L A P O R A N PELAKSANAAN TATA KELOLA (CGC) PT. BPR …majatama.com/wp-content/uploads/2020/06/lap_tata-kelola... · 2020. 6. 18. · 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola

L A P O R A N PELAKSANAAN TATA KELOLA (CGC) PT. BPR MAJATAMA

TAHUN 2016

L A P O R A N PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (CGC)

PT. BPR MAJATAMA TAHUN 2016

L A P O R A N PELAKSANAAN TATA KELOLA (CGC) PT. BPR MAJATAMA

TAHUN 2016

1 | P a g e Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Majatama Tahun 2016

DAFTAR ISI

Daftar isi ................................................................................ 1 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR

Majatama Mojokerto Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Majatama

Mojokerto

2

A Transparansi Pelaksanaan Good Corporate

Governance PT BPR Majatama Mojokerto .....................

4

1 Pelaksanaan Good Corporate Governance berdasarkan

hasil Self Assessment ...............................................

4

a Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan

Komisaris dan Direksi .........................................

4

b Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan

Audit Ekstern........................................................

8

c Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (related

party) dan Penyediaan Dana Besar (large

eksposure).............................................................

9

d Rencana Strategi Bank ....................................... 10

e Transparansi Kondisi Keuangan dan Non

Keuangan .............................................................

12

2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi .... 12

3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi .....................

13

4 Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain

Dewan Komisaris dan Direksi ..................................

13

5 Shares Option ........................................................... 14

6 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah ........................... 14

7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .......................... 15

8 Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) ..... 15

9 Permasalahan Hukum .............................................. 15

10 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.. 15

11 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan

Kegiatan Politik .........................................................

15

B Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan

Good Corporate Governance .......................................

16


LAMPIRAN

1. Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance

PT. BPR Majatama Mojokerto

2. Dana Bantuan Masyarakat


PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BPR MAJATAMA TAHUN 2016

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor

4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan

Rakyat, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna

melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai

etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan

pelaksanaan Good Corporate Governance secara tepat dan terukur.

Dengan semakin kompleknya Risiko yang dihadapi bank, maka semakin

meningkat pula kebutuhan praktek Good Corporate Governance oleh

perbankan. Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri

perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang

saham. Bank Perkreditan Rakyat Majatama sebagai Bank milik daerah

yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Mojokerto menyadari

pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) untuk mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai

tambah bagi seluruh stakeholders yang memiliki kepentingan secara

langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank. Untuk

mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan

di dalam organisasi perusahaan, BPR Majatama berusaha menjalankan

seluruh praktek-praktek GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan

perundang-undangannya yang ada. Maka oleh sebab itu Dewan

Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good

Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh

tingkatan atau jenjang organisasi. Komitmen yang tinggi dari Pengurus

(Dewan Komisaris & Direksi) serta seluruh karyawan BPR Majatama

merupakan modal utama BPR Majatama untuk mewujudkan sebuah

organisasi yang transparan (transparency), akuntabel (accountability),

bertanggung jawab (responsibility), independen (independency) dan wajar

(fairness). Dalam menghadapi situasi perekonomian yang berkembang

cepat dan dinamis dengan berbagai tantangan yang dihadapi,


kedepannya BPR Majatama harus secara terus menerus melakukan tata

kelola perbankan yang sehat dan tangguh agar mampu bertahan

terhadap persaingan yang semakin ketat dan mampu berkembang.

Sehubungan dengan itu, berbagai aturan seperti penerapan kualitas

manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang sehat (good corporate

governance),mutlak harus dilaksanakan oleh Bank. Dewan Komisaris

dan Direksi BPR Majatama berkomitmen dan berkeyakinan bahwa

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang tepat

merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan

aktivitas dan operasional Bank. Penerapan prinsip GCG secara baik

diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder

serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan

pemangku kepentingan lainnya. Dapat diyakini bahwa penerapan

prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten

diharapkan akan memberikan manfaat, baik bagi Bank maupun para

pemangku kepentingan lainnya yaitu dengan :

a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala

kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha

yang telah ditetapkan Bank.

b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal

dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.

c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah

Bank kepada Stakeholders.

d. Memperbaiki budaya kerja Bank.

e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.

f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance

1. Pelaksaan Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan hasil Self

Assessment meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

a. Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan

Direksi.


a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota

Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai

kententuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan

jumlah Direksi.

2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,

dengan komposisi sebagai berikut :

Komisaris Utama :DR. Ir. H. Moch Ardi Prasetyawan,

Meng, SC, ME

Komisaris :DR. Didik Chusnul Yakin, S.Sos,

Msi

3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan

komposisi sebagai berikut :

Direktur Utama : Tri Hardianto, SE, CRBD

Direktur : Hayunah, SH, CRBD

4. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah

sepenuhnya lulus Penilaian Kemamppuan dan Kepatutan

(Fit and Proper test).

5. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan,

kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen.

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris

Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya

penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha

BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.


Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris

wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris

dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan

mengenai kegiatan operasonal BPR, kecuali terkait

dengan :

- Penyediaan dana kepada pihak terkait

sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai

batas maksimum pemberian kredit BPR, dan

- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan

audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit

intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan

Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau

Otoritas lainnya.

Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan

- Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan

dibidang keuangan dan perbankan ; dan/atau

- Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat

membahayakan kelangsungan usaha BPR.

2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan

kepengurusan BPR.

Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan

tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran

Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.

Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha

BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.


Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

- Fungsi Audit Intern

- Fungsi Kepatuhan dan

- Fungsi Manajemen Risiko

Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari

satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor

ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas

Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya.

Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya

manusia yang memadai, antara lain :

- Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara

satuan atau unit kerja yang menangani

pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang

operasional; dan

- Penunjukkan pejabat yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan audit intern dan independen

terhadap unit kerja lain.

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Pemegang Saham dalam RUPS sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat

strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.

Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan

dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan

dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai

berikut :

Mengevaluasi kembali kualitas kredit, Pertumbuhan dan

kinerja PT. BPR Majatama atas target yang tinggi tidak

relevan dengan keadaan.


Treathment maintenance pada AO terhadap nasabah

serta harus memiliki kerja yang tangguh.

Memperhatikan Indokator perbankan seperti tingkat

kesehatan Bank, NPL dll.

Koreksi dan tindak lanjut dari Temuan OJK

b. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit

Ekstern.

b.1. Tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan

Menyusun dan/atau mengkinikan pedomankerja, sistem

dan prosedur kepatuhan.

Memantau dan memahami setiap perkembangan

peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan

usaha BPR.

Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan

kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang-

undangan lain yang relevan.

Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah

melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan

peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan

Perundang-undangan lain yang relevan.

Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai

BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas

Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.

Memberikan rekomendasi untuk produk, aktifitas dan

transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan.

Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap

unit kerja BPR

Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi

kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif


yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran

kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

b.2. Tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern

Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris

dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang

mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun

pemantauan hasil audit.

Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan,

akuntasni, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit

dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis

dokumen.

Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki

dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan

dana; dan

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif

tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan

manajemen.

Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan

Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota

Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

b.3. Fungsi audit ekstern

Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang

terdaftar di Bank Indonesia untuk melaksanakan Audit

Laporan Keuengan secara Independen

Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.

KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat

waktu dan mampu bekerja secara independen.

c. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan

Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPMK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan

BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.


2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi

formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.

3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR

Majatama

4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana

Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.

5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK

kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Rencana Strategis Bank

d.1. rencana jangka pendek tahun 2017

Beberpa faktor penting yang menjadi perhatian dalam

pengembangan bisnis di tahun 2017.

Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak

pada perlambatan pertumbuhan kredit.

Potensi meningkatnya kredit bermasalah.

Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang

akan dijadikan strategi PT. BPR Majatama jangka pendek

difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi

untuk menimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat

sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya

efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan

fokus kepada segmen UMKM dan konsumer, secara

selektif ditujukan pada sektor produktif. Target

pertumbuhan sebesar 13,38% dan rasio LDR sebesar

89,49%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka

meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR

Majatama.

Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga

terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang


kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar

Rp 2.645.040 ribu ( atau 14,29%) dan tabungan sebesar

Rp Rp 1.052.576 ribu (atau 13,03%) dari tahun 2016.

Menyelaraskan pengembangan teknologi khsusnya sistem

IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung

pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.

Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada

peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas

SDM.

Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)

Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan

berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur

(collection and recovery).

Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar

memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.

Pelaksanaan program perubahan yang penting secara

bertahap dan berkesinambungan.

d.2. Rencana jangka menengah tahun 2017

1) Finansial

Mencapai rata-rata ROE di atas 14 %.

Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan

peningkatan LDR.

Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di

atas batas normatif

2) Customer

Secara konsisiten meningkatkan standar pelayanan

kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya

pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi

serta menciptakan lingkungan yang positif.

Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 60%.


Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan

bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT.

BPR Majatama.

3) Karyawan

Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan

karyawan.

Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi

dan kompensasi kinerja.

Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Majatama

melalui Competency Base human Resouces

Management.

e. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi

Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi

Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian

yang dilakukan oleh bank.

3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada

pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi

Keuangan Bank.

4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak

independen sesuai ketentuan Otoritas jasa Keuangan dan

telah disajikan pada Home Page PT. BPR Majatama, sesuai

dengan ketentuan.

5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan

Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

6. PT. BPR Majatama menyampaikan laporan GCG kepada

Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Majatama.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Majatama tidak memiliki

saham pada PT. BPR Majatama, Lembaga Keuangan Bukan Bank

dan Perusahaan lainnya.


3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan

Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

Komisaris Utama PT. BPR Majatama tidak memiliki

hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali

Bank.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Majatama, merupakan

komisaris independen yang tidak memiliki hubungan

keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi,

Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan

pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau

Direksi Bank.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Majatama tidak memiliki

hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan,

bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham

Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Majatama tidak memiliki

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara

sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham

Pengendali.

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan

Komisaris dan Direksi

Peket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan

komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non

natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan

bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2016 sebesar Rp

382.200 juta sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura

(fasilitas yang diberikan bukan dalam bentuk uang seperti

Transportasi, perumahan dll) selama tahun 2016 Anggota Direksi

mendapatkan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar + Rp 200 juta


terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris Direksi

Orang Nominal Orang Nominal

Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap

lainnya, al tantiem dll

2 Rp 80.400

Juta 2

Rp

301.800 juta

Fasilitas lain dalam

bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan,

transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang

tidak dapat dimiliki

2 - 2 Rp 200 Juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima

paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam

kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)

Jumlah Direksi

Jumlah Komisaris

Di atas Rp 2 miliar

Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar

Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar

Rp 500 juta ke bawah 2 orang 2 orang

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan

Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui

penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka

pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan

Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR dan yang telah

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau

Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,60 %

b. rasio gajji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,71 %

c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,43 %


Secara rinci adalah sebagai berikut :

No Jabatan Gaji (dalam rupiah) perbulan

Tertinggi Terendah

1 Komisaris Rp 3 juta Rp 2,1 Juta

2 Direksi Rp 15,8 Juta Rp 8,8 Juta

3 Pegawai Rp 6,7 Juta Rp 2,6 Juta

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal

Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga

dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan

Komisaris dan Direksi.

b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam

Risalah Rapat.

c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris

sebanyak 4 kali dalam setahun.

8. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh

para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana

masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Majatama selama

tahun 2016 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi

oleh PT. BPR Majatama, selama tahun 2016 adalah tidak ada, baik

yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan

dana masyarakat.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan,

bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi

benturan kepentingan.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan

Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT.

BPR Majatama selama tahun 2016 adalah untuk kepentingan


sosial dengan total sebesar Rp 14 juta,- sebagaimana tabel 4 pada

lampiran laporan, dan tidak terdapat pemberian untuk

kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Majatama.

B. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good

Corporate Governance.

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BPR

Majatama periode Desember 2016, disampaikan hal-hal sebagai

berikut :

a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.40 dengan prediksi Baik

b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Majatama, tata kelola

Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No Kriteria / Indikator

Skala Penerapan

Struktur

(S)

Proses

(P)

Hasil

(H) S+P+H

Nilai

Bobot

Faktor

1 Pelaksanaan Tugas dan

Tanggung Jawab Direksi 0,75 1,15 0,24 2,14 0,43

2

Pelaksanaan Tugas dan

Tanggung Jawab Dewan

Komisaris

1,17 1,15 0,30 2,62 0,39

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan

Tugas atau Fungsi Komite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Penanganan Benturan

Kepentingan 2,00 1,20 0,30 3,50 0,35

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 1,50 1,44 0,37 3,31 0,33

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 1,20 1,10 0,00 2,55 0,26

7 Penerapan Fungsi Audit

Ekstern 1,00 0,80 0,20 2,00 0,05

8 Penerapan Manajemen Risiko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Batas Maksimum Pemberian

Kredit 1,00 1,20 0,25 2,45 0,18

10 Rencana Bisnis 1,50 1,20 0,30 3,00 0,23

11 Transparansi Kondisi

Keuangan dan Non Keuangan 1,50 0,80 0,20 2,50 0,19

Nilai Komposit 2,40

:

:

SB B CB KB TB(1) (2) (3) (4) (5)

4.00 2.00 3.00 0.00 0.00

0.67 0.33 0.50 0.00 0.00

0.33 0.17 0.25 0.00 0.00

8 Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota

Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan

peraturan rapat.

v

7 Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman

atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian

v

6 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam

rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan

terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas

dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara

lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam

pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu

v

5 Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau

pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak

mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain

remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

v

v

3 Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan

tepat waktu kepada Dewan Komisarisv

2 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif

yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain

v

v

RATA-RATA

NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA

NILAI AKHIR (S) 0.75

B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)

1 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan

tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas

dan wewenang tanpa batas

6 Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah

diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah

ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya

v

TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN

4 Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan

berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai

musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan

mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

2 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau

kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten

di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada

provinsi lokasi Kantor Pusat BPR

v

5 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa

profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk

proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya

membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas

meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan

jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa

profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek

yang bersifat khusus dimaksud

v

4 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda

sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris.

v

A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)

1 Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota

Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan v

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KRITERIA / INDIKATORSKALA PENERAPAN

KETERANGAN

KERTAS KERJA TATA KELOLA 1

NAMA BPR PT BPR MAJATAMA

TAHUN LAPORAN 2016

3 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank

dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)v

0.00 4.00 15.00 4.00 0.00

0.00 0.50 1.88 0.50 0.00

0.00 0.20 0.75 0.20 0.00

0.00 6.00 6.00 0.00 0.00

0.00 1.20 1.20 0.00 0.00

0.00 0.12 0.12 0.00 0.00

:

:

SB B CB KB TB(1) (2) (3) (4) (5)

1 v

5 V

9 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan

anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali

atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen

v

8 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau

semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan

Komisaris atau Direksi

v

3 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan

dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan

anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan

anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan

v

7 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris

pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau

pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum

v

BPR memiliki Komisaris Independen

6 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan

etika kerja, waktu kerja, dan rapatv

A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang

2 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi

sesuai ketentuanv

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS


KETERANGAN



TAHUN LAPORAN 2016

4 Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi

yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR

v

v

S+P+H 2.14

TOTAL PENILAIAN BERDASARKAN BOBOT FAKTOR 1 0.43


RATA-RATA

NILAI SETELAH DIKALI BOBOT HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

NILAI AKHIR (H) 0.24

5 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa

Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah

ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan

v

2 Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan

strategis BPR di bidang kepegawaianv

C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)

1 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang

saham melalui RUPSv

4 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota

Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara

lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang

dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders

v

3 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan

dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang

terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi


RATA-RATA

NILAI SETELAH DIKALI BOBOT PROSES PENERAPAN TATA KELOLA

NILAI AKHIR (P) 1.15

8 Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota

Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan

peraturan rapat.

v

B

0.00 14.00 3.00 4.00 0.00

0.00 1.56 0.33 0.44 0.00

0.00 0.78 0.17 0.22 0.00

B

0.00 4.00 15.00 4.00 0.00

0.00 0.50 1.88 0.50 0.00

0.00 0.20 0.75 0.20 0.00

0 0 3 0 0

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.30 0.00 0.00

:

:

SB B CB KB TB(1) (2) (3) (4) (5)

0 0 0 4 0TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN

A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)

BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan

kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi,

dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat

v

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN


KETERANGAN



TAHUN LAPORAN 2016

S+P+H 2.62



RATA-RATA



C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan

dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan

pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

v


RATA-RATA



8 Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan

fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi

v

7 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi

keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan

pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

v

v

6 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah

dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal

tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku

dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat

v

5 Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan

Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh

anggota Dewan Komisaris

v

2 Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan,

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRv

PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)

1 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara

lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan

ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

v

4 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit

intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil

pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk

menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan

v

3 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian

kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan

dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan


RATA-RATA



A

0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.00 0.00

0 0 3 0 0

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.20 0.00 0.00

0 0 3 0 0

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.30 0.00 0.00

:

:

SB B CB KB TB(1) (2) (3) (4) (5)

0.00 2.00 9.00 4.00 0.00

0.00 0.40 1.80 0.80 0.00

0.00 0.20 0.90 0.40 0.00

v

B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA

1 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh

peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain

termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas

lainnya

v


RATA-RATA



3 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan

menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR

kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan

apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang

dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan

v

2 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya

untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui

sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang

berkaitan dengan perbankan

v

5 BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung

jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani

fungsi kepatuhan

v

4 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan

prosedur kepatuhan

v


1 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani

penyaluran danav

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN


KETERANGAN



TAHUN LAPORAN 2016

3 Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif

yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau

fungsi operasional

v

S+P+H 3.50



RATA-RATA



C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)

Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR

diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baikv


RATA-RATA



B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan

Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi

keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan

tersebut

v

RATA-RATA



A.

0.00 0.00 6.00 12.00 0.00

0.00 0.00 1.20 2.40 0.00

0.00 0.00 0.48 0.96 0.00

1 v

0.00 0.00 3.00 8.00 0.00

0.00 0.00 1.00 2.67 0.00

0.00 0.00 0.10 0.27 0.00

:

:

SB B CB KB TB(1) (2) (3) (4) (5)

0.00 6.00 6.00 0.00 0.00

0.00 1.20 1.20 0.00 0.00

0.00 0.60 0.60 0.00 0.00


1 BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit

intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan

yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan

masyarakat

v

v


RATA-RATA

NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA


5 BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia

yang melaksanakan fungsi audit internv

4 Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab

langsung kepada Direktur Utamav


1 BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

fungsi audit internv

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN


KETERANGAN

3 Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap

satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan

penyaluran dana)

v

2 Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah memiliki dan

mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan

tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah

disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris



TAHUN LAPORAN 2016

S+P+H 3.31



RATA-RATA



v

3 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan

laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau

keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan

dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan

v


BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama

dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan

kepada Dewan Komisaris


RATA-RATA




kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan

penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki

oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan

v


kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan

prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan

v

B

0.00 2.00 9.00 0.00 0.00

0.00 0.50 2.25 0.00 0.00

0.00 0.20 0.90 0.00 0.00

0.00 4.00 6.00 0.00 0.00

0.00 1.00 1.50 0.00 0.00

0.00 0.10 0.15 0.00 0.00

:

:

SB B CB KB TB(1) (2) (3) (4) (5)

0 2 0 0 0

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.80 0.00 0.00 0.00

C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

1 Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR

dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjukv


RATA-RATA



2 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas

Jasa Keuangan.v


1 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan

Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh

persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisarisv


RATA-RATA



A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi

aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan

publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksudv

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN


KETERANGAN



TAHUN LAPORAN 2016

S+P+H 2.55


TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN

RATA-RATA



4 BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat

Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

v

3 BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas

Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa KeuanganV

v

3 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai

dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,

pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit

v

2 BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit

intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

v


1 Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan

laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi

v

2 BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1

(satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan

fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin

V

B


RATA-RATA



4 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia

secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern

0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.20 0.00 0.00 0.00

:

:

SB B CB KB TB(1) (2) (3) (4) (5)

0 2 0 0 0

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 6.00 0.00 0.00

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.20 0.00 0.00

0.00 2.00 3.00 0.00 0.00

0.00 1.00 1.50 0.00 0.00

0.00 0.10 0.15 0.00 0.00

:

:

SB B CB KB TB(1) (2) (3) (4) (5)

RENCANA BISNIS


KETERANGAN



TAHUN LAPORAN 2016

S+P+H 2.45



RATA-RATA



2 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuanganv

C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

1 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian

kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara

berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

v


RATA-RATA



2 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian

kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK

dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-

undangan

v


1 BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan

prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan v


RATA-RATA



A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan

BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur

besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian

terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR

v

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT


KETERANGAN



TAHUN LAPORAN 2016

S+P+H 2.00


C


RATA-RATA



2 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit

sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuanganv

0.00 0.00 9.00 0.00 0.00

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.50 0.00 0.00

b.

c.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 3 0 0

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.30 0.00 0.00

:

:

SB B CB KB TB(1) (2) (3) (4) (5)

0 0 3 0 0

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.50 0.00 0.00

3 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau

penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata

cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

v

2 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat

informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan

keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan

informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

v

B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA

1 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi

paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus

dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

v


RATA-RATA



A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem

informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia

yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

v

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN & NON KEUANGAN


KETERANGAN



TAHUN LAPORAN 2016

S+P+H 3.00



RATA-RATA



C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v

RATA-RATA



2 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana

bisnis BPRv

a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi

kelangsungan usaha BPR;

Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan

Penerapan manajemen risiko

2 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan

rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR

yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

v


1 Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit :

v


RATA-RATA




A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA

1 Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan

Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRv

3 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka

memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber

daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

v

0.00 8.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.80 0.00 0.00 0.00

0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.20 0.00 0.00 0.00

Struktur

(S)Proses (P) Hasil (H) S+P+H

Nilai

Bobot

Faktor

1 0.75 1.15 0.24 2.14 0.43

2 1.17 1.15 0.30 2.62 0.39

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 2.00 1.20 0.30 3.50 0.35

5 1.50 1.44 0.37 3.31 0.33

6 1.20 1.10 0.25 2.55 0.26

7 1.00 0.80 0.20 2.00 0.05

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 1.00 1.20 0.25 2.45 0.18

10 1.50 1.20 0.30 3.00 0.23

11 1.50 0.80 0.20 2.50 0.19

2.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NILAI KOMPOSIT

0.19 2.40

PERINGKAT KOMPOSIT Baik

0.33 0.26 0.05 0.00 0.18 0.23

3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2 Kurang Baik

Tidak Baik

FAKTOR

TOTAL NILAI FAKTOR 0.43 0.39 0.00 0.35

1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8 Sangat Baik

1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6 Baik

2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4 Cukup Baik

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Rencana Bisnis

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Nilai Komposit

KETENTUAN PERINGKAT KOMPOSIT

NILAI KOMPOSIT PERINGKAT KOMPOSIT

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Penanganan Benturan Kepentingan

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan Manajemen Risiko

TABULASI SELF ASSESSMENT PT BPR MAJATAMA

No. Kriteria / Indikator

Skala Penerapan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

S+P+H 2.50



RATA-RATA



2 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan

pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan

disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

v

C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

1 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit

oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan

dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

v

B.


RATA-RATA



4 BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan

sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan v

Lampiran 2

Pemberian Dana untuk kegiatan Sosial Masyarakat dan Kegiatan Politik

Secara garis besar, Kegiatan Sosial PT. BPR Majatama selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tanggal Kegiatan CSR Bank Manfaat bagi masyarakat dan

lingkungan Sosial

02/05/2016 Sponsorship dalam acara Pemilihan Gus dan Yuk Kab. Mojokerto

Ikut serta dalam program Kabupaten Mojokerto

03/05/2016 Bantuan dana Dalam rangka Festifal Anak Paud

Memberikan kontribusi mendukung kegiatan pendidikan dan program pemkab

11/05/2016 Bantuan sembako Pengobatan Gratis dalam rangka

Wujud langsung sumbangsih sosial kepada Masyarakat dan peduli dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan program Pemkab

12/05/2016 Sponsorship Wisuda Madya XXII SMAN Memberikan kontribusi mendukung kegiatan Pendidikan kepada pelajar Kabupaten Mojokerto

23/05/2016 Sponsorship dalam kegiatan Lomba Lari Mojopahit 10k di pendopo Kab. Mojokerto

Sebagai wujud bank dekat dengan masyarakat dan peduli dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan program Pemkab

L A P O R A N PELAKSANAAN TATA KELOLA (CGC) PT. BPR …majatama.com/wp-content/uploads/2020/06/lap_tata-kelola... · 2020. 6. 18. · 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola

Documents