-
1 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN DAN KEFARMASIAN SEKSI BIMDAL KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
2019
L A P O R A N
PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
SATUAN KERJA (209004) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2019
-
2 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan ini menyajikan gambaran dan memberikan informasi
penggunaan dana
Dekonsentrasi Satker (209004) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tenggara, Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 sebagai bagian dari
pencapaian sasaran
strategis Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
pada Rencana Stategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019. Laporan ini juga
merupakan hasil konkrit
dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Seksi Bimdal
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan yang disusun sebagai pertanggung jawaban atas Rencana
Kerja Tahunan
(RKT) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2019.
Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan target
capaian indicator
sasaran Tahun 2019 yang tertuang dalam Renstra Kemenkes 2015 –
2019 sebagai berikut
:
1. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan
alat kesehatan,
dengan target indikator adalah:
a. Persentase Puskemas dengan ketersediaan obat dan vaksin
esensial 90 %
b. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat
kesehatan (alkes) yang
diproduksi di dalam negeri sebesar 30 jenis, dan jumlah jenis
alat kesehatan yang
diproduksi di dalam negeri 21 jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang
memenuhi syarat
sebesar 86%.
2. Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat
rasional di fasilitas
kesehatan, dengan target indikator adalah:
a. Persentase Puskemas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian
sesuai standar
60 %.
b. Persentase penggunaan obat rasional di Puskemas 70 %.
3. Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang
bermutu, merata dan
terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah, dengan target
indikator adalah:
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskemas 90 %.
b. Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten / Kota yang melakukan
manajemen
pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar 75 %.
4. Meningkatnya pengendalian pra dan pasca pemasaran alat
kesehatan dan PKRT,
dengan target indikator adalah:
a. Persentase produk alkes dan PKRT diperedaran yang memenuhi
syarat 83 %.
b. Jumlah alkes yang diproduksi di dalam negeri (komulatif)
10.
c. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang
memenuhi cara
pembuatan yang baik (GMP/CPAKB) 55.5.
d. Persentase penilaian pre market tepat waktu sesuai Good
Review Practices
75 %.
-
3 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
5. Meningkatnya produksi bahan baku dan obat local serta mutu
sarana produksi dan
distribusi kefarmasian, dengan target indikator adalah:
a. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi
dalam negeri
(kumulatif) 25.
b. Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat
tradisional
produksi dalam negeri (kumulatif) 10.
6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
pada program
kefarmasian dan alat kesehatan, dengan target indikator
adalah:
a. Pesentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen 95
%.
Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka telah ditetapkan
sasaran
kegiatan, indikator kinerja dan target melalui Perjanjian
Kinerja, dengan capaian Tahun
2019 sebagai berikut :
NO. SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR
TARGET
2019
CAPAIAN
2019
1 Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian
Fasyankes yang Mampu
dalam Melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian
Sesuai Standar
65
Fasyankes 67 Fasyankes
2
PeningkatanTata
Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kab/Kota yang
Melaksanakan Program
Tata KelolaObat Publik
dan Perbekalan
Kesehatan
1 Provinsi 1 Provinsi
3
Peningkatan Produksi
dan Distribusi
Kefarmasian
Sarana Produksi dan
Distribusi Sediaan
Farmasi & Pengamanan
Pangan yang dibina
17 Sarana 17 Sarana
4
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Kefarmasian dan Alat Kcsehatan
Layanan Perencanaan,
Konsolidasi dan
EvaluasiTerhadap
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
1 Provinsi 1 Provinsi
5
Peningkatan
Pengawasan Alat
Kesehatan (Alkes) dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga(PKRT)
Produk dan Sarana
Distribusi Alat Kesehatan
serta Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)
yang diuji
8 Produk 8 Produk
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Seksi Bimdal
Kefarmasian dan
Alat Kesehatan didukung oleh anggaran dana Dekonsentrasi Tahun
2019 sebesar
Rp.1,868,440.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.808.010.200
(96,76 %).
-
4 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…….…………………………………………………… i
IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………..……... iii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………. vii
BAB I. PENDAHULUAN……………………………………………………..
A. LATAR BELAKANG…………………………………………………..
B. MAKSUD DAN TUJUAN……………………………………………...
C. ASPEK STRATEGIS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN…………………………………………………………..
D. STRUKTUR ORGANISASI……………………………………………
E. SISTEMATIKA…………………………………………………………
BAB II. PERENCANAAN KINERJA…………………………………………
A. RENCANA STRATEGIS………………………………………………
B. PERJANJIAN KINERJA….…………………………………………...
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI………………………………….
B. REALISASI ANGGARAN.…………………………………………….
1
1
1
2
3
4
5
5
8
13
11
18
-
5 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya
sehingga Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Satker (209004)
Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara, Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan dapat
diselesaikan.
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap
publik dan
dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik dan bersih
(Good Governance).
Selain itu, Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk
peningkatan kinerja tahun
berikutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik
dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi
pelaksanaannya terutama
untuk mensukseskan dan mendukung program-program prioritas
nasional dan daerah.
Tahun 2019, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan memasuki
tahun kelima
dalam pembangunan kesehatan periode 2015-2019, program ini
didesain untuk mencapai
sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan
farmasi dan alat kesehatan,
maka untuk mewujudkan program tersebut sejumlah kegiatan telah
dilaksanakan oleh
Satker (209004) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara,
Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan. Sejumlah kemajuan dan pencapaian terhadap
indikator program telah
dihasilkan walaupun dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas
dari berbagai
kekurangan, untuk itu dalam laporan ini juga disampaikan
sejumlah permasalahan yang
dihadapi sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan
datang.
Akhir kata kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan
laporan ini kami
mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat
dalam memberikan
gambaran pelaksanaan Program Kefarmasian serta meningkatkan
kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Program
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan.
Kendari, Desember 2019
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara,
dr. Hj. Andi Hasnah, SpAn
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640307 199101 2 001
-
6 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan pelaksanaan dana Dekonsentrasi Satker (209004)
Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun
2019 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas kinerja
berdasarkan
perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini
disusun sesuai
amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2416/Menkes/Per/XII/2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas
Kinerja Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
48
Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi
Tenggara, Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berada di
bawah bidang
Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian. Adapun tugas Seksi
Bimdal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah Menyelenggarakan bimbingan
dan
pengendalian kefarmasian dan alat kesehatan serta melaksanakan
tugas lainnya yang
dilimpahkan oleh Kepala Bidang Bina Upaya Kesehatan dan
Kefarmasian sesuai
dengan tugas bimbingan dan pengendalian kefarmasian dan
peralatan kesehatan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan pelaksanaan dana Dekonsentrasi Tahun 2019 merupakan
bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan atas penggunaan
anggaran, memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja
yang telah dan
seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan
untuk
meningkatkan kinerja.
C. ASPEK STRATEGIS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
Dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja Program
Kefarmasian
dan Alat Kesehatan, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
melaksanakan beberapa
kegiatan dengan sumber dana APBN dan APBD. Kegiatan pembinaan
Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara berkelanjutan terus
dilakukan kepada
stakeholder terkait sesuai Renstra 2015 - 2019. Adapun gambaran
program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2019 adalah sebagai berikut
:
1. Tingkat ketersediaan di tingkat Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota tahun 2019
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Hal ini
disebabkan karena
-
7 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
terjadinya karena adanya sisa stock bantuan obat-obat bencana
selama terjadinya
bencana gempa,
2. Implementasi e-logistic obat yang telah mulai terintegrasi
dan terlaksana baik
sampai tingkat kabupaten/kota. Melalui e-logistic pemantauan
ketersediaan obat
dan vaksin akan semakin real time dan memudahkan pengelolaannya
bagi
pelaksanaan program kesehatan walaupun masih ditemukan sejumlah
kendala
berupa aplikasi bermasalah atau error.
3. Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada
umumnya masih
belum sesuai standar karena kekurangan tenaga kefarmasian di
puskesmas. Untuk
itu terus dilakukan peningkatan pembinaan dalam pelayanan
kefarmasian.
Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan
obat rasional di
fasilitas pelayanan kesehatan masih harus ditingkatkan. Hal ini
terutama
disebabkan oleh masih tingginya penggunaan antibiotik di
beberapa
kabupaten/Kota. Untuk penerapan formularium hanya beberapa
kabupaten/lota
yang memberikan laporannya, perlu dilakukan sosialisasi kembali
mengenai
pedoman penerapan fornas terbaru.
4. Pengawasan terhadap produksi dan distribusi alat kesehatan
terus dilakukan,
dimana Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat keamanan,
mutu dan
manfaat harus meningkat.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan
distribusi kefarmasian
tahun 2019 telah dilaksanakan.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Seksi
Kefarmasian,
Makanan Minuman dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tenggara
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibantu oleh beberapa
orang Penanggung
jawab kegiatan. Selengkapnya Struktur Organisasi Seksi Bimdal
Kefarmasian dan
Alat Kesehatan adalah sebagai berikut :
Struktur Organisasi Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
KEPALA SEKSI BIMDAL KEFARMASIAN DAN ALKES
RIO BRAVO SILONDAE, S.FARM.APT.
TATA KELOLA OBLIK & PERBEKKES
1. WAHIDAH,S.SI.,APT
2. CITRAYANI, S.FARM.,APT
3. SITTI RAHMAH
PRODIS KEFARMASIAN
1. SANTI,AMF.,SKM
2. ARMAWATI SINARIA S, S.FARM
PELAYANAN KEFARMASIAN
1. WAODE SITTI ASTUTI U, S.FAR.,APT
2. SANTI,AMF.,SKM
PENILAIAN DAN PENGAWASAN ALKES
1. ARMAWATI SINARIA S, S.FARM
2. WAODE SITTI ASTUTI I, S.FAR.,APT
3. MUSDALIFA,S.SI.,APT
4. SANTI, AMF.,SKM
SEKRETARIAT
1. MUSDALIFA,S.SI.,APT.
2. HUSRIN, SE
3. SANTI, AMF,.SKM
4. ARMAWATI SINARIA S, S.FARM
-
8 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
E. SISTEMATIKA
Sistematika laporan kinerja Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alkes
Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 sebagai berikut
:
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang
sedang
dihadapi organisasi.
Bab II PerencanaanKinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan
hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.
B. RealisasiAnggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi
untuk
meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN
-
9 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Sesuai Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor
25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah
satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan
oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
Pembangunan kesehatan periode 2015 – 2019 dilaksanakan untuk
mencapai
sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi
masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan
finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dalam pencapaian
sasaran tersebut,
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan berperan melalui
meningkatkan akses,
kemandirian, serta mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.
Pencapaian sasaran
program akan semakin didorong di tahun 2018, yang merupakan
tahun strategis
dalam penentuan keberhasilan di akhir periode 2015 – 2019.
Dalam mewujudkan peningkatan akses, kemandirian, serta mutu
sediaan farmasi dan alat kesehatan, Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 1) Terwujudnya peningkatan
ketersediaan obat dan
vaksin di puskesmas, yang dicapai melalui meningkatnya kapasitas
supply chain
management obat di Instalasi Farmasi kabupaten/kota,
meningkatnya promosi
penggunaan obat rasional, dan meningkatnya mutu pelayanan
kefarmasian di
puskesmas; 2) Terwujudnya kemandirian bahan baku obat, obat
tradisional, dan
kemandirian alat kesehatan, yang dicapai melalui menguatnya
upaya kemandirian di
bidang bahan baku obat dan dan obat tradisional serta
meningkatnya daya saing
industri farmasi dan alat kesehatan; dan 3) Terjaminnya mutu
Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di peredaran, yang
dicapai melalui
meningkatnya pengawasan pre-market serta post-market Alat
Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah, Urusan Kesehatan merupakan urusan
pemerintahan yang
dilakukan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah provinsi dan
kabupaten/kota (konkuren). Sejalan dengan kebijakan pembangunan
kesehatan,
upaya-upaya pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
diselenggarakan
dengan mengedepankan unsur keterpaduan antara pemerintah pusat,
pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penerapan
keterpaduan
tersebut, salah satunya dilaksanakan dengan dekonsentrasi.
-
10 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat
kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Dengan demikian,
dekonsentrasi
disusun untuk mempercepat pencapaian tujuan dan target program.
Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalokasikan dana
dekonsentrasi untuk
mendukung tercapainya prioritas nasional dan target-target
Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2019, melalui peran serta pemerintah daerah
provinsi dan
kabupaten/kota. Peran serta tersebut tertuang dalam bentuk
kegiatan yang sudah
ditetapkan, sehingga bila dilaksanakan dengan baik akan
mendukung tercapainya
peningkatan akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan
alat kesehatan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Provinsi
Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2019, dimana pembangunan kesehatan menjadi bagian
integral dari
pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam misi ke 4 yaitu
meningkatkan
mutu sumberdaya manusia yang berdaya saing.
Salah satu strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 adalah
Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan
Kualitas Farmasi dan
Alat Kesehatan. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal
Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi
nasional yaitu
meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan
Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
melaksanakan salah satu dari 5 (lima) program teknis Kementerian
Kesehatan yaitu
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran Program
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi,
alat kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Sasaran Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat
kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator
kinerja
beserta target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagai
berikut.
-
11 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
Indikator Kinerja Target
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
Puskesmas 77% 80% 83% 86% 90%
Jumlah bahan baku obat dan obat
tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes)
yang diproduksi di dalam negeri
(kumulatif)
7 14 21 28 35
Persentase produk Alat Kesehatan dan
PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 75% 77% 79% 81% 83%
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan
dilakukan
sebagai berikut.
Kegiatan Sasaran
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan
penggunaan obat rasional di fasilitas
kesehatan
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan
kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau di pelayanan kesehatan
pemerintah
Peningkatan Pembinaan Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan
Meningkatnya pengendalian pra dan pasca
pemasaran alat kesehatan dan PKRT
Peningkatan Pembinaan Produksi dan
Distribusi Kefarmasian
Meningkatnya produksi bahan baku dan obat
lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi
kefarmasian
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
Meningkatnya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program kefarmasian dan alat kesehatan
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan
penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur
berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Direktorat
Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2019
dapat dilihat
pada gambar berikut ini :
-
12 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
-
13 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
-
14 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran tingkat capaian penggunaan dana Dekonsentrasi
Satker
(209004) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Program
Kefarmasian dan
Alat Kesehatan Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target
Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanian Kinerja
dengan
realisasinya, merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek
dari tujuan.
Analisis capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja
Tahun 2019
(s/d Juli 2019) adalah sebagai berikut :
1. Fasyankes yang Mampu dalam Melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian Sesuai Standar
Realisasi indikator kinerja ini adalah 20 Fasyankes dari target
yang
telah ditetapkan yaitu sebanyak 65 fasyankes, capaian target
indikator kinerja
tersebut didapatkan dari kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan,
yaitu :
a. Melaksanakan Pembekalan Gema Cermat pada Pemegang
Kebijakan
di Kab/Kota
Dilaksanakan di Kabupaten Kolaka dalam bentuk Pembekalan
Apoteker
Agent of Change (AoC) dan Pencanangan Sosialisasi Gema Cermat.
Peserta
terdiri dari Apoteker Agent of Change, Dinas Kesehatan Kabupaten
Kolaka,
Puskesmas, Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Profesi, Dharma
Wanita,
PKK, dan Kader Posyandu, Jurnalis dengan jumlah peserta di
Kabupaten
Kolaka sebanyak 150 orang terdiri dari 25 orang Apoteker Agent
of Change
(AoC) dan 125 orang Masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada tgl
04 - 06
Maret 2019 di Hotel Sutan Raja Kolaka.
b. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan
Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit
Dilaksanakan di kota Kendari pada tanggal 17 – 19 Juli 2019,
Peserta
Terdiri 17 orang peserta rumah sakit kabupaten Kota, 11 orang
peserta
rumah sakit se-kota kendari, dan 6 orang Peserta dari Dinas
Kesehatan
Provinsi, dengan 2 orang Narasumber Kementerian Kesehatan RI dan
3
orang Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi.
-
15 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
c. Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan
Pelayanan
Kefarmasian Susuai Standar dan Penggunaan Obat Rasional di
Puskesmas (Wakatobi)
Dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 11 – 13 Juli
2019,
Peserta terdiri dari 21 peserta Puskesmas se-kabupaten Wakatobi
dan 6
orang peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi dengan
2
Narasumber Kementerian Kesehatan RI dan 3 orang Narasumber
dari
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
d. Evaluasi Pelaksanaan Edukasi Gerakan masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat (GEMA CERMAT) pada Stakeholders di
Kab/Kota
Dilaksanakan di Kota Kendari pada tanggal 22 – 23 Februari 2019,
Peserta
terdiri dari 29 orang yang terdiri dari AoC kabupaten
Konawe,kabupaten
Wakatobi,Kota BauBau,Kota Kendari, dan Dinas Kesehatan
Provinsi.
2. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan
Program Tata KelolaObat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Target indikator kinerja ini yaitu 1 Provinsi akan dicapai pada
akhir
tahun, walaupun bebarapa kegiatan telah dilaksanakan, yaitu
:
a. Workshop E-Monev katalog dalam mendukung perencanaan
kebutuhan obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan
Dilaksankan di Kendari pada tanggal 24 – 27 April 2019, peserta
terdiri dari
17 orang IFK kabupaten/kota, 17 orang Rumah Sakit
Kabupaten/Kota, dan
27 orang Peserta Lokal. Narasumber Kementerian Kesehatan RI 2
orang
dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik, dan 2 orang Narasumber
Provinsi.
b. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan
Penerapan E-Logistik di Kabupaten/Kota
Dilaksanakan di Kendari pada tanggal 21 – 23 Mei 2019, peserta
terdiri dari
17 orang petugas e-logistik kabupaten/kota, dan 8 orang Peserta
Lokal.
Narasumber Kementerian Kesehatan RI 2 orang dari Direktorat Tata
Kelola
Obat Publik, dan 3 orang Narasumber Provinsi.
c. Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat, Vaksin, dan
hasil
Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Dilaksanakan di 17 kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara pada
bulan Mei –
Juni 2019.
d. Pendistribusian dan pengemasan kembali obat dan
perbekalan
kesehatan di Instalasi Farmasi
Pendistribusian obat dilakukan pada bulan Oktober s/d November
2019.
-
16 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
3. Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan
pengamanan
pangan yang dibina
a. Monitoring Perijinan dan Pembinaan Sarana Produksi dan
Distribusi
Kefarmasian
Kegiatan monitoring apotek dan toko obat telah dilaksanakan di
17
kabupaten/kota pada bulan Februari - Maret, 17 sarana apotek dan
toko obat
di kota kendari, dan 3 sarana PBF di kabupaten Muna, Kabupaten
Kolaka,
dan Kota BauBau.
b. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota Dalam
Pembinaan Dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 November
2019,
kegiatan ini mengundang 16 kabupaten/kota dan 8 orang
peserta
lokal.
4. Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Target indikator kinerja ini yaitu 1 Provinsi akan dicapai pada
akhir
tahun, walaupun bebarapa kegiatan telah dilaksanakan, yaitu
:
a. Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
i. Kegiatan ini dilaksanakan di Manado Sulawesi Utara, dalam
bentuk
penyampaian materi dan diskusi.
ii. Materi – materi yang disampaikan oleh Nara Sumber
(terlampir) yaitu
:
- Penguatan dukungan manajemen program kefarmasian dan alat
kesehatan disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan
Alkes.
- Prioritas kegiatan tata kelola obat public dan Perbekkes
Tahun
2019 disampaikan oleh Direktur Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekkes.
- Optimalisasi peranan daerah dalam rangka peningkatan
pelayanan
kefarmasian menuju Universal Helath Coverage (UHC)
disampikan oleh Direktur Pelayanan Kefarmasian.
- Kolaborasi pusat dan daerah dalam rangka monitoring dan
evaluasi pelaksanaan e-licencing disampaikan oleh Direktur
Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
- Optimalisasi peran pusat dan daerah dalam upaya mendorong
penggunaan alat kesehatan dalam negeri untuk mendukung
pencapaian Universal Helath Coverage (UHC) disampaikan oleh
Direktur Penilian Alat Kesehatan dan PKRT.
-
17 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
- Penerapan pengawasan alat kesehatan dan PKRT di daerah
disampaikan oleh Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan
PKRT.
- Implementasi SMP di bidang kesehatan dalam mendukung
pelaksanaan program prioritas kesehatan nasional,
disampaikan
oleh Staf Ahli Bidang Desentrasilisasi Kesehatan.
- Konsep UHC dalam pembangunan kesehatan, disampikan oleh
Staf Khusus Menkes Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- Komitmen stake holder dalam upaya pengendalian dan
pencegahan resistensi antibiotik di fasiltas pelayanan
kefarmasian,
disampiakan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- Rencana strategis Kementrian Kesehatan 2020 – 2024,
disampaikan oleh Biro Perencanaan.
- Pembangunan Kesehatan dalam rancanagan Teknokratik RPJMN
2020 – 2024, disampikan oleh BAPPENAS.
- Rencana aksi penurunan AKI, AKN, Stunting, dan dukungan
kefarmasian dan alat kesehatan terhadap rencana aksi
tersebut,
disampaikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Rencana aksi program PTM, imunisasi dan TB serta dukungan
kefarmasian dan alat kesehatan terhadap program tersebut,
disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit.
- Peluang dan tantangan penguatan subsistem sediaan farmasi,
alat
kesehatan dan makanan di era 4.0.
iii. Rangkuman hasil kegiatan yaitu :
- Mendukung Program Indonesia Sehat dan penanganan 5
masalah prioritas bidang kesehatan tahun 2019, yaitu
percepatan
penurunan angka kematian ibu (AKI)/ angka kematian neonatal
(AKN), penurunan stunting, percepatan eliminasi tuberculosis
(TBC), pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular
(PTM) serta peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dasar
lengkap melalui jaminan akses terhadap sediaan farmasi dan
alat
kesehatan serta berupaya mendorong perubahan paradigma
menuju paradigma sehat.
- Menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar
perencanaan, pengganggaran dan pelaksanaan kegiatan
prioritas di bidang pembangunan kesehatan, dengan berpedoman
pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP
Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, Permendagri No 100 Tahun
2018 tentang Penerapan SPM dan Permenkes Nomor 4 Tahun
-
18 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar
Bidang Kesehatan. Selain itu juga akan memanfaatkan SPM
sebagai bahan advokasi dan meningkatkan integrasi lintas
program untuk mendukung perencanaan – penganggaran
bidang kesehatan, terutama untuk Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan di Pusat dan Daerah.
- Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan fokus
pada mutu pelayanan yang sejalan dengan indikator WHO yakni
effective coverage (EC) sehingga berdampak pada meningkatnya
usia harapan hidup. Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota akan berperan
menjamin akses terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan
serta
dalam peningkatan mutu pelayanan kefarmasian sesuai standar
di
fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sebagai salah satu
dukungan
dalam penguatan layanan primer guna mencapai Universal
Health
Coverage (UHC).
- Mewujudkan jaminan akses terhadap sediaan farmasi dan alat
kesehatan, dan mendorong paradigma sehat, dalam pembangunan
kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC), secara
terintergrasi antara Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinkes Provinsi dan
Dinkes Kabupaten/Kota melalui:
Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan vaksin
yang berkualitas;
Berperan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif dalam penanggulangan penyakit tidak menular;
Melakukan pelayanan kefarmasian yang bermutu, dan
melakukan langkah-langkah spesifik untuk memperkuat
pengendalian resistensi antimikroba;
Peningkatan daya saing industri dan kepedulian penggunaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
Peningkatan mutu pelayanan publik di bidang sediaan farmasi
dan alat kesehatan; serta f. Penguatan SDM dalam
pengawasan alat kesehatan dan PKRT di daerah.
- Meningkatkan komitmen dan kolaborasi Pusat dan Daerah
serta penguatan inovasi pemanfaatan teknologi digital dalam
menghadapi Revolusi Industri 4.0 untuk menjamin akses
sediaan
farmasi dan alat kesehatan bagi pembangunan kesehatan.
-
19 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
b. Administrasi kegiatan
i. Konsultasi Teknis ke Jakarta.
ii. Kegiatan ini berupa pembayaran honor pengelola Satker dan
Opersional
Satker.
iii. FGD FGD Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan.
c. Pemutakhiran data kefarmasian dan alkes tk. provinsi-profil
kefarmasian
serta perencanaan dan evaluasi dana alokasi khusus (DAK) sub
bidang
pelayanan kefarmasian telah dilaksanakan pada tanggal
5. Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Serta
Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang di uji
Indikator kinerja yang dilaksanakan, yaitu :
a. Inspeksi sarana produksi Alkes dan PKRT dan sarana penyalur
Alkes telah
dilakukan di 17 kabupaten/kota se- Sulawesi Tenggara pada bulan
Juni –
Desember 2019.
b. Sampling (Surveilance) Alkes dan PKRT
Telah dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2019. Berdasarkan
hasil uji di
laboratorium Sucofindo dari 20 sampel alkes dan PKRT yang di
ujikan, 19
sampel memenuhi syarat dan 1 sampel PKRT tidak memenuhi
syarat.
c. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Inspeksi Sarana,
Surveilance
Produk dan Pengendalian Perizinan Sarana.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 September di
Hotel Zahra
Syariah Kendari.
B. REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan Satker (209004) Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi
Tenggara, Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Tahun 2019
sebesar
Rp.1,868,440.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.786.733.100
(95,62 %).
-
23 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
KODE KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
KEUANGAN s/d Juli 2019
Rp
2 3 5 7
024.07.09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1,868,440,000
2064 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 411,459,000 -
2064.504 Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai
411,459,000
051 Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan
Analisis
84,993,000
A Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan
Analisis
84,993,000 83,384,400
052 Pembekalan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan
Pelayanan
95,810,000
A Pembekalan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian
95,810,000 92,345,200
054 Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan
optimalisasi AoC dalam
230,656,000
A Melaksanakan pembekalan Gema cermat pada pemegang
kebijakan
173,571,000 163,170,400
B Evaluasi Pelaksanaan Edukasi Gerakan Masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat (GEMA CERMAT) pada Stakeholders di Kab/Kota
57,085,000 56,216,000
-
24 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
2065 Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
510,658,000
2065.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan
Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
510,658,000
100 Meningkatan Kapasitas SDM dalam penglolaan Vaksin dan
penerapan
70,986,000
A Meningkatan Kapasitas SDM dalam penglolaan Vaksin dan
penerapan
70,986,000 70,053,400
101 Workshop E-Monev Katalog dalam mendukung Perencanaan
Kebutuhan obat
171,212,000
A Workshop E-Monev Katalog dalam mendukung Perencanaan Kebutuhan
obat
171,212,000 161,573,300
102 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat, Vaksin, dan Hasil
Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes
109,040,000
A Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat, Vaksin, dan Hasil
Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan
kesehatan
109,040,000 109,019,000
103 Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan
Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi
159,420,000
A Biaya pendistribusian obat dari instalasi Farmasi provinsi ke
instalasi farmasi
70,000,000 70,000,000
B Operasional instalasi farmasi provinsi 36,000,000
36,000,000
C perjalanan dinas petugas untuk melakukan distribusi obat dan
vaksin
53,420,000
51,609,000
-
25 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
2067 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
191,949,000
2067.505 Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan
Pengamanan Pangan yang di bina
191,949,000
053 Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi
Kefarmasian
128,690,000
A Apotek dan Toko Obat 115,030,000 112,696,000
B PBF 13,660,000 13,444,000
054 Meningkatkan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam
pembinaan
63,259,000
A Meningkatkan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam
pembinaan
63,259,000 62,157,300
2068 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
577,453,000
2068.501 Layanan Perencanaan, Konsolidasi dan Evaluasi terhadap
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
577,453,000
051 Melaksanakan Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian
dan Alkes
140,436,000
A Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alkes 140,436,000
119,158,900
052 Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) sub Bidang
Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan
Alkes
143,118,000
A Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Data
program
143,118,000 134,149,400
-
26 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
053 Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi
program kefarmasian dan alat kesehatan
254,203,000
A Administrasi kegiatan Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
158,961,000 158,861,000
B Konsultasi Teknis Ke Jakarta 70,192,000 69,062,000
C Biaya Operasional Penerapan e-logistik 19,200,000
19,200,000
D FGD dalam rangka Monev Kegiatan 5,850,000 5,850,000
054 Melaksanakan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN
39,696,000
A Konsultasi teknis petugas Provinsi ke Pusat dalam rangka
konsolidasi
35,096,000 35,096,000
B Monev petugas Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam angka
penyeleesaian Hibah
4,600,000 4,600,000
5839 Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan Serta Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji
176,921,000
5839.007 Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Serta
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji
176,921,000
51 Melaksanakan Sampling Produk Alkes dan PKRT 50,884,000
A Sampling Produk Akes dan PKRT 50,884,000 38,284,800
52 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksi Alkes dan PKRT dan
Sarana Penyalur Alat Kesehatan
60,920,000
A Inspeksi Sarana Penyalur alkes 60,920,000 59,595,000
-
27 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
53 Meningkatkan kemampuan SDM dalam mlakukan inspeksi sarana
65,117,000
A Meningkatkan kemampuan SDM dalam mlakukan inspeksi
sarana,surveilens produk
65,117,000 61,208,000
TOTAL REALISASI 1,786,733,100
-
28 Laporan Penggunaan Dana Dekonsentrasi 2019
BAB IV
PENUTUP
Laporan penggunanaan dana Dekonsentrasi Satker (209004)
Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Program Kefarmasian Dan
Alat Kesehatan
Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja
berdasarkan
Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun
sesuai amanat
Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Kefarmasian Dan
Alat Kesehatan
Tahun 2019
Laporan penggunanaan dana Dekonsentrasi ini menggambarkan
pencapaian
kinerja Satker (209004) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tenggara, Program
Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Tahun 2019 dalam mencapai
indikator kinerja
sebagaimana yang telah ditetapkan didalam dokumen perjanjian
kinerja dan dokumen
perencanaan.
Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada tahun
berikutnya
dibutuhkan adanya pembenahan dan penyempurnaan dalam mendukung
pelaksanaan
program meliputi pemenuhan tenaga sesuai kualifikasi yang
dibutuhkan, dukungan
dana kegiatan khususnya dari APBD dan peningkatan kemampuan dan
keterampilan
staf baik tenaga teknis maupun tenaga non teknis.