan Daerah 16 tahun 2007 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
membawahi :
Sekretariat, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Penduduk , dan Sub
Bidang Data dan Informasi.
Sekretariat : 1. Subag Umum
2. Subag Program
3. Subag Keuangan dan Aset
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 4
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Bidang Pendaftaran : 1. Seksi NIK, KK dan KTP
2.Seksi Mutasi Penduduk
Bidang Pencatatan :
1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan, dan
Pengangkatan anak
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengesahan
Anak
Bidang Data dan Informasi : 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
2. Seksi Pengendalian dan Penyuluhan
Dengan Jumlah SDM : 64 Orang
Tabel SDM Penyelenggara Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jenis Pendidikan Jml Gol JmlSD SMP SMA Sarmud/
D3
S1 S2 S3 I II III IV
0 0 33 8 20 3 0 64 0 12 47 5 64
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 5
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul telah mempunyai Rencana Stratejik yang berorentasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu untuk tahun 2011 – 2015 dengan selalu
memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Stratejik yang mencakup Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai beriku
2.1 Penetatapan Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bantul di tahun Anggaran 2015 adalah;
1. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 100%
2. Persentase Cakupan Kepemilikan KTP sebesar 100%
3. Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran sebesar 90%
4. Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian sebesar 70 %
2.2 Rencana Strategis
2.2.1 Visi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka
menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk
menetapkan Visi sebagai suatu gambaran yang menantang tentang
keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
Adapun Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DALAM TATA KELOLA
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL.” yang mendukung visi Kabupaten Bantul
PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
AGAMIS, dengan demikian cita-cita luhur rakyat yang lebih sejahtera
hanya dapat terwujud apabila semua komponen dapat melaksanakan
fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi secara maksimal.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 6
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi yang ingin
diwujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan
selalu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam tata kelola
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul.
Adapun Motto dari Pelayanan Dinas untuk mewujudkan Pelayanan Prima
dalam tata kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adalah “ Kepuasan Anda adalah Motivasi Kerja Kami”.
Visi Dinas tersebut sebagai pengejawantahan dari misi pertama
Kabupaten Bantul yaitu Meningkatkan Kapasitas pemerintah daerah
menuju Tata Kelola Pemerintah yang Empatik yang menjadi arah
kebijakan dan strategi prioritas pembangunan Kabupaten Bantul 2011 –
2015 ada sebelas prioritas, adapun prioritas pertama yang menjadi
tanggungjawab dinas pengampu antara lain Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Empatik dan
bertanggung jawab, jadi dengan memberi pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
merupakan upaya untuk membentuk Pemerintahan yang empatik dan
bertanggung jawab.
2.2.2 Misi
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan misi
yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan
dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa langkah-langkah pernyataan
yang akan dicapai pada waktu yang akan datang.
Adapun Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul
“Meningkatkan Pengelolaan dan Penataan Tertib Administrasi
Kependudukan yang akurat “ agar dapat mewujudkan Misi tersebut
dengan :
2.2.2.1 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 7
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
2.2.2.2 Meningkatkan Pelayanan dengan optimal kepada
masyarakat (mudah, murah, transparan dan pasti)
2.2.2.3 Membangun Data Base kependudukan yang akurat
2.2.2.4 Meningkatkan Pengelolaan/penataan tertib administrasi
kependudukan yang akurat
2.2.3 Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil pada tahun 2011 – 2015 adalah merupakan implementasi dari misi
sebagai indikator nya yaitu :
223a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya
Dokumen administrasi kependudukan.
223b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
223c. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan
database yang akurat
2.2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
2.2.4.1 Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada
tahun 2011 – 2015 adalah : Pelayanan Administrasi
Kependudukan
2.2.4.2 Indikator Sasaran
Adapun indikator Sasaran yaitu
2.2.4.2.1. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga
(KK) sebesar 100%
2.2.4.2.2. Persentase Cakupan Kepemilikan KTP sebesar
100%
2.2.4.2.3. Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta
Kelahiran sebesar 90%
2.2.4.2.4. Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta
Kematian sebesar 70 %
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 8
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
2.2.4.2 Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 tahun yaitu :
2.2.4.2.1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti
pentingnya administrasi Kependudukan.
2.2.4.2.2. Memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2.2.4.2.3. Mendekatkan jarak pelayanan kepada masyarakat .
2.2.4.2.4. Mempercepat jangka waktu penyelesaian produk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2.2.4.2.5. Membuat Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan yang akurat
2.2.5 Kebijakan
Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai diperlukan kebijakan
yaitu :
2.2.5.1 Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil .
2.2.5.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja personil untuk melayani
meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjadi sumber informasi
kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di
Kabupaten Bantul
Untuk mencapai tujuan Dinas dengan sasaran yang akan dicapai Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lima tahun mendatang
Dengan Program Utama Dinas yaitu Program Penataan Administrasi
Kependudukan, adapun langkah-langkah untuk menyelenggarakan program
tersebut dalam RENSTRA 2011 – 2015 ini dengan langkah-langkah kegiatan :
1) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan.
2) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
3) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
4) Pengembangan Data Base Kependudukan
5) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
6) Pelaksanaan Penerapan E-KTP
7) Pengurusan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Miskin
8) Sinkronisasi Pelayanan Akta Catatan Sipil
9) Penyusunan Profil Kependudukan
10) Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 10
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
2.3 Rencana Kineja Tahunan (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan memberikan gambaran mengenai sasaran, program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tahun 2015.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
Tahun : 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Pelayanan Administrasi
Kependudukan
1. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
2. Persentase Cakupan Kepemilikan KTP
3. Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
4. Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian
100%
100%
90 %
70 %
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
2.4 Perjanjian Kinerja
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 mengacu pada RKT tahun 2015. secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2015
meliputi 1 sasaran Strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator kinerja beserta targetnya yang
dituangkan dalam table berikut ini
PENETAPAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN : 2015
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM/KEG ANGGARAN
1 2 3 4 5Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Prosentase
Cakupan
Kepemilikan
Kartu
Keluarga (KK)
100 % Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan:
- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
- Penyusunan Profil Kependudukan
Rp 278.278.000,00
Rp 84.131.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. BantulPage 12
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM/KEG ANGGARAN
1 2 3 4 5Pelayanan Administrasi Kependudukan
Prosentase Cakupan Kepemilikan KTP
100 % Program : Penataan Administrasi Kependudukan
- Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan
Informasi Kependudukan
- Pengembangan Data Base Kependudukan
- Pelaksanaan Penerapan E-KTP
Rp 32.042.500,00
Rp 58.761.500,00
Rp 635.638.700,00
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM/KEG ANGGARAN
1 2 3 4 5Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Prosentase Cakupan
Kepemilikan
Kutipan Akta
Kelahiran
90 % Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan:
- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan.
- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Pengurusan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Miskin
- Sinkronisasi Pelayanan Akta Catatan Sipil
Rp 101.838.000,00
Rp 168.405.000,00
Rp 172.220.000,00
Rp 84.131.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 13
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM/KEG ANGGARAN
1 2 3 4 5Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Prosentase Cakupan
Kepemilikan Kutipan
Akta Kematian
70 % Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan:
- Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Rp 274.830.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di tahun Anggaan 2015 mempunyai sasararan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari sasaran tersebut sebagai indikator kinerja :
1. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
2. Persentase Cakupan Kepemilikan KTP
3. Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
4. Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian
Dengan Target 100%, dari indikator tersebut akan dicapai sesuai target yang ditetapkan
dengan satu program dan beberapa kegiatan.
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program tersebut mencakup beberapa kegiatan;
1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan.
2. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
3. Pengembangan Data Base Kependudukan
4. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
5. Pelaksanaan Penerapan E-KTP
6. Pengurusan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Miskin
7. Sinkronisasi Pelayanan Akta Catatan Sipil
8. Penyusunan Profil Kependudukan
9. Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
Untuk mencapai tujuan tersebut dengan satu Program yang akan dilaksanakanan yaitu
yang menjadi Program prioritas atau program utama adalah Program Penataan
Administrasi Kependudukan.
Yang menjadi Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Utama Penataan Administrasi Kependudukan dengan sasarannya Terlayaninya
masyarakat dalam Administrasi Kependudukan dengan pelayanan Prima (Mudah,
Murah, dan Gratis)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. BantulPage 15
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Yang menjadi indikator kinerja output yaitu :
1) Terlaksananya Pelayanan Administrasi kependudukan dengan target pelayanan
sejumlah 250.000 pelayanan.
2) Terinformasikannya pelayanan Administrasi kependudukan dan program dinas
dengan target semua wilayah Kabupaten Bantul.
Sedangkan untuk hasilnya/outcome sebagai indikatornya yaitu meningkatnya
permohonan Pelayanan Administrasi kependudukan dengan memenuhi target pelayanan
dan tercapainya indikator sasaran yaitu cakupan kepemilakan Kartu Keluarga (KK),
cakupan kepemilikan kartu tanda penduduk, cakupan kepemilikan akta kelahiran, serta
cakupan kepemilikan akta kematian. Dalam melaksanakan tugas untuk bidang
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjadi indikator kinerja utama Dinas
berupa :
a) Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) , Rumus
Jumlah KK terbit x 100%
Jumlah Keluarga
b) Persentase Cakupan Kepemilikan KTP
Jumlah KTP-Elektronik yang diterbitkan x 100%
Jumlah WKTP
c) Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
dengan rumus :
Jumlah penduduk yang Lahir tahun N yang memiliki akta kelahiran x100%
Jumlah kelahiran pada Tahun N
d) Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian
dengan rumus:
Jumlah kematian tahun N yang memiliki akta kematian x100%
Jumlah kematian di tahun N
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 16
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Sesuai undang – undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang
nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada pasal 7 huruf g bahwa
pemerintah kabupaten yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bantul mempunyai kewenangan antara lain meliputi Kependudukan berskala
Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan
dibersihkan oleh kementrian yang bertangung jawab dalam urusan pemerintahan dalam
negeri
Mengenai data penduduk sangat penting untuk perencanaan pembangunan di daerah
maupun nasional.
Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran,
kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari
luar, pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu
daerah dari waktu ke waktu.
Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu
daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan
penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke
dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam
lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.
Komponen pertumbuhan penduduk :
Faktor penambah
1) Kelahiran ( fertilitas ) adalah :
Kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang
dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
2) Migrasi masuk (imigrasi) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat
tujuan
Faktor pengurang
1) Kematian (mortalitas ) adalah :
Keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang
bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 17
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
2) Migrasi keluar ( emigrasi ) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu
daerah.
- Perhitungan rasio perpindahan penduduk pertahun dihitung dengan rumus :
Rasio perpindahan penduduk = Jumlah penduduk yang pindah x 100 %
Jumlah Penduduk
- Perhitungan rasio perpindahan penduduk masuk ( imigrasi) dan keluar
( emigrasi ) dihitung dengan rumus :
Rasio perpindahan penduduk masuk (imigrasi ) =
Jumlah Penduduk yang masuk x 100 %
Jumlah Penduduk
Rasio perpindahan penduduk keluar ( emigrasi ) =
Jumlah Penduduk yang keluar x 100 %
Jumlah Penduduk
Sesuai dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2014 tentang Indikator
Kinerja Utama Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Indikator Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terdiri dari;
1. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
2. Persentase Cakupan Kepemilikan KTP
3. Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
4. Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian
Dalam analisis SWOT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:
1. Kekuatan ( Strength )
a. Komitmen Pemerintah
Daerah untuk mendukung Program Kependudukan.
b. Adanya kelembagaan yang
menangani kependudukan
2. Kelemahan (Weakness)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 18
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
a. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung mengalami peningkatan
b. Keterbatasan SDM yang menangani administrasi Kependudukan
3. Peluang (Opportunity)
b. Tersedianya SPM bidang kependudukan
c. Peraturan Pemerintah tentang SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan )
4. Tantangan (Threats)
d. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan bidang kependudukan
e. Pencatatan kependudukan ganda
Dari analisis tersebut maka dapat ditetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 64
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Gedung Kantor
15 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
219.225.000 214.115.440 97.67%
16 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
35.000.000 34.170.000 97.63%
17 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
170.750.000 162.626.093 95.24%
18 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
dan perlengkapan kantor
63.700.000 63.486.500 99.66%
19 Pengadaan Peralatan dan
perlengkapan Kantor
45.850.000 45.650.000 99.56%
20 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
95.320.000 94.360.000 98.99%
21 Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kependudukan
101.838.000 97.853.600 96.09%
22 Pengolahan dalam
penyusunan laporan
informasi kependudukan
32.042.500 31.988.500 99.83%
23 Peningkatan Pelayanan
Publik dalam bidang
Kependudukan
278.278.000 273.033.533 98.12%
24 Pengembangan Data Base
Kependudukan
58.761.500 57.488.900 97.83%
25 Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan
168.405.000 166.929.600 99.12%
26 Pelaksanaan Penerapan E-
KTP
635.638.700 604.381.000 95.08%
27 Pengurusan Administrasi
Kependudukan bagi warga
172.220.000 169.881.050 98.64%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 65
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
miskin
28 Sinkronisasi Pelayanan
Akta catatan Sipil
66.984.000 66.737.200 99.63%
29 Penyusunan Profil
Kependudukan
84.131.500 77.663.410 92.31%
30 Pengelolaan Dokumen
Pencatatan Sipil
274.830.000 273.962.250 99.68%
31 Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) SKPD
5.000.000 0 0%
32 Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) SKPD
5.000.000 4.553.500 91.07%
Total 2.939.380.700 2.839.138.747 96.59%
Untuk Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari
pelayanan Administrasi Kependudukan berupa pelayanan Pendaftaran Penduduk yang
terdiri dari antara lain pelayanan KK, KTP, ijin penduduk dan pencatatan penduduk
yang berupa pelayanan akta-akta Catatan Sipil secara rinci seperti tercantum dalam
blangko terlampir .Secara garis besar komposisi anggaran pendapatan dalam APBD
Kabupaten Bantul tahun 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 yaitu lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah. Jadi Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah 2015
mencapai Rp.168.220.000,00 jadi melampui target hingga 168,22%.
Dalam upaya melaksanakan tugas pokok fungsinya yang merupakan urusan
wajib yaitu Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil berupaya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal
namun seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya banyak sekali kendala dan
permasalahan yang timbul dalam Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk yang
dihadapi untuk mencapai target dari penetapan kinerja yang sudah ditetapkan adalah
sebagai berikut :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 66
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
1. Rendahnya kesadaran penduduk dalam mematuhi peratura rekaman KTP-EL
khususnya yang mutasi dari luar daerah.
2. Belum optimalya sarana prasarana pelayanan disdukapil mobile.
3. Adanya pertentangan antara UU 24 tahun 2013 dengan peraturan yang ada di
Imigrasi tentang permohonan ijin semetara bagi warga asing.
4. Belum optimalnya perekaman KTP-EL secara mobile.
5. Belum adanya kejelasan regulasi tentang kependudukan dari pemerintah pusat
BAB IV
PENUTUP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 67
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Dalam upaya melaksanakan tugas pokok fungsinya yang merupakan urusan
wajib yaitu kependudukan dan catatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil berupaya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal namun
seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya banyak sekali kendala permasalahan yang
dihadapi untuk mengatasinya diperlukan solusi yaitu :
1. Verifikasi data kependudukan mutasi yang mengajukan perekaman
2. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayanan Adminduk dan Pencatatan
Sipil.
3. Mendelegasikan kepada lurah/ kepala desa untuk membuat surat keterangan
yang isinya memuat identitas WNA yang mengajukan ijin tinggal.
4. Data hasil perekaman secara mobile di link kan ke server / diimpor ke server
KTP el untuk bisa dikirim ke Pemerintah Pusat dan bisa dicetak.
5. Intensifikasi koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat
Dari laporan LAKIP ini dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya
seoptimal mungkin mengingat capaian dari target 100 % tercapai 93,24 % karena
banyak faktor dari kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi
kependudukan yang masih kurang dan sarana prasarana yang ada, namun jika dilihat
skala capaian indikator kinerja tercapai 90 % termasuk kategori Berhasil.
Untuk tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya
untuk pencapaian sesuai target yang ditetapkan sehingga Tertib Admiistrasi
Kependudukan tercapai. Namun demikian Dinas Kependudukan dalam menjalankan
tugasnya untuk langkah antisipatif dan strategi untuk tahun yang akan datang berupaya
meningkatkan, mengoptimalkan kinerja untuk memberikan pelayanan prima pada
masyarakat dengan segala sarana dan prasarana yang ada sebagai komitmen Dinas
Kependudukan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
sesuai Visi dan Misi Dinas serta Motto pelayanan yaitu “ Kepuasan Anda adalah
Motivasi Kerja Kami”
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
merupakan Laporan yang akuntabel sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 68
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
Kinerja Dinas untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
Ir.Fenty Yusdayati, MT Pembina Tk I – IV/b NIP. 196704031994032008
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Page 69
L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANTULDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ir. Fenty Yusdayati, MT Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. BantulSelanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Hj. SRI SURYA WIDATI Jabatan : Bupati BantulSelaku atasan pihak pertamaSelanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.