L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI … Kab.Bandung.pdf · Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, ... ekonomi, dan pembangunan manusia ... Pengukuran dan analisis kinerja perwujudan

L A P O R A N

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L A K I P )

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2014

Pemerintah Kabupaten Bandung

Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km 17, Soreang,

Kabupaten Bandung, 40911.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2014

i

KATA PENGANTAR

Bismilahirohmannirrohim

Puji dan Syukur kami panjatkan ke-Khadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan

perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2014, sesuai waktu yang telah

ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban Pemerintah

Kabupaten Bandung atas pelaksanaan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan yang

dimiliki, khususnya kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya dalam

proses perwujudan Visi dan Misi organisasi selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Kewajiban penyusunan LAKIP bagi setiap instansi pemerintah ini, didasarkan pada

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

LAKIP menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun

kekurangan dalam pencapaian target kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan

selama satu tahun anggaran dalam kerangka perwujudan tujuan RPJMD. LAKIP

merupakan potret nilai prestasi hasil kerja pemerintah, sehingga merupakan informasi

penting yang wajib disampaikan kepada seluruh stake holder dan masyarakat, serta

khususnya bagi segenap aparatur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bandung, yang

merupakan satu kesatuan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal

yang masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut pada aspek penulisan, data-

data dan materi laporan, yang disebabkan berbagai kendala-kendala baik internal

maupun eksternal, sehingga kami membuka diri untuk menerima informasi-infomasi

berupa saran dan masukan, koreksi bahkan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.



ii

Akhirul kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-

NYA, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk

meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam

mewujudkan Visi Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan,

berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Amiin.

Soreang, Maret 2015

BUPATI BANDUNG,

H. DADANG M. NASER, SH. MIP.



iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Bandung senantiasa memperbaiki diri dalam upaya

mewujudkan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan

masyarakat. Diantaranya pada Tahun 2014 dilaksanakan pembahasan perubahan

RPJMD Kabupaten Bandung 2010-2015, dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.

Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Bandung, ditetapkan Visi

dan Misi Kabupaten Bandung sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Visi Kabupaten

Bandung Tahun 2010-2015 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju,

Mandiri, Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan

Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan

Lingkungan”. Dalam upaya perwujudan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi yang

kemudian menjadi landasan penetapan 7 (tujuh) tujuan strategis Kabupaten Bandung

dan 37 (tiga puluh tujuh) sasaran prioritas pembangunan Kabupaten, dengan

menggunakan instrumen pengukuran 128 indikator kinerja sasaran.

Sebagai pembanding, kualitas capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah

Kabupaten secara umum dapat dilihat dari gambaran perkembangan kondisi makro

Kabupaten Bandung. Indikator makro Kabupaten Bandung mencerminkan angka-angka

atau nilai-nilai perkembangan atau perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan

pembangunan manusia. Gambaran kondisi sosial di lihat dari data kependudukan, laju

pertumbuhan penduduk, dan angka kemiskinan, gambaran kondisi ekonomi dilihat dari

laju pertumbuhan ekonomi, kondisi PDRB, laju pertumbuhan investasi, dan pendapatan

perkapita pertahun, dan gambaran keberhasilan pembangunan manusia/kualitas

sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik dapat terlihat dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).



iv

Indikator Makro di Kabupaten Bandung 2010 – 2014

No Indikator 2011 2012 2013 2014 Dibanding Tahun Lalu

1. Jumlah Penduduk (jiwa)

3.299.988 3.351.048 3.415.700 3.470.393 54.693

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

2,63 % 1,55 % 1,93 % 1,60 % -0,330

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

5,94 % 6,15 % 5,96 % 5,92 % -0,004

4. Inflasi PDRB 5,04 % 4,82 % 6,92 % 6,50 % -0,420

5. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)

51.291.762,65 57.071.406,68 64.660.447,43 72.945.347,59 8.284.900,16

6. PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)

22.996.750 24.253.226 25.901.171,60 27.435.715,37 1.534.543,77

7. Angka Kemiskinan 8,32 8,30 8 7,94 -0,060

8. Laju Pertumbuhan Investasi

7,43% 15,22 8,97 ** **

9.

Pendapatan per Kapita /Tahun (Rp) / PDRB per Kapita Harga Berlaku

15.852.245 17.255.692 18.930.364,91 21.019.359,36 2.088.994,45

10. IPM 75,01 75,24 75,40 75,69 0,290

11. Indeks Pendidikan 84,80 85,05 85,23 85,28 0,050

12. Rata-rata Lama Sekolah (thn)

8,62 8,67 8,70 8,72 0,020

13. Angka Melek Huruf

98,48 98,69 98,84 98,86 0,020

14. Angka Harapan Hidup (tahun)

70,06 70,28 70,34 70,54 0,200

15. Indeks Kesehatan 75,10 75,46 75,56 75,90 0,340

16. Indeks Daya Beli 65,13 65,21 65,42 65,89 0,470

17. Daya Beli (ribuan rupiah)

641.86 642.19 643.09 645.11 2,020

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2014, **) belum tersedia data

Dari tabel di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa penduduk Kabupaten

Bandung mengalami penambahan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan

penduduk berhasil ditekan dari angka LPP Tahun 2013 sebesar 1,93% menjadi 1,60% atau

mengalami penurunan sebesar 0,33%. Dengan laju pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar

1,60% terdapat penambahan jumlah penduduk dari sebesar 3.476.420 orang menjadi

3.490.691 orang atau bertambag sebanyak 14.271 orang.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung menunjukan adanya penurunan bila

dibandingkan dengan kondisi perekonomian tahun yang lalu. Penurunan kondisi



v

perekonomian terlihat dari menurunnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 0,004,

dan menurunnya laju pertumbuhan investasi dari total realisasi investasi PMA dan PMDN

berdasarkan LKPM Tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 2.575.366.601.063,- nilai tersebut

mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar Rp. 2.716.672.903.833,- atau

Rp.141.306.302.770,- dari sisi lain angka inflasi di Kabupaten Bandung pada tahun 2014

berhasil ditekan dari angka tahun 2013 sebesar 6,92 menjadi 6,50 atau sebesar 0,420.

Namun kondisi makro perekonomian itu tidak berpengaruh terhadap kondisi Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung yang bila dihitung berdasarkan atas

dasar harga berlaku, maupun dihitung berdasarkan atas dasar harga konstan, masing-

masing menunjukan kenaikan sebesar 8.284.900,16 dan 1.534.543,77 dibandingkan dengan

kondisi tahun lalu. Kondisi daya beli masyarakat juga menunjukan perbaikan sebesar Rp.

2.020,- dari kondisi tahun yang lalu.

Kondisi perbaikan kualitas pembangunan di Kabupaten Bandung juga diperlihatkan

dengan terjadinya kenaikan kondisi kualitas pembangunan manusia, yang secara

keseluruhan menunjukan peningkatan. Dibandingkan kondisi tahun yang lalu, IPM

meningkat sebesar 0,290 point, Indeks pendidikan naik sebesar 0,050 point, Rata-rata lama

sekolah naik sebesar 0,020 point, Angka melek huruf naik sebesar 0,020 point, Angka

Harapan Hidup naik sebesar 0,200 point, dan Indeks Kesehatan naik sebesar 0,340 point,

Indeks daya beli naik sebesar 0,210 point.

Pengukuran dan analisis kinerja perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Bandung pada

Tahun 2014, mengalami perubahan yaitu pada penggunaan pedoman indikator kinerja yang

telah mengacu pada indikator kinerja dalam RPJMD Perubahan. RPJMD Kabupaten Bandung

perubahan telah menetapkan 7 (tujuh) tujuan dan 37 (tiga puluh tujuh) sasaran dengan

128 (seratus dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun

2014 diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 96,17%. Hasil tersebut secara tidak

langsung memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung selama Tahun

20143 telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga dapat

mendorong terjadinya perubahan pada kondisi masyarakat yang lebih baik. Dengan hasil ini,

maka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat diklasiifikasikan masuk pada

katagori “baik”.

Dengan hasil capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang

berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara

Pemerintahan Kabupaten Bandung, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya

dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna peningkatan

kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Good

Governance dalam kerangka perwujudan Kabupaten Bandung Yang Maju Mandiri Berdaya

Saing.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2013 vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................ vi

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... I- 1

A. Latar Belakang ........................................................................................ I- 1

B. Gambaran Umum Kabupaten Bandung .................................................. I- 2

1. Kondisi Geografis I- 2

2. Gambaran Umum Demografis I- 3

3. Kondisi Makro Kabupaten Bandung I- 6

C. Maksud dan Tujuan ............................................................................... I- 7

D. Organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung ......................................... I- 8

E. Dasar Hukum .......................................................................................... I- 15

F. Sistematika Penyajian ............................................................................ I- 17

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA ............................ II- 1

A. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung ............................. II- 1

1. Isu Strategis .................................................................................... II- 1

2. Visi dan Misi ................................................................................... II- 5

3. Tujuan dan Sasaran ........................................................................ II- 8

B. Indikator dan Target Kinerja .................................................................. II- 10

1. Indikator dan Target Kinerja Tujuan ............................................... II- 10

2. Penetapan Kinerja Tahun 2014 ....................................................... II- 14

C. Perencanaan Anggaran .................................................................. II- 17

1. Pendapatan ..................................................................................... II- 18

2. Belanja ............................................................................................. II- 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... III- 1

A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ........................................... III- 2

B. Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja ............................................. III- 3

1. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan ke-1; Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima ...................................

III- 3

2. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan ke-2 :

Meningkatnya Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) Yang Berbudi Pekerti Luhur, Berbudaya Sunda Dan Berlandaskan Iman Dan Taqwa .................................................

III- 23


Meningkatkan Pembangunan Desa Menuju Desa Yang III- 45


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2013 vii

Mandiri .........................................................................................


Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ............

III- 49


Terwujudnya Keserasian Pembangunan Infrastruktur Dan Tata Ruang Wilayah .....................................................................

III- 54


Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Kerakyatan Terhadap Perekonomian Daerah .................................................................

III- 68


Menciptakan Lingkungan Yang Serasi Dan Seimbang Dengan Memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Serta Melaksanakan Mitigasi Bencana ........................................................................................

III- 90

C. Akuntabilitas Keuangan ......................................................................... III- 106

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah ................................................... III- 106

2. Pengelolaan Belanja Daerah ......................................................... III- 108

BAB IV PENUTUP ............................................................................................... IV- 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2013 viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Tahun 20134 .................... I-3

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2014 ............................................................................................ I-4

Tabel 1.3 Indikator Makro di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 ................... I-6

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran ................................................................................. II-9

Tabel 2.2. Indikator dan Target Kinerja Tujuan ...................................................... II-10

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2014 .............................................................. II-14

Tabel 2.4. Rencana Pendapatan Kabupaten Bandung ........................................... II-19

Tabel 2.5. Rencana Anggaran Belanja Daerah Tahun 2014 .................................... II-20

Tabel 2.6. Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun 2014 ........................................ II-21

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan ........................................................................ III-4

Tabel 3.2. Metode Pengukuran .............................................................................. III-4

Tabel 3.3. Program dan Anggaran Pendukung ........................................................ III-6

Tabel 3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 : Tersedianya regulasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah ............................................... III-7

Tabel 3.5. Program dan Anggaran Pendukung ....................................................... III-8

Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya SDM Aparatur Yang Profesional .................................................................................... III-9

Tabel 3.7. Metode pengukuran Indikator KInerja Sasaran ...................................... III-9

Tabel 3.8. Program Pendukung dan Pendanaan .................................................... III-10

Tabel 3.9. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ............................................ III-12

Tabel 3.10. Pengukuran Capaian KInerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ........................................................................... III-13

Tabel 3.11. Rincian Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan Daerah . III-14


Tabel 3.13. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi ................................................... III-15

Tabel 3.14. Daftar Sistem Aplikasi yang telah dibangun dan dilaksanakan di LIngkungan Pemeirntah Kabupaten Bandung ....................................... III-15


Tabel 3.16. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah .............................................................. III-17

Tabel 3.17. Kondisi Hasil Pemeriksaan Berkala Inspektorat Kabupaten Bandung .... III-18

Tabel 3.18. Persentase PAD dibanding total pendapatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 .................................................................................... III-19


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2013 ix

Tabel 3.19. Persentase serapan belanja daerah Tahun 2011 s.d. 2014 .................... III-20

Tabel 3.20. Pengukuran Kinerja Fasilitasi Pertemuan KDH/WKDH Dengan Masyarakat Dan Stakeholder Lainnya .................................................... III-21

Tabel 3.21. Program Pendukung dan Pendanaan ............................................ III-22

Tabel 3.22. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Angka Melek Huruf ....................................................................................................... III-23

Tabel 3.23. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Penduduk Bersekolah .............................................................................................. III-25

Tabel 3.24. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Guru Berpendidikan Minimal D.4/S.1 .............................................................. III-26

Tabel 3.25. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4: Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Peran Pemuda Dalam Pembangunan .............................. III-28

Tabel 3.26. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5: Meningkatnya Status Kesehatan Dan Gizi Masyarakat ............................................................. III-29

Tabel 3.27. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6: Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih Dan Sehat Serta Menggunakan Fasilitas Kesehatan ............................................................................................... III-34

Tabel 3.28. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7: Meningkatnya Keberfungsian Sosial Bagi PMKS ..................................................................................... III-36

Tabel 3.29. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8: Pengendalian Jumlah Penduduk ................................................................................................ III-39

Tabel 3.30. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9: Meningkatnya Kegiatan Keagamaan ............................................................................................. III-41

Tabel 3.31. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10: Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda ......................................................................................... III-43

Tabel 3.32. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11: Meningkatnya Minat Baca Masyarakat ............................................................................................. III-44

Tabel 3.33. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Infrastruktur Desa ........................................................................................................ III-46

Tabel 3.34. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Perkembangan Kemandirian Desa ................................................................................... III-48

Tabel 3.35. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Kuantitas, Dan Kualitas Aparat Penegak Perda .............................................................. III-50

Tabel 3.36. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Kesadaran Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat................................................. III-51

Tabel 3.37. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Meningkatnya Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini Masyarakat ................................................................. III-52

Tabel 3.38. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Pemenuhan Insfrastruktur Dasar Wilayah .................................................................. III-55

Tabel 3.39. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Terwujudnya Kawasan Perumahan Yang Sehat Dan Layak Huni ................................................. III-56

Tabel 3.40. Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 Berdasarkan Sumber Anggaran ................................................................................... III-59


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2013 x

Tabel 3.41. Proyeksi Peningkatan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 – 2015 ............ III-61

Tabel 3.42. Analisis Capaian Indikator Kinerja Akses Aman Terhadap Air Bersih Per Tahun ................................................................................................ III-62

Tabel 3.43. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Terwujudnya Pola Dan Struktur Ruang Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah ...................... III-63

Tabel 3.44. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4: Terwujudnya System Transportasi Yang Tertib Dan Lancar ...................................................... III-66

Tabel 3.45. Anggaran Pendukung .............................................................................. III-68

Tabel 3.46. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Pelaku KUMKM Dan Pelaku Usaha Modal Besar ................................................ III-69

Tabel 3.47. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja ........................................................................................... III-71

Tabel 3.48. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Berkembangnya Usaha Agrobisnis Berbasis Ekonomi Local Dan Mampu Berdaya Saing ............ III-73

Tabel 3.49. Realisasi Rekomendasi Izin Usaha Perikanan ................................ III-77

Tabel 3.50. Jumlah kelompok/ pelaku usaha perikanan yang mendapat SIUP-Perikanan Tahun 2011-2014 ................................................. III-77

Tabel 3.51. Rumah Kemasan Hortikultura Kabupaten Bandung ............................... III-82

Tabel 3.52. Unit Pengolahan Hasil Perkebunan Kabupaten Bandung ....................... III-83

Tabel 3.53. Pengukuran KInerja Produktivitas Padi dan Palwija Tahun 2013 ........... III-83

Tabel 3.54. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Padi Palawija di Kabupaten Bandung Tahun 2014 .............................................................................. III-85

Tabel 3.55. Realisasi Tingkat Kehilangan Hasil Komoditas Padi dan Jagung Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................................. III-86

Tabel 3.56. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4: Mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu Dalam Tatanan Integrasi Ekonomi Lokal ............................................................................................... III-89

Tabel 3.57. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan ................................................................... III-91

Tabel 3.58. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Terciptanya Lingkungan Yang Bersih ...................................................................................................... III-94

Tabel 3.59. Analisis Capaian Kinerja Persentase RTH Perkotaan Per-Tahun ... III-95

Tabel 3.60. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Terselenggaranya konservasi sumber daya alam ....................................................... III-98

Tabel 3.61. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 ...................................... III-101

Tabel 3.62. Luas Penanaman Hutan dan Lahan Kritis ...................................... III-101

Tabel 3.63. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4: Berkurangnya Tingkat Resiko Akibat Bencana/Kebakaran .................................................................... III-103

Tabel 3.64. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 ...... III-107


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Tahun 2013 xi

Tabel 3.65. Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 ............................................................................ III-108

Tabel 3.66. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ............. III-110



I-1

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, wajib dilaksanakan

secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan

kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat

tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber-

sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan.

Pelaporan kinerja pemerintahan tersebut diantaranya adalah Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Presiden melalui

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LAKIP disusun

dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan disampaikan setiap awal tahun

pelaksanaan anggaran selanjutnya. Pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja

tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi

akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pelaporan ini pada prinsipnya

menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala

Daerah yang dituangkan kedalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah

Kabupaten Bandung Tahun 2014 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan

pemerintahan tahun ketiga dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung.

RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bandung, pada arah Visi dan

Misi Kabupaten Bandung. Pada tahun ini RPJMD Kabupaten Bandung mengalami

perubahan yang penting. RPJMD perubahan tersebut pada awal Tahun 2014

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015.

Perubahan penting atas dokumen RPJMD Kabupaten Bandung pada intinya

tidak mengubah arah visi dan misi Kabupaten Bandung, tetapi lebih kepada penguatan

konsep perencanaan dalam proses perwujudan kinerja capaian visi dan misi Kabupaten



I-2

Bandung. Penetapan indikator-indikator sebagai alat ukur keberhasilan keberhasilan

proses perwujudan visi dan misi Kabupaten Bandung, disesuaikan dan disusun ulang

kembali. Sehingga dengan perubahan RPJMD, maka pengukuran akuntabilitas kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

dapat digambarkan dan pertanggungjawabkan secara lebih tepat.

Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014, sebagai bentuk pemenuhan

kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LAKIP Kabupaten Bandung Tahun 2014

ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal

organisasi, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-

hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2014.

B. Gambaran Umum Kabupaten Bandung

1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 107o 22’ -

108o 50 Bujur Timur dan 60 41’ – 7o 19’ Lintang Selatan dengan ketinggian 500 meter

sampai 1.800 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 176.238,67 Ha.

Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota

Cimahi dan Kabupaten Sumedang;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan

Kota Cimahi.

Morfologi Kabupaten Bandung terdiri atas : wilayah datar/landai, perbukitan,

dan pegunungan dengan kemiringan lereng beragam antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga di

atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson

dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun.

Suhu udara berkisar antara 12oC sampai 24oC dengan kelembaban udara beragam

antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau. Kondisi alam tersebut

membuat Kabupaten Bandung rentan dengan bencana alam, baik itu bencana banjir,

bencana longsor, erosi dan sebagainya.

Kabupaten Bandung memiliki banyak potensi sumber daya air, baik air bawah

tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam, 3 danau

buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sumber air permukaan pada

umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik pertanian, industri dan

sosial lainnya, sedangkan air tanah dalam ( kedalaman dari 60 sampai 200 meter ) pada



I-3

umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian kecil

untuk rumah tangga. Sebagian besar pemenuhan kebutuhan air rumah tangga

memanfaatkan air tanah bebas ( sumur gali ) dan air tanah dangkal (kedalaman 24

sampai 60 meter) serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung ( tanpa Kabupaten Bandung

Barat ) adalah seluas 1.762,39 Km2 yang tersebar di 31 Kecamatan, meliputi Kawasan

Lindung seluas 60.117,921 Ha, dan kawasan Budidaya seluas 115.966,400 Ha. Kawasan

Budidaya dibagi menjadi Kawasan Budidaya Pertanian seluas 96.389,041 Ha, dan Non

Pertanian seluas 19.577,359 Ha, serta kawasan lainnya seluas 708.118 Ha. Rincian

lebih lanjut atas penggunaan lahan di Lingkungan Kabupaten Bandung diuraikan dalam

tabel berikut.

Tabel 1.1.

Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Tahun 2014

No Pemanfaatan Ruang Luas Area Persentase

1. Tegal/Kebun 20.901 Ha 11,859%

2. Ladang/Huma 12.650 Ha 7,178%

3. Perkebunan PBS/PTP 27.350 Ha 15,519%

4. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 6.132 Ha 3,479%

5. Tambak - Ha 0%

6. Kolam/Empang 980 Ha 0,556%

7. Pengembalaan/Padang rumput 376 Ha 0,213%

8. Sementara tidak diusahakan 8 Ha 0,005 %

9. Pekarangan yang ditanami pertanian 6.381 Ha 3,621%

10. Rumah/Bangunan/Halaman 18.090 Ha 10,264%

11. Hutan Negara 37.733 Ha 21,410%

12. Rawa-rawa - Ha 0%

13. Lainnya/jalan/sungai/tandus 9.426 Ha 5,348%

14. Sawah 36.212 Ha 20,547%

J u m l a h 176.238,67 Ha 100%

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (2014)

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2014 sebanyak + 3.476.420 jiwa,

yang terdiri atas : laki-laki berjumlah 1.790.645 jiwa (51,5%) dan perempuan

berjumlah 1.685.775 jiwa (48,5%) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,60

persen. Peningkatan jumlah penduduk pada Tahun 2014 sebanyak 14.271 jiwa.



I-4

Gambar 1.1

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Di Kabupaten Bandung Tahun 2014

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bandung Th 2014

Secara lebih rinci komposisi penduduk Kabupaten Bandung berdasarkan

kelompok umur, diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2014

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0-4 157.874 155.300 313.174

5-9 174.226 170.027 344.253

10-14 172.348 170.297 342.645

15-19 156.806 154.944 311.750

20-24 140.418 141.094 281.512

25-29 136.381 137.072 273.453

30-34 154.035 155.696 309.731

35-39 137.555 139.266 276.821

40-44 125.935 121.046 246.981

45-49 97.320 96.082 193.402

50-54 80.715 77.139 157.854

55-59 60.291 57.306 117.597

60-64 44.407 41.596 86.003

65+ 74.528 85.996 160.524

Jumlah Penduduk 1.790.645 1.685.775 3.476.420

Sumber : Data Pokok Perencanaan Pembangunan Tahun 2014

1.790.6451.685.775

1650000

1700000

1750000

laki-laki Perempuan

Jumlah



I-5

Gambar 1.2

Diagram Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber : Data Pokok Perencanaan Pembangunan Tahun 2014

Angka beban ketergantungan (dependency ratio) pada tahun 2014, turun sebesar

0,36% dari angka ketergantungan pada Tahun 2013 sebesar 51,47 menjadi sebesar

51,11%. Angka ketergantungan tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah

penduduk usia produktif kelompok umur 15-64 tahun yang berjumlah 2.296.648 atau

mencapai 66,06% dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok umur 0-14 tahun

yang berjumlah 1.027.590 jiwa atau 29,56% dan kelompok umur 65+ yang berjumlah

146.155 jiwa atau mencapai 4,20%. Angka ketergantungan Tahun 2014 sebesar 51,11%

mengandung pengertian bahwa pada setiap 100 orang penduduk produktif harus

menanggung 51 orang penduduk tidak produktif.

Angka beban ketergantungan tersebut diilustrasikan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Tidak Produktif

Di Kabupaten Bandung Tahun 2014

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Tahun 2014

020000400006000080000

100000120000140000160000180000200000

Laki-laki

Perempuan

0-14 th

15-64 th

65+ th

1.027.590146.155

2.2296.648



I-6

3. Kondisi Makro Kabupaten Bandung

Gambaran kondisi Kabupaten Bandung secara umum dapat dilihat dari

perubahan angka atau nilai-nilai indikator-indikator makro Kabupaten Bandung yang

terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas pembangunan manusia. Kondisi

indikator makro Kabupaten Bandung tahun 2011-2014 dapat di lihat dari uraian

dalam tabel berikut.

Tabel 1.3.

Indikator Makro di Kabupaten Bandung 2010 – 2014

No Indikator 2011 2012 2013 2014 Dibanding Tahun Lalu

1. Jumlah Penduduk (jiwa) 3.299.988 3.351.048 3.415.700 3.470.393 54.693

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

2,63 % 1,55 % 1,93 % 1,60 % -0,330

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

5,94 % 6,15 % 5,96 % 5,92 % -0,004

4. Inflasi PDRB 5,04 % 4,82 % 6,92 % 6,50 % -0,420

5. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)

51.291.762,65 57.071.406,68 64.660.447,43 72.945.347,59 8.284.900,16

6. PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)

22.996.750 24.253.226 25.901.171,60 27.435.715,37 1.534.543,77

7. Angka Kemiskinan 8,32 8,30 8 7,94 -0,060

8. Laju Pertumbuhan Investasi

7,43% 15,22 8,97 ** **

9. Pendapatan per Kapita /Tahun (Rp) / PDRB per Kapita Harga Berlaku

15.852.245 17.255.692 18.930.364,91 21.019.359,36 2.088.994,45

10. IPM 75,01 75,24 75,40 75,69 0,290

11. Indeks Pendidikan 84,80 85,05 85,23 85,28 0,050

12. Rata-rata Lama Sekolah (thn)

8,62 8,67 8,70 8,72 0,020

13. Angka Melek Huruf 98,48 98,69 98,84 98,86 0,020

14. Angka Harapan Hidup (tahun)

70,06 70,28 70,34 70,54 0,200

15. Indeks Kesehatan 75,10 75,46 75,56 75,90 0,340

16. Indeks Daya Beli 65,13 65,21 65,42 65,89 0,470

17. Daya Beli (ribuan rupiah) 641.86 642.19 643.09 645.11 2,020

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2014, **) belum tersedia data

Dari tabel di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa penduduk Kabupaten

Bandung mengalami penambahan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan

penduduk berhasil ditekan dari angka LPP Tahun 2013 sebesar 1,93% menjadi 1,60%

atau mengalami penurunan sebesar 0,33%. Dengan laju pertumbuhan pada tahun 2014

sebesar 1,60% terdapat penambahan jumlah penduduk dari sebesar 3.476.420 orang

menjadi 3.490.691 orang atau bertambag sebanyak 14.271 orang.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung menunjukan adanya penurunan bila

dibandingkan dengan kondisi perekonomian tahun yang lalu. Penurunan kondisi

perekonomian terlihat dari menurunnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

0,004, dan menurunnya laju pertumbuhan investasi dari total realisasi investasi PMA

dan PMDN berdasarkan LKPM Tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 2.575.366.601.063,-



I-7

nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar Rp. 2.716.672.903.833,-

atau Rp. 141.306.302.770,- dari sisi lain angka inflasi di Kabupaten Bandung pada tahun

2014 berhasil ditekan dari angka tahun 2013 sebesar 6,92 menjadi 6,50 atau sebesar

0,420. Namun kondisi makro perekonomian itu tidak berpengaruh terhadap kondisi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung yang bila dihitung

berdasarkan atas dasar harga berlaku, maupun dihitung berdasarkan atas dasar harga

konstan, masing-masing menunjukan kenaikan sebesar 8.284.900,16 dan 1.534.543,77

dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Kondisi daya beli masyarakat juga menunjukan

perbaikan sebesar Rp. 2.020,- dari kondisi tahun yang lalu.

Kondisi perbaikan kualitas pembangunan di Kabupaten Bandung juga

diperlihatkan dengan terjadinya kenaikan kondisi kualitas pembangunan manusia, yang

secara keseluruhan menunjukan peningkatan. Dibandingkan kondisi tahun yang lalu,

IPM meningkat sebesar 0,290 point, Indeks pendidikan naik sebesar 0,050 point, Rata-

rata lama sekolah naik sebesar 0,020 point, Angka melek huruf naik sebesar 0,020

point, Angka Harapan Hidup naik sebesar 0,200 point, dan Indeks Kesehatan naik

sebesar 0,340 point, Indeks daya beli naik sebesar 0,210 point.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten

Bandung Tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan

LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Bandung

atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2014. Esensi capaian

kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan

sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2014.

2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP

2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah

Kabupaten Bandung bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk

setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Bandung

dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja

pemerintah Kabupaten Bandung dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. Organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti



I-8

penerapannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Peraturan

Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandung;


Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Daerah Kabupaten Bandung;


Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor

25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung ;


Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten

Bandung;


Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dil ingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung diatur berdasarkan regulai sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;


Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;


Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;


Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung;



I-9

5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

Susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung, berdasarkan regulasi-regulasi

tersebut di atas terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati Bandung;

2. Sekretaris Daerah, yang membawahkan :

Tiga Asisten Daerah dan Staf Ahli yaitu sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan, yang membawahkan Bagian Hukum, Bagian Bina

Pemerintahan Umum, dan Bagian Otonomi Daerah;

b. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahkan Bagian

Koordinasi Sosial, Bagian Pembangunan, dan Bagian Koordinasi Perekonomian;

c. Asisten Administrasi, yang membawahkan Bagian Umum, Bagian Humas,

Bagian Organisasi dan Bagian Pengelolaan Aset;

d. Staf Ahli, yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang

Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Perekonomian, Staf Ahli Bidang

Pembangunan, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia.

3. Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tugas pokok merumuskan

kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang

pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi data dan informasi,

pengelolaan pelayanan pendidikan pada TK dan SD, SMP, SMU dan SMK,

pendidikan non formal dan pelayanan pengembangan kebudayaan serta

melaksanakan ketatausahaan Dinas.

2) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, dengan tugas pokok merumuskan


peningkatan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta

pelayanan kepariwisataan yang meliputi kepemudaan, keolahragaan,

penyusunan sistem informasi dan kerjasama keolahragaan dan pelayanan

kepariwisataan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

3) Dinas Kesehatan, dengan tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan

melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan

yang meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan penyehatan

lingkungan, fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, pengawasan dan

pengendalian kesehatan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

4) Dinas Sosial, dengan tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan

melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pelayanan kesejahteraan



I-10

sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan

sosial serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tugas pokok merumuskan


pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan, pendayagunaan data dan informasi serta melaksanakan

ketatusahaan dinas.

6) Dinas Tenaga Kerja, dengan tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis

dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan

ketenagakerjaan yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja,

hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, latihan

dan produktivitas serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

7) Dinas Perhubungan, dengan tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis

dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perhubungan yang

meliputi pelayanan lalu lintas, angkutan, teknik prasarana dan keselamatan,

pos dan telekomunikasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

8) Dinas Bina Marga, dengan tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan

melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan

kebinamargaan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan

jembatan, peralatan dan perbekalan, pengendalian dan pemanfaatan serta


9) Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, dengan tugas pokok

merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis

operasional di bidang pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi

yang meliputi pengelolaan irigasi dan drainase, energi dan sumber daya

mineral, pengelolaan pertambangan dan panas bumi serta melaksanakan

ketatausahaan Dinas.

10) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, dengan tugas pokok


operasional di bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan yang

meliputi pengembangan kawasan, pengembangan perumahan, penataan

ruang, penataan dan pengendalian bangunan, permukiman dan pelayanan

kebersihan dan pengelolaan sampah serta melaksanakan ketatausahaan

Dinas.

11) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan tugas pokok


operasional di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan yang

meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pembinaan



I-11

kelembagaan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah,

pengembangan industri hasil pertanian dan kehutanan dan industri logam,

mesin dan kimia, industri aneka, sarana dan pengembangan perdagangan,

perdagangan dalam dan luar negeri serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

12) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dengan tugas pokok


operasional di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang meliputi

pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan serta


13) Dinas Peternakan dan Perikanan, tugas pokok merumuskan kebijaksanaan

teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan

pengembangan peternakan dan perikanan yang meliputi peternakan,

perikanan, kesehatan hewan dan pembinaan usaha peternakan dan perikanan

serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

14) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dengan tugas pokok


operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi

perencanaan pengendalian operasional, pendapatan, anggaran,

perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas pokok, pada beberapa Dinas

Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang terdiri dari :

1) 31 (tiga puluh satu) UPTD TK dan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2) 3 (tiga) UPTD SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

3) 3 (tiga) UPTD SMU dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

4) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

5) UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

6) UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

7) 31 (tiga puluh satu) UPTD Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

8) UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat pada Dinas Sosial;

9) UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Dinas Sosial;

10) UPTD Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada Dinas Sosial;

11) UPTD Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;

12) 7 (tujuh) UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bina Marga pada Dinas Bina

Marga;

13) UPTD Pengelolaan Alat Berat dan UPCA, pada Dinas Bina Marga;

14) UPTD Laboratorium, pada Dinas Bina Marga;

15) 4 (empat) UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air pada Dinas

Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;



I-12

16) 3 (tiga) UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang

dan Kebersihan;

17) UPTD Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang

dan Kebersihan;

18) 4 (empat) UPTD Pengangkutan Sampah pada Dinas Perumahan, Penataan

Ruang dan Kebersihan;

19) 9 (sembilan) UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan

Perdagangan;

20) UPTD Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Proteksi Tanaman pada Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

21) UPTD Benih Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

22) UPTD Pengembangan Usaha Tani pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan;

23) UPTD Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan;

24) UPTD Pembenihan Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan;

25) UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Peternakan dan Perikanan;

26) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Laboratorium pada Dinas

Peternakan dan Perikanan;

27) 8 (delapan) UPTD Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan;

28) UPTD Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan.

4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan Badan/Kantor yang dikepalai oleh

seorang Kepala Badan / Kepala Kantor sebagai unsur penunjang Pemerintah

Daerah yang berada di bawah dan bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, ditetapkan bahwa

lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri dari:

1) Inspektorat, dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan

desa serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat.

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan

kesejahteraan sosial dan pemerintahan, perencanaan pembangunan



I-13

perekonomian, perencanaan pembangunan fisik, statistik dan evaluasi,

penelitian dan pengembangan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dengan tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan yang meliputi umum kepegawaian, mutasi, pengembangan

pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan

Badan.

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, tugas pokok


bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan

partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial

budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat,

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi

pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

c. Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, dengan tugas pokok


bersifat spesifik di bidang KB dan pemberdayaan perempuan yang

meliputi informasi dan data keluarga, keluarga berencana, keluarga

sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta

melaksanakan ketatausahaan Badan.

d. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dengan tugas pokok


bersifat spesifik di bidang pengendalian lingkungan hidup yang meliputi

tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan

pengendalian kerusakan lingkungan, penegakan dan kemitraan hukum

lingkungan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

e. Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi, dengan

tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan dan pelayanan

perpustakaan, kearsipan dan pengembangan sistem informasi yang

meliputi perpustakaan, kearsipan, pengelolaan dan pengembangan

informasi, pemberdayaan informasi serta melaksanakan ketatausahaan

Badan.

f. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dengan tugas pokok




I-14

bersifat spesifik di bidang peningkatan ketahanan pangan dan koordinasi

pelaksanaan penyuluhan yang meliputi ketahanan pangan, programa

penyuluhan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta


g. Badan Penanaman Modal dan Perijinan, dengan tugas pokok


bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan administrasi perijinan

yang meliputi promosi dan penggalian potensi penanaman modal,

pengendalian dan kerjasama penanaman modal, perijinan serta


(4) Lembaga Teknis Daerah yangberbentuk Kantor, yaitu ; Kantor terdiri dari Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan

bangsa dan politik yang meliputi kesatuan dan ketahanan bangsa, dan politik

dalam negeri serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

(5) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bandung , terdiri dari:

a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B Majalaya;

b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Soreang;

c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Cicalengka.

5. Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

selain tugas tersebut, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

lainnya, yang meliputi :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas sarana umum;

5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

6. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;



I-15

7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau

Kelurahan.

Sedangkan tugas pokok Lurah adalah menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Terdapat 31 Kecamatan dan 10 Kelurahan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan / Kelurahan, struktur organisasi

Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretariat Kecamatan, Tiga Sub Bagian dan Lima

Seksi, sedangkan struktur organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretariat

Kelurahan, dan empat Kepala Seksi.

E. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Kabupaten Bandung adalah:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementrian/Lembaga;



I-16

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

16. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2009;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi

dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bandung;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010.



I-17

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung selama tahun 2014. Capaian

kinerja ( Performance Results ) 2014 tersebut diperoleh dari perbandingan atas hasil

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun terhadap rencana kinerja

( Performance Plan ) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini menguraikan keberhasilan,

hambatan, dan permasalahan sehingga memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah

celah kinerja ( Performance Gap ) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Berdasarkan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Bab. I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum Kabupaten Bandung, maksud dan tujuan

penyusunan LAKIP, struktur organisasi pemerintah Kabupaten Bandung, dasar hukum

penyusunan LAKIP dan sistematika penyajian LAKIP.

Bab. II – Rencana Strategis

Menjelaskan muatan RPJMD untuk periode Tahun 2010 – 2015, visi dan misi, tujuan

dan sasaran strategis, program prioritas pembangunan daerah dan indikator target

sasaran prioritas pembangunan Tahun 2014.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja, pengukuran capaian hasil

kinerja pemerintah tahun 2014, evaluasi dan analisis capaian kinerja Kabupaten

Bandung, serta penjabaran akuntabilitas keuangan.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Bandung Tahun 2014, permasalahan dan kendala secara umum yang

dihadapi, upaya-upaya penyelesaiannya dan langkah serta solusi dalam perbaikan

kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang

akan datang.



II-1

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, yang pada awal Tahun 2014 perencanaan jangka

menengah daerah tersebut diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung

Tahun 2010-2015. Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tersebut dilakukan diantaranya

dengan pertimbangan bahwa perlu adanya penyesuaian atas indikator-indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi dan

karakteristik pemerintah Kabupaten Bandung. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun

dan menetapkan perencanaan jangka menengah daerah karena merupakan amanat

pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan

strategis yang menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2010-

2015, sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bandung

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai penuntun

segenap penyelenggara unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang

diemban, dalam arah perwujudan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan

dicapai dalam lima tahun periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Tahun 2014 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Tahun kedua

dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan alur yang berkelanjutan dan tidak

terpisahkan mulai dari fase perencanaan, fase pengukuran kinerja, dan fase pelaporan

atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung selama lima tahun.

1. Isu Strategis

Kabupaten Bandung merupakan daerah dengan perubahan yang cepat dan

dinamis, dengan tingkat keterpengaruhan perkembangan wilayah regional yang tinggi.



II-2

Kabupaten Bandung dapat di klasifikasikan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Provinsi

Jawa Barat, yaitu Kota Bandung. Pada sisi lain Kabupaten Bandung memiliki sumber-

sumber potensial daerah yang dapat dikembangkan menjadi ikon pendorong peningkatan

kualitas kemajuan pembangunan daerah. Dengan kecukupan kuantitas sumberdaya

manusia, potensi sumber daya alam, merupakan modal dalam perencanaan

pembangunan. Namun tentunya pengaturan, penataan, dan analisis terhadap seluruh

potensi perlu di kaji secara lebih mendalam sehingga potensi positif dapat dikelola secara

benar dengan kendali arah pencapaian tujuan yang tepat, yang pada gilirannya dapat

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

Isu strategis Kabupaten Bandung terfokus pada upaya peningkatan kualitas

kesejahteraan rakyat melalui optimalisasi dan maksimalisasi penyelenggaraan urusan-

urusan pemerintahan daerah. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2011-2015, dideskripsikan sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan publik

Reformasi birokrasi merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam

memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan

norma dan aturan yang berlaku. Penyelenggaraan pelayanan publik yang

dilaksanakan oleh institusi pemerintahan (birokrasi) meliputi pelayanan dasar

(substantif) dan pelayanan administrasi. Keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan bergantung kepada kualitas proses birokrasi penyelenggaraan

pemerintahan. Optimalisasi kualitas penyelengaraan pemerintahan akan

berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga

upaya perbaikan dalam seluruh aspek penyelengaraan pemerintahan melalui proses

reformasi birokrasi menjadi sangat penting dan perlu secara kontinue dan

konsisten.

2) Peningkatan kualitas sektor pendidikan

Pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat mendorong peningkatan

kualitas SDM yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan

budi pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam

mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi

untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas

sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah

guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga

pengajar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berbicara mengenai

kesehatan yang secara kontinyu diintervensi melalui program/kegiatan yang



II-3

bersifat kuratif, preventif maupun promotif. Akselerasi dan perbaikan perlu

dilakukan dalam mengantisipasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang

masih belum memadai serta kurang dan belum meratanya jumlah dan persebaran

tenaga medis.

3) Pembangunan pedesaan

Pembangunan pedesaan Kabupaten Bandung merupakan strategi yang mutlak

harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat lebih dari 96 % dari total wilayah

merupakan wilayah pedesaan. Kesenjangan dalam segi ekonomi antara wilayah

pedesaan dan perkotaan menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan

pertumbuhan ekonomi pedesaan merupakan aspek penting dari pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Bandung. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Bandung

perlu menetapkan core businessnya “Sektor Pertanian”, karena potensi yang

dimiliki Kabupaten Bandung dalam memenuhi surplus pangan terutama padi, tetapi

Pemerintah Kabupaten Bandung perlu melakukan langkah-langkah yang terstruktur

dalam mempertahankan dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dalam

meningkatkan nilai investasi serta memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan

peran UKM yang menunjang usaha pertanian dan peternakan. Selain itu,

perkembangan ekonomi pedesaan yang didominasi oleh aktivitas ekonomi

pertanian, sangat berhubungan dengan sektor pariwisata, produksi kewaspadaan

serta keamanan pangan dan bahan baku sektor lainya.

4) Keamanan dan ketertiban masyarakat

Adalah upaya dalam menciptakan dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta

mendukung kinerja pembangunan secara umum. Prioritas ini selaras dengan

prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu

peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan

ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang polhukam.

5) Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung sektor

prioritas bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Sektor infrastruktur terdiri

atas : prasarana transportasi, sumber daya air, dan prasarana permukiman, yang

berperan sebagai pembentuk struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah,

pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat antar-wilayah. Peningkatan dan

pemeliharaan infrastruktur harus terus dilakukan dalam mendukung perekonomian.

Keterpaduan pembangunan dan saling keterkaitan antar wilayah yang terangkum

dalam dokumen ketataruangan masih perlu ditingkatkan efektivitas dan



II-4

pelaksanaannya, begitu pun dengan pengendaliannya. Beberapa masalah yang

masih perlu langkah penangangan lanjutan, di antaranya ialah perlu adanya perda

tentang RDTR sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen RDTR Baleendah-

Dayeuhkolot, Soreang, Kutawaringin dan Tegalluar. Hal ini menyebabkan

terhambatnya rencana dan pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh

pemerintah maupun masyarakat umum, karena beberapa dokumen harus mengacu

terhadap RDTR dan Peraturan Zonasinya.

6) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap

masyarakat dalam mengakses pelayanan standar terkait dengan pelayanan

pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Berbagai program dari

beberapa sektor yang telah dilaksanakan belum mampu/tidak signifikan dalam

mengurangi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung. Hal tersebut, terutama

karena belum terpadunya berbagai program penanggulangan kemiskinan (ego

sektor) serta belum terukur secara jelas mengenai upaya pengurangan kemiskinan

pada setiap program, hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman data jumlah

keluarga miskin sehingga target yang ingin dicapai setiap sektor belum jelas.

7) Lingkungan hidup dan kebencanaan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana perlu

peningkatan efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi

peraturan perundangan yang ada. Wilayah geografis Kabupaten Bandung yang

berbukit dan merupakan daerah pegunungan, memiliki kontur tanah dengan

kemiringan yang tinggi, sehingga apabila upaya-upaya peningkatan kualitas

lingkungan hidup dan kebencanaan tidak maksimal dapat menimbulkan kerawanan

bencana yang tinggi. Degradasi dan longsoran-longsoran tebing dapat terjadi akibat

debit air hujan yang melebihi ambang kapasitas daya serap tanah dan tingkat

konservasi tanah yang rendah, dan secara sistemik akan mempercepat sedimentasi

dan abrasi pada daerah hilir sungai, mengubah badan sungai menjadi lebih lebar

dan dangkal, sehingga memperluas genangan air sungai di luar aliran sungai.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan

yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara

moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.



II-5

2. Visi dan Misi

a. Pernyataan Visi

Berbagai isu global dan nasional turut dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian

isu lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu yang dihadapi Kabupaten

Bandung antara lain : keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik, lingkungan

hidup dan bencana, kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan

keshalehan sosial), pembangunan perdesaan dan ketahanan pangan, infrastruktur

wilayah dan tata ruang, serta kemiskinan. Dalam menangani isu tersebut diperlukan

penguatan kepemimpinan yang didukung oleh segenap komponen masyarakat dan

penyelenggara pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka visi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bandung, yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015, yang hendak

dicapai adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,

melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan

Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

Melalui visi tersebut, diharapkan Kabupaten Bandung dapat membangun kesiapan

dan memiliki kemampuan menghadapi paradigma dan kondisi dimasa yang akan datang,

lebih dari itu Kabupaten Bandung dapat berperan dalam perubahan yang terjadi di

lingkup regional, nasional maupun global.

b. Pernyataan Misi

Dari pernyataan Visi Kabupaten Bandung tersebut, dirumuskan 7 (tujuh) Misi

Kabupaten Bandung yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal

yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh,

pernyataan misi Kabupaten Bandung memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak

dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana

organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun tujuh misi Kabupaten Bandung yang telah di tetapkan adalah :

1) Meningkatkan profesionalisme birokrasi;

Merupakan suatu upaya dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang “Maju,

Mandiri dan Berdaya Saing”. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari

seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-



II-6

mata bergantung kepada Pemerintah saja, akan tetapi harus adanya sinergi antara

pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung

jawab. Proporsional dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap domain

pemerintahan melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang

dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertanggung

jawab mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran dan fungsi setiap

domain pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif

berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik

2) Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan

Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda;

SDM berkualitas yang berlandaskan Iman dan takwa merupakan salah satu tolok

ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung yang ”Maju,

Mandiri dan Berdaya Saing”. Keimanan dan ketaqwaan adalah landasan moral

dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial,

sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukan dengan ketaatan ritual individu,

tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta

kesalehan kolektif untuk merajut kehidupan bersama

Budaya sunda merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukan jati diri,

identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat. Hal ini menjadi benteng

pertahanan yang sangat efektif untuk menghadapi dampak negatif derasnya arus

perubahan. Pada sisi lain, budaya ini

3) Memantapkan pembangunan perdesaan

Mayoritas wilayah Kabupaten Bandung adalah perdesaan, oleh karena itu

tumpuan pembangunan, salah satunya diarahkan pada wilayah perdesaan. Upaya

dalam mewujudkan pembangunan perdesaan yang mantap, menuju Kabupaten

Bandung yang “Maju, Mandiri dan Berdaya Saing” adalah melalui peningkatan

infrastruktur perdesaan; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan

desa; peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa;

peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat; perkuatan lembaga-

lembaga keuangan mikro di desa; peningkatan pendapatan asli daerah desa;

peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi,

kestabilan harga dan akses pangan; serta pengembangan teknologi pengolahan

pangan non beras



II-7

4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah

Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Bandung

yang ditandai oleh tidak adanya tindak kriminal/kejahatan ataupun kerusuhan,

serta adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh komponen masyarakat.

Kondisi ini menjadi landasan bagi kelangsungan kehidupan yang tenang dan

damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan sesuai

harapan dan cita-cita bersama. Dinamika pemerintahan, pembangunan dan

kehidupan masyarakat akan bergerak selaras dengan tuntutan perubahan, serta

kehendak dan kebutuhan masyarakat berdasarkan asas demokrasi yang

bertanggung jawab, disertai dengan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan

seluruh komponen masyarakat.

5) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah

Ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah merupakan unsur

penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten

Bandung yang “Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. Ketersediaan infrastruktur

akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian

pembangunan pada bidang lainnya.

6) Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing

Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya

untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat

kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin

kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan

kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan

dasar.

7) Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan

berkelanjutan

Sebagai wilayah yang rawan bencana, baik bencana banjir, longsor/gerakan tanah

dan gempa, perlu dilakukan penyusunan prosedur, tahapan mitigasi serta

penanganan bencana yang sederhana dan mudah diterapkan, sesuai dengan

pengalaman selama ini. Upaya menghindari bencana lebih mudah dilakukan dan

lebih murah dibandingkan setelah terjadi bencana. Pemulihan keseimbangan

lingkungan setelah terjadinya bencana serta penerapan pembangunan yang

berkelanjutan merupakan hal penting yang harus diperhatikan demi mewujudkan

Kabupaten Bandung yang ”Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”.



II-8

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya pencapaian visi-misi Kebupaten Bandung, maka visi dan misi

tersebut dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan tujuan (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran

atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Formulasi tujuan strategis Pemerintah Kabupaten

Bandung ditujukan untuk dapat mengetahui susunan atau tahapan tahunan langkah

kebijakan yang harus dilaksanakan secara tepat oleh organisasi dalam proses perwujudan

visi misinya untuk lima tahun ke depan. Penyusunan formula tersebut diarahkan pada

upaya penanganan atau penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Bandung dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu,

perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pemerintah Kabupaten Bandung

mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis

dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun penjabaran visi-misi Pemerintah Kabupaten Bandung dirumuskan dalam

tujuan sebagai berikut :

1) Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

2) Mewujudkan kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan

berlandaskan iman dan taqwa.

3) Mewujudkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.

4) Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

5) Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah.

6) Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.

7) Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana

Sebagai tindak lanjut atas isu sentral dan strategis Kabupaten Bandung serta

formulasi tujuan Kabupaten Bandung, lebih lanjut diuraikan tahapan pencapaian tujuan

melalui 37 sasaran. Klasifkasi sasaran Kabupaten Bandung berdasarkan tujuannya,

diuraikan sebagaimana dalam tabel berikut :



II-9

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sasaran

Mewujudkan pelayanan publik yang prima

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan 2. Terwujudnya regulasi penyelengaraan pemerintahan daerah 3. Meningkatnya SDM aparatur yang profesional 4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 5. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 6. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.

1. Meningkatnya penduduk melek huruf 2. Meningkatnya penduduk bersekolah 3. Meningkatknya kualitas Tenaga Pendidikan 4. Meningkatknya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam

pembangunan. 5. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 6. Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta

menggunakan fasilitas kesehatan. 7. Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS 8. Terkendalinya pertumbuhan penduduk 9. Meningkatnya kegiatan keagamaan 10. Terwujudnya pelestarian budaya sunda. 11. Meningkatnya minat baca masyarakat

Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.

1. Meningkatnya infrastruktur desa 2. Meningkatnya perkembangan kemandirian desa 3. Meningkatnya kemandirian pangan.

Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

1. Tersediannya produk hukum daerah yang mendukung Kamtibmas 2. Menurunya tingkat pelanggaran perda 3. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda 4. Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berwawasan

kebangsaan dan KAMTIBMAS

Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah.

1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah 2. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang 3. Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni 4. Terwujudnya sistem transportasi yang tertib dan lancer

Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.

1. Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar. 2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja 3. Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis ekonomi lokal dan

berdaya saing 4. Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi

ekonomi lokal.

Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana.

1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

2. Terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau 3. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam 4. Berkurangnya tingkat resiko bencana dan Kebakaran

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung 2010-2015



II-10

Dalam konteks manajeman berbasis kinerja, pengukuran kinerja penyelenggaraan

pemerintahan merupakan alat untuk mengetahui gambaran atas tingkat pencapaian

sasaran dan tujuan organisasi pemerintah dalam upaya mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Ukuran ini harus mampu menjelaskan tentang tingkat

realisasi target kinerja sasaran ataupun tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan pengukuran tersebut pemerintah akan

terdorong untuk lebih membangun komitmen dan konsistensi pada pelaksanaan program

dan kegiatan yang lebih signifikan berorientasi pada capaian kinerja yang bersifat hasil

(out come), bukan hanya menghasilkan out put kegiatan yang tidak berujung pada

perubahan kondisi masyarakat yang lebih baik, sehingga kinerja instansi pemerintah

benar-benar akan dapat dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat (stakeholders).

Susunan sasaran strategis Kabupaten Bandung disusun sebagai pedoman untuk

memudahkan dalam menentukan langkah kebijakan yang lebih teknis. Dengan

ditetapkannya sasaran strategis, maka tahapan pencapaian tujuan dapat terukur secara

jelas, melalui pengukuran atas capaian dari setiap indikator-indikator kinerja sasarannya.

B. Indikator dan Target Kinerja

1. Indikator dan Target Kinerja Tujuan

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya

perwujudan tujuan strategis yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun dan ditetapkan

indikator kinerja dan target capaian kinerja tujuan berdasarkan sasaran yang ditetapkan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2015, sebagaimana

diuraikan di bawah ini :

Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja Tujuan

Tujuan 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Sasaran Indikator Kinerja Target 2015

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat 74,5

Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung

3

Jumlah Lembaga yang menata arsip sesuai peraturan yang berlaku

164

Cakupan keluarga yang memiliki KK 100

Cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP 100

Cakupan penduduk yang memiliki akta kelahiran 67

Terwujudnya regulasi penyelengaraan pemerintahan daerah

Jumlah Perda Yang Diterbitkan 25 perda

Meningkatnya SDM aparatur yang professional

Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur 74,5

Prosentase Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran Disiplin 100



II-11

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 100

Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan

100

Meningkatnya pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi

Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD 8 aplikasi

Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data pemerintah Kabupaten Bandung

72 SKPD

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Prosentase temuan pemeriksaan yang telah di tindaklanjuti. 100

Persentase kontribui PAD terhadap Pendapatan 13,97

Persentase serapan belanja daerah 96,04

Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release) 250

Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)

308 (100%)

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) Yang Berbudi Pekerti Luhur, Berbudaya Sunda Dan Berlandaskan Iman Dan Taqwa


Meningkatnya angka melek huruf Angka Melek Huruf (AMH) 99

Meningkatnya penduduk bersekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) 8,82

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini 32,61

APM SD /Sederajat 99,67

APM SMP /Sederajat 82,25

APM SMA /Sederajat 42,25

Meningkatknya kualitas Tenaga Pendidik Presentase guru berpendidikan min. S1/D4 80,67

Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan

Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional 90

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk 445

Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk 409

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Angka Kematian Bayi (AKB) 32,5

Indeks Kesehatan 76,02

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan trerhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)

85

Persentase Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai standar

84

Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunisasi) 90

Cakupan Ketersediaan dan pemerataan obat yang bermutu perkapita

6000

Persentase tempat-tempat umum sehat 82

Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100

Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota

100

Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin

100

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS

Rata-rata Prosentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian

5,57

Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS

76

Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial. 70,71

Pengendalian jumlah penduduk

laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,45

Prosentase capaian peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB disetiap desa

95

Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif 70

Meningkatnya kegiatan keagamaan

Frekuensi Pertemuan Ulama/Umaro 18

Rasio jumlah sarana ibadah menurut pemeluknya

1. Islam 0,211805556

2. Kristen 2,465972222

3.Hindu 1,697222222



II-12

4.Budha 1,790277778

Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat

8.420

Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda

Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan 30

Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan 25

Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan 30

Meningkatnya minat baca masyarakat Jumlah pengunjung perpustakaan 15.000

Jumlah koleksi buku perpustakaan 21.535

Tujuan 3 : Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri


Meningkatnya infrastruktur desa

Persentase layanan air bersih di pedesaan 27

Presentase rumah layak huni 85

Presentase rumah tangga yang mengakses MCK 70

Presentase jalan desa kondisi baik 75

Persentase desa yang mengangkut sampah dari sumber ke TPS

65

Meningkatnya perkembangan kemandirian desa

Jumlah Desa Swasembada 2

Jumlah Desa Swakarya 12

Persentase jumlah konsumsi pangan utama terhadap ketersediaan pangan utama (ton)- skor PPH (pola pangan harapan) dan skor PPH konsumsi pangan

94,8

Tujuan 4 : Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat


Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (kali/minggu) 7

Jumlah Anggota Linmas 5,560 anggota

Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat

Rasio peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan

600:1600/tahun

Rasio peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik

1320:4000/tahun

Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat

Persentase terbinanya anggota linmas siaga bencana dengan 60 orang linmas

Rasio peningkatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini

1200:3420/tahun

Tujuan 5 : Terwujudnya Keserasian Pembangunan Infrastruktur Dan Tata Ruang Wilayah


Meningkatnya pemenuhan insfrastruktur dasar wilayah

Persentase penambahan panjang jalan kabupaten 60

Prosentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 78,56

Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

64,2

Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik sedang : 12,86

baik: 60,78

Presentase kondisi jembatan baik 67,41

Presentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten yang sudah ada

73,33

Presentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota

9,36

Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni

rasio elektrifitas rumah tangga miskin 37,84

cakupan ketersediaan rumah layak huni 85,89 (714626

unit)

persentase luas permukiman yang tertata 90,22

Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan 27

Akses aman terhadap sanitasi 60

Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah

Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan jumlah penduduk

1:29

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

41,94 (13 RDTR)

Persentase bangunan ber IMB 8 (25297 unit)

Terwujudnya system transportasi yang tertib dan lancar

rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 1:15

Persentase rata-rata ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan a. Rambu b. Marka c. guardril

7,70



II-13

VCR (volume Capacity Service) dan LoS (Level of Service) VCR 0,84 LoS D

persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor

100

Persentase PJU kondisi baik 80,76

Tujuan 6 : Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Kerakyatan Terhadap Perekonomian Daerah


Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar

Jumlah pelaku UMKM 9236

Nila Investasi 6700

jumlah sertifikasi produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal

464 sertifikasi

Jumlah Koperasi 1853

Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata 5 pasar

Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di bidang usaha perdagangan

3327 perusahaan

Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.

Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

42

Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan

90,5

Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang di tempatkan 65

Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

95

Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis ekonomi local dan mampu berdaya saing

Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi (%) 7

jumlah kelompok usaha yang bermitra 5

produktivitas komoditas Padi 63,01 kuintal/Ha

produktivitas komoditas Palawija 177,15

kuintal/Ha

Jumlah peternak pembudidaya (Klp) 40

Prosentase kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan 0,2-5 %

Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP) 2,3

Jumlah Kelompok tani yang memiliki registrasi kebun hortikultura

55

Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi lokal

Jumlah kunjungan wisata 7.629.023

Jumlah daya tarik wisata 60

Jumlah mitra kerja pariwisata 1.572

Tujuan 7 : Menciptakan Lingkungan Yang Serasi Dan Seimbang Dengan Memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Serta Melaksanakan Mitigasi Bencana


Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

Prosentase luasan pertambangan berijin 92,48

Cakupan pelayanan sampah 22

Prosentase pengambilan air bawah tanah berijin (16.660 m3/smr)

Prosentase ketersediaan peta zonasi kerentanaan 100

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per Satuan Penduduk

01:16,5

Terciptanya lingkungan yang bersih

Presentase luas RTH perkotaan 0,12

Persentase peningkatan kualitas air 50

Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan

65

Perolehan Nilai Adipura 74

Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 7

Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

Prosentase luas lahan kritis yang ditanami 54,94

Luas hutan rakyat/agroforesty 12.925

Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran 65

Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa di tanggulangi

100

Peningkatan capaian tingkat waktu tanggap (respon time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

100

Jumlah kecamatan siaga bencana di Kabupaten Bandung 31

Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung 2010-2015

2. Penetapan Kinerja Tahun 2014



II-14

Dalam perwujudan perencanaan visi-misi Pemerintah Kabupaten Bandung pada

tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam indikator kinerja tujuan pada tabel 2.2, setelah rencana anggaran ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan indikator dan target kinerja sasaran untuk tahun berkenaan. Adapun indikator dan target kinerja sasaran pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2014

Tujuan 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun 2014 Anggaran

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat 74,23 101.957.132.552

Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung

3 727.613.100

Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan

110 230.017.000

Persentase cakupan penerbitan KK 95,21

14.527.460.115 Persentase cakupan penerbitan KTP 97,36

Persentase cakupan penerbitan akta kelahiran 62

Terwujudnya regulasi penyelengaraan pemerintahan daerah

Jumlah Perda Yang Diterbitkan 23 18.782.206.315

Meningkatnya SDM aparatur yang professional

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur 5.038 8.252.166.520

Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian 5.900

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 100 1.529.120.300

Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan

100

2.056.612.500

Meningkatnya pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi

Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD 6

1.422.756.000 Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data pemerintah Kabupaten Bandung

62

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Prosentase temuan pemeriksaan yang telah di tindaklanjuti.

1.218 2.546.847.000

Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan 13.75 9.748.038.596

Persentase serapan belanja daerah 95,4

Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release) 240 1.600.000.000


289 2.213.635.000

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) Yang Berbudi Pekerti Luhur, Berbudaya Sunda Dan Berlandaskan Iman Dan Taqwa


Meningkatnya angka melek huruf

Angka Melek Huruf (AMH) 98,86 14.534.096.484

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini 31,97 9.545.272.800

Rata-rata lama sekolah (RLS) 8,71

178.545.752.164 APM SD /Sederajat 99,65

APM SMP /Sederajat 82

APM SMA /Sederajat 42 79.356.074.020

Meningkatknya kualitas Tenaga Pendidik

Presentase guru berpendidikan min. S1/D4 73.5 9.419.885.200

Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan

Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional 85

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk 482

Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk 390

Meningkatnya status kesehatan dan gizi

Angka Kematian Bayi (AKB) 33.1 2.101.845.000

Indeks Kesehatan 75.83



II-15

masyarakat Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 1.171.943.500

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan trerhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)

80 1.499.147.000

Persentase tempat-tempat umum sehat 80

Persentase Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai standar

71 13.620.661.375

Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunisasi)

88 2.042.876.300

Cakupan Ketersediaan dan pemerataan obat yang bermutu perkapita

5500 13.915.277.593

Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan.


100

39.921.806.924


80


100

Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS

Rata-rata Prosentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian

4,9 2.829.100.000


60 70.000.000

Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial.

50,34 267.000.000

Pengendalian jumlah penduduk

laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2,0 150.000.000


280 3.223.300.000

Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif 79 704.000.000

Meningkatnya kegiatan keagamaan

Frekuensi Pertemuan Ulama/Umaro 18 3,735,565,000


1. Islam 1:245

2. Kristen 1:3491

3.Hindu 1:2384

4.Budha 1:2518

Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat

8.381

Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda

Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan 25 43.526.194.000

Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan 50 2.915.600.000

Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan 25 9.893.917.400

Meningkatnya minat baca masyarakat

Jumlah pengunjung perpustakaan 14.000

Jumlah koleksi buku perpustakaan 21.535

Tujuan 3 : Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri


Meningkatnya infrastruktur desa

Persentase layanan air bersih di pedesaan 20

6.504.413058

Jumlah perbaikan rumah layak huni 85,77

Presentase rumah tangga yang mengakses MCK 70

Presentase jalan desa kondisi baik 72


65

Meningkatnya perkembangan kemandirian desa

Jumlah Desa Swasembada 1 975.022.000

Jumlah Desa Swakarya 10

Persentase jumlah konsumsi pangan utama terhadap ketersediaan pangan utama (ton)- skor PPH (pola pangan harapan) dan skor PPH konsumsi pangan

89,6

Tujuan 4 : Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat


Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk.

78

Jumlah Anggota Linmas 5560 2.092.400.000

Meningkatnya kesadaran wawasan


25,8 (1.610 org) 765.467.000



II-16

kebangsaan bagi masyarakat


26,47 (900 org) 1.149.915.000

Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat

Persentase terbinanya anggota linmas siaga bencana dengan 60 orang linmas


25 (17.110 org) 3.220.141.476

Tujuan 5 : Terwujudnya Keserasian Pembangunan Infrastruktur Dan Tata Ruang Wilayah


Meningkatnya pemenuhan insfrastruktur dasar wilayah

Persentase penambahan panjang jalan kabupaten 2,44 38.402.172.050

Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari banjir

160.364 km 60.839.810.000

Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari longsong

11,27 km 29.465.035.000

Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik 798.72 km (83.50%)

326.621.250.441

Presentase kondisi jembatan baik 641 bh

(74,71%) 30.167.815.000


70 22.893.685.403


2,18 32.345.493.804

Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni

rasio elektrifitas rumah tangga miskin 27,84 3.948.772.915

Jumlah perbaikan rumah layak huni 85,77 22.538.278.000

persentase luas permukiman yang tertata 89,22

Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan

20 15.202.362.078

Akses aman terhadap sanitasi 58 4.760.072.500

Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah


1:27 238.305.000

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

38,71 1.573.387.806

Persentase bangunan ber IMB 6 118.578.005

Terwujudnya system transportasi yang tertib dan lancar

rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang

1:15 (6,67%) 808.719.000

Persentase rata-rata fasilitas perlengkapan jalan a. Rambu b. Marka c. guardril

5,99 954.465.845

VCR (Volume Capacitu Service) dan LoS (Level of Service)

VCR 0,84 LoS D

508.661.000


100

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000

33,33 1.190.340.000

Persentase PJU kondisi baik 4.314 Tc 13.231.000.000

Tujuan 6 : Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Kerakyatan Terhadap Perekonomian Daerah


Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar

Jumlah pelaku UMKM 8.672 200.000.000

Nilai Investasi 6,600,000,000,000 2.588.600.000


159 320.000.000

Jumlah Koperasi 1.633 875.000.000

Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata 6 5.000.000.000

Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di bidang usaha perdagangan

3.025 267,345,500

Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja

89 3,358.198.550

Jumlah tenaga kerja terlatih 94 10,101,602,304

Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang di tempatkan

60 6,342,397,500

Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis

Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi (%) 7 1.882.095.300

jumlah kelompok usaha yang bermitra 3 893,820,000



II-17

ekonomi local dan mampu berdaya saing

produktivitas komoditas Padi 64,14 940.000.000

produktivitas komoditas Palawija 108,67

Jumlah peternak pembudidaya (Klp) 116 2.536.985.000

Prosentase kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan

10,35 150.000.000

Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP) 2.29 10,922,342,500

Jumlah Kelompok tani yang memiliki registrasi kebun hortikultura

30 484,000,000

Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi lokal

Jumlah kunjungan wisata 6.900.220 1,024,000,000

Jumlah daya tarik wisata 55 1,585,000,000

Jumlah mitra kerja pariwisata 1442 735,000,000

Tujuan 7 : Menciptakan Lingkungan Yang Serasi Dan Seimbang Dengan Memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Serta Melaksanakan Mitigasi Bencana


Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

Prosentase luasan pertambangan berijin 91,56 100.000.000

Cakupan pelayanan sampah 16,66 19.023.534.142 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)

per Satuan Penduduk 1:17,6

Prosentase pengambilan air bawah tanah berijin 16.675

1.050.000.000

Prosentase ketersediaan peta zonasi kerentanaan 87,5 350.000.000

Terciptanya lingkungan yang bersih

Presentase luas RTH perkotaan 0,12 13.444.097.500

Persentase peningkatan kualitas air 40 500.000.000


66 325.000.000

Perolehan Nilai Adipura 71,26 285.000.000

Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 5 712.000.000

Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

Prosentase luas lahan kritis yang ditanami 54,94 5.107.067.897

Luas hutan rakyat/agroforesty 12.925

Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran 60

5.299.892.725 Peningkatan capaian tingkat waktu tanggap (respon time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

40


100 115.250.000

Jumlah kecamatan siaga bencana di Kabupaten Bandung

31 520.750.000

C. Perencanaan Anggaran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah,

dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan

berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta azas

tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah

untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan maka setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja



II-18

Daerah untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat melalui

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan telah

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014 yang

disusun berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung DPRD

DPPKNomor

/.1213/903

2014/10/903.

tanggal 23 Juli 2014 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KUA) Tahun 2014 dan Nota Kesepakatan DPRD

DPPKNomor

/1214/903

2014/11/903.

tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014 tanggal 23 Juli

2014.

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung DPRD

DPPKNomor

/1223/903

2014/13/903. Tanggal 25

Juli 2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Perubahan Tahun 2014 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bandung

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung

DPRD

DPPKNomor

/1224/903

2014/14/903. Tanggal 25 Juli 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan

Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Perubahan

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014.

1. Pendapatan

Rencana anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bandung yang

ditetapkan pada Tahun 2014 berikut perubahannya serta dibandingkan dengan realisasi

pendapatan tahun anggaran 2011, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.



II-19

Tabel 2.4

Rencana Pendapatan Kabupaten Bandung

REK URAIAN ANGGARAN

1. PENDAPATAN 3.946.902.996.383,78

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 583.782.229.947,68

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 274.540.000.000

1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 28.996.767.434,68

1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

56.511.171.803,00

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 223.734.290.710,00

1.2. PENDAPATAN TRANSFER 3.083.155.191.716,10

1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER / DANA PERIMBANGAN 2.259.007.598.973,00

1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak 101.363.417.264,00

1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 102.500.361.709,00

1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 1.897.769.300.000,00

1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 157.374.520.000,00

1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 523.804.154.000,00

1.2.2.1. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 523.804.154.000,00

1.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi 300.343.438.743,10

1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 300.343.438.743,10

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 279.965.574.720,00

1.3.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 1.524.330.000,00

1.3.3. Pendapatan Lainnya 278.441.244.720,00

2. Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah

yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan yang

menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah menurut jenis

belanja, terdiri dari:



II-20

a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan

Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga.

b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja

Modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

Total anggaran belanja daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 4.340.959.468.801,78

dan terealisasi sebesar Rp. 3.823.064.504.314,00 atau 88,07%, dialokasikan untuk

belanja tidak langsung sebesar 56,05 % dan untuk belanja langsung sebesar 43,94 %,

dengan ringkasan belanja diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5 Rencana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

(Rp)

1. Belanja Tidak Langsung 2.433.290.691.135,78

1.1. Belanja Pegawai 2.074.563.228.250,35

1.2. Belanja Hibah 107.530.617.500,00

1.3. Belanja Bantuan Sosial 13.850.000.000,00

1.4. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 83.045.166.756,27

1.5. Belanja Bantuan Keuangan 144.357.939.099,00

1.6. Belanja Tidak Terduga 9.943.739.530,16

2. Belanja Langsung 1.907.668.777.666,00

2.1. Belanja Pegawai 201.672.646.168,00

2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.062.274.310.541,00

2.3. Belanja Modal 643.721.820.957,00

4.340.959.468.801,78JUMLAH

NO URAIANANGGARAN

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2015

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah pada dasarnya diarahkan sebagai komponen penyeimbang

untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran pendapatan dan belanja

daerah. Komponen pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan, yang menghasilkan pembiayaan netto sebagai dasar

perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA).



II-21

Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.394.056.472.418,00 dan

terealisasi sebesar Rp.396.241.012.456,76 atau 100,55 %, dengan perincian

sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Pembiayaan

Tahun Anggaran 2014

Sumber : Data DPPK Kabupaten Bandung Th 2015

(Rp)

A Penerimaan Daerah 424.609.455.348,00

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA) 415.786.047.448,00

2 Pencairan Dana Cadangan 8.823.407.900,00

4 Penerimaan Pinjaman Daerah -

5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah -

B Pengeluaran Daerah 30.552.982.930,00

1 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000,00

2 Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah 10.000.000.000,00

3 Pembayaran Pokok Utang 5.552.982.930,00

4 Pemberian Pinjaman Daerah -

394.056.472.418,00

0,00Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

NO URAIANANGGARAN

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO



III-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang didasarkan pada Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan pembagian

urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Namun demikian, mengingat Undang-Undang tersebut belum ada

penetapan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah, maka pengaturan

tentang urusan kewenangan Pemerintah Daerah, masih mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang menetapkan 26 (dua puluh enam) urusan wajib

dan 8 (delapan) urusan pilihan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah

pada setiap awal tahun, diwajibkan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan

pemerintahan yang telah dilaksanakan satu tahun sebelumnya. Laporan-laporan

penyelenggaraan pemerintahan tersebut antara lain laporan pertanggungjawaban

keuangan daerah, laporan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah

dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (EKPPD), dan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) yang seluruhnya wajib disusun,

diselesaikan dan disampaikan pada triwulan I setiap tahunnya, dengan sistematika,

metode penjelasan dan format pelaporan capaian kinerja yang berbeda-beda sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari kementerian yang mengkoordinasikan

pelaporan dimaksud. Pada triwulan I juga Pemerintah Daerah, selaian harus

menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan tahun

sebelumnya, juga harus melaksanakan tahap awal perencanaan pembangunan daerah.

Dalam dokumen pelaporan ini, pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan

Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014, dilakukan berdasarkan kinerja 7 (tujuh)

tujuan dan 37 (tiga puluh tujuh) sasaran, melalui 128 (seratus dua puluh delapan)

indikator kinerja sasaran. Pada laporan ini belum seluruh indikator dapat kami uraikan

secara lengkap, hal ini disebabkan karena beberapa indikator kinerja sasaran dalam LAKIP

2014 ini merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan,

sehingga pada beberapa indicator kinerja, belum sepenuhnya didukung oleh

kesinambungan data dan informasi yang mencukupi. Hasil pengukuran atas seluruh target

indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan menjadi tolok ukur kinerja

penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung, diperoleh nilai rata-rata capaian

kinerja sebesar 96,17% dengan kesimpulan bahwa secara umum bahwa Pemerintah

Kabupaten Bandung pada Tahun 2014, telah melaksanakan dan menyelesaikan tugas

pemerintahannya dengan baik dan mencapai target kinerja sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan.



III-2

A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

LAKIP merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus

pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses

perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LAKIP berisi pula tentang indikator

kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target

kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap

pencapaian tujuan.

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara

membandingkan antara realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan

anggaran dengan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun

pelaksanaan anggaran dengan bentuk Penetapan Kinerja (PK).

Pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Bandung, memanfaatkan data kinerja

yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1). Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik

laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan,

semesteran, laporan akuntabilitas kinerja SKPD, laporan keuangan SKPD / laporan

keuangan pemerintah daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya ;

2). Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan

pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya data-data yang

bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung.

Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik

komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka

digunakan rumus :

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 × 100%

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka

digunakan rumus :

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 × 100%

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap

capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau

ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi



III-3

sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat

kemajuan pencapaian realisasi kinerja dalam upaya perwujudan visi dan misi. Lebih lanjut

hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk

mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan

program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014, dari 7 (tujuh) tujuan yang telah

ditetapkan berdasarakan misi Kabupaten Bandung, ditetapkan 34 (tiga puluh empat)

sasaran dengan 128 ) seratus dua puluh delapan Indicator sasaran, dengan didukung oleh

program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas maupun Badan di lingkungan

Pemeirntah Kabupaten Bandung, untu mewujudkan target kinerja sasaran-sasaran

strategis di Kabupaten Bandung.

Adapun hasil pengukuran atas indikator-indikator kinerja dari setiap sasaran stragis

Pemerintah Kabupaten Bandung, diuraikan dalam penjelasan berikut dibawah ini.

1. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi : Tujuan 1 ; Mewujudkan

pelayanan publik yang prima

Tujuan Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima, diukur melalui 6 sasaran dengan

19 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari setiap sasaran dalam tujuan ini diuraikan

melalui table pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel berikut di bawah

ini.

1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Tingkat kualitas dan kuantitas pelayanan pemerintah diukur melalui kepuasan

masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, dan jumlah

kuantitas masyarakat yang tercakup oleh layanan pemerintah, khususnya pada layanan

dasar yang wajib diperoleh oleh setiap individu/orang warga masyarakat Kabupaten

Bandung. Secara teknis kinerja sasaran ini didukung oleh SKPD Sekretariat Daerah, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Perpustakaan, Pengelolaan Arsip

dan Sistem Informasi (Bapapsi), dan Dinas Kependudukan dan Pendatatan Sipil

(disdukcapil). Untuk pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran ini, ditetapkan 6 (enam)

indicator kinerja sasaran sebagaimana diuraikan dalam table dibawah ini.



III-4

Tabel 3.1.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan

No

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja sd Uraian Kinerja Tahun 2014 Realisasi Kinerja s.d. Th 2014

Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th 2013 Target

Realisasi

% capaian

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 72,06 72,87 74,06

(100,76%)

74,23 74,23 100 74,23 74,5 --

2

Jumlah dokumen kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung tahun berkenaan

4 dok (100%)

4 dok (100%)

4 dok (100%)

3 dok 3 dok 100% 3 dok/th 3

dok/th --

3 Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan

28 lbg (100%)

37 lbg (100%)

63 lbg (100%)

110 lbg 110 lbg 100% 110 lbg 164 lbg --

4 Persentase cakupan penerbitan KK 63% 91% 100%

(106 %) 95,21% 100% 105,03% 100% 100% 100%

5 Persentase cakupan penerbitan KTP

100% 86% 98%

(105%) 97,36% 92% 94,49% 92% 100% 100%

6 Persentase cakupan penerbitan akta kelahiran

54% 60% 58%

(94%) 62% 60,11% 96,95% 60,11% 67 90%

Rata-Rata 82,75% 91,37% 100%

Sumber Data : Lakip Bappeda, Lakip Bapapsi, dan Lakip Disdukcapil Tahun 2014

Cara penghitungan dari masing-masing indicator kinerja dalam table di atas adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Metode Pengukuran

Indikator Kinerja Cara Penghitungan

Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks kepuasan masyarakat dihitung dengan cara menghitung rata-rata hasil survey IKM atas seluruh jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan


Jumlah dokumen kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung tahun berkenaan dihitung dengan cara membandingkan jumlah dokumen perencanaan yang wajib di susun dengan jumlah dokumen perencanaan yang tersusun pada tahun berkenaan

Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan

Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan dihitung dengan cara membandingkan jumlah lembaga pemerintah yang sudah melakukan penataan arsip, dibandingkan dengan jumlah lembaga yang menjadi target penataan arsip

Persentase cakupan penerbitan KK Persentase cakupan penerbitan KK, dihitung dengan cara membandingkan jumlah KK yang telah diterbitkan dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Bandung.

Persentase cakupan penerbitan KTP Persentase cakupan penerbitan KTP, dihitung dengan cara membandingkan jumlah KTP yang telah diterbitkan dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Bandung

Persentase cakupan penerbitan akta kelahiran

Persentase cakupan penerbitan akta kelahiran, dihitung dengan membandingkan jumlah akta kelahiran yang telah diterbitkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung.

Hasil pengukuran terhadap ke-6 indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh

persentase rata-rata adalah sebesar 82,75%, yang menunjukan bahwa sasaran 1;



III-5

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di Kabupaten Bandung pada Tahun 2014

dapat tercapai dengan baik. Terdapat 1 (satu) indicator kinerja sasaran yang tidak

mencapai target kinerja, yaitu pada indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat,

sedangkan capaian kinerja 5 (lima) indicator kinerja lainnya mencapai di atas 90%.

Rata-rata capaian kinerja setiap indicator kinerja sampai dengan tahun 2014

adalah sebesar 91,37%, sehingga untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2015, rata-

rata sisa target yang harus dicapai pada setiap indicator kinerja adalah sebesar 8,63%.

Tidak tersedianya Nilai hasil survey IKM, karena adanya perubahan kebijakan

penyelenggaraan IKM yang diberlakukan oleh Pemerintah pusat, dan perubahan kebijakan

teknis penyusunan nilai IKM di Kabupaten Bandung. Pemberlakuan Peraturan Menteri

PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mengganti Keputusan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi

Pemerintah.

Perubahan kebijakan mekanisme teknis penyusunan nilai survey IKM di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung, pada tahun sebelumnya dilaksanakan melalui BPS,

namun pada tahun 2014 mulai digeser untuk dilaksanakan langsung oleh SKPD/unit kerja

yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pergeseran ini bertujuan untuk lebih

memperbesar cakupan pelaksanaan survey IKM kepada masyarakat, sehingga pendapat

masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan layanan pemerintah dapat terekam secara

lebih luas. Namun perubahan mekanisme teknis penyelenggaraan IKM ini belum dapat

terlaksana dengan baik, disebabkan karena pemahaman SKPD pelaksana pelayanan

masyarakat terhadap pelaksanaan survey IKM secara mandiri masih belum maksimal.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini didorong oleh tercapainya target

kinerja sasaran dari ketersediaan dokumen perencanaan, dan cakupan dokumentasi

administrasi kependudukan yang mencapai target kinerja 92% sampai dengan 105%.

Keberhasilan ini didukung dengan :

1. Diberlakukannya kebijakan pembebasan seluruh biaya pencatatan administrasi kependudukan

dan biaya pengadilan dalam proses penerbitan akta kelahiran, mendorong peningkatan

keinginan masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah dalam penerbitan administrasi kependudukan.

a. Pemeliharaan perangkat jaringan SIAK secara berkala;

b. Dipasangnya perangkat load balancer untuk meningkatkan stabilitas dan performa server

SIAK;

c. Pembangunan aplikasi System Monitoring Jaringan (NMS);

d. Peningkatan operator SIAK melalui pelaksanaan bimbingan teknis operator SIAK.



III-6

3. Dibangun dan diterapkannya perbaikan-perbaikan dalam system layanan masyarakat, berbasis

elektronik, sampai kepada penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan, diantaranya

melalui penerapan system PATEN di kecamatan.

Kendala dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran ini, diantaranya adalah

masih ada masyarakat yang berada pada daerah jauh dari pusat pemerintahan, sehingga

sulit menjangkau/terjangkau pelayanan, karena biaya transportasi pelayanan yang besar.

Untuk mengatasi hal tersebut dilaksanakan system mobile service dalam upaya

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan

ditunjang dengan berbagai sumber daya, yang meliputi sumber daya dana, manusia,

peralatan, mekanisme, dan waktu. Dalam dokumen ini, analisis terhadap sumber daya

yang diuraikan masih dibatasi pada sumber daya dana. Karena analisis terhadap

penggunaan sumber daya lainnya, tidak diuraikan, mengingat bahwa sasaran kinerja

Kabupaten Bandung merupakan penggabungan dari kinerja beberapa SKPD dalam rentang

waktu satu tahun yang dilaksanakan secara tidak bersamaan. Sehingga analisis secara

lebih mendalam sumber daya lainnya, belum dapat dilakukan.

Pada sasaran ini program dan anggaran serta target dan realisasi anggaran yang

mendukung pencapaian kinerja sasaran ini, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Program dan Anggaran Pendukung

No

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran

Target Realisasi %

1 Indeks Kepuasan Masyarakat -- -- --

2


Program pengembangan data/informasi/statistic daerah

727,613,100 724,972,385 99,82%

3 Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

230,017,000 177,517,000 77,18%

4 Persentase cakupan penerbitan KK

Program Penataan Administrasi Kependudukan

14.527.460.115 13.293.069.550 91,50% 5 Persentase cakupan penerbitan KTP

6 Persentase cakupan penerbitan akta kelahiran

Rata-Rata 15,485,090,215 14,195,558,935 89,5%

Sumber : berbagai laporan tahunan SKPD Tahun 2014

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran yang diperoleh dari perbandingan

antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 89,5% dibandingkan dengan rata-



III-7

rata capaian kinerja sasaran sebesar 82,37%, maka diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja

sasaran sebesar 92,46%. Dengan nilai efisiensi tersebut, capaian kinerja pada sasaran ini

tercapai dengan proses yang efisien.

1.2. Sasaran 2 : Tersedianya Regulasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah

a. Deskripsi Sasaran dan Kinerja Sasaran

Ketersediaan regulasi daerah merupakan hal penting dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan. Regulasi daerah yang ditetapkan merupakan dasar landasan gerak

pelaksanaan proses pemerintahan. Adanya regulasi yang mencukupi dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan memberikan manfaat baik bagi pemerintah sebagai

penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat. Regulasi berfungsi penting untuk

menjamin keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban diantara berbagai pihak dalam

berbagai kepentingan. Regulasi juga dibangun untuk memberikan jaminan kejelasan dan

kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemeringtahan juga dalam pemberian

dan penerimaan pelayanan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan

pelayanan publik secara prima.

Tingkat ketersediaan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur

melalui jumlah regulasi yang ditetapkan. Semakin banyak proses pemerintahan yang

memiliki landasan pengaturan maka dapat diindikasikan semakin terjaminnya proses

penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan pada masyarakat. Capaian

kinerja sasaran, berdasarkan indicator kinerja sasaran tersebut, diuraikan sebagaimana

berikut :

Tabel 3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tersedianya Regulasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah

No

Indikator Kinerja Realisasi Kinerja sd Uraian Kinerja Tahun 2014 Target

RPJMD 2015

Target Nasional Th 2011 Th 2012 Th 2013 Target Realisasi

% capaian

1 Jumlah fasilitasi regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan :

1. Peraturan Daerah 100% 100%

20 (87%)

23 22 95.65% 100%

2. Peraturan Bupati 100% 100% 59

(236%) 25 60 240.00% 100%

3. Keputusan Bupati 100% 100% 527

(132%) 400 600 150.00% 100%

Rata-Rata 606

(152%) 682 161,88% 100%

Sumber : Data Bagian Hukum Setda dan Sekretariat DPRD Tahun 2015

Upaya mewujudkan regulasi daerah yang mencukupi sebagai landasan

pelaksanaan penyelenggaraan berbagai jenis kegiatan pemerintahan, didukung melalui



III-8

pelaksanaan kegiatan fasilitasi proses penetapan regulasi daerah yang dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Teknis penghitungan indicator kinerja sasaran ini, yaitu dengan membandingkan

realisasi target kinerja penetapan produk hokum menurut jenis produk hokum yang terdiri

dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Realisasi hasil penghitungan dalam table diatas, capaian kinerja jumlah penetapan

perda tercapai 95,65%, terdapat satu rancangan perda yang tidak ditetapkan pada Tahun

2015 yaitu Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik, dikarenakan harus melalui tahapan evaluasi dan sinkronisasi terlebih dahulu

dengan implementasi regulasi pemerintahan daerah yang baru, sebelum kemudian

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Realisasi kinerja penetapan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati cenderung

melebihi target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari angka realisasi penetapan kedua

regulasi tersebut setiap tahun yang cenderung menunjukan peningkatan. Hal ini dapat

menunjukan kondisi yang positif, bahwa meningkatnya penetapan regulasi daerah, maka

proses penyelenggaraan pemerintahan semakin baik karena telah dilandasi dengan

ketentuan-ketentuan. Kondisi ini juga merupakan indikasi peningkatan kepastian, jaminan,

kejelasan dalam proses pengaturan dan pemberian layanan pada masyarakat.


Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program, dengan

jumlah dana penunjang sebesar Rp. 1.772.386.700,-, yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan, sebagaimana diuraikan dalam table berikut.

Tabel 3.5.

Program dan Anggaran Pendukung

No


Target Realisasi %

1 Jumlah fasilitasi regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

1,961,750,000 1,772,386,700 90.4%

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

16,652,446,865 13,849,004,732 88.56%

Rata-Rata 18,782,206,315 15,735,128,552 83.78%

Sumber Data : Lakip Setda dan LAKIP Set DPRD Tahun 2014

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran yang diperoleh dari perbandingan

antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 83,78% dibandingkan dengan rata-

rata capaian kinerja sasaran sebesar 161,88%, maka diperoleh nilai efisiensi atas proses

capaian kinerja sasaran sebesar 193,22%. Yang artinya sasaran ini tercapai dengan sangat

efisien.



III-9

1.3. Sasaran 3 : Meningkatnya SDM Aparatur Yang Profesional

a. Deskripsi Sasaran dan Kinerja Sasaran

Ketersediaan SDM Aparatur yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai

kebutuhan organisasi merupakan syarat mutlak dan mendasar untuk dapat melaksanakan

reformasi birokrasi. Tersedianya SDM Aparatur PNS yang professional sangat dibutuhkan

untuk dapat mencapai kinerja organisasi pada seluruh level organisasi. Sehingga, adanya

peningkatan profesionalitas SDM Aparatur setiap tahun secara konsisten, dapat

mengindikasikan bahwa organisasi berjalan dan berkembang semakin baik.

Peningkatan SDM Aparatur yang professional diukur melalui 2 (dua) indicator

kinerja sasaran yaitu persentase meningkatnya kapasitas aparatur dan persentase

penyelesaian administrasi kepegawaian. Hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indicator

kinerja sasaran ini, diuraikan lebih lanjut sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Meningkatnya SDM Aparatur Yang Profesional

No

Indikator Kinerja Realisasi Kinerja sd Uraian Kinerja Tahun 2014 Target

RPJMD 2015


% capaian

1 Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur

451 1.040 4.488 5.038 4.589 91,08% 74,5

2 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian

7.848 7.211 6.951 5.900 6.710 133,72% 100%

3 Prosentase Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

13 kasus 16 kasus 20 kasus 22 kasus 110% 100%

4

Prosentase Pegawai yang memenuhi nilai minimal sasaran penilaian prestasi kerja minimal >50

0 0 0 100%

(1.395) 100%

(1.375) 98,56% 100

Rata-Rata 108% 108,34%

Sumber : Lakip BKPP Th 2014


sebagai berikut :

Tabel 3.7. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran


Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah PNS dalam jabatan yang mengikuti pendidikan jabatan dibandingkan dengan jumlah PNS dalam jabatan yang ditargetkan mengikuti pendidikan jabatan.

Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian

Persentase jumlah administrasi kepegawaian yang telah dimiliki/diterbitkan dibandingkan dengan jumlah PNS yang masih aktif

Prosentase Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

Persentase jumlah kasus yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan pelanggaran disiplin PNS yang masuk


Persentase jumlah PNS dalam jabatan structural yang memenuhi nilai SKP minimal >50 dibandingkan dengan jumlah total PNS dalam jabatan struktural



III-10

Dari hasil penghitungan atas setiap indicator kinerja sasaran diatas, diperoleh hasil

persentase rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2014 sebesar 108,34%. Dengan hasil

tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pada sasaran peningkatan SDM Aparatur yang

professional telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan baik. Bila dibandingkan

dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2013 sebesar 108%, maka capaian kinerja

pada sasaran ini, menunjukan konsistensi peningkatan hasil kinerja yang meningkat pada

setiap tahunnya.

Apabila dibandingkan dengan target 2015, tiga indicator kinerja sasaran telah

mencapai target kinerja sasaran dalam RPJMD, hanya pada indicator kinerja sasaran

prosentase pegawai yang memenuhi nilai minimal sasaran penilaian prestasi kerja minimal

>50 yang masih menyisakan target sebanyak 1,34% dari target RPJMD. Sisa target tersebut

merupakan rencana yang akan diselesaikan pada tahun pelaksanaan 2015.


Upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini, didukung oleh 2 (dua) program,

dengan jumlah anggaran pendukung sebesar Rp. 8.252.166.520, dengan realisasi sebesar

Rp.6.465.715.922,- atau 8,41%, dengan rincian biaya berdasarkan program pendukung

sasaran yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.8. Program Pendukung dan Pendanaan

No


Target Realisasi %

1 Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 5.687.303.020 4.170.045.500 73,32%

2 Prosentase Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

3 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian

Program Pembinaan Pengembangan Aparatur

2.564.863.500 2.295.670.422 89,50% 4


Rata-Rata 8.252.166.520 6.465.715.922 81,41%

Sumber Data : Lakip BKPP Tahun 2014

Dalam upaya pencapaian sasaran ini Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan berbagai jenis pendidikan

dan pelatihan, yang terdiri dari Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis

Tugas dan Fungsi, Diklat Formal dan Diklat Teknis lainnya bagi PNS di ingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung. Dari target 5.038 PNS yang melaksanakan kegiatan

peningkatan kapasitas, hanya 4.589 PNS atau 91,08% dari target yang terealisasi

(mengikuti) kegiatan dikarenakan berbagai alasan.



III-11

Grafik Capaian Kinerja dengan Sasaran meningkatnya SDM Aparatur yang

profesional berdasarkan Renstra 2011-2015 BKPP Sampai dengan Tahun 2014, adalah

sebagai berikut.

Grafik Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Aparatur PNS

Dalam meningkatkan kapasitas aparatur PNS di Kabupaten Bandung, juga

dilaksanakan melalui pembinaan terhadap disiplin PNS dan penyelesaian kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS yang pada tahun ini dapat menyelesaikan 22 kasus (110%) dari

20 kasus yang ditargetkan.

Peningkatan kepemilikan administrasi kepegawaian ditetapkan sebagai indicator

kinerja sasaran, dengan tujuan mendorong terwujudnya pelayanan administrasi

kepegawaian yang professional kepada seluruh individu PNS, dengan capaian pelaksanaan

pelayanan administrasi kepegawaian pada tahun ini sebanyak 6.710 dokumen atau

sebesar 133,72% dari target sebanyak 5.900 dok.

Upaya lain dalam meningkatkan profesionalitas aparatur adalah dengan

mendorong hasil penilaian prestasi kerja PNS (SKP) melalui penyebaran informasi,

sosialisasi dan bimbingan teknis sampai dengan pembinaan secara berkesinambungan

dalam penyusunan perencanaan kinerja PNS. Dengan proses tersebut SKPD diarahkan

untuk mampu menyusun target kinerja secara tepat sesuai dengan arah target pencapaian

kinerja organisasi.

Apabila dianalisis secara keseluruhan, berdasarkan pencapaian kinerja sasaran

sebesar 108,34% dan realisasi anggaran sebesar 81,41%, dengan membandingkan

persentase realisasi anggaran dengan realisasi capaian target kinerja, maka diperoleh nilai

efisiensi atas capaian kinerja sasaran sebesar 133,08%. Dengan hasil tersebut, dapat

diasumsikan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan realisasi capaian

kinerja pada tahun ini, telah dilakukan dengan sangat efisien.

20.70

38.81

57.84

77.29

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2011 2012 2013 2014

Capaian Kinerja



III-12

1.4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah


Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur melalui 2

(dua) indikator kinerja sasaran, yaitu prosentase kesesuaian program yang direncanakan

terhadap program yang dianggarkan pada tahun berkenaan dan indicator kinerja

prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu. Ketepatan program kerja yang

direncanakan dengan program kerja yang dianggarkan merupakan indikasi konsistensi

mekanisme perencanaan – penganggaran, ketepatan waktu untuk mengukur tertib

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan mekanisme perencanaan penganggaran,

sehingga ketepatan waktu perencanaan merupakan barometer awal bagi terbangunnya

perencanaan yang baik.

Adapaun realisasi atas target indicator kinerja pada sasaran ini diuraikan dalam

table berikut di bawah ini.

Tabel 3.9. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Daerah

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th 2011 Th 2012 Th 2013 Target Realisasi %

capaian

1

Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan tahun berkenaan

100% 100% 100% 100% 99,45% 99,45% 99,45% 100%

2 Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu tahun berkenaan

100% 100% 98,11% 100% 100% 100% 100% 100%

Rata-Rata 100% 100% 99,06% 100% 99,72% 100%

Sumber data : LAKIP Bappeda 2014


sebagai berikut :


Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan tahn berkenaan

Membandingkan jumlah program yang dianggarkan dibandingkan dengan jumlah program yang tercantum dalam dokumen perencanaan

Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu tahun berkenaan

Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanan sesuai dengan waktu penyusunan yang ditentukan.

Dari hasil perhitungan sebagaimana table di atas, diperoleh nilai rata-rata capaian

kinerja sasaran pada Tahun 2014 sebesar 99,72%. Bila dibandingkan realisasi kinerja pada

Tahun 2013 sebesar 99,06%, terlihat perbaikan dalam proses perencanaan menjadi

semakin baik. Gambaran lebih rinci tentang prosentase kesesuaian program yang



III-13

direncanakan terhadap program yang dianggarkan tahun berkenaan, dihasilkan dari

perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.10. Pengukuran Capaian Kinerja

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No Indikator Sasaran Tahun 2014

Capaian (%) Target Realisasi

1 Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan 100 100 100

2 Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar

100 100 100

3 Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi 100 102 102

4 Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya 100 98,90 98,90

5 Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA

100 100 100

6 Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 100 100 100

Rata-Rata 99,45%

Pengukuran indikator kinerja sasaran persentase dokumen perencanaan yang

tepat waktu dilakukan dengan membandingkan antara jumlah dokumen perencanaan

Pemerintah Kabupaten Bandung yang tersusun dan ditetapkan tepat atau sesuai dengan

jadwal waktu perencanaan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan daerah yang wajib disusun dan ditetapkan tahun

2013 berjumlah 1 (satu) dokumen, yakni: dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), yang wajib ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2014, dan telah ditetapkan. Ketentuan

Waktu penetapan dokumen perencanaan daerah yang mencakup RKPD, RPJM, dan RPJPD,

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Rincian ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan daerah

No. Jenis dokumen perencanaan Waktu

penetapan Ketentuan Waktu Keterangan

1 RKPD tahun 2015 28 Mei 2014 Akhir Bulan Mei/setelah RKPD

Provinsi Ditetapkan tercapai

2 RPJMD tahun 2010-2015 -- 6 (enam) bulan setelah Kepala

Daerah dilantik --

3 RPJPD tahun 2005-2025 -- 6 (enam) Bulan sebelum

berakhirnya RPJPD --



III-14


Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran ini, pada pelaksanaannya didukung oleh

5 (lima) program dengan jumlah biaya penunjang sebesar Rp.


No


Target Realisasi %

1

Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan tahun berkenaan

1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

3. Program perencanaan social budaya; 4. Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

2,056,612,500,- 2,034,733,845,- 98.94%

3 Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu tahun berkenaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.529.120.300,- 1.456.266.694,- 95,24%

Rata-Rata 3,585,732,800 3,491,000,539 97,09%

Sumber Data : Lakip Bappeda Tahun 2014

Dengan capaian kinerja sebesar 99,45% bila dibandingkan dengan realiasi anggaran

sebesar 97,09%, maka diperoleh nilai efisiensi atas pencapaian sasaran ini sebesar

102,43%, dengan pengertian bahwa hasil pencapaian kinerja program kegiatan telah

dilaksanakan secara efisien.

1.5. Sasaran 5 : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi


Tingkat kualitas dan kuantitas pelayanan pemerintah diukur melalui kepuasan

masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, dan jumlah

kuantitas masyarakat yang tercakup oleh layanan pemerintah, khususnya pada layanan

dasar yang wajib diperoleh oleh setiap individu/orang warga masyarakat Kabupaten

Bandung. Untuk pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran ini, ditetapkan 6 (enam)

indicator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam table dibawah ini.

Tabel 3.13. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi,

dan Komunikasi

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th

2013 Target Realisasi

% capaian

1 Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD

2 3 5 6 6 100% 6 8

2 Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data pemerintah Kabupaten Bandung

28 28 51 62 62 100% 62 72

Rata-Rata 100% 100% 80,56% 100%

Sumber : Data LAKIP Babapsi Th 2014



III-15


sebagai berikut :


Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh

seluruh SKPD

Jumlah aplikasi terbangung yang dapat diakses oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Jumlah SKPD yang terhubung dengan

jaringan komunikasi data pemerintah

Kabupaten Bandung

Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data Kabupaten Bandung secara on line

Berdasarkan data table diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian target

indicator kinerja jumlah aplikasi yang bias diakses oleh seluruh SKPD dan target indicator

kinerja jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan data Pemerintah Kabupaten

Bandung pada Tahun 2014 tercapai 100% atau seluruh realisasi target kinerja tercapai

sesuai dengan rencana.

Target capaian kinerja indikator kinerja jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh

seluruh SKPD dan Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data

pemerintah Kabupaten Bandung selama 3 tahun mulai dari tahun 2011 s.d. tahun 2014

seluruhnya tercapai sesuai dengan rencana. Adapun 5 jenis aplikasi yang sudah dapat

diakses oleh seluruh SKPD sampai dengan tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14.

Daftar Sistem Aplikasi yang telah dibangun dan dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Tahun No Nama Aplikasi

2011 1. Aplikasi manajemen data

2. Web Site Kabupaten Bandung (www.bandungkab.go.id)

2012 3. Aplikasi kependudukan

2013 4. Aplikasi SIMDA Keuangan

5. Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik

2014 6. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sumber : Data Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi Tahun 2014

Realisasi capaian kinerja jumlah aplikasi yang bias diakses oleh seluruh SKPD

sampai dengan Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan target capaian kinerja tujuan

tahun 2015 telah tercapai 75%, dengan telah terbangunnya 6 aplikasi dari total 8 aplikasi

yang ditargetkan terbangun sampai dengan Tahun 2015.

Realisasi capaian kinerja jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi

data Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2014 telah mencapai 62 SKPD atau

sebesar 86,11% dari jumlah total target sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 72 SKPD.

Adapun daftar SKPD yang sudah terhubung dengan jaringan komunikasi data di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung dapat dilihat dalam lampiran dokumen LAKIP ini.



III-16

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran ini

diantaranya dilakukan dengan penambahan landing point FO untuk menambah jaringan

FO ke titik-titik yang belum terhubung ke jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten

Bandung dan membenahi jaringan data internal SKPD yang belum tertata dengan baik.


Capaian kinerja sasaran ini, didukung oleh 1 (satu) program dengan jumlah alokasi

anggaran pelaksanaan kinerja sebesar Rp.1.422.756.000, dan terealisasi sebesar

Rp.1.322.243.346,- atau sebesar 92,94%


No


Target Realisasi %

1 Jumlah aplikasi yang bisa

diakses oleh seluruh SKPD Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

1.422.756.000 1,322,243,346 92.94

3

Jumlah SKPD yang terhubung

dengan jaringan komunikasi

data pemerintah Kabupaten

Bandung

Rata-Rata 92,94%

Sumber Data : Lakip Bapapsi Tahun 2014

Berdasarkan realisasi capaian kinerja dalam sasaran ini sebesar 100% dan realisasi

angaran yang digunakan dalam sasaran sebesar 92,94%, apabila diperbandingkan

diperoleh nilai efisiensi dalam proses capaian kinerja sasaran ini sebesar 107,60%. Dengan

nilai tersebut, dapat dinyatakan bahwa realisasi target kinerja sasaran telah dicapai dengan

efisien.

1.6. Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah


Tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur melalui 5 (lima)

indikator kinerja sasaran, yaitu persentase temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti,

persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan, persentase serapan belanja daerah,

jumlah berita daerah yang diterbitkan, dan jumlah pertemuan KDH/WKDH dengan

masyarakat/stake holder lainnya. Pada indikator ini terdapat beberapa data yang belum



III-17

dapat ditampilkan. Capaian kinerja target dan realisasi kinerja atas indicator kinerja

sasaran tersebut pada tahun 2014 adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Tabel 3.16.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th 2011 Th

2012 Th

2013 Target

Realisasi

% capaian

1 Prosentase temuan pemeriksaan yang telah di tindaklanjuti.

100% 100% 85,75% 1.218 624 51,23 51,23 100

2 Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan

11,86% 12,62% 15,06% 13,75% 17,37% 126,33% 17,37% 13,97

3 Persentase serapan belanja daerah 92,25% 93,04% 91,16% 95,4% 88,07% 92,32% 88,07% 96,04

4 Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release)

276 (110,4%)

88% (159)

88% (159)

240 190 79,2% 190 250/th

5 Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)

230 98,53% (215)

95,27% (254)

289 283 97,9% 97,9% 100%/th

Rata-Rata 98% 98% 98%


sebagai berikut :


Prosentase temuan pemeriksaan yang telah di tindaklanjuti.

Persentase dari perbandingan antara jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah total hasil temuan

Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Persentase dari perbandingan jumlah kontribusi PAD terhadap total jumlah pendapatan

Persentase serapan belanja daerah Persentase dari perbandingan jumlah anggaran terserap terhadap jumlah anggaran belanja

Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release) Jumlah berita daerah yang diterbitkan setiap tahun


Jumlah kegiatan pertemuan anara KDH/WKDH dengan masyarakat atau stake holder lainnya.

Indikator prosentase temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti

Indikator prosentase temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti, ditetapkan

sebagai salah satu tolok ukur sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah, karena merupakan indikasi dari kualitas penyelenggaraan

pemerintahan yang didanai oleh uang publik yang harus dilaksanakan secara akuntabel.

Makin menyeluruh temuan yang dapat ditindaklanjuti, maka semakin tertib dan akuntabel

penyelenggaraan pemerintahan.

Pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilakukan

oleh 3 (tiga) buah lembaga pemeriksa, yaitu :

1. Inspektorat Kabupaten Bandung (Pemeriksa Intern/APIP);

2. Inspektorat Provinsi Jawa Barat (Pemeriksa Intern/APIP);



III-18

3. Badan Pemeriksa Keuangan (Pemeriksa Eksternal).

Dari hasil penghitungan sebagaimana table diatas, secara umum dapat dijelaskan

bahwa tingkat tindak lanjut hasil temuan pada Tahun 2014, sebesar 51,23% dan dapat

dikategorikan masih rendah. Demikian pula apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja

pada tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya tindak lanjut hasil temuan pada Tahun 2014

ini, lebih terkendala karena factor-faktor teknis. Terbatasnya jumlah tenaga fungsional

pemeriksa baik auditor maupun P2UPD, menyebabkan jadwal pemeriksaan berkala diatur

sedemikian rupa, sampai dengan batas akhir tahun. Sehingga mengakibatkan pada

beberapa pelaksanaan pemeriksanaan berkala pada SKPD dilaksanakan menjelang akhir

tahun. Hal tersebut tentunya berpengaruh pula pada waktu penyelesaian hasil temuan

yang dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya.

Gambaran atas hasil temuan inspektorat Kabupaten Bandung melalui pemeriksaan

internal atau berkala dari Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.17. Rekapitulasi Jumlah Temuan Th 2011 s.d. 2014

No Uraian Tahun

2014 2013 2012 2011

1 Temuan 1.167 962 692 553

2 Rekomendasi 1.218 962 777 553

3 Selesai 624 825 777 553

4 Dalam Proses 25 28 - --

5 Belum 569 109 -7 --

% 51,23% 85,75% 100% 100%

Sumber : Laporan Tahunan Inspektorat Th 2015

Kendala lain dalam penyelesaian temuan, yaitu karena tingkat pemahaman dalam

tindak lanjut hasil temuan masih rendah, keterbatasan personil pada hampir seluruh SKPD

dibandingkan dengan peningkatan beban kerja SKPD, menyebabkan pengaturan dan

pelaksanaan tugas-tugas dan pekerjaan menjadi terkendala.

Indikator prosentase persentase kontribusi PAD terhadap APBD

Pada indicator kinerja sasaran persentase kontribusi PAD terhadap APBD

memperlihatkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya. Capaian kinerja pada tahun

ini adalah sebesar 126,33%, dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan tercapai 17,37%

dari target 13,75% yang ditetapkan. Dengan capaian kinerja Tahun 2014 ini, persentase

PAD terhadap pendapatan telah melebihi target RPJMD Tahun 2015 yang ditetapkan

sebesar 13,97%, dengan selisih lebih sebesar 3,40%. Gambaran peningkatan target dan

realisasi pendapatan Kabupaten Bandung selama 4 (empat) tahun mulai dari Tahun 2011

s.d. Tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana tabel dan grafik berikut di bawah ini :



III-19

Tabel 3.18. Persentase PAD dibanding total pendapatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2014

Tahun PAD TOTAL PENDAPATAN %

2011 291.062.396.559,70 2.453.398.748.635,70 11,86%

2012 366.316.690.578,00 2.902.414.601.182,00 12,62%

2013 507.243.684.130,50 3.368.043.981.175,50 15,06%

2014 701.916.756.419,24 4.038.649.209.447,24 17,37%

Rata-Rata 14,23%

Indikator kinerja serapan belanja daerah

Capaian kinerja serapan belanja daerah pada tahun ini dari target serapan sebesar

95,4% terealisasi sebesar 88,07% atau kinerja indicator 92,32%. Realisasi anggaran ini,

tentunya masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun ini. Terdapat selisih

sebesar 7,33% dari target tahun tahun ini, dan selisih sebesar 7,97% untuk mencapai

target RPJMD sebesar 96,04%. Apabila dibandingkan dengan realisasi serapan belanja

pada tahun-tahun sebelumnya. Terlihat adanya penurunan dalam penyerapan belanja.

Penurunan serapan belanja ini disebabkan karena penerapan SIMDA Keuangan yang

masih belum maksimal, karena kemampuan pengelola keuangan pada SKPD dalam

mengimplementasikan SIMDA Keuangan belum maksimal, sehingga terjadi kendala-

kendala teknis dalam pelaksanaan SIMDA keuangan tersebut. Hal lain yang mempengaruhi

besaran penyerapan anggaran daerah ini adalah pelaksanaan SE Menteri PAN dan RB

Nomor 10 dan Nomor 11 Tahun 2014 telah berhasil menyederhanakan pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan menghemat anggaran-anggaran

pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Gambaran realisasi penyerapan belanja dari Tahun 2011 s.d. Tahun 2014, dapat

dilihat dalam table berikut di bawah ini.

291,062,396,559 366,316,690,578 507,243,684,130701,916,756,419

2,453,398,748,635 2,902,414,601,182

3,368,043,981,175

4,038,649,209,447

1 2 3 4

Grafik PAD dan Pendapatan

PAD TOTAL PENDAPATAN



III-20

Tabel 3.19. Persentase serapan belanja daerah Tahun 2011 s.d. 2014

No Tahun Belanja

% Target Realisasi

1 2011 2.623.700.422.408,00 2.428.383.916.449,00 92,56%

2 2012 3.001.062.364.075,05 2.788.973.075.378,00 92,93%

3 2013 3,556.435.069,635,98 3.242.165.132.570,50 91,16%

4 2014 4.340.959.468.801,78 3.823.066.834.214,00 88,07%

Indikator jumlah berita daerah yang diterbitkan (press release)

Capaian kinerja berita daerah yang diterbitkan secara umum merupakan pemberian

informasi kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran pemerintahan dalam bentuk

kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan. Semakin banyak informasi kegiatan

pemerintahan yang dapat diinformasikan, maka masyakat akan semakin mengetahui

setiap alokasi pemanfaatan biaya pemerintahan dan merupakan bukti transparansi dan

akuntabilitas system penyelenggaraan pemerintahan. Penyebarluasan dalam indicator ini

diukur melalui jumlah pemberitaan melalui media massa (press realease) yang

dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah, dengan metode penghitungan yaitu

membandingkan antara jumlah press release yang diterbitkan dengan target jumlah press

release tahun berkenaan.

Jumlah press release yang dipublikasikan melalui media massa cetak tentang

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014, dari

target pemberitaan sejumlah 240 buah pemberitaan tercapai 190 buah atau tercapai

79,2%. Jumlah berita daerah yang diterbitkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah

pemberitaan pada Tahun 2012 sebanyak 223 berita, namun naik dari jumlah pemberitaan

pada Tahun 2013 sebanyak 159. Berita daerah yang diterbitkan dalam hal ini difokuskan

pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang dilaksanakan terkait dengan penyelenggaraan

kebijakan-kebijakan daerah yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bandung atau

kepala SKPD lainnya dan penting untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

Jumlah realisasi pemberitaan pada tahun 2014 ini, juga masih dibawah target jumlah

angka pemberitaan rata-rata pertahun dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung,

yang telah ditetapkan sebanyak 250 press realease. Jumlah publikasi atau pemberitaan

penyelenggaraan pemerintahan tentunya dipengaruhi oleh jumlah kegiatan pemerintahan



III-21

yang dilaksanakan, kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja tahun

2014 ini diantaranya adalah banyaknya kegiatan yang tidak terekam dan dipublikasikan

secara umum.

Indikator jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stake holder lainnya

Fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam

pengukuran ini dilakukan dengan menghitung jumlah rata-rata kegiatan pertemuan

KDH/WKDH yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah setiap tahunnya dibandingkan dengan

jumlah realisasi kegiatan pertemuan yang dilaksanakan. Jenis-jenis, jumlah, dan realisasi

kegiatan pertemuan KDH/WKDH pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20.

Pengukuran Kinerja Fasilitasi Pertemuan KDH/WKDH Dengan Masyarakat Dan Stakeholder Lainnya

Kegiatan Target Realisasi % Capaian Realisasi

2013 2012

Jumlah Fasilitasi kegiatan Penerimaan kunjungan Kerja Pejabat Negara /Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen /Luar Negeri

250 270 107 % 107 % 215

Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

4 keg 4 keg 100% 75% 5

Jumlah kunjungan kerja/ Inspeksi KDH/WKDH 31 keg 31 keg 100% 100 % 4

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah

4 keg 2 keg 50% 50 % 26

Jumlah pertemuan ulama umaro setiap tahun 18 keg 18 keg 100% 100% 100%

(18 keg)

Jumlah 307 325 91,40% 95,27 % 98,53%

(268 keg)

Jumlah kegiatan pertemuan KDH dan WKDH dalam berbagai jenis kegiatan, dapat

diindikasikan sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan. Pertemuan KDH dan WKDH dengan masyarakat atau stake holder lainnya

merupakan media komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan. Semakin tinggi intensitas kegiatan pertemuan dilaksanakan,

diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemeirntahan dan

pembangunan.

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan angka rata-rata realisasi capaian kinerja Tahun

2014 adalah sebesar 91,40% dibandingkan dengan Tahun 2013, sebesar 95,27%, dan pada

Tahun 2012 sebesar 98,53%, menunjukan adanya penurunan fasilitasi kegiatan pertemuan

KDH/WKDH.

Fluktuasi banyaknya jumlah pertemuan yang dilaksanakan oleh KDH dan WKDH

pada tiga tahun pelaksanaan yang terjadi, hal ini disebabkan karena kegiatan pertemuan



III-22

KDH dan WKDH selain merupakan pertemuan yang sudah dijadwalkan dalam agenda

kegiatan tahunan, juga merupakan pertemuan-pertemuan KDH/WKDH dalam upaya

pembahasan langkah-langkah kebijakan penanganan permasalahan-permasalahan yang

muncul pada tahun berkenaan dan perlu segera diselesaikan. Target realisasi pelaksanaan

pertemuan tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan KDH/WKDH lainnya

berkenaan dengan kegiatan Nasional (kementerian), Propinsi, maupun antar Kabupaten,

sehingga jumlah realisasi pelaksanaan pertemuan cenderung tidak konstan.

b. Analisis Program-Kegiatan dan Pendanaan

Capaian kinerja sasaran ini, didukung oleh 5 (lima) program dengan jumlah alokasi

anggaran penunjang sebesar Rp. 16.108.520.596,- dan terealisasi sebesar 80,20% atau

Rp.13.451.352.863,- Rincian program dan anggaran penunjang pada sasaran ini adalah

sebagai berikut :


No


Target Realisasi %

1 Prosentase temuan pemeriksaan yang telah di tindaklanjuti.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

2.451.642.000 2.306.543.000 94,08%

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

95.205.000 84.001.100 88,23%

2 Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

9,748,038,596.0 8,629,538,692.0 88.53%

3 Persentase serapan belanja daerah

4 Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release)

Program kerjasama informasi dan media massa

1,600,000,000 1,174,495,871 73,41%

5 Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)

Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

2,213,635,000 1,256,774,200 48.46%

Rata-Rata 16,108,520,596 13,451,352,863 80.20%

Sumber Data : Lakip Inspektorat, Lakip DPPK, Lakip Setda Tahun 2014

Apabila diperbandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar

80.20% dan realisasi capaian target kinerja sasaran sebesar 98%, maka dapat diperoleh

nilai efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 122,19%. Dengan hasil tersebut,

maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah

dilaksanakan dengan sangat efisien.



III-23

2. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas SDM (Pendidikan

dan Kesehatan) Yang Berbudi Pekerti Luhur, Berbudaya Sunda Dan Berlandaskan Iman Dan

Taqwa

Pengukuran kinerja tujuan meningkatnya kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)

yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa yang

diukur melalui 11 sasaran dengan 35 indikator kinerja sasaran. Dalam implementasi

proses perwujudan tujuan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan beberapa

urusan pemerintahan daerah, diantaranya yaitu : Urusan Pendidikan, Urusan

Perpustakaan, Urusan Kebudayaan, dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Hasil pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dalam tujuan

ini diuraikan dalam penjelasan dan tabel-tabel berikut.

1. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Angka Melek Huruf


Tingkat Angka Melek Huruf (AMH) diukur melalui besaran proporsi penduduk usia

15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya).

Semakin tingginya AMH, maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan

menulis dan merupakan indikasi dari semakin meningkatnya kualitas sumber daya

pendidikan masyarakat.

Tabel 3.22. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Angka Melek Huruf

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015


% capaian

1 Angka Melek Huruf (AMH) 98,48 98,48 98,76 98,86 98,86 100% 98,86 99

Rata-Rata 100%

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Th. 2015

Dari hasil pengukuran atas sasaran ini, pada Tahun 2014 diperoleh persentase

realisasi sebesar 100%, yang artinya target AMH pada Tahun 2014 tercapai dengan baik.

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun-tahun sebelumnya, terlihat

adanya peningkatan AMH pada setiap tahunnya, hal ini mengindikasikan bahwa upaya

yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan angka AMH telah terlaksana dengan baik.



III-24

Untuk memenuhi target RPJMD sebesar 99%, masih terdapat selisih sebesar 0,14%

yang harus terpenuhi. Upaya pencapaian target dimaksud, akan didorong melalui

optimalisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan non formal bagi penduduk yang

belum bisa membaca dan menulis. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya dilakukan

dalam bentuk kelompok-kelompok belajar pemberantasan buta huruf, diantaranya yang

terdiri kelompok belajar Keaksaraan Fungsional, Kelompok Belajar Paket A, B, dan C, yang

sampai dengan Tahun 2014, jumlah anggota terdata yaitu :

1. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional (KF) berjumlah 13.110anggota;

2. Kelompok Belajar Paket A berjumlah 400 anggota;

3. Kelompok Belajar Paket B berjumlah 4.175 anggota;

4. Kelompok Belajar Paket C berumlah 2.980 anggota.


Upaya peningkatan AMH ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program

Pendidikan Non Formal dengan pagu agggaran pada tahun 2014 sebesar 14.534.096.484

dan terealisasi sebesar 13.652.483.784 atau 93,24%.

Nilai efisiensi atas kinerja sasaran ini, yang dilakukan dengan membandingkan

antara nilai capaian capaian kinerja sebesar 100% dengan persentase realisasi anggaran

sebesar 93,24%, diperoleh nilai efisiensi capaian kinerja sasaran sebesar 107,25%. Dengan

nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada sasaran ini, telah

dilaksanakan dengan efisien.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Penduduk Bersekolah


Meningkatnya penduduk bersekolah diukur melalui Persentase Rata-Rata Lama

Sekolah (RLS) dan Angka Partisipasi Sekolah (APK) mulai dari Pendidikan Usia Dini, SD, SMP,

dan SMA, sehingga untuk pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini,

ditetapkan 5 (lima) indicator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam table dibawah

ini.

Tabel 3.23. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Penduduk Bersekolah

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015


% capaian

1 Rata-rata lama sekolah (RLS) 8,62 8,67 8,72 8,71 8,72 100,11 8,72 8.82

2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

pendidikan usia dini 30,16 39,59 33,12 31,97 40,98 128,18 40,98 32,61

3 APM SD /Sederajat 99,57 99,59 99,59 99,65 95,13 95,46 95,13 99.67



III-25

4 APM SMP /Sederajat 81,22 81,44 81,6 82 82,83 101,01 82,83 82.25

5 APM SMA /Sederajat 41,5 41,84 42,94 42 37,96 88,10 37,96 42.25

Rata-Rata Kinerja Capaian 52.21 54.23 53.19 53.12 102.57 53.12 58.25

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Th. 2015

Dari table pengukuran terhadap 5 (lima) indicator kinerja di atas, diketahui bahwa

realisasi kinerja rata-rata sasaran ini adalah sebesar 102,57%. Nilai ini menunjukan bahwa

besaran capaian kinerja sasaran pada tahun ini berhasil dicapai dengan lebih baik, dengan

melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi realisasi kinerja sasaran komulatif

rata-rata pada tahun ini adalah sebesar 53,12%. Untuk memenuhi target kinerja RPJMD

sebesar 58,25%, masih terdapat selisih sebesar 5,13% yang menjadi target penyelesaian

pada tahun 2015.


sebagai berikut :


Rata-rata lama sekolah (RLS) Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini Proporsi penduduk usia dini yang bersekolah di PAUD

APM SD /Sederajat Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD.

APM SMP /Sederajat Proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP

APM SMA /Sederajat Proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA

Apabila dilihat dari realisasi kinerja atas setiap indicator kinerja, terdapat 3 (tiga)

indicator kinerja yaitu RLS, APK PAUD, dan APM SMP sederajat yang terealisasi melebihi

100%, namun masih terdapat 2 (dua) indicator kinerja yaitu APM SD/sederajat dan APM

SMA/sederajat yang tidak mencapai target. Pada tahun ini realisasi kinerja APM

SD/Sederajat dari target 99,65% tercapai 95,13% atau realisasi kinerja sebesar 95,46%.

Pada APM SMA/sederajat dari target 42% tercapai 37,96% atau realisasi kinerja sebesar

88,10%. Sehingga kedua indicator kinerja sasaran tersebut masih harus mengejar selisih

pencapaian target kinerja RPJMD masing-masing sebesar ± 4% pada Tahun 2015.

b. Analisis Program-Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan upaya pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program.

Adapun program kegiatan serta pendanaannya yang mendukung sasaran ini, adalah

sebagai berikut.

No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

178,545,752,164 131,318,206,851 73.55

2 Program Pendidikan Menengah 79,356,074,020 58,328,964,096 73.50

3 Program Pendidikan Non Formal 14,534,096,484 13,552,483,784 93.25

Rata-Rata 272,435,922,668 203,199,654,731 80.1%



III-26

Hasil analisis terhadap efisiensi kinerja sasaran, dengan membandingkan antara

realisasi anggaran sebesar 80,1% dengan realisasi kinerja sasaran sebesar 102,57%, maka

diperoleh nilai persentase sebesar 128,05%. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa

proses pencapaian kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan cukup efisien.

3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik


Tingkat kualitas tenaga pendidik diukur melalui rata-rata tingkat pendidikan

minimal guru. Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran ini, menggunakan 1 (satu)

indicator kinerja sasaran, yaitu persentase guru berpendidikan minimal S1/D4. Penetapan

indikator ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 29 ayat 1 – 6, dinyatakan bahwa

tenaga pendidik / guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK harus

mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S.1).

Dengan standar pendidikan guru tersebut, diharapkan mutu kualitas tenaga

pendidik akan meningkat dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten

Bandung. Adapun hasil pengukuran atas insikator sasaran ini adalah sebagaimana table

berikut:

Tabel 3.24. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Guru Berpendidikan Minimal

D.4/S.1

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th


% capaian

1 Presentase guru berpendidikan min. S1/D4

71,5 72,81 78,25 78,5 86,17 109,77

% 86,17

Rata-Rata Kinerja Capaian

100% 109,77

%


sebagai berikut :


Presentase guru berpendidikan min. S1/D4 Persentase perbandingan antara jumlah guru yang berpendidikan minimal S1/D4 dibandingkan dengan jumlah total guru



III-27

Dari hasil pengukuran di atas, meperlihatkan realisasi capaian kinerja sasaran

sebesar 109,77%, yang artinya realisasi kinerja sasaran ini telah melampui target kinerja

yang ditetapkan. Peningkatan jumlah guru yang berpendidikan S-1/D4 dari tahun 2011 s.d.

2012, terjadi secara konsisten, dan pada Tahun 2014 terjadi kenaikan secara signifkan

sebesar 7,67%, bila dibandingkan dengan angkak kenaikan tertinggi pada tahun-tahun

sebelumnya yang hanya mencapai 5,44%.


Terlampuinya target kinerja sasaran ini tidak lepas dari dukungan program yang

dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Program-program pendukung dan

pendanaannya dalam upaya pencapaian target sasaran ini adalah sebagai berikut :

No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

9,419,885,200 8,210,353,650 87.16

2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6,091,598,750 4,452,226,125 73,09

Rata-Rata 15,511,483,950 12,662,579,775 80.16

Program-program diatas dilaksanakan dalam berbagai bentuk pembinaan dan

pengembangan kapasitas tenaga pendidik, mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis, sampai

dengan pemberian bantuan pendidikan. Sehingga member banyak kemudahan dan

keringanan bagi para guru dalam melaksanakan/menempuh peningkatan kapasitas

pendidikan formal guru.

Nilai efisiensi atas penggunaan anggaran pada sasaran ini, apabila membandingkan

antara persentase capaian kinerja sasaran sebesar 109,77% dengan realisasi anggaran

rata-rata sebesar 80,16%, maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 137%.

4. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 : Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peran

Pemuda dalam Pembangunan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Capaian

kinerja dinilai melalui tiga indikator yaitu jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional,

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk serta jumlah gedung olah raga per 10.000

penduduk. Semua indikator Kinerja tersebut pada tahun 2013 telah mencapai target yang

telah ditetapkan, capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



III-28

Tabel 3.25. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4: Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Peran Pemuda

Dalam Pembangunan

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th


% capaian

1 Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional

65 78 80 85 85 100% 100% 90

2 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk

408 408 420 482 482 100% 100% 445

3 Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk

1.548 1.590 1.640 390 390 100% 100% 409

Rata-Rata 100% 100%

Sumber : Data Laporan Dispopar Tahun 2014


sebagai berikut :


Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional Jumlah atlet berprestasi

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk Proporsi jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk

Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk Proporsi jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dalam upaya pencapaian kinerja di atas,

didukung oleh 7 (tujuh) program dan 35 kegiatan, yaitu :

1. Program Kebijakan Pemuda : Meliputi Jumlah data potensi KUPP (Kelompok Usaha

Pemuda Produktif) dan Jumlah data potensi Pemuda bekerja.

2. Program peningkatan peran serta kepemudaan

3. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda

4. Program peningkatan peran serta kepemudaan

5. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

6. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

7. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

c. Analisis Program dan Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target

kinerja pada sasaran peningkatan kualitas prestasi olahraga dan peran pemuda dalam

pembangunan ini, adalah sebesar Rp. 66.163.460.800,- dengan realisasi Rp. 34.577.057.000,- atau

sebesar 52,26%.



III-29

5. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5: Meningkatnya Status Kesehatan Dan Gizi Masyarakat

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat diukur melalui 8 (delapan)

indicator kinerja sasaran, yaitu : angka kematian bayi, indeks kesehatan, ckupan balita gizi

buruk yang mendapat perawatan/penanganan, proporsi rumah tangga dengan akses

berkelanjutan terhadap air minum layak, persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan

jaringannya yang dibangun sesuai standar, cakupan desa/kelurahan dengan UCI, cakupan

ketersediaan dan pemerataan obat yang bermutu perkapita, dan persentase tempat-

tempat umum sehat. Adapun hasil ukur terhadap 8 (delapan) indikator kinerja sasaran

tersebut, adalah sebagaimana, sebagaimana diuraikan dalam table dibawah ini.

Tabel 3.26.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5: Meningkatnya Status Kesehatan Dan Gizi Masyarakat

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion


capaian

1 Indeks Kesehatan 75,1 75,46 75,56 75,83 75,90 100,1% 75,90% 76,02%

2 Angka Kematian Bayi (AKB) 34,11 34,05 34,01 33,1 33,9 97,6% 33,9% 32,5%

3 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan/penanganan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)

72,18% 73,08% 75,45% 80% 86,50% 108,1% 86,50% 85%

5 Persentase Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai standar

6,45% 54% 58,07% 71% 82,25% 115,8% 82,25% 84%

6 Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunisasi)

76% 91,3% 94,98% 88% 90% 102,3% 90% 90% 100%

7 Cakupan Ketersediaan dan pemerataan obat yang bermutu perkapita

4.197 4.309 3.410 5.500 4.018 73,1 4.018 6.000 9.000

8 Persentase tempat-tempat umum sehat

39,59% 77% 71,9% 80% 80,4% 100,5% 80,4% 82%

Rata-Rata 76,24% 80,34%

Sumber : Lakip Dinas Kesehatan 2015

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran sebagaimana table di atas,

diperoleh persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 80,34%. Bila dibandingkan

dengan capaian rata-rata capaian kinerja dari setiap dindikator kinerja pada tahun-tahun

sebelumnya

Dari hasil penghitungan setiap indicator kinerja sasaran diatas, dalam Cara

penghitungan dari masing-masing indicator kinerja dalam table di atas adalah sebagai

berikut:



III-30


Angka Kematian Bayi (AKB) Adalah Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi dibawah

usia satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup

Indeks Kesehatan Dihitung dari salah satu indikator yaitu Angka Harapan Hidup tentang

Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh

sekelompok penduduk

Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan/penanganan

Persentase jumlah kasus balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di

fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat dibagi jumlah kasus balita gizi buruk

yang ditemukan di suatu di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di kali 100%.

Proporsi rumah tangga dengan akses

berkelanjutan terhadap air minum layak

(perkotaan dan pedesaan)

Angka proporsi didapat dari hasil survey terhadap akses air minum rumah

tangga,berdasarkan hasil inspeksi sanitasi sarana air minum (faktor risiko

pencemaran dan fisik air minum) yang layak memenuhi syarat kesehatan

Persentase Puskesmas, Puskesmas pembantu

dan jaringannya yang dibangun sesuai standar

Perhitungan jumlah puskesmas yang sudah dibangun yang sesuai standar tata

ruang dengan jumlah seluruh puskesmas

Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child

Imunisasi)

Perhitungan didapatkan dari suatu keadaan dimana Desa/Kelurahan dengan

cakupan imunisasi BCG, DPTHB-Hib, Polio4 dan Campak mencapai 80%.

Cakupan Ketersediaan dan pemerataan obat

yang bermutu perkapita

Jumlah alokasi perkapita kebutuhan obat yang dialokasikan dibagi jumlah

penduduk

Persentase tempat-tempat umum sehat Jumlah tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi

syarat dibagi dengan jumlah tempat–tempat umum dan tempat pengelolaan

makanan yang disurvey.

Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan

Manusia. Ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu

Angka Harapan Hidup (AHH).

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada

umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya

pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses

terhadap pelayanan

kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai

pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang

memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

memperpanjang usia harapan hidupnya. Dengan demikian Keberhasilan program

kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan hidup bukan

hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja namun merupakan tanggung jawab bersama

antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.

Capaian Indeks Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung bila dilihat dari

tahun 2011 s.d. 2014, berturut-turut adalah Tahun 2011 sebesar 75,10, Tahun 2012

sebesar 75,47, Tahun 2014 sebesar 75.57 dan Tahun 2014 mencapai 75,90 point. Dari data



III-31

tersebut secara umum memperlihatkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di

Kabupaten Bandung semakin membaik. Namun kenaikan kondisi indeks kesehatan

masyarakat tersebut juga masih harus diteliti kedalamannya, sehingga dapat diketahui

aspek-aspek kesehatan yang masih memerlukan penguatan.

Perkembangan Indeks Kesehatan Tahun 2010-2014

Sumber data : BPS Kabupaten Bandung

Pada tahun 2014 Usia Harapan Hidup Kabupaten Bandung adalah sebesar 70,54

mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 70,49. Keberhasilan program kesehatan

terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan hidup bukan hanya

tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama antara

unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai

targetnya harus ada kerjasama yang baik antara unsur pemerintah, swasta, akademisi,

serta masyarakat.

Jika dibandingkan Tahun 2014 Usia Harapan Hidup Kabupaten Bandung

mengalami peningkatan yaitu dari 70,34 menjadi 70.54, hal ini disebabkan karena adanya

program dan kegiatan yang yang menunjang peningkatan capaian Indek Kesehatan.

Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Bandung dari tahun 2010 –2014

dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

2010 2011 2012 2013 2014

Target 74 75.1 75.46 75.56 75.83

Capaian 74 77.07 75.47 75.57 75.9



III-32

Sumber data : BPS Kabupaten Bandung

Angka Kematian Bayi

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari

indikator : Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality

Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi dibawah usia satu tahun pada setiap 1000

kelahiran hidup.

Hal tersebut diatas dilakukan melalui meningkatnya status kesehatan dan gizi

masyarakat serta meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta

menggunakan fasilitas kesehatan yang didalamnya terdapat sasaran dan indikator kinerja

yang menunjang Angka Kematian Bayi.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bandung merupakan salah satu indikator

yang belum mencapai target namun tetap mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya. Pada tahun 2013 realisasi yang tercapai yaitu sebesar 34,01 % untuk AKB di

Kabupaten Bandung, pada tahun 2014 mengalami peningkatan dalam menurunkan angka

kematian bayi di Kabupaten Bandung sebesar 0,11% meskipun tidak mencapai target yang

diberikan yaitu 33,.1%.

69.4

70.06

70.2870.34

70.49

69.4 70.06 70.28 70.34 70.54

68.8

69

69.2

69.4

69.6

69.8

70

70.2

70.4

70.6

70.8

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Capaian UHH



III-33

Grafik : Angka Kematian Bayi Tahun 2011-2014

Sumber Data : BPS Kab. Bandung





No Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Program upaya kesehatan masyarakat 101,957,132,552 58,861,915,083 57,73%

2 Program Obat dan Perbekalan 13,915,277,593 13,551,559,904 97,39%

3 Program pengawasan obat dan makanan 135,000,000 135,000,000 100%

4 Program Perbaikan gizi masyarakat 1,171,943,500 1,127,290,850 96,19%

5 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

2,101,845,000 1,832,760,400 87,20%

6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

2,042,876,300 1,616,055,820 79,11%

7 Program standarisasi pelayanan kesehatan 880,400,500 810,841,950 92,10%

8 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

13,620,661,375 12,537,507,275 92,05%

9 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 5,442,000,000 4,531,905,176 83,28%

10 Program peningkatan pelayanan kesehatan 50,810,000 49,935,000 98,28%

11 Program pengembangan lingkungan sehat 1,499,147,000 1,479,552,100 96,19%

12 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

970,383,500 956,823,500 98,60%

Rata-Rata 143,787,477,320 97,491,147,058 90.05%


realisasi anggaran sebesar 90,05% dengan persentase rata-rata realisasi kinerja sebesar

80,34%, maka diperoleh nilai persentase sebesar 89,22%, dengan hasil ini dapat

disimpulkan bahwa proses pencapain kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan cukup

efisien.

32.4

32.6

32.8

33

33.2

33.4

33.6

33.8

34

34.2

2011 2012 2013 2014

34.1734.05 34.01

33.1

34.17 34.05

34.01

33.9

Target

Capaian



III-34

6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6: Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup

Bersih Dan Sehat Serta Menggunakan Fasilitas Kesehatan

Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih Dan Sehat Serta Menggunakan

Fasilitas Kesehatan, diukur melalui 3 (tiga) indicator kinerja sasaran, yaitu cakupan

pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin, Cakupan pelayanan kesehatan

gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota, dan Cakupan

pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin. Sasaran ini ditetapkan

dengan mempertimbangkan bahwa memperoleh pelayanan kesehatan yang baik

merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten

Bandung.

Tabel 3.27. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6: Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih Dan

Sehat Serta Menggunakan Fasilitas Kesehatan

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion


capaian

1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100 100 100

2


20 40 60 80 80 100 80 100

3 Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100 100 100

Rata-Rata 100% 100%

Pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kabupaten Bandung merupakan

prioritas yang dilakukan , dapat dilihat dari realisasi kinerja Cakupan pelayanan kesehatan

dasar pasien masyarakat miskin di Kabupaten Bandung tetap bertahan pada angka 100%.

Selain itu cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin pun tetap

bisa di penuhi keseluruhan, dari tahun 2011 hingga tahun 2013 realisasinya tetap 100%,

sehingga target untuk tahun 2014 diharapkan juga dapat tercapai di 100%. Cakupan

pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kabupaten

atau kota juga mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang hanya mencover 20% lalu

tahun 2012 meningkat menjadi 40% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 60%, angka

ini memenuhi target yang diberikan yakni sebesar 60% ditahun 2013. Untuk lebih jelasnya



III-35

dapat dilihat pada tabel berikut. Cara penghitungan dari masing-masing indicator kinerja

dalam table di atas adalah sebagai berikut :





Disadari bahwa masih ada banyak target yang belum tercapai. Hal ini dikarenakan

masih adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di Kabupaten Bandung terkait

dengan permasalahan kesehatan, diantaranya adalah :

1. Masih kurangnya sarana, prasarana dan tenaga kesehatan terutama daerah terpencil.

2. Masih mahal dan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

3. Masih kurang lengkapnya peralatan kesehatan terutama untuk penyakit rujukan.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan

sampai akhir tahun 2013 belum maksimal mendorong realisasi capaian beberapa indikator

kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sektor kesehatan tetap akan menjadi

isu utama penentu keberhasilan pembangunan. Distribusi sarana dan prasana maupun

tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan terutama dalam rangka menghadapi

munculnya penyakit baru sebagai akibat mutasi dan perubahan iklim yang tidak menentu.

Hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor kesehatan tetap akan menjadi

isu utama penentu keberhasilan pembangunan. Distribusi sarana dan prasana maupun

tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan terutama dalam rangka menghadapi

munculnya penyakit baru sebagai akibat mutasi dan perubahan iklim yang tidak menentu.

Hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu Dinas Kesehatan

Kabupaten Bandung tetap optimis bahwa indikator yang belum mencapai target kinerja

pada tahun 2013 dapat terpenuhi pada Tahun 2014.



III-36





No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

39,921,806,924 24,393,630,211 61,10%

Rata-Rata 61,10%


realisasi anggaran sebesar 61,10% dengan realisasi kinerja sebesar 100%, maka diperoleh

nilai persentase sebesar 160%%. dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses

pencapain kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan sangat efisien.

7. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7: Peningkatan Keberfungsian sosial bagi PMKS

Pengukuran Peningkatan Keberfungsian sosial bagi PMKS dapat dilihat melalui

rata-rata prosentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian, presentasse lembaga

kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS, serta rata-rata PMKS yang ditangani

mampu berintegrasi sosial. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.28. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7: Meningkatnya Keberfungsian Sosial Bagi PMKS

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion


capaian

1 Rata-rata Prosentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian ekonomi

4,07 4,22 4,53 4,9 4,99 101,8 4,99 5,57

2 Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS

34 44 54 60 60 100 60 76

3 Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial.

10,84 21,02 34,23 50,34 50,34 100 50,34 70,71

Rata-Rata 100% 100%

Capaian dari masing-masing indicator kinerja sasaran sebagaimana terlihat dalam

data table diatas, bahwa indicator kinerja rata-rata persentase PMKS yang mampu

memiliki kemandirian ekonomi tercapai 101,8% sementara dua indicator kinerja lainnya,

yaitu persentase lembaga kesejhatrenaan social yang aktif melayani PMKS dan rata-rata



III-37

PMKS yang ditangani mampu berintegrasi social masing-masing tercapai 100%. Namun

demikian realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 ini belum memenuhi target

RPJMD.


sebagai berikut :


Rata-rata Prosentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian ekonomi


Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial.

Meskipun rata-rata dari indikator kinerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

dan mencapai target di tahun 2013 namun masih ada beberapa permasalahan-

permasalahan yang muncul, diantaranya adalah:

1. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Jumlahnya Meningkat setiap tahun

sehingga sasaran selalu lebih banyak dari capaian ;

2. Sarana dan prasarana serta SDM masih belum mencukupi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif Adanya kecenderungan peningkatan kasus korban tindak kekerasan

dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan anak ;

3. Masih belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait sehingga penanganan

penangulangan kemiskinan msihbersifat sektorat dan dilakukan oleh masing-masing

SKPD;

4. Pembinaan dan pengawasan program/kegiatan dilapangan yang belum intensif dan

berkesinambungan.

Namun Pemerintah Kabupaten Bandung tetap optimis dapat menyelesaikan

permasalahan-permasalah sosial yang terjadi di Kabupaten Bandung dengan memberikan

solusi dari permasalahan yang ada diantaranya adalah pengajuan anggaran disesuaikan

dengan populasi PMKS yang hendak dicapai dengan memperhatikan prioritas program dan

sasaran, melaksanakan bintek bagi pegawai serta mengikutsertakan dalam pelatihan

pekerja sosial profesional Melaksakan pendekatan yang akurat terhadap korban tindak

kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan anak, Peningkatan

koordinasi dengan SKPD terkait sehingga penanganan penanggulangan PMKS dan

Kemiskinan dapat dilaksanakan secara integral, terpadu dan menyeluruh serta

mengoptimalkan pengawasan program/kegiatan dilapangan secara intensif dan

berkesinambungan.



III-38

Tabel rinci upaya peningkatan Keberfungsian Sosial Bagi PMKS, di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung, yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Sosial

Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut.


Upaya pencapaian target kinerja sasaran ini, di dukung oleh 27 (dua puluh tujuh) program

dan/atau kegiatan dengan jumlah total alokasi anggaran sebesar Rp.19,762,809,730,- dan

terealisasi sebesar Rp.17,289,155,628,- atau sebesar 87,48% dari jumlah anggaran yang

dialokasikan. Bila dibandingkan antara persentase capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan

persentase realisasi anggaran sebesar 87,48%, diperoleh nilai efisiensi terhadap proses pencapaian

target kinerja sasaran sebesar 114,31%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program

dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran ini, dilaksanakan dengan sangat

efisien.

Adapun rincian alokasi anggaran program pendukung dalam upaya pencapaian kinerja

sasaran ini adalah sebagai berikut :

No

Program/Kegiatan Anggaran

Target Realisasi %

1 Pemberdayaan faskir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang maslah kesejahteraan social PMKS lainnya

2.829.100.000 2.612.869.000 92,36

2 Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS

70.000.000 70.000.000 100

3 Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial.

267.000.000 266.004.600 99,63

Rata-Rata 97,33

8. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8: Pengendalian Jumlah Penduduk


Pengendalian jumlah penduduk secara teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). Penduduk selain

merupakan potensi dapat pula menjadi bencana apabila pertumbuhannya tidak dapat

dikendalikan. Jumlah dan kualitas penduduk terkorelasi signifikan terhadap kemampuan

dan kemajuan daerah. Sehingga menjadi penting suatu daerah dapat mengdalikan jumlah

penduduknya. Pengukuran keberhasilan pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten

Bandung, dalam sasaran ini diindikasikan melalui tiga indikator yaitu Laju Pertumbahan

Penduduk (LPP), Prosentase capaian peningkatan peran serta masyarakat dalam program

KB disetiap desa, serta Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif.



III-39

Hasil pengukuran realiasi pengendalian jumlah penduduk, diuraikan dalam tabel

dibawah ini sebagai berikut.

Tabel 3.29. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8: Pengendalian Jumlah Penduduk

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion


capaian

1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

2,63 1,55 1,93 2,0 1,6 120% 1,6 1.45

2


82% 85% 87% 280 351 125% 351 95

3 Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif

65% 66% 67% 79% 82% 104% 82% 70

Rata-Rata 116%

Sumber Data : Lakip BKBPP Tahun 2015


sebagai berikut :


Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jumlah persentase angka pertumbuhan penduduk tahun berkenaan dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya


Membandingkan jumlah keberadaan lembaga masyarakat dalam KB dibandingkan dengan ideal kecukupan jumlah lembaga KB di desa

Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif Membandingkan jumlah peserta PUS KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS total

Hasil pengukuran terhadap indicator kinerja sasaran pengendalian jumlah

penduduk, sebagaimana dalam table di atas, diperoleh persentase rata-rata realisasi

kinerja sasaran sebesar 115%. Dengan hasil tersebut menunjukan bahwa capaian kinerja

sasaran pengendalian jumlah penduduk telah berhasil melampui target.

Keberhasilan pencapaian realisasi target kinerja sasaran tersebut, didukung oleh

peningkatan LPP pertahun yang naik secara konsisten mulai sejak Tahun 2011 s.d. Tahun

2014. Realisasi LPP s.d. Tahun 2012 adalah sebesar 2,56%, pada Tahun 2013 sebesar

2,5%, dan pada Tahun 2014 sebesar 1,6% dari target 2%. Dengan hasil tersebut realisasi

kinerja pada indicator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebesar 110,53%.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka LPP ini diantaranya

dengan dilaksanakannya Program Pelayanan Kontrasepsi Jangka Panjang, yaitu IUD,

MOW, MOP dan Implan serta ditunjang pula dengan kegiatan KIE (Penyuluhan) yang

dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kegiatan (Poktan), yang meliputi Poktan Bina

Keluarga Balita (BKB), Poktan Bina Keluarga Remaja (BKR), Poktan Bina Keluarga Lansia



III-40

(BKL), Poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Poktan

Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR), yang pro aktif melaksanakan penyuluhan

tentang Program KB mulai dari tingkat RT sampai ke tingkat Desa di 31 Kecamatan.

Prosentase capaian peningkatan peran serta masyarakat dalam Program KB di

setiap Desa juga terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi kinerja pada tahun

2011 sebesar 82%, tahun 2012 85%, tahun 2013 87% dan tahun 2014 sebesar 99%, hal ini

ditandai dengan peran serta Kelompok KB yang berjuang ditingkat RT, Sub PPKBD/Sub Pos

KB Desa yang bergerak ditingkat RW dan PPKBD/Pos KB Desa yang bekerjasama dengan

Penyuluh KB bergerak ditingkat Desa, peranannya semakin signifikan dari tahun ke tahun.

Peserta KB aktif yang lestari dan peserta KB baru merupakan salah satu unsur yang

utama menekan Laju Pertumbuhan Penduduk, terutama dalam proses pengaturan

kehamilan atau penjarangan kehamilan atau untuk berhenti hamil bagi Pasangan Usia

Subur, sehingga pertambahan penduduk alami (bayi lahir) dapat ditekan secara optimal.

Pada tahun 2014 jumlah peserta KB aktif (PA) sampai dengan bulan Desember tercatat

sebanyak 550.768 atau 81,62% dari PUS sebanyak 674.789. Rincian jumlah peserta KB

aktif menurut jenis kontrasepsinya, diuraikan sebabagaimana table berikut ini.

Tabel : Rekapitulasi Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Mix Kontrasepsi Tahun 2014

b. Analisis program dan Pendanaan

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Bandung

melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan didukung oleh 3 (tiga) program,

dengan alokasi anggaran total sebesar Rp.4.113.300.000,- dengan realisasi sebesar

NO. MIX KONTRASEPSI REALISASI PA s/d

Bln DESEMBER 2014

% DARI TOTAL PA

1 2 3 4

1 IUD 92.568 16,81 %

2 MOW 14.750 2,68 %

3 MOP 5.537 1,01 %

4 IMPLANT 23.222 4,22 %

CU MKJP 136.077 24,71 %

5 KONDOM 6.180 1,12 %

6 SUNTIKAN 303.749 55,15 %

7 PIL 104.762 19,02 %

CU NON MKJP 414.691 75,29 %

JML TOTAL PA 550 .768

Sumber data : LAKIP BKBPP Th 2014



III-41

Rp.4.070.582.500,- atau sebesar 99,22%. Rincian alokasi dan realiasi anggaran pada setiap

program dimaksud adalah sebagai berikut :

No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Pembinaan kelompok kegiatan pusat informasi dan konsultasi remaja (PIKR) dan PUS Muda <20 thn

150,000,000 150,000,000 100%

2 Pembentukan masyarakat peduli KB 3,223,300,000 3,223,300,000 100%

3 Pelayanan KB bagi keluarga miskin 740,000,000 697,282,500 97,66%

Rata-Rata 4,113,300,000 4,070,582,500 99.22%

Perbandingan atas persentase realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 116% dan

persentase atas realisasi anggaran pendukung dalam pelaksanaan pencapaian target

kinerja pada sasaran ini sebesar 99,22%, dapat dilakukan analisis terhadap efisiensi atas

realisasi capaian kinerja sasaran, sebesar 116,91%. Dengan hasil ini dapat disimpulkan

bahwa proses pencapain kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan efisien.

9. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9: Meningkatnya Kegiatan Keagamaan

a. Deskripsi Sasaran dan Capaiaan Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja sasaran ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buah

indikator kinerja sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Rincian

dan uraian penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini dijelaskan dalam tabel

dan penjelasan selanjutnya dibawah ini.

Tabel 3.30. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9: Meningkatnya Kegiatan Keagamaan

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015


% capaian

1 Frekuensi Pertemuan

Ulama/Umaro

100%

(18 keg)

100%

(18 keg) 18 18 18 100% 18

2 Rasio jumlah sarana ibadah

menurut pemeluknya

1. Islam 100% 100% 1 : 245 1 : 245 1 : 245 100% 1 : 245

2. Kristen 100% 100% 1 : 3491 1 : 3491 1 : 3491 100% 1 : 3491

3.Hindu 100% 100% 1 : 2384 1 : 2384 1 : 2384 100% 1 : 2384

4.Budha 100% 100% 1 : 2518 1 : 2518 1 : 2518 100% 1 : 2518

3

Jumlah sarana pendidikan

keagamaan yang dikelola

masyarakat

100% 100% 8.381 8.381 8.381

100% 8.381

Rata-Rata 100% 100% 100% 100%

Pengukuran kinerja pada indikator kinerja sasaran meningkatnya kegiatan

keagamaan, sampai dengan saat ini masih belum dapat memberikan gambaran tentang

kualitas kehidupan beragama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini



III-42

disebabkan karena urusan keagamaan tidak termasuk jenis kewenangan yang dilimpahkan

pada Pemerintah Daerah, sehingga pencapaian kinerja program-kegiatan keagamaan

belum dapat terukur secara akurat.

Namun demikian kualitas hidup beragama tetap merupakan fokus perhatian

pemerintahan daerah, karena agama merupakan dasar yang sangat fundamental dalam

proses pembangunan karakteristik dan budi pekerti luhur. Sehingga pendekatan-

pendekatan ukuran kualitas kehidupan beragama masyarakat tetap disusun, dan

ditetapkan kedalam 3 (tiga) indikator kinerja, sebagaimana tercantum dalam tabel di atas.

Jumlah pertemuan ulama-umaro masih dibatasi oleh pertemuan yang difasilitasi

pemerintah daerah setiap tahun dengan target yang cenderung tetap, yaitu sebanyak 18

kali pertemuan. Pertemuan ulama umaro yang dilaksanakan pada Tahun 2013,

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

1. Peringatan hari-hari besar Agama Islam, yaitu :

a. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW;

b. Peringatan Isra Mi’raj;

c. Peringatan Iedul Fitri;

d. Peringatan Iedul Adha;

e. Peringatan Nuzulul Qur’an;

f. Peringatan Tahun Baru Islam.

2. Pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Ulama-Umaro sebanyak 11 kali kegiatan.

3. Pelaksanaan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan

taraweh keliling dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan di tujuh wilayah Kabupaten

Bandung.

Dalam indikator rasio jumlah sarana ibadah menurut pemeluknya, juga merupakan

indikator yang cenderung berubah setiap tahun. Perubahan rasio cenderung dipengaruhi

oleh pertumbuhan jumlah penduduk menurut agama, karena sejalan dengan

meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung.


Sehubungan dengan indicator kinerja pada sasaran ini, masih belum sepenuhnya

merupakan urusan kewenangan pemerintahan daerah, dan hanya menjadi informasi

daerah, maka analisis program dan pendanaannya pun, tidak dilakukan secara mendalam.



III-43

10. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10: Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda

Pengukuran terhadap ketercapaian kinerja sasaran terwujudnya pelestarian

budaya sunda, dilakukan melalui 3 (tiga) indicator kinerja sasaran sebagaimana diuraikan

dalam table dibawah ini.

Tabel 3.31. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10: Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th


% capaian

1 Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan

10 15 20 25 25 100% 25

2 Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan

10 15 20 50 50 100% 50

3 Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan

10 15 20 25 25 100% 25

Rata-Rata 100% 100%

Rata-rata indikator kinerja sudah terealisasi dengan baik dengan sudah tercapainya

target pada tahun 2013, selain itu dari tahun 2011 hingga tahun 2013 pelestarian Budaya

sunda terus mengalami peningkatan.

Jumlah nilai-nilai budaya yang dilestarikan meningkat dari 10% di tahun 2011

menjadi 15% ditahun 2012, dan hal tersebut terus meningkat sehingga realisasi kinerja

ditahun 2013 mencapai 20% dan 25% pada Tahun 2014 sesuai dengan target capaian yang

diberikan. Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan juga mengalami peningkatan

serupa dengan kedua indikator kinerja sebelumnya, yaitu 10% di tahun 2011, meningkat

menjadi 15% di tahun 2012 dan 20% realisasi pada tahun 2013 serta terealisasi 25% pada

tahun 2014. Keragaman budaya pada tahun 2014 mencapai 50% sesuai dengan target

yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Bandung optimis bahwa dapat memenuhi target dan

capaian di tahun 2014 dan 2015 yang sebesar 24%, meskipun belum dapat mengakomodir

100% namun pemerintah Kabupaten Bandung yakin bahwa peningkatan yang perlahan

tapi pasti ini dapat terus meningkat.


Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak lepas dari dukungan program yang





III-44

No

Indikator KInerja Anggaran

Target Realisasi %

1 Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan 43.526.194.000 38.377.167.362 88,17%

2 Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan 2.915.600.000 2.715.744.000 93,14%

3 Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan 9.893.917.400 9.823.402.490 99,28%

Rata-Rata 56,335,711,400 50,916,313,852 93.53%


realisasi anggaran dengan realisasi kinerja, maka diperoleh nilai persentase sebesar

106,91%. dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses pencapain kinerja sasaran ini

dilaksanakan dengan efisien.

11. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11: Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya minat baca masyarakat, diukur melalui 2

(dua) indiakator kinerja sasaran. Adapun rincian target dan realisasi capaian kinerja

masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah

ini.

Tabel 3.32. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11: Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th


% capaian

1

Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh perpustakaan di Kabupaten Bandung

25.761 37.434 104.68

3 294.800 280.125 95,02% 280.125 459.800

2 Jumlah koleksi buku perpustakaan 327 6.185 7.196 21.535 22.066 102,47% 22.066 23.535

Rata-Rata 142% 98,74%


sebagai berikut :


Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh perpustakaan di Kabupaten Bandung

Jumlah pengunjung perpustakaan pada perpustakaan binaan Pemerintah Kabupaten Bandung

Jumlah koleksi buku perpustakaan Jumlah koleksi buku pada seluruh perpustakaan yang ada pada perpustakaan binaan Pemerintah Kabupaten Bandung

Jumlah kunjungan pemustaka pada tahun 2014 tidak tercapai sesuai dengan target

yang direncanakan, dari rencana target peningkatan jumlah kunjungan pemustaka

sebanyak 294.800 orang, tercatat sebanyak 280.125 orang pemustaka yang mengunjungi

fasilitas perpustakaan atau tercapai sebanyak 95,02%, namun demikian berdasarkan data



III-45

jumlah kunjungan pemustaka dari tahun 2011, 2012, dan 2013 terlihat adanya

peningkatan angka kunjungan yang signifikan dari angka awal pada tahun 2011. Bila

dibandingkan dengan jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Bandung sebanyak 126

perpustakaan, maka diperoleh angka kunjungan rata-rata sebesar 2.223 orang pada setiap

perpustakaan dalam satu tahun.

Indikator lainnya untuk mengukur kinerja meningkatnya minat baca masyarakat,

yang digunakan adalah jumlah koleksi buku perpustakaan. Dari target pertambahan

jumlah koleksi buku perpustakaan sebanyak 21.535 buku terealisasi sebanyak 22.066

buku, atau terealisasi sebesar 102,47.

3. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan Desa

Menuju Desa Yang Mandiri

Pengukuran kinerja sasaran meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang

mandiri diukur melalui 2 sasaran dengan 10 indikator kinerja sasaran. Tujuan dari

peningkatan pembangunan desa menuju desa yang mandiri ini adalah

a. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan

b. Terwujudnya tingkat pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah desa

c. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat

d. Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat

e. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat berbasis pedesaan dengan prioritas produk

unggulan

f. Tersedianya pos pelayanan teknologi tepat guna

g. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola SDA dan untuk

mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Peningkatan Infrastruktur di pedesaan

Upaya pencapaian kinerja peningkatan infrastruktur pedesaan dikoordinasikan

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), dengan target

dan realisasi dari sasaran ini dinilai melalui 6 Indikator kinerja. Untuk memenuhi target-

target dari setiap indikator kinerja didukung oleh program-program guna meningkatkan

infrastruktur di pedesaan. Pengukuran tingkat capaian kinerjaBadan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2014 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja



III-46

sasaran. Untuk realisasi kinerja di tahun 2014 secara keseluruhan dapat dilihat dalam

tabel indikator kinerja berikut ini :

Tabel 3.33. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Infrastruktur Desa

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th

2013 Target

Realisasi

% capaian

1 Persentase layanan air bersih di pedesaan

11 12 70 20 20 100% 20 27

2 Presentase rumah layak huni di pedesaan

85,52 85,52 85,65 85,77 85,77 100% 85,77 85

3 Presentase rumah tangga yang mengakses MCK

50 60 70 70 70 100% 70 70

4 Presentase jalan desa kondisi baik 50 60 70 72 72 100% 72 75

5 Persentase desa yang mengangkut sampah dari sumber ke TPS

45 55 65 65 60 92,31% 60 65

Rata-Rata 99,98% 98%

Cara penghitungan dari masing-masing indikator kinerja dalam table di atas adalah

sebagai berikut :


Persentase layanan air bersih di pedesaan Persentase perbandingan rumah yang memiliki akses layanan air bersih dibandingkan jumlah total rumah pada setiap desa

Presentase rumah layak huni di pedesaan Persentase dari perbandingan jumlah rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah total bangunan rumah pada setiap desa

Presentase rumah tangga yang mengakses MCK

Persentase dari perbandingan jumlah rumah yang memiliki akses MCK dibandingkan dengan jumlah total bangunan rumah pada setiap desa

Presentase jalan desa kondisi baik Persentase dari perbandingan jumlah total jalan desa kondisi baik dibandingkan dengan jumlah total jalan desa di Kabupaten Bandung


Persentase dari perbandingan jumlah desa yang memiliki akses ke TPS dibandingkan dengan jumlah desa di Kabupaten Bandung

Jumlah Kegiatan pembangunan desa yang melibatkan peran serta masyarakat

Persentase dari perbnadingan jumlah kegiatan pembangunan dengan partisipasi masyarakat dibandingkan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa

Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian terget dari

masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja.

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja

kegiatan. Dari hasil perhitungan tabel diatas, diperoleh hasil pengukuran kinerja senilai

87,48 % hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2013 dinilai baik. Berikut

adalah target rinci yang dicapai pada tahun 2013.



III-47





No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

6,504,413,058 6,031,669,125 92,73%

Rata-Rata 92,73%




dilaksanakan dengan cukup efisien.

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Perkembangan Kemandirian Desa

Sepanjang tahun 2014 ini, beberapa keberhasilan maupun ketidakberhasilan telah

dicapai oleh BPMPD Kabupaten Bandung. Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat

antara lain adalah semakin meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan melalui

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya

aparatur pemerintahan desa, peningkatan penguatan kelembagaan partisipasi

masyarakat, peningkatan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat,

pengembangan adat istiadat/ sosial budaya masyarakat, terbentuknya komitmen dan

kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya, mengembangnya

penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan meningkatnya pengembangan

masyarakat dan kader pemberdayaan dalam pengelolaan SDA dan TTG. Namun demikian,

beberapa kinerja peningkatan perkembangan kemandirian desa yang dikoordinasikan oleh

BPMPD Kabupaten Bandung masih memerlukan penataan ulang pada ketersediaan data

pendukung yang lebih akurat sehingga dapat lebih mendeskripsikan kondisi desa-desa di

wilayah Kabupaten Bandung.



III-48

Tabel 3.34. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Perkembangan Kemandirian Desa

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th


% capaian

1 Jumlah Desa Swasembada - - - 1 4 400 4 2

2 Jumlah Desa Swakarya 0 7 70 10 18 180 18 12

3 Skor PPH berdasarkan konsumsi pangan utama

73,9 79,1 84,3 84,3 84,3 100 84,3

4 skor PPH berdasarkan ketersediaan pangan

86,7 96,8 98,6 86,63 87,86 86,63

Rata-Rata Kinerja Capaian 95,95


sebagai berikut :


Jumlah Desa Swasembada

Jumlah Desa Swakarya

Skor PPH berdasarkan konsumsi pangan utama

skor PPH berdasarkan ketersediaan pangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan keberdayaan

masyarakat perdesaan, mengembangkan lembaga ekonomi desa, meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kapasitas aparatur

pemerintahan desa antara lain sebagai berikut :

a. Masih terbatasnya SDM yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan

dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa.

a. Kurangnya sarana dan prasarana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa serta sarana penunjang lainnya seperti Komputer, Notebook,

Lemari Arsip/Data untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi.

b. Kualitas SDM aparat Pemerintahan Desa masih rendah.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja BPMPD Kabupaten Bandung pada tahun

mendatang, beberapa langkah strategis yang rencananya akan dilakukan antara lain :

a. Melakukan kordinasi dan pengajuan penambahan personil ke BKPP untuk penempatan

pegawai di BPMPD

b. Menyusun rencana kebutuhan barang dan mengajukan sarana dan prasarana pada

rencana kegiatan anggaran tahun 2014.

c. Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM aparat Pemerintahan Desa melalui

pelatihan dan peningkatan keterampilan.



III-49





No

Indikator Kinerja Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Jumlah Desa Swasembada 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

975.022.000 782.235.650 80,23 2 Jumlah Desa Swakarya

3 Skor PPH berdasarkan konsumsi pangan utama Program peningkatan

ketahanan pangan pertanian/perkebunan

5.086.163.005 4.896.669.500 96,27 4

skor PPH berdasarkan ketersediaan pangan

Rata-Rata 88,25





4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan 4 : Mewujudkan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat

Pengukuran kinerja tujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakatdiukur melalui 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran

capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dalam tujuan ini diuraikan dalam

tabel-tabel berikut.

4.1. Sasaran 1: Meningkatnya Kuantitas, Dan Kualitas Aparat Penegak Perda

Upaya meningkatkan kualitas kemananan dan ketertiban di Kabupaten Bandung,

diupayakan dengan optimalisasi pencapaian kinerja pada fokus sasaran meningkatkan

kuantitas dan kualitas aparat penega perda. Sasaran ini secara teknis menjadi

tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja, dengan pengukuran keberhasilannya

dilakukan melalui 3 (tiga) buah indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan lebih

lanjut dibawah ini :



III-50

Tabel 3.35. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Kuantitas, Dan Kualitas Aparat

Penegak Perda

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015


% capaian

1. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (kali/minggu)

1 (15%) 1 (15%) 1 (15%) 7 4 57.14% 4 7 --

2 Jumlah Anggota Linmas (Aktif) 5.200 5.560 5.600 5.560 5.600 101% 5.600 --

3. Cakupan Penegakan Perda 43% 53% 60% 65% 65% 100% 65% 70% --

Rata-Rata 86,14%

Sumber : Laporan Tahunan Satpol PP Th 2015


sebagai berikut :


Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (kali/minggu)

Perbandingan antara jumlah patrol Satpol PP dalam satu minggu dibanding jumlah kegiatan patrol yang dibutuhkan

Jumlah Anggota Linmas (Aktif) Jumlah anggota linmas yang aktif

Cakupan Penegakan Perda Persentase penegakan perda yang dilaksankan disbanding dengan laporan yang diterima

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran ini, sebagaimana table di

atas, memperlihatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas aparat

penegak perda pada Tahun 2014 tercapai sebesar 86,14%. Keberhasilan angka persentase capaian

tersebut, dikontribusikan oleh meningkatnya jumlah anggota linmas yang aktif sebanyak 5.600

orang. Selain itu, keberhasilan lainnya pada indikator kinerja sasaran penegakan Perda, yang

berhasil mencapai 65%, yang mengandung pengertian bahwa Satpol PP telah berhasil menangani

65% dari jumlah kasus pelanggaran ketertiban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,

berhasil dapat ditangani dan diselesaikan.





No

Indikator KInerja Program / Kegiatan Anggaran

Target Realisasi %

1 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (kali/Minggu)

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

11,459,530,376 11,459,530,376 100% Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan



III-51

2 Jumlah Anggota Linmas(Aktif)

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

2,092,400.000 2,092,800,000 99,97

% Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa

Peningkatan kerjasama kemanan dan ketertiban

3 Cakupan Penegakan Perda

Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

499,026,085 499,026,085 100% Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Penyluhan dan pencegahan peredaran narkoba dan miras

Rata-Rata 11,960,648,861 14,051,356,461 100%

Hasil analisis efisiensi atas proses pencapaian kinerja sasaran, yang dilakukan

dengan membandingkan antara persentase realisasi kinerja sebesar 86,14% dengan

persentase realisasi anggaran sebesar 100%, maka diperoleh nilai efisiensi atas capaian

kinerja pada sasaran ini dengan nilai sebesar 86,14%. Dengan besaran hasil pengukuran

tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses pencapain kinerja sasaran ini


4.2. Sasaran 2: Meningkatnya Kesadaran Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat

Pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan

bagi masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Adapun rincian target

dan realisasi kinerja hasil pengukuran kedua idikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat

dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3.36. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Kesadaran Wawasan Kebangsaan Bagi

Masyarakat

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th 2011 Th 2012 Th


% capaian

1


8.20% 16.11% 96% 25,8

(1.610) 1.215 75,46% 1.215

2 Rasio peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik

2.90% 14.70% 77,77% 26,47 (900)

1.200 133% 1.200

Rata-Rata Kinerja Capaian 86,89% 102,82%


sebagai berikut :



III-52



Persentase jumlah peserta sosialisasi dibanding dengan target jumlah peserta sosialisasi









No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 765.467.000 681.397.000 89,02

2 Pendidikan Politik Masyarakat 1.149.915.000 1.137.567.450 98,93

3 Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

3.220.141.476 2.680.118.100 83,23

Rata-Rata 90,39

Sumber : LAKIP Satpol PP dan Kantor Kesbangpol Th 2014


realisasi anggaran sebesar 90,39% dengan realisasi kinerja sebesar 102,82%, maka

diperoleh nilai persentase sebesar 113,75%. dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa

proses pencapain kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan cukup efisien.

4.3. Sasaran 3: Meningkatnya Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini Di Masyarakat

Meningkatnya kualitas kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarkat, diukur melalui

1 (satu) indikator kinerja yaitu rasio peningkatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi

kewaspadaan dini/deteksi dini. Uraian dan penjelasan sebagaimana diuraikan dalam table

dibawah ini.



III-53

Tabel 3.37. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Meningkatnya Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini

Masyarakat

No

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja sd Uraian Kinerja Tahun 2014 Realisasi Kinerja s.d. Th

2014

Target RPJMD

2015

Target Nasional Th

2011 Th

2012 Th


% capaian

1


2.50% 20% 91 25

(17.110) 17.110 100 17.110

Rata-Rata Kinerja Capaian 91% 100%


sebagai berikut :



Persentase jumlah masayarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini disbanding dengan jumlah peserta target masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung No. 300/Kep.221-Kesbangpol/2013

tentang pembentukan komunitas intelijen Daerah Kabupaten Bandung yang merupakan

implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2011 Tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2006 tentang Komunitas

Intelejen Daerah.

Mengacu pada ketentuan di ata, bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan

ketertiban di Wilayah Kabupaten Bandung perlu adanya sinergitas dan kerjasama dengan

keamanan vertical (TNI, POLRI, dan Badan Intelijen Negara) yaitu melalui kegiatan:

1. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak criminal berupa

kegiatan peningkatan erjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan, pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat yang tersebar di 31

kecamatan.

2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi deteksi dini bagi aparat kecamatan, aparat

desa/kelurahan, anggota forum kewaspadaan dini masyarakat dan instansi terkait

lainnya dengan narasumber dari Unsur Kominda.

3. Melakukan penggalangan denganberbagai unsur baik aparat keamanan maupun unsur

masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kondusifitas di wilayah kabupaten

Bandung.



III-54

Sesuai dengan keputusan bupati bandung No. 300/kep.417-

kesbangpolinmas/2011, tanggal 22 Desember 2011 dititikberatkan pada pemberdayaan

bahwa tugas forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) adalah sebagai berikut.

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan

informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau

peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara

dini.

2. Memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati

Bandung mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.





No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

3.220.141.476 2.680.118.100 83,23

Rata-Rata 83,23




dilaksanakan dengan sangat efisien.

5. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 : Terwujudnya Keserasian

Pembangunan Infrastruktur Dan Tata Ruang Wilayah

Pengukuran kinerja tujuan terwujudnya keserasian pembangunan infrastruktur dan

tata ruang wilayah diukur melalui 4 sasaran dengan 20 indikator kinerja sasaran. Hasil

pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dalam tujuan ini diuraikan

dalam tabel-tabel berikut.



III-55

1.1. Sasaran 1: Meningkatnya Pemenuhan Insfrastruktur Dasar Wilayah


Tingkat pemenuhan infrastruktur dasar wilayah diukur melalui ketersediaan

infrastruktur dasar wilayah untuk mendukung berbagai kebutuhan umum pemerintahan

dan masyarakat, diantaranya ketersediaan sarana jalan, jembatan, saluran irigasi dan

drainase, yang menjadi dasar pelaksanaan proses pembangunan daerah. Pengukuran

capaian kinerja sasaran ini menggunakan 7 (tujuh) indikator dengan hasil pengukuran

capaian kinerja seluruh indikator kinerja sebagaimana diuraikan dalam table berikut di

bawah ini.

Tabel 3.38. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Pemenuhan Insfrastruktur Dasar Wilayah

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target

Nasional

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Target Realisasi %

capaian

1 Persentase penambahan panjang jalan kabupaten

56 Lokasi 109 Lokasi 152 Lokasi 2,44 km -- -- -- 60%

2


17,83 km 29,13 km 77,79 km 160,364

km 160,364

km 100% 160,36% 78,56%

3

Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari longsor

1,4 km 3,72 km 2,27 km 11,27 km 11,27 km 100% 64,20%

4 Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik

642.37 km (55.57%)

694,74 km (60,14%)

746,73 km (64,64%)

798.72 km

(83.50%)

932.16 km (80.69%)

116,71% 932.16 km (80.69%)

850.74 km

(73.64%)

5 Presentase kondisi jembatan baik

323 bh (37,65%)

468 bh (54,55%)

511 bh (59,56%)

641 bh

(74,71%)

641 bh

(74,71%) 100%

641 bh

(74,71%) 858 bh

6


60,00 63,33 66,67 % 70% 70% 100% 70% 73,33% 70%

7 Presentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota

0,12 0,61 1.42 % 2,18% 5,075% 232,8% 5,01% 9,36% 40%

Rata-Rata 75,20% 107,07%

Sumber data : LAKIP Dinas Bina Marga Th 2014 dan LAKIP SDAPE Th 2014

Berdasarkan data perhitungan table diatas, diketahui bahwa pada capaian realisasi

indikator kinerja pada tahun 2014 dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran 6 (enam)

indikator kinerja sasaran berhasil memenuhi atau melebihi target kinerja sasaran yang

ditetapkan danhanya 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target. Dibandingkan

dengan target RPJMD Tahun 2015, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang sudah

memenuhi target yang di tetapkan, yaitu pada indikator kinerja persentase jalan yang



III-56

menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari banjir dan

persentase kondisi jalan Kabupaten yang sedang dan baik. Cara penghitungan dari masing-

masing indikator kinerja dalam table di atas adalah sebagai berikut :


Persentase penambahan panjang jalan kabupaten Jumlah penambahan panjang jalan yang terealisasi disbanding dengan target penambahan panjang jalan tahun berkenaan


Persentase dari perbandingan jumlah panjang jalan yang bebas banjir dibandingkan dengan jumlah panjang jalan total

Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari longsor

Persentase dari perbandingan jumlah panjang jalan yang bebas dari bahaya longsor dibandingkan dengan jumlah panjang jalan total

Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik

Persentase dari perbandingan jumlah jalan dalam kondisi sedang dan baik dibandingkan dengan jumlah panjang total jalan di Kabupaten Bandung.

Presentase kondisi jembatan baik Persentase dari perbandingan Jumlah jembatan dalam kondisi baik dengan jumlah total jembatan yang dimiliki Kabupaten Bandung.


Persentase dari perbandingan antara ketersediaan rata-rata air irigasi pada setiap musim tanam dengan kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam


Persentase dari perbandingan panjang drainase yang ditangani dengan panjang drainase yang dibutuhkan





No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Pembangunan Jalan 38.402.172.050 8.696.998.747 22,65

2 Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong 60.839.810.000 60.422.823.500 99,31

3 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 29.465.035.000 29.040.063.000 98,56

4 Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan 326.621.250.441 314.845.542.175 96,39

5 Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan 30.167.815.000 29.419.744.700 97,52

6 Ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten yang sudah ada

22.893.685.403 21.104.704.428 92,19

7 Penanganan drainase skala kawasan dan skala kota 32.345.493.804 24.962.926.348 77,18

Rata-Rata 83,4%


realisasi anggaran sebesar 83,4% dengan realisasi kinerja 107,7%, maka diperoleh nilai

persentase sebesar 128,38%. dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses pencapain

kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan cukup efisien.



III-57

5.2. Sasaran 2: Terwujudnya Kawasan Perumahan Yang Sehat Dan Layak Huni

Pengukuran capaian kinerja sasaran ini, dilakukan melalui 5 indikator kinerja

sasaran, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 87,6%. Adapun rincian hasil pengukuran

kinerja dan hasil analisis atas kinerja dari setiap indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel

dan penjelasan selanjutnya di bawah ini.

Tabel 3.39. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Terwujudnya Kawasan Perumahan Yang Sehat Dan Layak Huni

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion


capaian

1 rasio elektrifitas rumah tangga miskin

8,93% 14,15% 21,20 % 27,84% 32,79% 117,78% 32,79% 37,84%

2 cakupan ketersediaan rumah layak huni

85,74 % 85,52 % 91,76% 85,77% 91,95% 107,05% 91,95% 85,89%

3 persentase luas permukiman yang tertata

87,22% 87,22% 90,99% 89,22% 91,34% 102,38% 91,34% 90,22%

4 Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan

11% 12% 22,39% 20% 12,58% 62,60% 12,86% 27%

5 Akses aman terhadap sanitasi 52% 54% 52,63% 58% 53,29% 91,88% 53,29% 60%

Rata-Rata 87,6% 96,34%

Sumber Data : LAKIP Dispertasih 2014 dan LAKIP SDAPE 2014


sebagai berikut :


rasio elektrifitas rumah tangga miskin Jumlah rumah tangga miskin yang berlistrik dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga miskin (terdata 20.000 RTM)

cakupan ketersediaan rumah layak huni Persentase dari perbandingan jumlah rumah layak huni dibandingkan dengan jumah total bangunan rumah di Kabupaten Bandung

persentase luas permukiman yang tertata Persentase dari perbandingan luas permukiman yang tertata dibandingkan dengan jumlah luas permukiman terdata

Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan

Persentase kawasan perdesaan yang memiliki akses aman terhadap air bersih

Akses aman terhadap sanitasi Persentase wilayah pedesaan/kelurahan yang memiliki akses terhadap sanitasi





No

Program/Indikator Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

1 Rasio elektrifitas rumah tangga miskin 3.948.772.915 3.678.602.000 93,16%

2 Program pengembangan perumahan 22.538.278.000 20.801.170.150 92,29%

3 Program lingkungan sehat perumahan 15.202.362.078 14.811.163.700 97,43%

4 Program lingkungan sehat perumahan 4.760.072.500 4.483.579.500 94,19%

Rata-Rata 94,27%



III-58


realisasi anggaran sebesar 94,27% dengan realisasi kinerja sebesar 96,34%, maka

diperoleh nilai persentase sebesar 102,20%. dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa

proses pencapain kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan cukup efisien.

5.2.1. Rasio elektrifikasi rumah tangga miskin

Indikator Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan

Meningkatkan jangkauan pelayanan energi listrik. Capaian kinerja outcome sasaran ini

tercapai sebesar 8,93 % pada tahun 2011; 14,15 % pada tahun 2012 (meningkat sebesar

5,22 %) dan mencapai 21,20 % pada tahun 2013 (meningkat sebesar 12,27 %). Sedangkan

pada Tahun 2014 tercapai sebesar 32,79%. Dari target kinerja sebesar 27,84% maka

realisasi capaian kinerja indicator ini pada tahun 2014 adalah sebesar 117,78%.

Program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi yang

mendukung terhadap capain kinerja dimaksud selama tahun 2014 dengan capaian kinerja

output 100 % adalah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemasangan sambungan listrik bagi 1.390 KK masyarakat pra-KS dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan, adapun lokasinya tersebar di :

Desa Panundaan, Desa Indragiri, DesaKaramatmulya, DesaSadu, DesaSekarwangi,

DesaSukajadi, dan Desa Pamekaran ( berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec.Ciwidey,

Kec.Rancabali dan Kec. Soreang).

Desa Sukamulya, DesaKatapang, DesaSukamukti, DesaBandasari, Desa Jatisari dan

Desa Pananjung (berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec. Kutawaringin, Kec. Katapang

dan Kec. Cangkuang).

Desa Banjaran wetan, Desa Ciapus, Desa Mekarjaya, Desa Tarajusari, Desa

Batukarut dan Desa Mangunjaya ( berada di 2 Kecamatan yaitu : Kec.Banjaran

dan Kec. Arjasari)

Desa Andir, Desa Rancamanyar, Desa Campakamulya, Desa Malasari, Desa

Pulosari, Desa Sukamaju, Desa Sukamanah, Desa Babakan dan Desa Cikoneng

(berada di 4 kecamatan yaitu : Kec. Baleendah, Kec. Cimaung, Kec. Pangalengan

dan Kec. Ciparay).

Desa Sukamukti, Desa Neglasari, Desa Cipeujeuh, Desa Citaman, Desa

Rancaekek, Desa Sukamanah, Desa Cibenying dan Desa Jatiendah (berada di 6

Kecamatan Yaitu : Kec. Majalaya, Kec.Pacet, Kec. Nagreg, Kec.Rancaekek, Kec.

Cimenyan dan Kec. Cilengkrang

2. Melaksanakan penyusunan studi Feaseable Study (FS)dan Detailed Engineering Design

(DED)mikrohidro di Sub. Das Ciwidey yang dianggap memiliki potensi PLTMH sehingga

dengan adanya studi tersebut dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan

pemanfaatan sumber energi alternatif.



III-59

3. Melaksanakan evaluasi data produksi seluruh potensi dan pengelolaan panas bumi

oleh 5 pengembang panas bumi yang berlokasi di Kabupaten Bandung, antara lain :

Pertamina Geothermal Energi, Wayang Windu Geothermal Energi, Chevron

Geothermal Indonesia, Geo Dipa Energi dan Yalateknosa. Yang bertujuan untuk

akurasi data parameter penentu Dana Bagi Hasil (DBH) panas bumi, rekonsiliasi DBH

panas bumi bagi aparat Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten

Bandung.

4. Melaksanakan fasilitasi kemandirian energi di Desa Mandiri Energi (DME) berupa

pemberian bantuan 3 unit biodigester kapasitas 12 m3 di kampung CiaulDesa

Cisondari kecamatan Pasirjambu dan Kampung Sukamenak / Cibeureum Desa

Pangalengan Kec. Pangalengan bertujuan agar dapat meningkatkan taraf kehidupan

dan memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya kemampuan serta

kemandirian secara sosial dan ekonomi dengan adanya kemandirian dalam

pemanfaatan energi alternatif.

Adapun kendala yang dihadapi dalam hal pencapaian sasaran diantaranya :

Adanya keterbatasan jumlah alat ukur listrik (kWh) di PLN, dan pemesanannya

membutuhkan waktu cukup lama sehingga proses “penyalaan” listrik mengalami

keterlambatan,

Terbatasnya fasilitas mobilitas untuk kegiatan listrik pedesaan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala di atas,

diantaranya melalui kegiatan-kegiatan :

Meningkatkan koordinasi dengan pihak PLN terutama dalam pengadaan alat ukur

listrik (kWh),

Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan listrik

pedesaan,

Pengembangan mikro hidro ditawarkan kepada investor untuk dijual kepada PLN.

Pengembangan energi biogas ditawarkan kepada investor sebagai pembangkit tenaga

listrik untuk dijual kepada PLN.

5.4.2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 14 tahun 2010 tentang RP4D (Rencana

Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah), jumlah rumah di

Kabupaten Bandung sebanyak 706.651 unit terdiri dari 635.910 unit Rumah Layak Huni

dan sisanya sebanyak 70.741 merupakan unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemerintah

Kabupaten Bandung, menetapakan target jumlah perbaikan RTLH sampai dengan tahun

2015 sebagimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-

2015 adalah sebanyak 14.288, atau sebesar 20,20% dari jumlah RTLH di Kabupaten

Bandung.



III-60

Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan cakupan ketersediaan rumah yang layak huni bagi

masyarakat, diantaranya dilaksanakan melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak

huni. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas kepemilikan rumah yang sehat

dan dapat mendukung aktivitas bagi seluruh anggota keluarga secara layak. Beberapa

program yang dilaksanakan dalam percepatan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak

bagi masyarakat selain melalui Program Pengembangan Perumahan dari APBD Kabupaten

Bandung, juga terdapat beberapa program lain, diantaranya adalah melalui Program

PNPM, Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), Program dari Kementerian

Perumahan Rakyat, Program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Program

Pengembangan Perumahan dari APBD Kabupaten Bandung serta Program CSR.

Pada Tahun 2014, jumlah perbaikan RTLH yang direncanakan adalah sebanyak 1.145

unit, dengan realisasi sebanyak 2.454 unit, atau terealisasi sebesar 214,32%. Jumlah

realisasi yang jauh lebih banyak dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya dana

bantuan APBN yang memperbaiki 909 unit dan ditambah perbaikan RTLH bersumber dana

APBN melalui program PNPM sebanyak 400 unit. Sehinga total capaian perbaikan RTLH

sampai dengan Tahun 2014, telah mencapai 13.842 unit, atau 96,88% dari target RPJMD

dan 24,33% dari target perbaikan RTLH keseluruhan.

Apabila dibandingkan capaian kinerja perbaikan RTLH pada setiap tahuunnya

diperoleh gambaran bahwa kecenderungan pencapaian target kinerja pada indicator ini

meningkat secara stabil, dengan capaian pada Tahun 2013 sebesar 79,70%, dan pada

Tahun 2014 sebesar 96,88%, sehingga menyisakan target sebesar 3,12% RTLH, atau

sebanyak 446 unit RTLH yang masih harus diperbaiki, untuk memenuhi target RPJMD

Kabupaten Bandung Tahun 2015.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari perbaikan pada sektor

perumahan dan lingkungan perumahan selain didorong dari pelaksanaan program

perbaikan rumah tidak layak huni, juga dilaksanakan melalui Program Perbaikan

Lingkungan. Program tersebut mencakup perbaikan lingkungan permukiman ± 10 Ha

dengan dilakukan perbaikan jalan setapak dan saluran air hujan mikro.

Upaya peningkatan kepemilikan perumahan yang layak bagi masyarakat juga

dilaksanakan melalui pembangunan rumah susun. Pada Tahun 2013dengan sumber dana

APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum membangun rusunawa sebanyak 3 twin blok di

Desa Jatisari Kec. Kutawaringin (Proses pekerjaan masih berlanjut), Tahun 2011

Kemenpera membangun rusunawa sebanyak 1 twin blok di Desa Cangkuang Kec.

Rancaekek, Tahun 2010 Kementerian Pekerjaan Umum membangun rusunawa sebanyak



III-61

3 twin blok di Desa Baleendah Kec. Baleendah, dan Tahun 2009 Kemenpera membangun

rusunawa sebanyak 1 twin blok di Desa Baleendah Kec. Baleendah.

5.4.3. Persentase luas permukiman yang tertata

Kriteria pemukiman tertata di Kabupaten Bandung, ditentukan oleh 3 (tiga)

ketersediaan fasilitas permukiman, yaitu; dimilikinya Tempat Pengelolaan Sampah

Terpadu (TPST), Penerangan Jalan Umum (PJU), dan tersedianya Air Bersih. Pada tahun

2014 Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Program Pembangunan Rumah Sederhana

Sehat membangun berbagai kegiatan antara lain Pembangunan Kawasan Pedesaan,

Penataan dan Pemeliharaan Rusunawa. Luas area permukiman yang tertata tahun 2014

seluas 13.058,50 Ha dengan total luas areal permukiman seluas 14.297,30 Ha, tahun 2013

seluas 13.008,50 Ha, tahun 2012 seluas 12.508,50 Ha, tahun 2011 seluas 12.469,50 Ha.

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan

Perumahan, Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang

mampu, Pembangunan Rumah Sederhana Sehat dan Pembangunan Rumah Sederhana

Sehat (PNPM). Prosentase luas permukiman tertata tahun 2014 sebesar 91,34 % naik dari

tahun 2013 sebesar 90,99 %. Kenaikan ini disebabkan karena adanya Pembangunan PSU

Perumahan Swadaya

5.4.4. Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Perumahan,

Penataan Ruang dan Kebersihan serta swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan

air bersih perkotaan sedangkan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani

penyediaan air bersih perdesaan tersebut, sumber air baku yang digunakan berasal dari

air permukaan, mata air dan sumur dalam, sistem pengaliran yang digunakan adalah

secara gravitasi maupun bertekanan.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara

gravitasi juga dilakukan melalui : pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta

pembangunan terminal air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan

selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh Bumdes atau

BPABD.

Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Perumahan, Penataan Ruang

dan Kebersihan belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kab.

Bandung. Oleh karenanya pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini

menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.



III-62

Tabel 3.40. Proyeksi Peningkatan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 – 2015

Tahun Perkotaan Perdesaan

% Pddk % Layanan % Pddk % Layanan

2010 8,28 16,59 9,96 13,38

2011 8,90 18,70 10,40 15,98

2012 9,56 20,09 11,14 18,08

2013 12,64 26,58 11,88 20,18

2014 16,16 34,00 12,62 22,28

2015 19,41 40,85 13,36 24,38 Sumber : Evaluasi Kinerja SPAM di Kab. Bandung, Bidang Permukiman Dispertasih

Tahun 2014 pembangunan sistem penyediaan air bersih perpipaan berlokasi Ds.

Cikalong Kec. Cimaung, Ds. panenjoan Kec. Cicalengka, Ds. Tanjungwangi Kec. Cicalengka,

Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu, Ds. Sukamulya Kec. Kutawaringin, Ds. Padasuka Kec.

Kutawaringin, Ds. Sukaresmi Kec. Rancabali, Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey, Ds. Cikadut Kec.

Cimenyan, Ds. Karyalaksana Kec. Ibun, Ds. Sudi Kec. Ibun, Ds. Mekarjaya Kec. Arjasari, Ds.

Banjaran Wetan Kec. Banjaran, Ds. Sindangsari Kec. Pacet, Ds. Cipelah Kec. Rancabali, Ds.

Girimekar dan Ds. Jatiendah Kec. Cilengkrang, Ds. Mekarpawitan dan Ds. Sukamantri Kec.

Paseh, Ds. Margamukti dan Lamajang Kec. Pangalengan, Ds. Pingirsari Kec. Arjasari, Ds.

Cihanyir Kec. Cikancung, Ds. Mandalawangi Kec. Nagreg, Ds. Mekarlaksana Kec. Ciparay.

Pendampingan DAK : Ds. Dukuh Kec. Ibun, Ds. Maruyung Kec. Pacet, Ds. Banjarsari Kec.

Pangalengan, Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan, Ds. Mandalahaji Kec. Pacet. Sumur

dangkal : Ds. Cibeet Kec. Ibun, Ds. Cipeujeuh Kec. Pacet, Ds. Banjaran Kec. Banjaran, Ds.

Bojongsoang Kec. Bojongsoang, Ds. Margamekar Kec. Pangalengan, Ds. Padaulun Kec.

Majalaya, Ds. Tanjungsari Kec. Cangkuang. Sumur dalam : Ds. Nagrag Kec. Pacet, Ds.

Sindangpanon Kec. Banjaran. Pembangunan SPAL : Ds. Pameuntasan Kec. Kutawaringin,

Ds. Margaasih Kec. Margaasih, Ds. Cimaung Kec. Cimaung, Ds. Cikasungka dan

Hegarmanah Kec. Cikancung, Ds. Sindanglaya Kec. Cimenyan, Ds. Margamulya Kec.

Pasirjambu, Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot, Ds. Cingcin Kec. Soreang, kelurahan Andir

Kec. Baleendah. Stimulan Bantuan Pipa : Ds. Mekarwangi Kec. Ibun, Ds. Cipaku Kec.

Paseh, Ds. Babakan Kec. Ciparay, Ds. Pasirmulya Kec. Banjaran, Ds. Margaluyu Kec.

Pangalengan, Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu. Konstruksi Fisik (Hibah dari Korea) :

Pembangunan Landasan IPA Container Ds. Kopo Kec. Kutawaringin.

Tahun 2013 pembangunan sistem penyediaan air bersih perpipaan berlokasiDesa

Indragiri dan Desa Patengang Kec. Rancabali, Desa Sukanagara dan Sukajadi Kec. Soreang,

Desa Melatiwangi Kec. Cilengkrang. Sumur Dangkal Desa Parungserab Kec. Soreang, Desa

Sukanaju Kec. Majalaya, Desa Lagadar Kec. Margaasih, Desa Ciluncat Kec. Cangkuang, Desa

Wanasuka dan Desa Margaluyu Kec. Pangalengan, Desa Tarumajaya Kec. Kertasari, Desa

Laksana dan Mekarsari Kec. Ibun. Stimulan Bantuan Pipa Desa Margamulya Kec.



III-63

Pangalengan, Desa Jagabaya dan Campakamulya Kec. Cimaung, Desa Neglasari Kec.

Banjaran, Desa Banjarsari Kec. Pangalengan, Desa Manggahang Kec. Baleendah, Desa

Cilengkrang, Cipanjalu dan Ciporeat Kec. Cilengkrang, Desa Pangalengan Kec. Pangalengan,

Desa Ibun Kec. Ibun, Desa Cigentur Kec. Paseh. Pengadaan bak penampung 10 m3 dan

water meter induk 2” Kel. Sukamenak Kec. Margahayu.

Tahun 2012pembangunan sistem penyediaan air bersih berlokasi di DesaCibeureum

Kec. Kertasari, DesaAlamendah Kec. Rancabali, DesaCikitu Kec. Pacet, DesaSukawening

Kec. Ciwidey dan DesaPanyirapan Kec. Soreangserta IKK Kutawaringindan bantuan

stimulan pipa yang diberikan ke desa (Desa Cipaku, DesaKarang Tunggal, DesaTangsimekar

Kec. Paseh, Desa Ciluluk Kec. Cikancung, Desa Loa Kec. Pacet, Desa Babakan Kec. Ciparay,

Desa Sukapura, Desa Tarumajaya Kec. Kertasari, Desa Sukamaju, Warjabakti, Cipinang,

Mekarsari Kec. Cimaung, Desa Lamajang Kec. Pangalengan, Desa Bandasari Kec.

Cangkuang, Desa Panundaan dan Panyocokan Kec. Ciwidey) dari Program Lingkungan

Sehat Perumahan pada Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar

Terutama Bagi Masyarakat Miskin.

Tahun 2011 berlokasi di 5 kecamatan/5 desa yang meliputi Kec. Pangalengan Desa

Margamulya, Kec. Cimaung Desa Mekarsari, Kec. Banjaran Desa Banjaran, Kec. Arjasari

Desa Mekarjaya dan Kec. Cipinang Desa Babakan serta adanya kegiatan IKK Ciwidey

meliputi Kec. Ciwidey Desa Ciwidey, Kec. Pasirjambu Desa Mekarmaju dan Desa

Pasirjambu dari Dinas Permukiman dan Perumahan Propinsi Jawa Barat dan luncuran

program P2TPD 2 di Kec. Cimaung Desa Campaka Mulya dan Desa Pasirhuni yang

merupakan Bantuan dari Bank Dunia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.41. Analisis Capaian Indikator Kinerja Akses Aman Terhadap Air Bersih Per Tahun

No Indikator Kinerja

2013 Realisasi

Target Realisasi % 2011 2012

1. Akses aman terhadap air bersih di kawasan pedesaan

14 % 11,84 % 84,57 % 10,13 % 10,55 %

2. Akses aman terhadap air bersih di kawasan perkotaan (PDAM)

11,47 % 10,55 % 91,98 % 8,71 % 9,41 %

Jumlah Rata-Rata 88,28% 9,42% 9,98%

Sumber : PDAM dan Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Cakupan pelayanan air bersih perpipaan adalah 23,55 % terdiri untuk penduduk yang tinggal

di kawasan perdesaan adalah 12,58 % dan tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan

perkotaan adalah 10,97 % terhadap total jumlah penduduk Kab. Bandung.



III-64

5.4.5. Akses aman terhadap sanitasi

Sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung dilakukan

dengan system on-site. Berdasarkan hasil studi EHRA (Enviromental Health and Risk

Assessment) Kabupaten Bandung Tahun 2013, kurang lebih 60% rumah tangga di

Kabupaten Bandung mengelola air limbah domestic secara setempat. Adapun yang telah

teridentifikasi menggunakan tangki septik sebagai fasilitas pengumpul/ penampung/

pengolahan awal limbah tinja yaitu sekitar 48,2 %. Dari 48,2 % pengguna tangki septik

tersebut, hanya 29,24 % diantaranya yang dinyatakan memiliki suspek aman. Untuk

system on-site komunal septik tank komunal, dari tahun 2009 hingga akhir tahun 2013

telah terbangun 51 unit tangki septik komunal dengan total kapasitas pelayanan yang

dapat melayani sekitar 5.000 rumah tangga atau melayani 0,55 % rumah tangga di

Kabupaten Bandung.

Realisasi indikator ini dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung yang terbatas untuk membangun sarana sanitasi. Permasalahan sanitasi ini

seharusnya bukan hanya tugas pemerintah tetapi masyarakat dan stakeholder lainnya

dimana masyarakat harus dipicu untuk menyadari pentingnya memiliki sarana sanitasi

yang berakses aman. Berdasarka Studi ERHA tahun 2013 Saat ini perilaku buang air besar

sembarangan (BABS) secara langsung di Kabupaten Bandung mencapai 5,8 %.

5.3. Sasaran 3: Terwujudnya Pola Dan Struktur Ruang Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah


Peningkatan pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah

dimaksudkan untuk mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan struktur bangunan

pada wilayah pembangunan sesuai dengan tata ruang wilayah. Pengendalian

perkembangan dan pertumbuhan ini penting, untuk menjaga keseimbangan antara

pertumbuhan bangunan dan daya dukung lingkungan, sehingga pertumbuhan struktur

bangunan tidak berdampak negative bagi lingkungannya.

Sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator keberhasilan yaitu;ketersediaan daya

tamping tempat pemakaman bagi penduduk Kabupaten Bandung, Ketersediaan informasi

rencana tata ruang wilayah melalui peta analog dan peta digital dan persentase bangunan

ber-IMB. Dari hasil pengukuran terhadap indikator sasaran tersebut, diperoleh hasil

pengukuran sebagai berikut.



III-65

Tabel 3.42. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Terwujudnya Pola Dan Struktur Ruang Yang Sesuai

Dengan Tata Ruang Wilayah

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th


% capaian

1 Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan jumlah penduduk

1 : 18 1 : 19 1 : 25 1:27 1:26 98,85% 1:26 1:29

2

Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

15,88% 15,88% 19,41% 38,71% 19,77% 51,07% 19,77% 41,94%

3 Persentase bangunan ber IMB 0,58 % 2,43 % 7,35 % 6% 7,38% 123% 7,38% 8%

Rata-Rata 116% 90,13%

Sumber data : LAKIP DispertasihTh 2014

Dari table di atas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran

yang ditetapkan, hanya pada indikator kinerja persentase bangunan ber-IMB dari target

6% terealisasi 7,38% dengan capaian kinerja 123%, sedangkan 2 indikator kinerja lainnya

hanya mencapai target kinerja masing-masing sebesar 96,30% dan 51,10%.


sebagai berikut :



Perbandingan antara ketersediaan areal pemakaman dengan jumlah satuan penduduk

Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Persentase dari ketersediaan peta analog dan peta digital menurut wilayah kecamatan

Persentase bangunan ber IMB Persentase dari perbandingan jumlah bangunan ber-IMB disbanding dengan jumlah bangunan total





No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Program pengelolaan areal pemakaman 238.305.000 234.756.300 98,51%

2 Program perencanaan tata ruang 1.573.387.806 1.489.966.500 94,70%

3 Program pengendalian pemanfaatan ruang 118.578.005 118.577.900 100%

Rata-Rata 97,74%





III-66



5.3.1. Rasio daya tampung tempat pemakaman per-satuan jumlah penduduk

Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penataan Prasarana TPU sesuai

amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Serah

terima Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan dan pemukiman dan Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyerahan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Bandung

sehingga dapat meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman.

Melalui Program pengelolaan areal pemakaman di kegiatan Pemeliharaan sarana

dan prasarana pemakaman yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun

untuk areal pemakaman yang sudah diserah terimakan kepada Pemerintah Daerah dan

dikelola oleh UPTD Pemakaman dan Pertamanan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan. Tahun 2013 jumlah lokasi TPU sebanyak 160 lokasi,tahun 2012 jumlah lokasi

TPU sebanyak 156 lokasi,tahun 2011 jumlah lokasi TPU sebanyak 138 lokasi. Sedangkan

sampai dengan tahun 2012 jumlah TPBU sebanyak 9 lokasi yang dikelola oleh yayasan-

yayasan.

5.3.2. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Informasi berupa peta analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat

digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi

mengenai peta analog disebarluaskan melalui berita di media massa.

Peta analog dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten/Kota dan peta Rencana Rinci

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Peta Analog harus memuat informasi rencana

struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000

(RTRW Kota) dan 1 : 5.000 (Rencana rinci) yang dilengkapi dengan legenda peta.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sampai dengan tahun 2014 disusun sebanyak 9

buah RDTR, tahun 2013 disusun sebanyak 8 buah RDTR, tahun 2012 disusun sebanyak 8

buah RDTR dan tahun 2011 sebanyak 8 buah RDTR.



III-67

5.3.3. Persentase bangunan ber IMB

Setiap individu/badan usaha di wilayah Kabupaten Bandung yang akan mendirikan

bangunan, mengubah fungsi banguanan dan mengubah bangunan harus sesuai dengan

persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku yaitu wajib Memiliki Iizin

yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati Nomer 33 tahun 2010.

Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam

kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam

melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini karena IMB

memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana

tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk mewujudkan keteraturan dalam pembangunan

fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat

dihindari melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB sehingga terselenggaranya

tertib bangunan di 31 kecamatan dalam bentuk pemberian data rekomendasi penertiban

IMB sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang

berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomer 16 tahun 2009 tentang Tata Bangunan.

Sesuai dengan Rekomendasi Teknis (Rentek), dalam pengurusan Izin Mendirikan

Bangunan di wilayah Kabupaten Bandung yang meliputi penegakan ketertiban serta

pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut : tahun 2014 jumlah bangunan

ber-IMB sebanyak 74.902 unit, tahun 2013 jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 74.588

unit, tahun 2012 jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 21.045 unit, tahun 2011 jumlah

bangunan ber-IMB sebanyak 4754 unit. Kondisi diatas menunjukan bahwa Pemerintah

Daerah Khususnya SKPD terkait dalam hal ini Bidang P2B yang membawahi indikator dan

program/kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja dan target pendapatan yang

telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di

wilayah Kabupaten Bandung.

Realisasi bangunan ber-IMB sebesar 7,38 % dikarenakan adanya pengajuan Izin

Mendirikan Bangunan di perumahan formal yang pada tahun – tahun sebelumnya belum

ber-IMB sehingga pencapaian bangunan perumahan naik secara signifikan.



III-68

5.4. Sasaran 4: Terwujudnya System Transportasi Yang Tertib Dan Lancar


Capaian kinerja sasaran terwujudnya sistem transportasi yang tertib dan lancar,

dikoordinasikan secara teknis pengelolaannya dibawah Dinas Perhubungan. Untuk

mengukur capaian kinerja sasaran ini digunakan 6 (enam) indikator kinerja sasaran,

sebagaimana diuraikan dalam table dibawah ini.

Tabel 3.43. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4: Terwujudnya System Transportasi Yang Tertib Dan

Lancar

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th 2013 Target Realisasi

% capaian

1 Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang

1 : 12 1 : 19 1 : 53

(1,856%)

1 : 15

(6,67%)

1:56,07

(1,78%)

173,25%

1:56,07 1 : 15

2 Persentase rata-rata fasilitas perlengkapan jalan a. Rambu b. Marka c. guardril

1,19% 3,04% 4,24% 5,99% 5,99% 100% 5,99% 7,70%

3 VCR (volume Capacity Service) dan LoS (Level of Service)

* * VCR 0,35

LoS D VCR 0,84

LoS D

VCR 0,28 LoS

D 94,67%

VCR 0,28 LoS

D

VCR 0,84 LoS

D

4 persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor

92,03% 95,84% 88,22% 100% 86,56% 86,56% 86,56% 100%

5 persentase unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000

33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 100% 33,33% 33,33%

6 Persentase PJU terpelihara 2.359

TC 3.386

TC 5.594 TC 4.314 Tc 4.314 Tc 100% 4.314

Rata-Rata 108,56% 109,08%

Sumber data : LAKIP DInas Perhubungan 2015 dan LAKIP Dinas Bina Marga 2014

Data belum dihitung

Dari hasil pengukuran terhadap ke-6 indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh

nilai rata-rata persentase kinerja sasaran sebesar 109,08%. Dengan hasil tersebut, dapat

dinyatakan bahwa kinerja sasaran terwujudnya sistem transportasi yang tertib dan lancar

di Kabupaten Bandung pada Tahun 2014 dapat tercapai dengan baik.

Lebih lanjut apabila dibandingkan dengan target RPJMD pada setiap indikator

kinerja, hanya satu indikator kinerja yaitu rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap

penumpang yang telah mencapai target 2015. Sementara indikator lainnya masih terdapat

selisih kinerja yang menjadi target pemenuhan pada Tahun 2015. Adapun cara

penghitungan dari masing-masing indikator kinerja dalam table di atas adalah sebagai

berikut :



III-69


Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang

Membandingkan realisasi atas target : rasio daya angkut pelayanan angkutan umum terhadap penumpang dalam rentang ideal daya pelayanan angkutan yaitu diantara 1 : 54 s.d. 1 : 108

Persentase rata-rata fasilitas perlengkapan jalan a. Rambu b. Marka c. guardril

Membandingkan antara realisasi atas target : ketersediaan perlengkapan jalan

VCR (volume Capacity Service) dan LoS (Level of Service)

Membandingkan realisasi dan target antara daya tamping jalan terhadap kendaraan (VCR) dan kapasitas layanan jalan (LoS)


Membandingkan realisasi dan target antara kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dengan jumlah total kendaraan wajib uji.

persentase unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000

Membandingkan ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor dengan populasi kendaraan wajib uji (4.000)

Persentase PJU kondisi baik Membandingkan jumlah PJU dalam kondisi baik dengan jumlah PJU yang ada.

Target indikator ‘rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang’ di Tahun

2014 adalah 1 : 15,dengan asumsi per hari tiap kendaraan rata-rata mengangkut 15

penumpang dengan realisasi indikator kinerja sebesar dan terealisasi sebesar 1:56,07.

Memperhatikan karakteristik indikator dimaksud yaitu semakin angka nisbah lebih besar

dari 6,67% atau penumpang kurang dari 15 orang per-hari, maka capaian target menjadi

lebih buruk (kurang dari 100,00%). Semakin angka nisbah lebih kecil dari 6,67% atau

penumpang melebihi dari 15 orang per hari sampai dengan maksimal 108 orang, realisasi

menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik melebihi 100,00%. Namun jika jumlah

penumpang lebih dari 108 orang atau nisbah lebih kecil dari 0,926%, maka pencapaian

kinerja semakin buruk di bawah 100,00%.

Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah jaringan jalan

Kabupaten Bandung dari Tahun 2011 s.d. 2014 tidak terjadi penambahan kendaraan baru

yang cukup signifikan. Sehingga kenaikan rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap

penumpang tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun 2011 s.d.

2014. Namun pun demikian, realisasi rasio s.d. Tahun 2013 masih berada di bawah standar

optimal, yaitu antara 1:54 s.d. 1:108.

b. Analisis Program dan Pembiayaan

Untuk mewujudkan target kinerja pada sasaran ini, pelaksanaannya didukung oleh

beberapa program dengan target dan realisasi pembiayaannya sebagaimana berikut :

Tabel 3.44.

Anggaran Pendukung

No

Program /Indikator Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

1 Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang

808.719.000 796.767.917 98.52%

2 Persentase rata-rata fasilitas perlengkapan jalan a. Rambu b. Marka c. guardril

954.465.845 929.413.700 97,38%

3 VCR (volume Capacity Service) dan LoS (Level of Service)

508.661.000 481.677.000 94,70%



III-70

4 Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

64.450.000 64.450.000 100%

5 Persentase unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000

1.190.340.000 1.167.295.000 98,06%

6 Pemeliharaan dan pembangunan jalan umum 13.231.000.000 12.943.277.800 97.83%

Rata-Rata 97,75%

Sumber : berbagai laporan tahunan SKPD Tahun 2014

Hasil analisis terhadap efisiensi proses pencapaian kinerja pada sasaran ini,

diperoleh dari perbandingan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar

97,75% dengan persentase realisasi kinerja rata-rata sebesar 109,08%, maka diperoleh

nilai persentase sebesar 111,59%. dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses

pencapain kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan sangat efisien.

6. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan 6 : Meningkatkan Kontribusi Ekonomi

Kerakyatan Terhadap Perekonomian Daerah

Pengukuran kinerja tujuan meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap

perekonomian daerah diukur melalui 4 sasaran dengan 21 indikator kinerja sasaran. Hasil

pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dalam tujuan ini diuraikan

sebagai berikut dibawah ini.

6.1 Sasaran 6.1: Meningkatnya Pelaku KUMKM Dan Pelaku Usaha Modal Besar

Sasaran 6.1 dinilai oleh 7 indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh 2 SKPD,

yaitu Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP), dan Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan (Diskoperindag). Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja pada tahun 2013

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.45. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Pelaku KUMKM Dan Pelaku Usaha Modal Besar

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target

Nasional

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Target Realisasi %

capaian

1 Jumlah pelaku UMKM 7.218 7.894 8,432 8.672 9.003 103,82% 9.003 9.236

2 Nilai Investasi 3.692.192.487.389

6,302,943,075,739

6,500.000.000.000

6.600.000.000.00

0

6.275.126.103.65

3 95,08

6,275,126,103,65

3

6.700.000.000.00

0

3 jumlah sertifikasi produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal

75 60 134 159 160 101% 160 *

4 Jumlah Koperasi 1,562 1,593 1,610 1.633 1.638 100,31% 1638 1853

5 Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata

2 3 3 6 4 66,67% 4 5

6 Nilai Ekspor ($*) 511,338,0

87,31 833,686,1

78.32 82,101,96

1,892 807.286.

200 777.105.

780 96,26%

777.105.780

*

Rata-Rata 100% 94,68%

Sumber data : LAKIP Diskoperindag Tahun 2014, * tidak ada data



III-71

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku

usaha modal besar adalah sebesar 94,68%, lebih rendah 5,32% dari capaian kinerja

sasaran tahun yang lalu. Dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran 3 indikator kinerja

terealisasi lebih dari 100%, dan 3 indikator kinerja lainnya di bawah 100%.


sebagai berikut :


Jumlah pelaku UMKM Jumlah total pelaku UMKM setiap tahunnya.

Nilai Investasi Jumlah nilai investasi di Kabupaten Bandung.


Jumlah sertifikasi produk industry rumah tangga dan bersertifikasi halal.

Jumlah Koperasi Jumlah pertumbuhan koperasi di Kabupaten Bandung

Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata Jumlah pasar tradisional yang ditata

Nilai Ekspor ($*) Jumlah nilai ekspor dalam ($)

Realisasi indikator kinerja jumlah pelaku UMKM pada Tahun 2014 tercapai sebesar

103%. Angka realisasi tersebut dicapai dari realisasi sebanyak 9.003 orang pelaku UMKM,

lebih banyak 331 pelaku UMKM dari target jumlah UMKM Tahun 2014 yang ditetapkan

sebanyak 8.672 pelaku UMKM. Jumlah pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bandung,

berdasarkan data table di atas, memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya. Dengan

hasil ini masih terdapat sisa target pertambahan pelaku UMKM sebanyak 233 orang

pelaku UMKM untuk mencapai target RPJMD.

Realisasi indikator kinerja nilai investasi pada tahun 2014 sebesar

Rp.2,575,366,601,063,-, namun target perencanaan tidak terdata, karena masih ada

perbedaan pengukuran antara RPJMD dan target SKPD.

Realisasi indikator kinerja jumlah koperasi pada tahun 2014 adalah sebesar

100,31%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi capaian target kinerja jumlah koperasi

di Kabupaten Bandung yang bertambah sehingga berjumlah 1.638 koperasi dari target

1.633 koperasi. Terdapat pertumbuhan sebanyak 28 koperasi dibandingkan dengan

jumlah koperasi pada tahun sebelumnya. Namun mash terdapat selisih yang cukup besar

dibandingkan dengan target RPJMD yaitu sebesar 215 unit koperasi yang diharapkan

tumbuh sampai dengan akhir periode RPJMD.

Realisasi jumlah pasar tradisional yang sudah ditata pada tahun 2014 dari target

penatan pasar sebanyak 6 unit pasar dapat dilaksanakan sebanyak 4 unit pasar, sehingga

capaian realiasi kinerja pada indikator ini adalah sebesar 66,67%. Pertambahan jumlah

penataan pasar dari tahun 2011 s.d. 2014 telah sesuai dengan perencanaan, karena

apabila mengacu pada target RPJMD, hanya menyisakan target 1 unit pasar yang wajib

selesai proses penataannya.



III-72

Realisasi nilai ekspor pada Tahun 2014 mencapai $77.105.780,12,- dengan

persentase realisasi sebesar 96,26%dari target nilai eksport sebesar $807.286.200,-. Bila

dibandingkan dengan nilai eksport pada Tahun 2013 terdapat penurunan sebesar 3%, yang

disebabkan karena terjadinya krisis global yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi

negara-negara di benua Eropa.





No


Target Realisasi %

1 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 200.000.000 194.141.000 97,07

2 Nilai Investasi 2.588.600.000 2.539.816.650 98,12

3 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

320.000.000 299.380.000 93,56

4 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 875.000.000 833.261.400 95,23

5 Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata 5.000.000.000 4.961.290.000 99,23

6 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ($*) 135.000.000 123.771.000 91,68

Rata-Rata 95,35%


realisasi anggaran sebesar 95,35% dengan realisasi kinerja sebesar 94,68%, maka diperoleh

nilai persentase sebesar 99,30%. dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses

pencapain kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan cukup efisien.

6.2 Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

Tingkat kualitas tenaga kerja diukur melalui prosentase kasus yang diselesaikan

dengan perjanjian bersama, persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

kewirausahaan, persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, dan persentase

tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. Hasil pengukuran atas

Keempat indikator kinerja sasaran tersebut pada Tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana

diuraikan dalam table dibawah ini.



III-73

Tabel 3.46. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasional Th

2011 Th

2012 Th


% capaian

1 Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

14 21 28 35 35 100% 35 42

2 Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan

84.5 86 87,5 89 89 100% 89 90,5

3 Prosentase pencari kerja terdaftar yang di tempatkan

45 50 55 60 60 100% 60 65

4 Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

91 92 93 94 94 100% 94 95

Rata-Rata Kinerja Capaian

122,34

% 100%

Sumber : Data LAKIP Disnaker Tahun 2014

Dari hasil pengukuran pada table di atas, dapat terlihat bahwa seluruh target pada

setiap indikator kinerja adalah 100% atau seluruh target indikator kinerja terealisasi sesuai

dengan rencana. Cara penghitungan dari masing-masing indikator kinerja dalam table di

atas adalah sebagai berikut :


Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

Persentase jumlah kasus yang diselesaikan dibanding dengan jumlah kasus yang ada

Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan

Persentase tenaga kerja yang emndapatkan pelatihan dibandingkan dengan tenaga kerja terdaftar

Prosentase pencari kerja terdaftar yang di tempatkan

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dibanding dengan tenaga kerja terdaftar

Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

Persentase tenaga kerja yang dilatih dibanding dengan tenaga kerja yang terdaftar


Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian target kinerja pada sasaran ini,

melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 3 (tiga) program

pendukung, dengan alokasi anggaran total sebesar Rp.18,512,602,804,- dengan realisasi sebesar

Rp.18,363,588,250,- atau sebesar 99,27%. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran pada

setiap program dimaksud adalah sebagai berikut :

No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

2,068,603,000 2,061,760,500 99,67

2 Program peningkatan kesempatan kerja 6,342,397,500 6,287,542,430 99,13

3 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

10,101,602,304 10,014,285,320 99

Rata-Rata 18,512,602,804 18,363,588,250 99,27



III-74

Berdasarkan data persentase realiasi kinerja sasaran sebesar 100%, dan persentase

realisasi anggaran sebesar 99,27%, dapat dianalisis efisiensi atas capaian kinerja sasaran

dengan cara membandingkan antara capaian realisasi kinerja dan capaian realisasi

anggaran. Dengan analisis tersebut diperoleh nilai efisisiensi capaian kinerja sasaran

sebesar 100,74%.

3.3 Sasaran 3: Berkembangnya Usaha Agrobisnis Berbasis Ekonomi Local Dan Mampu Berdaya Saing

Tingkat kualitas perkembangan usaha agrobisnis berbasis ekonomi local yang

mampu berdaya saing, diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan

oleh 2 SKPD yaitu Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan.

Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.47. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Berkembangnya Usaha Agrobisnis Berbasis Ekonomi

Local Dan Mampu Berdaya Saing

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th


% capaian

1 Persentase peningkatan Produksi ikan konsumsi (%)

8.33 19.58 7,63 7 8,92 127,43 8,92

2 Jumlah Petani Ikan Pembudidaya (klp)

40 54 55 55 63 114,54 63 55

3 jumlah kelompok usaha tani yang bermitra

0 1 2 3 3 100 3 -

4 produktivitas komoditas Padi 61,2 63.66 592.6

47 64,14 62,68 97,72 62,68 64,56

5 produktivitas komoditas Palawija

211.2

16 108,67 122,10 112,36 122,10 10,88

6 Jumlah peternak pembudidaya (Klp)

51 50 60 116 128 110,34 128 40

7

Prosentase kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan (padi dan Jagung)

15,69 14,89 14,61 10,35 10,07 97,29 10,07 10,18

8 Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)

0.24/1.98

0.4/2.01

2,27 2,29 2,51 109,61 2,51 2,30

Rata-Rata 108,66


sebagai berikut :


Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi (%)

Jumlah Petani Ikan Pembudidaya (Klp)

jumlah kelompok usaha tani yang bermitra

produktivitas komoditas Padi



III-75

produktivitas komoditas Palawija

Jumlah peternak pembudidaya (Klp)

Prosentase kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan (padi dan Jagung)

Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)





No


Target Realisasi %

1 Pengembangan Budidaya Ikan (Klp) 2.215.015.300 2.094.286.860 94,55

2 Peningkatan pemasaran hasil produksi (pertanian/perkebunan)

1.034.550.000 1.020.299.250 98,62

3 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

5.243.144.066 5.061.375.440 96,53

4 Jumlah peternak pembudidaya (Klp) 2.536.985.000 2.434.596.760 95,96

5 Peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan

10.407.479.400 9.222.096.730 88,61

Rata-Rata 94,86



114,55% dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses pencapain kinerja sasaran ini


6.3.1. Persentase Peningkatan Produksi Ikan Konsumsi (%)

Indikator ini ditetapkan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung

dalam upaya menjamin ketersediaan ikan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Bandung. Total kebutuhan ikan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi ikan penduduk Kabupaten Bandung, pada tahun 2014 adalah

sebanyak 12.123 ton. Produksi ikan pada Tahun 2014, terealisasi melebihi standar

kenaikan rata-rata minimal produksi ikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Barat, sebesar 7% dari tahun yang lalu atau total sebanyak 11.910 ton.

Realisasi capaian kinerja persentase peningkatan produksi ikan konsumsi pada

Tahun 2014, adalah sebagai berikut :



III-76

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

Realisasi 2013

Realisasi 2012

Peningkatan produksi Ikan konsumsi (%)/ton

7 (11.910)

8.92 (12.123)

127.43 7.63 (11.131)

(10.281)

Sumber: Laporan pada bidang perikanan 2014

Berdasarkan tabel diatas realisasi produksi ikan konsumsi pada tahun 2014 adalah

sebanyak 12.123 ton atau terjadi peningkatan produksi ikan sebesar 8.92% dari produksi

ikan pada Tahun 2013. Angka capaian ini berada diatas target yang sudah di tetapkan,

yaitu target target kenaikan sebesar 7% atau produksi ikan sebanyak 11.910 ton. Dengan

realisasi tersebut maka capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 127,43%, dengan

peningkatan 1,92% atau 213 ton dari jumlah target kinerja yang ditetapkan. Lebih lanjut

berdasarkan data table di atas, dapat dilihat bahwa jumlah produksi ikan sejak tahun 2012

sampai dengan tahun 2014 menunjukan adanya kenaikan setiap tahunnya. Uraian

produksi ikan konsumsi berdasarkan jenis usaha perikanan seperti tersaji pada tabel

dibawah ini :

Tabel : Target dan realisasi produksi ikan konsumsi pada tahun 2014.

No Jenis Usaha Target (Ton) Realisasi (Ton) Persen Realisasi 2013

(Ton)

1 Kolam Air Tenang (KAT) 8.422,873 8.592,086 102,01 7.871,844

2 Mina Padi 2.862,665 2.896,839 101,19 2.675,388

3 Kolam Air Deras 490,894 500,218 98,14 458,779

4 Perairan Umum 133,892 134,800 100,68 125,133

Jumlah 11.910,324 12.123,943 101,79 11.131,144

Sumber: Laporan tahunan perikanan 2014

Berdasarkan table diatas dapat terlihat bahwa capaian produksi ikan tertinggi

sebesar 8.592,086 Ton (102,01% dari target) dari berasal dari KAT (kolam air tenang)

sedangkan yang paling kecil produksi ikan konsumsi berasal dari Kolam Air Deras sebesar

500,218 ton (98,14% dari target). Namun jika dibandingkan dengan tahun antara realisasi

produksi tahun 2014 dengan tahun 2013 maka semua jenis budidaya menunjukan

peningkatan.

Pencapaian peningkatan ikan konsumsi yang melebihi target ini didorong oleh

beberapa faktor diantaranya :

- Peningkatan kapasitas usaha pembudidaya ikan melalui stimulan bantuan sarana

budidaya dan benih ikan, serta peningkatan pengetahuan pembudidaya ikan mengenai

cara budidaya ikan yang baik dan teknik budidaya ikan melalui pelatihan/ Bimtek oleh

dinas dan sertifikasi CBIB

- Pengembangan usaha budidaya ikan intensif yaitu pembesaran ikan lele di kolam

terpal dan pengembangan usaha minapadi



III-77

Adapun stimulan pemerintah Kabupaten Bandung melalui dinas peternakan dan

perikanan dalam mendorong peningkatan produksi ikan konsumsi untuk mencapai target

yang sudah ditetapkan yaitu :

a. Memberikan stimulan bantuan kepada masyarakat berupa sarana budidaya dan benih

ikan dari sumber APBN dan APBD kabupaten yaitu dengan kegiatan Pengembangan

Usaha Mina Pedesaaan (PUMP APBN) serta bantuan sarana budidaya perikanan dari

APBD Kabupaten.

b. Meningkatkan minat pembudidaya ikan terhadap usaha perikananmemberikan

beberapa bantuan sebagai berikut:

Tabel : Stimulan bantuan perikanan kepada Masyarakat Tahun 2011-2014 :

No Jenis Bantuan (kolam Balistik) Tahun

2011 2012 2013 2014

1. Kolam balistik 8 terpal 70 unit 118 unit 145 unit

2. Ikan lele (benih) 1 paket 48.000 ekor 132.200 ekor 114.520 ekor

3. Pakan ikan lele 100 Kg 5.600 Kg 2.730 Kg 5.670 Kg

4 Ikan Nila :

a. Ukuran 3-5 cm 200 liter 700 liter 250 liter 1.480 liter

b. Ukuran 5-8 cm 1.100 kg - 200 Kg -

5 Pakan ikan nila 2.350 kg 2.600 kg 700 Kg 2.650 Kg

6 Benih udang galah - 30.000 ekor 20.000 ekor -

7 Pakan udang galah - 500 kg 250 Kg -

8 Ikan Hias:

a. Ikan Koki

-

-

80 ekor

60 ekor

b. Induk Lobster - - 7 paket 30 ekor

c. Induk Koi - - 170 ekor 200 ekor

9 Benih ikan Mas - - 300 Kg 750 Kg 5-8 cm

dan 100 liter

3-5 cm

Sumber: Laporan Kegiatan Bidang Perikanan Tahun 2011-2014 diolah

c. Pembinaan teknis dan administrasi ke Kelompok pembudidaya ikan dalam upaya

untuk memperoleh sertfifikasi pembudidaya ikan yang baik. Pada tahun tahun 2014 ini

terdapat 42 kelompok yang mendapatkan sertifikasi CBIB dengan rata-rata klasiifikasi

validasi lama berlaku 2 tahun.

d. Penunjang usaha budidaya ikan berwawasan lingkungan berupa fasilitasi pengendalian

penyakit ikan seperti:

Pematauan penyakit ikan dan lingkungan di 18 lokasi

Sosialisasi pengendalian penyakit ikan serta pemantauan obat ikan

penyebaran obat dan bahan kimia sebanyak 5 jenis

Restocking ikan lokalita (nila, Mas, baung, tawes dan nilem) di 12 lokasi



III-78

Fasilitasi kelompok masyarakat pengawas (pokmasawas) perairan umum dan

culture base fisheries (CBF).

Adapun data produksi ikan konsumsi di Kabupaten Bandung untuk tahun 2010-2014

dapat digambarkan pada Grafik dibawah ini:

Grafik : Data Produksi Ikan di Kabupaten Bandung Tahun 2009-2014

Sumber: Kompulasi data laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2009-2014.

Adapun nilai efektivitas dari indikator ini ialah sebesar 1.33. Nilai tersebut diperoleh

dengan membandingkan persentase anggaran yang dihabiskan, dibandingkan dengan

persentase capaian kinerja.

6.3.2. Jumlah Petani Ikan Pembudidaya (Klp)

Indikator ini ditetapkan untuk mengukur kinerja dinas dalam memfasilitasi pelaku

perikanan jika ingin mendirikan perusahaan/ usaha kecil pada bidang perikanan. Adapun

indikator yang ditetapkan terurai sebagai berikut:

Tabel 3.48.

Realisasi Rekomendasi Izin Usaha Perikanan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Capaian 2011

Jumlah rekomendasi izin

usaha perikanan yang

ditebitkan (orang)

20 55 155 32

Berdasarkan pada tablediatas dapat dilihat bahwa rekomendasi untuk pembuatan

usaha perikanan dari 20 orang yang menjadi target ternyata dapat terealisasi sebanyak 31

orangatau 155%. pencapaian yang cukup ini dikarenakan oleh kesadaran masyarakat akan

pentingnya kelengkapan administrasi/SIUP.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ikan konsumsi 7718 8112 8695 10398 11131 12123

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Pro

du

ksi (

Ton

)



III-79

Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan rekomendasi pada tahun 2011-2013

seperti terdapat pada tabel 19 dibawah ini.

Tabel 3.49.

Jumlah kelompok/ pelaku usaha perikanan yang mendapat SIUP-Perikanan Tahun 2011-2013

No Jenis Usaha Tahun

2011 2012 2013

1 Budidaya ikan (orang) 10 27 21

2 Pembenihan (orang) 0 1 2

3 Pembesaran ikan (orang) 0 1 5

4 Pemancingan ikan (orang) 0 3 3

Jumlah 10 32 31

Sumber: Laporan Kegiatan Binus tahun 2011-2013

6.3.3. Jumlah Peternak Pembudidaya (Klp)

Indikator ini ditetapkan sebagai cara untuk mengukur peningkatan kelompok

peternakan yang mendapat stimulan atau fasilitasi ternak maupun sarana budidaya dari

dinas peternakan dan perikanan. Adapun perbandingan antara target dan realisasi jumlah

kelompok pembudidaya yang mendapat stimulant tahun 2014 ialah sebagai berikut:

Table : Perbandingan target dan realisasi jumlah kelompok ternak pembudidaya tahun 2014

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Realisasi

2013

Jumlah peternak pembudidaya (Klp) 116 128 110,34 60

Target pada dokumen perubahan rencana strategis dinas peternakan dan perikanan

201-2015 pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 45 kelompok peternak mendapat

stimulant kegiatan. Namun setelah ada peningkatan anggaran terutama ajuan

musrenbang maka target kelompok meningkat jadi 116 kelompok. Adapun realisasi

fasilitisasi stimulant pada tahun 2014 kepeda kelompok pembudidaya ternak mencapai

128 kelompok (110,34%). Realisasi capain kinerja yang cukup tinggi mencapai 110,34%

lebih didorong oleh adanya peningkatan kelompok penerima karena adanya perubahan

anggaran yang dijadikan moment untuk mengakselerasi kinerja yang sudah ditetapkan.



III-80

Tabel : Realisasi fasilitasi stimulant ternak untuk pembudidaya ternak tahun 2014

No Kecamatan Jenis Ternak Jumlah Kelompok Jumlah Kelompok

Perubahan Jumlah Total

1 Arjasari Domba 1 kelompok 1 kelompok

Kambing PE 1 kelompok 1 kelompok

Sapi potong

betina

2 kelompok 2 kelompok

Sapi Perah FH

Jantan


2 Baleendah Domba 2 kelompok 2 kelompok

Sapi potong

betina


Ayam buras 1 kelompok 1 kelompok

Itik pedaging 2 kelompok 2 kelompok

3 Banjaran kelinci 5 kelompok 5 kelompok

Domba 2 kelompok 2 kelompok



Itik Petelur 2 kelompok 2 kelompok

4 Bojongsoang Domba 1 kelompok 1 kelompok

Itik pedaging 1 kelompok 1 kelompok 2 kelompok


5 Cangkuang Kelinci 4 kelompok 4 kelompok


Sapi potong

betina




6 Cikancung kelinci 3 kelompok 3 kelompok

Sapi potong

betina


7 Cilengkrang Kambing PE 1 kelompok 1 kelompok

Sapi potong

betina


Sapi perah FH

Betina



8 Cimaung Domba 5 kelompok 5 kelompok

Sapi potong

betina





9 Cimenyan Kelinci 2 kelompok 2 kelompok


10 Ciwidey kelinci 2 kelompok 2 kelompok




III-81

No Kecamatan Jenis Ternak Jumlah Kelompok Jumlah Kelompok

Perubahan Jumlah Total



11 Ibun Itik Petelur 1 kelompok 1 kelompok

12 Katapang Kelinci 1 kelompok 1 kelompok


13 Kertasari Kelinci 3 kelompok 3 kelompok

14 Kutawaringin domba 2 kelompok 2 kelompok



15 Majalaya Kelinci 1 kelompok 1 kelompok


16 Nagreg Domba 1 kelompok 1 kelompok

17 Pacet Domba 2 kelompok 2 kelompok



18 Pameungpeuk Itik Petelur 2 kelompok 2 kelompok

19 Pangalengan Kelinci 5 kelompok 5 kelompok


Sapi Perah FH

Jantan


Sapi Perah FH

Betina


20 Paseh Domba 2 kelompok 2 kelompok

Sapi potong

betina





21 Pasirjambu Sapi Perah FH

Jantan




22 Rancabali Kelinci 1 kelompok 1 kelompok

23 Rancaekek Sapi potong

betina


Ayam buras 2 kelompok 1 kelompok 3 kelompok



24 Soreang Kelinci 1 kelompok 1 kelompok



Jumlah 116 Kelompok 12 kelompok 128 kelompok

Sumber laporan akhir bidang peternakan 2014

Jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka terjadi peningkatan yang signifikan

terutama dalam jumlah kelompok yang diberikan stimulan, dimana terjadi kenaikan



III-82

sekitar 68 kelompok (213 %). Kenaikan ini berbanding lurus dengan semakin tingginya

anggaran dan semakin banyaknya kegiatan kelompok yang diakomodir pada tahun 2014.

Adapun perkembangan kelompok yang menerima bantuan ini dapat terlihat pada

grafik dibawah ini:

Grafik : Perkembangan fasilitasi kelompok pembudidaya pada dinas peternakan dan

perikanan tahun 2010-2014

Sumber : Laporan tahunan Bidang Perikanan diolah.

Nilai efektivitas dari pelaksanaan kegiatan untuk indikator ini ialah sebesar 1.14

yang didapat dari perbandingan capain realisasi kinerja yang mencapai 110,34% dengan

nilai capaian realisasi anggaran sebesar 95,96%

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung melalui

Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mendukung peningkatan populasi sapi perah

memberikan beberapa stimulan diantaranya seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel : Stimulan ternak dari Disnakan tahun 2010-2014

Jenis ternak 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah

Sapi potong (ekor) 6 10 36 134 25 211

Sapi perah (ekor) 12 15 20 45 36 128

Domba (ekor) 163 125 360 415 306 1.369

Kambing (ekor) 20 36 165 53 10 284

Kelinci (ekor) 200 260 618 946 1.175 3.199

ayam buras (ekor) 100 1600 5.405 300 1.760 9.165

Itik (ekor) 0 0 1.100 3.990 8.800 13.890

ayam pelung (ekor) 147 102 285 138 135 807

Sumber: DPA bidang Peternakan TA 2010-2014 diolah.

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa tiap tahunnya stimulan ternak

mengalami peningkatan. Khusus ternak itik akumulasi paling banyak dimana sampai 2014

mencapai sebanyak 13.890 ekor hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

meningkatkan populasi unggas dikarenakan oleh masih terjadinya beberapa kasus

2010 2011 2012 2013 2014

Target Kelompok 20 65 115 175 291

Realisasi Kelompok 21 72 122 182 310

0

50

100

150

200

250

300

350

Jum

lah

Ke

lom

po

k



III-83

penyakit flu burung dan ND yang cukup tinggi terutama untuk wilayah Bandung timur

seperti di Cikancung, Paseh, Rancaekek, dan Solokanjeruk.

6.3.4. Jumlah Kelompok Usaha TaniYang Bermitra

Berkembangannya usaha agrobisnis berbasis ekonomi lokal dan mampu berdaya

saing, juga dapat dilihat dari perkembangan kelompok usaha tani yang telah berhasil

mengembangkan unit-unit pasca panen dan pengolahan hasil dalam bentuk rumah

kemasan (packing house) pada komoditas hortikultura dan UPH pada komoditas

perkebunan. Pengembangan unit-unit pengolahan hasil dan rumah kemasan diarahkan

untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Perkembangan kelompok tersebut terlihat dari jenis-jenis kerjasama/kemitraan

yang telah dikembangkan dalam pengembangan maupun pemasaran produk pengolahan

pasca panen diantaranya dengan perusahaan-perusahaan lokal, ekportir, dan industry

pengolahan lainnya. Salah satu kelompok yang berhasil dalam pengembangan hasil

pengolahan pasca panen adalah kelompok usaha Jaya Alam Lestari Kecamatan Pasirjambu

yang telah mendapatkan sertifikat organik untuk produk hortikultura-sayuran-organik.

Upaya pengembangan keberdayaan kelembagaan pemasaran hasil hortikultura

dan perkebunan pada Tahun 2013, difasilitasi melalui alokasi anggaran yang bersumber

dari APBD Kabupaten Bandung dan APBN Kementerian Pertanian.

Berbagai fasilitasi yang telah digulirkan pada kelompok-kelompok usaha

hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, diantaranya

adalah pemberian stimulan mesin alat pasca panen dan pengolahan hasil, serta

memfasilitasi pengembangan jaringan kerjasama kemitraan. Berikut daftar unit rumah

kemasan dan Unit Pengolahan Hasil Perkebunan yang berkembang di wilayah Kabupaten

Bandung.

Tabel 3.50.

Rumah Kemasan Hortikultura Kabupaten Bandung

No Unit Rumah Kemasan Lokasi Komoditi Tujuan Pasar/

Kemitraan

1. Jaya Alam Lestari Pasirjambu Sayuran Supermarket

2. Madani Pasirjambu Sayuran Lyco Farm

3. Lyco Farm Pasirjambu Sayuran Supermarket

4. Adi Farm Pangalengan Sayuran Alamandah

5. Barokah Tani Agro Pasirjambu Sayuran, Stroberi Luar Bandung

6. Hataki Pasirjambu Sayuran

7. Abo Farm Ciwidey Sayuran Lyco Farm

8. Katata Pangalengan Sayuran

9. Al-ittifaq Rancabali Sayuran

10. Taruna Mulya Pangalengan Sayuran



III-84

No Unit Rumah Kemasan Lokasi Komoditi Tujuan Pasar/

Kemitraan

11. Bongkor Cimenyan Sayuran

12. Patarema Pangalengan Kentang PT. MOU

13. Putra Sari Bumi Kertasari Sayuran

14. Mekartani Cikancung Sayuran MTJ

15. Mandalawangi Cikancung Sayuran

16. Muttaqin Cileunyi Sayuran

Keterangan: profil kelompok rumah kemasan bidang hortikultura, 2013

Tabel 3.51.

Unit Pengolahan Hasil Perkebunan Kabupaten Bandung

No UPH Lokasi Produksi Tujuan Pasar/

Kemitraan

1. Rahayu Pangalengan 612 Ton Luar Negeri

2. Trikarya Mandiri Ciwidey 360 Ton Luar negeri

3. Pancawargi Ibun 100 Ton Lokal

4. Mekar Saluyu Ciparay 612 Ton Lokal

5. Mekar Tani Kertasari 200 Ton Regional

6. Giri Senang Cilengkrang 84 Ton Regional

7. Margamulya Pangalengan 300 Ton Luar Negeri

Keterangan: profil unit pengolahan hasil kopi bidang perkebunan, 2013

6.3.5. Produktivitas Komoditas Padi dan Komoditas Palawija

Sasaran strategis pembangunan pertanian adalah meningkatkan produktivitas hasil

pertanian untuk mendorong terwujudnya swasembada pangan lokal. Swasembada pangan

lokal adalah kemampuan ketahanan pangan sampai dengan tingkat rumah tangga,

terutama dalam hal keberlanjutan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan lokal dicirikan

antara lain dengan tersedianya pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh

daya beli masyarakat. Selain itu terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan juga

merupakan cerminan dari ketersediaan berbagai komoditas pangan, baik produk segar

maupun produk olahan.

Untuk mewujudkan ketersediaan pangan sampai tingkat rumah tangga tersebut,

pemerintah menyusun strategi menumbuhkembangkan berbagai usaha peningkatan

produksi dan produktivitas lahan dan pangan. Strategi pemerintah tersebut diantaranya

adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tani dalam desiminasi teknologi

mulai dari budidaya tanaman pangan pada sisi on-farm juga teknologi pasca panen dan

pengolahan hasil pada sisi off-farm.

Hasil pengukuran capaian kinerja atas upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada

tahun 2013 dalam upaya peningkatan jumlah produksi dan jumlah produktivitas

tananaman pangan unggulan, dapat dilihat dari uraian tabel berikut.



III-85

Tabel 3.52.

Pengukuran KInerja Produktivitas Padi dan Palawija Tahun 2013

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

KINERJA REALISASI %

Meningkatkan swasembada pangan lokal melalui peningkatan produktivitas lahan dan komoditas pangan unggulan lokal

1. Jumlah produksi komoditas tanaman pangan unggulan: - Padi (ton)

517.939

592.647

114,42

- Jagung (Ton) 77.515 86.256 111,28

- Ubi Kayu (Ton) 121.578 124.960 120,92

2. Jumlah produktivitas komoditas tanaman pangan: - Padi (kui/ha)

63,75

64,34

100,93

- Jagung (kui/ha) 65,54 65,94 100,61

- Ubi Kayu (kui/ha) 197,40 192,07 97,30

Tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang diindikasikan oleh

jumlah produksi tanaman pangan mengalami pertumbuhan positif dan melebihi target

kinerja yang telah ditetapkan.Pencapaian jumlah hasil produksi padi sampai Desember

2013 ini mencapai 592.647 ton GKG atau dengan peningkatan Produksi sebesar 114,42%

dari target atau mencapai 107,36% dari tahun 2012 dengan produktivitas sebesar 64,34

kuintal/hektar. Pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh

adanya perlakuan dan langkah strategis dalam peningkatan produktivitas lahan dan

komoditas padi serta penurunan persentase kehilangan hasil akibat proses pasca panen

dan pengolahan hasil.

Sedangkan realisasi produksi jagung mencapai 86.256 ton pipilan kering. Hasil

panen jagung terbagi ke dalam dua bentuk produk yang jagung dipanen muda dan jagung

dalam bentuk pipilan kering. Pada tahun 2013 ini panen jagung pipilan kering ternyata

cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2012, walaupun panen jagung mudanya juga

tetap besar karena budidaya jagung muda ternya dianggap petani dari segi ekonomi lebih

menguntungkan daripada pipilan kering apalagi dari segi waktu budidaya yang cukup

singkat serta sedikit/minimalnya perlakuann terhadap jagung yang dipanen muda.

Dalam Tabel diatas juga dapat dilihat bahwa peningkatan padi di Kabupaten

Bandung tahun 2013 ini terjadi dalam peningkatan produksi bila dibandingkan dengan

realisasi MT. 2011/2012 dan MT. 2012 dan target tahun 2013. Hal ini dikarenakan kondisi

iklim pada MT. 2013 lebih bersahabat untuk membudidayakan padi/ tanaman pangan

lainnya, walaupun pada beberapa titik sentra produksi mengalami puso akibat

kekeringan.Lebih lanjut, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan luas tanam melalui

peningkatan indeks pertanaman padi.Peningkatan IP tersebut dilaksanakan melalui

perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi dan/atau pembangunan jaringan irigasi baru, dinilai

efektif. Dengan demikian, dampak negatif dari alih fungsi lahan terhadap pencapaian



III-86

jumlah produksi tanaman pangan, khususnya padi masih bisa diminimalisasi melalui

peningkatan IP dan peningkatan produktivitas komoditas, disamping pengendalian OPT

secara bersama-sama/sabilulungan (Brigade Proteksi Tanaman).

Tabel 3.53.

Target dan Realisasi Jumlah Produksi Padi Palawija di Kabupaten Bandung Tahun 2013

No Uraian Komoditi Realisasi 2012 (Ha)

Target 2013 (Ha)

Realisasi 2013 (Ha)

% Realisasi Thd Target

2013

% thdp 2012

A PADI

1 Padi Sawah

Luas Tanam (ha) 78,969 76,604 89,069 116.27 112.79

Luas panen (ha) 78,029 73,656 86,499 117.44 110.85

Produksi (ton) 518,032 484,816 570,703 117.72 110.17

Produktivitas (kwt/ha) 66.39 67.23 65.98 98.14 99.38

2 Padi Gogo

Luas Tanam (ha) 7,950 6,077 5,093 83.81 64.06

Luas panen (ha) 7,885 5,808 5,646 97.21 71.60

Produksi (ton) 33,997 23,540 22,079 93.79 64.94


JUMLAH PADI

Luas Tanam (ha) 86,919 82,681 94,162 113.89 108.33

Luas panen (ha) 85,914 79,464 92,145 115.96 107.25

Produksi (ton) 552,029 508,356 592,782 116.61 107.38


B PALAWIJA

1 Jagung

Luas Tanam (ha) 13,101 13,143 13,589 103.39 103.72

Luas panen (ha) 8,587 11,828 13,076 110.55 152.28

Produksi (ton) 50,687 77,515 86,256 111.28 170.17


2 Kedelai

Luas Tanam (ha) 48 750 364 48.53 758.33

Luas panen (ha) 44 713 159 22.30 361.36

Produksi (ton) 67 1,008 246 24.38 366.87


3 Kacang Tanah

Luas Tanam (ha) 1,673 2,145 1,722 80.28 102.93

Luas panen (ha) 1,655 2,038 1,691 82.97 102.18

Produksi (ton) 2,853 3,018 2,437 80.76 85.43


5 Ubi Kayu

Luas Tanam (ha) 6,540 6,483 6,886 106.22 105.29

Luas panen (ha) 6,588 6,159 6,506 105.63 98.76

Produksi (ton) 120,923 121,579 124,960 102.78 103.34


6 Ubi Jalar

Luas Tanam (ha) 1,737 2,140 1,777 83.04 102.30

Luas panen (ha) 1,820 2,033 1,686 82.93 92.64

Produksi (ton) 26,503 27,527 22,267 80.89 84.02



III-87

No Uraian Komoditi Realisasi 2012 (Ha)

Target 2013 (Ha)

Realisasi 2013 (Ha)

% Realisasi Thd Target

2013

% thdp 2012


JUMLAH PALAWIJA

Luas Tanam (ha) 23,099 24,661 24,338 98.69 105.36

Luas panen (ha) 18,694 22,771 23,118 101.52 123.67

Produksi (ton) 201,032 230,647 236,166 102.39 117.48


6.3.6. Prosentase Kehilangan/Kerusakan Hasil Tanaman Pangan

Penanganan panen dan pasca panen di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 untuk

komoditas padi dan jagung memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan,

hal ini salah satunya dapat dilihat dari tingkat penurunan angka kehilangan hasil dalam

hal pemanenan serta pengolahan pasca panennya. Berdasarkan data yang ada, tingkat

kehilangan hasil komoditas padi pada tahun 2011 dalam penanganan pasca panen

mencapai 11,15% dan pada tahun 2012 ini menurun 0,75% menjadi 10,75% dan menjadi

10,47% pada tahun 2013. Sedangkan pada komoditas jagung angka kehilangan hasil tahun

2010 sebesar 4,20% menurun menjadi 4,17% pada tahun 2012 (turun 0,03%), ditunjukkan

pada Tabel 3.11. Nilai-nilai penurunan kehilangan hasil tersebut diukur pada kelompok

tani yang mendapatkan intervensi bantuan.

Penurunan tingkat kehilangan hasil tersebut didukung adanya penggunaan alat

mesin pertanian yang semakin modern, tingkat kesadaran petani dan ketrampilan petani

yang semakin meningkat sejalan dengan upaya pembinaan yang cukup intensif dari Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung.

Tabel 3.54. Realisasi Tingkat Kehilangan Hasil Komoditas Padi dan Jagung Tahun 2011, 2012, dan 2013

No Komponen Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Padi Jagung Padi Jagung Padi Jagung

1 Panen 2,35 0,29 0,58 0,27 0,51 0,27

2 Perontokan 3,35 2,76 3,33 2,76 3,28 2,76

3 Pengeringan 3,03 0,71 3,83 0,70 3,82 0,70

4 Pengilingan 2,42 0,41 3,01 0,41 2,86 0,41

JUMLAH 11,52 4,17 10,75 4,14 10,47 4,14

Sumber : Bidang Tanaman Pangan DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2013



III-88

Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bandung yang didukung oleh anggaran

yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian dan APBD Provinsi Jawa Barat telah

memberikan stimulan barang dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknologi

pasca panen dan pengolahan hasil sebagai upaya dalam pengembangan dan

pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan hasil berbasis komoditas tanaman

pangan, berupa:

Penggilingan padi/power thresher/peda thresher sebanyak 11 unit di Kecamatan

Kutawaringin, Cangkuang, Banjaran, Solokanjeruk, dan Soreang;

Mesin Parut ubi kayu sebanyak 2 unit di Kecamatan Cicalengka dan Pacet;

Mesin pemipil jagung sebanyak 1 unit di Kecamatan Soreang dan chipper sebanyak

1 unit di Kecamatan Cimenyan;

Combine harvester sebanyak 1 unit di Kecamatan Solokanjeruk;

Mesin pengolahan hasil 1 paket di Kecamatan Kertasari dan sarana pengemasan

sebanyak 1 paket di Kecamatan Ciparay.

Stimulan unit pasca panen dan pengolahan hasil sebanyak 1 paket di Kecamatan

Solokanjeruk yang terdiri dari bangunan, sepaket alat pasca panen dan pengolahan

hasil padi.

6.3.7. Jumlah Pencapaian Indeks Pertanaman (IP)

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian sasaran

berkembangnya usaha agrobisnis berbisnis ekonomi local dan mampu berdaya saing,

adalah dengan melihat peningkatan luas pertanaman pertanian tanaman pangan menuju

5% pencapaian peningkatan produktivitas pertanaman, terutama komoditas padi di

Kabupaten Bandung. Grafik Indeks Pertanaman (IP) dibawah menunjukkan adanya

peningkatan nilai dari 1,92 di tahun 2009, kemudian 1,98 di tahun 2011 dan menjadi 2,01

pada Tahun 2012 dan meningkat 0,26 pada tahun 2013 menjadi 2,27 serta produktivitas

padi meningkat dari 55,63 kuintal/ha di tahun 2005 menjadi 61,20 kuintal/ha di tahun

2011, 63,66 kuintal/ha dan 64,34 kuintal/hektar pada Tahun 2013.



III-89

Grafik : Indeks Pertanaman Tahun 2009 - 2013

Upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian, melalui peningkatan Indeks Pertanaman

(IP), adalah salah satu cara dalam mengatasi kendala berkurangnya lahan pertanian akibat alih

fungsi lahan. Dengan mengoptimalkan penggunaan lahan kegiatan usaha agribisnis tanaman

pangan, hortikultura, dan perkebunan, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan

pada akhirnya mendorong produktivitas hasil pertanian secara keseluruhan. Optimalisasi daya

guna lahan tersebut juga didukung oleh pembangunan unsur-unsur pendukung yang

mempengaruhinya termasuk pembangunan infrastruktur dasar, jalan, optimalisasi, dan konservasi.

Kegiatan-kegiatan pendukung dalam upaya peningkatan IP ini antara lain adalah

pengelolaan sumberdaya air, yang dilaksanakan melalui pengontrolan, pemeliharaan

termasuk rehabilitasi saluran-saluran irigasi tersier yang ada melalui pengembangan

jaringan irigasi dan pembuatan cek dam/dan parit. Pengelolaan sumber daya air

dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ketersediaan suplai air, sehingga tidak terjadi

kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan. Bentuk pengelolaan

air ini seperti pembuatan sumur pantek serta embung-embung.

6.4. Sasaran 4: Mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu Dalam Tatanan Integrasi

Ekonomi Lokal

Tingkat pengembangan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi

local, upaya pencapaian kinerja sasarannya dikoordinaskan secara teknis oleh Dinas

Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Pengukuran terhadap keberhasilan pelaksanaannya

melalui 3 indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan

Pariwisata. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel

berikut ini.

1.92

1.971.98

2.01

2.27

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2009 2010 2011 2012 2013

Ind

eks

Pe

rtan

aman

(IP

)



III-90

Tabel 3.55. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4: Mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu

Dalam Tatanan Integrasi Ekonomi Lokal

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion


capaian

1 Jumlah kunjungan wisata 5,124,142 5,645,569 6,234,555 6900220 6608628

95,77%

6608628 *

2 Jumlah daya tarik wisata 40 45 50 55 45

81,82%

45 *

3 Jumlah mitra kerja pariwisata 1,124 1,224 1,312 1442 * * * *

Rata-Rata

Belum ada data


sebagai berikut :


Jumlah kunjungan wisata Jumlah kunjungan pewisata dalam satu tahun

Jumlah daya tarik wisata Jumlah potensi wisata

Jumlah mitra kerja pariwisata Jumlah organisasi pariwisata


Target kinerja sasaran kinerja ini di dukung oleh program-kegiatan yang dilaksanakan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Program-program pendukung dan pendanaannya

dalam upaya pencapaian target sasaran ini adalah sebagai berikut :

No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.195.000.000 1.173.741.000 98,22

2 Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.931.500.000 2.609.067.500 89

3 Pengembangan Kemitraan 522.500.000 521.640.000 99,84

Rata-Rata 95,69


realisasi anggaran dengan realisasi kinerja, maka diperoleh nilai persentase sebesar - %.

dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses pencapain kinerja sasaran ini


Capaian Kinerja sasaran 4 tersebut di atas di dukung melalui pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

1. Pemerataan kunjungan wisatawan ke tiap-tiap objek Wisata

Kegiatanini dimaksudkan untuk membina generasi muda dalam hal ini terbentuknya

Mojang jajaka (MOKA) sebagai peran serta dalam mempromosikan kepariwisataan/



III-91

duta wisata untuk menarik minat wisatawan mengunjungi objek-objek wisata yang

ada di Kabupaten Bandung

2. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan

Kegiatan ini di maksudkan untuk meningkatkan promosi kepariwisataan dengan cara

melakukan kegiatan yang bersifat lebih mengekspos alam/ objek pariwisata dan

kesenian tradisional khas kabupaten Bandung yang tidak terpisahkan dalam

kepariwisataan yang merupakan salah satu unsur untuk menarik para wisatawan,

dan juga dengan ditambahnya fasilitas Papan Reklame Kepariwisataan yang

bertujuan untuk penunjuk arah ke lokasi wisata agar memudahkan para wisatawan

menuju lokasi wisata sehingga di harapkan meningkatnya kunjungan wisatawan.

3. Peningkatan Penataan Objek Wisata

Kegiatan ini di maksudkan untuk meningkatkan potensi kepariwisataan dengan

menata objek-objek wisata dan juga meningkatkan promosi kepariwisataan melalui

event pameran yang menampilkan ciri khas Kabupaten bandung, sehingga dengan

penataan objek wisata yang baik maka akan terpromosikannya potensi wisata untuk

meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara.

4. Peningkatan lamanya kunjungan wisatawan

Kegiatan ini untuk meningkatkan lamanya kunjungan wisatawan maka instansi

pemerintah diharapkan mampu mengajak masyarakat khususnya pelaku jasa wisata

dalam hal ini Kompepar, Pamoja agar terbina dan meningkatkan pengetahuan serta

menambah wawasan tentang pentingnya kepariwisataan. Dengan sadarnya akan

pentingnya kepariwisataan maka para pelaku jasa wisata dapat mengajak

wisatawan untuk mengunjungi objek wisata dengan cukup lama.

5. Tersedianya Data Base yang terpadu

Kegiatan ini menggambarkan pengembangan destinasi pariwisata industri,

pemasaran kepariwisataan sebagai landasan pembangunan kepariwisataan dalam

jangka panjang yang terdapat di dalam RIPPDA Kepariwisataan, dan dengan

tersedianya Data Base Kepariwisataan akan lebih terarah untuk mencari informasi

pariwisata di kab Bandung.

7. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan 7 : Menciptakan Lingkungan Yang

Serasi Dan Seimbang Dengan Memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung

Lingkungan Serta Melaksanakan Mitigasi Bencana

Pengukuran kinerja tujuan 7 ; menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang

dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan

mitigasibencanadiukur melalui 4 (empat) sasaran dengan 16 indikator kinerja sasaran.



III-92

Hasil evaluasi kinerja tujuan ini digambarkan dengan capaian kinerja 4 buah sasaran yang

telah ditetapkan, sebagaimana berikut.

7.1 Sasaran 1: Meningkatnya Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pencemaran

Dan Kerusakan Lingkungan


Upaya menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan merupakan hal penting

dalam proses pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang buruk akan mengakibatkan

konsistensi pembangunan akan terhambat dan cost pembiayaan untuk menutupi dampak

negative kerusakan lingkungan dan perbaikannya akan semakin besar. Sehingga langkah

pengawasan dan pengedalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi

langkah penting untuk menjaga kondisi lingkungan.

Untuk mengukur capaian sasaran dilakukan pengukuran melalui 5 (lima) indikator

kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Dinas Sumbar Daya Air,

Pertambangan dan Energi, dan Dinas Pertamanan, Tata Kota, dan Kebersihan. Adapun hasil

pengukuran atas ke lima indikator kinerja tersebut, adalah sebagaimanadiuraikan dalam

table berikut di bawah ini:

Tabel 3.56. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1:Meningkatnya Pengawasan Dan Pengendalian

Terhadap Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015


% capaian

1 Prosentase luasan pertambangan berijin

88,74

89,74

90,65 %

91,56% 91,56% 100% 91,56% 92,48% --

2 Cakupan pelayanan sampah 11.36 13.26 15,22 % 19,06% 16,66% 87,43% 16,66% 22%

3 Rata-rata pemakaian air bawah tanah berijin per sumur tiap tahun

17.016,37 m3/smr

16.954,97 m3/smr

16.885,17 m3/smr

16.675 m³/smr

16.885,17 m³/smr

98,76% 16.885,17

m³/smr

16.660 m³/smr

--

4 Prosentase ketersediaan peta zonasi kerentanaan

50% 62,5% 75% 87,5% 100% 114,29% 100% 100% --

5 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per Satuan Penduduk

1 : 27,5 1 : 27,5 1 : 25,6 1:17,6 1:12,2 69,32% 1:12,2 1:16,5 --

Rata-Rata 93,96%

Sumber data : LAKIP Dispertasih 2014 dan LAKIP SDAPE 2014

Berdasarkan hasil perhitungan dalam table di atas, realiasi capaian kinerja pada

sasaran ini adalah sebesar 93,96%. Besaran nilai rata-rata kinerja ini dikontribusikan oleh

realisasi target indikator kinerja persentase luasan pertambangan berijin sebesar 91,56%,



III-93

cakupan pelayanan sampah sebesar 16,66%, rata-rata pemakaian air bawah tanah sebesar

98,76%, ketersediaan peta zonasi kerentanan sebesar 114,29%, dan rasio TPST persatuan

penduduk sebesar 69,32%.


sebagai berikut :


Prosentase luasan pertambangan berijin Luas pertambangan berijin dibandingkan dengan total luas lahan pertambangan

Cakupan pelayanan sampah Persentase dari perbandingan Luasan wilayah dalam cakupan pelayanan sampah disbanding wilayah

Rata-rata pemakaian air bawah tanah berijin per sumur tiap tahun

Rata-rata hasil hasil perbandingan debit air bawah tanah yang diambil tiap sumur dengan jumlah sumur yang ada

Prosentase ketersediaan peta zonasi kerentanaan Jumlah kecamatan yang sudah dipetakan kerentanan geologi dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang rawan bencana geologi

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per Satuan Penduduk

Perbandingan jumlah TPST dengan jumlah volume sampah berdasarkan jumlah penduduk

Realiasi target indikator kinerja persentase luasan pertambangan berijin pada

Tahun 2014 tercapai 100%. Target luasan pertambangan berijin sebesar 91,65%, secara

keseluruhan dapat terpenuhi. Apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja pada

tahun-tahun sebelumnya, terlihat konisitensi kenaikan luasan pertambangan berijin,

sehingga dengan capaian Tahun 2014 ini menyisakan target sebesar 0,92% untuk

mewujudkan target RPJMD luasan pertambangan berijin pada Tahun 2015 sebesar

92,48%. Kendala yang dihadapi dalam optimalisasi sasaran ini adalah belum optimalnya

pelaksanaan good mining practiceoleh pengusaha pertambangan, karena pada umumnya

kegiatan penambangan dilakukan oleh pemodal kecil dengan sumber daya yang masih

rendah, sehingga proses penambangan dilakukan secara manual atau tidak dilakukan

dengan system mekanis. Untuk itu langkah-langkah pembinaan secara konsisten dan

kontinue terus dilakukan, untuk mengurangi/menghilangkan dampak negative dari pola

penambangan yang tidak seimbang dengan langkah perbaikan lingkungannya.

Keseimbangan lain yang harus terjaga adalah ketersediaan air tanah, mengingat

wilayah Bandung yang merupakan danau purba, yang pada lapisan bawah tanah terdapat

rongga air. Apabila rongga air bawah tanah berkurang, maka dapat menyebabkan

terjadinya penurunan permukaan tanah, sehingga menjaga kesimbangan antara

pemakaian air tanah (discharge) dengan pengisian kembali air tanah (recharge) menjadi

sangat penting untuk menjaga stabilitas kondisi tanah. Hasil pengukuran terhadap

pengambilan air bawah tanah, hanya tercapai 98,76%, yaitu dari target sebesar 16.675%

tercapai 16.885,17. Dengan hasil ini tersisa selisih sebesar 225m³ penggunaan volume air

yang harus ditekan untuk mewujudkan target RPJMD pada Tahun 2015 sebesar 16.660m³.

Kendala pencapaian target kinerja ini diantaranya disebabkan karena masih

rendahnya kesadaran para pelaku usaha dan lemahnya koordinasi antara pengelola pajak

air (Provinsi Jawa Barat) dengan pelaksana pengendalian pemakaian air tanah (Kabupaten

Bandung). Langkah lebih lanjut yang dilaksanakan adalah meningkatkan kerjasama



III-94

pengelolaan air bawah tanah dengan Provinsi Jawa Barat, melakukan kegiatan-kegiatan

sosialisasi pembinaan dan pengendalian pengunaan air bawah tanah.

Pemerintah Kabupaten Bandung hanya memiliki 1 (satu) buah TPAS yang terletak

di Desa Babakan Kecamatan Ciparay untuk menampung sampah yang mencakup 24

kecamatan dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung. Pada Tahun 2014 volume sampah

yang tertangani adalah 986,16m³ dari volume sampah yang dihasilkan sebanyak 5.918,05

m³/hr atau sekitar 16,66%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah produksi

sampah yang ditangani sebesar 1.056m³/hr dari 6.936m³/hr atau sebesar 15,22%. Dilihat

dari jumlah volume produksi sampah terlihat adanya penurunan pada tahun 2014 ini,

dikarenakan langkah-langkah penanganan sampah pada titik awal sumber produksi

sampah telah upayakan untuk dapat dilaksanakan secara maksimal, yaitu melalui

pengelolaan sampah dengan konsep 3R dan pembangunan TPST.

Daya tampung TPAS yang terbatas dan tidak seimbang dengan pertumbuhan

penduduk setiap tahunnya, sehingga optimalisasi pengelolaan sampah melalui metode 3R

dan TPST menjadi penting dilakukan. Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil

kebijakan untuk membangun TPST pada wilayah-wilayah, sehingga dapat mengurangi

distribusi beban sampah pada TPAS secara terdesentraliasi. Jumlah TPST di Kabupaten

Bandung pada Tahun 2014 telah berjumlah 71 buah dengan saya tamping sebanyak

284m³. Jumlah ini bertambah dari jumlah pada tahun 2013 sebanyak 45 buah.

beban sampah yang Capaian kinerja terendah berada pada indikator cakupan

pelayanan sampah dan rasio TPST persatuan penduduk. Kendala yang dihadapi pada

kedua indikator kinerja ini, yaitu wilayah Kabupaten Bandung yang luas dan menyebar,

sehingga sulit dan jauh dari jangkauan pelayanan, pertambahan jumlah penduduk

Kabupaten Bandung, belum tersedianya tempat pembuangan/pengolahan sampah akhir

yang mencukupi untuk dapat menampung jumlah sampah penduduk Kabupaten Bandung

serta jumlah ketersediaan dukungan sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum

sesuai kebutuhan.


Dalam upaya pencapaian kinerja pada sasaran ini di dukung oleh 1 (satu) program dan 5

(lima) kegiatan. Program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja sasaran beserta

pendanaannya adalah sebagaimana dirinci dalam table berikut :

No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat

100.000.000 91.898.500 91,90%

2 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

19.023.534.142 18.207.840.875 95,71%

3 Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C

650.000.000 521.005.000 80,15%



III-95

4 Kegiatan pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

250.000.000 246.208.000 98,48%

5 Pengukuran penurunan muka tanah (land subsidence)

150.000.000 147.232.000 98,15%

6 Kegiatan pemetaan dan analisis geologi lingkungan

350.000.000 340.947.600 97,41%

Rata-Rata 93,63%


realisasi anggaran sebesar 93,63% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar

93,96%, maka diperoleh nilai persentase sebesar 100,35%. dengan hasil ini dapat

disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapain kinerja

sasaran ini dilaksanakan dengan cukup efisien.

7.2 Sasaran 2: Terciptanya Lingkungan Yang Bersih

Tingkat terciptanya lingkungan yang bersih, diukur melalui5 indikator kinerja

sasaran yang dilaksanakan oleh 3 SKPD, yaitu Dinas Sumbar Daya Air, Pertambangan dan

Energi; Dinas Pertamanan, Tata Kota, dan Kebersihan; dan BPLH. Untuk lebih jelasnya,

capaian kinerja pada tahun 2014diuraikan di bawah ini.

Tabel 3.57. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2: Terciptanya Lingkungan Yang Bersih

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target

Nasional

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Target Realisa

si %

capaian

1 Presentase luas RTH perkotaan 0,137 0,119 0,15 0,12 0,17 141,67 0,17 0,12

2 Jumlah kegiatan pengujian kualitas air

80 481 490 500 658 132 658 600

3


45 50 62 60 62 103,3 62 65

4 Perolehan Nilai Adipura 74 74 73,07 74 71,26 96 71,26 74

5 Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

3 0 tidak ada

1 1 100 4 7

Rata-Rata 114,59

Sumber data : LAKIP Dispertasih 2014 dan LAKIP BPLH 2014

Dari hasil penghitungan capaian realisais kinerja dalam table diatas, pada Tahun

2014 diperoleh persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 114,59%. Dengan

hasil tersebut, dapat dinayatakan bahwa kinerja sasaran ini tercapai dengan cukup baik.


sebagai berikut :



III-96


Presentase luas RTH perkotaan Persentase perbandingan antara jumlah lahan terbuka hijau dibandingkan dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Bandung

Jumlah kegiatan pengujian kualitas air Jumlah intensitas kegiatan pengujian baku mutu kualitas air


Jumlah kegiatan piñata usaha/kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan yang dilaksanakan

Perolehan Nilai Adipura NIlai perolehan Adipura

Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Realisasi RTH pada tahun 2014 tercapai 141,67%, dengan meningkatnya capaian

luasan lahan terbuka hijau dari target 2014 sebesar 0,12% terealisasi sebesar 0,17%.

Dengan hasil ini realisasi capaian melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2014, dan

telah melampaui target capaian kinerja RPJMD pada Tahun 2015 yang ditetapkan

sebanyak 0,12%.

7.2.1. Presentase Luas RTH Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (Open

Spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi

(endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang

dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan

keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologi, social, ekonomi

dan arsitektur) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya

dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi

juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Agar kegiatan budidaya tidak

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang

terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30 % dimana 10 % diantaranya

adalah RTH private (RTH yang berada di lahan milik pribadi, seperti rumah atau pabrik)

dan 20 % adalah RTH publik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.58.

Analisis Capaian Kinerja Persentase RTH Perkotaan Per-Tahun

No Indikator Kinerja 2013 Realisasi

Target Realisasi Capaian 2011 2012

1. Persentase RTH Perkotaan 0,12 % 19,17 % 100 % 0,119 % 0,137 %

Sumber : UPTD Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang danKebersihan

Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari ruang-ruang suatu wilayah yang diisi

oleh tumbuhan guna mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung dari ruang

tersebut. Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh UPTD Pemakaman dan Pertamanan

Tahun 2014 luas RTH yang dikelola sebesar 33,00 Ha terdiri dari Taman Kota 3,9 Ha, Hutan



III-97

Kota Kutawaringin 2 Ha, Hutan Kota Komplek Pemda 6,4 Ha dan TPU Perkotaan 16,527 Ha,

TPU Perkotaan 16,5 Ha, RTH Jalan Raya 3,7 Ha dan Taman Cingcin 0,5 Ha dan pengadaan

tanah untuk RTH. Tahun 2013 luas RTH yang dikelola sebesar 33 Ha (sama dengan tahun

2012) sedangkan data lapangan pihak ke tiga sebesar 4.629,18 Ha terdiri dari RTH Taman

235,66 Ha, RTH Lapangan Olah Raga 64,78 Ha, RTH TPU 1.119,96 Ha, Hutan Kota 6,48 Ha,

Hutan Lindung 2.637,44 Ha, Taman Hutan Raya 0,5 Ha, Hutan Rekreasi 15,00 Ha dan Jalur

Hijau 549,38 Ha (Data hasil kegiatan Penyusunan Data/Informasi Ruang Terbuka Hijau

Kawasan Perkotaan Kabupaten Bandung 2013). Tahun 2012 luas RTH yang dikelola

sebesar 33,00 Ha terdiri dari Taman Kota 3,9 Ha, Hutan Kota Kutawaringin 2 Ha, Hutan

Kota Komplek Pemda 6,4 Ha dan TPU Perkotaan 16,527 Ha, RTH Jalan Raya 3,7 Ha dan

Taman Cingcin 0,5 Ha. Tahun 2011 luas RTH yang dikelola sebesar 28,827 Ha terdiri dari

Taman Kota 3,9 Ha, Hutan Kota Kutawaringin 2 Ha, Hutan Hutan Kota Komplek Pemda

Pemda 6,4 Ha dan TPU Perkotaan 16,527 Ha.

Melonjaknya capaian luasan Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2014 dikarenakan

telah dilaksanakannya pengadaan tanah untuk RTH di 6 lokasi dari sumber dana APBD

Propinsi. Data realisasi tahun 2013 realisasi sebesar 19,16 % dikoreksi dikarenakan adanya

ketidaksinkronan data dan sedang disusun masterplan RTH di tahun 2015.

7.2.2. Persentase peningkatan kualitas air

Presentase lokasi pengujjian kualitas air sungai yang berstatus selain “cemar berat”,

terealisasi dibawah target tahun sebelumya. Apabila dilakukan evaluasi terhadap

pencapaian indikator kinerja untuk yang tercapai lebih dari 100%, khususnya dalam

kepemilikan TPS limbah B3, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya industri memenuhi

penaatan teknis, namun belum sepenuhnya menaati ketentuan administrasi berupa

perizinan dan pelaporan. Sementara itu, penurunan kualitas air yang ditandai dengan 75

(100%) lokasi sungai yang dipantauberstatus “cemar berat” menunjukkan bahwa

pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan hanya merupakan salah satu alat

pengendalian pencemaran air, selain pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah,

penyusunan produk hukum, sosialisasi yang intensif, dan koordinasi serta pembagian

peran yang jelas antara berbagai pemangku kepentingan.

7.2.3. Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Pengendalian Lingkungan

Hidup (BPLH) memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik, yaitu bidang pengendalian lingkungan hidup yang meliputi

tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian



III-98

kerusakan lingkungan, penegakan hukum dan kemitraan lingkungan, serta melaksanakan

ketatausahaan badan.

Dalam menjalankan TUPOKSI tersebut, kegiatan penataan usaha menjadi sangat

penting dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Indikator sasaran ini direalisasikan

melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan

menghitung jumlah kegiatan pengendalian lingkungan yang dilaksanakan. Berdasarkan

data dapat disimpulkan bahwa perkembangan prosentase penataan usaha/kegiatan

dalam pengendalian pencemaran lingkungan tahun 2011-2013 selalu menunjukkan

kenaikan (lihat diagram). Kenaikan terlihat sangat signifikan dari tahun 2012 ke tahun

2013. Itu artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran

lingkungan di Kabupaten Bandung dapat dikendalikan. Pada tahun 2013 dilaksanakan 19

kegiatan pengendalian pencemaran lingkunan, yang secara keseluruhan kegiatan tersebut

dapat diselesiakan, sehingga capaian kinerja dapat diasumsikan tercapai 100% sesuai

dengan target yang ditetapkan.

7.2.4. Perolehan Nilai Adipura

Perolehan nilai Adipura Kota Soreang periode tahun 2012-2013 adalah 73,07, masih

di bawah target yang ditetapkan yakni 74,00, dengan rincian penilaian ke-1=71,52,

penilaian ke-2=73,02 dan nilai non fisik=80,25.Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya yaitu 72,00 atau 0,77 poin. Namun penghargaan Adipura belum dapat

diperoleh karena passing grade nilai untuk memperoleh penghargaan terebut adalah 74.

Kelemahan dari kecilnya nilai fisik adalah belum memadainya kriteria fisik seperti kondisi

drainase, sarana kebersihan, trotoar, pengolahan sampah 3R, keberadaan Bank Sampah,

dan kebersihan di beberapa titik pantau. Sedangkan untuk nilai non fisik, nilai yang masih

rendah adalah nilai institusi karena dukungan dana APBD untuk program Adipura dan

lingkungan hidup dinilai masih rendah.

0 0 00

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Perkembangan Prosentase Penataan Usaha/Kegiatan Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan

(%)



III-99

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat, berkontribusi pada pencapaian misi ke-3

sekira 30%.


Capian target kinerja sasaran ini, didukung oleh program-program yang dilaksanakan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Program-program pendukung dan pendanaannya

dalam upaya pencapaian target sasaran ini adalah sebagai berikut :

No


Target Realisasi %

1 Program Pengelolaan RTH 13.444.097.500 10.932.501.052 81,32

2 Peningkatan Pengendalian Polusi 500.000.000 493.018.370 99

3 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

325.000.000 292.327.250 89,95

4 Perolehan Nilai Adipura 285.000.000 280.452.500 98,40

5 Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 712.000.000 675.537.770 94,88

Rata-Rata 92,71





7.3 Sasaran 3: Terselenggaranya konservasi sumber daya alam


Tingkat kualitas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam, diukur melalui 2

indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

Kehutanan, dengan gambaran capaian kinerja pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel

berikut di bawah ini.

Tabel 3.59. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3: Terselenggaranya konservasi sumber daya

alam

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015

Target Nasion

al Th

2011 Th

2012 Th


% capaian

1 Prosentase luas lahan kritis yang ditanami

10.28 32.86 43.58 47,58 66,37 139,49 66,37 54,94

2 Luas hutan rakyat/agroforesty 715 2,335 4,659 7.910 6.251 79,03 6.251 12,93

Rata-Rata 109,26


sebagai berikut :



III-100


Prosentase luas lahan kritis yang ditanami Persentase luas lahan kritis yang telah dtangani disbanding dengan luas lahan kritis yang ada

Luas hutan rakyat/agroforesty Luas hutan rakyat disbanding hutan yang ada





No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Prosentase luas lahan kritis yang ditanami 6.491.099.000 3.750.213.620 57,77

2 Luas hutan rakyat/agroforesty 622.791.000 554.656.160 89,06

Rata-Rata 73,42





1.3.1. Prosentase luas lahan kritis yang ditanami

Lahan kritis merupakan salah satu fenomena yang banyak ditemui di wilayah-wilayah

yang sedang berkembang. Lahan kritis ini banyak disebabkan oleh erosi, tanah longsor,

perusakan hutan, dan pertanian sistem ladang berpindah. Fenomena seperti ini saat ini

sudah terjadi di Kabupaten Bandung. Mengingat Kabupaten Bandung sebagai lumbung

padi Provinsi Jawa Barat, masalah ini harus segera mendapat penanganan.

Melalui Program rehabilitasi hutan dan lahan, Kabupaten Bandung berusaha untuk

memperkecil luas lahan kritis. Pada tahun 2013 prosentase lahan kritis yang sudah

ditanami adalah 43.58 % dari luas kritis. Artinya sudah melebihi target sebesar 3.36%

dengan capaian 108.35%. Sedangkan jika dilihat kecenderungan dari tahun 2011-2013,

prosentase lahan kritis yang ditanami selalu menunjukkan kenaikan. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada diagram.



III-101

1.3.2. Luas hutan rakyat/agroforesty

Pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Bandung dilakukan melalui Program

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Pada tahun 2013, Kabupaten Bandung

memiliki 4.659 Ha hutan Rakyat. Artinya, pada tahun 2013 belum mencapai target yang

telah ditetapkan yaitu 4.745 Ha dengan prosentase capaian 98.18 %. Namun jika dillihat

dari perkembangan hutan rakyat dari tahun 2011-2013 selalu menujukkan kenaikan.

Kenaikan terlihat sangat signifikan terjadi pada periode 2012-2013 sebesar 2.324 Ha. Lebih

jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut.

Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui 2

mekanisme pendekatan: (1) pendekatan vegetatif dan (2) pendekatan ekonomi dengan

mengembangkan agribisnis di sekitar hutan. Kedua mekanisme tersebut saling

berkesinambungan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya.

10.28

32.86

43.58

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013

Pro

sen

tase

()%

Perkembangan Prosentase Luas Lahan Kritis Yang Ditanami

715

2,335

4,659

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2011 2012 2013

Luas

(H

a)

Perkembangan Luas Hutan Rakyat



III-102

Tabel 3.60.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi %

Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan hutan dan lahan

1. Prosentase luas lahan kritis yang tertanami

40,22% 43,58% 108,35

2. Luas hutan rakyat 4.745 ha 4.659 ha 98,19

3. Jumlah kelompok agroforestry

87 kel 92 105,75

4. Jumlah komoditi AUK yang diusahakan

4 4 100

Adanya praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah

konservasi tanah dan air serta banyaknya penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung

dalam jangka waktu yang cukup lama telah mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis di

Kabupaten Bandung.

Keberadaan lahan kritis di Kabupaten Bandung ini telah menyebabkan rusaknya

keseimbangan,daya dukung serta daya tampung lingkungan terutama pada lahan-lahan yang

terdapat di daerah-daerah hulu dengan fungsi sebagai daerah resapan air. Kondisi yang

sama,dan dengan ditambah banyaknya pemukiman pendudukpun terjadi di daerah sepanjang

aliran sungai (DAS), keadaan ini pada akhirnya turut berpengaruh sebagai faktor penyebab atau

faktor yang mempercepat terjadinya bencana alam di Kabupaten Bandungseperti banjir,

longsor, kekeringan serta makin tingginya kualitas pencemaran yang terjadi di beberapa badan

sungai di Kabupaten Bandung, baik pencemaran dari rumah tangga maupun industri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan pada tahun 2012 dan tahun 2013 ini telah melakukan upaya-upaya untuk

mengurangi luas lahan kritis di Kabupaten Bandung melalui penanaman komoditas

tanaman tahunan produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan, baik melalui kegiatan

yang dibiayai APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN TA. 2013. Upaya-upaya tersebut

telah dilakukan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dan berhasil menanami lahan

kritis serta tegalan seluas 15.757,80Ha.

Tabel 3.61.

Luas Penanaman Hutan dan Lahan Kritis

NO LUAS PENANAMAN HUTAN DAN

LAHAN KRITIS (KECAMATAN) 2011 (Ha) 2012 (Ha) 2013 (Ha)

1 Soreang 160.00 200.91 245.50

2 Pasirjambu 113.00 547.25 223.86

3 Ciwidey 50.00 356.82 72.50

4 Nagreg 125.00 97.15 198.86

5 Rancabali 160.00 230.00 121.61

6 Margaasih - - 115.45

7 Bojongsoang - 77.27 -

8 Dayeuhkolot - 11.81 -

9 Banjaran 285.00 - 40.45

10 Pameungpeuk - - 1.27

11 Pangalengan 505.00 306.82 493.05



III-103

12 Katapang - 38.35 -

13 Majalaya - 2.27 0.90

14 Ciparay 55.00 256.82 177.91

15 Pacet 445.00 716.77 287.04

16 Kertasari 25.00 212.50 154.76

17 Cicalengka 200.00 203.41 470.67

18 Cikancung 100.00 305.19 333.40

19 Rancaekek 1.00 - -

20 Paseh 125.00 160.23 414.32

21 Ibun 135.00 2.27 237.04

22 Cileunyi 225.00 484.30 115.45

23 Cimenyan 185.00 297.05 21.60

24 Cilengkrang 235.00 169.32 239.32

25 Margahayu 1.00 - -

26 Baleendah 70.00 198.56 82.49

27 Arjasari 470.00 446.89 276.14

28 Cimaung 285.00 207.73 174.78

29 Solokan Jeruk - - 48.87

30 Cangkuang 131.00 422.50 76.36

31 Kutawaringin 81.00 108.64 35.91

32 Tersebar di Kab. Bandung** - 147.73 11,098.22

JUMLAH 4,167.00 6,208.56 15,757.73

*Sumber; Bidang Kehutanan Distanbunhut Kab. Bandung 2013.

Saat ini upaya mempertahankan dan melestarikan hutan rakyat diakui cukup berat

dan masih mengalami banyak kendala. Hasil kajian LPM ITB (2001) menunjukkan

gambaran kondisi kerusakan lahan yang diakibatkan oleh penggunaan lahan yang tidak

sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air serta terjadinya penggunaan lahan

yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Kabupaten Bandung cukup memprihatinkan

sehingga menyebabkan tingkat erosi yang terjadi di Kabupaten Bandung berkisar mulai

dari kategori sedang sampai dengan berat.

7.4 Sasaran 4: Berkurangnya Tingkat Resiko Akibat Bencana/Kebakaran


Penetapan sasaran ini, dimaksudkan untuk menekan berbagai kerugian yang

mungkin ditimbulkan akibat terjadinya kejadian bencana/kebakaran. Dalam sasaran ini,

masih difokuskan meningkatkan kondisi kesiapan daerah/wilayah dalam menghadapi

kebencanaan, atas dasar prediksi potensi kebencanaan. Sehingga sasaran ini menekankan

pada indikator yang bersifat preventif.

Sasaran ini untuk Tingkat capaian kinerja Sasaran berkurangnya tingkat resiko

akibat bencana/kebakaran diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran, yang secara

teknis dikoordinasikan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Dinas Pertamanan, Tata Kota, dan

Kebersihan; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk lebih jelasnya, capaian



III-104

kinerja sasaran pada tahun 2014dan perbandingan-perbandingan dengan realisasi capaian

tahun yang lalu serta target RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.62. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4: Berkurangnya Tingkat Resiko Akibat

Bencana/Kebakaran

No

Indikator Kinerja


Target RPJMD 2015


% capaian

1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran

47,88 % 30 % 49,52 % 60% 49,52% 82,53% 49,52% 65%

2


27,27 % 25 % 37,33 % 40% 56,52% 58,70% 56,52% 50%

3 Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa di tanggulangi

80 100 100 100 100 100% 100% 100%

4 Jumlah kecamatan siaga bencana di Kabupaten Bandung

-- 28 31 31 31 100% 31 31

Rata-Rata 105,87% 85,31%

Sumber data : Lakip Disperatih dan Lakip BPBD 2014

Berdasarkan data table diatas, pada tahun 2014 capaian kinerja sasaran tercapai

sebesar 85,31. Hasil ini dikontribusikan dengan hasil capaian indikator kinerja cakupan

pelayanan bencana kebakaran sebesar 82,53%, Respon time sebesar 58,70%, persentase

wilayah tanggap bencana yang bisa ditanggulangi sebesar 100%, dan jumlah kecamatan

siaga bencana sebesar 100%. Cara penghitungan dari masing-masing indikator kinerja

dalam table di atas adalah sebagai berikut :


Cakupan pelayanan bencana kebakaran Persentase cakupan wilayah terjangkau pelayanan kebakaran


Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menjangkau lokasi kejadian bencana


Persentase jumlah jumlah wilayah bencana dibandingkan dengan jumlah wilayah bencana yang ditanggulangi

Jumlah kecamatan siaga bencana di Kabupaten Bandung

Jumlah wilayah kecamatan yang telah siaga bencana

Berdasarkan hasil ukur atas capaian kinerja dalam table di atas, dapat dilihat

bahwa cakupan pelayanan bencana kebakaran dari target 60% hanya tercapai 49,52%,

atau terealisasi sebesar 82,53%. Bila dibandingkan target RPJMD pada Tahun 2015 sebesar

65%, terdapat kekurangan sebesar 15,48%. Kondisi ini masih sulit untuk dapat di penuhi.

Keterbatasan armada mobil pemadam kebakaran yang dimiliki sebanyak 8 (delapan) unit

dengan 3 (tiga) pos pemadam kebakaran yaitu Wilayah I Soreang, Wilayah II Ciparay, dan

Wilayah III Cicalengka, belum mampu mencakup wilayah manajemen kebakaran seluas

176.238,67 Ha. Sehingga penanganan terhadap kejadian kebakaran yang meningkat setiap



III-105

tahunnya yaitu Tahun 2011 sebanyak 192 kejadian, Tahun 2012 sebanyak 220 kejadian,

Tahun 2013 sebanyak 252 kejadian, dan tahun 2014 sebanyak 256 kejadian, dibantu

bersama-sama dengan unit pemadam kebakaran dari Kota Bandung ataupun dari unit

milik swasta.

Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran tersebut

juga mempengaruhi respon time penanganan bencana kebakaran, yang pada tahun ini

mengalami penurunan dan tidak mencapai target dari target ditetapkan sebesar 40%

terealisasi sebesar 56,52%. Capaian waktu tempuh tercepat adalah … dan terlama adalah

… yang dihitung sejak diterimanya laporan/informasi kejadian kebakaran sampai dengan

petugas tiba dilokasi kebakaran dari pos pemadam kebakaran terdekat. Dengan catatan

hasil waktu tersebut, realisasi indikator kinerja pada Tahun ini hanya tercapai 58,70%.

Berdasarkan RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran), untuk

pengembangan dan peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

di Kabupaten Bandung, dibutuhkan pengembangan 12 pos damkar yang disertai dengan

pemenuhan sarana prasarana kebakaran termasuk penempatan mobil damkar dalam

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Bandung yang dituangkan dalam

kebijakan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalisasi capaian

kinerja sasaran ini, maka pemberdayaan masyarakat diantaranya dengan mendorong

terbentuknya dan dan tersedianya satuan relawan kebakaran yang terlatih pada pos

satlakar di setiap desa/kelurahan yang rawan kebakaran/jauh dan jauh dari posisi pos

damkar.

Capaian kinerja pada dua indikator kinerja lainnya, yaitu persentase wilayah

tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi dan jumlah kecamatan siaga

bencana di Kabupaten Bandung, dapat terealisasi sebesar 100%. Setiap tahunnya seluruh

wilayah terjadi bencana dapat ditanggulangi, dan sejak tahun 2012 seluruh kecamatan

telah memiliki kesiagaan bencana, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Dengan

realisasi kinerja tersebut, target kinerja RPJMD telah tercapai.

Indikator kinerja persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa

ditanggulangi mengukur jumlah wilayah bencana yang dapat ditangani berdasarkan

jumlah kejadian bencana yang terjadi. Jumlah kejadian bencana pada Tahun 2014

sebanyak 3 kejadian bencana, yang berupa bencana banjir, bencana tanah longsor dan

bencana putting beliung.Kejaidan bencana tersebut mencakup wilayah bencana

berdasarkan kecamatan terdampak sebanyak 20 Kecamatan. Secara keseluruhan seluruh

kejadian bencana dan wilayah bencana dapat ditanggulangi melalui ditetapkannya 1

Keputusan Bupati Bandung Nomor 360/Kep.622-BPBD/2014 tentang Penetapan Status

Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di 20



III-106

Kecamatan. Penanggulangan bencana yang dilakukan diantaranya melalui pengalokasian

tempat pengungsian sementara, pemberian bantuan logistic, mobilisasi korban bencana,

pengobatan, dan lain-lain.

Indikator kinerja sasaran jumlah kecamatan siaga bencana di Kabupaten Bandung

didasarkan atas jumlah kecamatan yang telah membangun jalur evakuasi bencana,

ketersediaan Unit Cegah Siaga di Kabupaten Bandung serta ketersediaan partisipasi

masyarakat dalam bentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) pada setiap kecamatan dan Forum

Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) yang terdiri dari LSM penggiat kebencanaan.

Sampai dengan tahun 2014 seluruh kecamatan telah memiliki TRC dengan jumlah personil

250 orang yang menyebar diseluruh kecamatan.

Kesiagaan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menghadapi bencana juga dapat

dilihat adanya anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana pada setiap

tahunnya, yang pada Tahun 2012 direalisasikan sebesar Rp.560.555.900,-, Tahun 2013

sebesar Rp.1.892.443.000,- dan Tahun 2014 sebesar Rp.749.356.250,-. Jumlah alokasi

anggaran penggulangan kebencanaan berbeda pada setiap tahunnya karena disesuaikan

dengan kondisi kejadian kebencanaan yang terjadi.


Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak lepas dari dukungan program yang



No

Program Anggaran

Target Realisasi %

1 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

5,299,892,725 5,164,824,128 97.45%

2 Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

4,439,918,750 3,837,286,640 86.43%

3 Program pengembangan data dan informasi 1,000,000,000 895,949,200 89.59%

4 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 115,250,000 115,250,000 100.00%

5 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

520,750,000 506,130,000 97.19%

Rata-Rata 11,375,811,475 10,519,439,968 94.13%


persentase realisasi anggaran sebesar 94,13% dengan persentase realisasi kinerja sebesar

85,31%, maka diperoleh nilai persentase sebesar 90,63%, dengan hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa proses pencapain kinerja sasaran ini dilaksanakan dengan cukup

efisien.



III-107

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di dalam pasal 128 ayat (1) pada bagian ketiga

tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah menjelaskan bahwa setiap SKPD yang

memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang

menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah diupayakan melalui peningkatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan

potensi yang ada, dengan memperhatikan aspek kepentingan umum, keadilan dan

kemampuan masyarakat serta efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah diarahkan kepada peningkatan

pungutan yang telah ada objek dan subjeknya dan penggalian potensi baru atau mencari

objek dan subjek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan ekonsiliasi dengan Pemerintah

Pusat dan Provinsi sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.

Adapun kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi:

1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemungutan Pajak Daerah secara

intensif.

2. Meningkatkan koordinasi antar SKPD Pemasok Income dalam upaya meningkatkan

PAD.

3. Meningkatkan pelaksanaan penagihan aktif terhadap penunggak Pajak Daerah.

4. Memperluas basis pungutan Pajak Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

5. Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah terutama pelayanan oleh UPTD Pajak Daerah.

6. Meningkatkan pelayanan pada tingkat pelayanan dasar seperti pelayanan

PUSKESMAS dan Pasar Tradisional.

7. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa

Barat terkait dengan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

8. Memberikan Reward dan Punishment terhadap SKPD pemasok income dan

melaksanakan peenegakan Hukum terhadap Wajib Pajak/Retribusi yang melanggar.

9. Penerapan Aplikasi System dalam pengelolaan Pajak Daerah.

2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bandung menganggarkan pendapatan

sebesar Rp. 3.259.547.477.158,22,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.368.043.981.175.50,-

atau 103,33 %.



III-108

Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber

dari Pendapatan Transfer yang dianggarkan sebesar Rp. 2.685.303.620.927,10,- dan

terealisasi sebesar Rp. 2.724.549.456.516,00,- atau 101,46 % memberikan kontribusi

sebesar 80,88% sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp.

430.127.599.111,12,- dan terealisasi sebesarRp. 507.243.684.130,50,- atau 117,93 % baru

dapat memberikan kontribusi sebesar 15,06%. Sedangkan dari lain-lain pendapatan yang

syah dianggarkan sebesar Rp.83.518.630.458,00,- terealisasi sebesar

Rp.119.790.629.444,50,- atau 143,43 % dengan kontribusi 3,56 %.

Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada

Pemerintah Pusat masih sangat besar walaupun kontribusi PAD tersebut telah meningkat

cukup signifikan apabila dibandingkan dengan kontribusi PAD terhadap Pendapatan

Daerah 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data realisasi PAD Tahun 2011 sampai dengan

Tahun 2013 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : Tahun

2011 sebesar 11,86 % dan pada Tahun 2012 sebesar 12,62 % dan pada Tahun 2013

sebesar 15,06 %.

Gambaran Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2013

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.63. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2014

REK URAIAN ANGGARAN REALISASI (%) Kontribusi

1. PENDAPATAN 3.259.547.477.158,22 3.368.043.981.175,50 103,33 100

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 430.127.599.111,12 507.243.684.130,50 117,93 15,06

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 243.777.364.885,12 287.766.327.300,00 118,04 8,54

1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 51.214.186.650,00 49.547.220.662,00 96,75 1,47

1.1.3.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan51.617.417.126,00 50.139.506.724,00 97,14 1,49

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 83.518.630.450,00 119.790.629.444,50 143,43 3,56

1.2. PENDAPATAN TRANSFER 2.685.303.620.927,10 2.724.549.456.516,00 101,46 80,89

1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER / DANA PERIMBANGAN 2.061.368.459.952,00 2.104.760.856.008,00 102,11 62,49

1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak 99.044.928.763,00 84.447.979.092,00 85,26 2,51

1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 73.165.812.189,00 131.155.157.916,00 179,26 3,89

1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 1.730.063.709.000,00 1.730.063.709.000,00 100,00 51,37

1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 159.094.010.000,00 159.094.010.000,00 100,00 4,72

1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 428.493.318.000,00 428.493.318.000,00 100,00 12,72

1.2.2.1. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 428.493.318.000,00 428.493.318.000,00 0,00 12,72

1.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi 195.441.842.975,10 191.295.282.508,00 97,88 5,68

1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 195.441.842.975,10 191.295.282.508,00 97,88 5,68

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 144.116.257.120,00 136.250.840.529,00 94,54 7,88

1.3.1. Pendapatan Hibah 2.368.480.000,00 1.490.141.040,00 62,92 3,01

1.3.3. Pendapatan Lainnya 141.747.777.120,00 134.760.699.489,00 95,07 70,45

Sumber : Laporan Keuangan SKPD dan DPPK Kabupaten Bandung 2014



III-109

Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing

jenis sampai akhir tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.64. Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD

Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014

(Rp) (Rp) (%) (%)

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 243,777,364,885.12 287,766,327,300.00 118.04 56.73

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 51,214,186,650.00 49,547,220,662.00 96.75 9.77

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 51,617,417,126.00 50,139,506,724.00 97.14 9.88

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 83,518,630,450.00 119,790,629,444.50 143.43 23.62

430,127,599,111.12 507,243,684,130.50 117.93 100.00

KONTRIBUSI

JUMLAH

NO URAIANANGGARAN REALISASI


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total Anggaran PAD Tahun 2013sebesar Rp.

430.127.599.111,12,- dan terealisasi sebesar Rp. 507.243.684.130,50,- atau 117,93 %.Dari

empat komponen PAD tersebut di atas, PajakDaerah merupakan komponen penyumbang

terbesar dengan kontribusi sebesar 8,54 %, sedangkan yang paling kecil adalah

Pendapatan Retribusi Daerah, yang memberikan kontribusi sebesar 1,47 %.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, yang berkaitan dengan

fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan

barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakan-kebijakan dibidang belanja daerah

diarahkan sebagai berikut :

1) Belanja yangdiarahkan untukmelindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat termasuk bagi warga miskin yang berupa pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, fasilitas dan kualitas lingkunga sosial, serta sarana dan prasarana

yang pendukung yang memadai.

2) Belanja yang diarahkan pada upaya percepatan pelayanan administrasi terpadu yang

dilaksanakan oleh SKPD kecamatan sebagaimana amanat peraturan perundang-

undangan.



III-110

3) Belanja yang diarahkan untuk mendukung peningkatan daya beli masyarakat melalui

berbagai program/ kegiatan yang ada pada sektor pertanian, peternakan, perikanan,

perkebunan, kehutanan, koperasi dan UMKM yang disesuaikan dengan

perkembangan sumber pembiayaannya baik pusat provinsi maupun kabupaten.

4) Belanja yang diarahkan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar

wilayah dapat berupa peningkatan jalan mantap, penambahan elektrifikasi rumah

tangga sasaran, peningkatan penyediaan air baku, dan penambahan rumah layak

huni dengan memperhatikan ketersediaan waktu serta mekanisme pelaksanaannya.

5) Belanja yang diarahkan untuk mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat

beserta pemerintahannya seperti Raksa Desa sabilulungan.

6) Belanja yang diarahkan untuk mendukung peningkatan pengawasan, pembinaan,

dan penilaian kinerja badan usaha milik Negara.

7) Belanja yang diarahkan untuk mendukung pada perbaikan kualitas lingkungan,

pengendalian alih fungsi lahan, penanganan dan pencegahan resiko akibat bencana

alam serta dampak resiko social lainya.

8) Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai

berikut:

a. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan

lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi,

jaringan dan jembatan.

b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan

pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan,

perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan

kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang

ditetapkan peraturan perundang-undangan.

c. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji

dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan

pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka

peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan

masyarakat.

d. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh

Pemerintah.



III-111

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah menurut jenis belanja,

terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan

Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga.

b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja

Modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

Total anggaran belanja daerah Tahun 2013 sebesar Rp. 3.556.435.069.635,98,- dan

terealisasi sebesar Rp. 3.242.165.132.570,50 atau 91,16%, dialokasikan untuk belanja

tidak langsung sebesar 59,80% dan untuk belanja langsung sebesar 40,20%, untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.65.

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

(Rp) (Rp) (%) (%)

1. Belanja Tidak Langsung 2.167.357.178.307,26 1.938.719.940.170,00 89,45 59,80

1.1. Belanja Pegawai 1.876.339.109.506,48 1.675.145.253.728,00 89,28 51,67

1.2. Belanja Hibah 50.918.941.500,00 45.795.244.500,00 89,94 1,41

1.3. Belanja Bantuan Sosial 11.569.497.064,00 3.193.750.000,00 27,60 0,10

1.4. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 79.858.117.825,77 79.808.834.300,00 99,94 2,46

1.5. Belanja Bantuan Keuangan 135.218.245.920,00 132.970.226.420,00 98,34 4,10

1.6. Belanja Tidak Terduga 13.453.266.491,01 1.806.631.222,00 13,43 0,06

2. Belanja Langsung 1.389.077.891.328,72 1.303.445.192.400,50 93,84 40,20

2.1. Belanja Pegawai 157.617.214.516,00 160.091.690.247,00 101,57 4,94

2.2. Belanja Barang dan Jasa 723.239.437.752,66 694.275.377.489,50 96,00 21,41

542.3. Belanja Modal 508.221.239.060,06 449.078.124.664,00 88,36 13,85

3.556.435.069.635,98 3.242.165.132.570,50 91,16 100

PROPORSI

JUMLAH

NO URAIANANGGARAN REALISASI




IV-1

BAB IV

P E N U T U P

Pelaporan LAKIP 2014, secara umum merupakan gambaran atas penyelenggaraan

Pemerintahan Kabupaten Bandung yang mencakup 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang

dilaksanakan. Namun sesuai dengan tujuan penyusunan LAKIP yaitu pelaporan terhadap

capaian kinerja atas perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Bandung, maka mekanisme

penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung secara lebih spesifik disusun sesuai dengan

penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Bandung, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-

2015.

Laporan ini merupakan upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah

Kabupaten Bandung atas penggunaan berbagai sumber daya khususnya keuangan dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga seluruh penggunaan sumber daya

dipertanggungjawabkan bukan sekadar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana

belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan

tujuan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Beberapa kesimpulan terkait dengan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja

penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014, yaitu antara lain :

1. bahwa pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung atas

pelaksanaan seluruh urusan yang dilimpahkan, baik urusan wajib mapun urusan pilihan,

diantaranya digambarkan melalui Indikator Makro Kabupaten Bandung. Hasil

pengukuran atas Indikator Makro Kabupaten Bandung menunjukan angka atau nilai yang

mengindikasikan adanya peningkatan kualitas kondisi makro sosial, ekonomi, dan

pembangunan manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dan menjelaskan

bahwa :

a. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang mengalami peningkatan

setiap tahunnya, namun masih tetap dibawah angka proyeksi pertumbuhan,

sehingga dapat diartikan bahwa laju pertumbuhan penduduk masih terkendali.

Pertumbuhan ekonomi terlihat adanya penurunan dilihat dari aspek Laju

Pertumbuhan ekonomi yang menurun sebesar 0,004%, dan angka investasi yang

menurun sebesar Rp.141.306.302.770,-. Namun kondisi penurunan tersebut, tidak

berdampak pada angka inflasi yang berhasil ditekan sebesar 0,420, dan pada PDRB

Kabupaten Bandung yang dihitung berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan

harga konstan yangmasing-masing menunjukan kenaikan, serta tetap stabilnya daya

beli masyarakat yang menunjukan adanya perbaikan sebesar Rp.2.020,- dari kondisi

tahun yang lalu.

b. Penurunan kondisi perekonomian tersebut juga tidak berdampak signifikan terhadap

kondisi indikator makro yang lainnya, hal ini diperlihatkan dengan naiknya Indeks



IV-2

Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,290 point. Kenaikan IPM ini juga

menunjukan kestabilan kondisi perkembangan masyarakat, yang dapat dilihat dari

adanya peningkatan atas setiap indikator makro yang menjadi penunjang dalam

proses penghitungan IPM di Kabupaten Bandung.

2. Tingkat capaian kinerja atas seluruh indikator sasaran menurut klasifikasi tujuan yang

telah ditetapkan, menunjukan hasil rata-rata sebesar 96,17%. Dari hal tersebut dapat

ditarik kesimpulan bahwa secara umum seluruh program dan kegiatan telah

dilaksanakan dengan baik dan berhasil mencapai target kinerja sesuai dengan

perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2014, merupakan proses penting bagi

Pemerintah Kabupaten Bandung, karena pada Tahun ini dilaksanakan perubahan atas RPJMD

Kabupaten Bandung, yang merupakan landasan gerak bagi seluruh proses penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan. Pada Tahun ini pembangunan sinergitas perencanaan antara

perencanaan Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Bandung

dengan perencanaan yang dibangun oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

dalam bentuk dokumen RENSTRA dan RENJA SKPD. Sinergitas ini dilakukan melalui

penajaman indikator-indikator kinerja mulai indikator kinerja out put, out come, sampai

dengan indikator dampak dari setiap dokumen perencanaan, sehingga terjalin kesatuan arah

gerak perencanaan antara Visi dan Misi Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi yang

dibangun oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses penyusunan LAKIP Kabupaten

Bandung yang menyebabkan belum tersusunnya dokumen LAKIP Kabupaten Bandung Tahun

2014 secara maksimal sesuai dengan tata cara dan mekanisme penyusunan LAKIP antara lain

adalah :

1. Adanya beberapa jenis pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dipenuhi

oleh pemerintah daerah yaitu antara lain Laporan Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD, IPPD dan

laporan keuangan daerah, dengan mekanisme penyajian yang berbeda-beda, namun

dengan tengat waktu penyelesaian laporan yang bersamaan. Kondisi tersebut tentunya

menyebabkan tidak terkonsentrasinya penyusunan laporan dengan baik dan terjadinya

in-efisiensi pengalokasian sumber daya yang cukup besar hanya untuk sekedar memenuhi

penyusunan laporan. Bila dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas,

maka kondisi banyaknya jenis laporan yang harus tersusun dengan tengat waktu

bersamaan tersebut, tentunya menjadi beban kerja yang tidak efektif bagi seluruh unit

pelaksana penyusun pelaporan.

2. Penyesuaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana RPJMD perubahan yang

telah ditetapkan, masih belum secara keseluruhan dapat dipahami dan terakselerasi

dengan perencanaan SKPD. Kondisi ini menyebabkan pada beberapa indikator kinerja

sasaran yang dipaparkan belum memiliki data dan informasi pendukung yang mencukupi.



IV-3

3. Masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tepat, sesuai dan relevan dengan

sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan, hal ini menyebabkan penjelasan atas

analisis kinerja belum dapat dideskripsikan secara akurat.

Berkenaan dengan kendala-kendala tersebut di atas, saran, usulan, langkah tindak

lanjut yang dapat disampaikan dan dilaksanakan yaitu :

1. Pemerintah pusat perlu mengkaji kembali tentang efektivitas dan efisiensi sistem

pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dengan menyusun konsep penyederhanaan

dan pengintegrasian ketentuan tentang sistem pelaporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, baik tata cara maupun mekanisme pelaporan secara efektif dan

efisien, sehingga memberikan kemudahan pemerintah daerah dalam memenuhi

kewajiban pelaporan.

2. Perlu adanya penelaahan lebih lanjut dan perumusan kembali atas beberapa indikator

kinerja daerah dan indikator kinerja sasaran sehingga dapat memilah indikator kinerja

utama (prioritas) dari indikator-indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

3. Perlu dilaksanakannya pembinaan penyusunan Indikator Kinerja Utama pada setiap

SKPD, dalam proses perbaikan dan perubahan RENSTRA SKPD yang merupakan landasan

perencanaan program dan kegiatan SKPD.

4. Perlu dilaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan secara intensif dan menyeluruh pada

segenap aparatur pemerintah, agar setiap individu memahami target kinerja yang harus

diwujudkan secara bersama-sama.

5. Perlu peningkatan kualitas pengendalian, koordinasi, dan sistem informasi kinerja

sehingga dapat memantau dan mengintegrasikan informasi kinerja secara menyeluruh

dalam satu bentuk kegiatan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum mampu secara sempurna menyajikan data

dan informasi dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan

ketentuan. Namun demikian dengan segala keterbatasan dalam penyusunan dan pelaporan

kinerja ini, kami berharap bahwa LAKIP tahun 2014 ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat

untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2014, dan

khususnya dapat menjadi bahan evaluasi pada proses perbaikan kinerja Pemerintah

Kabupaten Bandung di masa yang akan datang.

Target Realisasi Kinerja Persentase

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 74.23 74.23 100.00%

2Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian

kinerja Kabupaten Bandung3.00 3.00 100.00%

4Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan

kearsipan sesuai peraturan yang berlaku110 110 100.00%

4 Cakupan Penertiban KK 95.21 100.00 105.03%

5 Cakupan penertiban KTP 97.36 92.00 94.49%

6 Cakupan penertiban akta kelahiran 62.00 60.11 96.95%

2

Terwujudnya regulasi

penyelengaraan pemerintahan

daerah

7 Jumlah Perda Yang Diterbitkan 23.00 22.00 95.65%

8 Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur 5038.00 4589.00 91.09%

9 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian 5900.00 6710.00 113.73%

10Prosentase Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin20.00 22.00 110.00%

11Prosentase Pegawai yang memenuhi nilai minimal

sasaran penilaian prestasi kerja minimal >50100.00 100.00 100.00%

12 Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 100.00 100.00 100.00%

13Prosentase kesesuaian program yang direncanakan

terhadap program yang dianggarkan100.00 99.45 99.45%

14 Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD 6.00 6.00 100.00%

15Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan

komunikasi data pemerintah Kabupaten Bandung 62.00 62.00 100.00%

16Prosentase temuan pemeriksaan yang telah di

tindaklanjuti.1218.00 624.00 51.23%

17 Persentase kontribui PAD terhadap Pendapatan 13.75 17.37 126.33%

18 Persentase serapan belanja daerah 95.40 88.07 92.32%

19 Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release) 240.00 190.00 79.17%

20Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan

masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)289.00 283.00 97.92%

1 Meningkatnya IPM Pendidikan 1 Indeks Pendidikan 86.73 85.28 98.33%

2Meningkatnya penduduk

melek huruf2 Angka Melek Huruf (AMH) 98.86 98.86 100.00%

3 Rata-rata lama sekolah (RLS) 8.71 8.72 100.11%

4 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini 31.97 40.98 128.18%

5 APM SD /Sederajat 96.65 95.13 98.43%

6 APM SMP /Sederajat 82.00 82.83 101.01%

7 APM SMA /Sederajat 42.00 37.96 90.38%

4Meningkatknya kualitas

Tenaga Pendidik8 Presentase guru berpendidikan min. S1/D4 78.50 86.17 109.77%

9 Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional 85.00 85.00 100.00%

10 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk 482.00 482.00 100.00%

11 Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk 390.00 390.00 100.00%

12 Indeks Kesehatan 75.83 75.90 100.09%

13 Angka Kematian Bayi (AKB) 33.10 33.90 102.42%

14 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100.00 100.00 100.00%

15Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan

trerhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)80.00 86.50 108.13%

16Persentase Puskesmas, Puskesmas pembantu dan

jaringannya yang dibangun sesuai standar71.00 82.85 116.69%


bersekolah

5

Meningkatnya prestasi

olahraga dan peran pemuda

dalam pembangunan

Meningkatnya status

kesehatan dan gizi masyarakat6

Meningkatnya SDM aparatur

yang professional3

Tujuan : Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.

MISI KESATU : Meningkatkan profesionalisme birokrasi.

Tujuan : Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Penetapan Kinerja dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung

Tahun 2014

MISI KEDUA :Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan budaya sunda

No Sasaran Indikator Kinerja

2014

5

Meningkatnya pemanfaatan

teknologi, informasi, dan

komunikasi

6Meningkatnya akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah

1Meningkatnya kualitas dan

kuantitas pelayanan

4

Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan

daerah

Target Realisasi Kinerja PersentaseNo Sasaran Indikator Kinerja

2014

17Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child

Imunisasi)88.00 90.00 102.27%

18Cakupan Ketersediaan dan pemerataan obat yang

bermutu perkapita5500.00 4018.00 73.05%

19 Persentase tempat-tempat umum sehat 80.00 80.40 100.50%

20Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien

masyarakat miskin100.00 100.00 100.00%

21Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1

yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota80.00 80.00 100.00%

22Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien

masyarakat miskin 100.00 100.00 100.00%

23Rata-rata Prosentase PMKS yang mampu memiliki

kemandirian 4.90 4.99 101.84%

24Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif

melayani PMKS60.00 60.00 100.00%

25Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi

sosial.50.34 50.34 100.00%

26 laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2.00 1.60 80.00%

27Prosentase capaian peningkatan peran serta

masyarakat dalam program KB disetiap desa280.00 351.00 125.36%

28 Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif 79.00 82.00 103.80%

29 Frekuensi Pertemuan Ulama/Umaro 18.00 18.00 100.00%


1. Islam 1:245 1:245 100.00%

2. Kristen 1:3491 1:3491 100.00%

3.Hindu 1:2384 1:2384 100.00%

4.Budha 1:2518 1:2518 100.00%

31Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola

masyarakat8.38 8.38 100.00%

32 Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan 25.00 25.00 100.00%

33 Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan 50.00 50.00 100.00%

34 Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan 25.00 25.00 100.00%

36 Jumlah koleksi buku/bahan perpustakaan 21535.00 22066.00 102.47%

1 Persentase layanan air bersih di pedesaan 20.00 20.00 100.00%

2 Presentase rumah layak huni 85.77 85.77 100.00%

3 Presentase rumah tangga yang mengakses MCK 70.00 70.00 100.00%

4 Presentase jalan desa kondisi baik 72.00 72.00 100.00%

5 Persentase desa yang mengangkut sampah dari

sumber ke TPS 65.00 60.00 92.31%

6 Jumlah Desa Swasembada 1.00 4.00 400.00%

7 Jumlah Desa Swakarya 10.00 18.00 180.00%

8 Skor PPH berdasarkan konsumsi pengan utama 84.30 84.30 100.00%

9 Skor PPH berdasarkan ketersediaan pangan 98.60 86.63 87.86%

1 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (kali/minggu) 7.00 4.00 57.14%

2 Jumlah Anggota Linmas 5560.00 5600.00 100.72%

3Rasio peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti

sosialisasi tentang wawasan kebangsaan 1610.00 1215.00 75.47%


pendidikan politik 900.00 1200.00 133.33%

5 Cakupan Penegak Perda 65.00 65.00 100.00%

6Rasio peningkatan masyarakat yang mengikuti

sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini 17110.00 17110.00 100.00%

1Meningkatnya kuantitas, dan

kualitas aparat penegak perda

2

Meningkatnya kesadaran

wawasan kebangsaan bagi

masyarakat.

3Meningkatnya kewaspadaan

dini/deteksi dini di masyarakat

MISI KEEMPAT : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Tujuan : Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota

dan non anggota) yang terlayani oleh jenis

perpustakaan di Kabupaten Bandung.

294,800 280,125 95.02%

Tujuan : Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.

MISI KETIGA : Memantapkan Pembangunan Perdesaan

2Meningkatnya perkembangan

kemandirian desa

1Meningkatnya infrastruktur

desa

12Meningkatnya minat baca

masyarakat

35

30

7

Meningkatnya Perilaku

Masyarakat Hidup Bersih dan

Sehat serta menggunakan

fasilitas kesehatan.

Meningkatnya status


11Terwujudnya Pelestarian

Budaya Sunda

8Meningkatnya keberfungsian

sosial bagi PMKS

9Pengendalian jumlah

penduduk

10Meningkatnya kegiatan

keagamaan


2014

1 Persentase penambahan panjang jalan kabupaten 2.44 0.00 0.00%

2 Prosentase Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong 160.36 160.36 100.00%

3Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat

berjalan dengan selamat dan nyaman 11.27 11.27 100.00%

4 Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik 798.72 932.16 116.71%

5 Presentase kondisi jembatan baik 641.00 641.00 100.00%

6

Presentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian

rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten yang

sudah ada

70.00 70.00 100.00%

7Presentase penanganan drainase skala kawasan dan

skala kota2.18 5.07 232.57%

8 rasio elektrifitas rumah tangga miskin 27.84 32.79 117.78%

9 Persentase perbaikan rumah layak huni 87.55 91.95 105.03%

10 persentase luas permukiman yang tertata 89.22 91.34 102.38%

11 Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan 20.00 12.58 62.90%

12 Akses aman terhadap sanitasi 58.00 53.29 91.88%

13Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan

jumlah penduduk1 : 27 1 : 26 98.85%

14

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang

(RTR) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana

rincinya melalui peta analog dan peta digital

38.71 19.77 51.07%

15 Persentase bangunan ber IMB 6.00 7.38 123.00%

16rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap

penumpang6.67 1.78 26.69%

18 VCR (Volume Capacity Ratio) dan LoS (Level of Service)

VCR 0,84

LoS D VCR 0,28 LoS D 94.67%

19persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan

pengujian kendaraan bermotor100% 86.56% 86.56%

20persentase unit pengujian kendaraan bermotor per

populasi kendaraan wajib uji 400033.33% 33.33% 100.00%

21 Persentase PJU kondisi baik 4314.00 4314.00 100.00%

1 Jumlah pelaku UMKM 8,672 9,003 103.82%

2 Nilai Investasi 6,600,000,000,000 6,275,126,103,653 95.08%

3jumlah sertifikasi produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

dan sertifikasi halal159.00 160.00 100.63%

4 Jumlah Koperasi 1633.00 1638.00 100.31%

5 Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata 6.00 4.00 66.67%

6 Nilai Ekspor 807,286,200 777,105,780 96%

7Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian

bersama (PB)35.00 35.00 100.00%

8Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

berbasis kewirausahaan89.00 89.00 100.00%

9Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang di

tempatkan60.00 60.00 100.00%


berbasis masyarakat94.00 94.00 100.00%

11 Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi (%) 7.00 8.92 127.43%

12 jumlah kelompok usaha yang bermitra 3.00 3.00 100.00%13 produktivitas komoditas Padi 64.14 62.68 97.72%14 produktivitas komoditas Palawija 108.67 122.10 112.36%

15 Jumlah peternak pembudidaya (Klp) 116.00 128.00 110.34%

16Prosentase kehilangan/kerusakan hasil tanaman

pangan10.35 10.07 97.29%

Tujuan : Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.

MISI KEENAM : Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing

1Meningkatnya pelaku KUMKM

dan pelaku usaha modal besar

2Meningkatnya kualitas tenaga

kerja

3

Berkembangnya usaha

agrobisnis berbasis ekonomi

local dan mampu berdaya

saing

MISI KELIMA : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah

Tujuan : Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah.

4

Terwujudnya system

transportasi yang tertib dan

lancar

17Persentase rata-rata fasilitas perlengkapan jalan a.

Rambu b. Marka c. guardril5.99 5.99

1Meningkatnya pemenuhan

insfrastruktur dasar wilayah

2

Terwujudnya kawasan

perumahan yang sehat dan

layak huni

3

Terwujudnya Pola dan struktur

ruang yang sesuai dengan tata

ruang wilayah

100.00%


2014

17 Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP) 2.29 2.51 109.61%

18Jumlah Kelompok tani yang memiliki registrasi kebun

hortikultura55.00 30.00 54.55%

19 Jumlah kunjungan wisata 6900220.00 6608628.00 95.77%

20 Jumlah daya tarik wisata 55.00 45.00 81.82%

21 Jumlah mitra kerja pariwisata 1442.00 * *

1 Prosentase luasan pertambangan berijin 91.56 91.56 100.00%

2 Cakupan pelayanan sampah 19.06 16.66 87.41%

3 Prosentase pengambilan air bawah tanah berijin 16675.00 16885.17 98.76%

4 Prosentase ketersediaan peta zonasi kerentanaan 87.50 100.00 114.29%

5Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)

per Satuan Penduduk1:17,6 1:12,2 69.32%

6 Presentase luas RTH perkotaan 0.12 0.17 145%

7 Persentase peningkatan kualitas air 500.00 658.00 131.60%

8Persentase penataan usaha/kegiatan dalam

pengendalian pencemaran lingkungan60.00 62.00 103.33%

9 Perolehan Nilai Adipura 74.00 71.26 96.30%

10 Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 1.00 0.00 0.00%

11 Prosentase luas lahan kritis yang ditanami 47.58 66.37 139.49%

12 Luas hutan rakyat/agroforesty 7910 6251 79.03%

13 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 60 50 82.53%

14

Jumlah berkurangnya korban bencana di daerah rawan

bencana, persentase fasilitas publik yang memiliki jalur

evakuasi (Persentase wilayah tanggap darurat dan

pasca bencana yang bisa ditangani)

100.00 100.00 100.00%

15

Peningkatan capaian tingkat waktu tanggap (respon

time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

(WMK)

40.00 56.52 141.30%

16

Prosentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasi

bencana (Jumlah kecamatan siaga bencana di

Kabupaten Bandung)

31 31 100.00%

Rata-Rata Capaian Kinerja 103.66%

4Berkurangnya tingkat resiko

akibat bencana/kebakaran

1

Meningkatnya pengawasan

dan pengendalian terhadap

pencemaran dan kerusakan

lingkungan

2Terciptanya lingkungan yang

bersih

3Terselenggaranya konservasi

sumber daya alam

4

Mengembangkat kawasan

wisata terpadu dalam tatanan

integrasi ekonomi lokal

MISI KETUJUH : Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan : Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan

mitigasi bencana.

3

Berkembangnya usaha



saing

Soreang, Maret 2015

BUPATI BANDUNG,

H. DADANG M. NASER, SH. MIP,

2015

1 Indeks Kepuasan Masyarakat poin 72.38 74,5

2Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten

Bandungdokumen 5 3

3 Prosentase menata arsip sesuai peraturan yang berlaku prosen 11.7 15

4 Cakupan Penertiban KK persen 60 100

5 Cakupan penertiban KTP persen 64 100

6 Cakupan penertiban akta kelahiran persen 46 67

2Terwujudnya regulasi penyelengaraan

pemerintahan daerah7 Jumlah Perda Yang Diterbitkan buah 22 perda 25 perda

8 Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur persen 4.45 17.42

9 Prosentase Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran Disiplin persen 95 80

10 Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu persen 0 1000

11Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program

yang dianggarkanpersen 93.1 100

12 Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD program 1 aplikasi 8 aplikasi

13 Persentase penataan kearsipan yang baik persen 7 15

14Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data

pemerintah Kabupaten Bandung unit kerja 28 SKPD 72 SKPD

15 Prosentase temuan pemeriksaan yang telah di tindaklanjuti. persen 100 100

16 Persentase kontribui PAD terhadap Pendapatan persen 9.72 13.97

17 Persentase serapan belanja daerah persen 87.25 96.04

18 Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release) kali - 250

19Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan

stakeholder lainnya (kali)kali - 308

1Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat

bidang pendidikan Indeks Pendidikan poin

2 Meningkatnya penduduk melek huruf 1 Angka Melek Huruf (AMH) poin 98.41 99

2 Rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 9.02 8.82

3 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini poin 29.63 32,61

4 APM SD /Sederajat poin 98.42 99.67

5 APM SMP /Sederajat poin 70.55 82.25

6 APM SMA /Sederajat poin 37.81 42.25

4 Meningkatknya kualitas Tenaga Pendidik 7 Presentase guru berpendidikan min. S1/D4 persen 69,70 75

8 Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional orang 90

9 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk club 445

10 Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk gedung 1789

11 Indeks Kesehatan persen 74 76,02

12 Angka Kematian Bayi (AKB) persen 34.75 32.5

13 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan persen 100 100

14Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan trerhadap air

minum layak (perkotaan dan pedesaan)persen 72 85

15Persentase Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya yang

dibangun sesuai standarpersen 36 81

16 Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunisasi) persen 80 90

17 Cakupan Ketersediaan dan pemerataan obat yang bermutu perkapita Rp/kapita 4197 6000

18 Persentase tempat-tempat umum sehat persen 72 82

19 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin persen 100 100

20Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus

diberikan sarkes (RS) di Kab/Kotapersen 20 100

21Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat

miskin persen 100 100

22 Rata-rata Prosentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian persen 4 5.5

23 Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS persen 24 76

24 Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial. persen 74.5 70.71

25 laju pertumbuhan penduduk (LPP) persen 2.56 2.3

8 Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS

9 Pengendalian jumlah penduduk

5Meningkatnya prestasi olahraga dan peran

pemuda dalam pembangunan

7

Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih

dan Sehat serta menggunakan fasilitas

kesehatan.


masyarakat6

Meningkatnya penduduk bersekolah

MISI PERTAMA :Meningkatkan profesionalisme birokrasi.

1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan

3 Meningkatnya SDM aparatur yang professional

4Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah

5Meningkatnya pemanfaatan teknologi,

informasi, dan komunikasi

6Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah


INDIKATOR KINERJA UTAMAPEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 - 2015

Sasaran Strategis



CapaianNo No Indikator Kinerja Satuan

Capaian Kondisi

Awal 2010

3

2015Sasaran Strategis


Capaian Kondisi

Awal 2010

26Prosentase capaian peningkatan peran serta masyarakat dalam

program KB disetiap desapersen 80 95

27 Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif persen 64 70

28 Frekuensi Pertemuan Ulama/Umaro kali 12 18


1. Islam 0.201388889 0.211805556

2. Kristen 1 : 1.475 2.465972222

3.Hindu 0.613888889 1.697222222

4.Budha 1 : 2.214 1.790277778

30 Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat unit 8,172 8,420

31 Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan jenis 10 30

32 Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan jenis 10 25

33 Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan buah 10 30

34 Jumlah pengunjung perpustakaan orang 15,000 150,000

35 Jumlah koleksi buku perpustakaan buku 13,728 21,535

1 Persentase layanan air bersih di pedesaan persen 9.96 27

2 Presentase rumah layak huni persen 85 85,89

3 Presentase rumah tangga yang mengakses MCK persen 85

4 Presentase jalan desa kondisi baik persen 80

5 Persentase desa yang mengangkut sampah dari sumber ke TPS persen 80

6 Jumlah Desa Swasembada desa 0

7 Jumlah Desa Swakarya desa 0

8

Persentase jumlah konsumsi pangan utama terhadap ketersediaan

pangan utama (ton)- skor PPH (pola pangan harapan) dan skor PPH

konsumsi pangan

Persen poin 89.6 89.6

1 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. poin 1:3351 rasio

2 Jumlah Anggota Linmas orang 5,520 anggota 5,560 anggota

3Rasio peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi

tentang wawasan kebangsaan poin 20: 500/tahun 600:1600/tahun

4Rasio peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan

politik poin 960:2000/tahun

1320:4000/tahu

n

5Persentase terbinanya anggota linmas siaga bencana dengan 60 orang

linmaspersen 50

6Rasio peningkatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan

dini/deteksi dini poin 100:3240/tahun

1200:3420/tahu

n

1 Persentase penambahan panjang jalan kabupaten km 0,550 km 2

2 Prosentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lokasi 41 231

3Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman lokasi 55 600

4 Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik persensedang : 20,36

baik: 35,77

sedang : 12,86

baik: 60,78

5 Presentase kondisi jembatan baik persen 21.36 67.41

6Presentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem

irigasi kewenangan kabupaten yang sudah adapersen 58.5 3.3

7 Presentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota persen 0.1 9.36

8 rasio elektrifitas rumah tangga miskin poin 3.18 10

9 cakupan ketersediaan rumah layak huni persen/unit85

(707600 unit)

85,89

(714626 unit)

10 persentase luas permukiman yang tertata persen 81.84 90.22

11 Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan persen 9.96 27

12 Akses aman terhadap sanitasi persen 51 60

13 Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan jumlah penduduk poin 1:25 1:29

14

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan

peta digital

persen/RDTR29,03

(9 RDTR)

41,94

(13 RDTR)

15 Persentase bangunan ber IMB persen/unit 0,30 (3514 unit) 8 (25297 unit)

3Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang

sesuai dengan tata ruang wilayah

1Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat

penegak perda

2Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan

bagi masyarakat.

3Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di

masyarakat


1Meningkatnya pemenuhan insfrastruktur dasar

wilayah

2Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat

dan layak huni


29 rasio

11 Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda

12 Meningkatnya minat baca masyarakat


1 Meningkatnya infrastruktur desa

2 Meningkatnya perkembangan kemandirian desa



10 Meningkatnya kegiatan keagamaan





Capaian Kondisi

Awal 2010

16 rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang poin 1:12 1:15

17Persentase rata-rata ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan a.

Rambu b. Marka c. guardrilpersen 0.35 7.7

18 VCR (Volume Capacitu Service) dan LoS (Level of Service) poin

VCR 0,84

LoS D

VCR 0,84

LoS D

19persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian

kendaraan bermotorpersen 99.83 100

20 Persentase PJU kondisi baik persen 78.29 80.76

1 Jumlah pelaku UMKM orang 6375 9236

2 Nila Investasi Rp. milyar 354.15 6700

3jumlah sertifikasi produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi

halalproduk 188 sertifikasi 100 sertifikasi

4 Jumlah Koperasi unit kerja 1524 1853

5 Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata unit - 5 pasar

6Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di bidang usaha

perdaganganPerusahaan 2271 3327

7 Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) persen 7 42

8Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis

kewirausahaanpersen 83 90.5

9 Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang di tempatkan persen 40 65


masyarakatpersen 90 95

11 Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi (%) persen 3.99 7

12 jumlah kelompok usaha yang bermitra kelompok 0 5

13 produktivitas komoditas Padi Kuintal/Ha 61.19 64.56

produktivitas komoditas Palawija Kuintal/Ha 107.97 108.88

14 Jumlah peternak pembudidaya (Klp) orang 21 40

15 Prosentase kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan persen 0.2 0,2-1,5

16 Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP) poin 1.97 2.3

17 Jumlah Kelompok tani yang memiliki registrasi kebun hortikultura kelompok 0 40

18 Jumlah kunjungan wisata orang 4,607,330 7,629,023

19 Jumlah daya tarik wisata lokasi 60

20 Jumlah mitra kerja pariwisata orang 1,049 1,572

1 Prosentase luasan pertambangan berijin persen 81.56 0.92

2 Cakupan pelayanan sampah persen 10.46 22

3 Prosentase pengambilan air bawah tanah berijin persen 43.82 57.24

4 Prosentase ketersediaan peta zonasi kerentanaan persen 37.5 12.5

5Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per Satuan

PendudukRasio 28 01:16.5

6 Presentase luas RTH perkotaan persen 0.1 0.2

7 Persentase peningkatan kualitas air Persen 0 50

8Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran

lingkunganpersen 42 70

9 Perolehan Nilai Adipura poin 71.88 74

10 Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kebijakan 3 1

11 Prosentase luas lahan kritis yang ditanami persen 2,33 54.94

12 Luas hutan rakyat/agroforesty Ha 650 5015

13 Cakupan pelayanan bencana kebakaran persen 30 65

14Jumlah berkurangnya korban bencana di daerah rawan bencana,

persentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasiunit kerja - 3 kecamatan

15Peningkatan capaian tingkat waktu tanggap (respon time) daerah

layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)persen 20 50

16 Prosentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasi bencana persen 0 100

2 Terciptanya lingkungan yang bersih

3 Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

4Berkurangnya tingkat resiko akibat

bencana/kebakaran

1

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian

terhadap pencemaran dan kerusakan

lingkungan

4Terwujudnya system transportasi yang tertib

dan lancar


1Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha

modal besar

2 Meningkatnya kualitas tenaga kerja

3Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis


4Mengembangkat kawasan wisata terpadu dalam

tatanan integrasi ekonomi lokal



Tujuan : Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana.

70741 14288 20.20%

13842 96.88%

1145

909

400

2454 214.32%

2015

1 Indeks Kepuasan Masyarakat poin 72.38 74,5

2Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten

Bandungdokumen 5 3

3 Prosentase menata arsip sesuai peraturan yang berlaku prosen 11.7 15

4 Cakupan Penertiban KK persen 60 100

5 Cakupan penertiban KTP persen 64 100

6 Cakupan penertiban akta kelahiran persen 46 67

2Terwujudnya regulasi penyelengaraan

pemerintahan daerah7 Jumlah Perda Yang Diterbitkan buah 22 perda 25 perda

8 Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur persen 4.45 17.42

9 Prosentase Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran Disiplin persen 95 80

10 Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu persen 0 1000

11Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program

yang dianggarkanpersen 93.1 100

12 Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD program 1 aplikasi 8 aplikasi

13 Persentase penataan kearsipan yang baik persen 7 15

14Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data

pemerintah Kabupaten Bandung unit kerja 28 SKPD 72 SKPD

15 Prosentase temuan pemeriksaan yang telah di tindaklanjuti. persen 100 100

16 Persentase kontribui PAD terhadap Pendapatan persen 9.72 13.97

17 Persentase serapan belanja daerah persen 87.25 96.04

18 Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release) kali - 250

19Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan

stakeholder lainnya (kali)kali - 308

1Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat

bidang pendidikan Indeks Pendidikan poin

2 Meningkatnya penduduk melek huruf 1 Angka Melek Huruf (AMH) poin 98.41 99

2 Rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 9.02 8.82

3 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini poin 29.63 32,61

4 APM SD /Sederajat poin 98.42 99.67

5 APM SMP /Sederajat poin 70.55 82.25

6 APM SMA /Sederajat poin 37.81 42.25

4 Meningkatknya kualitas Tenaga Pendidik 7 Presentase guru berpendidikan min. S1/D4 persen 69,70 75

8 Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional orang 90

9 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk club 445

10 Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk gedung 1789

11 Indeks Kesehatan persen 74 76,02

12 Angka Kematian Bayi (AKB) persen 34.75 32.5

13 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan persen 100 100

14Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan trerhadap air

minum layak (perkotaan dan pedesaan)persen 72 85

15Persentase Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya yang

dibangun sesuai standarpersen 36 81

16 Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunisasi) persen 80 90

17 Cakupan Ketersediaan dan pemerataan obat yang bermutu perkapita Rp/kapita 4197 6000

18 Persentase tempat-tempat umum sehat persen 72 82

19 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin persen 100 100

20Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus

diberikan sarkes (RS) di Kab/Kotapersen 20 100

21Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat

miskin persen 100 100

22 Rata-rata Prosentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian persen 4 5.5

23 Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS persen 24 76

24 Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial. persen 74.5 70.71

25 laju pertumbuhan penduduk (LPP) persen 2.56 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMAPEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 - 2015

Sasaran Strategis




Capaian Kondisi

Awal 2010

3 Meningkatnya penduduk bersekolah

MISI PERTAMA :Meningkatkan profesionalisme birokrasi.

1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan

3 Meningkatnya SDM aparatur yang professional

4Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah

5Meningkatnya pemanfaatan teknologi,

informasi, dan komunikasi

6Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah


5Meningkatnya prestasi olahraga dan peran

pemuda dalam pembangunan

7

Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih

dan Sehat serta menggunakan fasilitas

kesehatan.


masyarakat6

8 Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS




Capaian Kondisi

Awal 2010

26Prosentase capaian peningkatan peran serta masyarakat dalam

program KB disetiap desapersen 80 95

27 Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif persen 64 70

28 Frekuensi Pertemuan Ulama/Umaro kali 12 18


1. Islam 0.201388889 0.211805556

2. Kristen 1 : 1.475 2.465972222

3.Hindu 0.613888889 1.697222222

4.Budha 1 : 2.214 1.790277778

30 Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat unit 8,172 8,420

31 Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan jenis 10 30

32 Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan jenis 10 25

33 Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan buah 10 30

34 Jumlah pengunjung perpustakaan orang 15,000 150,000

35 Jumlah koleksi buku perpustakaan buku 13,728 21,535

1 Persentase layanan air bersih di pedesaan persen 9.96 27

2 Presentase rumah layak huni persen 85 85,89

3 Presentase rumah tangga yang mengakses MCK persen 85

4 Presentase jalan desa kondisi baik persen 80

5 Persentase desa yang mengangkut sampah dari sumber ke TPS persen 80

6 Jumlah Desa Swasembada desa 0

7 Jumlah Desa Swakarya desa 0

8

Persentase jumlah konsumsi pangan utama terhadap ketersediaan

pangan utama (ton)- skor PPH (pola pangan harapan) dan skor PPH

konsumsi pangan

Persen poin 73.9 94.8

1 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. poin 1:3351 rasio

2 Jumlah Anggota Linmas orang 5,520 anggota 5,560 anggota

3Rasio peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi

tentang wawasan kebangsaan poin 20: 500/tahun 600:1600/tahun

4Rasio peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan

politik poin 960:2000/tahun

1320:4000/tahu

n

5Persentase terbinanya anggota linmas siaga bencana dengan 60 orang

linmaspersen 50

6Rasio peningkatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan

dini/deteksi dini poin 100:3240/tahun

1200:3420/tahu

n

1 Persentase penambahan panjang jalan kabupaten km 0,550 km 2

2 Prosentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lokasi 41 231

3Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman lokasi 55 600

4 Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik persensedang : 20,36

baik: 35,77

sedang : 12,86

baik: 60,78

5 Presentase kondisi jembatan baik persen 21.36 67.41

6Presentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem

irigasi kewenangan kabupaten yang sudah adapersen 58.5 3.3

7 Presentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota persen 0.1 9.36

8 rasio elektrifitas rumah tangga miskin poin 3.18 10

9 cakupan ketersediaan rumah layak huni persen/unit85

(707600 unit)

85,89

(714626 unit)

10 persentase luas permukiman yang tertata persen 81.84 90.22

11 Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan persen 9.96 27

12 Akses aman terhadap sanitasi persen 51 60

13 Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan jumlah penduduk poin 1:25 1:29

14

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan

peta digital

persen/RDTR29,03

(9 RDTR)

41,94

(13 RDTR)

15 Persentase bangunan ber IMB persen/unit 0,30 (3514 unit) 8 (25297 unit)




10 Meningkatnya kegiatan keagamaan


29 rasio

11 Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda

12 Meningkatnya minat baca masyarakat


1 Meningkatnya infrastruktur desa

2 Meningkatnya perkembangan kemandirian desa


3Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang

sesuai dengan tata ruang wilayah

1Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat

penegak perda

2Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan

bagi masyarakat.

3Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di

masyarakat


1Meningkatnya pemenuhan insfrastruktur dasar

wilayah

2Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat

dan layak huni



Capaian Kondisi

Awal 2010

16 rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang poin 1:12 1:15

17Persentase rata-rata ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan a.

Rambu b. Marka c. guardrilpersen 0.35 7.7

18 VCR (Volume Capacitu Service) dan LoS (Level of Service) poin

VCR 0,84

LoS D

VCR 0,84

LoS D

19persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian

kendaraan bermotorpersen 99.83 100

20 Persentase PJU kondisi baik persen 78.29 80.76

1 Jumlah pelaku UMKM orang 6375 9236

2 Nila Investasi Rp. milyar 354.15 6700

3jumlah sertifikasi produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi

halalproduk 188 sertifikasi 100 sertifikasi

4 Jumlah Koperasi unit kerja 1524 1853

5 Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata unit - 5 pasar

6Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di bidang usaha

perdaganganPerusahaan 2271 3327

7 Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) persen 7 42


kewirausahaanpersen 83 90.5

9 Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang di tempatkan persen 40 65


masyarakatpersen 90 95

11 Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi (%) persen 3.99 7

12 jumlah kelompok usaha yang bermitra kelompok 0 5

13 produktivitas komoditas Padi Kuintal/Ha 61.19 64.56

produktivitas komoditas Palawija Kuintal/Ha 107.97 108.88

14 Jumlah peternak pembudidaya (Klp) orang 21 40

15 Prosentase kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan persen 0.2 0,2-1,5

16 Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP) poin 1.97 2.3

17 Jumlah Kelompok tani yang memiliki registrasi kebun hortikultura kelompok 0 40

18 Jumlah kunjungan wisata orang 4,607,330 7,629,023

19 Jumlah daya tarik wisata lokasi 60

20 Jumlah mitra kerja pariwisata orang 1,049 1,572

1 Prosentase luasan pertambangan berijin persen 81.56 0.92

2 Cakupan pelayanan sampah persen 10.46 22

3 Prosentase pengambilan air bawah tanah berijin persen 43.82 57.24

4 Prosentase ketersediaan peta zonasi kerentanaan persen 37.5 12.5

5Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per Satuan

PendudukRasio 28 01:16.5

6 Presentase luas RTH perkotaan persen 0.1 0.2

7 Persentase peningkatan kualitas air Persen 0 50

8Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran

lingkunganpersen 42 70

9 Perolehan Nilai Adipura poin 71.88 74

10 Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kebijakan 3 1

11 Prosentase luas lahan kritis yang ditanami persen 2,33 54.94

12 Luas hutan rakyat/agroforesty Ha 650 5015

13 Cakupan pelayanan bencana kebakaran persen 30 65

14Jumlah berkurangnya korban bencana di daerah rawan bencana,

persentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasiunit kerja - 3 kecamatan

15Peningkatan capaian tingkat waktu tanggap (respon time) daerah

layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)persen 20 50

16 Prosentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasi bencana persen 0 100


Tujuan : Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana.

1

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian

terhadap pencemaran dan kerusakan

lingkungan

4Terwujudnya system transportasi yang tertib

dan lancar


1Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha

modal besar

2 Meningkatnya kualitas tenaga kerja

3Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis


4Mengembangkat kawasan wisata terpadu dalam

tatanan integrasi ekonomi lokal


2 Terciptanya lingkungan yang bersih

3 Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

4Berkurangnya tingkat resiko akibat

bencana/kebakaran

Target Realisasi Kinerja

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 73.5 74.06


kinerja Kabupaten Bandung4.00 4.00


kearsipan sesuai peraturan yang berlaku54 54

4 Cakupan Penertiban KK 94.00 100.00

5 Cakupan penertiban KTP 93.00 98.00

6 Cakupan penertiban akta kelahiran 62.00 58.00

2


penyelengaraan

pemerintahan daerah

7 Jumlah Perda Yang Diterbitkan 23.00 20.00

8 Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur 4411.00 4488.00

9 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian 6,041 6,951

10 Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 4.00 4.00


terhadap program yang dianggarkan98.11 98.11

12 Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD 2.00 2.00


komunikasi data pemerintah Kabupaten Bandung 51.00 51.00


tindaklanjuti.100.00 9.65

16 Persentase kontribui PAD terhadap Pendapatan 13.70 15.06

17 Persentase serapan belanja daerah 94.04 91.16

18 Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release) 180.00 159.00


masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)272.00 260.00

1 Meningkatnya IPM Pendidikan Indeks Pendidikan 85.23 85.23


melek huruf1 Angka Melek Huruf (AMH) 98.76 98.76

2 Rata-rata lama sekolah (RLS) 8.72 8.72

3 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini 33.12 33.12

4 APM SD /Sederajat 99.61 99.59

5 APM SMP /Sederajat 81.60 81.60

6 APM SMA /Sederajat 41.94 42.94


Tenaga Pendidik7 Presentase guru berpendidikan min. S1/D4 78.25 78.25

8 Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional 80.00 80.00

9 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk 420.00 420.00

10 Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk 1640.00 1640.00

11 Indeks Kesehatan 75.65 75.56

12 Angka Kematian Bayi (AKB) 33.70 34.02

13 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100.00 100.00


trerhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)77.00 77.00


jaringannya yang dibangun sesuai standar61.00 72,58


Imunisasi)86.00 94.98


2013

Penetapan Kinerja dan Realisasi KInerja Pemerintah Kabupaten Bandung

Tahun 2013



5



komunikasi




kuantitas pelayanan

3Meningkatnya SDM aparatur

yang professional

4



daerah



5



dalam pembangunan

Meningkatnya status



bersekolah

Target Realisasi KinerjaNo Sasaran Indikator Kinerja

2013


bermutu perkapita5000.00 3410.00

18 Persentase tempat-tempat umum sehat 78.00 78.00


masyarakat miskin100.00 100.00


yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota60.00 60.00


masyarakat miskin 100.00 100.00


kemandirian 4.53 4.53


melayani PMKS54.00 54.00


sosial.34.23 34.23

25 laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2.50 2.50


masyarakat dalam program KB disetiap desa87.00 87.00

27 Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif 67.00 67.00

28 Frekuensi Pertemuan Ulama/Umaro 18.00 18.00


1. Islam 1:245 1:245

2. Kristen 1:3491 1:3491

3.Hindu 1:2384 1:2384

4.Budha 1:2518 1:2518


masyarakat8.38 8.38

31 Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan 20.00 20.00

32 Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan 20.00 20.00

33 Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan 20.00 20.00

36 Jumlah koleksi buku/bahan perpustakaan 500.00 1011.00

1 Persentase layanan air bersih di pedesaan 70.00 70.00

2 Presentase rumah layak huni 85.65 85.65

3 Presentase rumah tangga yang mengakses MCK 70.00 70.00

4 Presentase jalan desa kondisi baik 70.00 70.00


sumber ke TPS 65.00 65.00

6 Jumlah Desa Swasembada 0.00 0.00

7 Jumlah Desa Swakarya 70.00 70.00

8

Persentase jumlah konsumsi pangan utama terhadap

ketersediaan pangan utama (ton)- skor PPH (pola

pangan harapan) dan skor PPH konsumsi pangan

84.30 84.30

1Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000

penduduk.78.00 119.00

2 Jumlah Anggota Linmas 5560.00 5560.00


sosialisasi tentang wawasan kebangsaan 500.00 4.80


pendidikan politik 900.00 700.00

5Persentase terbinanya anggota linmas siaga bencana

dengan 60 orang linmas0.00 0.00


sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini 1000.00 910


sosial bagi PMKS


penduduk

7





Meningkatnya status


29


Budaya Sunda


masyarakat

35


keagamaan






125000.00 104683.00




kemandirian desa


desa



2



masyarakat.




2013

1 Persentase penambahan panjang jalan kabupaten 0.00 0.00


gorong 152.00 152.00


berjalan dengan selamat dan nyaman 524.00 524.00

4 Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik 768.00 759.00

5 Presentase kondisi jembatan baik 59.00 59.00

6


rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten

yang sudah ada

73.33 66.67


skala kota3.56 2.33

8 rasio elektrifitas rumah tangga miskin 37.84 21.20

9 Persentase perbaikan rumah layak huni 85.65 85.88

10 persentase luas permukiman yang tertata 88.22 90.99

11Akses aman terhadap air bersih di kawasan

perdesaan14.00 11.84

12 Akses aman terhadap sanitasi 56.00 52.63


jumlah penduduk0.06 0.06

14




35.48 35,48 %

15 Persentase bangunan ber IMB 5.00 7.35


penumpang1 : 15 1 : 53

18VCR (Volume Capacitu Service) dan LoS (Level of

Service)

VCR 0,84

LoS D VCR 0,35 LoS D


pengujian kendaraan bermotor100% 88.22%

20persentase unit pengujian kendaraan bermotor per

populasi kendaraan wajib uji 400033.33% 33.33%

21 Persentase PJU kondisi baik 5594.00 5594.00

1 Jumlah pelaku UMKM 8,109 8,432

2 Nilai Investasi 6,500,000,000,000 8,248,373,475,002


dan sertifikasi halal100.00 134.00

4 Jumlah Koperasi 1613.00 1613.005 Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata 3.00 3.00

6Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di

bidang usaha perdagangan776,236,731 82,101,961,892


bersama (PB)28.00 28.00


berbasis kewirausahaan87.50 87.50


tempatkan55.00 55.00


berbasis masyarakat93.00 93.00

11 Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi (%) 7.00 7.00

12 jumlah kelompok usaha yang bermitra 2.00 2.0013 produktivitas komoditas Padi 517939.00 592647.0014 produktivitas komoditas Palawija 199093.00 211216.00

15 Jumlah peternak pembudidaya (Klp) 60.00 60.00


pangan14.70 14.61

3

Terwujudnya Pola dan

struktur ruang yang sesuai

dengan tata ruang wilayah


kerja

3

Berkembangnya usaha



saing



4

Terwujudnya system


lancar


Rambu b. Marka c. guardril0.04 0.04



2

Terwujudnya kawasan


layak huni






2013

17 Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP) 2.10 2.27


hortikultura20.00 20.00

19 Jumlah kunjungan wisata 6234555.00 6234555.00

20 Jumlah daya tarik wisata 50.00 50.00

21 Jumlah mitra kerja pariwisata 1312.00 1312.00

1 Prosentase luasan pertambangan berijin 90,65 90.65

2 Cakupan pelayanan sampah 15.16 15.22

3 Prosentase pengambilan air bawah tanah berijin 16660.00 16885.17

4 Prosentase ketersediaan peta zonasi kerentanaan 12.50 12.50


per Satuan Penduduk1:25,6 1:25,6

6 Presentase luas RTH perkotaan 0.12 19.17

7 Persentase peningkatan kualitas air 75.00 75.00


pengendalian pencemaran lingkungan61.00 62.00

9 Perolehan Nilai Adipura 74.00 73.07

10 Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tidak ada tidak ada

11 Prosentase luas lahan kritis yang ditanami 40.22 43.58

12 Luas hutan rakyat/agroforesty 4745 4659

13 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 50 50

14

Jumlah berkurangnya korban bencana di daerah

rawan bencana, persentase fasilitas publik yang

memiliki jalur evakuasi

0.50 0.50

15



(WMK)

30.00 37.33

16Prosentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasi

bencana100 100

Rata-Rata Capaian KInerja

3

Berkembangnya usaha



saing



1




lingkungan


bersih


sumber daya alam

4






mitigasi bencana.

Persentase

100.76%

100.00%

100.00%

106.38%

105.38%

93.55%

86.96%

101.75%

115.06%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

9.65%

109.93%

96.94%

88.33%

95.59%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.98%

100.00%

102.38%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.88%

100.95%

100.00%

100.00%

#VALUE!

110.44%

2013





Persentase

2013

68.20%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

202.20%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

100.00%

152.56%

100.00%

0.96%

77.78%

0.00%

91.00%



83.75%



Persentase

2013

0.00%

100.00%

100.00%

98.83%

100.00%

90.92%

65.45%

56.03%

100.27%

103.14%

84.57%

93.98%

100.00%

#VALUE!

147.00%

172.16%

100.00%100.00%100.00%

91.00%

88.22%

100.00%

100.00%

103.98%

126.90%

134.00%

100.00%

100.00%

10577%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%114.42%106.09%

100.00%

99.39%





Persentase

2013

108.10%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

#VALUE!

100.40%

98.67%

100.00%

#VALUE!

16385%

100.00%

101.64%

98.74%

0.00%

108.35%

98.19%

100.00%

99.04%

124.43%

100.00%

102.41%



mitigasi bencana.

Target Realisasi Kinerja

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 74 74


kinerja Kabupaten Bandung 4 4


kearsipan sesuai peraturan yang berlaku 54 54

4 Cakupan Penertiban KK 94 100

5 Cakupan penertiban KTP 93 98

6 Cakupan penertiban akta kelahiran 62 58

2


penyelengaraan pemerintahan

daerah

7 Jumlah Perda Yang Diterbitkan 23 20

8 Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur 4,411 4,488

9 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian 6,041 6,951

10 Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 4 4


terhadap program yang dianggarkan 98 98

12 Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD 2 2


komunikasi data pemerintah Kabupaten Bandung 51 51


tindaklanjuti. 100 10

16 Persentase kontribui PAD terhadap Pendapatan 14 15

17 Persentase serapan belanja daerah 94 91

18 Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release) 180 159


masyarakat dan stakeholder lainnya (kali) 272 260

Target Realisasi

Meningkatnya IPM Pendidikan Nilai IPM Bidang Pendidikan 85


melek huruf1 Angka Melek Huruf (AMH) 99 99

2 Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 9

3 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini 33 33

4 APM SD /Sederajat 100 100

5 APM SMP /Sederajat 82 82

6 APM SMA /Sederajat 42 43


Tenaga Pendidik7 Presentase guru berpendidikan min. S1/D4 78 78

8 Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional 80 80

9 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk 420 420

10 Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk 1,640 1,640

Meningkatnya IPM Kesehatan Nilai IPM Bidang Kesehatan/AHH 75

11 Angka Kematian Bayi (AKB) 34 34

12 Indeks Kesehatan 76 76

13 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100


trerhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan) 77 77


kuantitas pelayanan

3Meningkatnya SDM aparatur

yang professional

4



daerah




2013


Tahun 2013

No Sasaran Indikator Kinerja2013


bersekolah

5



komunikasi





4



dalam pembangunan

5Meningkatnya status

kesehatan dan gizi masyarakat


jaringannya yang dibangun sesuai standar 61 72,58


Imunisasi) 86 95


bermutu perkapita 5,000 3,410

18 Persentase tempat-tempat umum sehat 78 78


masyarakat miskin 100 100


yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota 60 60


masyarakat miskin 100 100


kemandirian 5 5


melayani PMKS 54 54


sosial. 34 34

25 laju pertumbuhan penduduk (LPP) 3 3


masyarakat dalam program KB disetiap desa 87 87

27 Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif 67 67

28 Frekuensi Pertemuan Ulama/Umaro 18 18


1. Islam 1:245 1:245

2. Kristen 1:3491 1:3491

3.Hindu 1:2384 1:2384

4.Budha 1:2518 1:2518


masyarakat 8 8

31 Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan 20 20

32 Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan 20 20

33 Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan 20 20

36 Jumlah koleksi buku/bahan perpustakaan 500 1,011

Target Realisasi

1 Persentase layanan air bersih di pedesaan 70 70

2 Presentase rumah layak huni 86 86

3 Presentase rumah tangga yang mengakses MCK 70 70

4 Presentase jalan desa kondisi baik 70 70


sumber ke TPS 65 65

6 Jumlah Desa Swasembada - -

7 Jumlah Desa Swakarya 70 70

8

Persentase jumlah konsumsi pangan utama terhadap

ketersediaan pangan utama (ton)- skor PPH (pola

pangan harapan) dan skor PPH konsumsi pangan

84 84

Target Realisasi

1Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000

penduduk. 78 119

2 Jumlah Anggota Linmas 5,560


sosialisasi tentang wawasan kebangsaan 500 5


pendidikan politik 900 700

5Persentase terbinanya anggota linmas siaga bencana

dengan 60 orang linmas - -


sosial bagi PMKS


penduduk


keagamaan

5Meningkatnya status

kesehatan dan gizi masyarakat

6








125,000 104,683



29


Budaya Sunda


masyarakat

35


kemandirian desa






desa



2



masyarakat.




sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini 1,000 910



Target Realisasi

1 Persentase penambahan panjang jalan kabupaten - -


gorong 152 152


berjalan dengan selamat dan nyaman 524 524

4 Presentase kondisi jalan Kabupaten sedang dan baik 768 759

5 Presentase kondisi jembatan baik 59 59

6


rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten yang

sudah ada

73 67


skala kota 4 2

8 rasio elektrifitas rumah tangga miskin 38 21

9 Jumlah perbaikan rumah layak huni 1,400 -

10 persentase luas permukiman yang tertata 88 91

11 Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan 14 12

12 Akses aman terhadap sanitasi 56 53


jumlah penduduk 0 0

14




35 35,48 %

15 Persentase bangunan ber IMB 5 7


penumpang 1 : 15 1 : 53

18 Persentase PJU kondisi baik 5,594 5,594


pengujian kendaraan bermotor 0 0

Target Realisasi

Meningkatnya IPM Daya Beli Indeks Daya Beli

1 Jumlah pelaku UMKM 8,109 8,432

2 Nilai Investasi 6,500,000,000,000 8,248,373,475,002


dan sertifikasi halal 100 134

4 Jumlah Koperasi 1,613 1,613

5 Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata 3 3

6Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di

bidang usaha perdagangan776,236,731 82,101,961,892


bersama (PB) 28 28


berbasis kewirausahaan 88 88


tempatkan 55 55


berbasis masyarakat 93 93

11 Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi (%) 7 7

12 jumlah kelompok usaha yang bermitra 2 2 13 produktivitas komoditas Padi 517,939 592,647 14 produktivitas komoditas Palawija 199,093 211,216

15 Jumlah peternak pembudidaya (Klp) 60 60


pangan 15 15

17 Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP) 2 2




4

Terwujudnya system


lancar


Rambu b. Marka c. guardril 0 0



2

Terwujudnya kawasan


layak huni

3

Terwujudnya Pola dan struktur

ruang yang sesuai dengan tata

ruang wilayah




kerja

3

Berkembangnya usaha



saing





hortikultura 20 20

3

Berkembangnya usaha



saing

19 Jumlah kunjungan wisata 6,234,555 6,234,555

20 Jumlah daya tarik wisata 50 50

21 Jumlah mitra kerja pariwisata 1,312 1,312

Target Realisasi

1 Prosentase luasan pertambangan berijin 90,65 91

2 Cakupan pelayanan sampah 15 15

3 Prosentase pengambilan air bawah tanah berijin 16,660 16,885

4 Prosentase ketersediaan peta zonasi kerentanaan 13 -


per Satuan Penduduk1:25,6 1:25,6

6 Presentase luas RTH perkotaan 0 19

7 Persentase peningkatan kualitas air 75 75


pengendalian pencemaran lingkungan 61 62

9 Perolehan Nilai Adipura 74 73

10 Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tidak ada tidak ada

11 Prosentase luas lahan kritis yang ditanami 40 44

12 Luas hutan rakyat/agroforesty 4,745 4,659

13 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 50

14

Jumlah berkurangnya korban bencana di daerah rawan

bencana, persentase fasilitas publik yang memiliki jalur

evakuasi

1 0

15



(WMK)

30 37

16Prosentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasi

bencana 100 100



1




lingkungan


bersih


sumber daya alam

4




MISI KETUJUH : Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan BerkelanjutanTujuan : Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta

melaksanakan mitigasi bencana.


Persentase

100.76%

100.00%

100.00%

106.38%

105.38%

93.55%

86.96%

101.75%

115.06%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

9.65%

109.93%

96.94%

88.33%

95.59%

Persentase

100.00%

100.00%

100.00%

99.98%

100.00%

102.38%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.95%

100.00%

100.00%

100.00%



2013


Tahun 2013

#VALUE!

110.44%

68.20%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

202.20%

Persentase

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

100.00%

Persentase

152.56%

0.00%

0.96%

77.78%

0.00%

83.75%

91.00%

Persentase

0.00%

100.00%

100.00%

98.83%

100.00%

90.92%

65.45%

56.03%

0.00%

103.14%

84.57%

93.98%

100.00%

#VALUE!

147.00%

172.16%

100.00%100.00%100.00%100.00%

100.00%

Persentase

103.98%

126.90%

134.00%

100.00%

100.00%

10576.92%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%114.42%106.09%

100.00%

99.39%

108.10%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

#VALUE!

100.40%

98.67%

0.00%

#VALUE!

16384.62%

100.00%

101.64%

98.74%

#VALUE!

108.35%

98.19%

0.00%

99.04%

124.43%

100.00%

Daftar Penghargaan atas Prestasi Kerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung

Tingkat Regional Dan Nasional s.d. Tahun 2013

1. Penghargaan Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebagai Pembina Karang

Taruna Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011.

2. Piagam Penghargaan Jamsostek Jabar Award Dari Gubernur Jawa Barat Untuk

Kontribusi Maksimal Dalam Penyelenggaraan Jamsostek Di Kabupaten Bandung Tahun

2012.

3. Penghargaan Dari Kementerian Dalam Negeri Atas Keberhasilan Melaksanakan Program

Nasional Berupa Pengelolaan KTP Elektronik Tahun 2012 Dengan Kategori Baik.

4. Penghargaan Dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Penerapan Anak Atas Pemberian Akta Kelahiran Gratis/ Bebas Bea Tahun 2012.

5. Penghargaan Dari Kementerian Dalam Negeri Sebagai Kabupaten Dengan Penerapan

Perekaman E-Ktp Tercepat Dari Target Yang Ditentukan Tahun 2012.

6. Piagam Peghargaan Dari Director Afp International Dalam Upaya Merevitalisasi

Program KB Dengan Capaian Spesifik Tahun 2013.

7. Pembina Lks Tripartit Terbaik Tingkat Jawa Barat Di Bidang Ketenagakerjaan Tahun

2013.

8. Piagam Penghargaan Dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) Dalam Rangka

Penyelenggaraan Festival Kentang/ Penggagas Sajian Terbanyak Jenis Makanan Berbasis

Kentang Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2013.

9. Peringkat 1 Penghargaan Adiupaya Puritama Dari Menteri Perumahan Rakyat Dalam

Menyediakan Sarana Perumahan Rakyat Dalam Kawasan Permukiman Tahun 2013.

10. Penghargaan Pengabdi Kursus Tingkat Nasional dari Kementerian Pendidikan Dan

Kebudayaan 2013.

11. Penghargaan Anugerah Aksara Utama Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Tahun 2013.

12. Piagam Penghargaan Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Sebagai Pelopor

Pembudayaan Pendidikan Inklusif Tahun 2013.

13. Penghargaan Inovasi Dan Kreativitas Penerapan Paten Dari Dirjen Pemum Kementerian

Dalam Negeri Tahun 2013.

14. Penghargaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Dari

Dirjen Pemum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012.

Daftar Penghargaan atas Prestasi Kerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung

Tingkat Regional Dan Nasional s.d. Tahun 2014

No Nama/Jenis Penghargaan Pemberi Penghargaan Waktu Pemberian

1. Adiupaya Puritama Bidang Perumahan dan

Permukiman Menteri Perumahan Rakyat RI 19 Agustus 2009

2.

Anubhawa Sasana Desa dalam membina dan

mengembangkan Desa Katapang , Desa

Cimenyan, dan Kelurahan Sulaeman sebagai

Desa/Kel. Sadar hukum

Menteri Hukum dan HAM-RI Desember 2010

3. Penghargaan atas kemampuan meningkatkan

produksi beras di atas 5 % Presiden RI 1 Desember 2010

4. Adiupaya Puritama Menteri Perumahan Rakyat RI 22 September

2011

5. Penghargaan dalam pembinaan Karang Taruna

Berprestasi Tingkat Nasional Wakil Presiden RI 19 Desember 2011

6. Penghargaan atas pencapaian peserta KB baru

terbanyak dengan metode Operasi Pria (MOP)

Kepala Perwakilan BKKBN Prov

Jawa Barat 22 Pebruari 2014

7. Penghargaan dalam rangka pemberian akta

kelahiran bebas biaya/gratis

Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

18 Juli 2012

8.

Penghargaan Jamsostek Jabar Award

Untuk Kontribusi Maksimal Dalam

Penyelenggaraan Jamsostek

Gubernur Jawa Barat Tahun 2012

9.

Penghargaan Atas Keberhasilan

Melaksanakan Program Nasional Berupa

Pengelolaan KTP Elektronik Dengan

Kategori Baik

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012

10.

Penghargaan Dari Sebagai Kabupaten

Dengan Penerapan Perekaman E-KTP

Tercepat Dari Target Yang Ditentukan


11.

Piagam Peghargaan Dalam Upaya

Merevitalisasi Program KB Dengan

Capaian Spesifik

Director Afp International Tahun 2013

12. Pembina Lks Tripartit Terbaik Tingkat

Jawa Barat Di Bidang Ketenagakerjaan Gubernur Jawa Barat Tahun 2013

13. Piagam Penghargaan Dalam Rangka

Penyelenggaraan Festival Kentang/

Museum Rekor Dunia

Indonesia (Muri) Tahun 2013

Penggagas Sajian Terbanyak Jenis

Makanan Berbasis Kentang Bidang

Ketahanan Pangan

14.

Peringkat 1 Penghargaan Adiupaya

Puritama Dalam Menyediakan Sarana

Perumahan Rakyat Dalam Kawasan

Permukiman

Menteri Perumahan

Rakyat Tahun 2013

15. Penghargaan Pengabdi Kursus Tingkat

Nasional

Kementerian Pendidikan

Dan Kebudayaan Tahun 2013

16. Penghargaan Anugerah Aksara Utama Kementerian Pendidikan

Dan Kebudayaan RI Tahun 2013

17. Piagam Penghargaan Sebagai Pelopor

Pembudayaan Pendidikan Inklusif

Kementerian Pendidikan

Dan Kebudayaan RI Tahun 2013

18. Penghargaan Inovasi Dan Kreativitas

Penerapan Paten

Dirjen Pemum

Kementerian Dalam Negeri i Tahun 2013

19. Penghargaan Dalam Upaya Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Dirjen Pemum


20. Penghargaan dalam penyelesaian

sengketa konsumen Menteri Perdagangan RI 13 Juni 2012

21.

Penghargaan sebagai pemrakarsa dan

penyelenggara memainkan alat music

karinding dengan peserta terbanyak

Museum Rekor Dunia-

Indonesia (MURI) 20 April 2012

22. Penghargaan atas pelaksanaan

Bimbingan teknis pemadan kebakaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2012

23.

Penghargaan Peringkat III lomba

penanaman satu milyar pohon kategori

kinerja Bupati Tahun 2011

Gubernur Jawa Barat 14 September

2012

24. Penghargaan atas kontribusi maksimal

penyelenggaraan Jamsostek Gubernur Jawa Barat Desember 2012

25.

Penghargaan atas Kepedulian Kepala

Daerah terhadap penyelenggaraan

Diniyah Takmiliyah bidang regulasi dan

anggaran

FKDT Provinsi Jawa Barat November 2012

26. Penghargaan sebagai warga kehormatan

pangkalan TNI-AU Sulaiman

Komando Pendidikan TNI-

AU 2 April 2013

27. Penghargaan atas penyelenggaraan Kementerian Dalam Negeri 24 Juni 2013

pelayanan administrasi terpadu

kecamatan (PATEN)

RI

28.

Penghargaan atas Festival

Kentang/Penggagas Sajian terbanyak

jenis makanan berbasis kentang

Museum Rekor Indonesia

(MURI)

26 September

2013

29.

Penghargaan sebagai Pengabdi Kursus

dan Pelatihan Tingkat Nasional Tahun

2013

Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI

24 Oktober

2013

30.

Penghargaan atas kinerja dan kepedulian

dalam percepatan pemberantasan buta

aksara

Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI

11 Oktober

2013

31.

Penghargaan atas kesetiaan,

pengabdian, dan jasa-jasa pada

kemajuan dan perkembangan organisasi

wredatama RI

Pengurus besar PWRI 29 Juli 2013

32. Anugerah Aksara tahun 2013 Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI

30 September

2013

33.

Penghargaan lomba penanaman satu

milyar pohon tingkat Provinsi Jawa Barat

Tahun 2012 Kategori Bupati/Walikota

Gubernur Jawa Barat November 2013

34.

Penghargaan atas implementasi

Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Kabupaten/Kota

Gubernur Jawa Barat November 2013

35.

Penghargaan Adiupaya Puritama atas

penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman

Kementerian Perumahan

Rakyat Republik Indonesia

Kementerian

Perumahan RI

36.

Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian

Sosial (SLKS) atas peran aktif dalam

bidang kemanusiaan, penyediaan

lapangan kerja penyandang cacat dan

penyediaan sarana prasarana bagi lansia

terlantar

Presiden RI 12 Desember

2013

37.

Penghargaan sebagai pemerhati dan

kepedulian terhadap kepentingan

penyandang disabilitas di Jawa Barat

Tahun 2013

Gubernur Jawa Barat 20 Desember

2013

38. Penghargaan atas kontribusi terhadap

penyelenggaraan program jamsostek Gubernur Jawa Barat

39.

Penghargaan terhdap aktivitas dan

perhatian pada kemajuan minat baca

melalui taman bacaan masyarakat (TBM)

Pusat Forum Taman

Bacaan Masyarakat Februari 2014

40.

Penghargaan Uswatun Hasanah atas

turut serta memperjuangkan

perkembangan pendidikan Al-Quran di

Jawa Barat

DPW Badan Komunikasi

Pemuda Remaja Masjid

Indonesia Prop Jawa Barat

7 Maret 2014

41.

Penghargaan sebagai Pembina

pengurangan kemiskinan berbasis

kelompok masyarakat Tahun 2012

Gubernur Jawa Barat 15 April 2014

42.

Penghargaan Puncak Bkasyacaraka 2014

sebagai nominasi dalam melakukan

beragam upaya dalam mewujudkan

aneka hasil untuk pembudayaan

kreativitas dalam mewujudkan

kesejahteraan rakyat

Menteri Koorinator

Kesejahteraan Rakyat 6 Juni 2014

43.

Penghargaan Manggala Karya Kencana

(MKK) atas prestasi dan komitmen serta

kepemimpinan dalam menggerakan

program kependudukan, keluarga

berencana dan pembangunan keluarga

Kepala BKKBN 14 Juni 2014

44

Penghargaan atas partisipasi dan

kerjasama dalam upaya pelestarian dan

pengembangan seni budaya bangsa

Dirut TMII 21 Juni 2014

45

Penghargaan atas partisipasi dan

kerjasama dalam Program Kuliah Kerja

Nyata (KKN) Tematik Mahasiswa UPI

Ketua LPPM UPI 23 Juni 2014

46. Penghargaan sebagai Tokoh /Pembina

Koperasi dan UMKM Presiden RI Tahun 2014

47.

Penghargaan Anubhawa Sasana Desa

atas keberhasilan mendorong

masyarakat kabupaten Bandung untuk

menaati hukum

Kementerian Hukum dan

HAM RI Agustus 2014

48. Penghargaan Pemrakarsa Dodol Museum Rekor Indonesia 22 Agustus

Terpanjang dalam rangka publikasi

makanan tradional daerah

(MURI) 2014

49. Penghargaan Layang Pangajen

Widyanipura Direktur H.U. Gala Media

14 Oktober

2014

50. Penghargaan sebagai Pembina

Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Gubernur Jawa Barat

17 Oktober

2014

51. Penghargaan Pejuang Gerakan Budaya RMOL Jawa Barat- Rakyat

Merdeka Group November 2014

L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI … Kab.Bandung.pdf · Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, ... ekonomi, dan pembangunan manusia ... Pengukuran dan analisis kinerja perwujudan

Documents