-
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Umum.
Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang
berlandaskan falsafah Negara yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara kesatuan Indonesia
merupakan negara yang memiliki provinsi, kota dan kabupaten, pada
awalnya roda pemerintahan di dasarkan pada otonomi pusat, namun
sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan maka dicetuskanlah
otonomi daerah. Otonomi daerah tersebut menimbulkan tanggung jawab
kepada pemerintah daerah untuk menjalankan tatanan pemerintahan dan
anggaran daerah masing-masing dan tentunya membina ketentraman dan
ketertiban di wilayahnya dan mengupayakan agar semua peraturan
perundang-undangan ditaati dan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah maupun non pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Peraturan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah
(PERDA) yang didalamnya terdapat berbagai peraturan dan apabila
terjadi pelanggaran terhadap PERDA maka yang bertugas untuk menjaga
“ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat” adalah
Polisi Pamong Praja, sebagaimana tersebut dalam pasal 12 ayat (1)
Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
juga diberi wewenang untuk menegakkan peraturan PERDA.
Kabupaten Kuningan yang terletak sebelah Selatan Cirebon,
mempunyai luas wilayah 1.195,71 Km2, dengan jumlah penduduk
1.149.566 jiwa (Data: Sistem Informasi Pemetaan Tahun 2016),
terdiri dari 32 Kecamatan dengan 367 Desa/Kelurahan. Sebagai
Kabupaten yang terletak diujung timur Provinsi Jawa Barat sekaligus
juga merupakan pintu gerbang Jawa Barat dari arah timur, mobilitas
penduduk pendatang menjadi sangat tinggi, Kabupaten Kuningan
memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang juga cukup
tinggi.
Dalam penanganan dan antisipasi permasalahan tersebut di atas,
adalah sudah merupakan tugas Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Satpol PP yang
mempunyai tugas seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 27 huruf c
dan huruf e Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 dimana Kepala
Daerah mempunyai kewajiban “ memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat “ serta “ mentaati dan menegakkan seluruh peraturan
perundang-undangan “ selanjutnya pada Pasal 148 ayat (1) UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Satuan
Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan kepada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan
Program dan Kegiatan dalam rangka Memelihara dan menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah.
-
2
Pelaksanaan Program dan Kegiatan mengacu pada Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP
tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan,
tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian,
maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu
mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam
Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu
tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam
melaksanakan kegiatan.
Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan
kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama
(IKU) tersebut sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LAKIP
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU
wajib bagi unit kerja. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja untuk
pencapaian Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut:
Tabel. 1.1
Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kab. Kuningan
IKU
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan
Ketertiban
2. Angka penurunan pelanggar Perda
3. Persentase jumlah kasus/pengaduan yang tertangani
4. Cakupan petugas Linmas di Kabupaten
1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten
Kuningan
A. Landasan Idiil yaitu Pancasila, B. Landasan Konstitusional
yaitu UUD 1945, C. Landasan Operasional : 1. Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik
-
3
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4616);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89 Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor
4741);
-
4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1058);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor
32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013
tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 12 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 tahun 2015 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kuningan;
24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
1.3. Profil Layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan serta berpedoman dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42
Tahun 2013 yang mengatur tentang Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kuningan. 1.3.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan
-
5
Tugas dan Fungsi Pasal 4
(1) Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu
mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas Bupati dalam
perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan
penegakan Perda, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan
kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat .
(2) Dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan penegakan
ketentuan Perda dan Peraturan Bupati secara berdaya guna dan
berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Satpol PP
berada dan berintegrasi dalam sistem keamanan daerah.
Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan
program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan
Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan
perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda
dan Peraturan Bupati serta
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum
agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
dan
g. pelaksanaan tugas lainnya.
(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g meliputi:
a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang- undangan
serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum
daerah;
b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat
negara dan tamu negara;
c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum
teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan
umum dan pemilihan umum kepala daerah;
e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian
daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
-
6
f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan
oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selain tugas pokok dan fungsi tersebut di atas juga secara
terperinci terdapat dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun
2013 yang mengatur tentang Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kuningan.
Kepala Satuan (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai
tugas pokok merumuskan,
menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah penyelenggaraan penegakan peraturan
daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan
masyarakat serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a.
Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan
masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan
bupati dan keputusan bupati;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan dan ketertiban
masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta dengan aparat
Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai negeri Sipil dan / atau
aparatur lainnya;
e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum
agar mematuhi dan menaati penegakkan peraturan daerah, peraturan
bupati dan keputusan bupati.
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas : a.
Menyusun rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja; b.
Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan
Polisi Pamong Praja; c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan
teknis di bidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
d. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penegakkan peraturan
daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; e. Melaksanakan
koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan
penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan
bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparat
Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur
lainnya;
-
7
f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat,
aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan
peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
g. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan
kewenangannya;
h. Memberikan rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan
umum sesuai dengan kewenangannya;
i. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja;
j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam
pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang
tugasnya;
k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Bupati.
Sekretaris
(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,
mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi,
melaporkan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan Program.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional
urusan umum dan kepegawaian, keuangan
dan; b. Pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan
kepegawaian; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan
program, keuangan,
umum dan kepegawaian; d. Pengoordinasian urusan program,
keuangan, umum dan kepegawaian;
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Sekretaris mempunyai uraian tugas : a. Merencanakan
operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, evaluasi
dan pelaporan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan RENSTRA dan
RENJA, RKA, DPA, LPPD, LKPJ, LAKIP, laporan kegiatan dan sejenisnya
;
c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai pertanggungjawaban kepada bupati;
d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan,
evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
e. Mengoordinasikan bidang-bidang lingkup Satuan Polisi Pamong
Praja dalam pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban atas
penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan
barang;
-
8
f. Mengoordinasikan pemeliharaan aset milik daerah yang berada
dalam penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan lainnya
dalam penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang penegakan peraturan
daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur serta perlindungan
masyarakat;
h. Mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur
urusan bidang penegakan Perundang - undangan Daerah, ketertiban
umum ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur serta
perlindungan masyarakat ;
i. Mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi
vertikal dan/atau pihak swasta;
j. Mengoordinasikan penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli
daerah yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Mengoordinasikan pengaduan terkait dengan penyelenggaraan
urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat;
l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan KORPRI di
lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
m. Mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di
lingkuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
n. Mengoordinasikan penyusunan dokumentasi kegiatan Satuan
Polisi Pamong Praja;
o. Mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan laporan evaluasi
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
p. Mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal
penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati,
ketertiban umum ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur serta
perlindungan masyarakat di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
r. Membina dan bertanggungjawab atas Korps Musik Satpol PP; s.
Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; t.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan; u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan;
Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;
-
9
Sub Bagian Program (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program yang
meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan
laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong
Praja.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi : a. Perencanaan
kegiatan program yang meliputi penghimpunan rencana
program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing
bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Pelaksanaan program yang meliputi penghimpunan rencana
program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing
bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas program yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan
laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong
Praja;
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sub
Bagian Program mempunyai uraian tugas : a. Merencanakan kegiatan
sub bagian program pada Satuan Polisi Pamong
Praja; b. Melaksanakan penyusunan dan menghimpun RENSTRA, RENJA,
RKA,
DPA, LPPD, LKPJ, LAKIP, laporan kegiatan dan sejenisnya dari
masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program
dan kegiatan dari bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong
Praja;
d. Menyusun laporan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Menyusun bahan koordinasi perencanaan terpadu
penyelenggaraan
urusan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat tingkat
kabupaten;
f. Melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan
penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati,
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur
dan perlindungan masyarakat di lingkup Satuan Polisi Pamong
Praja;
g. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan
bidang penegakan peraturan bupati, peraturan bupati dan keputusan
bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya
aparatur dan perlindungan masyarakat
h. Menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan
pemerintahan daerah kabupaten yang dapat ditugas pembantuankan
kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
-
10
Sub Bagian Keuangan (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi
keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Perencanaan
kegiatan administrasi keuangan pada Satuan Polisi
Pamong Praja; b. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Satuan
Polisi Pamong Praja; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas
administrasi keuangan
pada Satuan Polisi Pamong Praja; (3) Dalam melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub
Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana
kerja kegiatan administrasi keuangan pada Satuan
Polisi Pamong Praja; b. Melaksanakan kegiatan administrasi
keuangan pada Satuan Polisi
Pamong Praja; c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan
pembayaran uang sesuai
dengan peraturan yang berlaku; d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; e.
Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; f.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1) Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis
serta ruang perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a.
Perencanaan kegiatan kearsipan, kepegawaian, kehumasan,
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset
Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Pelaksanaan kegiatan kearsipan, kepegawaian, kehumasan,
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset Satuan
Polisi Pamong Praja;
c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas kegiatan
kearsipan, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, perlengkapan,
perbekalan dan pemeliharaan asset Satuan Polisi Pamong Praja;
-
11
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas : a.
Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja; b. Menyiapkan bahan kegiatan
kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja; c. Menyusun dan menganalisis
rencana kebutuhan dan pemeliharaan
Satuan Polisi Pamong Praja; d. Melaksanakan pengadaan
perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan
asset pemerintah daerah yang berada dalam penguasaan Satuan
Polisi Pamong Praja;
e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Satuan
Polisi Pamong Praja;
f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pegawai di lingkup
Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkup Satuan Polisi
Pamong Praja;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
j. Melaksanakan pembinaan dan bertanggungjawab atas Korps Musik
Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; l.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.
Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah (1) Bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan
penyidikan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah mempunyai
fungsi : a. Perencanaan operasional kegiatan penegakan peraturan
daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati; b. Pengoordinasian
kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan
bupati dan keputusan bupati; c. Penyelenggaraan kegiatan
penegakan peraturan daerah, peraturan
bupati dan keputusan bupati. (3) Dalam menyelenggarakan
fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai uraian
tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan
Perundang-undangan
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
-
12
b. Merumuskan rencana operasional penyelenggaraan urusan
penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan
bupati;
c. Menyelenggarakan urusan penegakan peraturan daerah, peraturan
bupati dan keputusan bupati;
d. Menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan
lainnya urusan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati;
e. Menghimpun bahan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian
Negara dan instansi vertikal lainnya dalam penyelenggaraan
penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan
bupati;
f. Menghimpun serta menindak lanjuti pengaduan dan keluhan atas
pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan
bupati;
g. Menyelenggarakan fasilitasi dan mediasi kegiatan penegakan
peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
h. Mengoordinasikan kegiatan penegakan peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati dengan instansi terkait;
i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap
warga masyarakat dan / atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas perundang – undangan daerah;
j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap
masyarakat dan / atau badan hukum yang melakukan aktifitas
usaha;
k. Mengoordinasikan operasi gabungan penertiban dan pengendalian
bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin dengan
instansi lainnya;
l. Menyelenggarakan operasi gabungan penegakan peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati dengan instansi terkait;
m. Menyelenggarakan operasi pengawasan dan pengendalian disiplin
pegawai tingkat Kabupaten;
n. Mengoordinasikan operasi yustisi penegakan peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati;
o. Menghimpun bahan-bahan penyusunan standar operasional
prosedur penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan
bupati;
p. Menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan
terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan
bupati;
q. Membantu menyelenggarakan upaya dan usaha dalam rangka
meningkatkan target penerimaan pendapatan asli daerah;
r. Menyelenggarakan kegiatan pembongkaran dan penyegelan
terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang diduga
melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati;
s. Memberitahukan kepada Kepolisian Negara mengenai tindak
lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan atau badan
hukum
-
13
yang di duga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati;
t. Menyelenggarkan penyusunan berita acara pemeriksaan warga
masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
u. Menyelenggarakan penyitaan barang bukti warga masyarakat
dan/atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas
peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya
kepada atasan;
w. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; x.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah, membawahkan :
a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; b. Seksi
Penyelidikan dan Penyidikan.
Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai
fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan; b. Pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan
dan penyuluhan; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas
penyelenggaraan
urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai
uraian tugas: a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan,
pengawasan dan
penyuluhan; b. Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam
perumusan
kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan;
c. Melaksanakan koordinasi dengan intansi lain dalam urusan
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan tingkat Kabupaten;
d. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati;
e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap
warga masyarakat dan / atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas perundang – undangan daerah;
f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap
masyarakat dan / atau badan hukum yang melakukan aktifitas
usaha;
-
14
g. Melaksanakan operasi pengawasan dan pengendalian gerakan
disiplin pegawai tingkat Kabupaten;
h. Menyiapkan bahan koordinasi kepada Kepolisian Negara sebagai
tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan/atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati;
i. Menyusun berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan/atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati;
j. Menyusun berita acara penyitaan barang bukti warga masyarakat
dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan
daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
k. Menyusun berita acara saksi warga masyarakat dan/atau badan
hukum yang terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan
bupati dan keputusan bupati;
l. Menyusun berita acara pemeriksaan tempat kejadian yang
terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati;
m. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat
terkait dengan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
n. Menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan
masyarakat dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan
bupati dan keputusan bupati;
o. Menyelenggarakan pembentukan Tim Kehormatan kode Etik PPNS;
p. Mengordinasikan usulan pengangkatan PPNS dan pemberhentian
PPNS tingkat Kabupaten; q. Mengoordinasikan pengambilan sumpah
dan pelantikan PPNS; r. Mengoordinasikan pembuatan kartu tanda
pengenal PPNS; s. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan,
evaluasi dan laporan
hasil kegiatan; t. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan
menganalisa data hasil
kegiatan; u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau
kegiatan lainnya
kepada atasan; v. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
w. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; x.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
(1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelidikan dan
penyidikan.
-
15
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai fungsi : a.
Perencanaan kegiatan urusan penyelidikan dan penyidikan; b.
Pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan; c. Pengawasan dan
pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan
urusan penyelidikan dan penyidikan. (3) Dalam menyelenggarakan
fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas : a.
Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; b.
Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan
kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan penyelidikan dan
penyidikan;
c. Melaksanakan urusan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran
peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
d. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan penyelidikan dan
penyidikan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati;
e. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan
terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa
izin;
f. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan
terhadap masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
g. Menyiapkan bahan koordinasi kepada Kepolisian Negara mengenai
tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan/atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati;
h. Menyusun berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan/atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah, peraturan
bupati dan keputusan bupati;
i. Menyusun berita acara penyitaan barang bukti warga masyarakat
dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan
daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
j. Menyusun berita acara saksi warga masyarakat dan/atau badan
hukum yang terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan
bupati dan keputusan bupati;
k. Menyusun berita acara pemeriksaan tempat kejadian yang
terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati;
l. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat
terkait dengan urusan penyelidikan dan penyidikan peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati;
m. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan
laporan hasil kegiatan;
n. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil
kegiatan;
-
16
o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya
kepada atasan;
p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; r.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
(1) Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai
tugas
pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan operasi dan pengendalian serta
kerja sama.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan katentraman masyarakat
mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional urusan bidang
Ketertiban Umum dan
katentraman masyarakat; b. Pengoordinasian urusan bidang
ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat; c. Pengelolaan urusan bidang ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat; (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai uraian
tugas : a. Menyusun rencana kegiatan bidang ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menghimpun
bahan penyusunan kebijakan dan/atau rancangan
peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
c. Mengoordinasikan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat tingkat kabupaten dengan intansi terkait
lainnya;
d. Menghimpun bahan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian
Negara dan instansi vertikal lainnya dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat Kabupaten;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kecamatan (exofficio Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman
masyarakat);
f. Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap pendirian
bangunan, tempat usaha / kegiatan usaha, penggunaan fasilitas umum
dan kegiatan keramaian yang mengundang massa;
g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian masa demonstrasi
tingkat Kabupaten;
h. Menyelenggarakan operasi ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat tingkat Kabupaten;
-
17
i. Menyelenggarakan operasi gabungan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dengan perangkat daerah lainnya, aparat
Kepolisian dan instansi vertikal lainnya tingkat Kabupaten;
j. Menyelenggarakan pengamanan, pengawasan dan penertiban
aset-aset pemerintah daerah;
k. Menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah
dan tamu-tamu penting (VIP dan VVIP) lainnya dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
l. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
m. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
n. Menyelenggarakan pengamanan dan penjagaan tempat-tempat
penting untuk menghindari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
o. Menyelenggarakan usaha preventif dalam penanggulangan
kriminalitas tingkat Kabupaten;
p. Menghimpun bahan kebutuhan perlengkapan dan peralatan teknis
anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;
q. Menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat Kabupaten;
r. Menghimpun bahan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi
vertikal dan atau pihak swasta lainnya dalam pelaksanaan bidang
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
s. Menyelenggarakan penyelesaian pengaduan dan keluhan
masyarakat terkait dengan penyelenggaraan urusan bidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;
t. Menghimpun bahan penyusunan dokumentasi kegiatan
penyelenggaraan urusan bidang ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
u. Menghimpun bahan penyusunan laporan evaluasi kinerja urusan
bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
v. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan;
w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya
kepada atasan;
x. Mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di
lingkup tugasnya;
y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; z.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan
:
a. Seksi Operasi dan Pengendalian; b. Seksi Kerjasama.
-
18
Seksi Operasi dan Pengendalian
(1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasi dan pengendalian.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi : a.
Perencanaan kegiatan urusan operasi dan pengendalian; b.
Pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian; c. Pengawasan dan
pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pengendalian operasi dan pengendalian. (3) Dalam
menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai uraian tugas : a.
Menyusun rencana kegiatan seksi operasi dan pengendalian; b.
Menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan
peraturan lainnya tentang penyelenggaraan operasi dan
pengendalian;
c. Menyusun standar operasional prosedur penyelengaraan operasi
dan pengendalian tingkat Kabupaten;
d. Melaksanakan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat tingkat Kabupaten serta lintas
Kecamatan;
e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian masa demonstrasi
tingkat Kabupaten;
f. Melaksanakan operasi dan pengendalian gabungan dengan
instansi lainnya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat
Kabupaten;
g. Melaksanakan pengamanan, pengawasan dan penjagaan aset-aset
pemerintah daerah;
h. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah dan
tamu-tamu penting (VIP dan VVIP) dan kegiatan lainnya;
i. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
j. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
k. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan tempat-tempat penting
untuk menghindari gangguan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional anggota
Satpol PP;
m. Melaksanakan usaha preventif dalam penanggulangan
kriminalitas tingkat Kabupaten;
n. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat
terkait dengan pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian;
o. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan
laporan hasil kegiatan;
-
19
p. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil
kegiatan;
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya
kepada atasan;
r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; t.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Seksi Kerjasama
(1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Kerjasama.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Kerjasama mempunyai fungsi : a. Perencanaan
kegiatan urusan kerjasama; b. Pelaksanaan urusan kerjasama; c.
Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pengendalian kerjasama; (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Kerjasama mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana
kegiatan seksi kerjasama; b. Menyusun dan menghimpun bahan-bahan
dalam perumusan
kebijakan dan peraturan lainnya tentang penyelenggaraan
kerjasama; c. Menyusun standar operasional prosedur penyelengaraan
kerja sama
tingkat Kabupaten; d. Melaksanakan kerjasama dibidang ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat tingkat Kabupaten serta lintas Kecamatan dengan
intansi terkait;
e. Melaksanakan kerjasama fasilitasi dan mediasi kegiatan
pengendalian;
f. Melaksanakan kerjasama dalam penyelesaian pengaduan dan
keluhan masyarakat;
g. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan
laporan hasil kegiatan;
h. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data yang
berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat ;
i. Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap pendirian
bangunan, tempat usaha / kegiatan usaha, penggunaan fasilitas umum
dan kegiatan keramaian yang mengundang massa;
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya
kepada atasan;
-
20
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; m.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Bidang Sumber Daya Aparatur
(1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok
merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pelatihan dasar dan
teknis fungsional.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi : a.
Perencanaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; b.
Pengoordinasian sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; c.
Penyelenggaraan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong
Praja.
(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai uraian tugas : a.
Menyusun rencana kegiatan bidang sumber daya aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja; b. Menyelenggarakan urusan bidang sumber
daya aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja; c. Menghimpun bahan penyusunan kebijakan
dan/atau peraturan
lainnya urusan bidang sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong
Praja;
d. Mengoordinasikan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong
Praja; e. Melaksanakan pelatihan korps musik Satuan Polisi Pamong
Praja; f. Menghimpun bahan pelaksanaan koordinasi dengan
kepolisian
negara dan instansi vertikal lainnya dalam penyelenggaraan
sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan kepolisian dan
instansi lainnya dalam rangka penyelenggaraan sumber daya aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis bagi sumber
daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
i. Melaksanakan fasilitasi dan mediasi kegiatan sumber daya
aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
j. Mengoordinasikan kegiatan sumber daya aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja dengan instansi terkait;
k. Menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan
laporan hasil kegiatan;
l. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan;
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya
kepada atasan;
-
21
n. Mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di
lingkup tugasnya;
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; q.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
(4) Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
a. Seksi Pelatihan Dasar; b. Seksi Teknis Fungsional.
Seksi Pelatihan Dasar
(1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan pelatihan dasar.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi: a. Perencanaan
kegiatan urusan pelatihan dasar anggota polisi pamong
praja; b. Pelaksanaan urusan pelatihan dasar anggota polisi
pamong praja; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas
penyelenggaraan
pengendalian pelatihan dasar anggota polisi pamong praja.
(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Seksi Pelatihan Dasar mempunyai uraian tugas : a.
Menyusun rencana kegiatan seksi pelatihan dasar; b. Menyusun dan
menghimpun bahan-bahan dalam perumusan
kebijakan dan peraturan lainnya tentang pelatihan dasar; c.
Menyusun standar operasional prosedur penyelengaraan pelatihan
Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kabupaten; d. Melaksanakan
pelatihan dasar bagi anggota Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten; e. Melaksanakan pelatihan korps musik Satuan
Polisi Pamong Praja; f. Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan,
evaluasi dan laporan
hasil kegiatan; g. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan
menganalisa data hasil
kegiatan; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau
kegiatan lainnya
kepada atasan; i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
-
22
Seksi Teknis Fungsional (1) Seksi Teknis Fungsional mempunyai
tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan teknis fungsional.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1), Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi : a. Perencanaan
kegiatan urusan teknis fungsional; b. Pelaksanaan urusan teknis
fungsional; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas
penyelenggaraan
urusan teknis fungsional. (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Teknis Fungsional mempunyai uraian tugas : a. Menyusun
rencana kegiatan seksi teknis fungsional; b. Menyusun dan
menghimpun bahan-bahan dalam perumusan
kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan teknis
fungsional; c. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan bidang
teknis
fungsional; d. Menyiapkan bahan koordinasi teknis fungsional
dengan instansi
terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. Menyusun
bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan
hasil kegiatan; f. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan
menganalisa data hasil
kegiatan; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan lainnya
kepada atasan; h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; j.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
Bidang Perlindungan Masyarakat
(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok
merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan satuan linmas dan bina potensi
masyarakat.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a.
Perencanaan kegiatan perlindungan masyarakat; b. Pengoordinasian
kegiatan perlindungan masyarakat masyarakat; c. Penyelenggaraan
kegiatan perlindungan masyarakat;
(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan masyarakat
sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
-
23
b. Merumuskan rencana operasional penyelenggaraan urusan bidang
perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten;
c. Memberdayakan satuan Linmas dalam kesiagaan penanggulangan
bencana serta kegiatan pemilu dan pemilukada, pemilihan kepala desa
bekerja sama dengan instansi terkait;
d. Menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan
lainnya urusan perlindungan masyarakat;
e. Mengoordinasikan pembinaan perlindungan masyarakat tingkat
Kabupaten;
f. Menghimpun bahan pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian
negara dan instansi vertikal lainnya dalam penyelenggaraan
perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten;
g. Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan kegiatan masyarakat
tingkat kabupaten;
h. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan kepolisian dan
instansi lainnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan
masyarakat masyarakat;
i. Menghimpun bahan-bahan penyuluhan dan bimbingan teknis
perlindungan masyarakat;
j. Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis perlindungan
masyarakat;
k. Mengoordinasikan kegiatan perlindungan masyarakat dengan
instansi terkait;
l. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan;
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya
kepada atasan;
n. Mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di
lingkup tugasnya;
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; q.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
(4) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
a. Seksi Satuan Linmas; b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
Seksi Satuan Linmas (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas
pokok merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan satuan linmas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi : a. Penyusunan
rencana kegiatan seksi satuan linmas;
-
24
b. Pelaksanaan urusan perlindungan satuan linmas; c. Pengawasan
dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan satuan
linmas; (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
Seksi Satuan Linmas mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana
kegiatan seksi satuan linmas; b. Menyusun dan menghimpun
bahan-bahan dalam perumusan
kebijakan dan peraturan lainnya tentang satuan linmas; c.
Melaksanakan urusan satuan linmas tingkat Kabupaten serta
lintas
Kecamatan; d. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan satuan
linmas; e. Melaksanakan koordinasi pengerahan satuan linmas
dalam
penanggulangan bencana dengan instansi terkait; f. Melaksanakan
bimbingan teknis, supervisi dan pelatihan sumber daya
satuan linmas tingkat Kabupaten; g. Melaksanakan pengadaan alat
perlengkapan anggota Linmas; h. Melaksanakan kesiagaan
penanggulangan bencana, pengamanan
penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan
pemilihan kepada desa bekerja sama dengan instansi terkait;
i. Melaksanakan tugas perbantuan pengamanan ketentraman dan
ketertiban masyarakat lainnya;
j. Merencanakan santunan uang duka, perawatan anggota satuan
perlindungan masyarakat;
k. Merencanakan peningkatan kesejahteraan anggota satuan
perlindungan masyarakat;
l. Melaksanakan koordinasi kegiatan satuan linmas lintas
kecamatan dengan instansi terkait;
m. Menghimpun bahan-bahan penyelenggaraan kegiatan satuan
linmas; n. Menyelenggarakan kerja sama latihan satuan linmas di
lingkup
tugasnya dengan instansi terkait; o. Melaksanakan penyelesaian
pengaduan dan keluhan masyarakat
terkait dengan urusan satuan linmas; p. Menghimpun bahan-bahan
perencanaan kegiatan, evaluasi dan
laporan hasil kegiatan; q. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan
menganalisa data hasil
kegiatan; r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan lainnya
kepada atasan; s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; u.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
-
25
Seksi Bina Potensi Masyarakat (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat
mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan bina potensi masyarakat.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi : a.
Penyusunan rencana kegiatan seksi bina potensi masyarakat; b.
Pelaksanaan urusan bina potensi masyarakat; c. Pengawasan dan
pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan
urusan bina potensi masyarakat; (3) Dalam menyelenggarakan
fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai uraian tugas : a.
Menyusunan rencana kegiatan seksi bina potensi masyarakat; b.
Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan
kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan bina potensi
masyarakat;
c. Menghimpun potensi rakyat dan melaksanakan pendaftaran
anggota Perlindungan Masyarakat;
d. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan bidang bina
potensi masyarakat;
e. Menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan potensi masyarakat;
f. Melaksanakan kegiatan pembinaan potensi masyarakat tingkat
Kabupaten; g. Menyiapkan bahan koordinasi bina potensi
masyarakat dengan
instansi terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengamanan lingkungan
wilayah tingkat Kabupaten; i. Melaksanakan pembinaan dan
bimbingan teknis petugas siskamling
di wilayah tingkat Kabupaten; j. Menyusun standar operasional
prosedur sistem keamanan
llingkungan tingkat Kabupaten; k. Melaksanakan penyelesaian
pengaduan dan keluhan masyarakat
terkait dengan urusan bina potensi masyarakat; l. Menyusun
bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan
hasil kegiatan; m. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan
menganalisa data hasil
kegiatan; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan lainnya
kepada atasan; o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; q.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
-
26
Kelompok Jabatan Fungsional (1) Kelompok jabatan Fungsional di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai tugas menunjang tugas pokok Satuan sesuai dengan
keahliannya masing-masing.
(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
(3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.
(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja.
(5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
-
27
STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KAB. KUNINGAN
KEPALA SATUAN
BIDANG PENEGAKKAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH
UNIT PELAKSANA SATPOL PP
KECAMATAN
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
SEKSI PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN
PENYULUHAN
SEKSI OPERASI DAN
PENGENDALIAN
SEKSI PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN
SEKSI KERJASAMA
BIDANG SUMBER DAYA
APARATUR
BIDANG PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SEKSI PELATIHAN DASAR SEKSI SATUAN LINMAS
SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL SEKSI BINA POTENSI
MASYARAKAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
-
28
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan
kepada masyarakat maka Sat Pol PP yang merupakan salah satu unsur
penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan
membutuhkan sumber daya manusia yang seharusnya melebihi
standar.
Sumber daya manusia yang ada di Sat Pol PP Kabupaten Kuningan
dapat dilihat berdasarkan Struktur organisasi yang diisi oleh
kepegawaian di Satuan Polisi Pamong Praja, secara keseluruhan
adalah berjumlah 275 Orang, dengan rincian sebagai berikut :
1. Berdasarkan status kepegawaian :
a. PNS : 151 orang b. PTT : 124 orang
2. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan :
a. Golongan IV : 6 orang b. Golongan III : 40 orang c. Golongan
II : 103 orang d. Golongan I : 2 orang e. THL : 124 orang
3. Berdasarkan tingkat pendidikan :
Tabel. 1.2.
REKAPITULASI PNS /CPNS
KEADAAN BULAN OKTOBER 2016
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TINGKAT JUMLAH TOTAL
PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
SD 2 0 2
SLTP 2 0 2
SLTA 100 7 107
D1 0 0 0
D2 0 0 0
D3 0 0 0
S1 28 4 32
S2 6 1 7
S3 0 0 0
138 12 150
Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP
-
29
4. Berdasarkan Kelompok Usia
Tabel 1.3. BERDASARKAN KELOMPOK USIA KEADAAN BULAN OKTOBER
2016
USIA JUMLAH TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN
-
30
“TERPELIHARANYA KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT SERTA TEGAKNYA PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DI KABUPATEN
KUNINGAN TAHUN 2018” Visi ini bertujuan : Pemantapan Stabilitas
lingkungan dalam kondisi
yang tertib, tentram dengan didukung peningkatan kesadaran hukum
masyarakat di seluruh Wilayah Kabupaten Kuningan. b. Misi
Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan yang telah ditetapkan, maka diperlukan misi yang jelas,
karena Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dan sasaran yang ingin
dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus.
Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang akan
dilakukannya dan bagaimana melakukannya.
Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi
pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut , diharapkan seluruh
pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi
pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil
yang diperoleh di masa mendatang. Misi dari setiap organisasi
adalah tonggak dari perencanaan strategiknya. Misi harus
memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi
dan apa bidang usaha dari organisasi tersebut. Maka ditetapkan Misi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan untuk tahun 2014-2018
adalah : 1. Memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat
serta menegakkan
peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang professional
dan
menjunjung tinggi hak azasi manusia. 3. Membangun pola hubungan
kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan
tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi,
edukasi, dan kemitraan.
Adapun penjabaran Misi Satpol PP adalah sebagai berikut : Misi 1
Memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta
menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan
masyarakat.
Bahwa tugas-tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan adalah untuk menjaga keamanan dan ketentraman serta
ketertiban masyarakat, untuk menciptakan suasana atau situasi yang
aman dan tertib di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dapat
melakukan aktifitas dengan baik dan lancar. Dalam melaksanakan
tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yaitu
menjaga
-
31
keamanan dan ketertiban sering kali terjadi pelanggaran
peraturan oleh masyarakat, untuk menindaklanjuti pelanggaran
Peraturan Daerah dilaksanakanlah fungsi pengawasan dan fungsi
penyidikan.
Misi 2 Kualitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur melalui pola
pemberdayaan, pelatihan fisik, pembekaan pengetahuan, peningkatan
keterampilan dan pemantapan sikap perilaku didukung optimalisasi
sarana dan prasarana
Misi 3 Pola Hubungan Kerjasama
Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait yang
mengacu pada prinsip-prinsip utama yaitu ; koordinasi, integrasi,
singkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya
terutama masyarakat
1.3.2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong
Praja a. Tujuan
Penjabaran dan Penetapan Visi dan Misi yang lebih realistis akan
tampak pada pada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan
Kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun, adalah :
a. Meminimalisir tingkat gangguan tibumtranmas b. Meningkatkan
upaya penertiban penyakit masyarakat c. Meningkatkan Sarana dan
Prasarana Aparatur d. Meningkatkan Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah e. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur f. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang
mengacu pada
prinsip-prinsip utama yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya
b. Sasaran
Dalam rangka upaya pencapaian tujuan misi yang telah ditetapkan
maka perlu ditetapkan pula sasaran sebagai wujud dari target apa
yang hendak diperoleh selama rentang waktu 5 tahun, dari tahun 2014
s.d 2018. Dan untuk penentuan sasarannya sendiri dilakukan melalui
analisis terhadap kemampuan diri SKPD melalui metode SMART-C
sebagai berikut ini : 1. Specific (spesifik), yaitu sifat dan
tingkat sasaran dapat diidentifikasi
dengan jelas; 2. Measurable (dapat diukur), yaitu target sasaran
dinyatakan dengan jelas
dan terukur; 3. Achievable (dapat dicapai), yaitu sasaran dapat
dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
-
32
4. Relevant (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara
target sasaran dengan tujuan;
5. Time Bond (batas waktu), yaitu periode pencapaian sasaran
ditetapkan; dan
6. Continuously Improve (perbaikan berkelanjutan), yaitu sasaran
dapat dicapai secara bertahap.
Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan
keinginan
untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang
lebih terinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan metode ini maka kami susun
tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam Renstra Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan adalah :
Tabel 1.4 TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Meminimalisir tingkat gangguan tibumtranmas
Terwujudnya keamanan pejabat, unjuk rasa dan asset Negara serta
kegiatan kedaerahan lainnya.
Meningkatnya keamanan pejabat, aset daerah serta kegiatan
kedaerahan lainnya
Berkurangnya tingkat gangguan lingkungan berupa PKL yang tidak
tertib dan spanduk/banner yang melanggar ketetntuan serta gangguan
lingkungan lainnya
Terciptanya kondisi lingkungan yang tertib rapi dan aman
Meningkatkan upaya penertiban Penyakit Masyarakat
Berkurangnya pelanggaran berupa Penyakit Masyarakat, peredaran
minuman keras,praktek asusila
dan PGOT yang berkeliaran
Menurunnya rata-rata jumlah hasil operasi penertiban PEKAT
Meningkatkan peran dan pemberdayaan Linmas
Berkurangnya gangguan katrantibum melalui pemantapan system
keamanan lingkungan dengan mengendapankan prinsip
koordinasi, integrasi, sikronisasi, edukasi serta kemitraan
dengan masyarakat dan pihak lainnya.
Meningkatnya profesionalisme anggota Linmas
Meningkatnya pola kerjasama yang melibatkan masyarakat dalam
menciptakan kondisi aman tentram dan tertib di lingkungan
masyarakat
Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat
Meningkatnya profesionalisme aparat Satpol PP
Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum
-
33
optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satpol PP dalam
melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakan Peraturan
Daerah.
Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat
Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada
prinsip-prinsip utama yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya.
Tegaknya Perda/Peraturan lainnya melalui pola pemberdayaan PPNS,
sosialisasi, rapat koordinasi dan kemitraan dengan masyarakat.
Peningkatan jumlah Kerjasama
1.3.2.3. Strategi Dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Sebelum kita bahas strategi dan arah kebijakan Satpol PP dalam
kurun
waktu 5 tahun, terlebih dahulu kita ulas skenario tahapan
Pembangunan Kabupaten Kuningan yang mempedomani seluruh strategi
dan kebijakan Satpol PP.
Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kuningan seperti diulas
pada bab pendahuluan, Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan
Skenario tahapan pembangunan yang dapat digunakan sebagai fokus
pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Skenario ini dapat
dijadikan sebagai pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam
menentukan kebijakannya guna capaian tujuan yang lebih terarah.
Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban pula
mengawal setiap tahapan pembangunan yang telah ditetapkan, karena
pengertian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sendiri
seperti tertuang dalam ketentuan umum PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja bahwa : Suatu keadaan dinamis yang
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Artinya
bahwa pembangunan akan sulit dilaksanakan apabila Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat tidak tercapai.
Dengan semakin kompleks dan luasnya wilayah jangkauan tugas yang
dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan, diperlukan strategi
karena meskipun tujuan dan sasaran telah ditentukan, akan tetapi
masih sulit mengimplementasikannya dalam meraih visi dan misi
Satpol PP. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan
untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi akan memperjelas
makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan
dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang
bagaiamana para pimpinan harus mengelolanya.
Dalam membuat strategi perlu mempelajari beberapa dokumen yang
berkaitan tentang data, fakta dan informasi dalam penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah dan
Keputusan/Peraturan
-
34
Kepala Daerah baik kekuatan dan peluang maupun juga dalam
menghadapi kelemahan dan ancaman yang mendasar.
Atas dasar tersebut harus disusun strategi umum agar dapat
menjawab beberapa tantangan yang dihadapi sebagai berikut :
- Strategi SO, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- Strategi WO, meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan
peluang; - Strategi ST, menggunakan kekuatan untuk mengatasi
ancaman; - Strategi WT, meminimalkan kelemahan dan menghindari
ancaman; Perumusan strategi dilakukan dengan terlebih dahulu
menganalisa
faktor-faktor yang ada di sekeliling dari kelembagaan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan melalui analisis SWOT
sederhana yaitu melalui analisa Kondisi Lingkungan Strategis
Eksternal dan Internal
Dalam pencapaian Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan tidak terlepas dari pengaruh faktor internal yang berupa
kekuatan (Strenghts) maupun Kelemahan (Weaknesses) yang ada pada
organisasi karenanya diperlukan upaya untuk memperbesar peranan
kekuatan dan memperkecil kelemahan. Demikian pula terdapat pengaruh
faktor Eksternal berupa Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threat
) dimana dapat dimanfaatkan faktor peluang yang muncul, serta
memperkecil dampak yang ditimbulkan dari ancaman. Mengingat
penilaian eksternal dan internal dirasa penting, maka berikut
komponen-komponen baik internal maupun eksternal.
I. Kondisi lingkungan Strategis Internal Satuan Polisi Pamong
Praja
Kabupaten Kuningan sebagai berikut : A. Kekuatan ( Strenghts
)
a. Kekuatan dasar hukum yang sangat kuat menaungi pembentukan
dan tugas organisasi Satpol PP yaitu di bawah Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 lalu diturunkan
dalam perundang-undangan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Perda Nomor
12 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2013
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong
Praja. Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja pada pasal 4 Bab II Pembentukan, Kedudukan,
Tugas dan Fungsi disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas
“menegakkan Perda dan Menyelenggarakan Ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Artinya
Satpol. PP bukan saja bertugas dalam hal penegakkan Peraturan
Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat tetapi juga termasuk dalam hal perlindungan masyarakat
hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pelaksanaan tugas dan
Fungsi selalu mengikuti perubahan kebutuhan, tuntutan dan masalah
nyata di masyarakat yang merupakan prinsip yang harus dipenuhi
-
35
di dalam rancangan masa depan. Salah satu kekuatan bagi Satpol.
PP Kabupaten Kuningan adalah tersedianya peraturan perundangan yang
mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang, Hak dan
kewajiban sehingga memberi keleluasaan dalam menegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan /Keputusan Bupati, memelihara dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta
perlindungan masyarakat.
b. Pada tanggal 1 Agustus 2013 telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 12 tahun 2013
tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan pada
tanggal 20 November 2013 ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan nomor
42 tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.
c. Sudah terbangunnya Jejaring Kerja. Terbangunnya kolaborasi
jejaring kerja merupakan modal berharga karena merupakan
pilar-pilar kolaborasi pemeliharaan ketentraman umum dan Penegakkan
Peraturan Daerah. Kolaborasi jejaring kerja selama ini sudah
terjalin dengan baik dengan instansi TNI/POLRI, Kejaksaan,
Pengadilan Negeri, LSM maupun para tokoh masyarakat lainnya.
d. Adanya Paradigma baru. Paradigma baru tentang kewenangan
Polisi Pamong Praja, dimana semula Polisi Pamong Praja membantu
Kepala Wilayah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat) di bidang
pemerintahan umum meliputi pembinaan politik dalam negeri,
pengawasan, koordinasi serta ketentraman dan ketertiban umum.
Adapun paradigma baru bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja
dibentuk untuk membantu Kepala Daerah di bidang Penegakkan
Peraturan Daerah dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat dan perlindungan masyarakat. Maka berdasarkan Perda No
12 tahun 2013 tentang pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja pasal 6 disebutkan bahwa , Polisi Pamong Praja berwenang : a.
melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati;
b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan
perlindungan masyarakat;
d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati; dan
-
36
e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati;
f. melakukan kewenangan lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan.
e. Adanya komitmen aparatur untuk mewujudkan Akuntabilitas
Kinerja Akuntabilitas kinerja adalah pengembangan tanggung jawab
kinerja atau prestasi kerja tentang pelaksanaan tugas pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan/Keputusan Bupati yang tidak terbatas kepada atasan
menurut jalur hirarkhi organisasi, tetapi juga kepada stakesholder
badan/lembaga dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sebagai salah satu
perangkat daerah memiliki komitmen yang kuat terhadap terwujudnya
akuntabilitas kinerja pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta
penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.
B. Kelemahan ( Weakness ) 1. Kurangnya Kemampuan Kompetensi
Anggota Satpol PP
a. Masalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), di beberapa
tingkat/ level menjadikan perhatian khusus kaitan dengan penguatan
kelembagaan.
Untuk tingkat pimpinan harus pernah bertugas dibidang teknis
operasional, seperti Badan/Dinas Sospol, Kesbang dan dinas teknis
lainnya;
Untuk tingkat staf dan anggota selain sikap dan perilaku, wajib
pula memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, ketangkasan,
serta ketahanan fisik yang lebih dari PNS lainnya.
b. Masalah rasio kebutuhan anggota Satpol PP dilihat dari beban
serta luasnya jangkauan wilayah tugas, juga menjadi permasalahan
internal, baik penegakan Perda, Tibum Tranmas dan Perlindungan
masyarakat.
Kedua kelemahan SDM ini akan menghambat kelancaran pelaksanaan
tugas dan akan berdampak pada cara menangani setiap masalah di
lapangan, terlebih lagi penguatan kelembagaan melalui peningkatan
SDM (kualitas dan Kuantitas) mutlak diperlukan seiring dengan
peningkatan kapasitas kelembagaan Satpol PP itu sendiri.
2. Sumber Daya Keuangan belum memadai
-
37
Aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakkan Peraturan
Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta
perlindungan masyarakat belum sepenuhnya ditunjang oleh sumber daya
keuangan yang memadai baik dilihat dari jumlah dana yang diperlukan
maupun penggunaan dana yang tersedia dapat secara ekonomis,
effisien dan effektif. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, maka Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan dana
yang relative besar. Dalam kegiatan operasional mulai dari
identifikasi masalah, pendataan, monitoring dan kegiatan
operasi/razia terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sangat
terbatas jumlahnya sehingga tidak dapat mendukung kegiatan tersebut
secara optimal.
3. Belum memadainya Perlengkapan/peralatan.
Perlengkapan/peralatan untuk menunjang tugas-tugas baik
administrasi maupun operasional belum memadai seperti : gedung
kantor, kendaraan operasional ; roda empat dan roda dua sebagai
sarana operasional sangat perlu adanya perbaikan, penambahan atau
peremajaan, serta peralatan kerja dan kelengkapan tugas, masih
harus menjadi perhatian khusus pula.
Kemudian selain kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor
internal di atas bahwa untuk mencapai Visi Satuan Polisi Pamong
Praja berbagai usaha dilakukan untuk memanfaatkan faktor eksternal
berupa peluang (Opportunities) yang muncul perlu dilakukan,
disamping memperkecil dampak yang ditimbulkan dari Ancaman
(Threats). II. Kondisi lingkungan Strategis Eksternal Satuan Polisi
Pamong Praja
Kabupaten Kuningan sebagai berikut : C. Peluang ( Opportunities
)
1. Dasar Hukum dan Kebijakan yang memadai Dasar hukum yang
mendasari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : a.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi
Pamong Praja c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 26 Tahun
2005 tentang
Pedoman Prosedur Tetap Polisi Pamong Praja. d. Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI No. 27 tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
-
38
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 38 tahun 2010 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pol. PP
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 40 tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 54 tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Satpol. PP
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 60 tahun 2012 tentang
Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 th 2013 tentang
Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Oprasional
Satpol. PP
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 23 tahun 2003 tentang
Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah No. 26 tahun 2010 tentang perubahan Atas Perda
Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
k. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2013 tentang pembentukan Satuan
Polisi Pamong Praja
l. Peraturan Bupati Kuningan No. 42 tahun 2013 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja
2. Komitmen untuk menegakkan Supremasi Hukum mulai tumbuh
Krisis multidimensi yang melanda Indonesia tidak terkecuali
Kabupaten Kuningan antara lain disebabkan oleh lemahnya penegakkan
supremasi hukum. Berangkat dari kondisi tersebut, maka saat ini
mulai tumbuh kesadaran dan komitmen pemerintah bersama-sama
masyarakat untuk sesegera mungkin menegakkan supremasi hukum.
Kesadaran akan komitmen ini muncul diyakini melalui penegakkan
hukum diharapkan lahir ketentraman dan ketertiban yang merupakan
modal dasar bagi upaya pemulihan krisis serta pelaksanaan
pembangunan daerah.
3. Budaya Kebersamaan & Jiwa religius sudah tumbuh
berkembang
Potensi yang dimiliki masyarakat Kabupaten Kuningan adalah
perilaku sosial saling mengasihi, saling memberikan pengetahuan dan
saling menjaga diantara warga masyarakat. Disamping itu selain taat
menjalankan ibadah juga tatanan kehidupan yang senantiasa
menyelesaikan masalah dengan mengedepankan kekeluargaan. Budaya
yang demikian merupakan pondasi dan nilai yang perlu
diartikulasikan dalam pemberdayaan masyarakat menuju partisipasi
aktif masyarakat dalam mengelola ketentraman dan ketertiban umum.
Sehingga terlihat selama ini di Kabupaten Kuningan selalu dapat
menjaga kondusifitas berkat adanya nilai-nilai positif yang
tertanam dara setiap individu masyarakat.
-
39
4. Akses terhadap perkembangan informasi relatif tinggi.
Perkembangan informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses
terhadap kemudahan memperoleh informasi secara dini. Adanya akses
ini peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
untuk memperoleh informasi secara dini tentang segala peristiwa
yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
sehingga akan memudahkan upaya-upaya pencegahan dan
penangkalan.
D. Ancaman (Threats)
1. Tolak ukur penilaian kinerja dalam menurunkan angka
pelanggaran perda/ perkada sering disalah-tafsirkan. Naik atau
turunnya angka pelanggaran serig ditafsirkan searah dengan baik
tidaknya kinerja Satpol PP. Padahal kedua hal tersebut merupakan
penafsiran yang kontraindikasi yaitu bahwa semakin rendah angka
pelanggaran, artinya semakin baik tingkat kinerja Satpol PP, dan
bukan pada pengertian semakin tinggi angka pelanggaran, semakin
baik kinerja Pol PP.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap Penegakkan Peraturan Daerah dan trantibum, dimana
masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di tempat umum
kadang-kadang kurang memahami atau kurang menyadari
petunjuk-petunjuk bidang trantibum yang telah diberikan oleh
pemerintah. Hal ini disebabkan kurangnya upaya edukasi dari
Pemerintah Daerah.
3. Cepatnya perkembangan Teknologi dan Informasi. Perkembangan
Teknologi dan Informasi kadang-kadang merupakan ancaman bagi
ketentraman dan ketertiban umum, yang tentu saja berita-berita yang
sifatnya negatif atau yang memprovokasi masyarakat sehingga
ketentraman dan ketertiban umum terganggu.
4. Lemahnya koordinasi lintas sektoral. Lemahnya koodinasi
disebabkan oleh ego sektoral yang sangat kuat, terlebih dengan
Kepolisian dan TNI. Hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan
tugas karena koordinasi yang baik antar Instansi/ Dinas akan saling
menguntungkan kedua belah pihak. Maka kelemahan koordinasi dapat
menghambat tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Suasana tidak komunikatif dan saling mencurigai. Suasana
tidak komunikatif dan saling mencurigai dalam hubungan antara
Pemerintah Daerah dan Masyarakat berakibat timbulnya kesulitan bagi
Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah dan
-
40
tindakan, termasuk untuk melakukan upaya-upaya penyelenggara
ketentraman dan ketertiban umum.
6. Kebijakan yang tidak responsif dan aspiratif Produk kebijakan
kerap kali tidak responsif dan aspiratif atau berbeda dengan
aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam implementasinya
cenderung ditolak dan tidak dipatuhi oleh masyarakat.
1.3.2.4. Tujuan dan Sasaran
Adapun Tujuan dan Sasaran sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kuningan 2014-2018 adalah :
Tabel 1.5 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Meminimalisir tingkat gangguan tibumtranmas
Terwujudnya keamanan pejabat, unjuk rasa dan asset Negara serta
kegiatan kedaerahan lainnya.
Meningkatnya keamanan pejabat, aset daerah serta kegiatan
kedaerahan lainnya
Berkurangnya tingkat gangguan lingkungan berupa PKL yang tidak
tertib dan spanduk/banner yang melanggar ketetntuan serta gangguan
lingkungan lainnya
Terciptanya kondisi lingkungan yang tertib rapi dan aman
Meningkatkan upaya
penertiban Penyakit Masyarakat
Berkurangnya pelanggaran berupa
Penyakit Masyarakat, peredaran minuman keras,praktek asusila dan
PGOT yang berkeliaran
Menurunnya rata-rata jumlah hasil
operasi penertiban PEKAT
Meningkatkan peran dan pemberdayaan Linmas
Berkurangnya gangguan katrantibum melalui pemantapan system
keamanan lingkungan dengan mengendapankan prinsip
koordi